Arsip Nasional Republik Indonesia
LEMBAR PERSETUJUAN
Substansi Prosedur Tetap tentang Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) telah saya setujui.
Disetujui di Jakarta pada tanggal
Mei 2011
SEKRETARIS UTAMA,
GINA MASUDAH HUSNI
Arsip Nasional Republik Indonesia
PROSEDUR TETAP NOMOR 09 TAHUN 2011
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA (SLKS)
BAB I PENDAHULUAN
A. Umum Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama sumber daya aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk dapat mewujudkan peranan tersebut maka PNS harus mempunyai sikap dan perilaku yang setia dan taat kepada negara, pemerintah, memiliki moral dan mental yang baik, profesional, sadar akan tanggungjawabnya sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Menumbuhkan sikap dan perilaku seperti yang diharapkan tersebut diperlukan sebuah sarana pembinaan yang terpadu dan berkelanjutan kepada setiap pegawai dengan tetap mengutamakan cara-cara yang arif dan bijaksana dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan namun tidak keluar dari normanorma yang berlaku di masyarakat dan di dalam organisasi tersebut. Salah satu bentuk pembinaan yang dapat dilakukan adalah berupa pemberian reward and punishment yaitu bagi pegawai yang telah memperlihatkan prestasi kerja dan atau sikap serta perilaku yang baik seperti yang diharapkan, maka layak mendapatkan hadiah atau penghargaan sebagai motivasi kepada pegawai tersebut untuk tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan prestasinya tersebut, sedangkan bagi pegawai yang melanggar aturan-aturan disiplin pegawai yang telah ditetapkan maka kepada pegawai tersebut dapat dikenai tindakan disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui salah satu model pembinaan ini diharapkan PNS akan terus terpacu untuk berusaha lebih baik dalam menumbuhkan dan memelihara sikap dan tanggung jawab yang penuh sebagai seorang aparatur negara yang bertugas melayani masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tercantum salah satu bentuk pembinaan terhadap PNS yang bersifat reward yaitu berupa penganugerahan Tanda
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -2-
Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) sebagai penghargaan bagi pegawai atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia. Melalui pemberian penghargaan tersebut diharapkan akan memacu pegawai-pegawai yang lain untuk meningkatkan pengabdiannya sebagai seorang aparatur negara yang sanggup menunjukkan kesetiaan, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinannya.
B. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Prosedur Tetap tentang Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) adalah sebagai dasar atau landasan dalam penyelenggaraan pemberian penghargaan Tanda Kehormatan SLKS bagi pegawai di lingkungan ANRI. Sedangkan tujuan dari penyusunan prosedur tetap ini adalah menjamin kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan Tanda Kehormatan SLKS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
C. Ruang Lingkup Ruang lingkup dari Prosedur Tetap tentang Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) ini meliputi Seleksi Administrasi Calon Penerima Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) X, XX dan XXX Tahun dan Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) X, XX dan XXX Tahun.
D. Dasar 1.
Undang-Undang
Nomor
8 Tahun 1974
tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
4.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -3-
5.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
6.
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;
7.
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Prosedur Tetap di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
E. Pengertian Dalam prosedur tetap ini yang dimaksud dengan: 1.
Pegawai adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipekerjakan di lingkungan ANRI.
2.
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) adalah Pejabat Struktural yang diberi wewenang untuk melakukan pertimbangan dalam hal kenaikan jabatan atau pangkat di lingkungan ANRI.
3.
Fungsional adalah Pegawai ANRI yang menduduki jabatan fungsional di Lingkungan Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai ANRI, yang melakukan proses administrasi mulai dari penyusunan data calon penerima penghargaan hingga terlaksananya pemberian penghargaan Tanda Kehormatan SLKS.
4.
Atasan Langsung adalah PNS di Lingkungan ANRI setingkat Eselon I atau Eselon II atau Eselon III yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya dan mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atau persetujuan terhadap bawahannya yang diusulkan menerima Tanda Kehormatan SLKS..
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -4-
BAB II PROSEDUR PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SLKS
A. Seleksi Administrasi Calon Penerima Penghargaan Tanda Kehormatan SLKS X, XX dan XXX Tahun 1.
a. Fungsional mengumpulkan data-data PNS meliputi masa kerja serta persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan Tanda Kehormatan SLKS. b. Fungsional membuat daftar nama usulan calon penerima Tanda Kehormatan SLKS. c. Fungsional menyampaikan daftar nama usulan calon penerima Tanda Kehormatan SLKS kepada Kepala Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai (Kasubbag Diskesra).
