ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Reformasi Birokrasi No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Penataan tatakelola birokrasi Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
Pembinaan Kearsipan Pusat
2 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Penataan tatakelola birokrasi Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB 3 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Penataan tatakelola birokrasi Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
Peningkatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Nasional Pembinaan Kearsipan Daerah I
4 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Penataan tatakelola birokrasi Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
5 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Penataan tatakelola birokrasi Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
SASARAN K/L Meningkatnya ekfetivitas penyelenggaraan system kearsipan di lembaga negara dan badan pemerintah pusat Terususunnya kebijakan tentang instrumen penilaian penyelenggaraan kearsipan Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan arsip aset sesuai peraturan perundangan
INDIKATOR K/L Jumlah Instansi Pusat yang sudah Menerapkan SIKD-TIK
Jumlah pedoman penilaian penyelenggaraan kearsipan
TARGET 25 unit kearsipan (K/L; BUMN; PTN)
1 pedoman
Jumlah Pemerintah Prov./kab./kota yang Mendapatkan Kemampuan Teknis Pengelolaan Arsip Aset sesuai dengan Peraturan Perundangan
3 Prov/Kab/Kota
Pembinaan Kearsipan Daerah II
Terlaksananya bimbingan teknis Jumlah Pemerintah Prov./kab./kota yang pengelolaan arsip aset sesuai peraturan Mendapatkan Kemampuan Teknis perudangan Pengelolaan Arsip Aset sesuai dengan Peraturan Perundangan
3 Prov/Kab/Kota
Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional
Jumlah Simpul Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang dikelola [Prioritas Nasional]
18 Simpul
BADAN EKONOMI KREATIF Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Sama Pembangunan Tingkat Bilateral
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Pasar Luar Negeri
2 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Sama Pembangunan Tingkat Bilateral
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Pasar Luar Negeri
SASARAN K/L Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan pasar luar negeri Terlaksananya pembinaan kepada semua pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan pasar luar negeri
INDIKATOR K/L Jumlah laporan pasar segmen retail di luar negeri
Jumlah pelaku ekonomi kreatif pasar segmen retail di luar negeri
TARGET
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) Kedaulatan Pangan No
Program Prioritas
1 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pengendalian Konversi Lahan Padi
PROGRAM K/L Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial
KEGIATAN K/L Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial
SASARAN K/L Terverifikasinya luas sawah baku
INDIKATOR K/L Luas sawah baku yang telah diverifikasi
TARGET 16 provinsi sentra produksi padi
Kemaritiman dan Kelautan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Penyelesaian Batas Laut, Penamaan Penamaan dan pendaftaran pulau Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil
Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial
Pemetaan Rupabumi dan Toponim
Provinsi Terverifikasi Toponim
Jumlah Provinsi Terverifikasi Toponim
14 Provinsi
2 Penyelesaian Batas Laut, Penamaan Pendataan dan Perundingan batas laut Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil
Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial
Pemetaan Batas Wilayah
Tersedianya Laporan Teknis Batas Wilayah
Jumlah Laporan Perundingan Teknis Batas Negara Maritim
1 Laporan
3 Tata Ruang Laut, Konservasi dan Penataan Ruang Laut dan zonasi pesisir Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari 4 Tata Ruang Laut, Konservasi dan Penataan Ruang Laut dan zonasi pesisir Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari 5 Tata Ruang Laut, Konservasi dan Penataan Ruang Laut dan zonasi pesisir Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari
Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial
Pemetaan Tata Ruang dan Atlas
Data spasial untuk penyusunan RZWP3K Jumlah IGD dan IGT untuk penyusunan RZWP3K
Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial
Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai
Tersedianya data batimetri
Jumlah Line Kilometer pengukuran data batimetri
38.400 line Km
Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial
Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai
Tersedianya Peta Kelautan
Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) Peta Kelautan
20 NLP
0
Daerah Perbatasan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
1 Peningkatan Kualitas Diplomasi dan Kerjasama Batas Wilayah Negara
Pembuatan Peta Kawasan Perbatasan, Program Penyelenggaraan Informasi database Regulasi, dan Dokumen Teknis Geospasial Pengelolaan Perbatasan
Pemetaan Batas Wilayah
Laporan Teknis Batas Wilayah
Jumlah Laporan Perundingan Teknis Batas Negara Darat
2 Peningkatan Kualitas Diplomasi dan Kerjasama Batas Wilayah Negara
Pembuatan Peta Kawasan Perbatasan, Program Penyelenggaraan Informasi database Regulasi, dan Dokumen Teknis Geospasial Pengelolaan Perbatasan
Pemetaan dan Integrasi Tematik
Peta Integrasi Tematik Darat
Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) Peta Integrasi Tematik Darat
TARGET 1 Laporan
296 NLP
Desa dan Kawasan Pedesaan No
Program Prioritas
1 Penguatan Pemerintahan Desa
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penataan Wilayah, Penataan Kewenangan serta Administrasi Pemerintahan Desa
PROGRAM K/L Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial
KEGIATAN K/L Pemetaan Batas Wilayah
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Batas Kesepakatan Wilayah Administrasi Jumlah batas kesepakatan wilayah Desa Yang Didelineasi Secara administrasi desa yang didelineasi secara Kartometrik kartometrik menuju desa mandiri
TARGET 2750 desa
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Kebijakan Industri Nasional
Rencana Detail Tata Ruang
Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial
Pemetaan Rupabumi dan Toponim
2 Menciptakan Iklim Investasi
Penyediaan Lahan
Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial
Pemetaan Tata Ruang dan Atlas
SASARAN K/L Penyediaan Peta Dasar Skala 1:5000 Untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (rdtr) Pada Kawasan Strategis Nasional (KSN) Dan Daerah Yang Di Prioritaskan. Wilayah Pemanfaatan IGT Strategis, Tata Ruang, DInamika Sumberdaya, dan Atlas Pemetaan Sosial dalam Pembangunan Nasional
INDIKATOR K/L Jumlah peta dasar skala 1:5000 untuk penyusunan RDTR pada KEK
Jumlah Wilayah Pemanfaatan IGT Strategis untuk Percepatan Tata Ruang dan Dokumen Skenario Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota
TARGET 8 peta dasar
1 Wilayah
BADAN INTELIJEN NEGARA Daerah Perbatasan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Pengamanan Batas Wilayah Darat, Laut, Patroli Pengamanan Batas Wilayah dan Udara 2 Pengamanan Batas Wilayah Darat, Laut, Patroli Pengamanan Batas Wilayah dan Udara 3 Pengamanan Batas Wilayah Darat, Laut, Patroli Pengamanan Batas Wilayah dan Udara 4 Pengamanan Batas Wilayah Darat, Laut, Patroli Pengamanan Batas Wilayah dan Udara
PROGRAM K/L Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Operasi Intelijen Luar Negeri
Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini Jumlah produk intelijen luar negeri terhadap ATHG bidang luar negeri
1674 laporan
Operasi Intelijen dalam Negeri
Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini Jumlah produk intelijen dalam negeri terhadap ATHG bidang dalam negeri
2083 laporan
Operasi Kontra Intelijen
Terwujudnya pencegahan, penangkalan Jumlah produk intelijen bidang kontra dan penanggulangan terhadap ATHG intelijen
4152 laporan
Analisis dan Produksi Intelijen
Terlaksananya pengambilan kebijakan yang tepat
4132 laporan
Jumlah produk intelijen
Stabilitas Keamanan dan Ketertiban No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme
Teknologi Intelijen & Operasi Kontra Terorisme
2 Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme
Teknologi Intelijen & Operasi Kontra Terorisme
3 Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme
Teknologi Intelijen & Operasi Kontra Terorisme
4 Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme
Teknologi Intelijen & Operasi Kontra Terorisme
5 Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme
Teknologi Intelijen & Operasi Kontra Terorisme
6 Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme
Teknologi Intelijen & Operasi Kontra Terorisme
7 Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme
Teknologi Intelijen & Operasi Kontra Terorisme
8 Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme
Teknologi Intelijen & Operasi Kontra Terorisme
PROGRAM K/L Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Penyelenggaraan Dukungan Administrasi Peralatan dan Fasilitas Persandian dan Sumber Daya Manusia
INDIKATOR K/L
TARGET 1 unit
Penyelenggaraan Dukungan Administrasi Peralatan dan Fasilitas Persandian dan Sumber Daya Manusia
Pembangunan Komprehensif Media Intelijen Analysis, Cyber Intelligent Analysis (CYAN) Pembangunan Komprehensif Media Intelijen Analysis, Situation Room Solution Enterprise Pengadaan Peralatan Pendukung Operasi Intelijen Teknologi
Penyelenggaraan Dukungan Administrasi Peralatan dan Fasilitas Persandian dan Sumber Daya Manusia
Pembangunan Sistem Attack and Defence
1 kali
Operasi Kontra Intelijen
Laporan Intelejen Kontra Terorisme
Jumlah kerjasama kegiatan dan/atau operasi kontra terorisme
48 kali
Operasi Kontra Intelijen
Laporan Intelejen Kontra Terorisme
Jumlah kegiatan dan/atau operasi kontra terorisme
360 kali
Operasi Kontra Intelijen
Laporan Intelejen Kontra Terorisme
Jumlah kegiatan dan/atau operasi intelijen luar negeri
67 kali
Operasi Kontra Intelijen
Laporan Intelejen Kontra Terorisme
Jumlah laporan kontra terorisme
1978 laporan
Penyelenggaraan Dukungan Administrasi Peralatan dan Fasilitas Persandian dan Sumber Daya Manusia
1 unit
1 unit
BADAN KEAMANAN LAUT Kemaritiman dan Kelautan No
Program Prioritas
1 Penanggulangan Illegal Fishing dan Keamanan Laut
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Peningkatan pengawasan kelautan dan perikanan serta keamanan laut
PROGRAM K/L Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut
KEGIATAN K/L Peningkatan Operasi Keamanan Dan Keselamatan Laut
SASARAN K/L Terselenggaranya Operasi Bersama Kamla Terintegerasi
INDIKATOR K/L Operasi Bersama Kamla Terintegerasi (Bakamla)
TARGET 3 operasi
Daerah Perbatasan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Pengamanan Batas Wilayah Darat, Laut, Patroli Pengamanan Batas Wilayah dan Udara
PROGRAM K/L Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut
KEGIATAN K/L Peningkatan Operasi Keamanan Dan Keselamatan Laut
SASARAN K/L Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut.
INDIKATOR K/L Jumlah kegiatan penyelenggaraan operasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara terintegrasi
TARGET 12 Kegiatan
Stabilitas Keamanan dan Ketertiban No
Program Prioritas
1 Keamanan Laut Terkendali
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum
Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut
4 Keamanan Laut Terkendali
Pengembangan SDM Keamanan Laut
5 Keamanan Laut Terkendali
Sarpras Pendukung Keamanan Laut
6 Keamanan Laut Terkendali
Sarpras Pendukung Keamanan Laut
7 Keamanan Laut Terkendali
Sarpras Pendukung Keamanan Laut
8 Keamanan Laut Terkendali
Sarpras Pendukung Keamanan Laut
9 Keamanan Laut Terkendali
Sarpras Pendukung Keamanan Laut
10 Keamanan Laut Terkendali
Sarpras Pendukung Keamanan Laut
11 Keamanan Laut Terkendali
Sarpras Pendukung Keamanan Laut
12 Keamanan Laut Terkendali
Sistem Informasi Kamla yang Terpadu
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut
2 Keamanan Laut Terkendali 3 Keamanan Laut Terkendali
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Peningkatan Operasi Keamanan Dan Keselamatan Laut Peningkatan Operasi Keamanan Dan Keselamatan Laut Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum Dan Kerjasama Keamanan Dan Keselamatan Laut Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla
Operasi Keamanan dan Keselamatan Operasi Bersama Kamla Terintegrasi Laut. Operasi Keamanan dan Keselamatan Operasi udara maritm keamanan laut Laut. Advokasi dan Penegakan Hukum Kamla. Penyelesaian kasus tindak pidana di laut
12 operasi
Peningkatan kapasitas SDM keamanan dan keselamatan laut
Pembangunan Akademi Keamanan dan Keselamatan Laut (AKKL)
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla
Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan Laut
Pengadaan Sistem Monitoring dan Analisa
1 unit
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla
Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan Laut
Pengadanaan 2 kapal patroli kamla 110m tahap 1
2 unit
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla
Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan Laut
Pengadaan kapal patroli keamanan laut 80m
3 unit
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla
Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan Laut
Pengadaan kapal pemburu 42,7m
6 unit
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla
Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan Laut
Pengadaan helikopter maritim
2 unit
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla
Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan Laut
Pengadaan radar permukaan jarak jauh
3 unit
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla
Saran dan Prasarana keamanan dan keselamatan laut
Pembangunan kapal patroli kamla 110m
Tahap II (100 %)
Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum Dan Kerjasama Keamanan Dan Keselamatan Laut
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Pengembangan Bakamla Integrated Informasi Kamla. Information System (BIIS)
12 operasi 45 kasus
1 paket
1 paket
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Revolusi Mental No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Reformasi Birokrasi Pemerintahan
Penerapan Sistem Reward & Punishment Program Penyelenggaraan Manajemen dan Keteladanan Pimpinan Kepegawaian Negara
Perumusan dan Perancangan Sistem Informasi Berbasis Teknologi Informasi dan Pengelolaan Data Kepegawaian
Terbangunnya talent pool Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
Jumlah database talent pool nasional
1 database
2 Reformasi Birokrasi Pemerintahan
Penerapan Sistem Reward & Punishment Program Penyelenggaraan Manajemen dan Keteladanan Pimpinan Kepegawaian Negara
Perumusan dan Perancangan Sistem Informasi Berbasis Teknologi Informasi dan Pengelolaan Data Kepegawaian
Menurunnya persentase pelanggaran disiplin ASN
Persentase instansi pemerintah yang tingkat pelanggaran disiplin ASN nya menurun
100%
3 Reformasi Birokrasi Pemerintahan
Penerapan Sistem Reward & Punishment Program Penyelenggaraan Manajemen dan Keteladanan Pimpinan Kepegawaian Negara
Perumusan dan Perancangan Sistem Informasi Berbasis Teknologi Informasi dan Pengelolaan Data Kepegawaian
Meningkatnya profesionalitas ASN
Jumlah ASN yang masuk ke dalam talent pool nasional
5000 ASN
Reformasi Birokrasi No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L Tersedianya sistem informasi manajemen dan database ASN yang lengkap, akurat, dan terkini
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah sistem informasi manajemen dan database ASN
1 Paket Sistem
1 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Penerapan Manajemen ASN Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara
Perumusan dan Perancangan Sistem Informasi Berbasis Teknologi Informasi dan Pengelolaan Data Kepegawaian
2 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Penerapan Manajemen ASN Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara
Pelaksanaan Pengembangan Kinerja, Terlaksananya pilot project penerapan Standardisasi Kinerja Jabatan, dan kebijakan penilaian kinerja ASN Pengambangan Sistem Informasi Kinerja berdasarkan mekanisme 360 derajat Pegawai Aparatur Sipil Negara
Jumlah K/L yang dijadikan Pilot Project
10 K/L
3 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Penerapan Manajemen ASN Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB 4 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Penerapan Manajemen ASN Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB 5 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Penerapan Manajemen ASN Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara
Penilaian Kompetensi dan Konseling Psikologi PNS
Tersusunnya peta kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
Jumlah pemangku JPT yang dipetakan kompetensinya
4000 JPT
Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara
Penilaian Kompetensi dan Konseling Psikologi PNS
Terbangunnya talent pool Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
Jumlah talent pool JPT
Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepegawaian
Terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional analis kepegawaian
Jumlah pejabat fungsional analis kepegawaian
1 database
3600
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) Revolusi Mental No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
1 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik
Peningkatan Peran Keluarga Dalam Persemaian Nilai-nilai Budi Pekerti
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
2 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik
Peningkatan Peran Keluarga Dalam Persemaian Nilai-nilai Budi Pekerti
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
KEGIATAN K/L Pembinaan Keluarga Balita dan Anak
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Meningkatnya Pengetahuan Sikap dan Perilaku (PSP) keluarga balita dan anak dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak Pengelolaan Program Kependudukan, Terlaksananya Program Kependudukan, Jumlah provinsi yang melaksanakan BKB Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Pembangunan Holistic Integrative Keluarga Provinsi Keluarga diseluruh tingkatan wilayah
TARGET 60,50%
34 prov dan 7093,9 kel BKB HI
Pelayanan Kesehatan No
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Program Prioritas
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
PROGRAM K/L
Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
KEGIATAN K/L
Peningkatan pengetahuan PUS, WUS dan remaja keluarga tentang program KKBPK melalui media massa (cetak dan elektronik), media luar ruang, media lini bawah serta melalui tenaga lini lapangan
90
2 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
Pembinaan Ketahanan Remaja
Sosialisasi GenRe (PIK R/M) dan BKR
Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program KKBPK melalui media massa (cetak dan elektronik), media luar ruang, media lini bawah serta melalui tenaga lini lapangan Jumlah stakeholder dan mitra kerja yang memiliki komitmen dan melaksanakan pembinaan ketahanan remaja
3 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi
4 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
5 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Pembangunan Keluarga
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
Pembinaan Keluarga Balita dan Anak
6 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Pembangunan Keluarga
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
7 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Pembangunan Keluarga
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
8 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Pembangunan Keluarga
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
9 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Pembangunan Keluarga
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi
Peningkatan promosi Kesehatan dan hak- Persentase Kelompok Sasaran yang hak Reproduksi di Kelompok Sasaran memberikan promosi Kesehatan dan hakhak Reproduksi Pengelolaan Program Kependudukan, Sosialisasi materi dan informasi Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan Keluarga Berencana, dan Pembangunan pembinaan Ketahanan Keluarga (BKB, diseminasi kebijakan keluarga sejahtera Keluarga Provinsi BKR, BKL, dan PEK/UPPKS) Tk. Prov dan dan pemberdayaan keluarga di seluruh Kab/Kota tingkatan wilayah
2 mitra
10% dari 265.045 sasaran
34
Pengetahuan Sikap dan Perilaku (PSP) keluarga balita dan anak dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Pemberdayaan ekonomi KPS melalui kelompok UPPKS dalam pembinaan ber KB Pengetahuan Sikap dan Perilaku (PSP) keluarga lansia dan rentan dalam pembinaan keluarga lansia dan rentan
Persentase PUS anggota BKB yang mendapat pembinaan kesertaan ber-KB
80%
Persentase PUS KPS anggota kelompok UPPKS yang mendapat pembinaan kesertaan ber-KB Persentase Keluarga yang mempunyai Lansia dan Rentan yang memahami tentang Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia & Rentan
70,5%
Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah
Jumlah provinsi yang melaksanakan BKB Holistic Integrative
34 provinsi (7.094 kelompok BKB)
Jumlah kelompok BKL yang terbentuk dan mendapat pembinaan
89,5%
9.135 kelompok BKL
10 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Pembangunan Keluarga
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Pembinaan Ketahanan Remaja
Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah Remaja yang mendapatkan pembinaan tentang generasi berencana (GenRe)
11 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Pembinaan Remaja
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
12 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Pembinaan Remaja
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
Pembinaan Ketahanan Remaja
Remaja yang medapatkan pembinaan tentang generasi berencana (GenRe)
13 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Pembinaan Remaja
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
Pembinaan Remaja dan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah
14 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
15 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
16 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
17 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
18 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
19 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
20 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
21 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
22 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi
23 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
24 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
25 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
Komitmen stakeholders (pemangku kepentingan) dan mitra kerja serta pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap program KKBPK Komitmen stakeholders (pemangku kepentingan) dan mitra kerja serta pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap program KKBPK
Komitmen stakeholders (pemangku kepentingan) dan mitra kerja serta pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap program KKBPK Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) yang berkualitas dalam pengelolaan program KKBPK Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) yang berkualitas dalam pengelolaan program KKBPK Pengelolaan Program Kependudukan, Pembinaan advokasi dan KIE program Keluarga Berencana, dan Pembangunan KKBPK bagi stakeholders/mitra kerja dan Keluarga Provinsi masyarakat di seluruh tingkatan wilayah
Jumlah kelompok UPPKS yang terbentuk dan mendapat pembinaan
8.895 kelompok UPPKS
Indeks Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) melalui Generasi Berencana (GenRe) Persentase PUS anggota BKR yang ber KB
50
Pembentukan dan Pembinaan PIK R/M di Provinsi serta Pembentukan dan pembinaan kelompok BKR Persentase stakeholder dan mitra kerja yang mendapatkan advokasi melalui media, audiensi, dan momentum KKBPK
Dukungan Operasional program KKBPK bagi petugas lini lapangan (PLKB/PKB)
22.614 kelompok PIK KRR dan 7.859 kelompok BKR 86
Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program KKBPK melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang, terutama media lini bawah (poster, leaflet, lembar balik, banner, media tradisional)
78
Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program KKBPK melalui tenaga lini lapangan Penyediaan jumlah petugas lapangan dengan Rasio PLKB yang memadai (1:2) disetiap desa Sertifikasi Tenaga PKB/PLKB sesuai dengan standarisasi kompetensinya
59
Jumlah provinsi/Kab/Kota yang mendapatkan Advokasi dan KIE program KKBPK melalui mupen
Pengelolaan Program Kependudukan, Pembinaan Advokasi dan KIE program Jumlah Penayangan informasi KKB Keluarga Berencana, dan Pembangunan KKBPK bagi Stakeholders/mitra kerja dan melalui berbagai media cetak dan Keluarga Provinsi masyarakat diseluruh tingkatan wilayah elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional
Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Program Dukungan Manajemen dan Penyediaan dan Sinkronisasi Landasan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN Hukum dan Kebijakan Kependudukan dan KB, serta Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana
75%
50% yang telah memenuhi rasio 1 petugas kb : 2 desa 40% dari jml PKB/PLKB
34 Prov dan 547 Kab/Kota
12 frekwensi
Jumlah Penggerakan Pembinaan KKB 81.259 Desa/Kelurahan x 12 Frek bagi mitra kerja di setiap tingkatan wilayah Tersedianya Landasan hukum dan Jumlah Peraturan Perundangan1 kebijakan yang dapat dipergunakan undangan yang terfasilitasi dan Fasilitasi sebagai dasar penguatan pelaksanaan Pembentukan Kelembagaan program KKBPK Pengendalian Penduduk dan KB di Kabupaten/Kota Penyediaan Data dan Informasi Program Sistem Infomasi Keluarga program KKBPK Jumlah data dan informasi program 17 KKBPK berbasis TI sebagai pusat data informasi KKBPK yang tersedia secara cepat, tepat, BKKBN akurat, dan bermanfaat berbasis teknologi informasi Pemaduan Kebijakan Pengendalian Kebijakan pembangunan yang Persentase fasilitasi sinkronisasi 40% Sektor; 25% Provisni; 20% Kab/Kota Penduduk berwawasan kependudukan yang kebijakan pengendalian kuantitas terdapat pada semua sektor di tingkat penduduk kepada Pemda Provinsi, pusat, provinsi dan Kab/Kota Kabupaten/kota, dan K/L Pengelolaan Program Kependudukan, Sinkronisasi (penyerasian) kebijakan Jumlah kegiatan penyerasian kebijakan 3 kali setahun di setiap prov Keluarga Berencana, dan Pembangunan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian penduduk dengan lintas Keluarga Provinsi pengendalian kuantitas penduduk sektor di tingkat Provinsi dan Kab/Kota diseluruh tingkatan wilayah
26 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
Pengelolaan Data dan informasi program Jumlah jenis data dan informasi program 4 jenis data dan informasi di setiap prov KKBPK di Provinsi KKBPK di Provinsi (keluarga, RR, MS, RPJMN)
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Peningkatan Pembinaan Kesertaan BerKB Jalur Pemerintah
27 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Peningkatan pelayanan KB
Pembinaan kesertaan ber-KB melalui fasilitas kesehatan pelayanan KB
Persentase peserta KB bagi PUS yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) melalui SJSN Kesehatan (PBI)
54
28 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Peningkatan pelayanan KB
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
Peningkatan Pembinaan Kesertaan BerKB Jalur Pemerintah
Pembinaan kesertaan ber-KB melalui fasilitas kesehatan pelayanan KB
Persentase faskes yang mendapatkan pemenuhan sarana, alokon sesuai dengan standar pelayanan KB (85% dari 53.342 Faskes yang diasumsikan bekerjasama dengan SJSN Kesehatan sampai dengan tahun 2019 = 45.340 Faskes s/d tahun 2019)
57,2%
29 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Peningkatan pelayanan KB
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
Pengelolaan Program Kependudukan, Pembinaan kesertaan ber-KB dan Keluarga Berencana, dan Pembangunan peningkatan kualitas pelayanan KB yang Keluarga Provinsi sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah
30 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Peningkatan pelayanan KB
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
31 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Peningkatan pelayanan KB
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
Pengelolaan Program Kependudukan, Pembinaan kesertaan ber-KB dan Keluarga Berencana, dan Pembangunan peningkatan kualitas pelayanan KB yang Keluarga Provinsi sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang memberikan pelayanan KB dan KR sesuai dengan standarisasi pelayanan
57,2% (dari total asumsi faskes yang bekerjasama dengan SJSN Kesehatan/53.342)
32 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Pelayanan kesehatan dan keluarga berencana
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak usia dini
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
34 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak usia dini Peningkatan Advokasi, Sosialisasi, dan Kampanye
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
Pembinaan Ketahanan Remaja
Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak Indeks kesehatan reproduksi remaja (KRR) melalui generasi berencana (genre)
33 Prov dan 547 Kab/Kota
33 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Program Kependudukan, Pembinaan dan Pemberdayaan keluarga Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Pembinaan Keluarga Balita dan Anak Meningkatnya PSP Keluarga Balita dan Anak dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
Pembinaan Keluarga Balita dan Anak
35 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Jumlah penggerakan pelayanan KB (PB PB MKJP (640.740) Ganti Cara (336.444) MKJP), pelayanan ganti cara (PA MKJP), Komplikasi berat (3.015) pelayanan komplikasi berat, Pencabutan Implant dan Kegagalan yang ditindaklanjuti Pengelolaan Program Kependudukan, Pembinaan kesertaan ber-KB dan Jumlah penggerakan pelayanan KB di 3 Frek/Tahun Keluarga Berencana, dan Pembangunan peningkatan kualitas pelayanan KB yang wilayan Khusus dan Galciltas Keluarga Provinsi sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah
Meningkatnya remaja yang mendapatkan pembinaan tentang Generasi Berencana (GenRe) Komunikasi, informasi dan edukasi kepada keluarga tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak
Keluarga yang mempunyai balita dan anak balita yang memahami pengasuhan dan tumbuh kembang anak
12,7
50
Desa dan Kawasan Pedesaan No
Program Prioritas
1 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa 2 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa 3 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Peningkatan kapasitas masyarakat desa dan desa adat dalam seluruh tahapan pembangunan desa Peningkatan kapasitas masyarakat desa dan desa adat dalam seluruh tahapan pembangunan desa Peningkatan kapasitas masyarakat desa dan desa adat dalam seluruh tahapan pembangunan desa
PROGRAM K/L Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
KEGIATAN K/L Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan
SASARAN K/L
Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) dalam pengelolaan program KKBPK Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) dalam pengelolaan program KKBPK Pengelolaan Program Kependudukan, Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi Keluarga diseluruh tingkatan wilayah
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah penyediaan PLKB/PKB sesuai ratio yang memadai diseluruh tingkatan wilayah Jumlah SDM Lini Lapangan yang mendapatkan fasilitasi dukungan Peningkatan kompetensi. Persentase petugas lini lapangan (PLKB/PKB) yang mendapat Dukungan Operasional program KKBPK
50%
4 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Peningkatan peran aktif masyarakat desa Program Kependudukan, KB, dan sebagai tenaga pendidikan dan Pembangunan Keluarga kesehatan
Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
Meningkatnya komitmen stakeholders Persentase PUS, WUS dan remaja (pemangku kepentingan) dan mitra kerja keluarga yang mendapatkan informasi serta meningkatnya pengetahuan dan KKB melalui tenaga lini lapangan pemahaman masyarakat terhadap program KKBPK
5 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Peningkatan peran aktif masyarakat desa Program Kependudukan, KB, dan sebagai tenaga pendidikan dan Pembangunan Keluarga kesehatan
Pengelolaan Program Kependudukan, Terlaksananya Program Kependudukan, Jumlah prov dan kab/kota yang Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Pembangunan mendapat Advokasi dan KIE program Keluarga Provinsi Keluarga diseluruh tingkatan wilayah KKBPK melalui mupen (*)
882
100% (81.259 Desa/Kelurahan)
59,1
34 Prov dan 547 Kab/Kota
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Revolusi Mental No
Program Prioritas
1 Reformasi Birokrasi Pemerintahan
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
Simplifikasi Sistem Perijinan, Mengurangi Program Peningkatan Daya Saing Jumlah Ijin, Transparan dan Complaint Penanaman Modal Center
KEGIATAN K/L Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Menumbuhkan budaya layanan perijinan Tingkat mutu pelayanan masyarakat atas investasi yang cepat dan transparan, pelayanan publik di PTSP Pusat yang dilandasi integritas moral yang bersih dan ramah
TARGET Tingkat mutu pelayanan minimal: B (baik)
Antar Kelompok Pendapatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
1 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Iklim Investasi
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal
Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal di daerah
2 Perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil
Koperasi dan Kemitraan Usaha
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
Pemberdayaan Usaha Nasional
Meningkatnya kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan usaha besar
3 Perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil
Koperasi dan Kemitraan Usaha
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
Pemberdayaan Usaha Nasional
Meningkatnya kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan usaha besar
INDIKATOR K/L Jumlah PTSP yang ditetapkan kualifikasi kelembagaannya di bidang penanaman modal Tersedianya data UKM yang berpotensi untuk bermitra dan data perusahaan PMA/PMDN yang diwajibkan untuk bermitra Jumlah kemitraan UKM dengan perusahaan PMA/PMDN
TARGET 9
1 Buku Direktori
20 Kemitraan
Desa dan Kawasan Pedesaan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Peningkatan peran Pelayanan Terpadu Mendorong Keterkaitan Desa-Kota Satu Pintu di daerah
PROGRAM K/L Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
KEGIATAN K/L Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal
SASARAN K/L Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal di daerah
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah PTSP yang ditetapkan kualifikasi kelembagaannya di bidang penanaman modal
Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
1 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Sama Pembangunan Tingkat Bilateral
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Tersedianya strategi promosi Bidang Penanaman Modal penanaman modal yang berkualitas
2 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Sama Pembangunan Tingkat Bilateral
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
Kerja Sama Bilateral dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal
Meningkatnya kesepakatan hasil Jumlah pertemuan/perundingan pertemuan kerjasama bilateral dan kerjasama bilateral dan multilateral di multilateral di bidang penanaman modal bidang penanaman modal
3 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Sama Pembangunan Tingkat Bilateral
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
Kerja Sama Regional di Bidang Penanaman Modal
4 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Sama Pembangunan Tingkat Bilateral
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
Kerja Sama Regional di Bidang Penanaman Modal
Meningkatnya kesepakatan hasil pertemuan kerjasama regional di bidang penanaman modal Meningkatnya kesepakatan hasil pertemuan kerjasama regional di bidang penanaman modal
TARGET
Tersedianya analisis market intelligence
Jumlah pertemuan/perundingan kerjasama regional di bidang penanaman modal Tersedianya kajian dan evaluasi pemanfaatan pasar tunggal ASEAN (MEA) dalam rangka peningkatan investasi
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
1 Menciptakan Iklim Investasi
Penguatan PTSP
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal
Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal di daerah
2 SDM Industri yang Kompeten dan Disiplin
Penguatan Kapasitas kelembagaan Koperasi, UKM, dan Administrator Pengelola
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal
Meningkatnya kapasitas Administrator KEK bidang pelayanan perizinan penanaman modal
INDIKATOR K/L Jumlah PTSP yang ditetapkan kualifikasi kelembagaannya di bidang penanaman modal Jumlah Administrator yang ditingkatkan kapasitasnya
TARGET 9
8 administrator di 8 KEK
Pembangunan Pariwisata No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
1 Pengembangan Destinasi Wisata
Koordinasi Pembangunan Destinasi
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Peningkatan kerjasama lintas sektor Bidang Penanaman Modal terkait promosi investasi
2 Pengembangan Destinasi Wisata
Koordinasi Pembangunan Destinasi
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Penyediaan peta investasi/prospektus Investor yang ingin menanamkan modal Bidang Penanaman Modal sesuai dengan kebijakan pengembangan
3 Pengembangan Destinasi Wisata
Koordinasi Pembangunan Destinasi
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
Road show promosi investasi sektor pariwisata ke negara-negara potensial
4 Pengembangan Destinasi Wisata
Koordinasi Pembangunan Destinasi
5 Pengembangan Destinasi Wisata
Koordinasi Pembangunan Destinasi
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
Promosi Penanaman Modal Terfokus dan Terintegrasi Berbasis Sektor dan Negara Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal
6 Pengembangan Destinasi Wisata
Koordinasi Pembangunan Destinasi
Pelatihan pegawai perijinan
Peningkatan kualitas pelayanan perijinan
7 Pengembangan Destinasi Wisata
Koordinasi Pembangunan Destinasi
Koordinasi Pembangunan Destinasi
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
9 Pengembangan Destinasi Wisata
Penyiapan Objek Wisata
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
Penetapan Keringanan Pajak dalam Periode Tertentu bagi Pengembangan Investasi Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi Meningkatnya kualitas fasilitasi promosi daerah
Banyaknya Usaha yang Menerima Keringanan Pajak
8 Pengembangan Destinasi Wisata
Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan Fasilitasi Daerah dalam Rangka Kegiatan Promosi Penanaman Modal
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
TARGET
Penanaman modal di bidang pariwisata meningkat
Bertambahnya penanaman modal dari negara-negara baru
Penetapan pemberian kemudahan bagi Meningkatnya kunjungan wisatawan dan investasi sektor pariwisata lama tinggal Mempermudah birokrasi dan peraturan Birokrasi perizinan membaik dan efektif di bidang kontrak tenaga kerja
Kemudahan perijinan investasi
Kemudahan perizinan bagi swasta dan masyaraakt dalam pengembangan sarana usaha pariwisata
1
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA Kedaulatan Pangan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
1 Penanganan Gangguan Terhadap Produksi Pangan
Pengembangan Budidaya Adaptif
Program Pengembangan dan Pembinaan Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Maritim BMKG
Meningkatnya layanan informasi iklim
2 Penanganan Gangguan Terhadap Produksi Pangan
Pengembangan Budidaya Adaptif
Program Pengembangan dan Pembinaan Pengelolaan Perubahan Iklim dan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kualitas Udara BMKG
Terlayaninya informasi perubahan iklim
INDIKATOR K/L Peningkatan jumlah kecamatan yang menerima layanan informasi iklim dengan tingkat akurasi 65% - 75% Layanan informasi perubahan iklim
TARGET 25 provinsi
34 Provinsi
Kemaritiman dan Kelautan No
Program Prioritas
1 Konektivitas (tol) laut dan industri maritim
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Keamanan dan keselamatan pelayaran
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
Program Pengembangan dan Pembinaan Pengelolaan Meteorologi Penerbangan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dan Maritim BMKG
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Tersedianya layanan informasi cuaca Jumlah Pelabuhan yang memperoleh maritim dan prakiraan tinggi gelombang layanan informasi cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang dengan akurasi 75% 80 %
TARGET 10 pelabuhan (Belawan,Batam,Bitung,Tanjung Perak,Lampung,Tanjung Priok,Sorong,Makassar,Ambon,Pontiana k)
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) Pelayanan Kesehatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Penurunan perilaku merokok dan konsumsi alkohol
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif
2 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Penurunan perilaku merokok dan konsumsi alkohol
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Pemberdayaan Peran serta Masyarakat
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Pemberdayaan Anti Narkoba di kalangan Persentase kawasan atau wilayah rawan masyarakat narkoba di perkotaan dan pedesaan yang diintervensi program pemberdayaan anti narkoba Pemberdayaan Anti Narkoba di kalangan Persentase desa/kelurahan yang masyarakat menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkoba
TARGET 20
20
Stabilitas Keamanan dan Ketertiban No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
1 Lingkungan Bersih Penyalah-gunaan Narkoba
Litbang Penanganan Narkoba
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN
Pembinaan dan Pelaksanaan Gedung/Bangunan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana
2 Lingkungan Bersih Penyalah-gunaan Narkoba
Litbang Penanganan Narkoba
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN
Penyelenggaran Penelitian, Data, dan Informasi P4GN
3 Lingkungan Bersih Penyalah-gunaan Narkoba
Litbang Penanganan Narkoba
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN
4 Lingkungan Bersih Penyalah-gunaan Narkoba
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba
5 Lingkungan Bersih Penyalah-gunaan Narkoba
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba
6 Lingkungan Bersih Penyalah-gunaan Narkoba
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
7 Lingkungan Bersih Penyalah-gunaan Narkoba
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba
8 Lingkungan Bersih Penyalah-gunaan Narkoba
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba
9 Lingkungan Bersih Penyalah-gunaan Narkoba
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba
10 Lingkungan Bersih Penyalah-gunaan Narkoba
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba
11 Lingkungan Bersih Penyalah-gunaan Narkoba
Pencegahan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba
12 Lingkungan Bersih Penyalah-gunaan Narkoba
Pencegahan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba
13 Lingkungan Bersih Penyalah-gunaan Narkoba
Pencegahan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba
14 Lingkungan Bersih Penyalah-gunaan Narkoba
Pencegahan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba
15 Lingkungan Bersih Penyalah-gunaan Narkoba
Pencegahan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah laboratorium pengujian narkoba yang dibangun
TBC
Data dan Informasi
Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 2017 (Prevalensi Narkoba 2017) Penyelenggaran Penelitian, Data, dan Data dan Informasi Sistem informasi penanganan Informasi P4GN permasalahan narkoba terintegrasi dan real-time Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi Informasi jaringan sindikat tindak pidana Jumlah operasi intelejen dan laporan narkotika Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi Informasi jaringan sindikat tindak pidana Upgrade Front End Monitoring Center narkotika Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran Tersangka dalam Daftar Pencarian Orang Penindakan dan penangkapan DPO (DPO) kasus tindak pidana narkotika dan kasus tindak pidana narkotika pre kursor narkotika yang ditangkap
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Pemberdayaan Peran serta Masyarakat
Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN Pemberdayaan Peran serta Masyarakat
Pemberdayaan Peran serta Masyarakat
Pemberdayaan Peran serta Masyarakat
Kasus tindak pidana psikotropika dan prekursor narkotika yang terungkap dan terselesaikan Kasus tindak pidana psikotropika dan prekursor narkotika yang terungkap dan terselesaikan Kasus tindak pidana psikotropika dan prekursor narkotika yang terungkap dan terselesaikan Kasus tindak pidana narkotika yang terungkap dan terselesaikan
Penyelidikan kasus tindak pidana prekursor narkotika
TBC
TBC
12 paket
1 paket
TBC
15 paket
Pengawasan Importir Terdaftar dan Eksportir Terdaftar Serta Pengguna Akhir di Wilayah Indonesia Pengawasan Ketat Distribusi dan Pengelolaan Prekursor Dalam Kota
TBC
Penyelidikan kasus tindak pidana narkotika
TBC
Informasi P4GN kepada keluarga, pelajar/mahasiswa, pekerja, dan kelompok masyarakat Program Pemberdayaan Anti Narkoba di instansi pemerintah
Jumlah kurikulum anti-narkoba di perguruan tinggi, diklat struktural dan diklat fungsional ASN) Jumlah instansi pemerintah yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkoba Program Pemberdayaan Anti Narkoba di Jumlah instansi pemerintah provinsi instansi pemerintah yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkoba Program Pemberdayaan Anti Narkoba di Jumlah instansi pemerintah instansi pemerintah kabuapten/kota yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkoba Program Pemberdayaan Anti Narkoba di Jumlah dunia usaha/swasta yang dunia usaha/swasta menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkoba
TBC
3 paket
18 instansi
68 instansi
86 instansi
172 institusi
16 Lingkungan Bersih Penyalah-gunaan Narkoba
Pencegahan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Pemberdayaan Peran serta Masyarakat
17 Lingkungan Bersih Penyalah-gunaan Narkoba
Pencegahan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba
18 Lingkungan Bersih Penyalah-gunaan Narkoba
Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba
19 Lingkungan Bersih Penyalah-gunaan Narkoba
Program Pemberdayaan Anti Narkoba di Persentase desa/kelurahan yang kalangan masyarakat menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkoba Pemberdayaan Peran serta Masyarakat Program Pemberdayaan Penggiat Anti Jumlah lembaga pendidikan yang Narkoba di lingkungan pendidikan menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkoba Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Lembaga rehabilitasi narkoba medis dan Jumlah lembaga rehab instansi Pemerintah sosial milik instansi pemerintah yang pemerintah yang mendapat peningkatan memperoleh peningkatan kemampuan kompetensi
138 desa/kel
Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Lembaga rehabilitasi narkoba medis dan Jumlah dukungan layanan rehabilitasi Pemerintah sosial milik instansi pemerintah yang instansi pemerintah memperoleh peningkatan kemampuan
TBC
20 Lingkungan Bersih Penyalah-gunaan Narkoba
Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat
Lembaga rehabilitasi narkoba medis dan Jumlah lembaga rehab komponen sosial milik komponen masyarakat yang masyarakat yang mendapat peningkatan memperoleh peningkatan kemampuan kompetensi
TBC
21 Lingkungan Bersih Penyalah-gunaan Narkoba
Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat
Petugas lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milik komponen masyarakat yang memperoleh peningkatan kemampuan
Jumlah petugas lembaga rehab komponen masyarakat yang mendapat peningkatan kompetensi
TBC
22 Lingkungan Bersih Penyalah-gunaan Narkoba
Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba
Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat
Dukungan layanan rehabilitasi komponen masyarakat
Jumlah dukungan layanan rehabilitasi komponen masyarakat
TBC
23 Lingkungan Bersih Penyalah-gunaan Narkoba
Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba
Balai Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba yang modern dan andal
Jumlah balai rehabilitasi yang menjadi modern dan andal
TBC
92 lembaga
TBC
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) Daerah Perbatasan No
Program Prioritas
1 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan 2 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan 3 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan 4 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan 5 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan 6 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan 7 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan 8 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan 9 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan 10 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan 11 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Perdagangan Lintas Batas Negara 12 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Perdagangan Lintas Batas Negara
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Membangun akses transportasi darat, laut, dan udara pembuka Isolasi
Program Penanggulangan Bencana
Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana
Penyediaan Jalan Pararel Perbatasan
Jumlah jalur evakuasi
17 jalur evakuasi
Membangun akses transportasi darat, laut, dan udara pembuka Isolasi
Program Penanggulangan Bencana
Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana
Pemberian rambu evakuasi bencana
jumlah rambu evakuasi terpasang
Membangun akses transportasi darat, laut, dan udara pembuka Isolasi
Program Penanggulangan Bencana
Penyiapan Logistik di kawasan Rawan Bencana
Tersedianya logistik kebencanaan di kawasan rawan bencana
jumlah logistik kebencanaan
17 kabupaten/kota
Membangun akses transportasi darat, laut, dan udara pembuka Isolasi
Program Penanggulangan Bencana
Penyiapan peralatan dikawasan rawan bencana
Pengadaan peralatan kebencanaan
Jumlah peralatan
17 kabupaten/kota
Pembangunan Kelistrikan dan Telekomunikasi
Program Penanggulangan Bencana
Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana
Tersedianya sistem peringatan dini bencana di kawasan rawan bencana
Jumlah lokasi terpasang sistem peringatan dini bencana
17 kabupaten/kota
Pembangunan Kelistrikan dan Telekomunikasi
Program Penanggulangan Bencana
Pengembangan aplikasi teknologi informasi, komunikasi dan kehumasan
Pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana
Jumlah pusdalops
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pengembangan SDM
Program Dukungan Manajemen dan Pendidikan dan Pelatihan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB Penanggulangan Bencana
Meningkatnya kualitas dan kinerja sumberdaya manusia
Jumlah Pegawai BPBD tersertifikasi
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pengembangan SDM
Program Dukungan Manajemen dan Pendidikan dan Pelatihan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB Penanggulangan Bencana
Pelatihan Penanggulangan Bencana
Jumlah fasilitas peralatan diklat PB jarak jauh
17 kab/kota
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pengembangan SDM
Program Penanggulangan Bencana
Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana
Relawan siaga bencana
Jumlah relawan siaga bencana
1700 orang
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pengembangan SDM
Program Penanggulangan Bencana
Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana
Jumlah kelompok masyarakat (desa) tangguh bencana
Jumlah kelompok mayarakat (desa) tangguh bencana
Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan Masterplan Pengembangan Kawasan Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan Masterplan Pengembangan Kawasan
Program Penanggulangan Bencana
Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana
Kajian dan peta risiko bencana
Jumlah dokumen kajian dan peta risiko bencana
Program Penanggulangan Bencana
Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana
Kajian dan peta risiko bencana di 6 PKSN Dokumen kajian dan peta risiko bencana
1700 unit
17 pusdalops
170 orang
156 desa
6 PKSN
6 PKSN
Daerah Tertinggal No
Program Prioritas
1 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Promosi, Kemitraan usaha, Pemasaran dan Kerjasama Antar Daerah
Program Penanggulangan Bencana
Program Penanggulangan Bencana
7 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas
Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Pengadaan Moda Transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP Penyediaan Akses Telekomunikasi
8 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas
Penyediaan Akses Telekomunikasi
Program Penanggulangan Bencana
2 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik 3 Pengembangan Ekonomi Lokal
4 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas 5 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas 6 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas
Program Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Bencana
Program Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Bencana
KEGIATAN K/L Penyiapan Logistik di kawasan Rawan Bencana Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial Ekonomi di Wilayah Pasca Bencana Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Penyiapan peralatan dikawasan rawan bencana Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Pengembangan aplikasi teknologi informasi, komunikasi dan kehumasan
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Tersedianya logistik kebencanaan di kawasan rawan bencana Tersusunnya kajian dan peta risiko bencana Terlaksananya pemulihan pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi Tersedianya jalur evakuasi bencana
jumlah logistik kebencanaan
Jumlah Lokasi Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi di Wilayah Pascabencana Jumlah jalur evakuasi
27 kabupaten/kota
Terpasangnya rambu evakuasi bencana
jumlah rambu evakuasi terpasang
27 kabupaten
Tersedianya peralatan kebencanaan
Jumlah peralatan
27 kabupaten
Tersedianya sistem peringatan dini bencana di kawasan rawan bencana Terbangunnya pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana (pusdalops)
Jumlah lokasi terpasang sistem peringatan dini bencana Jumlah pusdalops
27 kabupaten
Dokumen kajian dan peta risiko bencana
27 kabupaten 27 kabupaten 5 Kabupaten/kota
27 kabupaten
Desa dan Kawasan Pedesaan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Pengembangan kapasitas lembaga Program Penanggulangan Bencana kemasyarakatan desa dan lembaga adat dalam kebudayaan dan kearifan lokal
Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana
Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat (desa) tangguh bencana
Jumlah kelompok mayarakat (desa) tangguh bencana
500 desa
2 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Peningkatan kapasitas masyarakat desa dan desa adat dalam seluruh tahapan pembangunan desa Rehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim
Program Penanggulangan Bencana
Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana
Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat (desa) tangguh bencana
Jumlah kelompok mayarakat (desa) tangguh bencana
190 desa
Program Penanggulangan Bencana
Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana
Terbangunnya kesiapsiagaan masyarakat Jumlah kelurahan/desa yang dalam menghadapi bencana melaksanakan pemberdayaan masyarakat tangguh
3 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
200 kelurahan/desa
Perumahan dan Permukiman No
Program Prioritas
1 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pembangunan Rumah Khusus
PROGRAM K/L Program Penanggulangan Bencana
KEGIATAN K/L Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Prasarana Fisik di Wilayah Pasca Bencana
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Terlaksananya pemulihan pascabencana Jumlah sarpras bidang fisik melalui rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana bidang fisik
Pembangunan Pariwisata No
Program Prioritas
1 Pengembangan Destinasi Wisata 2 Pengembangan Destinasi Wisata
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan
PROGRAM K/L Program Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Bencana
KEGIATAN K/L Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Penyiapan Logistik di kawasan Rawan Bencana
SASARAN K/L Tersedianya sistem peringatan dini bencana di kawasan rawan bencana Tersedianya logistik kebencanaan di kawasan rawan bencana
INDIKATOR K/L Jumlah lokasi terpasang sistem peringatan dini bencana Jalur evakuasi
TARGET 12 kabupaten/kota
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT) Stabilitas Keamanan dan Ketertiban No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme
Pengembangan Sistem Anti Teror
Program Penanggulangan Terorisme
Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan
2 Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme 3 Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme 4 Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme
Penindakan Kejahatan Terorisme & Deradikalisasi Penindakan Kejahatan Terorisme & Deradikalisasi Penindakan Kejahatan Terorisme & Deradikalisasi
Program Penanggulangan Terorisme
Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan
Program Penanggulangan Terorisme Program Penanggulangan Terorisme
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Meningkatnya daya tahan dan Penyusunan SOP Sistem Keamanan Obvit kewaspadaan masyarakat terhadap dan Lingkungan ideologi radikal sehingga perkembangan terorisme terhambat (Operasi Intelijen Pencegahan dan Kontra Propaganda)
TARGET 1 Paket
Pelaksanaan Deradikalisasi di Dalam Lapas TOT Kader Deradikalisasi
TBC
Pelaksanaan Deradikalisasi di Luar Lapas
TBC
TBC
Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
1 Pemenuhan Kebebasan Sipil dan HakHak Politik
Peningkatan Peran Forum-Forum Dialog Program Penanggulangan Terorisme Masyarakat
Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan
Meningkatnya daya tahan dan Jumlah Pemberdayaan Masyarakat kewaspadaan masyarakat terhadap Dalam Pencegahan Terorisme Melalui ideologi radikal sehingga perkembangan FKPT terorisme terhambat (Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme Melalui FKPT)
2 Pencegahan Konflik Sosial Politik dan Penanggulangan Terorisme
Peningkatan penegakan hukum pada organisasi terorisme
Program Penanggulangan Terorisme
Penanggulangan Terorisme Bidang Penindakan
Meningkatnya efektivitas penindakan atas kasus tindak pidana terorisme (Operasional Satgas Penindakan dan Kesiapsiagaan Nasional)
3 Pencegahan Konflik Sosial Politik dan Penanggulangan Terorisme
Peningkatan penegakan hukum pada organisasi terorisme
Program Penanggulangan Terorisme
Penanggulangan Terorisme Bidang Kerja Terlaksananya operasi penggalangan Sama Internasional informasi intelijen, dukungan dari negara mitra serta pemanfaatan resources dan expertise di forum regional dan multilateral (Kerjasama Regional dan Multilateral)
