Arsip Nasional Republik Indonesia
LEMBAR PERSETUJUAN
Substansi Prosedur Tetap tentang Pengajuan Tabungan Perumahan (TAPERUM) telah saya setujui.
Disetujui di Jakarta pada tanggal
Mei 2011
SEKRETARIS UTAMA,
GINA MASUDAH HUSNI
Arsip Nasional Republik Indonesia
PROSEDUR TETAP NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG PENGAJUAN TABUNGAN PERUMAHAN (TAPERUM)
BAB I PENDAHULUAN
A. Umum Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh setiap manusia dalam kehidupannya termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Memiliki rumah yang layak huni adalah citacita setiap pegawai terutama bagi yang sudah berkeluarga demi mewujudkan kehidupan yang sejahtera baik lahir maupun batin untuk keluarganya. Salah satu kendala yang dihadapi oleh PNS dalam mewujudkan cita-citanya memiliki rumah pribadi yang layak huni adalah terbatasnya dana yang dimiliki oleh pegawai dalam hal memenuhi uang muka yang diperlukan ketika membeli rumah tersebut melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Mengingat pentingnya kebutuhan perumahan dalam kehidupan manusia, maka Pemerintah memberikan alternatif lain sebagai salah satu jalan keluar untuk memecahkan masalah pendanaan tersebut, yaitu melalui program Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum PNS) sebagai upaya penggalangan dana dalam memenuhi kemampuan uang muka pembelian rumah dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (Keppres Nomor 14 Tahun 1993).
B. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Prosedur Tetap tentang Pengajuan Tabungan Perumahan (Taperum) adalah sebagai pedoman bagi pegawai di lingkungan ANRI dalam rangka pengurusan Tabungan Perumahan. Sedangkan tujuan dari penyusunan prosedur tetap ini adalah untuk memperlancar, lebih terarah dan terencananya proses pengajuan dan penerimaan Taperum oleh setiap pegawai yang ada di lingkungan ANRI.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -2-
C. Ruang Lingkup Ruang lingkup dari prosedur tetap tentang Pengajuan Tabungan Perumahan (Taperum) ini adalah meliputi prosedur pengajuan tabungan perumahan di lingkungan ANRI.
D. Dasar 1.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor Lembaran Negara Nomor 3469);
2.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3.
Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994;
4.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Stándar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;
5.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
6.
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;
7.
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Prosedur Tetap di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
E. Pengertian Dalam prosedur tetap ini yang dimaksud dengan: 1.
Pegawai adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negera, atau diserahi tugas negara lainnya, digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipekerjakan di Lingkungan ANRI.
2.
Taperum adalah Tabungan Perumahan PNS yang dipotong dari gaji masing-masing PNS baik pusat maupun daerah dalam rangka membiayai usaha-usaha peningkatan kesejahteraan PNS di bidang perumahan.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -3-
3.
Bapertarum adalah Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS yang mempunyai kewenangan dan otoritas sepenuhnya atas pengalokasian dan penyaluran dana tabungan.
4.
Pejabat yang berwenang menetapkan adalah pejabat struktural yang memiliki kewenangan untuk merekomendasikan seorang PNS di lingkungan ANRI agar dapat memperoleh bantuan uang muka kepemilikan rumah yang berasal dari Taperum.
5.
Fungsional adalah Pegawai ANRI yang menduduki jabatan fungsional di Lingkungan Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai ANRI, yang melakukan proses administrasi mulai dari surat pengajuan pegawai untuk memperoleh Taperum hingga diterimanya bantuan dana tersebut kepada pegawai yang bersangkutan.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -4-
BAB II PROSEDUR PENGAJUAN TAPERUM
Prosedur pengajuan Taperum melalui tahapan sebagai berikut: 1.
Bagi pegawai yang hendak mengajukan Kredit Pemilikan Rumah dengan menggunakan fasilitas Taperum pegawai dapat mengajukan permohonan pengajuan Taperum dengan melengkapi data sesuai dengan aturan yang berlaku. Pegawai dapat mengambil formulir pengajuan kepada Fungsional.
2.
Fungsional menerima data kemudian menyerahkan formulir pengajuan Taperum kepada pegawai yang bersangkutan untuk diisi.
3.
Pegawai menyerahkan kembali formulir pengajuan kepada Kasubbag Diskesra Pegawai melalui Fungsional disertai dengan kelengkapan berkas.
4.
Kasubbag Diskesra Pegawai menyerahkan berkas formulir pengajuan kepada Kabag Kepegawaian untuk mendapat persetujuan.
5.
Kabag Kepegawaian menyetujui berkas pengajuan dan menyerahkan kembali kepada Fungsional melalui Kasubbag Diskesra Pegawai, dan selanjutnya diserahkan kepada pegawai yang mengajukan.
6.
Pegawai kemudian menyerahkan berkas pengajuan kepada Bapertarum.
7.
Setelah diproses oleh Bapertarum, pegawai menerima bantuan Taperum.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -5-
BAB III PENUTUP
Prosedur Tetap tentang Pengajuan Taperum ini disusun agar dapat digunakan sebagai pedoman bagi pegawai dalam proses pengajuan Taperum sebagai bagian dari bentuk kesejahteraan untuk kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang layak adalah salah satu faktor yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas yang menunjang efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di ANRI dalam kerangka Reformasi Birokrasi Nasional. Prosedur Tetap tentang Pengajuan Taperum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
Mei 2011
Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN,
ZITA ASIH SUPRASTIWI
Arsip Nasional Republik Indonesia
LAMPIRAN PROSEDUR TETAP NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG PENGAJUAN TABUNGAN PERUMAHAN (TAPERUM)
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -1-
DAFTAR LAMPIRAN PROSEDUR TETAP TENTANG PENGAJUAN TABUNGAN PERUMAHAN (TAPERUM)
LAMPIRAN 1
DIAGRAM ALIR PENGAJUAN TABUNGAN PERUMAHAN (TAPERUM)
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-2Lampiran 1 Prosedur Tetap Nomor : Tahun 2011 Tanggal : Mei 2011
DIAGRAM ALIR PENGAJUAN TABUNGAN PERUMAHAN (TAPERUM)
No
Tahap Kegiatan
1
Mengajukan permohonan, melengkapi data dan mengisi formulir pengajuan Taperum
2
Menerima formulir dan mengoreksi kelengkapan berkas pengajuan Taperum
3
Menerima dan mengajukan berkas pengajuan Taperum untuk mendapat persetujuan Memberikan persetujuan dan mendisposisikan Menerima disposisi dan memerintahkan proses lebih lanjut
4 5
6 7
Menyerahkan berkas pengajuan Taperum Menerima dan menyampaikan berkas pengajuan Taperum
8
Menerima bantuan Taperum
Fungsional
Unit Penyelesaian Kasubbag Kabag Diskesra Kepegawaian
Bapertarum
Pegawai
Norma Waktu: 3 Minggu
Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN,
ZITA ASIH SUPRASTIWI