2.
Kasubbag Diskesra menerima dan mengoreksi daftar nama usulan calon penerima Tanda Kehormatan SLKS kemudian menyampaikan kepada Kepala Bagian (Kabag) Kepegawaian.
3.
Kabag Kepegawaian mengoreksi daftar nama usulan calon penerima Tanda Kehormatan SLKS kemudian menyampaikan kepada Kepala Biro (Karo) Hukum dan Kepegawaian untuk mendapatkan persetujuan.
4.
Karo
Hukum dan Kepegawaian menyetujui daftar nama usulan, kemudian
mendisposisikan kembali kepada Kabag Kepegawaian. 5.
Kabag Kepegawaian menerima daftar nama usulan yang telah disetujui, untuk selanjutnya menyerahkan kepada Kasubbag Diskesra Pegawai untuk proses lebih lanjut
6.
Kasubbag Diskesra memerintahkan Fungsional untuk membuat naskah surat persetujuan atasan langsung dari masing-masing calon penerima..
7.
Fungsional membuat naskah surat persetujuan untuk atasan langsung dari masingmasing calon penerima kemudian menyampaikan kepada Kasubbag Diskesra untuk dikoreksi.
8.
Kasubbag Diskesra mengoreksi dan menyampaikan naskah surat persetujuan untuk atasan langsung dari masing-masing calon penerima kemudian menyampaikan kepada Kabag Kepegawaian.
9.
Kabag Kepegawaian mengoreksi dan menyampaikan naskah surat persetujuan untuk atasan langsung dari masing-masing calon penerima kepada Karo Hukum dan Kepegawaian untuk mendapat persetujuan.
10. Karo Hukum dan Kepegawaian memberikan persetujuan kemudian mendisposisikan kepada Kabag Kepegawaian.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -5-
11. Kabag Kepegawaian menerima surat persetujuan untuk atasan langsung dari masingmasing calon penerima untuk selanjutnya disampaikan kepada Kasubbag Diskesra untuk proses lebih lanjut 12. Kasubbag Diskesra memerintahkan Fungsional mendistribusikan surat persetujuan untuk atasan langsung dari masing-masing calon penerima. 13. Fungsional menggandakan surat persetujuan kemudian mendistribusikan kepada atasan langsung masing-masing calon penerima tanda kehormatan. 14. Karo Hukum dan Kepegawaian menerima surat jawaban persetujuan dari atasan langsung masing-masing calon penerima tanda kehormatan kemudian mendisposisikan kepada Kabag Kepegawaian. 15. Kabag Kepegawaian menerima dan menyerahkan surat jawaban persetujuan kepada Kasubbag Diskesra. 16. Kasubbag Diskesra memerintahkan Fungsional untuk menyusun daftar nama usulan calon penerima yang telah disetujui atasan langsungnya. 17. Fungsional menyusun daftar nama usulan calon penerima yang telah disetujui oleh atasan langsung masing-masing calon penerima kemudian menyampaikan kepada Kasubbag Diskesra. 18. Kasubbag Diskesra mengoreksi dan menyampaikan kembali daftar nama usulan calon penerima yang telah disetujui atasan langsungnya kepada Kabag Kepegawaian. 19. Kabag Kepegawaian menerima dan menyampaikan daftar nama usulan calon penerima yang telah disetujui atasan langsungnya kepada Karo Hukum dan Kepegawaian untuk mendapatkan persetujuan. 20. Karo Hukum dan Kepegawaian memberikan persetujuan kemudian menyampaikan daftar nama usulan calon penerima yang telah disetujui atasan langsungnya kepada Baperjakat. 21. Baperjakat memberikan persetujuan pada daftar nama usulan tersebut kemudian menyerahkan kembali kepada Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian. 22. Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian menerima daftar nama penerima tanda kehormatan yang telah disetujui tersebut, untuk selanjutnya didisposisikan kepada Kabag Kepegawaian. 