4 Pencegahan Konflik Sosial Politik dan Penanggulangan Terorisme
Peningkatan upaya deradikalisasi dan kontra radikal terorisme
Program Penanggulangan Terorisme
Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan
TARGET 37 Dokumen
Jumlah operasi penindakan, operasi intelijen, dan penyiapan satuan dalam kesiapsiagaan nasional
82 Operasi
Jumlah laporan penggalangan informasi intelijen, dukungan dari negara mitra dan pemanfaatan resources dan expertise di forum regional dan multilateral
3 laporan
Meningkatnnya daya tangkal masyarakat Persentase Peningkatan daya tangkal dari pengaruh radikal terorisme masyarakat dari pengaruh radikal terorisme
40%
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI) Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi No
Program Prioritas
1 Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Peningkatan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri
PROGRAM K/L Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI
KEGIATAN K/L Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
SASARAN K/L CTKI/TKI yang berangkat ke luar negeri mendapat pelayanan penempatan dan perlindungan sejak pra, selama sampai dengan pemulangan
INDIKATOR K/L Jumlah UPP di UPTP/Balai/Loka yang memberi layanan bagi TKI
TARGET Operasional (24 UPP)/12 LTSP
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP) Kemaritiman dan Kelautan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Penyelesaian Batas Laut, Penamaan Pengelolaan pulau-pulau kecil Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil
PROGRAM K/L Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
KEGIATAN K/L Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Terwujudnya jalur/akses pemeriksaan ke Jumlah jalur/akses yang terbangun Titik Referensi/Titik Dasar di pulau pulau kecil terluar
TARGET 0
Daerah Perbatasan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah Kantor BPPD, Kantor Camat, Balai Pertemuan Umum, Rumah Dinas Aparatur dan Infrastruktur Pemerintahan LainnyaTerbangun Pembangunan Sarana prasarana pendukung Batas Wilayah Negara (Tanggul, BSP, Tugu, Gapura) Panjang Pilar/Patok Batas Teridentifikasi
89 Unit
1 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Pembangunan Perumahan Layak Huni, Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Penyediaan Air Bersih dan sanitasi Perbatasan
Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Tersedianya Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan Pendukung Perkantoran Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara
2 Pengamanan Batas Wilayah Darat, Laut, Pembangunan Pos TNI dengan Fasilitas dan Udara Pengamanan Penunjang
Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara
3 Pengamanan Batas Wilayah Darat, Laut, Pembangunan, Pengawasan dan dan Udara Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara 4 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Peningkatan potensi komoditas Perdagangan Lintas Batas Negara unggulan perbatasan 5 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Perdagangan Lintas Batas Negara dan Masterplan Pengembangan Kawasan 6 Pengembangan PLBN Terpadu Penyediaan Jalan Lingkungan, Air Bersih dan Sanitasi 7 Peningkatan Kualitas Diplomasi dan Pembuatan Peta Kawasan Perbatasan, Kerjasama Batas Wilayah Negara database Regulasi, dan Dokumen Teknis Pengelolaan Perbatasan
Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Teridentifikasinya kondisi TR di lokasi Perbatasan Titik Dasar
Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat Penataan Ruang Kawasan Perbatasan
Pemetaan Potensi Kawasan Perbatasan
Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
Pengelolaan Lintas Batas Negara
Penyediaan sarana penampung air baku Jumlah bantuan sarana PLBN Teridentifikasinya batas-batas negara Jumlah panjang tanda batas wilayah darat terindetifikasi
Pengelolaan Batas Wilayah Darat
Menjaga kedaulatan dan hak berdaulat negara di perbatasan laut
Perencanaan Tata Ruang Nasional
Jumlah Pemetaan Komoditi unggulan kawasan perbatasan Jumlah Dokumen RTR KSN Perbatasan Negara
8 Peningkatan Kualitas Diplomasi dan Kerjasama Batas Wilayah Negara
Pembuatan Peta Kawasan Perbatasan, Program Pengelolaan Batas Wilayah database Regulasi, dan Dokumen Teknis Negara dan Kawasan Perbatasan Pengelolaan Perbatasan
Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara
Terlaksananya Perubahan UU No. 1/2009 dan pengambilalihan pengendalian lintas udara (FIR)
Jumlah Regulasi Perubahan UU No.1/2009 dan FGD pengambilalihan FIR
9 Peningkatan Kualitas Diplomasi dan Kerjasama Batas Wilayah Negara
Pembuatan Peta Kawasan Perbatasan, Program Pengelolaan Batas Wilayah database Regulasi, dan Dokumen Teknis Negara dan Kawasan Perbatasan Pengelolaan Perbatasan
Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut
Terlaksananya survey pemetaan bawah laut untuk landas kontinen dan potensinya
Jumlahnya survey bawah laut yang dilaksanakan
10 Peningkatan Kualitas Diplomasi dan Kerjasama Batas Wilayah Negara
Penguatan Koordinasi Materi dan instrumen perundingan antar K/L
Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
Pengelolaan Batas Wilayah Darat
Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan batas wilayah darat perbatasan negara
Jumlah kebijakan program pengelolaan batas negara wilayah darat
11 Peningkatan Kualitas Diplomasi dan Kerjasama Batas Wilayah Negara
Penyelesaian segmen batas negara
Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
Pengelolaan Batas Wilayah Darat
Tersusunnya data dokumen hasil survey Jumlah survei pada segmen Outstanding untuk mendukung Penyelesaian segmen Boundary Problems (OBP) pada batas RIbatas dengan 2 negara tetangga batas Malaysia negara wilayah darat
12 Peningkatan Kualitas Diplomasi dan Kerjasama Batas Wilayah Negara
Penyelesaian segmen batas negara
Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Penjagaan patok pilar batas Perbatasan
Panjang (km) patok pilar batas yang terpelihara dan diperbaiki oleh kedua negara
5
477 Km
1 Kegiatan 23 RDTR
10 PLBN 477 Km
5 FGD RAN (Rencana Aksi Nasional)
2
11 Dokumen Laporan
Segmen G.Raya, S.Buan
50 Km
Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
1 Pemeliharaan Stabilitas Keamanan Kawasan
Pelaksanaan Roadmap Perundingan Perbatasan
Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
Pengelolaan Batas Wilayah Darat
Tersusunnya data dokumen hasil survey Jumlah survei pada segmen Outstanding untuk mendukung Penyelesaian segmen Boundary Problems (OBP) pada batas RIbatas dengan 2 negara tetangga batas Malaysia negara wilayah darat
2 Pemeliharaan Stabilitas Keamanan Kawasan
Pelaksanaan Roadmap Perundingan Perbatasan
Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara
Meningkatnya koordinasi perencanaan Jumlah kebijakan program pengelolaan dan penganggaran serta pelaksanaan batas negara wilaya laut dan udara kebijakan pengelolaan batas wilayah laut dan udara perbatasan negara yang terpadu serta tepat sasaran
TARGET
7
BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS) Perkotaan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
1 Pemenuhan Standar Pelayanan Tersedianya sarana dan prasarana dasar Program Penanggulangan Bencana Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota perkotaan Lumpur Sidoarjo yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik
KEGIATAN K/L Penanganan Semburan dan Luapan Lumpur
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Mencegah 60jutam3 luapan lumpur Jumlah lumpur yang dialirkan ke Kali keluar dari Peta Area Terdampak (PAT) Porong dan penanganan masalah sosial dan penanganan masalah sosial (bantuan sosial untuk 1.389 juta jiwa dan jual beli 1,5 juta m2 tanah diluar PAT
TARGET 60 juta m3 lumpur, bantuan sosial untuk 1.389 juta jiwa, dan jual beli 1.5 juta m2 tanah diluar PAT
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Kedaulatan Pangan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
1 Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat
Peningkatan ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
Terlaksananya intervensi pengawasan keamanan pangan di pasar
Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya
2 Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat
Peningkatan ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan
Intervensi keamanan pangan di tingkat desa
Jumlah desa pangan aman yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan (*)
TARGET 139 Pasar
100 Desa Pangan Ama
Revolusi Mental No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Cinta Produk Dalam Negeri
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM
2 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Cinta Produk Dalam Negeri
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Pengembangan Obat Asli Indonesia
3 Reformasi Birokrasi Pemerintahan
Promosi Layanan Elektronik menuju Ebudgeting dan E-reporting, Complaint Center
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Meningkatnya kinerja pengawasan Obat Hasil pengawasan obat dan makanan dan Makanan di seluruh Indonesia yang diselesaikan tepat waktu
Meningkatnya ketersediaan informasi, pengembangan Obat Asli Indonesia (OAI) untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan pihak terkait Program Dukungan Manajemen dan Pelayanan Informasi Obat dan Makanan, Berfungsinya sistem informasi yang Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM Informasi Keracunan dan Teknologi terintegrasi secara online dan up-to-date Informasi untuk pengawasan obat dan makanan
Jumlah pedoman/publikasi informasi keamanan, kemanfaatan/khasiat dan mutu hasil pengembangan OAI
7
Persentase infrastruktur TIK yang dikembangkan untuk optimalisasi e-gov bisnis proses BPOM
70
Pelayanan Kesehatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
1 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Perbaikan pola konsumsi dan keamanan Program Pengawasan Obat dan pangan Makanan
2 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Perbaikan pola konsumsi dan keamanan Program Pengawasan Obat dan pangan Makanan
3 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat" 4 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Perbaikan pola konsumsi dan keamanan pangan Perbaikan pola konsumsi dan keamanan pangan
5 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Perbaikan pola konsumsi dan keamanan Program Pengawasan Obat dan pangan Makanan
Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
6 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat" 7 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Perbaikan pola konsumsi dan keamanan pangan Perbaikan pola konsumsi dan keamanan pangan
Penyusunan Standar Pangan
Perluasan sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan Standar pangan yang disusun
Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan
Intervensi keamanan pangan di tingkat desa
8 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 9 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 10 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 11 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengawasan Obat dan Makanan
INDIKATOR K/L
Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Penandaaan dan iklan obat tradisional, Jumlah penandaan dan iklan obat Kosmetik dan Suplemen Kesehatan kosmetik dan suplemen kesehatan yang tradisional, kosmetik, dan suplemen dianalisis dan ditindaklanjuti kesehatan yang dianalisis dan ditindaklanjuti Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Tindak lanjut pengawasan mutu dan Persentase penyelesaian tindak lanjut keamanan produk pangan yang pengawasan mutu dan keamanan diselesaikan produk pangan Pengawasan Distribusi Obat Kajian farmakovigilance obat beredar Jumlah kajian farmakovigilance obat yang dikomunikasikan beredar yang dikomunikasikan Pengawasan Produk dan Bahan Perluasan pasar aman dari bahan Jumlah pasar yang diintervensi menjadi Berbahaya berbahaya pasar aman dari bahan berbahaya
TARGET 46000
90
12 139
Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan Jumlah standar pangan yang disusun (*)
54
Jumlah desa pangan aman yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan (*) Penguatan Sistem Informasi, Manajemen Program Dukungan Manajemen dan Pelayanan Informasi Obat dan Makanan, Sistem informasi yang terintegrasi secara Persentase infrastruktur TIK yang dan Penelitian dan Pengembangan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM Informasi Keracunan dan Teknologi online dan up-to-date untuk dikembangkan untuk optimalisasi e-gov Kesehatan Informasi pengawasan obat dan makanan bisnis proses BPOM Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Program Pengawasan Obat dan Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Jumlah sampel yang diuji menggunakan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Makanan Balai Besar/Balai POM Balai Besar/Balai POM parameter kritis Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Program Pengawasan Obat dan Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Persentase cakupan pengawasan sarana Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Makanan Balai Besar/Balai POM Balai Besar/Balai POM produksi Obat dan Makanan Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Program Pengawasan Obat dan Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Hasil uji pengawasan obat dan makanan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Makanan Balai Besar/Balai POM Balai Besar/Balai POM yang diselesaikan tepat waktu
100
Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengawasan Obat dan Makanan
14
70
82632 63
12 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Kesehatan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Pengembangan Obat Asli Indonesia
Informasi dan pengembangan Obat Asli Indonesia (OAI) untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan pihak terkait
13 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Ketersediaan pangan beragam, akses ekonomi, dan pemanfaatan pangan
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan
Intervensi keamanan pangan di tingkat desa
14 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Ketersediaan pangan beragam, akses ekonomi, dan pemanfaatan pangan
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan
15 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Manajemen dan pencegahan penyakit
16 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Manajemen dan pencegahan penyakit
Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengawasan Obat dan Makanan
Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
Jumlah pedoman/publikasi informasi keamanan, kemanfaatan/khasiat dan mutu hasil pengembangan OAI
Jumlah desa pangan aman yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan (*) Penerapan peraturan mengenai industri Jumlah kabupaten/kota yang sudah rumah tangga pangan (IRTP) menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP Pengawasan produk dan perbekalan Persentase makanan yang memenuhi kesehatan rumah tangga sarat Menurunnya jumlah sarana produksi Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pangan yang menggunakan bahan pasar aman dari bahan berbahaya berbahaya dan bahan kemasan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan
7
100
20
0
Desa dan Kawasan Pedesaan No
Program Prioritas
1 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
Peningkatan peran aktif masyarakat desa Program Pengawasan Obat dan sebagai tenaga pendidikan dan Makanan kesehatan
KEGIATAN K/L Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan
SASARAN K/L Intervensi keamanan pangan di tingkat desa
INDIKATOR K/L Jumlah desa pangan aman yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan (*)
TARGET 100
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Pemenuhan Kebebasan Sipil dan HakHak Politik
Pengawasan partisipatif Masyarakat Terhadap Pemilu
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu
Meningkatnya Kinerja Teknis Jumlah fasilitasi penguatan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu pemberdayaan masyarakat dalam Dalam Pencegahan, Penanganan pengawasan pemilu partisipatif Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
34 Paket
2 Pemenuhan Kebebasan Sipil dan HakHak Politik
Pengawasan partisipatif Masyarakat Terhadap Pemilu
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu
Meningkatnya Kinerja Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Dalam Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
34 Paket
3 Pemenuhan Kebebasan Sipil dan HakHak Politik
Peningkatan hak memilih dan dipilih kelompok marjinal
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu
4 Penguatan Lembaga Demokrasi
Penguatan kelembagaan penyelenggara Program Pengawasan Penyelenggaraan pemilu Pemilu
5 Penguatan Lembaga Demokrasi
Penguatan kelembagaan penyelenggara Program Pengawasan Penyelenggaraan pemilu Pemilu
Terwujudnya keadilan bagi penyelenggara pemilu dan menurunnya tingkat pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu Pengembangan Produk Hukum, Litbang, Meningkatnya kualitas pelayanan Pengelolaan Kehumasan, dan hukum, kehumasan, pencitraan lembaga Pengawasan Internal dan pengawasan internal Pengembangan Produk Hukum, Litbang, Meningkatnya kualitas pelayanan Pengelolaan Kehumasan, dan hukum, kehumasan, pencitraan lembaga Pengawasan Internal dan pengawasan internal
Jumlah pendidikan pengawasan pemilu partisipatif untuk : Bawaslu provinsi dan peserta pemilu, Panwas Kab/Kota/Kecamatan, dan OMS Persentase laporan pengaduan pelanggaran kode etik yang ditangani sesuai dengan ketentuan
100%
Persentase proses penyusunan produk hukum Bawaslu yang dilaksanakan sesuai prosedur Persentase Pengembangan Sistem Deteksi Dini Pengawasan Pemilu
100%
70%
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) Reformasi Birokrasi No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Pengawasan Yang Independen dan Profesional
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Meningkatnya kualitas pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara prioritas sektor unggulan (Nawacita) dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Terkait Investigasi pada BUMN/D
Persentase rekomendasi hasil pengawasan prioritas sektor unggulan bidang kedaulatan pangan (Nawacita) yang ditindaklanjuti di K/L
100%
2 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Pengawasan Yang Independen dan Profesional
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Meningkatnya hasil pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara prioritas pembangunan manusia terkait dan Pembangunan Nasional Serta bansos (Nawacita) Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Terkait Investigasi pada Kementerian/Lembaga
Persentase rekomendasi hasil pengawasan prioritas pembangunan manusia terkait bansos (Nawacita) yang ditindaklanjuti K/L
100%
3 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Pengawasan Yang Independen dan Profesional
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Meningkatnya kualitas pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara prioritas sektor unggulan Kedaulatan dan Pembangunan Nasional Serta Pangan Sektor Korporasi (Nawacita) Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan Perdagangan
Persentase rekomendasi hasil pengawasan prioritas sektor unggulan Kedaulatan Pangan Sektor Korporasi (Nawacita) yang ditindaklanjuti K/L
100%
4 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Pengawasan Yang Independen dan Profesional
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Meningkatnya hasil pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara prioritas sektor unggulan bidang Kredit dan Pembangunan Nasional Serta Usaha Rakyat (Nawacita) Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur
Persentase rekomendasi hasil pengawasan prioritas sektor unggulan bidang Kredit Usaha Rakyat (Nawacita) yang ditindaklanjuti K/L
100%
5 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Pengawasan Yang Independen dan Profesional
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri dan Jasa Lainnya serta Kementerian
Persentase rekomendasi hasil pengawasan prioritas sektor unggulan bidang Kemaritiman dan Ketahanan Energi (Nawacita) yang ditindaklanjuti K/L
100%
6 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Pengawasan Yang Independen dan Profesional
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Meningkatnya hasil pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara prioritas pembangunan manusia terkait dan Pembangunan Nasional Serta kinerja rumah sakit (Nawacita) Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Milik Daerah
Persentase rekomendasi hasil pengawasan prioritas pembangunan manusia terkait kinerja rumah sakit (Nawacita) yang ditindaklanjuti
100%
7 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Pengawasan Yang Independen dan Profesional
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Meningkatnya kapabilitas pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara intern Kementerian/Lembaga Bidang dan Pembangunan Nasional Serta Fiskal dan Investasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Fiskal dan Investasi
Jumlah kegiatan Bimtek untuk meningkatkan kapabilitas APIP di Kementerian/Lembaga Bidang Fiskal dan Investasi
8 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Pengawasan Yang Independen dan Profesional
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Industri dan Distribusi
Persentase rekomendasi hasil pengawasan prioritas sektor unggulan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan (Nawacita) yang ditindaklanjuti K/L
Meningkatnya hasil pengawasan prioritas sektor unggulan bidang Kemaritiman dan Ketahanan Energi (Nawacita)
Meningkatnya hasil pengawasan prioritas sektor unggulan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan (Nawacita)
4 kegiatan
100%
9 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Pengawasan Yang Independen dan Profesional
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya hasil pengawasan prioritas pembangunan manusia Bidang Pendidikan dan Perlindungan Sosial (Nawacita)
Persentase rekomendasi hasil pengawasan prioritas pembangunan manusia Bidang Pendidikan dan Perlindungan Sosial (Nawacita) yang ditindaklanjuti K/L
100%
10 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Pengawasan Yang Independen dan Profesional
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Penegakan Hukum dan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Kementerian/Lembaga Bidang Penegakan Hukum dan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara
Jumlah kegiatan Bimtek untuk meningkatkan kapabilitas APIP di Kementerian/Lembaga Bidang Penegakan Hukum dan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara
11 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Pengawasan Yang Independen dan Profesional
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Meningkatnya hasil pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara prioritas sektor unggulan Bidang dan Pembangunan Nasional Serta Pariwisata (Nawacita) Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Perekonomian Lainnya
Persentase rekomendasi hasil pengawasan prioritas sektor unggulan Bidang Pariwisata (Nawacita) yang ditindaklanjuti K/L
12 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Pengawasan Yang Independen dan Profesional
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Meningkatnya kapabilitas pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara intern Kementerian/Lembaga Bidang dan Pembangunan Nasional Serta Pertahanan dan Keamanan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Pertahanan dan Keamanan
Jumlah kegiatan Bimtek untuk meningkatkan kapabilitas APIP di Kementerian/Lembaga Bidang Pertahanan dan Keamanan
13 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Pengawasan Yang Independen dan Profesional
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Meningkatnya hasil pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara prioritas pembangunan manusia terkait dan Pembangunan Nasional Serta pembangunan kesehatan (Nawacita) Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Pertahanan dan Keamanan
Persentase rekomendasi hasil pengawasan prioritas pembangunan manusia terkait pembangunan kesehatan (Nawacita) yang ditindaklanjuti K/L
100%
14 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Pengawasan Yang Independen dan Profesional
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Meningkatnya hasil pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara prioritas sektor unggulan Bidang dan Pembangunan Nasional Serta Perlindungan sosial PDT (Nawacita) Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Polsoskam Lainnya
Persentase rekomendasi hasil pengawasan prioritas sektor unggulan Bidang Perlindungan sosial PDT (Nawacita) yang ditindaklanjuti K/L
100%
15 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Pengawasan Yang Independen dan Profesional
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Meningkatnya kapabilitas pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara intern Instansi Pemerintah Daerah dan Pembangunan Nasional Serta Wilayah Sumatera dan Kalimantan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera dan Kalimantan
Jumlah kegiatan Bimtek untuk meningkatkan kapabilitas APIP di Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera dan Kalimantan
16 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Pengawasan Yang Independen dan Profesional
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera dan Kalimantan
Meningkatnya hasil pengawasan prioritas sektor unggulan bidang infrastruktur, pelayananan pemda (Nawacita)
Persentase rekomendasi hasil pengawasan prioritas sektor unggulan bidang infrastruktur, pelayananan pemda (Nawacita) yang ditindaklanjuti K/L
100%
17 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Pengawasan Yang Independen dan Profesional
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Jawa dan Bali
Meningkatnya hasil pengawasan prioritas pembangunan manusia terkait kesehatan bidang otonomi daerah (Nawacita)
Persentase rekomendasi hasil pengawasan prioritas pembangunan manusia terkait kesehatan bidang otonomi daerah (Nawacita) yang ditindaklanjuti oleh Pemda
100%
6 kegiatan
100%
4 kegiatan
1 kegiatan
18 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Pengawasan Yang Independen dan Profesional
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Meningkatnya kapabilitas pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara intern Kementerian/Lembaga Bidang dan Pembangunan Nasional Serta Produksi dan Sumber Daya Alam Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Produksi dan Sumber Daya Alam
Jumlah kegiatan Bimtek untuk meningkatkan kapabilitas APIP di Kementerian/Lembaga Bidang Produksi dan Sumber Daya Alam
4 kegiatan
19 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Pengawasan Yang Independen dan Profesional
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Produksi dan Sumber Daya Alam
Meningkatnya hasil pengawasan prioritas sektor unggulan Bidang ketahanan Pangan, Kemaritiman dan Ketahanan Energi (Nawacita)
Persentase rekomendasi hasil pengawasan prioritas sektor unggulan Bidang ketahanan Pangan, Kemaritiman dan Ketahanan Energi (Nawacita) yang ditindaklanjuti K/L
100%
20 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Pengawasan Yang Independen dan Profesional
Jumlah kegiatan Bimtek untuk meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Pemda
103 kegiatan
Pengawasan Yang Independen dan Profesional
Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
21 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
22 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Program Pengawasan Intern Kinerja Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
23 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Meningkatnya hasil pengawasan Persentase rekomendasi hasil prioritas sektor unggulan terkait pengawasan prioritas sektor unggulan pengawasan perwakilan BPKP (Nawacita) terkait pengawasan perwakilan BPKP (Nawacita) yang ditindaklanjuti oleh Pemda Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Meningkatnya kualitas penerapan SPI Persentase rekomendasi yang Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi, ditindaklanjuti untuk meningkatkan dan Pembangunan Nasional Serta dan Perdagangan maturitas SPI Badan Usaha Agrobisnis, Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Jasa Konstruksi, dan Perdagangan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan Perdagangan
100%
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Program Pengawasan Intern Kinerja Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Meningkatnya kualitas penerapan SPI Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Usaha Jasa Keuangan dan dan Pembangunan Nasional Serta Manufaktur Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur
Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti untuk meningkatkan maturitas SPI Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur
100%
24 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Program Pengawasan Intern Kinerja Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Meningkatnya kualitas penerapan SPI Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Usaha Milik Daerah dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Milik Daerah
Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti untuk meningkatkan maturitas SPI Badan Usaha Milik Daerah
100%
25 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Program Pengawasan Intern Kinerja Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Meningkatnya kualitas penerapan SPI Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Usaha/Lembaga Perminyakan dan dan Pembangunan Nasional Serta Gas Bumi Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha/Lembaga Perminyakan dan Gas Bumi
Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti untuk meningkatkan maturitas SPI Badan Usaha/Lembaga Perminyakan dan Gas Bumi
100%
26 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Program Pengawasan Intern Kinerja Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Meningkatnya kualitas penerapan SPI Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Kementerian/Lembaga Bidang Fiskal dan dan Pembangunan Nasional Serta Investasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Fiskal dan Investasi
Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti untuk meningkatkan maturitas SPI Kementerian/Lembaga Bidang Fiskal dan Investasi
100%
27 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Program Pengawasan Intern Kinerja Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Penegakan Hukum dan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara
Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti untuk meningkatkan maturitas SPI Kementerian/Lembaga Bidang Penegakan Hukum dan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara
100%
Meningkatnya kualitas penerapan SPI Kementerian/Lembaga Bidang Penegakan Hukum dan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara
100%
28 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Program Pengawasan Intern Kinerja Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Meningkatnya kualitas penerapan SPI Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Instansi Pemerintah Daerah Wilayah dan Pembangunan Nasional Serta Sumatera dan Kalimantan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera dan Kalimantan
Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti untuk meningkatkan maturitas SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera dan Kalimantan
100%
29 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Program Pengawasan Intern Kinerja Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Meningkatnya kualitas penerapan SPI Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Instansi Pemerintah Daerah Wilayah dan Pembangunan Nasional Serta Jawa dan Bali Pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Jawa dan Bali
Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti untuk meningkatkan maturitas SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Jawa dan Bali
100%
30 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Program Pengawasan Intern Kinerja Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua
Meningkatnya kualitas penerapan SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua
Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti untuk meningkatkan maturitas SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua
100%
31 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Program Pengawasan Intern Kinerja Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di Persentase rekomendasi yang Pemda ditindaklanjuti untuk meningkatkan maturitas SPIP di Pemda
100%
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT) Kedaulatan Pangan No
Program Prioritas
1 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 2 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Pengkajian dan Pengembangan Teknoprener dan Klaster Industri
Kawasan Teknopark Cimahi
Inovasi Teknologi Technopark di Kota Cimahi (Layanan Teknologi)
Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Agroindustri
Inovasi dan Layanan Teknologi Diversifikasi Pangan
Jumlah perekayasaan teknologi pangan berbahan baku lokal
TARGET 1
5 teknologi
Kedaulatan Energi No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi dan Industri Kimia Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi dan Industri Kimia Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bahan Bakar, Rekayasa dan Desain Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bahan Bakar, Rekayasa dan Desain Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bahan Bakar, Rekayasa dan Desain Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bahan Bakar, Rekayasa dan Desain
Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Survei Kelautan
Terselenggaranya Inovasi dan layanan Teknologi Pemanfaatan dan Peningkatan Kualitas Batubara Terselenggaranya Inovasi dan layanan Teknologi Produksi dan Pemanfaatan Gas Tersedianya teknologi biodiesel sebagai bahan bakar pengganti solar Terselanggaranya layanan teknologi green petroleum Terselenggaranya inovasi dan layanan teknologi PPO dan Bio-oil Terselenggaranya inovasi dan layanan biothermal, bio DME/biohythene dan Biomassa Terselenggaranya Inovasi dan Layanan teknologi Eksplorasi Sumberdaya Kelautan
1 Meningkatkan Aksesibilitas
Peningkatan DMO Batubara dan Gas
Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi
2 Meningkatkan Aksesibilitas
Peningkatan DMO Batubara dan Gas
Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi
3 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi 4 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi 5 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi 6 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi
Melakukan Pembangunan Storage BBN
7 Meningkatkan Produksi Energi Primer
Pengembangan Lapangan Migas Baru
Melakukan Pembangunan Storage BBN Melakukan Pembangunan Storage BBN Melakukan Pembangunan Storage BBN
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah Inovasi dan lyanan Teknologi Pemanfaatan dan Peningkatan Kualitas Batubara Jumlah Inovasi dan lyanan Teknologi Produksi dan Pemanfaatan Gas
1
Teknologi biodiesel sebagai bahan bakar pengganti solar (Unit) Jumlah inovasi layanan teknologi green petroleum Jumlah inovasi dan layanan teknologi PPO dan Bio-oil Jumlah inovasi dan layanan biothermal, bio DME/biohethene dan Biomassa
1
Perekayasaan Teknologi Eksplorasi Sumberdaya Alam Laut dan Pesisir Dengan Teknologi Tomografi-(Layanan Teknologi)
1
1
1 1 1
Stabilitas Keamanan dan Ketertiban No
Program Prioritas
1 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 2 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
Pembangunan Sarpras Alutsista TNI
Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Hidrodinamika
Pembangunan Sarpras Alutsista TNI
Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Hidrodinamika
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Layanan Teknologi Hidrodinamika untuk Terlaksananya Layanan Technologi Mendukung Bidang Hankam Clearing House Hidrodinamika Kapal Perang Nasional Layanan Jasa Teknologi Hidrodinamika Layanan Jasa Teknologi Hidrodinamika (PNBP) (Layanan Jasa Teknologi) (PNBP)
TARGET 1
1
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Pengembangan Science dan Technopark Hubungan dengan sumber R&D yang Indonesia kontinyu
PROGRAM K/L Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi
KEGIATAN K/L Pengkajian dan Pengembangan Teknoprener dan Klaster Industri
SASARAN K/L Kawasan Techno Park (NSTP Serpong)
INDIKATOR K/L
TARGET 1
BADAN PUSAT STATISTIK Pelayanan Kesehatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
1 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penguatan Sistem Informasi, Manajemen Kesehatan dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 2 Peningkatan Pelayanan KB dan Penguatan regulasi, kelembagaan, serta Kesehatan Reproduksi data dan informasi
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Penyediaan dan Pengembangan Statistik Publikasi/laporan statistik terkait Kesejahteraan Rakyat kesehatan
Jumlah publikasi/laporan statistik terkait kesehatan
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Penyediaan dan Pengembangan Statistik Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kependudukan dan Ketenagakerjaan
3 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Penyediaan dan Pengembangan Statistik Jumlah publikasi/laporan statistik Kesejahteraan Rakyat kesejahteraan rakyat yang terbit tepat waktu
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang terbit tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang terbit tepat waktu
Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi
TARGET
21
BADAN SAR NASIONAL Antar Kelompok Pendapatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Keahlian Pekerja
Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan
Pendidikan dan Pelatihan Serta Pembinaan Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Jumlah paket pendidikan dan pelatihan serta pembinaan ketenagaan dan serta pembinaan ketenagaan dan pemasyarakatan SAR pemasyarakatan SAR
35
2 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Keahlian Pekerja
Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan
Pengelolaan Operasi dan Latihan SAR
Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan Operasi dan Latihan SAR
34
Operasi dan Latihan SAR (paket)
Stabilitas Keamanan dan Ketertiban No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Keamanan Laut Terkendali
Sarpras Pendukung Keamanan Laut
Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan
Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR
Terselenggaranya kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana SAR
Helikopter SAR
3
2 Keamanan Laut Terkendali
Sarpras Pendukung Keamanan Laut
Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan
Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR
Terselenggaranya kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana SAR
Rescue Boat
2
3 Keamanan Laut Terkendali
Sarpras Pendukung Keamanan Laut
Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan
Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR
Terselenggaranya kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana SAR
Rigid Inflatable Boat (unit)
5
4 Keamanan Laut Terkendali
Sarpras Pendukung Keamanan Laut
Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan
Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR
Terselenggaranya kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana SAR
Rubber Boat (unit)
20
5 Keamanan Laut Terkendali
Sarpras Pendukung Keamanan Laut
Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan
Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR
Terselenggaranya kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana SAR
Rescue Truck (unit)
18
6 Keamanan Laut Terkendali
Sarpras Pendukung Keamanan Laut
Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan
Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR
Terselenggaranya kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana SAR
Rescue Car (unit)
20
7 Keamanan Laut Terkendali
Sarpras Pendukung Keamanan Laut
Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan
Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR
Terselenggaranya kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana SAR
Peralatan SAR (paket)
1
8 Keamanan Laut Terkendali
Sarpras Pendukung Keamanan Laut
Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan
Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR
Terselenggaranya kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana SAR
Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR (paket)
35
BADAN STANDARDISASI NASIONAL Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) No
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku
Program Prioritas
Jaminan Bahan Baku dan Pengembangan Program Pengembangan Standardisasi Industri Kehutanan Nasional
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
Pengembangan Sistem Standardisasi dan Peraturan perundang-undangan di Penilaian Kesesuaian bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Jumlah dokumen peraturan perundangundangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian
70%
2 Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku
Jaminan Bahan Baku dan Pengembangan Program Pengembangan Standardisasi Industri Kehutanan Nasional
Peningkatan Penerapan Standar
Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya
70%
LPK yang Memiliki Kemampuan Memperluas Lingkup dan Meningkat Kompetensinya
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) Kedaulatan Pangan No
Program Prioritas
1 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 2 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan
PROGRAM K/L Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Isotop dan Radiasi
Galur Harapan Yang Dihasilkan Melalui Teknik Mutasi Radiasi
Jumlah galur mutan harapan tanaman pangan dan hortikultura
10 galur
Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Isotop dan Radiasi
Agro Techno Park dan National Science Techno Park
Jumlah lokasi binaan yang dikembangkan menjadi Agro Techno Park
3 lokasi
INDIKATOR K/L
TARGET
Pelayanan Pendidikan No
Program Prioritas
1 Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Sekolah Berbudaya Mutu
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
Program Dukungan Manajemen dan Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan Nuklir
SASARAN K/L
Mahasiswa yang mengikuti Program D-IV Persentase jumlah lulusan STTN tepat Teknologi Nuklir waktu
200
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Pengembangan Science dan Technopark Hubungan dengan sumber R&D yang Indonesia kontinyu
PROGRAM K/L Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi
KEGIATAN K/L Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Isotop dan Radiasi
SASARAN K/L Agro Techno Park dan National Science Techno Park
INDIKATOR K/L Jumlah unit pengembangan National Science Techno Park
TARGET 1
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Kedaulatan Energi No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Meningkatkan Produksi Energi Primer
Peningkatan Tata Kelola Migas
Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI
Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI
2 Meningkatkan Produksi Energi Primer
Peningkatan Tata Kelola Migas
Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI
Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Terlaksananya pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan RUU Migas Terlaksananya pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan RUU Migas
Jumlah RUU sektor migas yang disempurnakan oleh Baleg/komisi/pansus Jumlah RUU yang ditetapkan menjadi UU oleh DPR RI (Total 74 RUU)
1
10
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Revolusi Mental No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Pegawai Kejaksaan yang profesional, jujur, disiplin, kerja keras, kompeten dan mengutamakan kemaslahatan masyarakat. SDM teknis fungsional Kejaksaan yang berkualitas, profesional, jujur, disiplin, kerja keras, kompeten dan mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Tersedianya Basis Data Perkara dalam Rangka Mewujudkan Penanganan Perkara Secara Cepat dan Akuntabel serta Dapat Diakses Masyarakat
Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan nilai-nilai esensial revolusi mental Kejaksaan RI
Pengelolaan Data Statistik Kriminal Cepat dan Akuntabel serta Dapat Diakses Masyarakat
1
Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Berdasarkan Peraturan PerundangUndangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan Oleh Jaksa Agung.
Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang, Tugas-Tugas Rutin, Pelanggaran Disiplin dan Penanganan Perkara Oleh Aparatur Kejaksaan di Daerah secara profesional, teliti, cepat, dan tepat.
824
Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Berdasarkan Peraturan PerundangUndangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan Oleh Jaksa Agung.
Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan Diselesaikan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah I, II, III, IV, V secara profesional, teliti, cepat, dan tepat.
350
Program Penerangan dan Penyuluhan tentang Penyelidikan/Pengamanan/Penggalanga Kesadaran Tertib Hukum n Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam
Terselenggaranya penyuluhan/penerangan hukum dan hubungan masyarakat tentang kesadaran tertib hukum yang berkualitas
512
Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalanga n Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalanga n Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam
Penerangan dan Penyuluhan tentang Kesadaran Tertib Hukum
Masyarakat berperan dalam mencegah KKN
"Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana." Jumlah kegiatan pelaksanaan penguatan jaringan masyarakat anti KKN
Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.
Penyelesaian penanganan penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari yang berkualitas secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.
"Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari secara profesional, teliti, cepat, dan tepat. "
1304
Penegakan Hukum yang Berkualitas
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum
Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda
Penyelesaian Perkara Pidana Umum secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.
10 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Hukum yang Berkualitas
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum
Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda
Penyelesaian Perkara Pidana Umum secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.
11 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Hukum yang Berkualitas
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum
Penanganan Perkara Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum
Penanganan Perkara Pidana Umum secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.
Jumlah perkara tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan secara profesional, teliti, cepat, dan tepat. Jumlah perkara tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan secara profesional, teliti, cepat, dan tepat. Jumlah perkara tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan secara profesional, teliti, cepat, dan tepat.
1 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Disiplin Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI
Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari
2 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Disiplin Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional
3 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Hukum yang Berkualitas
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI
4 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Hukum yang Berkualitas
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI
Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dalam Rangka Mewujudkan Penanganan Perkara secara cepat, akuntabel dan mudah diakses masyarakat Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di Daerah Baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan Jajaran Pengawasan di Daerah
5 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Hukum yang Berkualitas
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI
6 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Hukum yang Berkualitas
7 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Hukum yang Berkualitas
8 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Hukum yang Berkualitas
9 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah I, II, III, IV, V
TARGET
Jumlah angkatan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional sesuai nilainilai esensial revolusi mental.
433
55
55
38
12 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Hukum yang Berkualitas
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum
Penanganan Perkara Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum
Penanganan Perkara Pidana Umum secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.
Jumlah perkara tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan secara profesional, teliti, cepat, dan tepat. Jumlah penanganan perkara tindak Pidana Umum Lainnya termasuk penanganan perkara kehutanan di tingkat penyidikan secara profesional, teliti, cepat, dan tepat. Jumlah perkara tindak Pidana Umum Lainnya yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan secara profesional, teliti, cepat, dan tepat. Jumlah perkara tindak Pidana Umum Lainnya yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan secara profesional, teliti, cepat, dan tepat. Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejati, Kejari dan Cabjari satu kota dengan pengadilan secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel. Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejati, Kejari dan Cabjari yang tidak satu kota dengan pengadilan secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.
38
13 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Hukum yang Berkualitas
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum
Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Lainnya
Penanganan perkara pidana umum secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.
14 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Hukum yang Berkualitas
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum
Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Lainnya
Penanganan perkara pidana umum secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.
15 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Hukum yang Berkualitas
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum
Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Lainnya
Penanganan perkara pidana umum secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.
16 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Hukum yang Berkualitas
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum
Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
Penanganan Perkara Pidana Umum secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.
17 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Hukum yang Berkualitas
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum
Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
Penanganan Perkara Pidana Umum secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.
18 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Hukum yang Berkualitas
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Peningkatan Pra-Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung
19 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Hukum yang Berkualitas
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Peningkatan Pra-Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung
20 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Hukum yang Berkualitas
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Peningkatan Pra-Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung
21 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Hukum yang Berkualitas
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari
Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM Berat secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM Berat secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM Berat secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel. Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, dan Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.
Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel. Jumlah Perkara Tindak Pidana khusus lainnya yang Diselesaikan Dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel. Jumlah Perkara Pelanggaran HAM yang Berat yang Diselesaikan Dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel. Jumlah Perkara Tindak Pidana khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejari dan Cabjari secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.
22 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Hukum yang Berkualitas
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari
Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, dan Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.
Jumlah Perkara Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejari dan Cabjari secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.
1457
23 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Hukum yang Berkualitas
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Agung
Penyelesaian penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Tipikor, Pelanggaran HAM Berat dan Tindak Pidana khusus lainnya (TPPU) secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.
Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi Kategori A yang diselesaikan secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.
40
50
570
570
118244
13591
80
1
2
217
24 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Hukum yang Berkualitas
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Agung
25 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Hukum yang Berkualitas
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Agung
26 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Hukum yang Berkualitas
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Agung
Penyelesaian penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Tipikor, Pelanggaran HAM Berat dan Tindak Pidana khusus lainnya (TPPU) secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel. Penyelesaian penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Tipikor, Pelanggaran HAM Berat dan Tindak Pidana khusus lainnya (TPPU) secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel. Penyelesaian penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Tipikor, Pelanggaran HAM Berat dan Tindak Pidana khusus lainnya (TPPU) secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.
Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi Kategori B yang diselesaikan secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.
55
Jumlah Penyidikan Perkara Pelanggaran HAM Berat yang diselesaikan secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.
2
Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.
3
Kepastian dan Penegakan Hukum No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Penguatan Kelembagaan Anti Korupsi yang Efektif
2 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Penguatan Kelembagaan Anti Korupsi yang Efektif
3 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Penguatan Kelembagaan Anti Korupsi yang Efektif
4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Penguatan Kelembagaan Anti Korupsi yang Efektif
PROGRAM K/L Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi
INDIKATOR K/L
TARGET
Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung RI
KEGIATAN K/L
Meningkatnya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi secara Cepat, Tepat dan Akuntabel
Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi Kategori A yang diselesaikan
40
Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung RI
Meningkatnya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi secara Cepat, Tepat dan Akuntabel
Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi Kategori B yang diselesaikan
55
Peningkatan Pra-Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung
Peningkatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM Berat secara Cepat, Tepat dan Akuntabel Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, dan Tindak Pidana Korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan / penerangan hukum dan hubungan masyarakat
Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan
80
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari
5 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Budaya Hukum
Program Penerangan dan Penyuluhan Hukum Penyelidikan/Pengamanan/Penggalanga n Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam
6 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI
7 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI
8 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI
9 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI
Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari
SASARAN K/L
SDM Apgakum yang kompeten, berintegritas dan profesional melalui perubahan pola rekrutmen, mutasi dan promosi, reward and punishment Pembinaan dan Pengelolaan SDM Apgakum yang kompeten, Kepegawaian di Kejagung, Kejati, Kejari berintegritas dan profesional melalui dan Cabjari perubahan pola rekrutmen, mutasi dan promosi, reward and punishment Pembinaan dan Pengelolaan SDM Apgakum yang kompeten, Kepegawaian di Kejagung, Kejati, Kejari berintegritas dan profesional melalui dan Cabjari perubahan pola rekrutment, mutasi dan promosi, reward and punishment Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah I Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Berdasarkan Peraturan PerundangUndangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan Oleh Jaksa Agung
Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
1457
Laporan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan tindak pidana secara preventif Rekrutmen SDM bekerjasama dengan pihak ketiga
512 kegiatan yang dikerjasamakan
TBC
Pola mutasi dan promosi yang didasarkan merit system
TBC
Pemberian reward and punishment berdasarkan monev kinerja
TBC
Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditinjaklanjuti dan diselaikan melaui klarifikasi terhadap penyalahgunaan wewenang wilayah I
350
10 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI
Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah I Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Berdasarkan Peraturan PerundangUndangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan Oleh Jaksa Agung
Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditinjaklanjuti dan diselaikan melaui inspeksi terhadap penyalahgunaan wewenang wilayah I
11 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI
Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah II
Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Berdasarkan Peraturan PerundangUndangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan Oleh Jaksa Agung.
Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan melalui klarifikasi Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah II
350
12 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI
Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah II
Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Berdasarkan Peraturan PerundangUndangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan Oleh Jaksa Agung.
Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan melalui inspeksi Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah II
75
13 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI
Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah III
Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Berdasarkan Peraturan PerundangUndangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan Oleh Jaksa Agung.
Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan melalui Klarifikasi Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah III
350
14 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI
Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah III
Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Berdasarkan Peraturan PerundangUndangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan Oleh Jaksa Agung.
Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditinjaklanjuti dan diselaikan melaui inspeksi terhadap penyalahgunaan wewenang wilayah III
75
15 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI
Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah IV
Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Berdasarkan Peraturan PerundangUndangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan Oleh Jaksa Agung.
Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan melalui klarifikasi Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah IV
350
16 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI
Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah IV
Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Berdasarkan Peraturan PerundangUndangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan Oleh Jaksa Agung.
Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditinjaklanjuti dan diselaikan melaui inspeksi terhadap penyalahgunaan wewenang wilayah IV
75
17 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI
Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah V
Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Berdasarkan Peraturan PerundangUndangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan Oleh Jaksa Agung.
Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan melalui klarifikasi Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah v
350
18 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI
Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah V
Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Berdasarkan Peraturan PerundangUndangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan Oleh Jaksa Agung.
Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi terhadap penyalahgunaan wewenang wilayah V
75
19 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI
Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di Daerah Baik di Kejati, Kejari dan Cabjari dan Jajaran Pengawasan di Daerah
Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Berdasarkan Peraturan PerundangUndangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan Oleh Jaksa Agung.
Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi terhadap penyalahgunaan wewenang tugas-tugas rutin, pelanggaran disiplin, dan penanganan perkara oleh aparatur Kejaksaan di daerah Meningkatnya kemampuan profesional, Pilot Project Diklat Terpadu Penanganan integritas kepribadian dan disiplin Jaksa Perkara di 3 Provinsi terkait dengan penanganan perkara
20 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional
21 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI
Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Terpenuhinya sarana dan prasarana Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI Kejaksaan di Pusat dan Daerah
22 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional
Terselenggranya proses pendidikan dan pelatihan teknis fungsional
23 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI
Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana, Pengolahan Data serta Pemantauan dan Penilaian
Terlaksananya Kegiatan Dalam Pemenuhan kebutuhan biaya Penyiapan Perencanaan Anggaran, operasional penanganan perkara pidana Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tatalaksana di Lingkungan Kejaksaan Serta Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Rencana Kerja dan Penyediaan Data Inventarisasi Pembangunan Diseluruh satuan
24 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI
Sistem dan Layanan Informasi dan Komunikasi Penanganan Perkara
25 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI
26 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI
27 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum
Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Lainnya
Terselesaikannya penanganan perkara pidana umum secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.
28 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum
Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Lainnya
Terselesaikannya penanganan perkara pidana umum secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.
29 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum
Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
30 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Pendidikan HAM bagi Apgakum
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional
31 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung RI
Tersedianya basis data yang dapat menyajikan informasi data perkara secara akurat lengkap dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat dan akuntabel serta dapat diakses masyarakat Sistem dan Layanan Informasi dan Tersedianya basis data yang dapat Komunikasi Penanganan Perkara menyajikan informasi data perkara secara akurat lengkap dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat dan akuntabel serta dapat diakses masyarakat Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Proses penuntutan responsif kepada Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
824
TBC
Gedung/Bangunan yang mendukung 77360 sarana dan prasarana di seluruh sarana dan prasarana dalam satuan kerja Kejaksaan di pusat maupun penanganan ABH daerah Meningkatnya kemampuan profesional, 28 Jumlah angkatan pendidikan dan integritas kepribadian dan disiplin Jaksa pelatihan teknis fungsional (TBC) terkait dengan penanganan perkara ABH
Pengelolaan Data Statistik Kriminal Berdasarkan Jenis Penanganan Perkara dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi (TBC)
Implementasi Pilot Project SPPT di 5 provinsi dan Bimtek Pengembangan SPPT berbasis IT
Penyediaan sarana prasarana dan penuntut umum yang responsif penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (TBC) Jumlah penanganan kasus penanganan kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan pada tingkat pra penuntutan yang dilakukan secara terpadu antar PH (TBC)
Jumlah penanganan kasus penanganan kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan pada tingkat penuntutan yang dilakukan secara terpadu antar PH (TBC) Terselesaikannya penanganan perkara Jumlah penanganan kasus kekerasan pidana umum secara tepat dan terhadap perempuan di daerah yang akuntabel diselesaikan pada tingkat penuntutan yang diproses ke tingkat pengadilan setempat (TBC) Meningkatnya kemampuan profesional, Jumlah angkatan diklat teknis fungsional integritas kepribadian dan disiplin Jaksa terkait dengan diklat HAM Jumlah penyidikan perkara pelanggaran HAM berat yang diselesaikan
TBC
Seluruh Satuan Kerja
10 Satuan Kerja Pilot (5 Kejari dan 5 Kejati)
TBC
570 perkara (TBC)
570 perkara
TBC
28 Jumlah angkatan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional (TBC) 2 perkara (TBC)
32 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu
33 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung RI
Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat yang diselesaikan melalui jalur non ajudikasi (TBC)
TBC
Peningkatan Pra-Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung
Jumlah perkara pelanggaran HAM berat yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan
1 perkara
KEMENTERIAN AGAMA Revolusi Mental No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
1 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Pendidikan Agama Yang Mengajarkan Toleransi
Program Pendidikan Islam
Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Meningkatkan mutu pendidikan agama Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam islam pada sekolah
2 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Pendidikan Agama Yang Mengajarkan Toleransi 3 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga Peningkatan Peran Keluarga Dalam dan Media Publik Persemaian Nilai-nilai Budi Pekerti 4 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga Peningkatan Peran Keluarga Dalam dan Media Publik Persemaian Nilai-nilai Budi Pekerti
Program Bimbingan Masyarakat Kristen
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
5 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik 6 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik 7 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik
Rumah Ibadah Yang Bebas Dari Penyebaran Kebencian Rumah Ibadah Yang Bebas Dari Penyebaran Kebencian Rumah Ibadah Yang Bebas Dari Penyebaran Kebencian
Program Kerukunan Umat Beragama
8 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik
Rumah Ibadah Yang Bebas Dari Penyebaran Kebencian
Program Kerukunan Umat Beragama
9 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik
Rumah Ibadah Yang Bebas Dari Penyebaran Kebencian
Program Bimbingan Masyarakat Islam
10 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik
Rumah Ibadah Yang Bebas Dari Penyebaran Kebencian
Program Bimbingan Masyarakat Islam
11 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik
Rumah Ibadah Yang Bebas Dari Penyebaran Kebencian
12 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik 13 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik
Program Bimbingan Masyarakat Islam Program Bimbingan Masyarakat Islam
Program Kerukunan Umat Beragama Program Kerukunan Umat Beragama
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Kristen Terlaksananya Kursus Pra-Nikah bagi 4.188.168 calon pengantin Terlaksananya pelayanan umat dan bimbingan keluarga sakinah di 5.497 Kantor Urusan Agama (KUA) Terlaksananya dialog lintas agama di 1000 kecamatan Terwujudnya 100 desa sadar kerukunan
INDIKATOR K/L Jumlah lembaga yang melakukan pengembangan pembelajaran dan penilaian kurikulum PAI Penerapan Kurikulum yang berlaku Jumlah calon pengantin peserta kursus pra-nikah Jumlah pelayanan umat dan bimbingan keluarga sakinah di KUA Jumlah penyelenggaraan dialog lintas agama Jumlah desa sadar kerukunan
TARGET 5652
34 4.188.168 5.497
1000 100
Terlaksananya kampanye kerukunan melalui media publik dan penyelenggaraan event di 34 provinsi Bimbingan Umat Khonghucu Terlaksananya penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Khonghucu (Penyuluh Agama Non-PNS: 100 orang) Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Terlaksananya penyuluhan agama dan Agama Islam pembangunan melalui bahasa agama Islam (Penyuluh Agama PNS: 4.676 orang; Penyuluh Agama Non-PNS: 75.313 orang) Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Terlaksananya pelayanan keagamaan Agama Islam oleh lembaga agama Islam
Jumlah kampanye kerukunan melalui media publik dan penyelenggaraan event
34
Jumlah penyuluh agama Khonghucu dalam melakukan penyuluhan agama Khonghucu dan pembangunan melalui bahasa agama Khonghucu Jumlah penyuluh agama Islam dalam melakukan penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama Islam
200
Jumlah Lembaga Agama Islam yang melaksanakan pelayanan keagamaan
1
Program Bimbingan Masyarakat Kristen
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
Jumlah penyuluh agama Kristen dalam melakukan penyuluhan agama Kristen dan pembangunan melalui bahasa agama Kristen
3.841
Rumah Ibadah Yang Bebas Dari Penyebaran Kebencian
Program Bimbingan Masyarakat Kristen
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
Terlaksananya penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Kristen (Penyuluh Agama PNS: 264 orang; Penyuluh Agama Non-PNS: 3.577 orang) Terlaksananya pelayanan keagamaan oleh lembaga agama Kristen
Jumlah Lembaga Agama Kristen yang melaksanakan pelayanan keagamaan
500
Rumah Ibadah Yang Bebas Dari Penyebaran Kebencian
Program Bimbingan Masyarakat Katolik
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
Terlaksananya penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Katolik (Penyuluh Agama PNS: 224 orang; Penyuluh Agama Non-PNS: 3.000 orang)
Jumlah penyuluh agama Katolik dalam melakukan penyuluhan agama Katolik dan pembangunan melalui bahasa agama Katolik
39.362
79989
14 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik
Rumah Ibadah Yang Bebas Dari Penyebaran Kebencian
Program Bimbingan Masyarakat Katolik
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
Terlaksananya pelayanan keagamaan oleh lembaga agama Katolik
Jumlah Lembaga Agama Katolik yang melaksanakan pelayanan keagamaan
270
15 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik
Rumah Ibadah Yang Bebas Dari Penyebaran Kebencian
Program Bimbingan Masyarakat Hindu
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu
Terlaksananya penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Hindu (Penyuluh Agama PNS: 154 orang; Penyuluh Agama Non-PNS: 2.000 orang)
Jumlah penyuluh agama Hindu dalam melakukan penyuluhan agama Hindu dan pembangunan melalui bahasa agama Hindu
2.154
16 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik
Rumah Ibadah Yang Bebas Dari Penyebaran Kebencian
Program Bimbingan Masyarakat Hindu
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu
Terlaksananya pelayanan keagamaan oleh lembaga agama Hindu
Jumlah Lembaga Agama Hindu yang melaksanakan pelayanan keagamaan
220
17 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik
Rumah Ibadah Yang Bebas Dari Penyebaran Kebencian
Program Bimbingan Masyarakat Buddha Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha
Terlaksananya penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Buddha (Penyuluh Agama PNS: 49 orang; Penyuluh Agama Non-PNS: 1.534 orang)
Jumlah penyuluh agama Buddha dalam melakukan penyuluhan agama Buddha dan pembangunan melalui bahasa agama Buddha
18 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik
Rumah Ibadah Yang Bebas Dari Penyebaran Kebencian
Program Bimbingan Masyarakat Buddha Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha
Terlaksananya pelayanan keagamaan oleh lembaga agama Buddha
Jumlah Lembaga Agama Buddha yang melaksanakan pelayanan keagamaan
1.583
200
Daerah Perbatasan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Pendidikan dan Pengembangan SDM Perbatasan
PROGRAM K/L Program Pendidikan Islam
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah sebagai pusat pendidikan Madrasah kawasan 3T
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah madrasah daerah tertinggal/perbatasan/pedalam an yang meningkat kualitasnya
10
Daerah Tertinggal No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
1 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
Program Pendidikan Islam
Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah sebagai pusat pendidikan Madrasah kawasan 3T
2 Peningkatan SDM dan Iptek
Penyediaan dan Pemberian Tunjangan Tenaga Pendidikan
Program Pendidikan Islam
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan Meningkatnya Akses, Kualitas, dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Tersalurkannya Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah madrasah daerah tertinggal/perbatasan/pedalam an yang meningkat kualitasnya Pengembangan Pend. Keagamaan Terpadu di Daerah Tertinggal
49 kabupaten
INDIKATOR K/L
TARGET
43 Kab
Pelayanan Kesehatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
1 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini
Program Pendidikan Islam
Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Peningkatan pembinaan pos kesehatan Madrasah pesantren
2 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini
Program Pendidikan Islam
3 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pengelolaan stress dan keselamatan berkendara
Program Pendidikan Islam
4 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pengelolaan stress dan keselamatan berkendara
Program Pendidikan Islam
5 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi
Program Pendidikan Islam
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan Pembinaan Upaya Kesehatan Sekolah dan Subsidi RA/BA dan Madrasah (UKS), termasuk pemberian tablet besi, obat cacing dan deteksi dini dengan Gerakan CERDIK di madrasah dan pesantren Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan Kampanye keselamatan berkendara bagi Jumlah madrasah dan pesantren dan Subsidi RA/BA dan Madrasah siswa madrasah dan pesantren menyelenggarakan kampanye keselamatan berkendara Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan Menciptakan kawasan madrasah yang Jumlah madrasah melaksanakan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah bebas perundungan dan kekerasan pada kegiatan anti perundungan dan anak kekerasan pada anak Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan Penyediaan sarana dan prasarana untuk Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana dan Subsidi RA/BA dan Madrasah olahraga dan aktivitas fisik di madrasah untuk olahraga dan aktivitas fisik di dan pesantren madrasah dan pesantren
6 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi
Program Pendidikan Islam
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan Penyelenggaraan kejuaraan olah raga dan Subsidi RA/BA dan Madrasah siswa madarasah dan pesantren
Jumlah event kejuaraan olah raga siswa madarasah dan pesantren
7 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan kualitas lingkungan
Program Pendidikan Islam
Pembangunan dan rehabilitasi madrasah, ruang kelas baru, perpustakaan, laboratorium, dll
Persentase satuan pendidikan memenuhi standar bangunan sehat (madrasah dan pesantren)
Mendorong satuan pendidikan untuk memenuhi standar bangunan sehat
Jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan pos kesehatan pesantren (poskestren) Jumlah madrasah dan pesantren mendapatkan pembinaan UKS
8 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan kualitas lingkungan
Program Pendidikan Islam
9 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Penurunan perilaku merokok dan konsumsi alkohol
Program Pendidikan Islam
10 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Penurunan perilaku merokok dan konsumsi alkohol
Program Pendidikan Islam
11 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Perbaikan pola konsumsi dan keamanan Program Pendidikan Islam pangan
12 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
Program Kerukunan Umat Beragama
13 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
Program Bimbingan Masyarakat Islam
14 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat" 15 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
Program Bimbingan Masyarakat Islam
16 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
Program Pendidikan Islam
17 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
Program Pendidikan Islam
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan Kampanye pesantren sehat dan Subsidi RA/BA dan Madrasah
18 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
Program Bimbingan Masyarakat Kristen
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
19 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
Program Bimbingan Masyarakat Katolik
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
20 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
Program Bimbingan Masyarakat Hindu
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu
21 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
Program Bimbingan Masyarakat Buddha Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha
Program Bimbingan Masyarakat Islam
Pembangunan dan rehabilitasi madrasah, ruang kelas baru, perpustakaan, laboratorium, dll Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah
Peningkatan sanitasi madrasah dan pesantren
Jumlah fasilitas sanitasi madrasah dan pesantren yang dibangun
Penerapan regulasi Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan madrasah dan pesantren beserta sanksinya Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan Menciptakan lingkungan madrasah dan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah pesantren yang bebas Napza (Narkotik dan zat adiktif lainnya dan alkohol)
Persentase madrasah dan pesantren menerapkan Kawasan Tanpa Rokok beserta sanksinya Persentase madrasah dan pesantren bebas Napza
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan Pengembangan dan penataan kantin dan Subsidi RA/BA dan Madrasah sehat dan jajanan sehat di seputar madrasah dan pesantren Bimbingan Umat Khonghucu Terlaksananya penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Khonghucu (Penyuluh Agama Non-PNS: 100 orang) Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Terlaksananya penyuluhan agama dan Agama Islam pembangunan melalui bahasa agama Islam (Penyuluh Agama PNS: 4.676 orang; Penyuluh Agama Non-PNS: 75.313 orang) Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Terlaksananya Kursus Pra-Nikah bagi Pembinaan Syariah 4.188.168 calon pengantin Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Terlaksananya pelayanan umat dan Pembinaan Syariah bimbingan keluarga sakinah di 5.497 Kantor Urusan Agama (KUA) Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan Pembudayaan hidup bersih dan sehat dan Subsidi RA/BA dan Madrasah bagi siswa madrasah dan pesantren
Persentase madrasah dan pesantren dengan kantin dan jajanan sehat Jumlah penyuluh agama Khonghucu dalam melakukan penyuluhan agama Khonghucu dan pembangunan melalui bahasa agama Khonghucu Jumlah penyuluh agama Islam dalam melakukan penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama Islam Jumlah calon pengantin peserta kursus pra-nikah Jumlah pelayanan umat dan bimbingan keluarga sakinah di KUA
200
79989
4188168 5497
Jumlah madrasah dan pesantren menyelenggarakan kampanye pembudayaan hidup bersih dan sehat Jumlah kegiatan kampanye pesantren sehat
Terlaksananya penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Kristen (Penyuluh Agama PNS: 264 orang; Penyuluh Agama Non-PNS: 3.577 orang) Terlaksananya penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Katolik (Penyuluh Agama PNS: 224 orang; Penyuluh Agama Non-PNS: 3.000 orang) Terlaksananya penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Hindu (Penyuluh Agama PNS: 154 orang; Penyuluh Agama Non-PNS: 2.000 orang)
Jumlah penyuluh agama Kristen dalam melakukan penyuluhan agama Kristen dan pembangunan melalui bahasa agama Kristen
3841
Jumlah penyuluh agama Katolik dalam melakukan penyuluhan agama Katolik dan pembangunan melalui bahasa agama Katolik
3224
Jumlah penyuluh agama Hindu dalam melakukan penyuluhan agama Hindu dan pembangunan melalui bahasa agama Hindu
2154
Terlaksananya penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Buddha (Penyuluh Agama PNS: 49 orang; Penyuluh Agama Non-PNS: 1.534 orang)
Jumlah penyuluh agama Buddha dalam melakukan penyuluhan agama Buddha dan pembangunan melalui bahasa agama Buddha
1583
22 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi 23 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Pembinaan Remaja
Program Bimbingan Masyarakat Islam
Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB
Program Bimbingan Masyarakat Islam
24 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak usia dini Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak usia dini Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak usia dini
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama Program Pendidikan Islam
25 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
26 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
Terlaksananya Kursus Pra-Nikah bagi 4.188.168 calon pengantin Terlaksananya pelayanan umat dan bimbingan keluarga sakinah di 5.497 Kantor Urusan Agama (KUA) Pengelolaan humas dan layanan publik
Jumlah calon pengantin peserta kursus pra-nikah Jumlah pelayanan umat dan bimbingan keluarga sakinah di KUA
4.188.168
Jumlah bimbingan perkawinan/kursus calon pengantin/bina pra-nikah
60
Pengelolaan humas dan layanan publik
Pembinaan keluarga (Sakinah, Sukinah, Hitasukaya, Kristiani)
34 provinsi
Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Pelaksanaan pendidikan kesehatan di Madrasah pendidikan dasar (madrasah)
5.497
Persentase satuan pendidikan agama dan keagamaan (pendidikan dasar) yang melaksanakan UKS
Pelayanan Pendidikan No
Program Prioritas
1 Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan 2 Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan 3 Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan 4 Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan 5 Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan 6 Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan 7 Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan 8 Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan 9 Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan 10 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas 11 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas 12 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas 13 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas 14 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas 15 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas 16 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas 17 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas 18 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas 19 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas 20 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas 21 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas 22 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas 23 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas 24 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
Assessment Mutu Satuan Pendidikan
Program Pendidikan Islam
Assessment Mutu Satuan Pendidikan
Program Pendidikan Islam
Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah
Program Pendidikan Islam
Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah
Program Pendidikan Islam
Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah
Program Pendidikan Islam
Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah
Program Pendidikan Islam
Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah
Program Pendidikan Islam
Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah
Program Pendidikan Islam
Sekolah Berbudaya Mutu
Program Pendidikan Islam
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Islam
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Islam
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Islam
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Islam
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Islam
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Islam
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Islam
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Islam
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Islam
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Islam
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Islam
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Islam
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Islam
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Islam
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Islam
KEGIATAN K/L Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
SASARAN K/L Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatkan mutu pendidikan agama islam pada sekolah Meningkatkan mutu pendidikan agama islam pada sekolah Meningkatkan mutu pendidikan agama islam pada sekolah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah
INDIKATOR K/L Peningkatan mutu akreditasi madrasah
TARGET 1000
Pemetaan capaian SPM pada madrasah
1
Peningkatan Kompetensi Pengawas PAI di sekolah Kualifikasi S2 calon pengawas
1500
Pembinaan pengawas PAI
1000
Peningkatan Kompetensi Pengawas dan Kepala Madrasah Beasiswa S2 calon/pengawas madrasah
200
Peningkatan Kompetensi Laboran dan Pustakawan Madrasah Peningkatan mutu Manajemen Berbasis Madrasah Pembangunan Ruang Laboratorium IPA MTs Pembangunan Ruang Laboratorium IPA MA Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer MTs – CBT Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer MA – CBT Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa MA Peralatan Laboratorium IPA MTs
200
Peralatan Laboratorium IPA MA
100
Peralatan Laboratorium Komputer MTs – CBT Peralatan Laboratorium Komputer MA – CBT Pembangungan RKB MI
100
Pembangungan RKB MTs
700
Pembangungan RKB MA
500
Pembangunan Perpustakaan MI
100
Pembangunan Perpustakaan MTs
100
Pembangunan Perpustakaan MA
250
100
100 100 300 50 100 100 100
100 500
25 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas 26 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas 27 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas 28 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas 29 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Islam
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Islam
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Islam
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Islam
Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu / Daerah Khusus
Program Pendidikan Islam
30 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif
Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu / Daerah Khusus
Program Pendidikan Islam
Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam
31 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif
Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu / Daerah Khusus
Program Pendidikan Islam
Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam
32 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif 33 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif 34 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif 35 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif
Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu / Daerah Khusus Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu / Daerah Khusus Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu / Daerah Khusus Bantuan Biaya Operasional Pendidikan
Program Pendidikan Islam
Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam
36 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif
Bantuan Biaya Operasional Pendidikan
Program Pendidikan Islam
Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam
37 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif
Bantuan Biaya Operasional Pendidikan
Program Pendidikan Islam
Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam
38 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif 39 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif 40 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif 41 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif 42 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif 43 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif 44 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif 45 Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata 46 Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata 47 Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata 48 Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata 49 Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata
Bantuan Biaya Operasional Pendidikan
Program Pendidikan Islam
Bantuan Biaya Operasional Pendidikan
Program Pendidikan Islam
Bantuan Biaya Operasional Pendidikan
Program Pendidikan Islam
Bantuan Biaya Operasional Pendidikan
Program Pendidikan Islam
Bantuan Peningkatan Prestasi
Program Pendidikan Islam
Bantuan Peningkatan Prestasi
Program Pendidikan Islam
Bantuan Peningkatan Prestasi
Program Pendidikan Islam
Peningkatan Kesejahteraan Guru
Program Pendidikan Islam
Peningkatan Kesejahteraan Guru
Program Pendidikan Islam
Peningkatan Kesejahteraan Guru
Program Pendidikan Islam
Revitalisasi LPTK
Program Pendidikan Islam
Revitalisasi LPTK
Program Pendidikan Islam
Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
Program Pendidikan Islam Program Pendidikan Islam Program Pendidikan Islam
Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam
Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah
Pembangunan Asrama MTs
15
Pembangunan Asrama MA
5
Pembangunan MA/MAK Berasrama
30
Peningkatan Standar UKS pada Madrasah Bantuan KIP PPS Ula/Paket A/Hanya Mengaji/Muadalah
100 51375
Bantuan KIP PPS Wustha/Paket B/Hanya Mengaji/Muadalah
246875
Bantuan KIP PPS Ulya/Paket C/Hanya Mengaji/Muadalah
194691
Bantuan KIP Siswa MI
826467
Bantuan KIP Siswa MTs
773491
Bantuan KIP Siswa MA
356429
Santri Tk. Ula/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS
87556
Santri Tk. Wustha/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS
243236
Santri Tk. Ulya/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS
15969
Siswa MI Penerima BOS
3700694
Siswa MTs Penerima BOS
3051666
Siswa MA Penerima BOS
1211076
Siswa RA Penerima BOP
1238209
Beasiswa Bakat dan Prestasi MI
2000
Beasiswa Bakat dan Prestasi MTs
2000
Beasiswa Bakat dan Prestasi MA
750
Tunjangan Profesi Guru nonPNS
38142
Tunjangan Profesi Guru nonPNS
17000
Tunjangan Fungsional Guru nonPNS
7000
Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPGJ) Guru Mapel Umum Pendidik dan calon pendidik yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru melalui Program SM3T
11529
7500
Antar Kelompok Pendapatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Infrastruktur Padat Pekerja
Program Pendidikan Islam
Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam
Jumlah Tenaga Kerja
2 Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan
Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Program Pendidikan Islam
Bantuan KIP PPS Ula/Paket A/Hanya Mengaji/Muadalah
51375
3 Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan
Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Program Pendidikan Islam
Bantuan KIP PPS Wustha/Paket B/Hanya Mengaji/Muadalah
246875
4 Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan
Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Program Pendidikan Islam
Bantuan KIP PPS Ulya/Paket C/Hanya Mengaji/Muadalah
194691
5 Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan 6 Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan 7 Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan 8 Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan 9 Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan 10 Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan 11 Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan
Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Program Pendidikan Islam
Bantuan KIP Siswa MI
826467
Bantuan KIP Siswa MTs
773491
Bantuan KIP Siswa MA
356429
12 Perluasan pelayanan dasar
Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Berbasis SPM
Program Pendidikan Islam
Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam kelola Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam kelola Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam kelola Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata Madrasah kelola Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata Madrasah kelola Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata Madrasah kelola Madrasah Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Agama Kristen Pembinaan Pendidikan Kristen Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Agama Kristen Pembinaan Pendidikan Kristen Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Agama Kristen Pembinaan Pendidikan Kristen Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Meningkatnya kualitas layanan Agama Katolik Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam Kelola Pendidikan Tinggi Islam
Jumlah mahasiswa peserta BIDIKMISI (baru)
7000
13 Perluasan pelayanan dasar
Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Berbasis SPM
Program Bimbingan Masyarakat Kristen
Jumlah mahasiswa peserta BIDIKMISI
900
14 Perluasan pelayanan dasar
Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Berbasis SPM
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik
10
15 Perluasan pelayanan dasar
Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Berbasis SPM
Jumlah mahasiswa PTAKS yang menerima bantuan beasiswa prestasi BIDIK MISI Jumlah Mahasiswa Peserta BIDIK-MISI
16 Perluasan pelayanan dasar
Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Berbasis SPM
Program Pendidikan Islam Program Pendidikan Islam Program Bimbingan Masyarakat Kristen Program Bimbingan Masyarakat Kristen Program Bimbingan Masyarakat Kristen Program Bimbingan Masyarakat Katolik
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen Program Bimbingan Masyarakat Katolik Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik Program Bimbingan Masyarakat Hindu Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan Meningkatnya akses, kualitas, daya dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama saing, dan tata kelola pendidikan tinggi Hindu Hindu Program Bimbingan Masyarakat Buddha Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan Tersedianya akses, mutu, Kesejatheraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama dan subsidi pendidikan tinggi Agama Budha Buddha
Jumlah Siswa Miskin SDTK yang menerima KIP Jumlah Siswa Miskin SMPTK yang menerima KIP Jumlah Siswa Miskin SMTK yang menerima KIP Jumlah peserta didik Sekolah Keagamaan Katolik - SMAK penerima KIP
Jumlah mahasiswa miskin pendidikan tinggi Agama Buddha yang mendapatkan beasiswa
4500 orang
150 250 1845 600
650
350
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN Kedaulatan Pangan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 2 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Pengendalian Konversi Lahan Padi
3 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 4 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 5 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 6 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Terintegrasikannya LP2B kedalam RTRW Jumlah dokumen RTRW yang sudah Pemanfaatan Ruang Daerah mengintegrasikan LP2B Penyelenggaraan Penataan Hubungan Diterbitkannya Sertifikat Hak Atas Tanah Jumlah sertifikat HAT Hukum Keagrariaan di Daerah (HAT)
Reforma Agraria
Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
Penyelenggaraan Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah
Terlaksanakannya pemberdayaan hak atas tanah masyarakat
Jumlah Pemberdayaan Hak atas Tanah Masyarakat
Reforma Agraria
Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di daerah
Terinventarisasikannya bidang dan kawasan Dilaksanakannya redistribusi tanah
Bidang dan Kawasan yang Diinventarisasi Bidang tanah yang diredistribusi
177.279 Bidang
Dilaksanakannya penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar
Data Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
1382 Dokumen
Reforma Agraria
Reforma Agraria Reforma Agraria
1.073.151 Bidang
3.350 Dokumen Pemberdayaan
1.005.955 Bidang
Kedaulatan Energi No
Program Prioritas
1 Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi 2 Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pembangunan dan Upgrading Kilang Minyak Pembangunan dan Upgrading Kilang Minyak
PROGRAM K/L Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN K/L Penyelenggaraan Pengadaan Tanah di Daerah Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
SASARAN K/L Terselenggaranya Pengadaan Tanah di Daerah terwujudnya sinkronisasi perencanaan rencana pembangunan kilang
INDIKATOR K/L Data dan Informasi Nilai Tanah
TARGET 1110823
dokumen kebijakan teknis, program pembinaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah, serta dan pelaksanaan monitorong dan evaluasi kinerja (3 dok2017)
1
INDIKATOR K/L
TARGET
Revolusi Mental No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Disiplin Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
Penertiban Pemanfaatan Ruang
2 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Disiplin Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
Penertiban Pemanfaatan Ruang
SASARAN K/L Tersusunnya Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Peningkatan kualitas PPNS Penataan Ruang
Penetapan Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang yang telah diberikan diklat/pelatihan
Daerah Perbatasan No
Program Prioritas
1 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Perdagangan Lintas Batas Negara 2 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Perdagangan Lintas Batas Negara 3 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Perdagangan Lintas Batas Negara
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan Masterplan Pengembangan Kawasan Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan Masterplan Pengembangan Kawasan Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan Masterplan Pengembangan Kawasan
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah
Penataan Agraria di Daerah
Data Pertanahan WP3WT
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
Perencanaan Tata Ruang
Terselenggaranya Perencanaan Tata Ruang Nasional
Jumlah Dokumen Pendukung Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
Perencanaan Tata Ruang
Perencanaan Tata Ruang Nasional
Jumlah Dokumen RTR KSN Perbatasan Negara
TARGET 155 Peta
1 Dokumen (Penyusunan Kebijakan dan Strategi Upaya Implementasi RTR Kawasan Perbatasan) 1 Perpres RTR KSN Perbatasan Negara
Pelayanan Kesehatan No
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Program Prioritas
Advokasi, sosialisasi, koordinasi, dan regulasi Gerakan Masyarakat Sehat
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
PROGRAM K/L
Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Jumlah Pembinaan Perencanaan Tata Pemanfaatan Ruang Daerah Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Dokumen Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Bantuan Teknis Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah
13 dokumen
2 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan kualitas lingkungan
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Mendorong pengadaan Ruang Terbuka Pemanfaatan Ruang Daerah Hijau minimal 30%
Jumlah kegiatan pendampingan teknis untuk penyusunan RDTR dan RTRW Kab/Kota
Antar Kelompok Pendapatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Perkuatan basis perekonomian perdesaan
Pendampingan Masyarakat Desa
Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
Penyelenggaraan Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah
Terselenggaranya Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah
Jumlah Pemberdayaan Hak atas Tanah Masyarakat
3350 dokumen pemberdayaan
2 Perluasan pelayanan dasar
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
Penyelenggaraan Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah
Terselenggaranya Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah
Jumlah sertipikat HAT
1073151 bidang
3 Perluasan pelayanan dasar
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah
Terselenggaranya Penataan Agraria di Daerah
Bidang tanah yang diredistribusi
177279 bidang
Desa dan Kawasan Pedesaan No
Program Prioritas
1 Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan 2 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
3 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Sosialisasi dan Penyusunan/Revisi Berbagai Peraturan Pelaksanaan UU desa Penataan ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi Penataan ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
Program Penataan Agraria
Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
Pemanfaatan Ruang
Program Penataan Agraria
Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Terlaksananya Pengelolaan Wilayah Jumlah dokumen NSPK untuk penataan Pesisir, Pulaupulau Kecil, Perbatasan dan kawasan perdesaan Wilayah Tertentu. Tersusunnya NSPK Bidang Pemanfaatan Jumlah NSPK Bidang Pemanfaatan Ruang Ruang
1 dokumen
Terlaksananya Pengelolaan Wilayah Jumlah dokumen NSPK untuk penataan Pesisir, Pulaupulau Kecil, Perbatasan dan kawasan perdesaan Wilayah Tertentu.
1 Dokumen
1 dokumen
Perkotaan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
1 Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Kota
Sistem, peraturan dan prosedur Kota Berkelanjutan
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
Perencanaan Tata Ruang
2 Mewujudkan Sistem Perkotaan
Pengaturan KSN Perkotaan
Pemanfaatan Ruang
3 Mewujudkan Sistem Perkotaan
Pengaturan KSN Perkotaan
4 Mewujudkan Sistem Perkotaan
Peningkatan Konektivitas
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
5 Mewujudkan Sistem Perkotaan
Peningkatan Konektivitas
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Terlaksananya pembinaan Penataan Pemanfaatan Ruang Daerah Ruang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
6 Mewujudkan Sistem Perkotaan
Peningkatan Konektivitas
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Tersusunnya Rancangan NSPK Pemanfaatan Ruang Daerah Perencanaan Tata Ruang
Pemanfaatan Ruang Penataan Kawasan
INDIKATOR K/L
Tersusunya rancangan NSPK Perencanaan tata ruang
Jumlah Dokumen Materi Teknis dan Rancangan NSPK Perencanaan Tata Ruang Wilayah Perkotaan Terselenggaranya pelaksanaan penataan Jumlah pelaksanaan penataan ruang KSN ruang KSN Wilayah I Terselenggaranya pelaksanaan penataan Jumlah pelaksanaan penataan ruang KSN ruang KSN Wilayah II Terselenggaranya Penataan Kawasan Jumlah dokumen Kebijakan, Strategi, dan Perkotaan dan Perintisan Inkubasi Kota- program penataan kawasan perkotaan kota Baru dan perintisan kota-kota baru Jumlah Kota yang mendapatkan pembinaan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah Jumlah Dokumen Materi Teknis dan Rancangan NSPK Keterpaduan Pemanfaatan Ruang
TARGET 2 dokumen
38 Dokumen/KSN 39 Dokumen 8 Dokumen
93 kota
1 dokumen
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) No
Program Prioritas
1 Kebijakan Industri Nasional
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Rencana Detail Tata Ruang
PROGRAM K/L Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
KEGIATAN K/L Perencanaan Tata Ruang
SASARAN K/L Tersusunnya RDTR sekitar KEK
INDIKATOR K/L Jumlah RDTR sekitar kawasan
TARGET 8 KEK
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA Kedaulatan Energi No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Meningkatkan Aksesibilitas
Peningkatan DMO Batubara dan Gas
Program Pembinaan BUMN
Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Terlaksananya pembinaan BUMN sektor Persentase pelaksanaan pembinaan Kawasan dan Pariwisata I energi yang dilakukan sesuai SOP BUMN sektor energi
100
2 Meningkatkan Aksesibilitas
Peningkatan Kapasitas Industri dan Komponen Dalam Negeri
Program Pembinaan BUMN
3 Meningkatkan Aksesibilitas
Peningkatan transmisi dan distribusi tenaga listrik
Program Pembinaan BUMN
Pembinaan BUMN Sektor Energi, Pertambangan, Percetakan dan Pariwisata Pembinaan BUMN Sektor Energi, Pertambangan, Percetakan dan Pariwisata
4 Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi 5 Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi
Pembangunan dan Upgrading Kilang Minyak Pembangunan dan Upgrading Kilang Minyak
Program Pembinaan BUMN
6 Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Pembentukan Cadangan Penyangga Operasional Energi Energi
Program Pembinaan BUMN
7 Meningkatkan Efisiensi Dalam Penggunaan Energi dan Listrik
Audit Energi Sektor Industri dan Penyedia Energi, serta Mendukung Energy Service Company (ESCO) Melakukan Pembangunan Storage BBN
Program Pembinaan BUMN
Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Tumbuhnya BUMN terkait Konservasi Kawasan dan Pariwisata I Energi
Program Pembinaan BUMN
9 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi 10 Meningkatkan Produksi Energi Primer
Pembangunan PLTP
Program Pembinaan BUMN
Pengembangan Lapangan Migas Baru
Program Pembinaan BUMN
11 Meningkatkan Produksi Energi Primer
Pengembangan Lapangan Migas Baru
Program Pembinaan BUMN
12 Meningkatkan Produksi Energi Primer
Peningkatan Produksi Minyak dan Gas
Program Pembinaan BUMN
13 Meningkatkan Produksi Energi Primer
Peningkatan Produksi Minyak dan Gas
Program Pembinaan BUMN
14 Meningkatkan Produksi Energi Primer
Peningkatan Tata Kelola Migas
Program Pembinaan BUMN
15 Meningkatkan Produksi Energi Primer
Peningkatan Tata Kelola Migas
Program Pembinaan BUMN
16 Meningkatkan Produksi Energi Primer
Peningkatan Tata Kelola Migas
Program Pembinaan BUMN
8 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi
Program Pembinaan BUMN
Terselenggaranya penyelesaian prioritas pembangunan nasional yang dilakukan oleh BUMN Tercapainya Service Level Agreement penugasan kewajiban pelayanan publik (PSO) sektor energi
Persentase penyelesaian prioritas pembangunan nasional yang dilakukan oleh BUMN (%) Persentase pencapaian Service Level Agreement penugasan kewajiban pelayanan publik (PSO) sektor energi (%)
100
Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Pembinaan BUMN yang optimal Kawasan dan Pariwisata I Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Terwujudnya BUMN sebagai World Class Kawasan dan Pariwisata I Enterprises anda Agent of Development dalam mendukung pembangunan kilang minyak Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Terwujudnya BUMN sebagai World Class Kawasan dan Pariwisata I Enterprises dan Agent of Development
persentase ketersediaan kontrak kinerja BUMN Persentase pencapaian service level agreement penugasan kewajiban pelayanan publik (PSO) (%)
100
Persentase pencapaian Service Level Agreement penugasan kewajiban pelayanan publik (PSO) Jumlah BUMN terkait Konservasi (ESCO)
100 persen
Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Tercapainya service level agreement Kawasan dan Pariwisata I penugasan kewajiban pelayanan publik (PSO) sektor energi
Persentase pencapaian service level agreement penugasan kewajiban pelayanan publik (PSO) sektor energi (%)
100
Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I
Terselenggaranya sasaran peningkatan kapasitas tangki Tercapainya kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan perundangundangan dan kebijakan Kementerian BUMN terkait eksplorasi migas Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Terlaksananya kerjasama/penugasan Kawasan dan Pariwisata I terkait wilayah kerja migas dengan BUMN Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Tercapainya kepatuhan BUMN yang Kawasan dan Pariwisata I tinggi terhadap peraturan perundangundangan dan kebijakan KBUMN terkait penerapan teknologi EOR Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Tercapainya kepatuhan BUMN yang Kawasan dan Pariwisata I tinggi terhadap peraturan perundangundangan dan kebijakan KBUMN terkait peningkatan produksi sumur-sumur tua
Persentase pelaksanaan penugasan
100
Persentase kepatuhan perencanaan, operasional, dan pelaporan BUMN (%)
100
Persentase Ketersediaan kontrak kinerja BUMN (%)
100
Persentase kepatuhan perencanaan, operasional, dan pelaporan BUMN (%)
100
Persentase kepatuhan perencanaan, operasional, dan pelaporan BUMN (%)
100
Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Terselenggaranya pembinaan terhadap Kawasan dan Pariwisata I BUMN terkait proses eksplorasi dan eksploitasi migas Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Tersedianya kontrak kinerja eksplorasi Kawasan dan Pariwisata I dan eksploitasi migas dengan BUMN
Persentase pelaksanaan pembinaan BUMN yang dilakukan sesuai dengan SOP (%) Persentase ketersediaan kontrak kinerja BUMN (%)
95
Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Tercapainya kepatuhan BUMN yang Persentase kepatuhan perencanaan, Kawasan dan Pariwisata I tinggi terhadap peraturan perundangoperasional, dan pelaporan BUMN (%) undangan dan kebijakan KBUMN terkait migas
100
95
10
100
100
Pelayanan Kesehatan No
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
1 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Program Prioritas
Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN
PROGRAM K/L
Peningkatan Kualitas Perencanaan, Manajemen Kinerja, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Reformasi Birokrasi
KEGIATAN K/L
Mendorong agar perusahaan BUMN untuk melakukan pemeriksaan/screening kesehatan dan penyediaan ruang laktasi di tempat kerja
Surat edaran agar perusahaan BUMN untuk melakukan pemeriksaan/screening kesehatan dan penyediaan ruang laktasi di tempat kerja
2 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi
Penyusunan Peraturan PerundangUndangan dan Bantuan Hukum
3 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN Program Pembinaan BUMN
Penyusunan regulasi untuk mendorong aktivitas fisik dan ruang terbuka hijau di perkantoran BUMN Mendorong penyediakan sarana prasarana aktivitas olahraga di perkantoran BUMN
Jumlah regulasi untuk mendorong aktivitas fisik dan ruang terbuka hijau di perkantoran BUMN Jumlah fasilitasi penyediaan sarana prasarana aktivitas olahraga di perkantoran BUMN
TARGET
Pembangunan Pariwisata No
Program Prioritas
1 Pengembangan Destinasi Wisata
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Koordinasi Pembangunan Destinasi
PROGRAM K/L Program Pembinaan BUMN
KEGIATAN K/L Pembinaan BUMN Sektor Energi, Pertambangan, Percetakan dan Pariwisata
SASARAN K/L Pengembangan destinasi pariwisata dengan menggunakan dana CSR
INDIKATOR K/L Besaran dana CSR yang tersalurkan
TARGET
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Kemaritiman dan Kelautan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Penyelesaian Batas Laut, Penamaan Penamaan dan pendaftaran pulau Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil
PROGRAM K/L Program Bina Administrasi Kewilayahan
KEGIATAN K/L Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi
SASARAN K/L Peningkatan penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi
INDIKATOR K/L Jumlah rumusan kebijakan bidang penataan administrasi wilayah dan penegasan batas daerah serta toponimi
TARGET 0
Revolusi Mental No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Kapasitas dan akuntabilitas partai politik Jumlah parpol yang mendapatkan untuk memperkuat sistem demokrasi bantuan keuangan dan peningkatan perwakilan meningkat kapasitas dan akuntabilitas keuangan Parpol Tersusunnya kebijakan, dukungan dan Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog fasilitasi lembaga perwakilan dan untuk pendidikan politik warga partisipasi politik Tersusunnya kebijakan, dukungan dan Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog fasilitasi lembaga perwakilan dan untuk pendidikan politik warga Jumlah partisipasi politik daerah yang terfasilitasi pendidikan politik untuk politisi perempuan
TARGET
1 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Pendidikan dan Penghormatan Etika dalam Berpolitik
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Fasilitasi Politik Dalam Negeri
2 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Pendidikan dan Penghormatan Etika dalam Berpolitik
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Fasilitasi Politik Dalam Negeri
3 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Pendidikan dan Penghormatan Etika dalam Berpolitik
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Fasilitasi Politik Dalam Negeri
4 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Pendidikan dan Penghormatan Etika dalam Berpolitik
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Fasilitasi Politik Dalam Negeri
5 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Pendidikan dan Penghormatan Etika dalam Berpolitik
Program Bina Otonomi Daerah
Fasilitasi KDH, DPRD, Dan Hubungan Antar Lembaga
6 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Disiplin Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum
Program Bina Administrasi Kewilayahan
Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
7 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Pendidikan Berbasis Karakter (Disiplin, Kerja Keras Dan Jujur/Tidak Nyontek)
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan kebhinekaan dengan menggunakan pendekatan seni dan budaya lokal
7 Provinsi
8 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Pendidikan Berbasis Karakter (Disiplin, Kerja Keras Dan Jujur/Tidak Nyontek)
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Terlaksananya penyusunan kebijakan, Budaya fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan dalam pendidikan kebhinekaan Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Terlaksananya penyusunan kebijakan, Kebangsaan dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan
Jumlah fasilitasi kampanye Nasional terkait revolusi mental dan restorasi sosial (Qc)
34 Provinsi, 34 K/L, 27 LPNK
9 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Pendidikan Berbasis Karakter (Disiplin, Kerja Keras Dan Jujur/Tidak Nyontek)
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan
Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan
Jumlah penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
34 Provinsi
Terlaksananya pendidikan kewarganegaraan melalui media publik
Jumlah pemanfaatan layanan media publik yang memiliki jangkauan luas untuk meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan masyarakat Jumlah anak yang memiliki akta kelahiran
10 Topik
Tersusunnya kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik Kualitas tatakelola pemerintahan daerah pada setiap entitas penyelenggara pemerintahan daerah yang tinggi
Jumlah daerah yang menerapkan pelaksanaan best practice pendidikan politik Terlaksananya pemilihan kepala daerah yamg jujur dan adil sesuai dengan kebijakan pilkada
Peningkatan kapasitas aparat dan Sosialisasi dan Penerapan Instruksi kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Presiden untuk Gerakan Aparat Menuju dan Satuan Perlindungan Masyarakat Indonesia ramah dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
10 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik
Pembangunan Karakter Melalui Media Publik
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Fasilitasi Politik Dalam Negeri
11 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik
Peningkatan Peran Keluarga Dalam Persemaian Nilai-nilai Budi Pekerti
Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan Fasilitasi Pelaksanaan Pencatatan Sipil
10 Parpol
5 Forum
6 Provinsi
20 Provinsi
101 Daerah
Penerapan Kode Etik Indonesia Ramah di tiga regional
52 Juta anak
12 Reformasi Birokrasi Pemerintahan
Penerapan Sistem Reward & Punishment Program Bina Pembangunan Daerah dan Keteladanan Pimpinan
Kegiatan Penataan Urusan Pemerintah Daerah
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kesehatan, Sosial, Trantibumlinmas, dan Pendidikan
Penerapan Indikator Standar Pelayanan Minimal yang efektif sesuai dengan amanat UU 23 tahun 2014 beserta turunannya
6 SPM
13 Reformasi Birokrasi Pemerintahan
Penerapan Sistem Reward & Punishment Program Peningkatan Kapasitas dan Keteladanan Pimpinan Keuangan Pemerintah Daerah
Pembinaan Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Jumlah daerah yang mendapatkan opini WTP (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
25 Provinsi, 250 Kab/Kota
14 Reformasi Birokrasi Pemerintahan
Penerapan Sistem Reward & Punishment Program Pengembangan Sumber Daya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Keteladanan Pimpinan Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam dan Kepemimpinan Pemerintahan Negeri Daerah
Penerapan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi kriteria Wajar Tanpa Pengecualian Meningkatnya kapasitas Aparatur Sipil Negara di daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang memiliki budaya pelayanan prima dan bebas KKN
Jumlah angkatan Pelaksanaan Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Pemda yang memuat materi Revolusi Mental
87 Angkatan
15 Reformasi Birokrasi Pemerintahan
Simplifikasi Sistem Perijinan, Mengurangi Program Bina Administrasi Kewilayahan Jumlah Ijin, Transparan dan Complaint Center
Peningkatan penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan
Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima (Jenis Perijinan yang dilimpahkan ke PTSP, Penyederhanan Perijinan, Kecepatan Pelayanan, Kualitas Pelayanan, Peningkatan Kapasitas SDM Perijinan)
51 kab/kota
Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
Daerah Perbatasan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, Topomini dan Pengembangan/Pengelolaan Penyediaan Sarpras Perbatasan Antar Negara Jumlah provinsi yang melaksanakan kerjasama perbatasan antar negara (JIM, SOSEKMALINDO,JBC RI-RDTL, JBC RIPNG)
1 Peningkatan Kualitas Diplomasi dan Kerjasama Batas Wilayah Negara
Pembuatan Peta Kawasan Perbatasan, Program Bina Administrasi Kewilayahan database Regulasi, dan Dokumen Teknis Pengelolaan Perbatasan
Pembinaan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara
Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, Topomini dan Pengembangan/Pengelolaan Penyediaan Sarpras Perbatasan Antar Negara
2 Peningkatan Kualitas Diplomasi dan Kerjasama Batas Wilayah Negara
Penyelesaian segmen batas negara
Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi
Penataan Wilayah Administrasi, Jumlah perundingan batas dan Penegasan Batas Daerah, Topomini dan kerjasama wilayah negara RI dengan Pengembangan/Pengelolaan Penyediaan Malaysia, PNG, RDTL Sarpras Perbatasan Antar Negara
Program Bina Administrasi Kewilayahan
TARGET
3 Perundingan
Daerah Tertinggal No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Program Bina Administrasi Kewilayahan
Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
2 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Program Bina Administrasi Kewilayahan
Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
3 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Program Bina Pembangunan Daerah
Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I
SASARAN K/L Peningkatan penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan Peningkatan penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanahan dan Penataan Ruang, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertanian dan Pangan, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup.
INDIKATOR K/L Jumlah Kabupaten/kota yang menerapkan Permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima (Jenis Perijinan yang dilimpahkan ke PTSP, Penyederhanan Perijinan, Kecepatan Pelayanan, Kualitas Pelayanan, Peningkatan Kapasitas SDM Perijinan) Penerapan Indikator Utama pelayanan publik di daerah lingkup UPD I yang ditekankan pada Reformasi pelayanan publik dasar Penataan Ruang serta urusan lingkup UPD I
TARGET
4 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Program Bina Pembangunan Daerah
Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan Kesehatan, Sosial dan Budaya, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan, dan Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Urusan Pemdagri
Penerapan Indikator Utama pelayanan publik di daerah lingkup UPD III yang ditekankan pada Reformasi pelayanan publik dasar Kesehatan. Sosial dan Urusan Pemdagri (Trantibum Linmas). serta urusan lingkup UPD III
5 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Program Bina Pembangunan Daerah
Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah II
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan kawasan Permukiman, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Komunikasi, informatika, statistika dan persandian
Penerapan Indikator Utama pelayanan publik di daerah lingkup UPD II yang ditekankan pada Reformasi pelayanan publik dasar Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan lingkup UPD II
6 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Program Bina Pembangunan Daerah
Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah IV
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kepemudaan, Olahraga Perpustakaan, dan Arsip
Penerapan Indikator Utama pelayanan publik di daerah lingkup UPD IV yang ditekankan pada Reformasi pelayanan publik dasar pendidikan. serta urusan wajib non SPM lingkup UPD IV
7 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Program Bina Otonomi Daerah
Penataan Daerah Otonom Dan Otonomi Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Khusus Dan DPOD pelayanan kepada masyarakat dalam penerapan desentralisasi asimetrik dan generik serta tata kelola pemerintahan daerah
8 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Program Bina Otonomi Daerah
Penataan Daerah Otonom Dan Otonomi Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Presentase jumlah daerah otonom baru Khusus Dan DPOD pelayanan kepada masyarakat dalam yang meningkat kinerja penerapan desentralisasi asimetrik dan pemerintahannya generik serta tata kelola pemerintahan daerah
9 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah
Meningkatkan Kualitas perencanaan anggaran daerah
Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan
10 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Pendapatan Daerah
11 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Program Pengembangan Sumber Daya Pengembangan Kompetensi Kemendagri Peningkatan Kualitas Pengembangan Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam dan Pemda SDM Bidang Kompetensi Kemendagri Negeri dan Pemda
12 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Program Pengembangan Sumber Daya Pengembangan Kompetensi Kemendagri Peningkatan Kualitas Pengembangan Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam dan Pemda SDM Bidang Kompetensi Kemendagri Negeri dan Pemda
Jumlah Daerah Yang Meningkat Pendapatan Daerah (termasuk daerah tertinggal) Pelaksanaan Diklat Manajemen Pembangunan (Pembangunan Daerah dan Pemerintahan Desa), Kependudukan dan Keuangan Daerah Pelaksanaan Diklat Manajemen Kepemimpinan dan Pemda (Pemerintahan Umum, Otda dan Politik)
Evaluasi daerah otonom khusus/istimewa dalam rangka pembenahan terhadap kelembagaan, aparatur dan pendanaan pelaksanaan otsus
Pelayanan Kesehatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Advokasi, sosialisasi, koordinasi, dan regulasi Gerakan Masyarakat Sehat
Program Bina Pembangunan Daerah
Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda
2 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Advokasi, sosialisasi, koordinasi, dan regulasi Gerakan Masyarakat Sehat
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah
3 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi
Program Bina Pembangunan Daerah
Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I
4 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi
Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Dukungan regulasi mengenai pelaksanaan Gerakan Masyarakat Sehat di daerah Penyusunan nomenklatur APBD yang mendorong kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanahan dan Penataan Ruang, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertanian dan Pangan, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup.
Jumlah regulasi mengenai pelaksanaan Gerakan Masyarakat Sehat di daerah yang disusun Jumlah nomenklatur APBD yang mendorong kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat yang disusun Jumlah regulasi dan NSPK Bidang Penataan Ruang yang sudah mengakomodir kebijakan sektoral
Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
Jumlah K/L yang dapat mengakses database kependudukan berbasis NIK Nasional dan atau digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen, informasi untuk pelayanan publik
TARGET
TRW: 1 pedoman, 1 kebijakan, 2 permendagri
30 K/L
Antar Kelompok Pendapatan No
Program Prioritas
1 Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Subsidi pangan masyarakat berpenghasilan rendah
PROGRAM K/L Program Bina Pembangunan Daerah
KEGIATAN K/L Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I
SASARAN K/L Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanahan dan Penataan Ruang, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertanian dan Pangan, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup.
INDIKATOR K/L
TARGET
Cakupan pembinaan umum (fasilitasi dan konsultasi, sosialisasi. koordinasi. bimtek. advokasi serta monitoring dan evaluasi) pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di tingkat pusat dan daerah terhadap bidang urusan pemerintahan lingkup UPD I
Desa dan Kawasan Pedesaan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai kondisi geografis wilayah
Program Bina Pemerintahan Desa
Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
Tersusunnya NSPK SPM Pemerintah Desa Jumlah provinsi yang mendapat supervisi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan NSPK SPM Pemerintah desa
2 Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan 3 Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan
Sosialisasi dan Penyusunan/Revisi Berbagai Peraturan Pelaksanaan UU desa Sosialisasi dan Penyusunan/Revisi Berbagai Peraturan Pelaksanaan UU desa
Program Bina Pemerintahan Desa
Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa
Program Bina Pemerintahan Desa
Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa
4 Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan
Sosialisasi dan Penyusunan/Revisi Berbagai Peraturan Pelaksanaan UU desa
Program Bina Pemerintahan Desa
Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa
5 Penguatan Pemerintahan Desa
Pembinaan Kelembagaan (BPD, BUMDes, Program Bina Pemerintahan Desa Lembaga Desa lain, Lembaga Masy.Desa) & Kerjasama Desa
Kelembagaan dan Kerjasama Desa
Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan Kerjasama Desa
6 Penguatan Pemerintahan Desa
Pembinaan Kelembagaan (BPD, BUMDes, Program Bina Pemerintahan Desa Lembaga Desa lain, Lembaga Masy.Desa) & Kerjasama Desa
Kelembagaan dan Kerjasama Desa
Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan Kerjasama Desa
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pengembangan kapasitas kelembagaan pendukung perangkat desa
33 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota, 74.093 Desa
7 Penguatan Pemerintahan Desa
Pembinaan Kelembagaan (BPD, BUMDes, Program Bina Pemerintahan Desa Lembaga Desa lain, Lembaga Masy.Desa) & Kerjasama Desa
Kelembagaan dan Kerjasama Desa
Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan Kerjasama Desa
Jumlah provinsi dan kabupaten yang di fasilitasi dalam bimbingan kemasyarakatan desa
33 Provinsi, 416 Kabupaten/Kota
Jumlah peraturan penataan desa yang diterbitkan, sebagai amanat UU 6/2014 dan PP 47/2015 Jumlah peraturan tata cara pengubahan status Desa menjadi Desa Adat yang diterbitkan, sebagai amanat UU 6/2014 dan PP 47/2015 Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang diberikan sosialisasi dan pembinaan dalam penyusunan Perda Penetapan Kewenangan Desa Jumlah provinsi dan kabupaten yang difasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa
33 prov
1 peraturan yang diterbitkan
1 peraturan yang diterbitkan
seluruh kab/kota di 33 provinsi
33 Provinsi, 416 Kabupaten/Kota
8 Penguatan Pemerintahan Desa
Pembinaan Kelembagaan (BPD, BUMDes, Program Bina Pemerintahan Desa Lembaga Desa lain, Lembaga Masy.Desa) & Kerjasama Desa
Kelembagaan dan Kerjasama Desa
Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan Kerjasama Desa
Jumlah posyandu yang menyediakan layanan dasar masyarakat target peningkatan kapasitas PKK
9 Penguatan Pemerintahan Desa
Pembinaan Kelembagaan (BPD, BUMDes, Program Bina Pemerintahan Desa Lembaga Desa lain, Lembaga Masy.Desa) & Kerjasama Desa
Kelembagaan dan Kerjasama Desa
Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan Kerjasama Desa
Jumlah pemerintah daerah yang diikat dalam kesepakatan peningkatan kerja sama antar pemerintahan desa
4 lembaga, 33 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota, 74.093 Desa
10 Penguatan Pemerintahan Desa
Pembinaan Kelembagaan (BPD, BUMDes, Program Bina Pemerintahan Desa Lembaga Desa lain, Lembaga Masy.Desa) & Kerjasama Desa
Kelembagaan dan Kerjasama Desa
Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan Kerjasama Desa
Jumlah Desa Penyelenggara Penerapan Model Perencanaan Pembangunan Partisipatif dengan Sistem Penyusunan RAPBDesa secara partisipatif
14098 Desa
11 Penguatan Pemerintahan Desa
Pembinaan Kelembagaan (BPD, BUMDes, Program Bina Pemerintahan Desa Lembaga Desa lain, Lembaga Masy.Desa) & Kerjasama Desa
Kelembagaan dan Kerjasama Desa
Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan Kerjasama Desa
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota, yang difasilitasi dalam pelaksanaan evaluasi kelembagaan kerjasama desa
33 Provinsi 416 Kabupaten
12 Penguatan Pemerintahan Desa
Pembinaan Kelembagaan (BPD, BUMDes, Program Bina Pemerintahan Desa Lembaga Desa lain, Lembaga Masy.Desa) & Kerjasama Desa
Kelembagaan dan Kerjasama Desa
Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan Kerjasama Desa
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota, yang difasilitasi dalam peningkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
33 Provinsi 416 Kabupaten
13 Penguatan Pemerintahan Desa
Penataan Wilayah, Penataan Kewenangan serta Administrasi Pemerintahan Desa Penataan Wilayah, Penataan Kewenangan serta Administrasi Pemerintahan Desa
Program Bina Pemerintahan Desa
Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa
34 Prov dan 100 Kab/Kota
Program Bina Pemerintahan Desa
Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa
Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibina Dalam Melaksanakan Penataan Wilayah Desa/Kelurahan Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibina dalam Melaksanakan Penamaan, dan Kode Desa/Kelurahan
Penataan Wilayah, Penataan Kewenangan serta Administrasi Pemerintahan Desa Penataan Wilayah, Penataan Kewenangan serta Administrasi Pemerintahan Desa
Program Bina Pemerintahan Desa
Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa
34 Prov dan 100 Kab/Kota
Program Bina Pemerintahan Desa
Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa
Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibina Dalam Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibina dalam Melaksanakan Penataan Kewenangan Desa/Kelurahan
17 Penguatan Pemerintahan Desa
Penataan Wilayah, Penataan Kewenangan serta Administrasi Pemerintahan Desa
Program Bina Pemerintahan Desa
Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa
18 Penguatan Pemerintahan Desa
Penataan Wilayah, Penataan Program Bina Pemerintahan Desa Kewenangan serta Administrasi Pemerintahan Desa Peningkatan kapasitas aparat Program Bina Pemerintahan Desa pemerintah Daerah dan Desa dalam tata kelola pemerintahan desa
Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional
Meningkatnya Kapasitas Aparat Pemerintahan Desa Dalam Manajemen Pemerintahan Desa
20 Penguatan Pemerintahan Desa
Peningkatan kapasitas aparat Program Bina Pemerintahan Desa pemerintah Daerah dan Desa dalam tata kelola pemerintahan desa
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional
Meningkatnya Kapasitas Aparat Pemerintahan Desa Dalam Manajemen Pemerintahan Desa
21 Penguatan Pemerintahan Desa
Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa
Program Bina Pemerintahan Desa
Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa
Meningkatnya Kapasitas Aparat dalam Tata Kelola Keuangan dan Aset desa yang Efektif, Transparan dan Akuntabel
Program Bina Pemerintahan Desa
Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa
Meningkatnya Kapasitas Aparat dalam Tata Kelola Keuangan dan Aset desa yang Efektif, Transparan dan Akuntabel
Jumlah Komulatif Aparat Desa/Kelurahan yang Terampil Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan Jumlah Komulatif Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Terampil Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota Membina Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Aturan Perundangan Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Pengembangan Sumber-Sumber Pendapatan Desa
Program Bina Pemerintahan Desa
Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa
Meningkatnya Kapasitas Aparat dalam Tata Kelola Keuangan dan Aset desa yang Efektif, Transparan dan Akuntabel
Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Dibina Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa
34 Prov dan 514 Kab/Kota
Program Bina Pemerintahan Desa
Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa
Meningkatnya Kapasitas Aparat dalam Tata Kelola Keuangan dan Aset desa yang Efektif, Transparan dan Akuntabel
Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang Memiliki Sistem Informasi Keuangan dan Aset Desa
34 Prov dan 514 Kab/Kota
14 Penguatan Pemerintahan Desa
15 Penguatan Pemerintahan Desa
16 Penguatan Pemerintahan Desa
19 Penguatan Pemerintahan Desa
22 Penguatan Pemerintahan Desa
23 Penguatan Pemerintahan Desa
24 Penguatan Pemerintahan Desa
Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibina dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Tersusunnya NSPK SPM Pemerintah Desa Jumlah peraturan yang diterbitkan
1.000 posyandu pada 34 provinsi
34 Prov dan 100 Kab/Kota
34 Prov dan 100 Kab/Kota
34 Prov dan 100 Kab/Kota
1 dokumen peraturan
1520 orang
1520 orang
34 Prov dan 514 Kab/Kota
34 Prov dan 514 Kab/Kota
25 Penguatan Pemerintahan Desa
26 Penguatan Pemerintahan Desa
27 Penguatan Pemerintahan Desa
28 Penguatan Pemerintahan Desa
29 Penguatan Pemerintahan Desa
30 Penguatan Pemerintahan Desa
31 Penguatan Pemerintahan Desa
32 Penguatan Pemerintahan Desa
33 Penguatan Pemerintahan Desa
34 Penguatan Pemerintahan Desa
35 Penguatan Pemerintahan Desa
36 Penguatan Pemerintahan Desa
37 Penguatan Pemerintahan Desa
38 Penguatan Pemerintahan Desa
Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa
Program Bina Pemerintahan Desa
Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa
Meningkatnya Kapasitas Aparat dalam Tata Kelola Keuangan dan Aset desa yang Efektif, Transparan dan Akuntabel
Terlaksananya Dukungan Implementasi PP Sistem Keuangan Desa
33 provinsi
Program Bina Pemerintahan Desa
Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa
Meningkatnya Kapasitas Aparat dalam Tata Kelola Keuangan dan Aset desa yang Efektif, Transparan dan Akuntabel
Terlaksananya Pilot Project Format Birokrasi Pemdes (Organisasi, PNS, Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan) untuk Implementasi Dana Desa dan RAPBDesa Dilaksanakan dengan Pola Detasering Pendampingan
5 provinsi
Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Desa dalam Penyediaan Informasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa Peningkatan Kapasitas Desa dalam Penyediaan Informasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa Peningkatan Kapasitas Desa dalam Penyediaan Informasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa Peningkatan Kapasitas Desa dalam Penyediaan Informasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa Peningkatan Kapasitas Desa dalam Penyediaan Informasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa Peningkatan Kapasitas Desa dalam Penyediaan Informasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa
Program Bina Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Jumlah Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah II
22.491 Desa dan 2.782 Kelurahan
Program Bina Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Jumlah Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah III
10.947 Desa dan 1.132 Kelurahan
Program Bina Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Jumlah Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah IV
16.844 Desa dan 2.112 Kelurahan
Program Bina Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa
222.279 Aparat Desa
Program Bina Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Jumlah NSPK, Juklak, Juknis Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa
2 dokumen
Program Bina Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Jumlah Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah I
22.702 Desa dan 2.283 Kelurahan
Program Bina Pemerintahan Desa
Evaluasi Perkembangan Desa
Jumlah Desa yang Dievaluasi pada Wilayah I
22.702 Desa dan 2.283 Kelurahan
Program Bina Pemerintahan Desa
Evaluasi Perkembangan Desa
Jumlah Desa yang Dievaluasi pada Wilayah II
22.491 Desa dan 2.782 Kelurahan
Program Bina Pemerintahan Desa
Evaluasi Perkembangan Desa
Jumlah Desa yang Dievaluasi pada Wilayah III
10.947 Desa dan 1.132 Kelurahan
Program Bina Pemerintahan Desa
Evaluasi Perkembangan Desa
Jumlah Desa yang Dievaluasi pada Wilayah IV
16.844 Desa dan 2.112 Kelurahan
Program Bina Pemerintahan Desa
Evaluasi Perkembangan Desa
Program Bina Pemerintahan Desa
Evaluasi Perkembangan Desa
Terlaksananya Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Peningkatan Kapasitas Desa Terlaksananya Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Peningkatan Kapasitas Desa Terlaksananya Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Peningkatan Kapasitas Desa Terlaksananya Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Peningkatan Kapasitas Desa Terlaksananya Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Peningkatan Kapasitas Desa Terlaksananya Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Peningkatan Kapasitas Desa
Jumlah Dokumen NSPK dan Pedoman Evaluasi Perkembangan Desa
3 dokumen
Jumlah Provinsi, Kab/Kota yang dibina dan dilatih dalam rangka Evaluasi Kinerja Pemerintahan Des
33 Prov, 50 Kab/Kota
INDIKATOR K/L
TARGET
Kepastian dan Penegakan Hukum No
Program Prioritas
1 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan di bidang Terkait HAM
PROGRAM K/L Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Penataan Produk Hukum Dan Pelayanan Meningkatnya keselarasan arah dalam Monitoring dan evaluasi Perda-perda Bantuan Hukum implementasi pembangunan yang diskriminatif diwujudkan melalui harmonisasi peraturan Perundang-undangan, kajian hukum dan kebijakan daerah, serta penyiapan produk hukum, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum, dan dokumentasi hukum
TBC
Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Pemeliharaan Stabilitas Keamanan Kawasan
Pelaksanaan Roadmap Perundingan Perbatasan
Program Bina Administrasi Kewilayahan
Pembinaan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara
Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar yang dikembangkan
Jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum bidang kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan Batas Negara serta pulau-pulau kecil terluar
2 Pemenuhan Kebebasan Sipil dan HakHak Politik
Peningkatan hak memilih dan dipilih kelompok marjinal
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
Terlaksananya penyusunan kebijakan, fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan
Jumlah kemitraan pemerintah dengan ormas dalam rangka pendidikan politik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
200 Ormas
3 Pemenuhan Kebebasan Sipil dan HakHak Politik
Peningkatan hak memilih dan dipilih kelompok marjinal
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
Terlaksananya penyusunan kebijakan, fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan
100 Ormas
4 Pemenuhan Kebebasan Sipil dan HakHak Politik
Peningkatan hak memilih dan dipilih kelompok marjinal
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Fasilitasi Politik Dalam Negeri
Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik
Jumlah ormas yang bermitra untuk peningkatan kapasitas kelompok perempuan, penyandang difabel dan kelompok rentan/marjinal lain melalui kemitraan dengan ormas Jumlah peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang politik
5 Pemenuhan Kebebasan Sipil dan HakHak Politik
Peningkatan hak memilih dan dipilih kelompok marjinal
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Fasilitasi Politik Dalam Negeri
Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik
6 Pemenuhan Kebebasan Sipil dan HakHak Politik
Peningkatan hak memilih dan dipilih kelompok marjinal
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Fasilitasi Politik Dalam Negeri
Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik
Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog di masyarakat terkait dengan pendidikan politik warga termasuk yang mewadahi unsur pemerintah, ormas, dunia usaha dan media di tingkat nasional dan daerah Jumlah daerah yang menerapkan pelaksanaan best practice pendidikan politik
7 Pemenuhan Kebebasan Sipil dan HakHak Politik
Peningkatan hak memilih dan dipilih kelompok marjinal
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Fasilitasi Politik Dalam Negeri
Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik
Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan politik untuk politisi perempuan
6 Provinsi
8 Pemenuhan Kebebasan Sipil dan HakHak Politik
Peningkatan hak memilih dan dipilih kelompok marjinal
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Fasilitasi Politik Dalam Negeri
Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik
Jumlah penguatan Pokja Demokrasi
34 Provinsi
9 Pemenuhan Kebebasan Sipil dan HakHak Politik
Peningkatan Peran Forum-Forum Dialog Program Pembinaan Politik dan Masyarakat Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
Terlaksananya penyusunan kebijakan, fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan
10 Pemenuhan Kebebasan Sipil dan HakHak Politik
Peningkatan Peran Forum-Forum Dialog Program Pembinaan Politik dan Masyarakat Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Fasilitasi Politik Dalam Negeri
Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik
11 Pemenuhan Kebebasan Sipil dan HakHak Politik
Peningkatan Peran Forum-Forum Dialog Program Pembinaan Politik dan Masyarakat Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Terlaksananya penyusunan kebijakan, Budaya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Jumlah fasilitasi kemitraan ormas dengan lembaga non pemerintah (swasta, pergurun tinggi, sesama ormas, dll) dan pengembangan forum pemberdayaan ormas Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog di masyarakat terkait dengan pendidikan politik warga termasuk yang mewadahi unsur pemerintah, ormas, dunia usaha dan media di tingkat nasional dan daerah Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog (forum komunikasi dan konsultasi) di masyarakat terkait dengan ketahanan budaya, agama dan kemasyarakatan
12 Pemenuhan Kebebasan Sipil dan HakHak Politik
Peningkatan Peran Forum-Forum Dialog Program Pembinaan Politik dan Masyarakat Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
Terlaksananya penyusunan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik
13 Pencegahan Konflik Sosial Politik dan Penanggulangan Terorisme
Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik
Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
Terlaksananya penyusunan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Jumlah daerah yang mendapatkan penguatan dan pemberdayaan forum dialog kewaspadaan nasional (penanganan konflik sosial) seluruh Indonesia Jumlah daerah dalam peningkatan kinerja tim terpadu penanganan konflik sosial dalam rangka penanganan konflik
1 NA UU Bidang Politik
5 Forum
20 Provinsi
20 LNP
5 Forum
28 Forum
34 Provinsi
34 Provinsi
14 Pencegahan Konflik Sosial Politik dan Penanggulangan Terorisme
Peningkatan peran Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan
Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan
15 Penguatan Lembaga Demokrasi
Peningkatan peran parpol melalui bantuan keuangan parpol
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Fasilitasi Politik Dalam Negeri
Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik
16 Penguatan Lembaga Demokrasi
Revisi UU Kepemiluan
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Fasilitasi Politik Dalam Negeri
Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik
Jumlah penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan tersedianya database serta pemutakhiran terkait pemetaan dan identifikasi nilai-nilai dasar (memperkuat harga diri, karakter, wasbang, dan daya saing bangsa) Jumlah parpol yang mendapatkan bantuan keuangan dan peningkatan kapasitas
34 Provinsi
Jumlah peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang politik
1 NA UU Bidang Politik
10 Parpol
Reformasi Birokrasi No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
1 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Penataan kelembagaan birokrasi Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Program Bina Pembangunan Daerah
2 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Penerapan Manajemen ASN Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
KEGIATAN K/L Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan
Program Pengembangan Sumber Daya Pengembangan dan Pelaksanaan Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Standarisasi dan Sertifikasi Negeri
Peningkatan Kualitas Pengembangan SDM Bidang Standarisasi dan Sertifikasi
Jumlah komponen yang terstandarisasi dan sertifikasi serta kerjasama diklat pemerintahan dalam negeri
3 komponen terstandarisasi dan sertifikasi
3 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Penerapan Manajemen ASN Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB 4 Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Penguatan kelembagaan dan Sistem Informasi Perijinan manajemen pelayanan publik
Program Pengembangan Sumber Daya Pengembangan Kompetensi Kemendagri Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam dan Pemda Negeri Program Bina Administrasi Kewilayahan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah
Jumlah diklat manajemen pembangunan, kependudukan dan keuangan daerah Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima (Jenis Perijinan yang dilimpahkan ke PTSP, Penyederhanan Perijinan, Kecepatan Pelayanan, Kualitas Pelayanan, Peningkatan Kapasitas SDM Perijinan)
146 angkatan
5 Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Penguatan kelembagaan dan Sistem Informasi Perijinan manajemen pelayanan publik
Program Bina Administrasi Kewilayahan
Peningkatan Kualitas Pengembangan SDM Bidang Kompetensi Kemendagri dan Pemda Peningkatan penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kecamatan
80 Kab/Kota di 6 Provinsi
6 Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Penguatan kelembagaan dan Sistem Informasi Perijinan manajemen pelayanan publik
Program Bina Pembangunan Daerah
Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Jumlah SPM/non-SPM yang diterapkan
Fasilitas Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) oleh Kabupaten/Kota Penerapan Indikator Utama pelayanan publik di daerah yang ditekankan pada Reformasi pelayanan publik dasar
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan publik di daerah
7 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Program Bina Otonomi Daerah Kinerja
Penataan Daerah Otonom Dan Otonomi Meningkatnya pemahaman Khusus Dan DPOD penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam penerapan desentralisasi asimetrik dan generik serta tata kelola pemerintahan daerah
8 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah
9 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Pembinaan Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Meningkatkan Kualitas perencanaan anggaran daerah
Jumlah daerah otonom baru yang meningkat kinerja pemerintahannya
Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi /Kab/Kota yang tepat Waktu Meningkatnya Akuntabilitas, transparasi Jumlah Prov/kab/Kota yang menetapkan dan tertib administrasi pengelolaan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan keuangan daerah APBD yang disahkan secara tepat waktu
34 provinsi
51 Kab/Kota
6 PM, 20 non SPM
11 DOB
30 Provinsi 250 Kab/Kota
30 Provinsi 275 Kab/Kota
Perkotaan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
City Branding
2 Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Kota
Basis data informasi dan peta perkotaan Program Bina Administrasi Kewilayahan yang terpadu
3 Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Kota
Basis data informasi dan peta perkotaan Program Bina Administrasi Kewilayahan yang terpadu
4 Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Kota
Basis data informasi dan peta perkotaan Program Bina Administrasi Kewilayahan yang terpadu
5 Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Kota
Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota
Program Bina Administrasi Kewilayahan
6 Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Kota
Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota
Program Bina Administrasi Kewilayahan
7 Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Kota
Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota
Program Bina Administrasi Kewilayahan
Pembinaan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara
8 Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Kota
Membentuk dan Menguatkan status Badan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perkotaan Metropolitan
Program Bina Administrasi Kewilayahan
Pembinaan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara
9 Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Kota
Meningkatkan kapasitas pemimpin kota
Program Bina Otonomi Daerah
Sistem, peraturan dan prosedur Kota Berkelanjutan
Program Bina Administrasi Kewilayahan
10 Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Kota
Program Bina Otonomi Daerah
KEGIATAN K/L
1 Mengembangkan Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Berbasis TIK
11 Pemenuhan Standar Pelayanan Tersedianya sarana dan prasarana dasar Program Bina Administrasi Kewilayahan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota perkotaan yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik
SASARAN K/L
Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Meningkatnya efektifitas kebijakan Perangkat Daerah kelembagaan, pelaksanaan analisis jabatan, tatalaksana dan evaluasi kelembagaan daerah dan pembinaan umum kepegawaian pada perangkat daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah Pembinaan dan Pengembangan Peningkatan pembinaan kawasan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar yang dikembangkan Pembinaan dan Pengembangan Peningkatan pembinaan kawasan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar yang dikembangkan Pembinaan dan Pengembangan Peningkatan pembinaan kawasan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar yang dikembangkan Pembinaan dan Pengembangan Peningkatan pembinaan kawasan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar yang dikembangkan Pembinaan dan Pengembangan Peningkatan pembinaan kawasan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar yang dikembangkan
INDIKATOR K/L Jumlah Kota yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas pemerintah kota melalui pencitraan kota (City Branding)
TARGET 10 Kota Sedang
Jumlah Kota yang Terfasilitasi dalam 7 kawasan perkotaan metropolitan, 10 Penyediaan Peta Perkotaan dan Kawasan kota sedang Perkotaan yang terpadu skala 1:1000 Jumlah Kota yang Terfasilitasi melalui pemantapan Teknis Updating Basis Data Informasi Perkotaan
7 kawasan perkotaan metropolitan, 10 kota sedang
Jumlah pelaksanaan evaluasi penataan perkotaan
4 Dokumen
Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terfasilitasi dalam pembentukan mekanisme dan lembaga kerja sama
7 Kawasan Perkotaan Metropolitan
Jumlah kota otonom dan kota baru publik yang terfasilitasi dalam pembentukan kelembagaan dan perencanaan infrastruktur dasar sesuai SPP Jumlah Daerah yang Terfasilitasi dalam Kerjasama Pembangunan Antar Kota dan Antara Kota-Kabupaten baik dalam Negeri dan Luar Negeri (Sister City)
8 Kota Sedang, 5 Kota baru publik
Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar yang dikembangkan Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Meningkatnya efektifitas kebijakan Perangkat Daerah kelembagaan, pelaksanaan analisis jabatan, tatalaksana dan evaluasi kelembagaan daerah dan pembinaan umum kepegawaian pada perangkat daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah Pembinaan dan Pengembangan Peningkatan pembinaan kawasan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar yang dikembangkan
Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terfasilitasi dalam pembentukan mekanisme dan lembaga kerja sama
7 Kawasan Perkotaan Metropolitan
Jumlah Pemimpin Daerah Kab/Kota yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Pembangunan kota dan perkotaan yang Visioner dan Inovatif
250 Kab/Kota
Jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum bidang kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan Batas Negara serta pulau-pulau kecil terluar
4 Permendagri
Pembinaan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara
Jumlah Daerah yang terfasilitasi sesuai Sistem Pengendalian Pengelolaan Pemenuhan SPP untuk perwujudan Kota Berkelanjutan
100 Kab/Kota
INDIKATOR K/L
TARGET
Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar yang dikembangkan
Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar yang dikembangkan
14 Kab/Kota
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) No
Program Prioritas
1 Kebijakan Industri Nasional
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Evaluasi Perda Bermasalah
PROGRAM K/L Program Bina Otonomi Daerah
KEGIATAN K/L Fasilitasi Penataan Produk Hukum Daerah
SASARAN K/L
Adanya revisi/penghilangan Perda-perda Jumlah Perda/Perka yang yang menghambat investasi KEK direvisi/dibatalkan
8 Kabupaten/Kota
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Kedaulatan Energi No
Program Prioritas
1 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) PLT Matahari, Mikrohidro, dan Tenaga Angin
PROGRAM K/L Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
KEGIATAN K/L Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi
SASARAN K/L Terbangunnya sarana penerangan
INDIKATOR K/L Sarana penerangan (Unit)
TARGET 10
Kemaritiman dan Kelautan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Penyelesaian Batas Laut, Penamaan Pengelolaan pulau-pulau kecil Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil
PROGRAM K/L Program Pengembangan Daerah Tertentu
KEGIATAN K/L Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Tersalurkannya bantuan ke daerah pulau Jumlah bantuan pengembangan pulau kecil dan terluar terluar dan pulau terkecil (solar cell, tambatan perahu, instalansi air minum)
TARGET 20 paket
Revolusi Mental No
Program Prioritas
1 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Cinta Produk Dalam Negeri
PROGRAM K/L Program Pembangunan Daerah Tertinggal
KEGIATAN K/L Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Berhasilnya Proyek Percontohan revolusi Jumlah Bantuan Pengembangan Potensi mental dan restorasi sosial masyarakat Pariwisata di Daerah Tertinggal di 10 daerah potensial untuk destinasi wisata
Daerah Tertinggal No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
1 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan
Program Pembangunan Daerah Tertinggal
2 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
4 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Pemenuhan elektrifikasi
5 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Pemenuhan elektrifikasi
6 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Pemenuhan elektrifikasi
7 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Penyediaan air bersih dan sanitasi
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Program Pembangunan Daerah Tertinggal Program Pengembangan Daerah Tertentu Program Pengembangan Daerah Tertentu Program Pembangunan Daerah Tertinggal Program Pengembangan Daerah Tertentu
8 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Penyediaan air bersih dan sanitasi
Program Pengembangan Daerah Tertentu
9 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Penyediaan air bersih dan sanitasi
Program Pembangunan Daerah Tertinggal
Pengembangan Sumber Daya Manusia di alat kesehatan untuk Puskesmas dan Jumlah kabupaten yang mendapat Daerah Tertinggal Rumah Sakit Type D di daerah tertinggal bantuan alat kesehatan untuk Puskesmas dan Rumah Sakit Type D di daerah tertinggal Pengembangan Sumber Daya Manusia di asrama siswa dan guru yang dibangun di Jumlah asrama siswa dan guru yang Daerah Tertinggal daerah tertinggal dibangun di daerah tertinggal Pengembangan Sumber Daya Manusia di ruang kelas SD yang direhabilitasi di Jumlah ruang kelas SD yang direhabilitasi Daerah Tertinggal daerah tertinggal di daerah tertinggal Pengembangan Daerah Perbatasan Pembangunan PLTS di perbatasan Jumlah pembangunan PLTS di daerah tertinggal perbatasan daerah tertinggal Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Pembangunan PLTS di pulau kecil dan Jumlah pembangunan PLTS di pulau kecil Terluar terluar di daerah tertinggal dan terluar di daerah tertinggal Peningkatan Sarana dan Prasarana di Pembangunan PLTS di daerah tertinggal Jumlah pembangunan PLTS di daerah Daerah Tertinggal tertinggal Pengembangan Daerah Perbatasan Meningkatnya pemenuhan kebutuhan Jumlah sarana air bersih yang dibangun air bersih di perbatasan daerah di perbatasan daerah tertinggal tertinggal Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Meningkatnya pemenuhan kebutuhan Jumlah sarana air bersih yang dibangun Terluar air bersih di pulau kecil terluar di daerah di pulau kecil terluar di daerah tertinggal tertinggal Pengembangan Sumber Daya Manusia di Meningkatnya pemenuhan kebutuhan Jumlah sarana air bersih yang dibangun Daerah Tertinggal air bersih di daerah tertinggal di daerah tertinggal
10 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Penyediaan air bersih dan sanitasi
Program Pembangunan Daerah Tertinggal
Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal
11 Pengembangan Ekonomi Lokal
Bantuan Permodalan dan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Produktif/UMKM Pengolahan Pasca Panen dan Home Industry
Program Pembangunan Daerah Tertinggal
Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Berkembangnya Ekonomi Lokal di tertinggal Daerah Tertinggal
Program Pengembangan Daerah Tertentu
Penanganan Daerah Rawan Pangan
Pengolahan Pasca Panen dan Home Industry
Program Pembangunan Daerah Tertinggal
3 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
12 Pengembangan Ekonomi Lokal
13 Pengembangan Ekonomi Lokal
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bersih di daerah tertinggal
TARGET 35 Kab tertinggal
8 kabupaten 10 kab tertinggal 30 PLTS terpusat di 15 kab 24 PLTS terpusat di 12 kab 63 PLTS terpusat di 21 Kab 1000 K di 10 kab perbatasan tertinggal
1100 KK di 11 kab tertinggal
1000 KK di 4 kab tertinggal
Jumlah sarana air bersih yang dibangun di daerah tertinggal
1600 KK di 16 kab tertinggal
Bantuan Pengembangan Koperasi Dan UMKM di Daerah Tertinggal
54 Kab
Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Jumlah Bantuan Pendampingan Pemanfaatan Pangan di Daerah Rawan Pengolahan Bahan Pangan Pangan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Meningkatnya Keterampilan Masyarakat Bantuan Alat Pengolah Hasil Laut Daerah Tertinggal di Daerah Tertinggal
46 Kab
8 Kab
14 Pengembangan Ekonomi Lokal
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Program Pembangunan Daerah Tertinggal Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Program Pengembangan Daerah Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Tertentu
Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah tertinggal Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah tertinggal Penanganan Daerah Rawan Pangan
Pengadaan Peralatan Komoditas Potensial Lokal Pendampingan Pengelolaan Komoditas Unggulan Lokal Jumlah Bantuan Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pangan Pertanian Jumlah Bantuan Input Produksi Pertanian
54 Kab
17 Pengembangan Ekonomi Lokal
Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Program Pengembangan Daerah Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Tertentu
Penanganan Daerah Rawan Pangan
18 Pengembangan Ekonomi Lokal
Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Program Pembangunan Daerah Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Tertinggal
Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal
9 Kab
Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal
Jumlah Bantuan Pengembangan Potensi Pariwisata Alam dan Lingkungan Hidup Daerah Tertinggal Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Jumlah Bantuan Pengembangan Alam & Lingkungan di Daerah Tertinggal Peternakan Modern
19 Pengembangan Ekonomi Lokal
Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Program Pembangunan Daerah Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Tertinggal
20 Pengembangan Ekonomi Lokal
Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Program Pembangunan Daerah Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Tertinggal
Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal
Meningkatnya Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal
12 Kab
21 Pengembangan Ekonomi Lokal
Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Program Pembangunan Daerah Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Tertinggal
Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Berkembangnya Ekonomi Lokal di tertinggal Daerah Tertinggal
Jumlah Bantuan Produksi Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Ekonomi Jumlah Bantuan Pengembangan Peternakan
22 Pengembangan Ekonomi Lokal
Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Program Pembangunan Daerah Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Tertinggal
Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Berkembangnya Ekonomi Lokal di tertinggal Daerah Tertinggal
Jumlah Bantuan Pengembangan Perikanan Tangkap
11 Kab
23 Pengembangan Ekonomi Lokal
Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Program Pembangunan Daerah Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Tertinggal
Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Berkembangnya Ekonomi Lokal di tertinggal Daerah Tertinggal
Jumlah Bantuan Pengembangan Perkebunan Jagung
13 Kab
24 Pengembangan Ekonomi Lokal
Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Program Pembangunan Daerah Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Tertinggal
Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Berkembangnya Ekonomi Lokal di tertinggal Daerah Tertinggal
Jumlah Bantuan Pengembangan Perkebunan Kopi
7 Kab
25 Pengembangan Ekonomi Lokal
Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Program Pembangunan Daerah Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Tertinggal
Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Berkembangnya Ekonomi Lokal di tertinggal Daerah Tertinggal
Jumlah Bantuan Pengembangan Komoditas Unggulan
10 Kab
26 Pengembangan Ekonomi Lokal
Promosi, Kemitraan usaha, Pemasaran dan Kerjasama Antar Daerah
Program Pembangunan Daerah Tertinggal
Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Berkembangnya Ekonomi Lokal di tertinggal Daerah Tertinggal
Bantuan Sosial Pengembangan Investasi dan Permodalan
30 Kab
27 Pengembangan Ekonomi Lokal
Promosi, Kemitraan usaha, Pemasaran dan Kerjasama Antar Daerah
Program Pembangunan Daerah Tertinggal
Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Berkembangnya Ekonomi Lokal di tertinggal Daerah Tertinggal
Bantuan Sosial Distribusi Industri dan Pemasaran
30 Kab
28 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas
Pembangunan Dermaga Pembangunan Dermaga
30 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas
Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal Pengembangan Daerah Perbatasan
Meningkatnya Aksesibilitas di Pulau Kecil dan Terluar Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi di Daerah Tertinggal Meningkatnya aksesibilitas masyarakat di perbatasan Negara
Pembangunan/Peningkatan Dermaga Rakyat di Pulau Kecil dan Terluar Jumlah Pembangunan/Peningkatan Dermaga di Daerah Tertinggal Peningkatan/Pembangunan Jalan Poros Perbatasan Negara di Daerah Tertinggal
10 Kab
29 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas
Program Pengembangan Daerah Tertentu Program Pembangunan Daerah Tertinggal Program Pengembangan Daerah Tertentu
31 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas
Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Pengadaan Moda Transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP Pengadaan Moda Transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP Pengadaan Moda Transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Program Pembangunan Daerah Tertinggal Program Pengembangan Daerah Tertentu Program Pengembangan Daerah Tertentu Program Pembangunan Daerah Tertinggal
Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal
Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi di Daerah Tertinggal Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi di Daerah Tertinggal Meningkatnya Aksesibilitas di Pulau Kecil dan Terluar Meningkatnya Aksesibilitas di Pulau Kecil dan Terluar Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi di Daerah Tertinggal
Pembangunan/Peningkatan Jalan Non Status Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan
27 Kab
Pembangunan Kapal Barang 30 GT
10 Kab
Pembangunan Kapal Penumpang Kapasitas 50 Orang Pengadaan Moda Transportasi di daerah Tertinggal
10 Kab
15 Pengembangan Ekonomi Lokal 16 Pengembangan Ekonomi Lokal
32 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas 33 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas 34 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas 35 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas
Pengolahan Pasca Panen dan Home Industry Penguatan Kapasitas Petani/Nelayan
Berkembangnya Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal Berkembangnya Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Pemanfaatan Pangan di Daerah Rawan Pangan Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Pemanfaatan Pangan di Daerah Rawan Pangan Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam & Lingkungan di Daerah Tertinggal
54 Kab 26 Kab
25 Kab
3 Kab
12 Kab
15 Kab 10 Kab
27 Kab
31 Kab
36 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas
Penyediaan Akses Telekomunikasi
Program Pengembangan Daerah Tertentu
Pengembangan Daerah Perbatasan
Meningkatnya Akses Informasi dan Telekomunikasi di Perbatasan Negara
37 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas
Penyediaan Akses Telekomunikasi
Program Pengembangan Daerah Tertentu
Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar
38 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas
Penyediaan Akses Telekomunikasi
Program Pembangunan Daerah Tertinggal
Meningkatnya Jaringan Informasi dan Telekomunikasi di Pulau Kecil dan Terluar Meningkatnya Sarana dan Prasarana Telekomunikasi di Daerah Tertinggal
39 Peningkatan SDM dan Iptek
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja
Program Pembangunan Daerah Tertinggal
Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pembangunan Sarana dan Prasarana Informasi dan Telekomunikasi di Pulau Kecil dan Terluar Peningkatan Sarana dan Prasarana di Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal Informasi dan Telekomunikasi di Daerah Tertinggal Pengembangan Sumber Daya Manusia di Terlaksananya Kebijakan Pengembangan Jumlah penempatan tenaga kerja pada Daerah Tertinggal Sumber Daya Manusia di Daerah industri-industri di daerah tertinggal Tertinggal
20 kab
12 Kab
37 Kab
49 Kab
Pelayanan Kesehatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Advokasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Sehat di daerah Penyusunan pedoman penggunaan dana desa dengan memberikan opsi bagi pembangunan ruang terbuka, lapangan olahraga, sarana serta fasilitas olahraga, fasilitas air minum dan sanitasi dasar, serta UKBM Terfasilitasinya pelayanan pemberdayaan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan (PNPM Generasi)
Surat edaran pelaksanaan Gerakan Masyarakat Sehat di tingkat desa Jumlah pedoman penggunaan dana desa yang disusun
Jumlah lokasi desa dan kabupaten/kota yang tercakup dalam PNPM Generasi Sehat Cerdas Jumlah Desa yang menggunakan dana desa untuk posyandu dan/atau PAUD
1 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat" 2 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Advokasi, sosialisasi, koordinasi, dan regulasi Gerakan Masyarakat Sehat Advokasi, sosialisasi, koordinasi, dan regulasi Gerakan Masyarakat Sehat
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat Desa
3 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar
4 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Pelayanan kesehatan dan keluarga berencana
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar
Pelayanan sosial dasar kepada masyarakat desa
5 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak usia dini
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Meningkatnya masyarakat desa yang mendapat pelayanan sosial dasar
Pembangunan Sarana Prasarana Desa
TARGET
Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan (PNPM Generasi)
Antar Kelompok Pendapatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
1 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya 2 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya 3 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Infrastruktur Padat Pekerja
4 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Infrastruktur Padat Pekerja
5 Pengembangan kewirausahaan
Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
6 Perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil
Koperasi dan Kemitraan Usaha
7 Perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil
Koperasi dan Kemitraan Usaha
8 Perkuatan basis perekonomian perdesaan 9 Perkuatan basis perekonomian perdesaan
Ketepatan dalam penentuan target
Infrastruktur Padat Pekerja Infrastruktur Padat Pekerja
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
Pembangunan Sarana Prasarana Desa
-
-
0
Pembangunan sarana dan prasarana kawasan pedesaan Pembangunan Permukiman Transmigrasi -
-
0
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi Pengembangan Usaha Transmigrasi
-
-
Layanan Kewirausahaan di SP/KPB/Kawasan Transmigrasi
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pengembangan Usaha Transmigrasi
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pengembangan Usaha Transmigrasi
LU Produktif & Produksi Komoditas Tanaman Pangan & Non Tanaman Pangan di SP/Kawasan Transmigrasi Lembaga Ekonomi SP/KPB/Kawasan Transmigrasi
Jumlah satuan permukiman (SP) / KPB / kawasan transmigrasi yang dikembangkan usaha ekonominya Jumlah LU Produktif & Produksi Komoditas Tanaman Pangan dan Non Pangan Jumlah Lembaga Ekonomi SP/KPB/Kawasan Trasnmigrasi
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Keterampilan teknis untuk dapat bekerja Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Berkembangnya ekonomi kawasan perdesaan dilihat dari Peningkatan Pendapatan Desa
-
Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah kecamatan yang tercakup dalam kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga berbasis pemberdayaan masyarakat (PKKPM) di kawasan perdesaan dan dukungan sarana dan prasarana
30 Unit
9198 Unit
120 Unit
0
10 Perkuatan basis perekonomian perdesaan
Pendampingan Masyarakat Desa
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan
Berkembangnya ekonomi kawasan perdesaan dilihat dari Peningkatan Pendapatan Desa
Jumlah kecamatan yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan
Desa dan Kawasan Pedesaan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah lokasi kabupaten/kota yang mendapat pembekalan untuk melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Jumlah kelompok masyarakat desa yang mendapat pelatihan kewirausahaan seperti produksi, pemasaran, dsitribusi dll Jumlah kelompok usaha wanita yang diberikan pelatihan keterampilan usaha
20 kabupaten/ kota
Layanan Sosial Budaya di SP/KPB/Kawasan
916 SP/KPB/KWSN
1 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Pengembangan kapasitas lembaga Program Pembangunan dan kemasyarakatan desa dan lembaga adat Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam kebudayaan dan kearifan lokal
Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar
Meningkatnya masyarakat desa yang mendapat pelayanan sosial dasar
2 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Pengembangan pendidikan di desa Program Pembangunan dan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dilihat dari tingkat upah perdesaan, NTP dsb
3 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Pengembangan pendidikan di desa Program Pembangunan dan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
4 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Peningkatan kapasitas masyarakat desa dan desa adat dalam seluruh tahapan pembangunan desa
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi
5 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa termasuk perempuan, pemuda & penyandang disabilitas
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dilihat dari tingkat upah perdesaan, NTP dsb Tercapainya satuan permukiman (SP)/KPB/Kawasan yang tingkat perkembangan sosial budaya sesuai dengan tahap pengembangannya Meningkatnya Masyarakat Desa yang Berdaya dan Mandiri
6 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa termasuk perempuan, pemuda & penyandang disabilitas
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Meningkatnya masyarakat desa yang mendapat pelayanan sosial dasar
Jumlah lembaga sosial desa (PKK, Karang Taruna, dll) yang dibina dan dilatih agar dapat mendampingi masyarakat desa dalam pembangunan desa
33 Lembaga Desa di 33 Provinsi