23. Kabag Kepegawaian menyerahkan daftar nama penerima tanda kehormatan kepada Kasubbag Diskesra untuk proses lebih lanjut. 24. Kasubbag Diskesra memerintahkan Fungsional untuk membuat naskah surat usulan calon penerima tanda kehormatan yang akan ditujukan kepada Sekretariat Militer. 25. Fungsional membuat naskah surat calon penerima tanda kehormatan yang akan ditujukan kepada Sekretariat Militer kemudian menyampaikan kepada Kasubbag Diskesra.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -6-
26. Kasubbag Diskesra menerima dan mengoreksi naskah surat tersebut kemudian menyampaikan kepada Kabag Kepegawaian. 27. Kabag Kepegawaian mengoreksi naskah surat tersebut dan menyampaikan kepada Karo Hukum dan Kepegawaian. 28. Karo Hukum dan Kepegawaian mengoreksi dan menyampaikan naskah surat tersebut kepada Kepala ANRI melalui Sekretaris Utama untuk mendapatkan persetujuan. 29. Kepala ANRI memberikan persetujuan dan menandatangani surat usulan penerima tanda kehormatan dan disampaikan kembali kepada Sekretaris Utama untuk didisposisikan kepada Karo Hukum dan Kepegawaian. 30. Karo Hukum dan Kepegawaian menerima disposisi kemudian menyerahkan surat usulan penerima tanda kehormatan tersebut kepada Kabag Kepegawaian. 31. Kabag Kepegawaian menerima surat usulan tersebut dan menyerahkannya ke Kasubbag Diskesra. 32. Kasubbag Diskesra memerintahkan Fungsional untuk proses lebih lanjut. 33. a. Fungsional menyiapkan kelengkapan berkas persyaratan pengusulan. b. Fungsional kemudian berkoordinasi dengan Subbag Persuratan dan Penggandaan untuk mendapatkan nomor surat dan untuk proses pengiriman kepada Sekretariat Militer. 34. Fungsional kemudian menyimpan berkas usulan calon penerima.
B. Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan SLKS X, XX, dan XXX Tahun 1.
Kabag Kepegawaian menerima Surat Keputusan Presiden tentang pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X, XX, dan XXX tahun beserta piagam dan medali kemudian mendisposisikan ke Kasubbag Diskesra.
2.
Kasubbag Diskesra memerintahkan Fungsional untuk memproses lebih lanjut.
3.
Fungsional menerima Surat Keputusan Presiden tentang pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X, XX, dan XXX tahun beserta piagam dan medali, kemudian menggandakan Surat Keputusan Presiden tersebut dan piagamnya.
4.
Fungsional menyerahkan salinan Surat Keputusan Presiden dan piagamnya kepada Subbag Administrasi Pegawai untuk disimpan dalam personal file pegawai.
5.
Fungsional membuat naskah berita acara serah terima Surat Keputusan Presiden, piagam dan medali kemudian menyampaikan kepada Kasubbag Diskesra untuk dikoreksi.
6.
Kasubbag Diskesra mengoreksi naskah berita acara serah terima kemudian memerintahkan Fungsional untuk mempersiapkan proses serah terima.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -7-
7.
Fungsional menyampaikan berita acara serah terima tersebut kepada Kasubbag Diskesra dan Kasubbag Hubungan Antar Lembaga dan Protokol untuk ditandatangani.
8.
Kasubbag Diskesra dan Kasubbag Hubungan Antar Lembaga dan Protokol menandatangani berita acara serah terima dengan diketahui Kabag Kepegawaian.
9.
Kasubbag Diskesra memerintahkan Fungsional menyerahkan Surat Keputusan Presiden, piagam dan medali kepada Subbag Hubungan Antar Lembaga dan Protokol.