7 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Peningkatan peran aktif masyarakat desa sebagai tenaga pendidikan dan kesehatan Penyiapan teknologi informasi dan komunikasi serta akses internet desa untuk interaksi masyarakat desa serta antardesa Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar
Meningkatnya masyarakat desa yang mendapat pelayanan sosial dasar
Jumlah lokasi desa yang tercakup dalam PNPM Generasi
5744 Desa
Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih) Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih)
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
8 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
9 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa 10 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa 11 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
12 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa 13 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
14 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih) Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih) Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih)
Jumlah pelatih yang telah mengikuti pelatihan pelatih (ToT) pemberdayaan masyarakat
100 kelompok
200 kelompok
750 Orang, 33 Provinsi
Program Penelitian dan Pengembangan, Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Terselenggaranya pengelolaan data dan Ketersediaan Sistem Informasi Terpadu informasi Kementerian Desa, PDT, dan terkait desa, kawasan perdesaan, daerah Transmigrasi tertinggal, dan transmigrasi
1 paket
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Jalan
52 km
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi Pembangunan Sarana Prasarana Desa
Panjang Jalan di Kawasan Transmigrasi
Meningkatnya Sarana Prasarana di Desa Jumlah lokasi desa yang dibangun Sarana Prasarana Desa
Pembangunan Sarana Prasarana Desa
Meningkatnya Sarana Prasarana di Desa Jumlah provinsi yang dilatih dan dibina dalam penyusunan NSPK SPM tentang Pengembangan Sarana dan Prasarana (Pendukung Ekonomi, Permukiman, Air Bersih, Pengolahan Sampah, Transportasi, Elektrifikasi, Telekomunikasi) Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Terbangunnya Permukiman Transmigrasi Jumlah SP dalam SKP yang sarana dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi prasarananya sesuai NSPK
150 Desa
33 provinsi
473 SP/137855 KK
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi
Tersedianya Permukiman Transmigrasi yang Sarana Prasarananya Berkembang dan Berfungsi
Jumlah Satuan Permukiman (SP)/KPB/Kawasan yang dikembangkan sarana dan prasarananya
180 SP/29 KPB
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi
Tersedianya Permukiman Transmigrasi yang Sarana Prasarananya Berkembang dan Berfungsi
Jumlah Satuan Permukiman (SP)/KPB/kawasan transmigrasi yang menerapkan rencana aksi pengelolaan lingkungan
4 SP
15 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih)
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi
Tersedianya Permukiman Transmigrasi yang Sarana Prasarananya Berkembang dan Berfungsi
Jumlah Satuan Permukiman (SP) yang difasilitasi pengalihan pengembangannya
27 SP
16 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih)
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi
Tersedianya Permukiman Transmigrasi yang Sarana Prasarananya Berkembang dan Berfungsi
Jumlah Kawasan Perkotaan Baru (KPB) sesuai dengan tingkat perkembangannya
6 KPB
17 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai kondisi geografis wilayah
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pembangunan Sarana Prasarana Desa
Tersosialisasikannya NSPK SPM Desa tentang pengembangan sarana prasarana Permukiman desa
33 prov
18 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai kondisi geografis wilayah
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pembangunan Sarana Prasarana Desa
Tersosialisasikannya NSPK SPM Desa tentang pengembangan sarana prasarana Transportasi desa
19 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai kondisi geografis wilayah
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pembangunan Sarana Prasarana Desa
Tersosialisasikannya NSPK SPM Desa tentang pengembangan sarana prasarana Pendukung Ekonomi Desa
20 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai kondisi geografis wilayah
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pembangunan Sarana Prasarana Desa
Tersosialisasikannya NSPK SPM Desa tentang pengembangan sarana prasarana elektrifikasi desa
21 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai kondisi geografis wilayah
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pembangunan Sarana Prasarana Desa
Tersosialisasikannya NSPK SPM Desa tentang pengembangan sarana prasarana telekomunikasi desa
22 Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan 23 Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan
Distribusi, Supervisi, Pemantauan DD dan ADD agar Berjalan Secara Efektif dan Bertahap Sosialisasi dan Penyusunan/Revisi Berbagai Peraturan Pelaksanaan UU desa
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa
Jumlah provinsi yang mendapat supervisi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan NSPK SPM Desa tentang pengembangan sarana prasarana Permukiman desa Jumlah provinsi yang mendapat supervisi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan NSPK SPM Desa tentang pengembangan sarana prasarana Transportasi desa Jumlah provinsi yang mendapat supervisi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan NSPK SPM Desa tentang pengembangan sarana prasarana Pendukung Ekonomi Desa Jumlah provinsi yang mendapat supervisi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan NSPK SPM Desa tentang pengembangan sarana prasarana elektrifikasi desa Jumlah provinsi yang mendapat supervisi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan NSPK SPM Desa tentang pengembangan sarana prasarana telekomunikasi desa Cakupan Kab/Kota yang diberi Penguatan oleh Sekretariat Bersama Lingkup Ditjen PPMD Jumlah dokumen peraturan tentang pemberdayaan masyarakat desa sebagai amanat UU 6/2014 dan PP 43/2014
24 Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan
Sosialisasi dan Penyusunan/Revisi Berbagai Peraturan Pelaksanaan UU desa
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan
Terselenggaranya perencanaan pembangunan kawasan perdesaan
25 Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan
Sosialisasi dan Penyusunan/Revisi Berbagai Peraturan Pelaksanaan UU desa
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas
26 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Distribusi lahan dan hak atas tanah Program Penyiapan Kawasan dan Penyediaan Tanah Transmigrasi kepada petani, buruh lahan, dan nelayan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
27 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Distribusi lahan dan hak atas tanah Program Pembangunan Dan kepada petani, buruh lahan, dan nelayan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pelayanan Pertanahan Transmigrasi
28 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Distribusi lahan dan hak atas tanah Program Pembangunan Dan kepada petani, buruh lahan, dan nelayan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pelayanan Pertanahan Transmigrasi
Layanan Penanganan Masalah Pertanahan
Layanan Penanganan Masalah Pertanahan
29 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Penataan ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi Penataan ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan
Meningkatnya kabupaten/kota yang memiliki rencana pengembangan kawasan perdesaan
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki rencana pengembangan kawasan perdesaan
70 kab/kota
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan
Terselenggaranya Tata Ruang Desa
Jumlah Rancangan NSPK pedoman penyusunan RTR desa
1 dokumen
30 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Jumlah dokumen peraturan tentang pembangunan kawasan perdesaan (mencakup ekonomi, sarana prasarana, sumber daya alam, kerjasama antardesa) sebagai amanat UU 6/2014 dan PP 43/2014 Terselenggaranya peningkatan Jumlah dokumen peraturan tentang tata Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas cara kerja sama Desa sebagai amanat UU dalam pembangunan kawasan 6/2014 dan PP 43/2014 perdesaan Terdistribusinya Lahan kepada Jumlah luas lahan yang memenuhi Masyarakat Desa melalui Pembangunan kriteria clear and clean Kawasan Transmigrasi Layanan Pengurusan Sertifikat Lahan Layanan Pengurusan Sertifikat Lahan Tempat Tinggal dan Lahan Usaha Tempat Tinggal dan Lahan USaha
33 provinsi
33 provinsi
33 provinsi
33 provinsi
seluruh kab/kota
1 peraturan yang diterbitkan
1 peraturan yang diterbitkan
1 peraturan yang diterbitkan
8473 Ha
70974 bidang
20 kasus
31 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Penguatan hak desa dalam pengelolaan hutan dan kerjasama pengelolaan/ shareholding Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Rehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
Meningkatnya masyarakat yang mampu Jumlah kelompok masyarakat SADAR mendayagunakan sumberdaya alam dan LINGKUNGAN yang dilatih pengelolaan teknologi tepat guna dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan
Terlaksananya kebijakan dalam pengembangan sumberdaya alam kawasan perdesaan
Jumlah kabupaten yang melaksanakan kebijakan Peningkatan Pendayagunaan SDA dan TTG
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan
Terlaksananya kebijakan dalam pengembangan sumberdaya alam kawasan perdesaan
Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam pemanfaatan, pengembangan, pemasyarakatan dan kerjasama teknologi tepat guna
82 kab/kota
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan
Terlaksananya kebijakan dalam pengembangan sumberdaya alam kawasan perdesaan
Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pelatihan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan
33 kab di 33 prov
37 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah 38 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah 39 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 40 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 41 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 42 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 43 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 44 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 45 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 46 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan
Terselenggaranya pengembangan sarana Jumlah lokasi pelaksanaan kebijakan dan prasarana kawasan perdesaan pengembangan sarana dan prasarana kawasan perdesaan
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan
Terselenggaranya pengembangan sarana Jumlah desa dengan akses transportasi dan prasarana kawasan perdesaan desa dengan pusat pertumbuhan ekonomi
32 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
33 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
34 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
35 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
36 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Program Penyiapan Kawasan dan Penataan Persebaran Penduduk Pembangunan Permukiman Transmigrasi
Meningkatnya pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna Meningkatnya masyarakat yang mampu mendayagunakan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna
Jumlah lembaga masyarakat desa hutan yang direvitalisasi/dibentuk Jumlah kelompok masyarakat yang dilatih dalam pemanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat (pangan, energi, dll)
Tertatanya Persebaran Penduduk di Jumlah transmigran yang difasilitasi Permukiman Transmigrasi pada Kawasan penempatan pada permukiman Transmigrasi transmigrasi
40
82 kelompok, 33 Provinsi
76 kelompok, 33 Provinsi
142 kab
137855 KK
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Terbangunnya Permukiman Transmigrasi Jumlah SP dalam SKP yang sarana dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi prasarananya sesuai NSPK
49 SP
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi
Jalan
Panjang Jalan di Kawasan Transmigrasi
52 Km
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi
Drainase
Jumlah Drainase
10 Unit
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi
Sarana Air Bersih
Jumlah Sarana Air Bersih
10 Unit
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi
Bangunan Fasilitas Umum
Jumlah Bangunan Fasilitas Umum
25 Unit
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi
Rencana Aksi Penyerasian lingkungan dan pemantauan lingkungan
Jumlah Rencana Aksi Penyerasian ingkungan dan Pemantauan Lingkungan
4 Unit
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi
Layanan Penerapan Mitigasi Lingkungan Jumlah Layanan Penerapan Mitigasi Lingkungan
4 Unit
47 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 48 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 49 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 50 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan Suplai energi untuk Mendorong Keterkaitan Desa-Kota pemenuhan domestik dan industri
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pengembangan Usaha Transmigrasi
LU Produktif & Produksi Komoditas Tanaman Pangan & Non Tanaman Pangan di SP/Kawasan Transmigrasi
Jumlah LU Produktif & Produksi Komoditas Tanaman Pangan dan Non Pangan
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi
Bantuan Pangan
Jumlah keluarga yang mendapat bantuan pangan di Satuan Permukiman (SP)
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi
Layanan Sosial Budaya di SP/KPB/Kawasan
Jumlah Layanan sosial budaya di SP/KPB/Kawasan
221 unit
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Sarana Penerangan dan Energ Terbarukan
Jumlah Sarana Penerangan dan Energi Terbarukan
10 unit
51 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Penerapan Teknologi dan inovasi untuk Mendorong Keterkaitan Desa-Kota meningkatkan nilai tambah dan daya saing 52 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Penerapan Teknologi dan inovasi untuk Mendorong Keterkaitan Desa-Kota meningkatkan nilai tambah dan daya saing 53 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pengembangan kerjasama antardesa, Mendorong Keterkaitan Desa-Kota daerah, dan pemerintah-swasta termasuk pengelolaan BUM Antar Desa
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi Pengembangan Usaha Transmigrasi
Layanan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil & Pemasaran di SP/KPB/Kawasan Transmigrasi Layanan Kewirausahaan di SP/KPB/Kawasan Transmigrasi
Jumlah Layanan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil & Pemasaran di SP/KPB/Kawasan Trasnmigrasi Jumlah Layanan Kewirausahaan di SP/KPB/Kawasan Trasnmigrasi
40 unit
Terselenggaranya peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas dalam pembangunan kawasan perdesaan
Jumlah kabupaten yang melaksanakan kebijakan peningkatan kerjasama dan pengembangan kapasitas dalam pembangunan kawasan perdesaan
54 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pengembangan kerjasama antardesa, Mendorong Keterkaitan Desa-Kota daerah, dan pemerintah-swasta termasuk pengelolaan BUM Antar Desa
Program Penyiapan Kawasan dan Perencanaan Pembangunan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Tersedianya Rencana Pembangunan dan Jumlah Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi
55 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pengembangan kerjasama antardesa, Mendorong Keterkaitan Desa-Kota daerah, dan pemerintah-swasta termasuk pengelolaan BUM Antar Desa
Program Penyiapan Kawasan dan Pembinaan Potensi Kawasan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Transmigrasi
Tersedianya Kawasan Transmigrasi
Jumlah Rencana Kawasan Transmigrasi
56 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pengembangan kerjasama antardesa, Mendorong Keterkaitan Desa-Kota daerah, dan pemerintah-swasta termasuk pengelolaan BUM Antar Desa
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi
Lembaga Pemerintah dan Masyarakat yang terbentuk dan berfungsi di SP/KPB/Kawasan
Jumlah Lembaga Pemerintah dan Masyarakat yang terbentuk dan berfungsi di SP/KPB/Kawasan
549 unit
57 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pengembangan kerjasama antardesa, Mendorong Keterkaitan Desa-Kota daerah, dan pemerintah-swasta termasuk pengelolaan BUM Antar Desa
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Promosi Dan Kemitraan
Layanan Promosi Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Jumlah Layanan Promosi Pengembangan Kawasan Trasnmigrasi
12 unit
58 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pengembangan kerjasama antardesa, Mendorong Keterkaitan Desa-Kota daerah, dan pemerintah-swasta termasuk pengelolaan BUM Antar Desa
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Promosi Dan Kemitraan
Layanan Kemitraan
Jumlah Layanan Kemitraan
12 unit
59 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pengembangan lembaga keuangan di Mendorong Keterkaitan Desa-Kota daerah untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha 60 Pengembangan Usaha Ekonomi Pembinaan, pendampingan dalam Masyarakat Desa pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pengembangan Usaha Transmigrasi
Lembaga Ekonomi SP/KPB/Kawasan Transmigrasi
Jumlah Lembaga Ekonomi SP/KPB/Kawasan Trasnmigrasi
120 unit
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
100 kelompok masyarakat
61 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Jumlah kelompok masyarakat desa yang desa dilihat dari tingkat upah perdesaan, mendapat pelatihan kewirausahaan NTP dsb seperti produksi, pemasaran, dsitribusi dll Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Jumlah kabupaten/kota yang desa dilihat dari tingkat upah perdesaan, mendapatkan bimtek pengembangan NTP dsb Cadangan Pangan Desa/Lumbung Desa
62 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM Penataan BUMDesa dan Penguatan Kelembagaan BUMDesa Peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan & pengembangan Teknologi Tepat Guna
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
200 kelompok
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Jumlah kelompok usaha wanita yang desa dilihat dari tingkat upah perdesaan, diberikan pelatihan keterampilan usaha NTP dsb Berkembangnya usaha ekonomi desa Jumlah BUMDesa yang dibentuk dan/atau diberikan penguatan Meningkatnya masyarakat yang mampu Jumlah kelompok masyarakat yang mendayagunakan sumberdaya alam dan dilatih dalam pemanfaatan teknologi teknologi tepat guna tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat (pangan, energi, dll)
63 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 64 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pengembangan Usaha Transmigrasi
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas
Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
9198 unit
9246 paket
30 unit
139
30 Kawasan
60 kab/kota
82 unit 82 kelompok
65 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
Peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan & pengembangan Teknologi Tepat Guna
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
66 Penguatan Pemerintahan Desa
Peningkatan kapasitas aparat Program Pembangunan Kawasan pemerintah Daerah dan Desa dalam tata Perdesaan kelola pemerintahan desa
Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas
67 Penguatan Pemerintahan Desa
Peningkatan kapasitas aparat Program Pembangunan Kawasan pemerintah Daerah dan Desa dalam tata Perdesaan kelola pemerintahan desa
Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas
Meningkatnya masyarakat yang mampu Jumlah kelompok masyarakat SADAR mendayagunakan sumberdaya alam dan LINGKUNGAN yang dilatih pengelolaan teknologi tepat guna dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup Terselenggaranya peningkatan Jumlah kabupaten/kota yang dilatih Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas pengembangan kerjasama antar desa dalam pembangunan kawasan dan kapasitas pelaku dalam perdesaan pembangunan kawasan perdesaan Terselenggaranya peningkatan Jumlah dokumen kerjasama antar Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas lembaga pemerintah/perguruan dalam pembangunan kawasan tinggi/swasta (CSR) dalam perdesaan pengembangan kawasan perdesaan
76 kelompok
40 kab/kota
2 dokumen
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1 Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah
Pemanfaatan SDA (energi dan migas)
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi
Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi
Percepatan Pengembangan Bioenergi
Kegiatan Pengembangan Bioenergi (Kegiatan)
Kedaulatan Pangan No
Program Prioritas
1 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan
PROGRAM K/L Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Tersalurkannya subsidi LPG untuk Hilir Minyak dan Gas Bumi nelayan
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah paket LPG subsidi untuk Nelayan
300.000 paket
INDIKATOR K/L
TARGET
Kedaulatan Energi No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
1 Meningkatkan Aksesibilitas
Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Program Pengelolaan dan Penyediaan Rumah Tangga dan Transportasi Minyak dan Gas Bumi
Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Terpenuhinya kebutuhan BBG dan CNG Hilir Minyak dan Gas Bumi
Jumlah penyediaan BBG dan CNG (mmscfd)
2 Meningkatkan Aksesibilitas
Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Program Pengelolaan dan Penyediaan Rumah Tangga dan Transportasi Minyak dan Gas Bumi
Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Terwujudnya subsidi solar menjadi Hilir Minyak dan Gas Bumi subsidi LPG untuk nelayan
Relokasi subsidi solar menjadi subsidi LPG untuk nelayan (Paket)
3 Meningkatkan Aksesibilitas
Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Program Pengelolaan dan Penyediaan Rumah Tangga dan Transportasi Minyak dan Gas Bumi
Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Terbangunnya mini LNG plant dan LCNG Persentase konstruksi pembangunan Hilir Minyak dan Gas Bumi stations Mini LNG Plant tahun pertama (berakhir 2018) dan pembangunan LCNG stations sebanyak 4 unit @0,5 mmscfd (%)
4 Meningkatkan Aksesibilitas
Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Program Pengelolaan dan Penyediaan Rumah Tangga dan Transportasi Minyak dan Gas Bumi
Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Terbangunnya jaringan gas bumi untuk Hilir Minyak dan Gas Bumi rumah tangga/jaringan gas kota
Jumlah Sambungan Rumah Tangga (SR)
271500
5 Meningkatkan Aksesibilitas
Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Program Pengelolaan dan Penyediaan Rumah Tangga dan Transportasi Minyak dan Gas Bumi
Jumlah lokasi terbangunnya SPBG (Kota dan Jumlah SPBG/Unit)
4 kota (25 Unit)
6 Meningkatkan Aksesibilitas
Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi
Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Terbangunnya FSRU Hilir Minyak dan Gas Bumi
Persentase fasilitasi pembangunan FSRU (%)
100
8 Meningkatkan Aksesibilitas
Pembangunan Receiving Terminal dan Regasifikasi Unit, serta Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Pembangunan Receiving Terminal dan Regasifikasi Unit, serta Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Peningkatan DMO Batubara dan Gas
Pembinaan dan Pengelolaan Tersedianya lokasi terbangunnya SPBG Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Terbangunnya jaringan pipa transmisi Hilir Minyak dan Gas Bumi dan distribusi
Peningkatan DMO Batubara dan Gas
Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara
Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral dan Batubara
Terpenuhinya Pemanfaatan Gas Domestik Terpenuhinya Pemanfaatan Batubara Domestik
Persentase alokasi gas untuk domestik (%) presentase pemanfaatan batubara domestik sebesar 26% atau 121 juta TON (DMO Batubara)
62
9 Meningkatkan Aksesibilitas
10 Meningkatkan Aksesibilitas
Peningkatan transmisi dan distribusi tenaga listrik
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
Terbitnya Izin Usaha Penyediaan Tenaga Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Listrik Tetap / Sementara (QW 6) Tetap / Sementara
24
11 Meningkatkan Aksesibilitas
Peningkatan transmisi dan distribusi tenaga listrik
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
Terlaksananya Penyelesaian permohonan Wilayah Usaha
Waktu penyelesaian permohonan wilayah usaha (hari kerja)
5
12 Meningkatkan Aksesibilitas
Peningkatan transmisi dan distribusi tenaga listrik
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
Terlaksananya Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik
Jumlah Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik
20
13 Meningkatkan Aksesibilitas
Peningkatan transmisi dan distribusi tenaga listrik
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan
Meningkatnya kapasitas pembangkit (termasuk yang sedang konstruksi pada tahun 2014) (APBN & Non APBN)
Penambahan kapasitas pembangkit (termasuk yang sedang konstruksi pada tahun 2014) (APBN & Non APBN) (MW)
6389
14 Meningkatkan Aksesibilitas
Peningkatan transmisi dan distribusi tenaga listrik
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan
Terbangunnya Gardu Induk (kapasitas terpasang) (APBN)
Fasilitasi pembangunan Gardu Induk (kapasitas terpasang) (APBN) (MVA)
27910
7 Meningkatkan Aksesibilitas
Panjang pipa transmisi dan distribusi (km)
20
300000
100
13.105
26
15 Meningkatkan Aksesibilitas
Peningkatan transmisi dan distribusi tenaga listrik
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
16 Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Pemantauan dan Evaluasi Kapasitas Operasional Energi Penyimpanan Cadangan Operasional
Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi
17 Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Pemantauan dan Evaluasi Kapasitas Operasional Energi Penyimpanan Cadangan Operasional
Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi
18 Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Pembangunan dan Upgrading Kilang Operasional Energi Minyak
Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi
19 Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi 20 Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi 21 Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi
Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi Peningkatan Kapasitas Infrastruktur BBM dan LPG
Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi
22 Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi 23 Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi 24 Meningkatkan Efisiensi Dalam Penggunaan Energi dan Listrik
Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi
30 Meningkatkan Efisiensi Dalam Penggunaan Energi dan Listrik
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur BBM dan LPG Peningkatan Kapasitas Infrastruktur BBM dan LPG Audit Energi Sektor Industri dan Penyedia Energi, serta Mendukung Energy Service Company (ESCO) Audit Energi Sektor Industri dan Penyedia Energi, serta Mendukung Energy Service Company (ESCO) Audit Energi Sektor Industri dan Penyedia Energi, serta Mendukung Energy Service Company (ESCO) Audit Energi Sektor Industri dan Penyedia Energi, serta Mendukung Energy Service Company (ESCO) Audit Energi Sektor Industri dan Penyedia Energi, serta Mendukung Energy Service Company (ESCO) Audit Energi Sektor Industri dan Penyedia Energi, serta Mendukung Energy Service Company (ESCO) Dukungan Pendanaan Bagi Konservasi Energi
31 Meningkatkan Efisiensi Dalam Penggunaan Energi dan Listrik
Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi
32 Meningkatkan Efisiensi Dalam Penggunaan Energi dan Listrik
Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi
33 Meningkatkan Efisiensi Dalam Penggunaan Energi dan Listrik
Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi
25 Meningkatkan Efisiensi Dalam Penggunaan Energi dan Listrik 26 Meningkatkan Efisiensi Dalam Penggunaan Energi dan Listrik 27 Meningkatkan Efisiensi Dalam Penggunaan Energi dan Listrik 28 Meningkatkan Efisiensi Dalam Penggunaan Energi dan Listrik 29 Meningkatkan Efisiensi Dalam Penggunaan Energi dan Listrik
34 Meningkatkan Pengelolaan Subsidi Kebijakan subsidi listrik tepat sasaran Energi yang Lebih Transparan dan Tepat Sasaran
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi
Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi
Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
Terbangunnya Jaringan Transmisi (panjang terpasang) (APBN)
Fasilitasi pembangungan Jaringan Transmisi (panjang terpasang) (APBN) (KMS) Terlaksananya Monev Pembangunan persentase pelaksanaan monev FEED kilang dan DEDC pembangunan kilang minyak (%) Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Terlaksananya kebijakan, monev, dan kajian kebijakan, monev dan sosialisasi Hilir Minyak dan Gas Bumi sosialisasi penyimpanan minyak dan gas (kajian) bumi, BBM, BBG, dan hasil olahan Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Terlaksananya pelaksanaan FEED dan Hilir Minyak dan Gas Bumi DEDC dalam rangka pembangunan kilang minyak Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Meningkatknya cadangan gas bumi Hilir Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Meningkatnya cadangan minyak bumi Hulu Minyak dan Gas Bumi Penyiapan Kebijakan dan Peningkatan Meningkatnya investasi subsektor migas Kerja Sama Bilateral dan Multilateral dalam Rangka Optimasi Penerimaan Negara dan Peningkatan Investasi Kegiatan Usaha Migas serta Pemberdayaan Kapasitas Nasional Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih Penyiapan Kebijakan dan Peningkatan Kerja Sama Bilateral dan Multilateral dalam Rangka Optimasi Penerimaan Negara dan Peningkatan Investasi Kegiatan Usaha Migas serta Pemberdayaan Kapasitas Nasional
10986
100
7
Persentase pelaksanaan FEED dan DEDC pembangunan kilang Minyak (%)
100
Cadangan gas Bumi (TSCF)
145
cadangan minyak bumi (MMSTB) tercapainya investasi subsektor migas (Juta US$)
Terbangunnya tangki penyimpanan LPG
6285 26970000
Kapasitas tangki penyimpanan LPG (ribu ton) Terbangunnya tangki penyimpanan BBM Kapasitas tangki penyimpanan BBM (ribu KL) Tersusunnya regulasi konservasi energi Jumlah regulasi konservasi energi
10
Terlaksananya audit energi*
Jumlah Obyek Audit Energi (Obyek)
10
Terpantaunya konservasi energi di instansi pemerintah*
Jumlah Instansi Pemerintah yang Melaporkan Pelaksanaan Penghematan Energi dan Air (Obyek) Jumlah Perusahaan yang Melaporkan Pelaksanaan Manajemen Energi
20
Tersedianya infrastruktur dan peralatan Jumlah Infrastruktur dan Peralatan efisiensi energi di sektor industri Efisiensi Energi di Sektor Industri (Unit)
2
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Kerjasama Konservasi Energi
Jumlah Kerjasama di Bidang Konservasi Energi (Dokumen)
4
Terimplementasinya insentif untuk konservasi energi
Implementasi Insentif dan Pembiayaan di Bidang Konservasi Energi (Obyek)
2
Tersusunnya regulasi konservasi energi
Jumlah regulasi konservasi energi
2
Terlaksananya penerapan teknologi energi bersih dan efisien
Jumlah Usulan Peralatan yang Diregulasi Standar dan Label Energi (Obyek)
2
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Kerjasama Konservasi Energi
Jumlah Bimbingan Teknis Bidang Konservasi Energi
3
Tersedianya formula penetapan subsidi listrik
Usulan Penetapan Subsidi Listrik (Usulan)
2
Terpantaunya manajemen energi di perusahaan*
20 5
5
35 Meningkatkan Pengelolaan Subsidi Kebijakan subsidi listrik tepat sasaran Energi yang Lebih Transparan dan Tepat Sasaran
Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi
Penyiapan Kebijakan dan Peningkatan Kerja Sama Bilateral dan Multilateral dalam Rangka Optimasi Penerimaan Negara dan Peningkatan Investasi Kegiatan Usaha Migas serta Pemberdayaan Kapasitas Nasional
Tersedianya formula penetapan subsidi listrik
36 Meningkatkan Pengelolaan Subsidi Energi yang Lebih Transparan dan Tepat Sasaran 37 Meningkatkan Pengelolaan Subsidi Energi yang Lebih Transparan dan Tepat Sasaran
Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kualitas dan Verifikasi Volume BBN untuk Biofuel Perumusan Dan Evaluasi Formulasi Harga Dan Besaran Subsidi Bahan Bakar
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi
Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi
Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi
Penyiapan Kebijakan dan Peningkatan Kerja Sama Bilateral dan Multilateral dalam Rangka Optimasi Penerimaan Negara dan Peningkatan Investasi Kegiatan Usaha Migas serta Pemberdayaan Kapasitas Nasional
Terlaksananya kegiatan monev kualitas Kegiatan monitoring dan evaluasi dan verifikasi volume BBN untuk biofuel kualitas dan verifikasi volume BBN untuk Biofuel Tersusunya formulasi harga dan besaran Tersusunnya dokumen rekomendasi subsidi dan bahan bakar formulasi harga dan besaran subsidi bahan bakar (dokumen)
38 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi 39 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi
Melakukan Pembangunan Storage BBN
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi
Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi
40 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi
Pembangunan PLTP
Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi
Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi
41 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi 42 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi
Pembangunan PLTP
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi
43 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi 44 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi 45 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi
Pembangunan PLTP
46 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi 47 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi 48 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi 49 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi 50 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi 51 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi 52 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi 53 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi 54 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi 55 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi 56 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi 57 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi
Monitoring dan evalusi subsidi listrik bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA (Quick Wins)
1
3
Terbangunnya saran Penyimpanan BBN
Storage BBN (Unit)
Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi
Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur PLT Biomassa, Biogas dan Sampah Tersedianya rekomendasi keprospekan potensi, sumber daya atau cadangan panas bumi Terbangunnya Pembangkit Listrik Panas Bumi Terlaksananya percepatan pengembangan panas bumi
Persentase Pambangunan PLTSa - MW, PLT Biomassa 52 MW, PLT Biogas 76 MW (%) Jumlah wilayah keprospekan, potensi, sumber daya atau cadangan panas bumi (rekomendasi) Kapasitas Terpasang PLTP (MW) Jumlah kegiatan percepatan pengembangan panas bumi (Kegiatan)
15
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi
Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi
Terlaksananya investasi dan kerjasama bidang panas bumi Terlaksananya pelayanan dan bimbingan usaha panas bumi Terlaksananya pembinaan keteknikan lingkungan
Jumlah investasi dan kerjasama (Milliar US$) Jumlah WKP yang dilelang
1,61
Jumlah sertifikat pembinaan keteknikan dan lindungan lingkungan (Dokumen)
86
Pembangunan PLTP
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi
Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi
Terlaksananya pengawasan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi
Jumlah pengawasan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi (Lokasi)
30
Pembangunan PLTP
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi
Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan
Terlaksananya pembinaan dan penyiapan program panas bumi Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Non Listrik Bioenergi Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati
Jumlah WKP yag dibina dan disiapkan
3
Pembangunan Biomassa
Pembangunan PLTP
Pembangunan PLTP Pembangunan PLTP
Pengembangan Biogas Skala Kecil Pengembangan Komoditas Tanaman BBN dan Penyediaan BBN Pengembangan Komoditas Tanaman BBN dan Penyediaan BBN Pengembangan Komoditas Tanaman BBN dan Penyediaan BBN Pengembangan Komoditas Tanaman BBN dan Penyediaan BBN Penyempurnaan mekanisme Pembelian EBT oleh PLN dan Pertamina serta Subsidi Penyempurnaan mekanisme Pembelian EBT oleh PLN dan Pertamina serta Subsidi Penyempurnaan mekanisme Pembelian EBT oleh PLN dan Pertamina serta Subsidi Penyempurnaan mekanisme Pembelian EBT oleh PLN dan Pertamina serta Subsidi Penyempurnaan mekanisme Pembelian EBT oleh PLN dan Pertamina serta Subsidi
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi
Terlaksananya pembangunan pembangkit listrik bioenergi Terpenuhinya Produksi Biofuel
Jumlah Produksi Biogas (M3/hari) Persentase Pemanfaatan BBN pada BBM non PSO (%) Kapasitas pembangkit listrik bioenergi (kw) Jumlah Produksi Biofuel (Juta KL)
1 100
20
263,5
8
27,375 20 2291,9 6
Terlaksananya Pengembangan Bioenergi Kegiatan Pengembangan Bioenergi (Kegiatan) Tersusunnya regulasi di bidang aneka Jumlah regulasi PLTS, PLTMH, dan PLTB EBT (Dokumen)
23
Ter-updatenya data potensi aneka EBT
Jumlah penambahan data potensi aneka EBT (Dokumen)
1
Tersusunnya kajian dibidang pemanfaatan aneka EBT (Dokumen)
Jumlah kajian dibidang pemanfaatan aneka EBT (Dokumen)
2
Tersusunnya standar teknis bidang aneka EBT
Jumlah standar teknis bidang aneka EBT (Dokumen)
4
Tersusunnya pra FS/FS DED di bidang aneka EBT
Jumlah pra FS/FS DED di bidang aneka EBT (Dokumen)
5
3
58 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi
PLT Matahari, Mikrohidro, dan Tenaga Angin
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi
59 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi
PLT Matahari, Mikrohidro, dan Tenaga Angin
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi
60 Meningkatkan Produksi Energi Primer
Pemantauan dan Evaluasi Eksplorasi dan Program Pengelolaan dan Penyediaan Eksploitasi Migas Minyak dan Gas Bumi Pengembangan Lapangan Migas Baru Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi
61 Meningkatkan Produksi Energi Primer
Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Terlaksananya pembangunan pembangkit listrik dari aneka EBT
Jumlah unit pembangunan pembangkit listrik dari aneka EBT (Unit)
87
Terlaksananya revitalisasi pembangkit aneka EBT
Revitalisasi pembangkit aneka EBT (Unit)
10
Tercapainya target produksi migas
Jumlah Produksi Migas (MBOPED)
25
Terselenggaranya kegiatan survey seismik 2D untuk penemuan cadangan baru Terselenggaranya kegiatan survey seismik 3D untuk penemuan cadangan baru Terselenggaranya pemantauan kegiatan pemboran eksplorasi untuk penemuan cadangan baru Meningkatnya reserve replacement ratio (RRR) Meningkatnya kegiatan eksplorasi migas konvensional Meningkatnya kegiatan eksplorasi migas non konvensional Penawaran wilayah kerja baru migas Konvensional Penawaran wilayah kerja baru migas Non Konvensional Terkendalinya produksi batubara
Kegiatan survey seismik 2D (km)
6413
Kegiatan survey seismik 3D (km)
4539
Pemantauan kegiatan pemboran eksplorasi (kegiatan)
80
Jumlah penyediaan gas bumi (Ribu SBM/hari) Jumlah Produksi Minyak Bumi (SBM/hari) Produksi minyak bumi (ribu SBM/hari)
62 Meningkatkan Produksi Energi Primer
Pengembangan Lapangan Migas Baru
Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi
Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
63 Meningkatkan Produksi Energi Primer
Pengembangan Lapangan Migas Baru
Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi
Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
64 Meningkatkan Produksi Energi Primer
Pengembangan Lapangan Migas Baru
65 Meningkatkan Produksi Energi Primer
Pengembangan Lapangan Migas Baru
66 Meningkatkan Produksi Energi Primer
Pengembangan Lapangan Migas Baru
67 Meningkatkan Produksi Energi Primer
Pengembangan Lapangan Migas Baru
68 Meningkatkan Produksi Energi Primer
Pengembangan Lapangan Migas Baru
69 Meningkatkan Produksi Energi Primer
Pengendalian Produksi Batubara
Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Pengusahaan Batubara
70 Meningkatkan Produksi Energi Primer
Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Peningkatan Produksi Minyak dan Gas
72 Meningkatkan Produksi Energi Primer
Peningkatan Produksi Minyak dan Gas
73 Meningkatkan Produksi Energi Primer
Peningkatan Produksi Minyak dan Gas
Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi
Terpenuhinya kebutuhan gas bumi
71 Meningkatkan Produksi Energi Primer
Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM
74 Meningkatkan Produksi Energi Primer
Peningkatan Tata Kelola Migas Peningkatan Tata Kelola Migas
76 Meningkatkan Produksi Energi Primer
Peningkatan Tata Kelola Migas
Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi
Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
Terpenuhinya kebutuhan minyak bumi
75 Meningkatkan Produksi Energi Primer
77 Meningkatkan Produksi Energi Primer
Peningkatan Tata Kelola Migas
78 Meningkatkan Produksi Energi Primer
Peningkatan Tata Kelola Migas
79 Meningkatkan Produksi Energi Primer
Peningkatan Tata Kelola Migas
Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi
Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Meningkatnya produksi minyak bumi Meningkatnya produksi minyak bumi pada sumur-sumur tua Penguasaan rancang bangun Rig CBM dan formula surfaktan untuk EOR
Izin niaga migas lebih baik Terpantaunya ketersediaan minyak dan gas
Temuan sumberdaya migas (BBOE)
89,89
Wilayah kerja konvensional baru
10
Wilayah kerja non konvensional baru
2
Penandatanganan KKS Migas Konvesional (KKS) Penandatanganan KKS Migas Non Konvesional (KKS) Jumlah Produksi Batubara (Juta Ton)
6
Plant/prototype/demoplant atau rancangan/rancang bangun/formula (Pengembangan Rig CBM dan Surfaktan EOR) Jumlah penyediaan minyak bumi (Ribu SBM/hari) Jumlah perbaikan izin niaga migas
2 413 1,175 780 780 2
780 80 40
Terlaksananya revisi UU Migas
Terpantaunya ketersediaan minyak dan gas dalam rangka meminimalkan kelangkaan migas dan BBM (Juta KL) Revisi UU Migas No. 22 Tahun 2001
Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan sektor migas Tercapainya target produksi migas
Rancangan peraturan perundangundangan sektor migas Jumlah produksi migas (MBOPED)
10
1
25
Kemaritiman dan Kelautan No
Program Prioritas
1 Industri Perikanan dan Hasil Laut
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung produksi kelautan dan perikanan
PROGRAM K/L Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Tersedianya subsidi solar menjadi LPG Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk nelayan
INDIKATOR K/L
TARGET
Relokasi Subsidi Solar Menjadi LPG untuk Nelayan
300.000 unit
Daerah Perbatasan No
Program Prioritas
1 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan 2 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
Pembangunan Kelistrikan dan Telekomunikasi
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi
Pembangunan Kelistrikan dan Telekomunikasi
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi
KEGIATAN K/L Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Pembangunan Infrastruktur Energi Jumlah Unit Pembangunan Pembangkit Melalui Pemanfaatan Aneka Energi Baru Listrik dari Aneka EBT (Unit) Terbarukan Pembangunan/Revitalisasi EBT Revitasisasi Pembangkit Aneka EBT
TARGET 87 unit
10 Unit
Daerah Tertinggal No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
1 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Pemenuhan elektrifikasi
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
2 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Pemenuhan elektrifikasi
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi
KEGIATAN K/L Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan
SASARAN K/L Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Listrik dan Meningkatnya Rasio Elektrifikasi
INDIKATOR K/L Fasilitasi pembangunan pembangkit listrik
Pembangunan Infrastruktur Energi Jumlah Unit Pembangunan Pembangkit Melalui Pemanfaatan Aneka Energi Baru Listrik dari Aneka EBT (Unit) Terbarukan
TARGET 36 kab; 201.7 MW
4.482 PLTS terpusat
Pelayanan Kesehatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
1 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
2 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan kualitas lingkungan
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Penyediaan Sarana Prasarana Dasar Perluasan akses terhadap energi listrik (Listrik, Air Bersih, BBM, Telekomunikasi) terutama untuk pelayanan kesehatan di daerah pinggiran Pembinaan, Pengawasan dan Mengembangkan energi yang ramah Pengusahaan Bioenergi lingkungan
INDIKATOR K/L
TARGET
Persentase pelayanan kesehatan di daerah pinggiran dengan akses listrik Jumlah kegiatan pengembangan energi ramah lingkungan
Antar Kelompok Pendapatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tenaga Kerja ESDM
33450 orang
1 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Keahlian Pekerja
Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM Program Pendidikan dan Pelatihan Geologi, Ketenagalistrikan, Energi Terbarukan, Konservasi Energi, Minyak dan Gas Bumi, BDTBT, serta Teknologi Mineral Batu Bara dan Panas Bumi
Terwujudnya pengembangan SDM berbasis kompetensi dan berbasis kebutuhan pemangku kepentingan
2 Perluasan pelayanan dasar
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
Meningkatnya pemanfaatan energi listrik Persentase pembangkit yang andal, aman, dan ramah lingkungan
Instalasi penyediaan tenaga listrik yang layak operasi
Desa dan Kawasan Pedesaan No
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa 2 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Program Prioritas
Penyediaan sarana prasarana listrik dan komunikasi Penyediaan sarana prasarana listrik dan komunikasi
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi
PROGRAM K/L
Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi
KEGIATAN K/L
Pembangunan Infrastruktur PLT Bioenergi Pembangunan Infrastruktur Non Listrik Bioenergi
SASARAN K/L
Pembangunan Pembangkit Listrik Bioenergi (kW) Pembangunan dan Implementasi Pemanfaatan Bioenergi Non Pembangkit
2000
3 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa 4 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Penyediaan sarana prasarana listrik dan komunikasi Penyediaan sarana prasarana listrik dan komunikasi
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi
100
Penyediaan sarana prasarana listrik dan Program Pengelolaan Energi Baru komunikasi Terbarukan Dan Konservasi Energi
Pembangunan Infrastruktur Non Listrik Bioenergi Pembangunan Infrastruktur Energi Melalui Pemanfaatan Aneka Energi Baru Terbarukan Pembangunan Infrastruktur Energi Melalui Pemanfaatan Aneka Energi Baru Terbarukan
pembangunan unit biogas di SP Transmigrasi Jumlah Unit Pembangunan Pembangkit Listrik dari Aneka EBT (Unit)
5 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan
Jumlah lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik dari Aneka EBT di SP Transmigrasi
100 SP
27.335 m3/hari
100
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
1 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Pemenuhan Energi Penunjang Kawasan
Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi
Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Penyiapan, Penentuan dan Pelaksanaan Hilir Minyak dan Gas Bumi Kebijakan Harga dan Subsidi Bahan Bakar Pembinaan, Pengaturan dan Meningkatnya Pelayanan Usaha Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Penyediaan Tenaga Listrik, Listrik dan Pengembangan Usaha Meningkatnya pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Penyediaan Tenaga Listrik, dan Meningkatnya Mutu Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pembinaan, Pengaturan dan Terbitnya Izin Usaha Penyediaan Tenaga Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara (QW 6) Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Penyusunan Kebijakan dan Program Tersedianya dukungan dan fasilitasi bagi serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan percepatan pembangunan Ketenagalistrikan ketenagalistrikan (QW)
2 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Pemenuhan Energi Penunjang Kawasan
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
3 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Pemenuhan Energi Penunjang Kawasan
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
4 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Pemenuhan Energi Penunjang Kawasan
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
5 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Pemenuhan Energi Penunjang Kawasan
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
6 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Pemenuhan Energi Penunjang Kawasan
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
7 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Pemenuhan Energi Penunjang Kawasan
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
Penyediaan Sarana Prasarana Dasar Bantuan Perizinan (Listrik, Air Bersih, BBM, Telekomunikasi)
8 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Pemenuhan Energi Penunjang Kawasan
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
9 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Pemenuhan Energi Penunjang Kawasan
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
Instalasi penyediaan tenaga listrik yang layak operasi Instalasi penyediaan tenaga listrik yang layak operasi
INDIKATOR K/L Jumlah kebijakan penetapan harga gas untuk kelistrikan
TARGET 1 regulasi
Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara
Jumlah pembangkit listrik yang dibangun (tidak termasuk yang sedang konstruksi pada tahun 2014) (APBN&Non APBN) (MW) Penyusunan Kebijakan dan Program Tersedianya dukungan dan fasilitasi bagi Pembangunan gardu induk (kapasitas serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan percepatan pembangunan terpasang) (APBN) (MVA) Ketenagalistrikan ketenagalistrikan (QW) Penyediaan Sarana Prasarana Dasar Terbangunnya Pembangkit Energi Listrik Kapasitas Pembangkit Energi Listrik (Listrik, Air Bersih, BBM, Telekomunikasi) (MW) Jumlah izin yang diterbitkan
Terselesaikannya Pembangunan Kapasitas Pembangkit Listrik (MW) Pembangkit Listrik Terbangunnya jaringan listrik dari jalan Panjang Jaringan (Km) raya menuju kawasan industri sepanjang 2 km
231 MVA
1
1x20, 2x25, 3x25, 150KV
Pembangunan Pariwisata No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
1 Pengembangan Destinasi Wisata
Penyediaan BBM dan Listrik
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
Penyediaan Sarana Prasarana Dasar Tersedianya prasarana dasar yang (Listrik, Air Bersih, BBM, Telekomunikasi) memadai
sarana prasarana dasar yang terbangun
2 Pengembangan Destinasi Wisata
Penyediaan BBM dan Listrik
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
Penyediaan Sarana Prasarana Dasar Terbangunnya Pembangkit Energi Listrik Kapasitas Pembangkit Energi Listrik (Listrik, Air Bersih, BBM, Telekomunikasi) (MW)
3 Pengembangan Destinasi Wisata
Penyediaan BBM dan Listrik
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
Penyediaan Sarana Prasarana Dasar Terbangunnya pembangkit listrik untuk (Listrik, Air Bersih, BBM, Telekomunikasi) Destinasi Pariwisata
Kapasitas pembangkit listrik terbangun (MW)
TARGET
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Revolusi Mental No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perundangan
Program Pembentukan Hukum
Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan Bidang Polhukamkesra
2 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Disiplin Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum
Program Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan Pendidikan dan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Pelatihan Fungsional dan HAM
3 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Hukum yang Berkualitas
Program Pembinaan Hukum Nasional
4 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Hukum yang Berkualitas
Program Pembinaan Hukum Nasional
5 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Hukum yang Berkualitas
Program Pembinaan Hukum Nasional
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum
SASARAN K/L Rancangan peraturan perundangundangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis Lulusan Diklat Fungsional dan HAM yang profesional dan berintegritas Masyarakat yang sadar hukum dan terselenggaranya bantuan hukum kepada masyarakat miskin Masyarakat yang sadar hukum dan terselenggaranya bantuan hukum kepada masyarakat miskin Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum kepada masyarakat miskin
INDIKATOR K/L Persentase (%) penyelesaian rancangan peraturan perundang- undangan di bidang politik, hukum dan keamanan yang diharmonisasikan berdasarkan permohonan Jumlah lulusan Diklat yang meningkat kompetensinya di bidang HAM bagi Aparatur Penegak Hukum Jumlah Desa Sadar hukum dan Kelompok Kadarkum di Setiap Wilayah Jumlah Penyuluhan Hukum Yang Dilaksanakan secara profesional Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum secara profesional
TARGET 80%
166 Orang
325 Desa
2 Pusat
33 Kanwil
Daerah Perbatasan No
Program Prioritas
1 Pengembangan PLBN Terpadu
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Program Peningkatan Pelayanan dan Custom, Imigrasi, Quarantine and Penegakan Hukum Keimigrasian Security
KEGIATAN K/L Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah
SASARAN K/L Jumlah kerjasama dengan perwakilan asing yang terlaksana
INDIKATOR K/L Jumlah kerjasama dengan perwakilan asing yang terlaksana
TARGET 25
Desa dan Kawasan Pedesaan No
Program Prioritas
1 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa termasuk perempuan, pemuda & penyandang disabilitas
PROGRAM K/L Program Pembinaan Hukum Nasional
KEGIATAN K/L Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum
SASARAN K/L Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat dan terselenggaranya Bantuan Hukum Kepada Orang/ Masyarakat Miskin
INDIKATOR K/L Jumlah Desa Sadar hukum yang terbentuk di setiap wilayah
TARGET 300 desa
Kepastian dan Penegakan Hukum No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Harmonisasi Peraturan Perundangyang Efektif Undangan di bidang Anti Korupsi
Program Pembentukan Hukum
Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan Bidang Polhukamkesra
2 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Budaya Hukum
Program Pembinaan Hukum Nasional
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum
3 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Budaya Hukum
Program Pembinaan Hukum Nasional
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum
SASARAN K/L Terselesainya pengharmonisasian rancangan peraturan perundangundangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum kepada masyarakat miskin Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum kepada masyarakat miskin
INDIKATOR K/L
TARGET
Persentase harmonisasi RUU bidang anti korupsi berdasarkan Review UNCAC
Belum Ditentukan
Jumlah Desa Sadar Hukum dan Kelompok Kadarkum di setiap wilayah
325 desa
Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan
2 kegiatan
4 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Budaya Hukum
Program Pembinaan Hukum Nasional
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah
5 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan & Tindak Pidana Pencucian Uang Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan & Tindak Pidana Pencucian Uang Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan & Tindak Pidana Pencucian Uang Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan & Tindak Pidana Pencucian Uang Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan & Tindak Pidana Pencucian Uang Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan & Tindak Pidana Pencucian Uang Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan & Tindak Pidana Pencucian Uang Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan & Tindak Pidana Pencucian Uang Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan & Tindak Pidana Pencucian Uang
Program Pembentukan Hukum
Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan Bidang Polhukamkesra
Program Pembentukan Hukum
14 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Terselenggaranya kegiatan penyuluhan Jumlah kegiatan penyuluhan hukum di hukum pada Bidang Pelayanan Hukum daerah Divisi Pelayanan Hukum Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham di seluruh wilayah
125 kegiatan
TBC
Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan Bidang Polhukamkesra
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana
Program Pembentukan Hukum
Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan Bidang Polhukamkesra
RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
TBC
Program Pembentukan Hukum
Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan Bidang Polhukamkesra
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
TBC
Program Pembentukan Hukum
Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan Bidang Polhukamkesra
RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal
TBC
Program Pembentukan Hukum
Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan Bidang Polhukamkesra
TBC
Program Pembentukan Hukum
Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan Bidang Polhukamkesra
Program Pembentukan Hukum
Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan Bidang Polhukamkesra
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Program Pembentukan Hukum
Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan Bidang Polhukamkesra
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
TBC
Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan & Tindak Pidana Pencucian Uang
Program Pembentukan Hukum
Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan Bidang Polhukamkesra
TBC
15 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM
Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM
16 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM
Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM
Pola mutasi dan promosi yang didasarkan merit system
TBC
17 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM
Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM
Pemberian reward and punishment berdasarkan monev kinerja
TBC
18 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban
SDM Apgakum yang kompeten, berintegritas dan profesional melalui perubahan pola rekrutment, mutasi dan promosi, reward and punishment SDM Apgakum yang kompeten, berintegritas dan profesional melalui perubahan pola rekrutmen, mutasi dan promosi, reward and punishment SDM Apgakum yang kompeten, berintegritas dan profesional melalui perubahan pola rekrutmen, mutasi dan promosi, reward and punishment Meningkatnya pengawasan internal Pemasyarakatan
RPP tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Rekrutmen SDM bekerjasama dengan pihak ketiga
Penyelesaian pengaduan
TBC
19 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban
Meningkatnya pengawasan internal pemasyarakatan
Penegakan kode etik
TBC
20 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan Pendidikan dan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Pelatihan Teknis
Peningkatan Kompetensi Lulusan Diklat Teknis
176 orang
21 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan Pendidikan dan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Pelatihan Teknis
Peningkatan Kompetensi Lulusan Diklat Teknis
Jumlah lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di Bidang Penanganan Sistem Pidana Terpadu Penyempurnaan modul Diklat Terpadu Penanganan Perkara
22 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Sistem Peradilan Perdata yang Mudah & Program Pembinaan Hukum Nasional Cepat
Diseminasi mengenai Small Claim Court dan Mediasi di beberapa daerah percontohan
TBC
6 Penegakan Hukum yang Berkualitas
7 Penegakan Hukum yang Berkualitas
8 Penegakan Hukum yang Berkualitas
9 Penegakan Hukum yang Berkualitas
10 Penegakan Hukum yang Berkualitas
11 Penegakan Hukum yang Berkualitas
12 Penegakan Hukum yang Berkualitas
13 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum
Diseminasi dukungan pemerintah terhadap program lembaga yudikatif
TBC
TBC
TBC
TBC
1 modul
23 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak
24 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak
25 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
26 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif
27 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif
28 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif
29 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif
30 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif
31 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif
32 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Jumlah LPAS dan LPKA yang melaksanakan layanan Registrasi dan Assessment Anak sesuai standar (berbasis IT) Jumlah Bapas yang melaksanakan layanan Registrasi, Klasifikasi Klien Pemasyarakatan sesuai standar (berbasis IT) Jumlah LPAS dan LPKA yang melaksanakan Pendidikan Anak sesuai standar Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan Pembinaan dan Pengentasan Anak sesuai standar Jumlah Bapas yang melaksanakan pendampingan sesuai standar
9 LPAS/LPKA
9 Bapas
Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Program Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan Pendidikan dan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Pelatihan Teknis
Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak Peningkatan Kompetensi Lulusan Diklat Teknis
12 LPAS/LPKA
33 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif
Program Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan Pendidikan dan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Pelatihan Teknis
Peningkatan Kompetensi Lulusan Diklat Teknis
34 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Jumlah UPT Pemasyarakatan yang pelayanan informasi komunikasi berbasis melaksanakan layanan informasi IT oleh UPT pemasyarakatan berbasis IT sesuai standar
14 UPT
35 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Jumlah UPT Pemasyarakatan yang pelayanan informasi komunikasi berbasis melaksanakan layanan komunikasi IT oleh UPT pemasyarakatan sesuai standar
14 UPT
36 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Jumlah UPT Pemasyarakatan yang pelayanan informasi komunikasi berbasis melaksanakan layanan kerjasama sesuai IT oleh UPT pemasyarakatan standar
15 UPT
37 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Jumlah UPT Pemasyarakatan yang pelayanan informasi komunikasi berbasis mengisi data pemasyarakatan di SDP IT oleh UPT pemasyarakatan sesuai standar
5 UPT
38 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Jumlah standar pelaksanaan layanan pelayanan informasi komunikasi berbasis informasi, komunikasi dan kerjasama IT oleh UPT pemasyarakatan berbasis IT yang dibuat
46 layanan
39 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Jumlah layanan pemasyarakatan yang pelayanan informasi komunikasi berbasis berbasis IT IT oleh UPT pemasyarakatan
14 layanan
40 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Implementasi pilot project SPPT di 5 pelayanan informasi komunikasi berbasis provinsi dan Bimtek pengembangan IT oleh UPT pemasyarakatan SPPT berbasis IT
6 LPAS/LPKA
15 Bapas
Jumlah Bapas yang melaksanakan pembimbingan sesuai standar
18 Bapas
Jumlah Bapas yang melaksanakan pengawasan sesuai standar
13 Bapas
Jumlah standar pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak yang dibuat Jumlah Bapas yang melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan sesuai standar Jumlah lulusan yang mengikuti Diklat berbasis kompetensi di bidang Perlindungan ABH Jumlah lulusan yang mengikuti Diklat berbasis kompetensi di bidang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas
15 dokumen
18 Bapas
1260 orang
795 orang
10 Satuan Kerja Pilot (5 Rutan dan 5 LP)
41 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan Bidang Polhukamkesra
42 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
43 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan di bidang Terkait HAM
Program Pembentukan Hukum
44 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan di bidang Terkait HAM
Program Pembentukan Hukum
Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan Bidang Polhukamkesra
45 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan di bidang Terkait HAM
Program Pembentukan Hukum
Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan Bidang Polhukamkesra
46 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan di bidang Terkait HAM
Program Pembentukan Hukum
Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan Bidang Polhukamkesra
47 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan di bidang Terkait HAM
Program Pemajuan HAM
Kerja Sama HAM
48 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan di bidang Terkait HAM
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM
49 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat
Program Pembinaan Hukum Nasional
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum
50 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat
Program Pembinaan Hukum Nasional
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum
51 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat
Program Pembinaan Hukum Nasional
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah
52 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat
Program Pembinaan Hukum Nasional
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah
53 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Pendidikan HAM bagi Apgakum
54 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Pendidikan HAM bagi Apgakum
Meningkatnya kualitas pelaksanaan pelayanan tahanan dan pengelolaan basan baran
Jumlah Rupbasan yang melaksanakan pembinaan pengelolaan Basan dan Baran
TBC
Meningkatnya kualitas pelaksanaan pelayanan tahanan dan pengelolaan basan baran
Jumlah Rupbasan yang melaksanakan pengelolaan Basan dan Baran
TBC
Terselesainya pengharmonisasian rancangan peraturan perundangundangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat Terselesainya pengharmonisasian rancangan peraturan perundangundangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat Terselesainya pengharmonisasian rancangan peraturan perundangundangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat Terselesainya pengharmonisasian rancangan peraturan perundangundangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat Terwujudnya kerjasama dan implementasi HAM
Persentase (%) penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum dan keamanan yang diharmonisasikan berdasarkan permohonan
80%
Persentase (%) penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan yang diharmonisasikan berdasarkan permohonan
80%
Persentase (%) penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan di bidang industri dan perdagangan yang diharmonisasikan berdasarkan permohonan
80%
Persentase (%) penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam, riset, teknologi, dan kesejahteraan rakyat
80%
Meningkatnya jumlah rekomendasi hasil telaahan peraturan perundangundangan dalam perspektif HAM Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Tersusunnya bahan rekomendasi Persentase (%) hasil penelitian, Manusia pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dan evaluasi hak-hak pengembangan hak-hak sipil dan politik sipil dan politik yang digunakan sebagai sebagai bahan perumusan kebijakan dan bahan pembentukan peraturan peraturan perundang-undangan perundang-undangan
16 dokumen
70%
Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat dan terselenggaranya Bantuan Hukum Kepada Orang/ Masyarakat Miskin Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat dan terselenggaranya Bantuan Hukum Kepada Orang/ Masyarakat Miskin Terselenggaranya pelaksanaan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi bagi masyarakat miskin di daerah
Jumlah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum dalam rangka penyebaran OBH
33 Kanwil
Jumlah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum
33 Kanwil
Terselenggaranya pelaksanaan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi bagi masyarakat miskin di daerah
Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi kepada orang atau kelompok masyarakat miskin
Program Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan Pendidikan dan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Pelatihan Fungsional dan HAM
Peningkatan Kualitas Kompetensi Lulusan Diklat Fungsional dan HAM
Program Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan Pendidikan dan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Pelatihan Fungsional dan HAM
Peningkatan Kualitas Kompetensi Lulusan Diklat Fungsional dan HAM
Jumlah lulusan diklat yang meningkat kompetensinya di bidang HAM bagi Aparatur Penegak Hukum Jumlah lulusan diklat yang meningkat kompetensinya di bidang fungsional dan HAM
Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi
6365 orang
7245 kegiatan
166 orang
1544
55 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Pendidikan HAM bagi Apgakum
Program Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan Pendidikan dan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Pelatihan Fungsional dan HAM
Peningkatan Kualitas Kompetensi Lulusan Diklat Fungsional dan HAM
Pelatihan HAM untuk petugas pemasyarakatan
TBC
56 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Penegakan HAM
Program Pemajuan HAM
Pelayanan Komunikasi Masyarakat
Terwujudnya penanganan dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM
320 laporan
57 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan 58 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Penegakan HAM
Program Pemajuan HAM
Pelayanan Komunikasi Masyarakat
Terwujudnya penanganan dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM
Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu
Program Pembentukan Hukum
Harmonisasi Peraturan Perundangundangan
Meningkatnya jumlah penanganan dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan Meningkatnya jumlah penanganan dugaan pelanggaran HAM aktual Penyelesaian harmonisasi RUU KKR (TBC)
INDIKATOR K/L
TARGET
120 laporan TBC
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) No
Program Prioritas
1 Pembiayaan dengan Akses dan Biaya yang Kompetitif
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penciptaan iklim pembiayaan yang kompetitif
PROGRAM K/L Program Pembentukan Hukum
2 Pengembangan Science dan Technopark Regulasi yang mendukung inovasi Indonesia
Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual
3 Pengembangan Science dan Technopark Regulasi yang mendukung inovasi Indonesia
Program Pembentukan Hukum
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Keterangan Presiden dipersidangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Layanan permohonan Hak Cipta dan Desain Industri Desain Industri
Penciptaan iklim pembiayaan yang mendukung dayasaing sektor industri
Perancangan Peraturan PerundangUndangan
Jumlah RUU KUHAP dan KUHP yang dibahas di DPR RI
Rancangan Peraturan Perundangundangan
1
Jumlah penyelesaian permohonan hak cipta dan desain industri yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 1
Pembangunan Pariwisata No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
1 Layanan Keimigrasian, Bebas Visa, Visa on Arrival
Kemudahan Visa On Arrival
Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian
Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi
2 Layanan Keimigrasian, Bebas Visa, Visa on Arrival
Penambahan konten promosi pariwisata Program Dukungan Manajemen dan dalam aplikasi keimigrasian Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM Penambahan Negara yang masuk Negara Program Peningkatan Pelayanan dan Bebas Visa Penegakan Hukum Keimigrasian
Meningkatnya tempat pemeriksaan imigrasi yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Layanan Penyajian berita dan Informasi Sama Kementerian Hukum dan HAM
Jumlah Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan Jumlah Berita dan Informasi yang dipublikasikan
Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi
Jumlah wisatawan mancanegara yang menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan
3 Layanan Keimigrasian, Bebas Visa, Visa on Arrival
Terberikannya fasilitas Bebas Visa Kunjungan kepada 75 negara berdasarkan Perpres No.104/2015
TARGET
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah
Pengembangan Produktivitas Potensi Pertanian dan Kelautan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
Meningkatnya armada perikanan tangkap nasional yang modern, efisien dan berdaya saing
Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasionalkan (unit)
2 Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah 3 Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah
Pengembangan Produktivitas Potensi Pertanian dan Kelautan Pengembangan Produktivitas Potensi Pertanian dan Kelautan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan
Meningkatnya kapasitas kenelayanan
Program Pengembangan SDM dan Penyuluhan dan Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Perikanan
Jumlah peningkatan akses pendanaan usaha nelayan (lokasi) Jumlah kelompok yang disuluh mendukung peningkatan produksi usaha perikanan oleh penyuluh perikanan (kelompok)
4 Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah
Pengembangan Produktivitas Potensi Pertanian dan Kelautan
Program Pengembangan SDM dan Penyuluhan dan Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Perikanan
Meningkatnya daya saing penyuluh dan berkembangnya kelompok yang disuluh dalam rangka pemberdayaan mendukung peningkatan produksi usaha perikanan Meningkatnya daya saing penyuluh dan berkembangnya kelompok yang disuluh dalam rangka pemberdayaan mendukung peningkatan produksi usaha perikanan
Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang mendapatkan kemudahan dalam memanfaatkan akses pembiayaan dan permodalan (orang)
Kedaulatan Pangan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
1 Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat 2 Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat
Pemantauan dan pengendalian harga pangan Advokasi Diversifikasi Konsumsi (termasuk ikan)
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
3 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan
4 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 5 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 6 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 7 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 8 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 9 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 10 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 11 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 12 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 13 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 14 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
KEGIATAN K/L Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Terbangunnya sistem informasi pemasaran hasil perikanan Terselenggaranya gerakan makan ikan
sistem informasi pemasaran hasil perikanan Jumlah organisasi yang berpartisipasi dalam gerakan makan ikan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan Program Pengelolaan Sumber Daya Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan Perikanan Budidaya
Terbangunnya kapal perikanan
Jumlah kapal perikanan yang terbangun
475 unit kapal yang terbangun
Terbangunnya kapal 30 GT di wilayan perbatasan
Jumlah kapal 30 GT yang terbangun di wilayah perbatasan
25 unit kapal 30 GT di wilayah perbatasan
Tersedianya alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan
Jumlah alat penangkap ikan dan alat 5.250 unit alat penangkap dan alat bantu bantu penangkapan ikan yang terbangun penangkapan ikan dan dioperasionalkan Jumlah fasilitasi konversi BBM ke BBG 1000 nelayan yang terfasilitasi bagi kapal perikanan
Dihasilkannya Induk Unggul ikan
Jumlah Produksi Induk Unggul di UPT/UPTD
1.2 juta ekor ikan Induk Unggul
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan
Terlaksananya operasionalisasi unit perbenihan Induk Unggul
Jumlah unit pembenihan yang menggunakan induk unggul
700 unit (kumulatif) perbenihan
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan
Terselenggaranya sertifikasi unit perbenihan
Jumlah unit pembenihan bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)
813 unit (kumulatif) unit perbenihan
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan
Terselenggaranya sertifikasi unit perbenihan ikan air tawar
Jumlah unit pembenihan ikan air tawar siap sertifikasi
145 unit pembenihan ikan air tawar
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan
Terselenggaranya sertifikasi unit perbenihan ikan air payau
Jumlah unit pembenihan ikan air payau siap sertifikasi
15 unit pembenihan ikan air payau
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan
Terselenggaranya sertifikasi unit perbenihan ikan air laut
Jumlah unit pembenihan ikan air laut siap sertifikasi
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya
Terlengkapinya prasarana kawasan budidaya ikan
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya
Terbinanya kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya
Jumlah kawasan budidaya yang prasarananya mampu operasional secara tepat guna Jumlah Kab/kota yang memenuhi syarat sebagai minapolitan berbasis perikanan budidaya
Terfasilitasinya penyediaan converter BBM ke BBG
1 sistem informasi 25 Organisasi
15 unit pembenihan ikan air laut
40 kawasan budidaya ikan
115 kab/kota (kumulatif) kawasan minapolitan
15 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 16 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 17 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 18 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 19 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 20 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 21 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya
Tersalurkannya bantuan peralatan dan mesin perikanan budidaya
Jumlah penerima manfaat peralatan dan mesin perikanan budidaya
750 kelompok
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Pengelolaan Pakan Ikan
Terbangunnya unit pakan mandiri
Jumlah lokasi pakan mandiri
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Pengelolaan Pakan Ikan
Terbinanya kelompok produsen pakan
Jumlah kelompok produsen pakan
250 kelompok pakan yang dibina
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Pengelolaan Pakan Ikan
Terselenggaranya sertifikasi unit produsen pakan ikan
Jumlah unit produsen pakan ikan bersertifikat CPPIB
20 unit produsen pakan ikan yang disertifikasi
Program Pengelolaan Ruang Laut
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan
Meningkatnya kualitas garam rakyat
Persentase Kualitas Garam KP1 terhadap total keseluruhan
Program Pengelolaan Ruang Laut
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan
Terfasilitasinya lahan tambak garam
Jumlah luas lahan yang difasilitasi
27.000 ha lahan tambak garam
Program Pengelolaan Ruang Laut
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan
Tersedianya sarana niaga garam rakyat
Jumlah sarana niaga garam rakyat
13 unit sarana niaga garam rakyat
25 unit pakan mandiri
65 persen dari total produksi garam berkualitas KP1
Kedaulatan Energi No
Program Prioritas
1 Meningkatkan Aksesibilitas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Rumah Tangga dan Transportasi Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Terlaksananya konversi BBM ke BBG bagi Persentase Pelaksanaan Fasilitasi kapal perikanan Konversi BBM ke BBG Bagi Kapal Ikan (%)
TARGET 100
Kemaritiman dan Kelautan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
1 Industri Perikanan dan Hasil Laut
Penelitian, pengembangan teknologi dan Program Penelitian dan Pengembangan inovasi iptek Iptek Kelautan dan Perikanan
Penelitian dan Pengembangan Iptek Perikanan
2 Industri Perikanan dan Hasil Laut
Penelitian, pengembangan teknologi dan Program Pengembangan SDM dan inovasi iptek Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Pengadaan sarana dan prasarana Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pendukung produksi kelautan dan perikanan Pengadaan sarana dan prasarana Program Penguatan Daya Saing Produk pendukung produksi kelautan dan Kelautan dan Perikanan perikanan Pengolahan perikanan dan sistem Program Penguatan Daya Saing Produk logistik ikan Kelautan dan Perikanan
Pelatihan Kelautan dan Perikanan
Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
Terbangunnya gudang beku (cold storage) di sentra perikanan
Jumlah gudang beku (cold storage) yang tersedia di daerah sentra perikanan
20 unit gudang beku
Pengolahan perikanan dan sistem logistik ikan Pengolahan perikanan dan sistem logistik ikan
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan
Tersedianya sistem informasi pemasaran hasil perikanan Terbinanya UPI yang memenuhi persyaratan mutu dan kemanan pangan
Sistem informasi pemasaran hasil kelautan dan perikanan (paket) Jumlah UPI yang dibina dalam rangka memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan (UPI)
1 paket sistem informasi
8 Industri Perikanan dan Hasil Laut
Pengolahan perikanan dan sistem logistik ikan
Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Meningkatnya sertifikat jaminan mutu (HACCP) pada UPI
9 Industri Perikanan dan Hasil Laut
Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut
10 Industri Perikanan dan Hasil Laut
Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut
11 Industri Perikanan dan Hasil Laut
Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan Jumlah kapal perikanan yang terbangun (unit)
3 Industri Perikanan dan Hasil Laut
4 Industri Perikanan dan Hasil Laut
5 Industri Perikanan dan Hasil Laut
6 Industri Perikanan dan Hasil Laut 7 Industri Perikanan dan Hasil Laut
Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan
Terkajinya stok perikanan
Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Laut yang Terkaji stok perikanannya Terbangunnya taman teknologi kelautan Jumlah taman teknologi KP (unit) dan perikanan sebagai sumber teknologi terapan Terfasilitasinya konversi BBM ke BBG Jumlah kapal perikanan yang terpasang bagi kapal perikanan konverter BBG
TARGET
Tersedianya sarana dan prasarana pasar Jumlah penyediaan sarpras pasar ikan (sarana pendingin) (lokasi)
Terbangunnya kapal perikanan
Terbangunnya kapal 30 GT di wilayah perbatasan
Jumlah kapal 30 GT yang terbangun di wilayah perbatasan (unit)
Tersedianya alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan
Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasionalkan (unit)
11 wilayah pengelolaan perikanan
15 lokasi
1.000 unit
215 lokasi pasar
1100 unit pengolahan ikan
0
475 unit
25 unit
5250 unit
12 Industri Perikanan dan Hasil Laut
Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
13 Industri Perikanan dan Hasil Laut
Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
14 Industri Perikanan dan Hasil Laut
Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
15 Industri Perikanan dan Hasil Laut
Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan
18 Industri Perikanan dan Hasil Laut
Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya
19 Industri Perikanan dan Hasil Laut
Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Ruang Laut
Pengelolaan Pakan Ikan Pengelolaan Pakan Ikan
Terbinanya kelompok produsen pakan
Jumlah kelompok produsen pakan
PENATAAN DAN PEMANFAATAN JASA KELAUTAN PENATAAN DAN PEMANFAATAN JASA KELAUTAN Pendidikan Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya kualitas garam rakyat
Persentase Kualitas Garam KP1 terhadap total keseluruhan Jumlah luas lahan yang difasilitasi
25 Industri Perikanan dan Hasil Laut
Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut Penyuluhan dan pelatihan
Jumlah produksi induk unggul di UPT/UPTD Jumlah Kawasan Budidaya yang Prasarananya Mampu Operasional (Kawasan, non kumulatif) Tersalurkannya bantuan peralatan dan Jumlah penerima manfaat peralatan dan mesin perikanan budidaya mesin perikanan budidaya (kelompok, non kumulatif) Terselenggaranya percontohan teknologi Jumlah lokasi percontohan teknologi anjuran anjuran (termasuk biofloc) Terselenggaranya sertifikasi unit Jumlah Unit Pembudidayaan ikan pembudidayaan ikan bersertifikat CBIB skala kecil dan skala besar Terbangunnya unit pakan mandiri Jumlah lokasi pakan mandiri
26 Industri Perikanan dan Hasil Laut
Penyuluhan dan pelatihan
27 Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan 28 Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan 29 Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan
Akses terhadap sumber modal dan bantuan sarana produksi Akses terhadap sumber modal dan bantuan sarana produksi Akses terhadap sumber modal dan bantuan sarana produksi
30 Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan 31 Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan 32 Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan
Peningkatan keterampilan dan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan perlindungan nelayan Sistem informasi kelautan dan perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan Sistem informasi kelautan dan perikanan Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
33 Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan
Sistem informasi kelautan dan perikanan Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan
Penelitian dan Pengembangan Iptek Instrumentasi Kelautan dan Perikanan
34 Penanggulangan Illegal Fishing dan Keamanan Laut
Penataan perijinan kapal perikanan,peningkatan ketaatan serta penanganan pelanggaran Penataan perijinan kapal perikanan,peningkatan ketaatan serta penanganan pelanggaran Penataan perijinan kapal perikanan,peningkatan ketaatan serta penanganan pelanggaran
16 Industri Perikanan dan Hasil Laut 17 Industri Perikanan dan Hasil Laut
20 Industri Perikanan dan Hasil Laut
21 Industri Perikanan dan Hasil Laut 22 Industri Perikanan dan Hasil Laut 23 Industri Perikanan dan Hasil Laut 24 Industri Perikanan dan Hasil Laut
35 Penanggulangan Illegal Fishing dan Keamanan Laut 36 Penanggulangan Illegal Fishing dan Keamanan Laut
Program Pengelolaan Ruang Laut
Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan
Berkembangnya pelabuhan perikanan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Berkembangnya pelabuhan perikanan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Berkembangnya pelabuhan perikanan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Terwujudnya sentra kebun bibit rumput laut Dihasilkannya induk unggulan ikan
Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya
Tersedianya prasarana di kawasan budidaya
Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan SDM dan Penyuluhan dan Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan
Terfasilitasinya lahan tambak garam Terakreditasinya satuan pendidikan KP
Jumlah pengembangan pelabuhan perikanan daerah prioritas (lokasi)
5
Jumlah pengembangan pelabuhan perikanan UPT Pusat (lokasi)
22
Jumlah pengembangan sentra perikanan terpadu (lokasi)
20
Jumlah kawasan kebun bibit rumput laut
305 kawasan kebun bibit
Jumlah satuan pendidikan KP yang terakreditasi sesuai standar (unit)
Terselenggaranya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat KP
Jumlah petugas yang melakukan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat KP (orang) Terfasilitasinya sertifikasi Tanah Nelayan Jumlah Fasilitasi Sertifikasi Tanah Nelayan (Bidang) Terfasilitasinya sertifikasi Tanah Jumlah Penyiapan Sertifikasi Hak Atas Pembudidaya Tanah Pembudidaya (Bidang) Terfasilitasinya pembudidaya yang Jumlah pembudidaya yang memperoleh memperoleh akses permodalan akses permodalan melalui fasilitasi
1,2 juta ekor 40 kawasan budidaya
750 kelompok
144 lokasi percontohan 13780 unit pembudidayaan
25 lokasi 250 kelompok produsen 65% 27000 ha 14 unit
16.300 orang penyuluh
23.000 bidang 17.000 bidang 6.000 pembudidaya
Meningkatnya jumlah nelayan yang terlindungi asuransi Terbinanya sistem informasi kenelayanan Tersedianya Data dan Informasi neraca ketersedian ikan di koridor Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) Terbangun Sistem Informasi Nelayan
Jumlah nelayan yang Terlindungi asuransi (Orang) Jumlah pembinaan sistem informasi kenelayanan (lokasi) Jumlah lokasi di koridor SLIN yang tersedia data dan informasi neraca ketersediaan ikannya Jumlah Sentra Nelayan yang Terbangun Sistem Informasi Nelayan
1.240.000 orang nelayan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengendalian Penangkapan Ikan
Terwujudnya integrasi sistem perizinan pusat-daerah
Jumlah penguatan dan integrasi sistem perizinan pusat-daerah (Prov/Kab/Kota)
20
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan
Persentase tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik
88%
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
Terselenggaranya penanganan dan penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan Meningkatnya ketaatan usaha penangkapan ikan
Persentase ketaatan unit usaha penangkapan ikan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
95 persen
20 lokasi 110 lokasi
20 sentra
37 Penanggulangan Illegal Fishing dan Keamanan Laut
Penguatan lembaga dan aparatur pengawas serta masyarakat
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan
Tersedianya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan yang kompeten
Jumlah PPNS Perikanan yang kompeten
60
38 Penanggulangan Illegal Fishing dan Keamanan Laut
Penguatan lembaga dan aparatur pengawas serta masyarakat
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan
Penguatan lembaga dan aparatur pengawas serta masyarakat
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
Jumlah Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Perikanan dan Kelautan yang Terbentuk dan Terselenggara Jumlah Kelompok Masyarakat pengawas yang aktif dalam pengawasan SDKP
34 provinsi
39 Penanggulangan Illegal Fishing dan Keamanan Laut 40 Penanggulangan Illegal Fishing dan Keamanan Laut
Peningkatan pengawasan kelautan dan perikanan serta keamanan laut
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Pengoperasian Kapal Pengawas
41 Penanggulangan Illegal Fishing dan Keamanan Laut
Peningkatan pengawasan kelautan dan perikanan serta keamanan laut
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Pengoperasian Kapal Pengawas
Terselenggaranya koordinasi antar aparat penegak hukum dalam rangka penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan Terbinanya kelompok Masyarakat Pengawas yang berperan aktif dalam membantu pengawasan SDKP Terselenggaranya operasi kapal pengawas rangka pengawasan kegiatan IUU fishing dan merusak SDKP di WPPNRI Terselenggaranya operasi pesawat patroli rangka pengawasan kegiatan IUU fishing dan merusak SDKP di WPP-NRI
42 Penanggulangan Illegal Fishing dan Keamanan Laut
Peningkatan pengawasan kelautan dan perikanan serta keamanan laut
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
43 Penanggulangan Illegal Fishing dan Keamanan Laut
Peningkatan pengawasan kelautan dan perikanan serta keamanan laut
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Peningkatan Infrastruktur Pengawasan Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Peningkatan Infrastruktur Pengawasan
1685 kelompok
Jumlah hari operasi kapal pengawas
150 hari
Jumlah hari operasi pesawat patroli
250 hari
Terbangunnya kapal pengawas sumber daya kelautan dan perikanan
Jumlah kapal pengawas yang dibangun
6 kapal
Terbangunnya Sistem Informasi dan Komunikasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terintegrasi
Jumlah sistem pengawasan SDKP berbasis teknologi informasi dan komunikasi
3
250
44 Penyelesaian Batas Laut, Penamaan Penamaan dan pendaftaran pulau Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil
Program Pengelolaan Ruang Laut
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil
Tervalidasinya penamaan pulau kecil
Jumlah Pulau Kecil Yang Divalidasi Pembakuan Namanya
45 Penyelesaian Batas Laut, Penamaan Pengelolaan pulau-pulau kecil Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil
Program Pengelolaan Ruang Laut
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil
Meningkatnya investasi di pulau-pulau kecil
Jumlah gugus pulau kecil yang dipromosi investasi
46 Penyelesaian Batas Laut, Penamaan Pengelolaan pulau-pulau kecil Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil
Program Pengelolaan Ruang Laut
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil
Terbangunnya sarana prasarana di pulau- Jumlah Pulau-pulau kecil yang dibangun pulau kecil sarana prasarananya (Keramba jaring apung, desalinasi, solar cell)
47 Penyelesaian Batas Laut, Penamaan Pengelolaan pulau-pulau kecil Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil
Program Pengelolaan Ruang Laut
Perencanaan Ruang Laut
Tersusunnya masterplan Pulau-Pulau Kecil Terluar
48 Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari 49 Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari 50 Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari 51 Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari
Konservasi pesisir dan laut
Program Pengelolaan Ruang Laut
Konservasi pesisir dan laut
Program Pengelolaan Ruang Laut
Konservasi pesisir dan laut
Program Pengelolaan Ruang Laut
Penataan Ruang Laut dan zonasi pesisir
Program Pengelolaan Ruang Laut
Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut Perencanaan Ruang Laut
52 Tata Ruang Laut, Konservasi dan Penataan Ruang Laut dan zonasi pesisir Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari 53 Tata Ruang Laut, Konservasi dan Penataan Ruang Laut dan zonasi pesisir Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari
Program Pengelolaan Ruang Laut
Perencanaan Ruang Laut
Program Pengelolaan Ruang Laut
54 Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari 55 Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari 56 Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari
Pengelolaan Wisata Bahari
15 gugus pulau
31
10 Pulau kecil
Meningkatnya luas kawasan konservasi perairan
Jumlah lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang memiliki dokumen Masterplan Penambahan luas kawasan konservasi yang dicadangkan/ditetapkan (Ha)
Meningkatnya kualitas lingkungan kawasan konservasi perairan
Jumlah Kawasan Konservasi Perairan yang meningkat kualitas lingkungannya
30 kawasan konservasi perairan
Terfasilitasinya upaya pemanfaatannya untuk peningkatan pendapatan masyarakat Tersusunnya rencana zonasi di wilayah laut antar wilayah, KSN dan KSNT
25 kawasan konservasi perairan
Tersusunnya Rencana Tata Ruang Laut Nasional
Jumlah Kawasan Konservasi perairan yang difasilitasi pemanfaatan untuk peningkatan pendapatan masyarakat Jumlah wilayah laut antar wilayah, KSN dan KSNT yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan Jumlah rencana tata ruang laut nasional yang disusun
Perencanaan Ruang Laut
Terevaluasinya substansi dan akselerasi legalitas dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Jumlah Provinsi yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan
15 provinsi
Program Pengelolaan Ruang Laut
PENATAAN DAN PEMANFAATAN JASA KELAUTAN
Terbangunnya sarana dan prasarana di kawasan wisata bahari
Jumlah Kawasan yang dibangun sarana prasarana untuk Wisata Bahari
6 kawasan wisata bahari
Pengendalian pencemaran pesisir dan laut
Program Pengelolaan Ruang Laut
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil
Rehabilitasi kawasan pesisir
Program Pengelolaan Ruang Laut
Pendayagunaan Pesisir
Terwujudnya penataan Pulau-Pulau Kecil Jumlah pulau-pulau kecil yang tertata /Terluar lingkungannya (pembangunan IPAL, sanitasi dan pengelolaan sampah) Terwujudnya ketangguhan kawasan Jumlah Kawasan pesisir yang meningkat pesisir ketangguhannya
600 ribu ha
40 wilayah laut
1
20 pulau kecil
25 kawasan pesisir
57 Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi kawasan pesisir Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari 58 Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi kawasan pesisir Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari
Program Pengelolaan Ruang Laut
Pendayagunaan Pesisir
Rehabilitasi kawasan pesisir di pantura jawa
Jumlah kawasan di Pesisir/Pantura Jawa yang direhabilitasi (Bakau)
3 juta batang mangrove
Program Pengelolaan Ruang Laut
Pendayagunaan Pesisir
Terwujudnya kawasan pesisir yang direhabilitasi
Jumlah kawasan pesisir yang direstorasi
10 kawasan pesisir
Daerah Perbatasan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Pengoperasian Kapal Pengawas
2 Pengamanan Batas Wilayah Darat, Laut, Patroli Pengamanan Batas Wilayah dan Udara
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan
3 Pengamanan Batas Wilayah Darat, Laut, Patroli Pengamanan Batas Wilayah dan Udara
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
Tersedianya Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil [POLSUS PWP3K] yang kompeten
4 Pengamanan Batas Wilayah Darat, Laut, Pembangunan Pos TNI dengan Fasilitas dan Udara Pengamanan Penunjang
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Pengoperasian Kapal Pengawas
Jumlah kapal pengawas yang siap operasi
5 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Perdagangan Lintas Batas Negara
Pembangunan Sarpras Kemaritiman Penunjang Pengelolaan Sumber Daya Laut Pembangunan Sarpras Kemaritiman Penunjang Pengelolaan Sumber Daya Laut Pembangunan Sarpras Kemaritiman Penunjang Pengelolaan Sumber Daya Laut Pembangunan Sarpras Kemaritiman Penunjang Pengelolaan Sumber Daya Laut
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
Terselenggaranya Pengawasan WPP-NRI dari kegiatan IUU Fishingdan kegiatan yang merusak SDKP yang profesional dan partisipatif Armada perikanan tangkap nasional yang modern, efisien dan berdaya saing
Jumlah kapal nelayan 4 - 20 GT yang terbangun di wilayah perbatasan
117 unit
Armada Perikanan Tangkap Nasional yang Modern dan Berdaya Saing
Jumlah Sarana Pendukung Kapal/Perahu Penangkap Ikan
1263 unit
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya
Pembangunan Sarpras Kemaritiman Penunjang Pengelolaan Sumber Daya Laut Pembangunan Sarpras Kemaritiman Penunjang Pengelolaan Sumber Daya Laut Pembangunan Sarpras Kemaritiman Penunjang Pengelolaan Sumber Daya Laut
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan
Program Pengelolaan Ruang Laut
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil
7 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Perdagangan Lintas Batas Negara 8 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Perdagangan Lintas Batas Negara
9 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Perdagangan Lintas Batas Negara 10 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Perdagangan Lintas Batas Negara 11 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Perdagangan Lintas Batas Negara
Program Pengembangan SDM dan Penyuluhan dan Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Perikanan
Jumlah kapal pengawas yang siap operasi
TARGET
1 Pengamanan Batas Wilayah Darat, Laut, Patroli Pengamanan Batas Wilayah dan Udara
6 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Perdagangan Lintas Batas Negara
Terselenggaranya Pengawasan WPP-NRI dari kegiatan IUU Fishingdan kegiatan yang merusak SDKP yang profesional dan partisipatif Terlindunginya nelayan RI pelintas batas dan diduga melakukan pelanggaran perikanan di negara lain
INDIKATOR K/L
Persentase Nelayan Indonesia yang difasilitasi pemulangannya karena terindikasi melakukan lintas batas dan pelanggaran bidang perikanan di negara lain Jumlah Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kompeten (orang)
Pelabuhan Perikanan yang Dibangun dan Jumlah pengembangan dan Dikembangkan pembangunan pelabuhan perikanan daerah prioritas/PKSN Tata kelola Pemanfaatan Sumberdaya Jumlah Sarpras Budidaya Perikanan Perikanan budidaya di bidang Prasarana dan Sarana yang berdaya saing dan berkelanjutan Mutu produk olahan hasil perikanan Jumlah Sarpras Pengolahan Hasil Laut yang lebih berdaya saing Ekonomi Pulau - Pulau Kecil Terluar yang Jumlah sarana dan prasarana Mandiri pendukung ekonomi yang memadai pada PPKT berpenduduk Daya saing SDM yang mampu Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan meningkatkan produksi usaha perikanan Pemberdayaan Produksi Usaha Perikanan
5 wilayah
85%
100
36
4 unit
100 Unit
42 unit
5 paket, 4 unit, 4300 m jaringan irigasi
50 Kegiatan
Daerah Tertinggal No
Program Prioritas
1 Pengembangan Ekonomi Lokal
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Bantuan Permodalan dan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Produktif/UMKM Bantuan Permodalan dan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Produktif/UMKM Bantuan Permodalan dan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Produktif/UMKM
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan
Meningkatnya kapasitas kenelayanan
Jumlah peningkatan akses pendanaan usaha nelayan (lokasi)
11 Kab
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Kemandirian usaha perikanan budidaya yang berkelanjutan
Jumlah pembudidaya yang memperoleh akses permodalan melalui fasilitasi
11 Kab
Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang mendapatkan kemudahan dalam memanfaatkan akses pembiayaan dan permodalan (orang)
11 Kab
4 Pengembangan Ekonomi Lokal
Pengolahan Pasca Panen dan Home Industry
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya daya saing penyuluh dan berkembangnya kelompok yang disuluh dalam rangka pemberdayaan mendukung peningkatan produksi usaha perikanan Meningkatnya Ketersediaan pasokan ikan
Jumlah Gudang Beku (Cold Storage) yang tersedia di daerah sentra perikanan
20 Unit
5 Pengembangan Ekonomi Lokal
Penguatan Kapasitas Petani/Nelayan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan
Meningkatnya kapasitas kenelayanan
8 Kab
6 Pengembangan Ekonomi Lokal
Penguatan Kapasitas Petani/Nelayan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan
Meningkatnya kapasitas kenelayanan
7 Pengembangan Ekonomi Lokal
Penguatan Kapasitas Petani/Nelayan
Program Pengembangan SDM dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
8 Pengembangan Ekonomi Lokal
Penguatan Kapasitas Petani/Nelayan
Program Pengembangan SDM dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Jumlah aparatur lulusan pelatihan yang kompeten (orang)
8 Kab
9 Pengembangan Ekonomi Lokal
Penguatan Kapasitas Petani/Nelayan
Jumlah warga belajar yang mendapatkan akses pendidikan vokasi KP (orang)
8 Kab
10 Pengembangan Ekonomi Lokal
Penguatan Kapasitas Petani/Nelayan
Program Pengembangan SDM dan Pendidikan Kelautan dan Perikanan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan SDM dan Penyuluhan dan Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Perikanan
Tersedianya lulusan pelatihan KP sesuai standar kompetensi kerja nasional/standar kompetensi kerja khusus di bidang KP Tersedianya lulusan pelatihan KP sesuai standar kompetensi kerja nasional/standar kompetensi kerja khusus di bidang KP Peningkatan Kapasitas masyarakat KP dalam mendapatkan akses pendidikan
Jumlah penguatan kelembagaan usaha nelayan (kelompok) Jumlah nelayan yang mampu mengelola usahanya (orang) Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih (orang)
Jumlah kelompok yang disuluh mendukung peningkatan produksi usaha perikanan oleh penyuluh perikanan (kelompok)
8 Kab
11 Pengembangan Ekonomi Lokal
Penguatan Kapasitas Petani/Nelayan
Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang mendapatkan kemudahan dalam memanfaatkan akses pembiayaan dan permodalan (orang)
8 Kab
12 Pengembangan Ekonomi Lokal
Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
Meningkatnya daya saing penyuluh dan berkembangnya kelompok yang disuluh dalam rangka pemberdayaan mendukung peningkatan produksi usaha perikanan Meningkatnya daya saing penyuluh dan berkembangnya kelompok yang disuluh dalam rangka pemberdayaan mendukung peningkatan produksi usaha perikanan Terwujudnya kapal perikanan Indonesia, alat penangkap ikan dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP
Jumlah Kapal Perikanan Yang Terbangun (unit)
8 Kab
13 Pengembangan Ekonomi Lokal
Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
Meningkatnya armada perikanan tangkap nasional yang modern, efisien dan berdaya saing
Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasionalkan (unit)
8 Kab
14 Pengembangan Ekonomi Lokal
Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Program Pengelolaan Sumber Daya Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya
Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan
Jumlah Produksi Induk Unggul di UPT/UPTD (juta Ekor)
1,2
15 Pengembangan Ekonomi Lokal
Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Program Pengelolaan Sumber Daya Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya
Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan
Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya di bidang perbenihan yang berdaya saing dan berkelanjutan Terselenggaranya sertifikasi unit pembenihan
Jumlah unit pembenihan bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)
813
16 Pengembangan Ekonomi Lokal
Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Program Pengelolaan Sumber Daya Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya
Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan
Terwujudnya sentra kebun bibit rumput Jumlah kawasan kebun bibit rumput laut laut
17 Pengembangan Ekonomi Lokal
Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Program Pengelolaan Sumber Daya Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya
Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan
Tersedianya Sarana di Kawasan Perikanan Budidaya
18 Pengembangan Ekonomi Lokal
Perizinan Usaha
Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan
Kemandirian usaha perikanan budidaya yang berkelanjutan
2 Pengembangan Ekonomi Lokal
3 Pengembangan Ekonomi Lokal
Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan
Program Pengembangan SDM dan Penyuluhan dan Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Perikanan
Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan SDM dan Penyuluhan dan Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Perikanan
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Jumlah Penerima Manfaat Peralatan dan Mesin Perikanan Budidaya (kelompok; non kumulatif) Jumlah unit usaha budidaya yang mendapat layanan perizinan
8 Kab 8 Kab
8 Kab
750
8 Kab
19 Pengembangan Ekonomi Lokal
Promosi, Kemitraan usaha, Pemasaran dan Kerjasama Antar Daerah
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
20 Peningkatan SDM dan Iptek
Pengembangan Inkubator Bisnis berbasis Program Pengelolaan Sumber Daya Pertanian dan Kelautan Perikanan Perikanan Budidaya
Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan
Kemandirian usaha perikanan budidaya yang berkelanjutan
Jumlah Paket Promosi Perikanan Budidaya
8 Kab
Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan
Terselenggaranya sertifikasi unit pembenihan
Jumlah unit pembenihan bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)
10 kab
Pelayanan Kesehatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
1 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat" 2 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Perbaikan pola konsumsi dan keamanan pangan Perbaikan pola konsumsi dan keamanan pangan
3 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Perbaikan pola konsumsi dan keamanan Program Penguatan Daya Saing Produk pangan Kelautan dan Perikanan
Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan
4 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Ketersediaan pangan beragam, akses ekonomi, dan pemanfaatan pangan
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan
5 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Ketersediaan pangan beragam, akses ekonomi, dan pemanfaatan pangan
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan
6 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Peningkatan Advokasi, Sosialisasi, dan Kampanye Peningkatan Advokasi, Sosialisasi, dan Kampanye Peningkatan Advokasi, Sosialisasi, dan Kampanye
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan
7 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat 8 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
KEGIATAN K/L Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Perluasan dan pengembangan “Gerakan Makan Ikan― Penyelenggaraan sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar Mendorong fortifikasi yodium pada garam rakyat
Jumlah kampanye “Gerakan Makan Ikan―yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan
Meningkatnya ketersediaan produk perikanan yang bermutu di sentra perikanan terpadu Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan di pasar domestic
Jumlah Lokasi pengembangan distribusi dan pemasaran di sentra perikanan terpadu Jumlah lokasi pengembangan dan pembinaan promosi dan kerjasama pemasaran hasil perikanan dalam negeri (Provinsi) Kampanye Gemar Makan Ikan
Percepatan perbaikan gizimasyarakat
Partisipasi masyarakat dalam gerakan makan ikan Unit pengolahan ikan (UPI) yang dibina dalam rangka memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan
Percepatan Perbaikan gizi masyarakat
TARGET
Jumlah kegiatan pembinaan fortifikasi yodium pada produsen garam rakyat 20
34
Antar Kelompok Pendapatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan Program Pengembangan SDM dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
SASARAN K/L
1 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Infrastruktur Padat Pekerja
2 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Keahlian Pekerja
3 Pengembangan kewirausahaan
Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan
Meningkatnya armada perikanan tangkap nasional yang modern, efisien dan berdaya saing Tersedianya lulusan pelatihan KP sesuai standar kompetensi kerja nasional/standar kompetensi kerja khusus di bidang KP Meningkatnya kapasitas kenelayanan
4 Perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil 5 Perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil
Koperasi dan Kemitraan Usaha
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan
Meningkatnya kapasitas kenelayanan
Koperasi dan Kemitraan Usaha
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
6 Perkuatan basis perekonomian perdesaan
Pendampingan Masyarakat Desa
7 Perkuatan basis perekonomian perdesaan
Pendampingan Masyarakat Desa
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan
Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Meningkatnya investasi dan usaha hasil Kelautan dan Perikanan kelautan dan perikanan
Bantuan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan untuk nelayan kecil Kawasan sentra/kampung nelayan yang ditata dan terintegrasi
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah kapal perikanan yang terbangun (unit)
475
Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih bersertifikat kompetensi (orang) Jumlah nelayan yang mampu mengelola usahanya (orang) Jumlah penguatan kelembagaan usaha nelayan (kelompok) Jumlah usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan kemitraan dalam rangka mendorong investasi (unit usaha) Jumlah alat penangkap ikan
Jumlah sentra/kampung nelayan yang ditata dan terintegrasi
34.250 orang
3120 2100 160
20 Sentra
Desa dan Kawasan Pedesaan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
1 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan di pasar domestik
2 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan di pasar domestik
3 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan
4 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Kegiatan Peningkatan Serapan Pasar Domestik Hasil Laut dan Perikanan
5 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Kegiatan Peningkatan Serapan Pasar Domestik Hasil Laut dan Perikanan
Meningkatnya ketersediaan produk perikanan yang bermutu di sentra perikanan terpadu Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan di pasar domestik Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan di pasar domestik Meningkatnya kemampuan usaha penangkapan ikan nelayan di lokasi SEKAYA MARITIM
6 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 7 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 8 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 9 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 10 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 11 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 12 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 13 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 14 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 15 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 16 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah lokasi pengembangan dan pembinaan promosi dan kerjasama pemasaran hasil perikanan dalam negeri (Provinsi) Jumlah lokasi fasilitasi pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional di Pusat Pengumpulan dan Distribusi (Lokasi)
34
Jumlah Lokasi pengembangan distribusi dan pemasaran di sentra perikanan terpadu Jumlah pengembangan Kelembagaan Pemasaran Hasil Perikanan (Lembaga)
20
Jumlah lokasi pengembangan sarana dan prasarana Pemasaran Dalam Negeri (lokasi) Jumlah bantuan kapal perikanan, alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan mendukung pengembangan SEKAYA MARITIM Jumlah pengintegrasian kawasan minapolitan dengan pengembangan sentra perikanan terpadu (lokasi)
20
19
10
245
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan
Meningkatnya kapasitas kelembagaan usaha perikanan tangkap
57
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan
Meningkatnya kapasitas kelembagaan usaha perikanan tangkap
Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelompok usaha perikanan tangkap (kelompok)
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan
Meningkatnya kapasitas kelembagaan usaha perikanan tangkap
Jumlah pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) berbasis usaha penangkapan ikan (unit)
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan
Meningkatnya kapasitas kelembagaan usaha perikanan tangkap
Jumlah kelembagaan usaha yang terpantau dan tereval
6000
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan
Meningkatnya kemampuan usaha dan perlindungan nelayan
Jumlah peningkatan akses dan pembinaan modal usaha serta pengembangan investasi (lokasi)
34
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan
Meningkatnya kemampuan usaha dan perlindungan nelayan
Jumlah pembinaan dan pengelolaan usaha (orang)
6120
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan
Meningkatnya kemampuan usaha dan perlindungan nelayan
Jumlah pengembangan diversifikasi usaha (orang)
3060
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan
Meningkatnya kualitas kampung nelayan Jumlah pengembangan kampung nelayan yang mandiri, indah, dan maju (SEKAYA MARITIM) (lokasi)
245
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya
Tersedianya sarana perikanan budidaya di sentra perikanan budidaya
Jumlah kawasan yang didukung sarana perikanan budidaya (kawasan; kumulatif)
24
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan
Meningkatnya kesiapan dan kesempatan Jumlah kelompok usaha pembudidaya kerja di bidang usaha Perikanan ikan yang diberdayakan di kawasan Budidaya budidaya/ minapolitan/ industrialisasi (kelompok)
695
2200
7
17 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 18 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 19 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 20 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 21 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 22 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 23 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Penerapan Teknologi dan inovasi untuk Mendorong Keterkaitan Desa-Kota meningkatkan nilai tambah dan daya saing
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya distribusi hasil perikanan Jumlah lokasi pengembangan distribusi melalui penguatan konektivitas hulu hilir hasil perikanan melalui penguatan konektivitas hulu hilir
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan
Meningkatnya mutu produk non pangan Jumlah lokasi Sarana dan Prasarana hasil perikanan Pengembangan dan Pembinaan Produk Non Pangan Hasil Perikanan (Lokasi)
110
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan
Menurunnya losses hasil perikanan di sentra perikanan terpadu
Jumlah cold storage yg dibangun dan beroperasi di 100 sentra perikanan (unit)
23
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan
Meningkatnya mutu produk olahan hasil Lokasi pengembangan mutu pengolahan perikanan di sentra perikanan terpadu hasil perikanan di sentra perikanan terpadu (lokasi)
22
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan
Meningkatnya mutu produk olahan hasil Jumlah Lokasi akselerasi peningkatan perikanan dan optimalisasi pemanfaatan sentra PHP
27
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan
Meningkatnya mutu produk olahan hasil Jumlah lokasi sarana dan prasarana perikanan pengolahan hasil perikanan yang dikembangkan dan dibina (Lokasi)
167
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan
Jumlah produksi induk unggul di UPT/UPTD
24 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Penerapan Teknologi dan inovasi untuk Mendorong Keterkaitan Desa-Kota meningkatkan nilai tambah dan daya saing
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan
25 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Penerapan Teknologi dan inovasi untuk Mendorong Keterkaitan Desa-Kota meningkatkan nilai tambah dan daya saing
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan
26 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Penerapan Teknologi dan inovasi untuk Mendorong Keterkaitan Desa-Kota meningkatkan nilai tambah dan daya saing
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan
27 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Penerapan Teknologi dan inovasi untuk Mendorong Keterkaitan Desa-Kota meningkatkan nilai tambah dan daya saing 28 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Penerapan Teknologi dan inovasi untuk Mendorong Keterkaitan Desa-Kota meningkatkan nilai tambah dan daya saing
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan
Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya di bidang perbenihan yang berdaya saing dan berkelanjutan Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya di bidang perbenihan yang berdaya saing dan berkelanjutan Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya di bidang perbenihan yang berdaya saing dan berkelanjutan Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya di bidang perbenihan yang berdaya saing dan berkelanjutan Terwujudnya sentra kebun bibit rumput laut
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan
Tata kelola pemanfaatan sumberdaya bidang produksi perikanan budidaya yang mandiri dan berkelanjutan
Unit Pembudidayaan ikan bersertifikat CBIB (unit; kumulatif)
29 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Penerapan Teknologi dan inovasi untuk Mendorong Keterkaitan Desa-Kota meningkatkan nilai tambah dan daya saing
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan
Tata kelola pemanfaatan sumberdaya bidang produksi perikanan budidaya yang mandiri dan berkelanjutan
Jumlah diseminasi teknologi terapan bidang sistem produksi (paket)
30 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Penerapan Teknologi dan inovasi untuk Mendorong Keterkaitan Desa-Kota meningkatkan nilai tambah dan daya saing
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan
Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik pada unit pembudidaya ikan
Unit Pembudidayaan ikan bersertifikat CBIB dengan waktu penerbitan sertifikat 50 hari (unit; kumulatif)
31 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Penerapan Teknologi dan inovasi untuk Mendorong Keterkaitan Desa-Kota meningkatkan nilai tambah dan daya saing
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan
Berkembangnya sentra perikanan budidaya yang menerapkan teknologi anjuran
32 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Penerapan Teknologi dan inovasi untuk Mendorong Keterkaitan Desa-Kota meningkatkan nilai tambah dan daya saing 33 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Penerapan Teknologi dan inovasi untuk Mendorong Keterkaitan Desa-Kota meningkatkan nilai tambah dan daya saing
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan
19,67
Jumlah hasil perekayasaan teknologi terapan bidang perbenihan
33
Jumlah diseminasi teknologi terapan bidang perbenihan
40
Jumlah unit pembenihan skala kecil siap disertifikasi (unit)
102
Terwujudnya sentra kebun bibit rumput laut
Jumlah lokasi pengembangan teknologi anjuran (sistem biofloc) untuk produktifitas budidaya lele, nila dan patin Meningkatnya mutu produk non pangan Jumlah unit penanganan pengolahan hasil perikanan produk Non Pangan Hasil Perikanan yang dibina dan dikembangkan (unit) Meningkatnya mutu produk non pangan Jumlah Industri Produk Non Pangan Hasil hasil perikanan Perikanan yang dibina dan dikembangkan (Industri)
10700
14
3080
24
300
40
34 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Penerapan Teknologi Informasi dan Mendorong Keterkaitan Desa-Kota Komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan
Tersedianya akses informasi bagi nelayan untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha penangkapan ikan
Jumlah pengembangan sarana informasi mendukung Sistem Informasi Nelayan Pintar (lokasi)
35 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pengembangan kerjasama antardesa, Mendorong Keterkaitan Desa-Kota daerah, dan pemerintah-swasta termasuk pengelolaan BUM Antar Desa
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan
Meningkatnya kapasitas kelembagaan usaha perikanan tangkap
Jumlah pengintegrasian kawasan minapolitan dengan pengembangan sentra perikanan terpadu (lokasi)
36 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pengembangan kerjasama antardesa, Mendorong Keterkaitan Desa-Kota daerah, dan pemerintah-swasta termasuk pengelolaan BUM Antar Desa
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan
Meningkatnya kualitas kampung nelayan Jumlah pengembangan kampung nelayan yang mandiri, indah, dan maju (SEKAYA MARITIM) (lokasi)
37 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pengembangan lembaga keuangan di Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan Mendorong Keterkaitan Desa-Kota daerah untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha 38 Pengembangan Usaha Ekonomi Penguatan Permodalan dan Akses Pasar Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Masyarakat Desa Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
Meningkatnya kapasitas kelembagaan usaha perikanan tangkap Meningkatnya kemampuan usaha penangkapan ikan nelayan di lokasi SEKAYA MARITIM
Jumlah pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) berbasis usaha penangkapan ikan (unit) Jumlah bantuan kapal perikanan, alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan mendukung pengembangan SEKAYA MARITIM
20
245
Stabilitas Keamanan dan Ketertiban No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Keamanan Laut Terkendali
Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas
2 Keamanan Laut Terkendali
Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Pengawasan WPP-NRI dari Kegiatan IUU Operasi kapal pengawas dalam rangka Fishing dan Kegiatan yang Merusak SDKP pengawasan kegiatan IUU Fishing dan yang efektif kegiatan yang merusak SDKP di WPP – NRI wilayah barat Pengawasan WPP-NRI dari Kegiatan IUU Operasi kapal pengawas dalam rangka Fishing dan Kegiatan yang Merusak SDKP pengawasan kegiatan IUU Fishing dan yang efektif keguiatan yang merusak SDKP di WPPNRI Wilayah timur
TARGET 280 hari (17 kapal)
280 hari (18 kapal)
Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi No
Program Prioritas
1 Pemeliharaan Stabilitas Keamanan Kawasan
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penanganan Transnational Organized Crime Melalui Kerjasama Maritim
PROGRAM K/L Program Pengelolaan Ruang Laut
KEGIATAN K/L Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut
SASARAN K/L Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah Kawasan Konservasi Perairan yang meningkat kualitas lingkungannya melalui upaya pengelolaan efektif
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) No
Program Prioritas
1 SDM Industri yang Kompeten dan Disiplin
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penguatan Kapasitas Petani/Nelayan
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Bertambahnya sarana penangkapan ikan Jumlah sarana penangkap ikan yang bagi nelayan di sekitar KEK diberikan kepada nelayan di sekitar KEK
TARGET 2 unit
KEMENTERIAN KESEHATAN Kedaulatan Pangan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat
Penanganan Rawan Pangan dan Kurang Gizi
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Pembinaan Gizi Masyarakat
2 Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat
Penanganan Rawan Pangan dan Kurang Gizi
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Pembinaan Gizi Masyarakat
3 Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat
Penanganan Rawan Pangan dan Kurang Gizi
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Pembinaan Gizi Masyarakat
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Terlaksananya pemberian Pemberian Makanan Tambahan pada ibu hamil
Persentase ibu hamil KEK yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Terlaksananya pemberian tablet tambah Persentase ibu hamil yang mendapatkan darah pada ibu hamil Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan Terlaksananya pemberian makanan tambahan pada baduta
TARGET 65 persen ibu hamil KEK
90 persen ibu hamil
Persentase baduta kurus yang mendapat makanan tambahan
80 persen baduta
INDIKATOR K/L
TARGET
Revolusi Mental No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Cinta Produk Dalam Negeri
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian
2 Reformasi Birokrasi Pemerintahan
Promosi Layanan Elektronik menuju Ebudgeting dan E-reporting, Complaint Center
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
3 Reformasi Birokrasi Pemerintahan
Promosi Layanan Elektronik menuju Ebudgeting dan E-reporting, Complaint Center
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
SASARAN K/L Meningkatnya produksi bahan baku dan obat lokal serta mutu sarana produksi dan distribusi kefarmasian Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat
Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional dalam negeri yang dimanfaatkan (kumulatif) Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis
Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat
Sistem rujukan pelayanan kesehatan online (puskesmas dan RS)
15
30
Daerah Perbatasan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET 51 Puskesmas (lokpri) ; 10 Puskesmas (PKSN)
1 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Kesehatan Perbatasan
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer Penyediaan puskesmas di kawasan perbatasan sesuai standar
Jumlah Puskesmas non rawat inap dan Puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar
2 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan 3 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Jumlah RS pratama yang dibangun (kumulatif)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Penyediaan obat, vaksin, dan perbekalan Perbekalan Kesehatan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau di pelayanan kesehatan dasar pemerintah (puskesmas)
44
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas
36 Kegiatan (lopri) ; 10 Kegiatan (PKSN)
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil
49 kab tertinggal
Daerah Tertinggal No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
1 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pemenuhan standar sarana prasarana dan alat (SPA) puskesmas
2 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) di daerah terpencil
3 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer Pelayanan kesehatan primer sesuai standar
Jumlah Puskesmas non rawat inap dan Puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar
4 Peningkatan SDM dan Iptek
Penyediaan dan Pemberian Tunjangan Tenaga Kesehatan
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)
Pelatihan SDM Kesehatan
JUMLAH APARATUR YANG MENDAPAT SERTIFIKAT PADA PELATIHAN TERAKREDITASI
SDM KESEHATAN YANG DILATIH
11 kabupaten tertinggal
49 kab tertinggal
43 Kab
Pelayanan Kesehatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Advokasi, sosialisasi, koordinasi, dan regulasi Gerakan Masyarakat Sehat
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
2 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
3 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini
Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS
4 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini
Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
5 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
6 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
7 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
8 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
SASARAN K/L Pelaksanaan Pedoman perilaku hidup bersih dan sehat terutama pola makan (konsumsi gizi seimbang) dan aktifitas fisik Perumusan Menu dan Juknis dalam DAK Kesehatan untuk penguatan upaya promotif dan preventif di daerah
Perumusan petunjuk teknis (Juknis) penguatan secondary prevention pada layanan BPJS-Kesehatan Pengembangan Pembiayaan Kesehatan Perumusan dan pelaksanaan advokasi dan JKN/KIS juknis pemanfaatan dana kapitasi JKN untuk penguatan upaya promotif dan preventif di Puskesmas Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer Penguatan upaya promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar melalui akreditasi Puskesmas
INDIKATOR K/L Persentase implementasi pedoman perilaku hidup bersih dan sehat terutama pola makan (konsumsi gizi seimbang) dan aktifitas fisik Jumlah juknis dalam DAK Kesehatan untuk penguatan upaya promotif dan preventif di daerah
TARGET 60
Jumlah juknis penguatan secondary prevention pada layanan BPJS-Kesehatan yang disusun Jumlah juknis pemanfaatan dana kapitasi JKN untuk penguatan upaya promotif dan preventif di Puskesmas yang disusun Jumlah kegiatan pembinaan akreditasi puskesmas dengan penekanan pada penguatan upaya promotif dan preventif
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer Pilot sistem rujukan terkait JKN untuk meningkatkan upaya pencegahan di pelayanan kesehatan dasar
Jumlah kab/kota dengan pilot sistem rujukan terkait JKN untuk meningkatkan upaya pencegahan di pelayanan kesehatan dasar Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer Integrasi pelayanan PTM ke dalam paket Jumlah puskesmas menerapkan integrasi pelayanan kesehatan Puskesmas pelayanan PTM ke dalam paket pelayanan kesehatan Surveilans dan Karantina Kesehatan Penguatan mekanisme surveilans untuk Jumlah provinsi melaksanakan surveilans PTM, faktor risiko, serta Penyakit untuk PTM, faktor risiko, serta Penyakit Menular Menular
2850
4 provinsi
9 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat" 10 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat" 11 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Surveilans dan Karantina Kesehatan
Peningkatan antigen imunisasi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
Implementasi perilaku CERDIK (Cek Kesehatan dengan Deteksi Dini) Menyusun pedoman penggunaan anggaran kesehatan yang mendukung ketersediaan fasilitas sarana aktifitas fisik kesehatan olahraga
Jumlah antigen imunisasi baru yang diperkenalkan Jumlah peserta kegiatan deteksi dini penyakit tidak menular (CERDIK) Jumlah pedoman penggunaan anggaran kesehatan yang mendukung ketersediaan fasilitas sarana aktifitas fisik kesehatan olahraga yang disusun
12 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
Peningkatan kebugaran jasmani melalui aktifitas fisik dan latihan fisik terprogram secara BBTT (Baik, Benar, Terukur, Teratur)
Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kebugaran jasmani melalui aktifitas fisik dan latihan fisik terprogram secara BBTT
13 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Perbaikan pola konsumsi dan keamanan Program Pembinaan Kesehatan pangan Masyarakat
Pembinaan Gizi Masyarakat
Suplementasi Gizi
14 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat" 15 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Perbaikan pola konsumsi dan keamanan pangan Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Pembinaan Gizi Masyarakat
16 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat" 17 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
18 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
19 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
20 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Penggalangan Kemitraan dengan Dunia Usaha/Ormas/Akademisi/LS/LP, organisasi profesi, LSM dan pihak Lainnya dalam kampanye gerakan masyarakat sehat
21 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat" 22 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Penyehatan Lingkungan
Peningkatan Pelaksanaan STBM
23 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat
24 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat" 25 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) 26 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penguatan Sistem Informasi, Manajemen Program Dukungan Manajemen dan Kesehatan dan Penelitian dan Pengembangan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kesehatan Kementerian Kesehatan 27 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penguatan Sistem Informasi, Manajemen Program Dukungan Manajemen dan Kesehatan dan Penelitian dan Pengembangan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kesehatan Kementerian Kesehatan
Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat Pendidikan SDM Kesehatan
Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) selama kehamilan Suplementasi Gizi Persentase ibu hamil KEK yang mendapat PMT Pengembangan Gerakan Pekerja Persentase perusahaan menerapkan Perempuan Sehat dan Produktif (GP2SP) Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif (GP2SP) Pemberdayaan masyarakat dan Jumlah pos upaya kesehatan kerja peningkatan kesehatan nelayan Kampanye nasional perilaku hidup bersih Jumlah tema kampanye nasional dan sehat perilaku hidup bersih dan sehat yang disebarluaskan Peningkatan Pertisipasi Masyarakat Jumlah kab/kota yang memiliki forum (UKBM) melalui Pembentukan dan peduli kesehatan aktif Pengaktifan Forum Peduli Kesehatan Pengembangan Kegiatan Pemberdayaan Persentase desa yang melaksanakan Masyarakat bidang Kesehatan di Desa Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (UKBM) dengan bersumber Dana Desa dengan bersumber dana desa Jumlah kegiatan kemitraan dalam kampanye gerakan masyarakat sehat
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM Kampanye Gunakan Antibiotik Secara Persentase provinsi mendapatkan Bijak sosialisasi penggunaan antibiotik secara bijak Laporan riset kesehatan nasional Jumlah laporan Status Kesehatan (Riskesnas) wilayah II Masyarakat hasil Riset Kesehatan Nasional wilayah II Pengembangan riset nasional mengenai Jumlah riset nasional mengenai PTM PTM yang dikembangkan Pendidikan dan pelatihan tenaga Jumlah tenaga promosi kesehatan yang promosi kesehatan dididik dan dilatih
12 24000
40
90
65 40
480 10 tema
30
30
10
35000 70
1
3480
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Pengelolaan data dan informasi kesehatan
Persentase kabupaten/kota yang melaporkan data kesehatan prioritas
50
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
30
28 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penguatan Sistem Informasi, Manajemen Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kesehatan
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat
Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk pelaksanaan e-kesehatan di tingkat kab/kota Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis
29 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penguatan Sistem Informasi, Manajemen Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kesehatan
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat
Persentase RS regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine
12
30
30 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penguatan Sistem Informasi, Manajemen Kesehatan dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 31 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penguatan Sistem Informasi, Manajemen Kesehatan dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 32 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar Kesehatan dan Rujukan Yang Berkualitas 33 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar Kesehatan dan Rujukan Yang Berkualitas
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Obat dan Obat Tradisional
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
34 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar Kesehatan dan Rujukan Yang Berkualitas
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
35 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar Kesehatan dan Rujukan Yang Berkualitas
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
3000
36 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 37 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan Yang Berkualitas Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan Yang Berkualitas
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
38 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar Kesehatan dan Rujukan Yang Berkualitas
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
39 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar Kesehatan dan Rujukan Yang Berkualitas
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
40 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar Kesehatan dan Rujukan Yang Berkualitas
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
41 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Kesehatan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
42 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Kesehatan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer Kerjasama Puskesmas dengan UTD untuk Jumlah Puskesmas yang telah mencegah kematian ibu melahirkan bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan UTD dan RS Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer Akreditasi pelayanan kesehatan dasar Jumlah Kab/Kota yang siap akreditasi fasilitas kesehatan primer Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer Akreditasi pelayanan kesehatan dasar Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi Pembinaan Pelayanan Kesehatan Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan Persentase kabupaten/kota dengan Rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh kesiapan akses layanan rujukan masyarakat Pembinaan Pelayanan Kesehatan Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan Jumlah RS pratama yang dibangun Rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh (kumulatif) masyarakat Pembinaan Pelayanan Kesehatan Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal Rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi masyarakat nasional Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Pelayanan kefarmasian dan penggunaan Persentase puskesmas yang obat rasional di fasilitas kesehatan melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan Persentase ketersediaan obat dan vaksin Perbekalan Kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau di di puskesmas pelayanan kesehatan dasar pemerintah (puskesmas)
43 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Kesehatan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan Persentase kab/kota menyelenggarakan Perbekalan Kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau di sistem informasi logistik farmasi pelayanan kesehatan dasar pemerintah (puskesmas)
0
44 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Kesehatan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian
15
45 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penyediaan, Persebaran dan Kualitas Kesehatan SDM Kesehatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Penempatan SDM kesehatan di daerahKesehatan daerah strategis
Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS
46 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penyediaan, Persebaran dan Kualitas Kesehatan SDM Kesehatan 47 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penyediaan, Persebaran dan Kualitas Kesehatan SDM Kesehatan 48 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penyediaan, Persebaran dan Kualitas Kesehatan SDM Kesehatan 49 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) 50 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Sistem rujukan pelayanan kesehatan online (puskesmas dan RS)
Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Tanaman Obat dan Obat Tradisional (*) Pemenuhan sarana prasarana pelayanan Jumlah RS Rujukan Nasional yang kesehatan ditingkatkan sarana prasarananya Pemenuhan sarana prasarana pelayanan Jumlah RS Rujukan Regional yang kesehatan memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar Pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah Puskesmas non rawat inap dan Puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar
Produksi bahan baku dan obat lokal serta mutu sarana produksi dan distribusi kefarmasian Insentif tenaga kesehatan strategis
Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional dalam negeri yang dimanfaatkan (kumulatif) Persentase pembayaran insentif tenaga kesehatan strategis tepat sasaran
Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
Pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas
Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan
Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan
Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan internship
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS
Penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS Skema ppp di bidang kesehatan
Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS (dalam juta) Jumlah skema ppp di bidang kesehatan yang dihasilkan
20
14 130
2800
266 1400
80
44
287
50
83
3000
6500
3000
94400000
51 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Dukungan Sarana, Prasarana dalam Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui berbagai media Bimbingan Teknis dan Evaluasi dalam pembinaan Kesehatan Keluarga
Jumlah Tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat
10
52 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Peningkatan pelayanan KB
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Pembinaan Kesehatan Keluarga
Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)
79
53 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Peningkatan pelayanan KB
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Pembinaan Kesehatan Keluarga
Bimbingan Teknis dan Evaluasi dalam pembinaan Kesehatan Keluarga
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)
76
54 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Peningkatan pelayanan KB
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan
55 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Manajemen dan pencegahan penyakit
Surveilans dan Karantina Kesehatan
Peringatan Dini Kejadian Surveilans Dan Karantina Kesehatan
Manajemen dan pencegahan penyakit
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Surveilans dan Karantina Kesehatan
Peringatan Dini Kejadian Surveilans Dan Karantina Kesehatan
PERSENTASE ANAK USIA 0-11 BULAN YANG MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP Persentase kab/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi
56 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
57 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Pelayanan kesehatan dan keluarga berencana
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Jumlah PUS yang ber-KB dan Primer menjarangkan kehamilan dan kelahiran
58 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak
Bantuan Operasional Kesehatan
Pendanaan faskes melalui BOK
Jumlah Puskesmas yang mendapatkan BOK
59 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Pembinaan Gizi Masyarakat
Suplementasi Gizi
60 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak
Suplementasi Gizi
Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak
Pembinaan Gizi Masyarakat
Suplementasi Gizi
62 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Pembinaan Gizi Masyarakat
61 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Pembinaan Gizi Masyarakat
Suplementasi Gizi
Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) selama kehamilan Persentase ibu hamil KEK yang mendapat PMT Persentase baduta kurus yang mendapat makanan tambahan Persentase remaja putri yang mendapatkan tablet tambah darah (TTD)
63 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak
Pendidikan gizi keluarga
Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Pembinaan Gizi Masyarakat
64 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Pembinaan Kesehatan Keluarga
Bimbingan Teknis dan Evaluasi dalam pembinaan Kesehatan Keluarga
65 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Pembinaan Kesehatan Keluarga
Konsultasi dan pemeriksaan kesehatan ibu hamil
66 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak
Pembinaan Kesehatan Keluarga
67 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak usia dini Peningkatan Advokasi, Sosialisasi, dan Kampanye
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Pembinaan Gizi Masyarakat
Konsultasi dan pemeriksaan kesehatan ibu hamil Sistem Informasi dan Surveilans Gizi
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Pembinaan Gizi Masyarakat
Sistem Informasi dan Surveilans Gizi
Pelaksanaan informasi secara berkala kepada pemangku kepentingan dan di media cetak dan elektronik
Penyehatan Lingkungan
Sarana Air Minum
Penyehatan Lingkungan
Sarana Air Minum
Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM
68 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
69 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat 70 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Peningkatan sanitasi dan akses air bersih Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Peningkatan sanitasi dan akses air bersih Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
3000
10013
Persentase bayi usia kurang 6 bulan yang mendapat ASI ekslusif Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal empat kali (K4) (*) Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil Penyuluhan pola asuh kepada orangtua yang mempunyai anak balita
40 35000
Antar Kelompok Pendapatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
1 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Keahlian Pekerja
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)
Pelatihan SDM Kesehatan
SDM KESEHATAN YANG DILATIH
2 Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan
Bantuan iuran jaminan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS
3 Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan
Bantuan Tunai Bersyarat
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Pembinaan Gizi Masyarakat
Penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS Suplementasi Gizi
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah Tenaga Pendidik, tenaga kesehatan dan masyarakat yang ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS (dalam juta) Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) selama kehamilan
19500
94400000
90
Desa dan Kawasan Pedesaan No
Program Prioritas
1 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
2 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Peningkatan peran aktif masyarakat desa sebagai tenaga pendidikan dan kesehatan Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan
3 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan Program Kefarmasian dan Alat dan kesehatan Kesehatan
4 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan Program Pengembangan dan dan kesehatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan Program Pengembangan dan dan kesehatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Penyediaan sarana prasarana Program Pembinaan Kesehatan permukiman (perumahan, sanitasi dan Masyarakat air bersih)
5 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa 6 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
KEGIATAN K/L Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
TARGET
Jumlah Tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pengendalian PTM terpadu Persentase Puskesmas yang Tidak Menular melaksanakan pengendalian PTM terpadu Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan Persentase ketersediaan obat dan vaksin Perbekalan Kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau di di puskesmas pelayanan kesehatan dasar pemerintah (puskesmas)
10
Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di SP transmigrasi
100
Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
Perencanaan dan Pendayagunaan SDM kesehatan
Penyehatan Lingkungan
Penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan
Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM
30
83
21700
35000
Perumahan dan Permukiman No
Program Prioritas
1 Peningkatan Ketersediaan Air Baku 2 Peningkatan Manajemen Layanan Air Minum dan Sanitasi 3 Peningkatan Manajemen Layanan Air Minum dan Sanitasi
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas Air) Peningkatan Demand Terhadap Hygiene dan Sanitasi (PHBS) Peningkatan Demand Terhadap Hygiene dan Sanitasi (PHBS)
PROGRAM K/L Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
KEGIATAN K/L Kesehatan lingkungan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyehatan Lingkungan
SASARAN K/L Penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan
INDIKATOR K/L Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM
TARGET 40 60 35000
Perkotaan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Pemenuhan Standar Pelayanan Kesehatan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik 2 Pemenuhan Standar Pelayanan Kesehatan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik 3 Pemenuhan Standar Pelayanan Kesehatan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS
60
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar
Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat
Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional
287
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Peringatan Dini Kejadian Penyakit Tidak Menular
Persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50 persen sekolah
30
INDIKATOR K/L
TARGET
Pembangunan Pariwisata No
Program Prioritas
1 Pengembangan Destinasi Wisata 2 Pengembangan Destinasi Wisata
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan Penyiapan Objek Wisata
PROGRAM K/L Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L Penyediaan rumah sakit
Rumah sakit terbangun
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas yang berada di Primer daerah kawasan wisata
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN Daerah Perbatasan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Pendidikan dan Pengembangan SDM Perbatasan
PROGRAM K/L Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
KEGIATAN K/L Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas
SASARAN K/L Pelatihan Tenaga Kerja
INDIKATOR K/L Jumlah Tenaga Kerja Terlatih
TARGET 4484
Daerah Tertinggal No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Peningkatan SDM dan Iptek
Pengembangan Inkubator Bisnis berbasis Program Penempatan dan Pertanian dan Kelautan Perikanan Pemberdayaan Tenaga Kerja
Pengembangan Model dan Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja
Pengembangan Tenant Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja
Jumlah Pengembangan Tenant Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja
49 kab
2 Peningkatan SDM dan Iptek
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan
10 BLK
3 Peningkatan SDM dan Iptek
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja
Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi
Jumlah BLK Pemerintah yang ditingkatkan Sarana dan Prasarana Pelatihannya Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi
49 kab
Pelayanan Kesehatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini
2 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini
3 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
4 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
5 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan tenaga kerja perempuan Jumlah perusahaan yang menerapkan norma pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja
300 perusahaan
Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja
160 perusahaan
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pembinaan Penerapan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Sosialisasi K3 Kesehatan Kerja
Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Sosialisasi Penerapan Norma Sistem Jumlah perusahaan yang menerapkan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan norma Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) dan Kesehatan Kerja (SMK3)
50 perusahaan
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pengembangan Sistem Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Ketenagakerjaan
Pelatihan (ToT) Penerapan Norma Sistem Jumlah perusahaan yang menerapkan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan norma Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) dan Kesehatan Kerja (SMK3)
50 perusahaan
6 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Ketersediaan pangan beragam, akses ekonomi, dan pemanfaatan pangan
Jaminan bagi tenaga kerja
Tenaga kerja yang mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja
7 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Ketersediaan pangan beragam, akses ekonomi, dan pemanfaatan pangan
Program Pengembangan Hubungan Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Industrial dan Peningkatan Jaminan Tenaga Kerja Sosial Tenaga Kerja Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
Pembinaan perusahaan untuk menyediakan ruang laktasi
Jumlah perusahaan yang menyediakan ruang laktasi
Sosialisasi Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja
150 perusahaan
Antar Kelompok Pendapatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan
Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
Pengelolaan Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial
3 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
4 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
5 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
6 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
7 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
8 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
9 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
10 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Infrastruktur Padat Pekerja
11 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Keahlian Pekerja
12 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya 13 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Layanan Informasi Pasar kerja
14 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Meningkatnya kualitas penerapan persyaratan ketenagakerjaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja
Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terlaksananya Tata Kelola Kelembagaan Jumlah Pengurus dan Anggota SP/SB dan Kerjasama Hubungan Industrial Yang Diberdayakan
Pengelolaan Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial
Terlaksananya Tata Kelola Kelembagaan Jumlah Pengusaha, Pekerja/ SP/SB Yang dan Kerjasama Hubungan Industrial Memahami Tata Cara Pembentukan LKS Bipartit Peningkatan Penerapan Pengupahan Terwujudnya Sistem Pengupahan Yang Jumlah Perusahaan Yang Mendapatkan Adil Pelatihan Penyusunan Struktur dan Skala Upah Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Diterapkannya Prinsip-Prinsip Hubungan Jumlah Pelaku Hubungan Industrial Yang Intensitas Pencegahan dan Penyelesaian Industrial dalam Pencegahan dan Mendapatkan Pelatihan Pencegahan dan Perselisihan Hubungan Industrial Penyelesaian Perselisihan Hubungan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Industrial Program Pengembangan Hubungan Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Diterapkannya Prinsip-Prinsip Hubungan Jumlah Perjanjian Bersama (PB) Yang Industrial dan Peningkatan Jaminan Intensitas Pencegahan dan Penyelesaian Industrial dalam Pencegahan dan dihasilkan Oleh Mediator HI dalam Sosial Tenaga Kerja Perselisihan Hubungan Industrial Penyelesaian Perselisihan Hubungan Penyelesaian Perselisihan HI Industrial Program Pengembangan Hubungan Pengelolaan Persyaratan Kerja, Terlaksananya Tata Kelola Persyaratan Jumlah Pelaku Hubungan Industrial Yang Industrial dan Peningkatan Jaminan Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Mendapatkan Pemahaman Tentang Sosial Tenaga Kerja Diskriminasi Peningkatan Kesejahteraan Pekerja/Buruh Program Pengembangan Hubungan Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Meningkatnya Program Jaminan Sosial Jumlah Pelaku HI Yang Mendapatkan Industrial dan Peningkatan Jaminan Tenaga Kerja Bagi Pekerja/Buruh Pemahaman Mengenai Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sosial Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Peningkatan Kinerja Program yang Meningkatnya kepatuhan dalam Jumlah perusahaan yang menerapkan Pengembangan Sistem Pengawasan Mencakup Norma Kesehatan dan penerapan norma ketenagakerjaan norma ketenagakerjaan Ketenagakerjaan Keselamatan Kerja (K3), Norma Kerja utama Perempuan dan Anak, Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pelayanan Pengelolaan K3, serta Pemeriksaan dan Penyidikan Program Penempatan dan Pengembangan dan Peningkatan Terwujudnya peningkatan perluasan Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan Pemberdayaan Tenaga Kerja Perluasan Kesempatan Kerja kesempatan kerja melalui padat karya melalui kegiatan padat karya dan kewiraushaan Program Peningkatan Kompetensi Pengembangan Standardisasi Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Jumlah tenaga kerja yang mendapat Tenaga Kerja dan Produktivitas Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Tenaga Kerja untuk Mencetak Tenaga pelatihan berbasis kompetensi Binalattas Kerja yang Berdaya Saing Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri Terwujudnya bursa kerja yang melayani masyarakat Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja Terwujudnya integrasi sistem informasi pasar kerja
Layanan Informasi Pasar kerja
Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja Terwujudnya integrasi sistem informasi pasar kerja
Jumlah pembinaan bursa kerja provinsi san kabupaten/kota Jumlah BKK dan BKS yang terkoneksi dengan informasi pasar tenaga kerja nasional Jumlah lokasi pelayanan informasi pasar kerja yang memenuhi standar ISO9001
15 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Layanan Informasi Pasar kerja
Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja Tersedianya data persediaan dan permintaan per sektor sesuai potensi daerah
Jumlah lokasi pelayanan informasi pasar kerja yang ditingkatkan dengan mengacu pada praktek terbaik internasional
16 Pengembangan kewirausahaan
Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja
Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan kegiatan wirausaha baru melalui kegiatan wirausaha baru
17 Pengembangan kewirausahaan
Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja
18 Pengembangan kewirausahaan
Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja
Tenaga kerja muda yang diberdayakan melalui kegiatan penciptaan wirausaha muda ( P2B) Calon wirausaha yang diberdayakan
Layanan Informasi Pasar kerja
jumlah tenaga kerja muda yang diberdayakan melalui kegiatan penciptaan wirausaha muda ( P2B) Jumlah calon wirausaha yang diberdayakan
TARGET 2.230 perusahaan
750 orang
875 orang
500 perusahaan
4000 orang
4410 PB
4200 orang
8000 orang
4800 perusahaan
74000
155.780 orang
430 Bursa kerja 100 BKK dan BKS
20 Lokasi
24 Provinsi
2000 Orang
37500 Orang
19 Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan 20 Perkuatan basis perekonomian perdesaan 21 Perkuatan basis perekonomian perdesaan
Bantuan Tunai Bersyarat
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Keterampilan teknis untuk dapat bekerja Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Kewirausahaan
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas Reorientasi BLK menjadi Balai Latihan Kerja Kewirausahaan (BLKK) Quick Wins
Meningkatnya Fasilitas Mitigasi Dampak Jumlah Pekerja Anak yang Ditarik Dari Pelanggaran Norma Ketenagakerejaan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA)
17000
Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi
80000
Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi
Terlaksananya pelatihan kewirausahaan, Jumlah masyarakat kurang mampu yang keterampilan dan keahlian bagi mengikuti pelatihan kewirausahaan, masyarakat kurang mampu keterampilan dan keahlian
11000
Desa dan Kawasan Pedesaan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Pengembangan pendidikan di desa Program Penempatan dan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan Pemberdayaan Tenaga Kerja
Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja
2 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Pengembangan pendidikan di desa Program Penempatan dan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan Pemberdayaan Tenaga Kerja
Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja
3 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Pengembangan pendidikan di desa Program Penempatan dan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan Pemberdayaan Tenaga Kerja
Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja
4 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa termasuk perempuan, pemuda & penyandang disabilitas
Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
5 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa termasuk perempuan, pemuda & penyandang disabilitas
6 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM Peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan & pengembangan Teknologi Tepat Guna
7 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 8 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 9 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
SASARAN K/L Terwujudnya peningkatan perluasan kesempatan kerja melalui padat karya dan kewiraushaan Terwujudnya peningkatan perluasan kesempatan kerja melalui padat karya dan kewiraushaan Terlaksananya pendampingan bagi kelompok wirausaha baru
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui kegiatan padat karya
74000 orang
Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui kegiatan wirausaha baru
2000 orang
Jumlah tenaga kerja sukarela sebagai pendamping dan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP)
1.660 orang
Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri Terwujudnya bursa kerja yang melayani masyarakat
Jumlah pembinaan bursa kerja provinsi san kabupaten/kota
430 bursa kerja
Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri Terpenuhinya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan penempatan kerja di dalam negeri
Jumlah Peningkatan Pemberdayaan Pengantar Kerja / Petugas Antar Kerja
Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja
Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui kegiatan padat karya
74.000 orang
Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja
Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui kegiatan wirausaha baru
2.000 orang
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas
Terwujudnya peningkatan perluasan kesempatan kerja melalui padat karya dan kewiraushaan Terwujudnya peningkatan perluasan kesempatan kerja melalui padat karya dan kewiraushaan Tersedianya 177 unit sarana pelatihan keliling (MTU)
Jumlah sarana pelatihan keliling (MTU) yang disediakan
35
Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja
Pelaku usaha produktif yang menerapkan TTG
jumlah pelaku usaha produktif yang menerapkan TTG
250
2.500 orang
Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi No
Program Prioritas
1 Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Peningkatan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri
PROGRAM K/L Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
KEGIATAN K/L Pembinaan Penempatan dan Perlindungan Tki Luar Negeri
SASARAN K/L atase yang memberi perlindungan pekerja migran
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah atase yang memberi perlindungan pekerja migran
13 Lokasi
INDIKATOR K/L
TARGET
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) No
Program Prioritas
1 Hubungan Industrial yang Bersahabat
2 Kebijakan Industri Nasional
3 SDM Industri yang Kompeten dan Disiplin
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
Peningkatan Kualitas Hubungan Industri Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Peningkatan Kinerja Program yang dengan Buruh Pengembangan Sistem Pengawasan Mencakup Norma Kesehatan dan Ketenagakerjaan Keselamatan Kerja (K3), Norma Kerja Perempuan dan Anak, Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pelayanan Pengelolaan K3, serta Pemeriksaan dan Penyidikan Kebijakan Ketenagakerjaan Program Pengembangan Hubungan Penyempurnaan Peraturan Industrial dan Peningkatan Jaminan Ketenagakerjaan Sosial Tenaga Kerja Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kompetensi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja dan Produktivitas Pelatihan Kerja dan Produktivitas