10. Fungsional menyerahkan Surat Keputusan Presiden, piagam dan medali ke Subbag Hubungan Antar Lembaga dan Protokol dengan disertai berita acara serah terima. Kemudian Subbag HAL dan Protokol akan menyerahkan Surat Keputusan Presiden, piagam dan medali kepada pegawai pada upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. 11. Fungsional menyimpan berkas berita acara serah terima.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -8-
BAB III PENUTUP
Prosedur Tetap tentang Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) ini disusun agar dapat digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses pengelolaan administrasi pemberian penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan pemberian penghargaan kepada pegawai yang pada akhirnya akan mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di ANRI dalam kerangka Reformasi Birokrasi Nasional. Prosedur Tetap tentang Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
Mei 2011
Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN,
ZITA ASIH SUPRASTIWI
Arsip Nasional Republik Indonesia
LAMPIRAN PROSEDUR TETAP NOMOR 09 TAHUN 2011
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA (SLKS)
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -1-
DAFTAR LAMPIRAN PROSEDUR TETAP TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA (SLKS)
LAMPIRAN 1
DIAGRAM
ALIR
SELEKSI
ADMINISTRASI
CALON
PENERIMA
PENGHARGAAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA (SLKS) X, XX, DAN XXX TAHUN
LAMPIRAN 2
DIAGRAM ALIR PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA (SLKS) X, XX DAN XXX TAHUN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-2Lampiran 1 Prosedur Tetap Nomor : Tahun 2011 Tanggal : Mei 2011
DIAGRAM ALIR SELEKSI ADMINISTRASI CALON PENERIMA PENGHARGAAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA (SLKS) X, XX, DAN XXX TAHUN Unit Penyelesaian No
Tahap Kegiatan
1
a. Mengumpulkan data-data PNS meliputi masa kerja serta persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan Tanda Kehormatan SLKS b. Membuat daftar nama usulan calon penerima Tanda kehormatan SLKS c. Menyampaikan daftar nama usulan calon penerimaTanda Kehormatan SLKS Menerima, mengoreksi dan menyampaikan daftar nama usulan calon penerima
2
3
Mengoreksi dan menyampaikan daftar nama usulan calon penerima
Fungsional
Kasubbag Diskesra
Karo Hukum Kabag dan Kepegawaian Kepegawaian
Sekretaris Utama
Baperjakat
Kepala ANRI
Subbagian Persuratan dan Penggandaan
Atasan Langsung
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-3Unit Penyelesaian No
Tahap Kegiatan
4
Menyetujui dan mendisposisikan daftar nama usulan calon penerima
5
Menerima daftar nama usulan calon penerima yang telah disetujui untuk diproses
6
Memerintahkan membuat naskah surat persetujuan untuk atasan langsung dari masing-masing calon penerima
7
Membuat dan menyampaikan naskah surat persetujuan untuk atasan langsung masing-masing calon penerima
8
Menerima dan mengoreksi naskah surat persetujuan untuk atasan langsung
9
Mengoreksi dan menyampaikan naskah surat persetujuan untuk atasan langsung untuk mendapat persetujuan
10
Memberi persetujuan naskah surat persetujuan untuk atasan langsung kemudian mendisposisi
Fungsional
Kasubbag Diskesra
Kabag Kepegawaian
Karo Hukum dan Kepegawaian
Sekretaris Utama
Baperjakat
Kepala ANRI
Subbagian Persuratan dan Penggandaan
Atasan Langsung
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-4Unit Penyelesaian No
Tahap Kegiatan
11
Menerima dan menyampaikan surat persetujuan untuk atasan langsung yang telah ditandatangani untuk diproses
12
Memerintahkan pendistribusian surat persetujuan untuk atasan
langsung dari masing-masing calon penerima 13
Menggandakan dan mendistribusikan naskah surat persetujuan untuk atasan langsung
14
Menerima dan mendisposisikan surat jawaban persetujuan atasan langsung
15
Menerima dan menyerahkan surat jawaban persetujuan
16
Memerintahkan penyusunan daftar nama usulan calon penerima yang telah disetujui atasan lamgsungnya
17
Menyusun daftar nama usulan calon penerima yang telah disetujui oleh atasan langsungnya
Fungsional
Kasubbag Diskesra
Kabag Kepegawaian
Karo Hukum dan Kepegawaian
Sekretaris Utama
Baperjakat
Kepala ANRI
Subbagian Persuratan dan Penggandaan
Atasan Langsung
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-5Unit Penyelesaian No
Tahap Kegiatan
18
Mengoreksi dan menyampaikan kembali daftar nama usulan calon penerima yang telah disetujui oleh atasan langsungnya
19
Menerima dan menyampaikan daftar nama usulan calon penerima yang telah disetujui atasan langsungnya untuk mendapatkan persetujuan
20
Memberi persetujuan kemudian menyampaikan daftar nama usulan calon penerima yang telah disetujui atasan langsungnya
21
Memberikan persetujuan dan menyampaikan kembali namanama penerima tanda kehormatan
22
Menerima dan mendisposisikan daftar nama penerima tanda kehormatan
23
Menerima dan menyerahkan daftar nama penerima tanda kehormatan
24
Memerintahkan penyusunan naskah surat usulan penerima tanda kehormatan yang ditujukan kepada Sekretariat Militer
Fungsional
Kasubbag Diskesra
Kabag Kepegawaian
Karo Hukum dan Kepegawaian
Sekretaris Utama
Baperjakat
Kepala ANRI
Subbagian Persuratan dan Penggandaan
Atasan Langsung
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-6Unit Penyelesaian No
Tahap Kegiatan
25
Membuat naskah surat usulan penerima tanda kehormatan yang ditujukan kepada Sekretariat Militer
26
Menerima, mengoreksi dan menyampaikan naskah surat usulan penerima tanda kehormatan
27
Mengoreksi dan menyampaikan naskah surat usulan penerima tanda kehormatan
28
Mengoreksi dan menyampaikan naskah surat usulan penerima tanda kehormatan untuk mendapat persetujuan
29
Memberi persetujuan dan menandatangani surat usulan penerima tanda kehormatan
30
Menerima disposisi surat usulan penerima tanda kehormatan yang telah ditandatangani untuk diproses
31
Menerima dan menyerahkan surat usulan penerima tanda kehormatan yang telah ditandatangani
Fungsional
Kasubbag Diskesra
Kabag Kepegawaian
Karo Hukum dan Kepegawaian
Sekretaris Utama
Baperjakat
Kepala ANRI
Subbagian Persuratan dan Penggandaan
Atasan Langsung
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-7Unit Penyelesaian No
Tahap Kegiatan
32
Memerintahkan untuk menyiapkan kelengkapan berkas persyaratan pengusulan
33
Menyiapkan kelengkapan berkas persyaratn pengusulan
34
Berkoordinasi untuk penomoran surat dan proses pengiriman ke Sekretariat Militer
35
Menyimpan berkas usulan calon penerima
Norma Waktu: 3 Bulan
Fungsional
Kasubbag Diskesra
Kabag Kepegawaian
Karo Hukum dan Kepegawaian
Sekretaris Utama
Baperjakat
Kepala ANRI
Subbagian Persuratan dan Penggandaan
Atasan Langsung
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-8Lampiran 2 Prosedur Tetap Nomor : Tahun 2011 Tanggal : Mei 2011
DIAGRAM ALIR PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA (SLKS) X, XX, DAN XXX TAHUN
No 1
2
Tahap Kegiatan Menerima dan mendisposisikan Surat Keputusan Presiden RI tentang pemberian tanda kehormatan SLKS beserta piagam dan medali Menerima disposisi dan memerintahkan untuk proses lebih lanjut
3
Menerima dan menggandakan Surat Keputusan Presiden RI tentang pemberian tanda kehormatan SLKS beserta piagam dan medali
4
Menyerahkan salinan Surat Keputusan Presiden RI tentang pemberian tanda kehormatan SLKS beserta piagam dan medali untuk disimpan dalam file kepegawaian
5
Membuat dan menyampaikan naskah berita acara serah terima Surat Keputusan Presiden RI tentang pemberian tanda kehormatan SLKS beserta piagam dan medali
Fungsional
Kasubbag Diskesra
Unit Penyelesaian Kasubbag Administrasi Pegawai
Kabag Kepegawaian
Subbag HAL dan Protokol
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-9-
No
Tahap Kegiatan
6
Mengoreksi dan memerintahkan untuk mempersiapkan proses serah terima Surat Keputusan Presiden RI tentang pemberian tanda kehormatan SLKS beserta piagam dan medali
7
Menyampaikan Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Presiden RI tentang pemberian tanda kehormatan SLKS beserta piagam dan medali untuk ditandatangani
8
Menandatangani Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Presiden RI tentang pemberian tanda kehormatan SLKS beserta piagam dan medali Memerintahkan penyerahan Surat Keputusan Presiden RI tentang pemberian tanda kehormatan SLKS beserta piagam dan medali
9 10
Menyerahkan Surat Keputusan Presiden RI tentang pemberian tanda kehormatan SLKS beserta piagam dan medali disertai berita acara serah terima
11
Menyimpan berkas berita acara serah terima
Fungsional
Kasubbag Diskesra
Unit Penyelesaian Kasubbag Administrasi Pegawai
Kabag Kepegawaian
Subbag HAL dan Protokol
Norma Waktu: 1 Bulan
Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN,
ZITA ASIH SUPRASTIWI