SASARAN K/L Meningkatnya kepatuhan dalam penerapan norma ketenagakerjaan utama
Tersusunnya 8 regulasi yang mengatur hubungan industrial di KEK
Jumlah regulasi hubungan industrial
Meningkatnya sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja
Jumlah BLK yang dibangun/ditingkatkan
8 regulasi
9
Pembangunan Pariwisata No
Program Prioritas
1 SDM Pariwisata dan Kelembagaan 2 SDM Pariwisata dan Kelembagaan
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
Pelatihan dan Sertifikasi SDM Pariwisata Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Penyusunan NSPK SDM dan Program Peningkatan Kompetensi Kelembagaan Tenaga Kerja dan Produktivitas
KEGIATAN K/L Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
SASARAN K/L Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Perusahaan/Lembaga Penyusunan NSPK SDM Pariwisata
INDIKATOR K/L Jumlah SDM Pariwisata yang mendapatkan pelatihan Jumlah NSPK yang disusun
TARGET
KEMENTERIAN KEUANGAN Kedaulatan Energi No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
1 Meningkatkan Aksesibilitas
Peningkatan transmisi dan distribusi tenaga listrik
Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Pengelolaan Pinjaman
Terpenuhinya Pengadaan Pinjaman Program sesuai kebutuhan pembiayaan
2 Meningkatkan Aksesibilitas
Peningkatan transmisi dan distribusi tenaga listrik
Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur
Tercapainya Persentase Pemenuhan Dukungan Pemerintah Proyek KPS Infrastruktur Prioritas Kejelasan Status lahan pembangunan kilang
3 Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Pembangunan dan Upgrading Kilang Operasional Energi Minyak
Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Perumasan Kebijakan, Standardisasi, Penyelesaian Pengurusan Piutang Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan Negara dan Pelayanan Lelang Evaluasi Atas Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain
4 Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Pembentukan Cadangan Penyangga Operasional Energi Energi
Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
5 Meningkatkan Pengelolaan Subsidi Perumusan Dan Evaluasi Formulasi Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Energi yang Lebih Transparan dan Tepat Harga Dan Besaran Subsidi Bahan Bakar Sektor Keuangan Sasaran 6 Meningkatkan Produksi Energi Primer Peningkatan Tata Kelola Migas Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai 7 Meningkatkan Produksi Energi Primer Peningkatan Tata Kelola Migas Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai 8 Meningkatkan Produksi Energi Primer Peningkatan Tata Kelola Migas Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai 9 Meningkatkan Produksi Energi Primer
Peningkatan Tata Kelola Migas
Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur
INDIKATOR K/L
TARGET
Persentase Pengadaan Pinjaman Program sesuai kebutuhan pembiayaan (%) Persentase Pemenuhan Dukungan Pemerintah Proyek KPS Infrastruktur Prioritas (%) Dokumen (persetujuan/ penolakan atas permohonan pengelolaan KNL untuk penyediaan lahan pembangun kilang dari aset negara yang ditindaklanjuti (%)
100
80
0,8
1
Perumusan Kebijakan APBN
Terwujudnya dukungan pemerintah untuk percepatan penyediaan infrastruktur Penerimaan APBN yang Optimal
Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai Utama
Optimalisasi penerimaan kepabeanan dan cukai dari niaga migas
persentase pemenuhan dukungan pemerintah proyek KPS infrastruktur prioritas (%) Persentase perumusan dan evaluasi formulasi harga dan besaran subsidi bahan bakar (%) Persentase jumlah penerimaan kepabeanan dan cukai (%)
Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai Utama
Optimalisasi penyelesaian proses kepabeanan niaga migas
Waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance time) (hari)
1,3
Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai Utama
Optimalisasi tindak lanjut atas temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dalam niaga migas
Persentase tindak lanjut atas temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dalam niaga migas (%)
80
Tersedianya Rekomendasi dan Rumusan Persentase rekomendasi kebijakan yang Kebijakan Pendapatan Negara yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Mendukung Terwujudnya Kebijakan Keuangan Fiskal
85
Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Perumusan Kebijakan Pajak, Sektor Keuangan Kepabeanan, Cukai dan PNBP
100 persen
100
Revolusi Mental No
Program Prioritas
1 Reformasi Birokrasi Pemerintahan
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Promosi Layanan Elektronik menuju Ebudgeting dan E-reporting, Complaint Center
PROGRAM K/L Program Pengelolaan Anggaran Negara
KEGIATAN K/L Pengembangan Sistem Penganggaran
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Terlaksananya penyusunan APBN Jumlah sistem e-budgeting secara online berbasis elektronik (e-budgeting) secara online
TARGET 1 paket sistem
Daerah Perbatasan No
Program Prioritas
1 Pengembangan PLBN Terpadu
2 Pengembangan PLBN Terpadu
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pembangunan Infrastruktur/ Gedung CIQS Terpadu
PROGRAM K/L
Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Program Pengawasan, Pelayanan, dan Custom, Imigrasi, Quarantine and Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Security Cukai
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan Penyediaan sarpras CIQS modern (X-ray, Jumlah PLBN yang menerima bantuan Cukai di Daerah metal detector, scanner document, dll) sarpras CIQS Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan Terciptanya administrator kepabeanan Cukai di Daerah dan cukai yang memberikan fasilitasi perdagangan dan industri, menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyulundupan dan perdagangan ilegal, serta optimalisasi penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai
Indeks kepuasan pengguna layanan
TARGET 7 PLBN
3,9
Pelayanan Kesehatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
1 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Advokasi, sosialisasi, koordinasi, dan regulasi Gerakan Masyarakat Sehat
Program Peningkatan Kualitas Hubungan Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Keuangan Pusat dan Daerah Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Penyusunan skema insentif bagi daerah yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat
2 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Penurunan perilaku merokok dan konsumsi alkohol
Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak
Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai
Peningkatan pajak yang tinggi untuk produk yang membahayakan kesehatan seperti rokok dan minuman beralkohol
3 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Penurunan perilaku merokok dan konsumsi alkohol
Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai
Peningkatan cukai untuk produk yang Besaran kenaikan cukai rokok membahayakan kesehatan seperti rokok dan minuman beralkohol
TARGET
Jumlah dokumen skema insentif DAK bagi daerah yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat yang dirumuskan Besaran kenaikan PPn produk rokok
Antar Kelompok Pendapatan No
Program Prioritas
1 Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Subsidi pangan masyarakat berpenghasilan rendah
PROGRAM K/L Program Pengelolaan Anggaran Negara
KEGIATAN K/L Pengelolaan PNBP dan Subsidi
SASARAN K/L Pelaksanaan subsidi pangan bagi keluarga berpenghasilan rendah (Transaksi Khusus - Bagian Anggaran 999.99)
INDIKATOR K/L Jumlah keluarga miskin yang memperoleh subsidi pangan
TARGET 15800000
Desa dan Kawasan Pedesaan No
Program Prioritas
1 Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
Distribusi, Supervisi, Pemantauan DD Program Peningkatan Kualitas Hubungan Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan dan ADD agar Berjalan Secara Efektif dan Keuangan Pusat dan Daerah Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Bertahap Dana Desa
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Perumusan dan Pengelolaan Transfer ke Indeks Pemerataan Antar daerah (Indeks Daerah dan Dana Desa yang Berkualitas Williamson) dan Optimal
TARGET 0,73
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Revolusi Mental No
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik
Program Prioritas
Pembangunan Karakter Melalui Media Publik
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
PROGRAM K/L
Pengelolaan dan Penyediaan Informasi
KEGIATAN K/L
Tersedianya Konten Informasi Publik yang Beragam dan Berkualitas yang Bersifat Mendidik, Mencerahkan, dan Memberdayakan Masyarakat Dalam Rangka NKRI
SASARAN K/L
Jumlah judul konten informasi yang siap pakai, dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan disebarkan ke masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya (terutama daerah terdepan, terluar, tertinggal dan p
30
2 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik
Pembangunan Karakter Melalui Media Publik
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
Strategi komunikasi kepada masyarakat terkait kampanye revolusi mental pada proyek percontohan ruang terbuka di 200 kecamatan
1 dokumen strategi komunikasi kampanye revolusi mental
3 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik
Pembangunan Karakter Melalui Media Publik
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Terbangunnya proyek percontohan Media Publik ruang-ruang terbuka nonton bersama film/video bertema revolusi mental di layar videotrone atau layar tancap di 1200 kecamatan Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Terbangunnya proyek percontohan Media Publik ruang-ruang terbuka nonton bersama film/video bertema revolusi mental di layar videotrone atau layar tancap di 1200 kecamatan
Promosi, publikasi dan advokasi kepada masyarakat untuk menciptakan awareness/berpartisipasi/menonton film terkait revolusi mental pada proyek percontohan ruang terbuka di 200 kecamatan
1 laporan pelaksanaan promosi, publikasi dan advokasi kampanye revolusi mental
Daerah Perbatasan No
Program Prioritas
1 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan 2 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Pembangunan Kelistrikan dan Telekomunikasi
Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran
Pembangunan BTS
Jumlah BTS yang dibangun
Pembangunan Kelistrikan dan Telekomunikasi
Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran
Infrastruktur penyiaran publik yang direvitalisas
Jumlah Lokasi pengembangan dan pemerataan pembangunan jaringan infrastruktur penyiaran digital dan peningkatan wilayah jangkauan siaran LPP terhadap populasi di wilayah perbatasan, terluar dan terpencil
TARGET 125 unit
Belum Ditentukan
Daerah Tertinggal No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas
Penyediaan Akses Telekomunikasi
Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran
2 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas
Penyediaan Akses Telekomunikasi
Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran
3 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas
Penyediaan Akses Telekomunikasi
Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran
4 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas
Penyediaan Akses Telekomunikasi
Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran
SASARAN K/L Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial
INDIKATOR K/L Jumlah BTS yang dibangun di daerah blankspot layanan telekomunikasi
TARGET 125 unit
Jumlah penyediaan akses internet
800 lokasi
Jumlah insfrastruktur penyiaran didaerah perbatasan, terpencil dan pulau terluar (hibah)
20 unit
Jumlah Penyediaan Perangkat Pendukung (hibah)
75 perangkat
Pelayanan Kesehatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
Pengelolaan dan Penyediaan Informasi
2 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
Pengelolaan dan Penyediaan Informasi
3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penguatan Sistem Informasi, Manajemen Program Penyelenggaraan Pos dan Kesehatan dan Penelitian dan Pengembangan Informatika Kesehatan
Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran
4 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Peningkatan Advokasi, Sosialisasi, dan Kampanye
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
Pengelolaan dan Penyediaan Informasi
5 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Peningkatan Advokasi, Sosialisasi, dan Kampanye
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Penyusunan konsep pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat Penyiaran iklan dan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat
Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat yang disusun Jumlah media publik yang dimanfaatkan untuk iklan dan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat Jumlah penyediaan akses internet
800 unit
Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial Tersedianya Konten Informasi Publik yang Beragam dan Berkualitas yang Bersifat Mendidik, Mencerahkan, dan Memberdayakan Masyarakat Dalam Rangka NKRI
Jumlah publikasi/ artikel edukatif mengenai Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan pemberian makan bayi (ASI ekslusif dan MP ASI) yang benar dan 1000 hari pertama kehidupan (HPK) pada media cetak dan elektronik lokal dan nasional
Terselenggaranya Pengembangan Jumlah kemitraan dalam rangka Kemitraan Lembaga Komunikasi untuk penguatan organisasi masyarakat sipil, penyebaran/diseminasi informasi publik swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan
Antar Kelompok Pendapatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
1 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Keahlian Pekerja
Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, serta Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika
Peningkatan keahlian dan kompetensi Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, SDM bidang komunikasi dan informatika bimtek TIK, ToT Pengelola TIK dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah Peningkatan keahlian dan kompetensi Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, SDM bidang komunikasi dan informatika bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda
2 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Keahlian Pekerja
Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, serta Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika
3 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Keahlian Pekerja
Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, serta Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika
4 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Keahlian Pekerja
Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Meningkatkan keahlian dan komptensi Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, Informasi dan Komunikasi SDM bidang Komunikasi dan Infomatika bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda
Meningkatnya Literasi TIK Nasional
Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak, dan disabilitas
TARGET 750 orang
750 orang
500 peserta
700 orang
Desa dan Kawasan Pedesaan No
Program Prioritas
1 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
2 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
3 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penyiapan teknologi informasi dan komunikasi serta akses internet desa untuk interaksi masyarakat desa serta antardesa Penyiapan teknologi informasi dan komunikasi serta akses internet desa untuk interaksi masyarakat desa serta antardesa Penyiapan teknologi informasi dan komunikasi serta akses internet desa untuk interaksi masyarakat desa serta antardesa
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Program Pengembangan Aplikasi Informatika
Pembinaan dan Pengembangan Tik Untuk Pemberdayaan Masyarakat
Agen perubahan informatika untuk mendorong pemberdayaan masyarakat berbasis TIK
Jumlah agen perubahan informatika untuk mendorong pemberdayaan masyarakat berbasis TIK
18000
Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran
Jumlah BTS yang dibangun di daerah blankspot layanan telekomunikasi
125 BTS
Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran
Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial
Jumlah penyediaan akses internet
800 Lokasi (Sesuai prioritas:i SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pertanian, desa pedalaman)
4 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
6 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Penyiapan teknologi informasi dan komunikasi serta akses internet desa untuk interaksi masyarakat desa serta antardesa Penyiapan teknologi informasi dan komunikasi serta akses internet desa untuk interaksi masyarakat desa serta antardesa Penyediaan sarana prasarana listrik dan komunikasi
Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran
7 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Penyediaan sarana prasarana listrik dan Program Penyelenggaraan Pos dan komunikasi Informatika
Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran
8 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Penyediaan sarana prasarana listrik dan Program Penyelenggaraan Pos dan komunikasi Informatika
Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran
9 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Penyediaan sarana prasarana listrik dan Program Penyelenggaraan Pos dan komunikasi Informatika
Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran
5 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
10 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Penerapan Teknologi Informasi dan Mendorong Keterkaitan Desa-Kota Komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi
Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran
Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran
Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran
Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial Tersedianya dukungan TIK untuk mempercepat pengembangan ekosistem dan adopsi TIK di masyarakat
Jumlah insfrastruktur penyiaran didaerah perbatasan, terpencil dan pulau terluar (hibah)
20
Jumlah Penyediaan Perangkat Pendukung (hibah)
75
Jumlah BTS yang dibangun di daerah blankspot layanan telekomunikasi
125
Jumlah penyediaan akses internet
800
Jumlah insfrastruktur penyiaran didaerah perbatasan, terpencil dan pulau terluar (hibah)
20
Jumlah lokasi desa nelayan dan pertanian yang terlayani akses internet
30 lokasi
Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial
Jumlah penyediaan akses internet
800 unit
Stabilitas Keamanan dan Ketertiban No
Program Prioritas
1 Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme 2 Keamanan Data dan Informasi (Cyber Security)
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pengawasan Aliran Dana & Media Control Operasional Pengemanan Siber
PROGRAM K/L Program Pengembangan Aplikasi Informatika Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis Layanan Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Pembinaan dan Pengembangan Layanan Pengamanan Jaringan Internet Penyelenggaraan Telekomunikasi
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah situs internet bermuatan negatif yang tertangani Jumlah ISP/NAP/IX/titik strategis lainnya telah ditempatkan perangkat deteksi dengan availabilitas 99% dan terhubung dengan sistem pemantauan
3600 55 unit
Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi No
Program Prioritas
1 Penguatan Diplomasi Soft Power
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Penguatan citra positif Indonesia melalui Program Pengembangan Informasi dan peningkatan peran di bidang informasi Komunikasi Publik dan pelayanan media
Pengembangan Kemitraan Pelayanan Informasi Internasional
2 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Program Dukungan Manajemen dan Informasi Publilk Komunikasi Publik Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika 3 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Program Dukungan Manajemen dan Informasi Publilk Komunikasi Publik Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika 4 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Program Pengembangan Informasi dan Informasi Publilk Komunikasi Publik Komunikasi Publik
5 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Program Pengembangan Informasi dan Informasi Publilk Komunikasi Publik Komunikasi Publik
Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Peningkatan Peran Media Publik dan Media Publik Media Center
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah publikasi konten tentang Indonesia di media cetak dan elektronik berbahasa asing
7 Judul
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat
Terselenggaranya sosialisasi konten informasi nasional dan internasional dalam rangka pencitraan positif Indonesia di dunia internasional Terlaksananya Ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Penyelesaian sengketa informasi publik
65% kasus/sengketa diselesaikan
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat
Terlaksananya Ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Badan Publik Pemerintah yang melaksanakan ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik
Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Peningkatan Peran Media Publik dan Media Publik Media Center
Penguatan Media Center lengkap dan berfungsi efektif di Provinsi/Kabupaten/Kota di daerah terluar/Terdepan/Pasca Konflik Media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi informasi (media cetak, elektronik, media sosial) bertemakan prioritas dan dimensi pembangunan Indonesia
70%
35 Lokasi
18 Paket Informasi
6 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Program Pengembangan Informasi dan Informasi Publilk Komunikasi Publik Komunikasi Publik
Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Peningkatan Peran Media Publik dan Media Publik Media Center
7 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Program Pengembangan Informasi dan Informasi Publilk Komunikasi Publik Komunikasi Publik
Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi
8 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Program Pengembangan Informasi dan Informasi Publilk Komunikasi Publik Komunikasi Publik
Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi
9 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Program Pengembangan Informasi dan Informasi Publilk Komunikasi Publik Komunikasi Publik
Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi
Terselenggaranya Pengembangan Pelayanan informasi publik melalui Kemitraan Lembaga Komunikasi untuk kemitraan dengan SKPD/OPD penyebaran/diseminasi informasi publik
10 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Program Pengembangan Informasi dan Informasi Publilk Komunikasi Publik Komunikasi Publik
Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi
11 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Program Pengembangan Informasi dan Informasi Publilk Komunikasi Publik Komunikasi Publik
Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi
12 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Program Pengembangan Informasi dan Informasi Publilk Komunikasi Publik Komunikasi Publik
Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi
13 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Peningkatan Kualitas Konten Informasi Informasi Publilk Publik
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat
Terselenggaranya Pengembangan Kemitraan dalam rangka penguatan Kemitraan Lembaga Komunikasi untuk organisasi masyarakat sipil, swasta dan penyebaran/diseminasi informasi publik media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan Terselenggaranya Pengembangan Edukasi/literasi media untuk Kemitraan Lembaga Komunikasi untuk meningkatkan kesadaran dan penyebaran/diseminasi informasi publik kemampuan/kapasitas masyarakat memilih dan memanfaatkan media sesuai kebutuhannya Terselenggaranya Pengembangan Pemberdayaan Media Komunitas Kemitraan Lembaga Komunikasi untuk (terutama daerah perbatasan/terluar, penyebaran/diseminasi informasi publik terpencil dan pasca konflik) sebagai penyebar informasi publik kepada masyarakat Tersedianya Dukungan Teknis dan Kebijakan dan Peraturan Manajemen Dalam Rangka Kelancaran Penyelenggaraan Penyiaran Pelaksanaan Tugas KPI Pusat
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat
Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen Dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan Tugas KPI Pusat
Penyelesaian Pengaduan Masalah Konten Siaran
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat
Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen Dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan Tugas KPI Pusat
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat
Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen Dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan Tugas KPI Pusat
Pemantauan langsung program/isi siaran 15 TV Berjaringan + 4 TV Berlangganan + pada lembaga penyiaran yang 20 Radio melaksanakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) Pelaksanaan Pemeringkatan (rating) 1 dokumen hasil survey kualitas siaran kualitas program/isi siaran televisi
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dewan Pers
Peningkatan Peran Pers Indonesia
Peningkatan fungsi dan peran Dewan Pers serta penguatan kapasitas jurnalis
17 Kegiatan
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dewan Pers
Peningkatan Peran Pers Indonesia
Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers
Indeks Kemerdekaan Pers
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dewan Pers
Peningkatan Peran Pers Indonesia
Pelaksanaan World Press Freedom Day
1 Kegiatan
14 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Peningkatan Kualitas Konten Informasi Informasi Publilk Publik
15 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Peningkatan Kualitas Konten Informasi Informasi Publilk Publik
16 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Peningkatan Kualitas Konten Informasi Informasi Publilk Publik
17 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Peningkatan Kualitas Konten Informasi Informasi Publilk Publik
18 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Peningkatan Kualitas Konten Informasi Informasi Publilk Publik
19 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Peningkatan Kualitas Konten Informasi Informasi Publilk Publik
Pelaksanaan Strategi Komunikasi Nasional Revolusi Mental (termasuk Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan)
1 Strategi Komunikasi Revolusi Mental di proyek percontohan
Terselenggaranya Pengembangan Pemberdayaan Forum Komunikasi Media 5 Provinsi terdepan/terluar pasca konflik Kemitraan Lembaga Komunikasi untuk Tradisional dalam upaya meningkatkan penyebaran/diseminasi informasi publik kualitas media tradisional dalam penyebaran informasi publik, mempertahankan nilai nilai budaya dan merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa Terselenggaranya Pengembangan Bimtek Kelompok Informasi Masyarakat 20 kab/kota Kemitraan Lembaga Komunikasi untuk (terutama daerah perbatasan/terluar, penyebaran/diseminasi informasi publik terpencil dan pasca konflik) 65 SKPD
12 Kemitraan
1000 Peserta
5 Provinsi
8 Kebijakan Penyiaran
90%
20 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Peningkatan Kualitas Konten Informasi Informasi Publilk Publik
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
Pengelolaan dan Penyediaan Informasi
Tersedianya Konten Informasi Publik yang Beragam dan Berkualitas yang Bersifat Mendidik, Mencerahkan, dan Memberdayakan Masyarakat Dalam Rangka NKRI
Jumlah judul konten informasi yang siap pakai, dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan disebarkan ke masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya (terutama daerah terdepan, terluar, tertinggal dan p
30 paket informasi
21 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Peningkatan Kualitas Konten Informasi Informasi Publilk Publik
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
Pengelolaan dan Penyediaan Informasi
Tersusunnya Strategi Komunikasi dalam Pelaksanaan Government Public Relations
Strakom GPR dan Narasi Tunggal Pemerintah
22 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Peningkatan Kualitas Konten Informasi Informasi Publilk Publik
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
Pengelolaan dan Penyediaan Informasi
23 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Peningkatan Kualitas Konten Informasi Informasi Publilk Publik
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
Pengelolaan dan Penyediaan Informasi
24 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Informasi Publilk dan Informasi
Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, serta Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika
Tersedianya Konten Informasi Publik yang Beragam dan Berkualitas yang Bersifat Mendidik, Mencerahkan, dan Memberdayakan Masyarakat Dalam Rangka NKRI Tersedianya Konten Informasi Publik yang Beragam dan Berkualitas yang Bersifat Mendidik, Mencerahkan, dan Memberdayakan Masyarakat Dalam Rangka NKRI Tersedianya Konten Informasi Publik yang Beragam dan Berkualitas yang Bersifat Mendidik, Mencerahkan, dan Memberdayakan Masyarakat Dalam Rangka NKRI Peningkatan keahlian dan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika
25 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Informasi Publilk dan Informasi
Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
26 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Informasi Publilk dan Informasi
Analisis Konten Media Publik Bidang Polhukam, Perekonomian, Kesra dan Kemaritiman sebagai bahan rekomendasi kebijakan Tersusunnya kebijakan pengelolaan dan penyebaran informasi publik untuk mendorong konten lokal yang berbasis edukasi
300 analisis konten media
2 Kebijakan
750 peserta pelatihan
Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, serta Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola TIK dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah Peningkatan keahlian dan kompetensi Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, SDM bidang komunikasi dan informatika bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda
Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, serta Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika
Peningkatan keahlian dan kompetensi Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang SDM bidang komunikasi dan informatika komunikasi dan informatika dalam dan luar negeri
230 Beasiswa DN/LN
27 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Informasi Publilk dan Informasi
Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, serta Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika
Peningkatan keahlian dan kompetensi Jumlah regulasi SKKNI Bidang Kominfo SDM bidang komunikasi dan informatika
28 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Informasi Publilk dan Informasi
Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, serta Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya Literasi TIK Nasional
Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak, dan disabilitas
750 peserta pelatihan
4 SKKNI
500 Peserta
Reformasi Birokrasi No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Penataan tatakelola birokrasi Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
PROGRAM K/L Program Pengembangan Aplikasi Informatika
KEGIATAN K/L Pembinaan dan Pengembangan EGovernment
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Tersedianya layanan eGovernment yang terintegrasi untuk 10% kabupaten dan kota dengan Index eGovernment mencapai 3,4 (skala 4.0);
Persentase instansi yang memanfaatkan layanan eGovernment yang terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan berkualitas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK nasional
TBA
Perkotaan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
1 Mengembangkan Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Berbasis TIK
Pembangunan kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
2 Mengembangkan Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Berbasis TIK
Pembangunan kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
3 Mengembangkan Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Berbasis TIK 4 Mengembangkan Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Berbasis TIK 5 Mengembangkan Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Berbasis TIK
Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Program Pengembangan Aplikasi Informatika Program Pengembangan Aplikasi Informatika Program Pengembangan Aplikasi Informatika
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Terbangunnya proyek percontohan Media Publik ruang-ruang terbuka nonton bersama film/video bertema revolusi mental di layar videotrone atau layar tancap di 1200 kecamatan Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Terbangunnya proyek percontohan Media Publik ruang-ruang terbuka nonton bersama film/video bertema revolusi mental di layar videotrone atau layar tancap di 1200 kecamatan
Strategi komunikasi kepada masyarakat terkait kampanye revolusi mental pada proyek percontohan ruang terbuka di 200 kecamatan
Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelaku e-Business Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelaku e-Business Pembinaan dan Pengembangan ETersedianya layanan eGovernment yang Government terintegrasi untuk 10% kabupaten dan kota dengan Index eGovernment mencapai 3,4 (skala 4.0);
Jumlah Domain .id gratis untuk ukm dan sekolah Jumlah Tanda Daftar Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang Diterbitkan Persentase instansi yang memanfaatkan layanan eGovernment yang terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan berkualitas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK nasional
TARGET 1 dokumen strategi komunikasi kampanye revolusi
Promosi, publikasi dan advokasi kepada 1 laporan pelaksanaan promosi, masyarakat untuk menciptakan publikasi dan advokasikampanye revolusi awareness/berpartisipasi/menonton film mental terkait revolusi mental pada proyek percontohan ruang terbuka di 200 kecamatan 20000 15 Belum Ditentukan
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) No
Program Prioritas
1 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penyediaan Sarana Telekomunikasi
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran
Jaringan Internet Super Cepat (Fix Broadband)
2 Pengembangan Science dan Technopark Bantuan Pembiayaan pada Perusahaan Indonesia Start Up yang Potensial
Program Pengembangan Aplikasi Informatika
Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika
Pemanfaatan, Fasilitasi dan Promosi dalam Mendorong Industri TIK Nasional
3 SDM Industri yang Kompeten dan Disiplin
Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi
Peningkatan pelayanan perijinan penyelenggaraan telekomunikasi
Peningkatan Akses Informasi dan Telekomunikasi
INDIKATOR K/L
TARGET
Persentase (%) terselesaikannya pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional Jumlah Pemanfaatan, Fasilitasi dan Promosi dalam Mendorong Industri TIK Nasional Jumlah perizinan bidang telekomunikasi yang terselesaikan di 8 KEK
26 Kab/kota
INDIKATOR K/L
TARGET
Tersedianya pengadaan akses internet di lokasi-lokasi kegiatan pariwisata
TBA
8
8 KEK
Pembangunan Pariwisata No
Program Prioritas
1 Pengembangan Destinasi Wisata
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penyiapan Objek Wisata
PROGRAM K/L Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika
KEGIATAN K/L Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran
SASARAN K/L Tersedianya jaringan internet super cepat
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN Revolusi Mental No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Pendidikan Berbasis Karakter (Disiplin, Kerja Keras Dan Jujur/Tidak Nyontek)
PROGRAM K/L Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Peningkatan Koordinasi Kebijakan Bidang Terwujudnya sinergi antar sektor, SDM, Iptek dan Budaya Maritim tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan mengenai SDM, Iptek, dan Budaya Maritim khususnya pendidikan dan pelatihan maritim, pendayagunaan iptek maritim, seni, budaya dan olahraga maritim, penguatan inovasi dan ekonomi kreatif maritim, sistem observasi dan informasi maritim melalui koordinasi kebijakan yang efektif dan produktif
INDIKATOR K/L
TARGET
Persentase permasalahan sektoral mengenai pendidikan dan pelatihan maritim, pendayagunaan iptek maritim, seni, budaya dan olahraga maritim, penguatan inovasi dan ekonomi kreatif maritim, sistem observasi dan informasi maritim, yang dapat dipecahkan dan dikoordinasikan implementasinya (%)
100%
INDIKATOR K/L
TARGET
Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi No
Program Prioritas
1 Pemeliharaan Stabilitas Keamanan Kawasan
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penanganan Transnational Organized Crime Melalui Kerjasama Maritim
PROGRAM K/L Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman
KEGIATAN K/L Koordinasi Kemanan dan Ketahanan Maritim
SASARAN K/L
Terlaksananya Koordinasi Kemanan dan Jumlah rekomendasi kebijakan/dokumen Ketahanan Maritim strategis Keamanan dan Ketahanan Maritim
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN Kedaulatan Pangan No
Program Prioritas
1 Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)
PROGRAM K/L Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
KEGIATAN K/L Koordinasi kebijakan Kompensasi Sosial
SASARAN K/L Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan bidang kompensasi sosial
INDIKATOR K/L Jumlah usulan rekomendasi kebijakan bidang kompensasi sosial
TARGET 2 usulan rekomendasi kebijakan Rastra
Revolusi Mental No
Program Prioritas
1 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pembangunan Karakter Melalui Media Publik
PROGRAM K/L Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Koordinasi kebijakan Nilai dan Kreativitas Sosialisasi kegiatan revolusi mental Budaya kepada masyarakat
INDIKATOR K/L Jumlah laporan sosialisasi revolusi mental (dokumen)
TARGET 1
Pelayanan Kesehatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
1 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Advokasi, sosialisasi, koordinasi, dan regulasi Gerakan Masyarakat Sehat
Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Advokasi, sosialisasi, koordinasi, dan regulasi Gerakan Masyarakat Sehat
Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) 4 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Koordinasi Kebijakan Ketahanan Gizi dan Koordinasi dan pengendalian Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan pelaksanaan kegiatan Gerakan Lingkungan Masyarakat Sehat yang dilaksanakan oleh lintas sektor Koordinasi kebijakan pencegahan dan Koordinasi dan pengendalian penanggulangan penyakit pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat yang dilaksanakan oleh lintas sektor Koordinasi Kebijakan Jaminan Sosial Usulan rekomendasi kebijakan bidang jaminan sosial nasional
Jumlah pertemuan koordinasi pengendalian pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat yang dilaksanakan oleh lintas sektor Jumlah koordinasi pengendalian pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat yang dilaksanakan oleh lintas sektor Jumlah usulan rekomendasi kebijakan bidang jaminan sosial nasional
Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial (SJSN)
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi terpadu jaminan kesehatan nasional
Monitoring dan evaluasi terpadu jaminan kesehatan nasional
TARGET
2
2
Pelayanan Pendidikan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif
Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu / Daerah Khusus
2 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif
Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu / Daerah Khusus
3 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif
Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu / Daerah Khusus
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
PROGRAM K/L
Koordinasi kebijakan Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan Koordinasi kebijakan PAUD, DIKDAS dan Pendidikan Masyarakat
Usulan rekomendasi kebijakan bidang pendidikan menengah dan keterampilan bekerja Usulan rekomendasi kebijakan bidang pembinaan umat beragama, pendidikan agama dan keagamaan
Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang pendidikan menengah dan tinggi
2
Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang pembinaan umat beragama, pendidikan agama dan keagamaan
2
Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Koordinasi kebijakan Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja
Usulan rekomendasi kebijakan di bidang, Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di PAUD, DIKDAS dan pendidikan bidang pendidikan dasar, PAUD dan masyarakat pendidikan masyarakat
2
Desa dan Kawasan Pedesaan No
Program Prioritas
1 Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan 2 Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan 3 Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Konsolidasi Lintas Kementerian/ Lembaga dalam Pengawalan dan Pelaksanaan UU Desa Konsolidasi Lintas Kementerian/ Lembaga dalam Pengawalan dan Pelaksanaan UU Desa Konsolidasi Lintas Kementerian/ Lembaga dalam Pengawalan dan Pelaksanaan UU Desa
PROGRAM K/L Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET 2
Usulan rekomendasi kebijakan bidang pemberdayaan desa
Jumlah usulan rekomendasi kebijakan bidang pemberdayaan kawasan perdesaan Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Desa
Usulan rekomendasi kebijakan bidang Pemberdayaan masyarakat
Jumlah usulan rekomendasi kebijakan bidang Pemberdayaan masyarakat
2
Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan kawasan perdesaan
Usulan rekomendasi kebijakan bidang perberdayaan kawasan perdesaan
Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan desa Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan masyarakat
2
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Kedaulatan Pangan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
Cadangan Pangan Pemerintah
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
Koordinasi Kebijakan Pangan
Terkoordinasikannya pengelolaan Jumlah rekomendasi kebiijakan pangan cadangan pangan (CBP) untuk stabilisasi yang dihasilkan pasokan dan harga pangan
1 rekomendasi
2 Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat 3 Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
Pemantauan dan pengendalian harga pangan Pengendalian impor dan tata niaga pangan
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
Koordinasi Kebijakan Pangan
Dihasilkannya rekomendasi kebijakan pangan Dihasilkannya rekomendasi kebijakan impor dan tata niaga pangan
6 rekomendasi
Koordinasi Kebijakan Pangan
Jumlah rekomendasi kebiijakan pangan yang dihasilkan Jumlah rekomendasi kebiijakan impor dan tata niaga pangan yang dihasilkan
Kedaulatan Energi No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Pembangunan dan Upgrading Kilang Operasional Energi Minyak
PROGRAM K/L Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
2 Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Peningkatan Kapasitas Infrastruktur BBM Program Koordinasi Kebijakan Bidang Operasional Energi dan LPG Perekonomian
INDIKATOR K/L
TARGET
Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
KEGIATAN K/L
tersusunnya rekomendasi kebijakan pembangunan kilang
SASARAN K/L
persentase rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan minyak dan gas bumi yang ditindaklanjuti
80
Koordinasi Kebijakan Pengembangan Investasi
rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi
persentase rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi yang ditindaklanjuti
100
Desa dan Kawasan Pedesaan No
Program Prioritas
1 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM
PROGRAM K/L Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Koordinasi Penataan Kelembagaan Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang Persentase rekomendasi hasil koordinasi Pengembangan UKM Berbasis Teknologi tangguh, sfisien, dan berdaya saing tinggi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan UKM berbasis teknologi yang ditindaklanjuti
TARGET 85%
Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
1 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Peningkatan Peran dalam Forum Program Koordinasi Kebijakan Bidang Sama Pembangunan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Perekonomian di Tingkat Internasional
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Tercapainya kesepakatan KSE Regional Ekonomi Regional dan Sub Regional dan Sub Regional
INDIKATOR K/L
TARGET
Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Regional dan Sub Regional yang terselesaikan
85%
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN Stabilitas Keamanan dan Ketertiban No
Program Prioritas
1 Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pengembangan Sistem Anti Teror
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Koordinasi Penanganan Kejahatan Politik, Hukum dan Keamanan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa
SASARAN K/L Terselenggaranya Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa
INDIKATOR K/L Jumlah pelaksanaan koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa (terorisme)
TARGET 1 Paket
Kepastian dan Penegakan Hukum No
Program Prioritas
1 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Koordinasi Penegakan Hukum Politik, Hukum dan Keamanan
SASARAN K/L Tindak lanjut pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pelanggaran HAM berat masa lalu (TBC)
INDIKATOR K/L Konsep penanganan pelanggaran HAM berat
TARGET TBC
Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Pemantapan Peran di ASEAN
Penguatan Peran dalam Pilar Politik dan Program Peningkatan Koordinasi Bidang Koordinasi Kerja Sama ASEAN Keamanan Politik, Hukum dan Keamanan
100%
2 Pemeliharaan Stabilitas Keamanan Kawasan
Pelaksanaan Roadmap Perundingan Perbatasan
70%
3 Pemeliharaan Stabilitas Keamanan Kawasan
Penanganan Transnational Organized Crime Melalui Kerjasama Maritim
Terselenggaranya Koordinasi Kerja Sama Persentase (%) pengendalian ASEAN pelaksanaan kebijakan terkait Kerja Sama ASEAN yang efektif Program Peningkatan Koordinasi Bidang Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Persentase (%) rekomendasi Wilayah Politik, Hukum dan Keamanan Ruang Pertahanan Ruang Pertahanan Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan yang ditindaklanjuti Program Peningkatan Koordinasi Bidang Peningkatan Koordinasi Keamanan Dan Meningkatnya pembangunan kapasitas Jumlah terlaksananya operasi keamanan Politik, Hukum dan Keamanan Keselamatan Di Laut kelembagaan, sarana dan prasarana laut secara bersama di wilayah perariran pengamanan, perumusan kebijakan yurisdiksi Indonesia keamananan laut, pelaksanaan operasi keamanan laut secara terpadu dan penegakan hukum di wilayah perariran yurisdiksi Indonesia
4 Pemenuhan Kebebasan Sipil dan HakHak Politik
Peningkatan hak memilih dan dipilih kelompok marjinal
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Politik, Hukum dan Keamanan Penguatan Partai Politik
60%
Terselenggaranya Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik Peningkatan Peran Forum-Forum Dialog Program Peningkatan Koordinasi Bidang Koordinasi Penanganan Konflik, Terselenggaranya Koordinasi Masyarakat Politik, Hukum dan Keamanan Kontijensi dan Keselamatan Transportasi Penanganan Konflik, Kontijensi dan Keselamatan Transportasi Pemantapan wawasan kebangsaan dan Program Peningkatan Koordinasi Bidang Koordinasi Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya Koordinasi Wawasan karakter bangsa di kalangan aparatur Politik, Hukum dan Keamanan Kebangsaan negara melalui pelaksanaan renaksi
Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Pengelolaan Pemilu yang ditindaklanjuti Persentase (%) Forum Koordinasi pencegahan dan penanganan Konflik sosial terbentuk di pusat dan daerah Jumlah K/L/Prov/Kab/Kota yang menerapkan wasbang/karbang dalam kebijakan dan regulasi
7 Pencegahan Konflik Sosial Politik dan Penanggulangan Terorisme
Pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di kalangan aparatur negara melalui pelaksanaan renaksi
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Koordinasi Wawasan Kebangsaan Politik, Hukum dan Keamanan
Terselenggaranya Koordinasi Wawasan Kebangsaan
Dokumen panduan dan kriteria pengarusutamaan wasbang dan karbang dalam kebijakan dan regulasi
80% daerah
8 Pencegahan Konflik Sosial Politik dan Penanggulangan Terorisme
Pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di kalangan aparatur negara melalui pelaksanaan renaksi
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Koordinasi Wawasan Kebangsaan Politik, Hukum dan Keamanan
Terselenggaranya Koordinasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah regulasi penerapan wasbang dan karbang di Pusat dan Daerah
50% Kab/Kota
9 Pencegahan Konflik Sosial Politik dan Penanggulangan Terorisme
Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik
10 Pencegahan Konflik Sosial Politik dan Penanggulangan Terorisme
Peningkatan penegakan hukum pada organisasi terorisme
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Koordinasi Penanganan Konflik, Terselenggaranya Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan Kontijensi dan Keselamatan Transportasi Penanganan Konflik, Kontijensi dan Keselamatan Transportasi Program Peningkatan Koordinasi Bidang Koordinasi Penanganan Kejahatan Terselenggaranya Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa
11 Penguatan Lembaga Demokrasi
Penguatan kelembagaan penyelenggara Program Peningkatan Koordinasi Bidang Koordinasi Demokrasi dan Organisasi pemilu Politik, Hukum dan Keamanan Masyarakat Sipil
5 Pemenuhan Kebebasan Sipil dan HakHak Politik 6 Pencegahan Konflik Sosial Politik dan Penanggulangan Terorisme
Persentase (%) Rekomendasi Desk Keamanan dalm Negeri yang ditindaklanjuti Jumlah analisis kebijakan terkait penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa (Terorisme) yang tersinkronisasi Terselenggaranya Koordinasi Demokrasi Laporan Indeks Demokrasi Indonesia dan Organisasi Masyarakat Sipil (IDI)
100%
100 % Kementerian/Lembaga dan 30% Pemerintah Daerah
100%
1 Dokumen
1
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Kedaulatan Energi No
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi
Program Prioritas
Pengembangan Biogas Skala Kecil
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
Program Peningkatan Daya Saing UMKM Penguatan Koperasi dan UMKM Yang Meningkatnya Koperasi yang difasilitasi dan Koperasi Menghasilkan Produk Ramah Lingkungan pengembangan energi baru terbarukan
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Koperasi yang difasilitasi pengembangan energi baru terbarukan (Unit)
10
2 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi
PLT Matahari, Mikrohidro, dan Tenaga Angin
Program Peningkatan Daya Saing UMKM Penguatan Koperasi dan UMKM Yang Meningkatnya koperasi yang difasilitasi dan Koperasi Menghasilkan Produk Ramah Lingkungan pengembangan energi baru terbarukan
Koperasi yang difasilitasi pengembangan energi baru terbarukan (Koperasi PLTMH)
25
Revolusi Mental No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
1 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Cinta Produk Dalam Negeri
Program Peningkatan Daya Saing UMKM Dukungan Pemberdayaan KUMKM di dan Koperasi Daerah
Terfasilitasnya pemberdayaan KUMKM di daerah
2 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Cinta Produk Dalam Negeri
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
Peningkatan Keanggotaan Koperasi dan Penerapan Tata Laksana KUMKM
Meningkatnya kualitas keanggotaaan koperasi dan tata kelola KUMKM
3 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa 4 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Cinta Produk Dalam Negeri
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
Peningkatan Keanggotaan Koperasi dan Penerapan Tata Laksana KUMKM Penguatan Kelembagaan Usaha Mikro Melalui Koperasi
Meningkatnya kualitas keanggotaaan koperasi dan tata kelola KUMKM Meningkatnya posisi tawar dan keberlanjutan usaha mikro
5 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Etos Kerja dan Jiwa Kewirausahaan
Cinta Produk Dalam Negeri
Program Peningkatan Daya Saing UMKM Pengembangan Kewirausahaan dan Koperasi
Berkembangnya wirausaha baru yang berpotensi tumbuh
INDIKATOR K/L
TARGET
Petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL) yang kompeten, jujur dan profesional Gerakan masyarakat sadar koperasi termasuk kaderisasi praktek berkoperasi di kalangan generasi muda
735 Orang
Penerapan tata kelola koperasi yang baik
750 Koperasi
Pengembangan penyuluh koperasi lapangan yang kompeten, jujur dan profesional Peserta pemasyarakatan kewirausahaan
335 PPKL
1 Laporan
5000 orang
Daerah Perbatasan No
Program Prioritas
1 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan 2 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan 3 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Perdagangan Lintas Batas Negara 4 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Perdagangan Lintas Batas Negara
INDIKATOR K/L
TARGET
Pembangunan Sarana dan Prasana Pemasaran
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
PROGRAM K/L
Peningkatan Produktivitas Koperasi/Sentra Usaha Mikro/Kecil
KEGIATAN K/L
Produktivitas KUMKM yang semakin unggul
Koperasi / sentra usaha mikro/kecil yang diperkuat sistem bisnisnya
15 Paket Bantuan dan 200 orang
Pembangunan Sarana dan Prasana Pemasaran
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Usaha Mikro
Revitalisasi akses pemasaran usaha informal dan fungsi pasar rakyat
Jumlah Pasar Terbangun
Pembangunan Pasar, Gudang, dan sarana perdagangan di Kota Pusat Pertumbuhan Pembangunan Pasar, Gudang, dan sarana perdagangan di Kota Pusat Pertumbuhan
Program Peningkatan Daya Saing UMKM Peningkatan Daya Saing Koperasi dan dan Koperasi UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu
Profesionalisme dan keberlanjutan usaha UMKM dan koperasi
Jumlah UMKM terfasilitasi
80 KUMKM
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
Akses pemasaran usaha informal KUMKM
Jumlah Pelaku Usaha Mikro Terlatih
80 KUMKM
Peningkatan Produktivitas Koperasi/Sentra Usaha Mikro/Kecil
SASARAN K/L
2
Daerah Tertinggal No
Program Prioritas
1 Pengembangan Ekonomi Lokal
2 Pengembangan Ekonomi Lokal
3 Pengembangan Ekonomi Lokal 4 Pengembangan Ekonomi Lokal
5 Pengembangan Ekonomi Lokal
INDIKATOR K/L
TARGET
Bantuan Permodalan dan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Produktif/UMKM Bantuan Permodalan dan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Produktif/UMKM Pengolahan Pasca Panen dan Home Industry Promosi, Kemitraan usaha, Pemasaran dan Kerjasama Antar Daerah
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
Program Peningkatan Daya Saing UMKM Fasilitasi Permodalan Koperasi dan dan Koperasi Usaha Mikro dan Kecil
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
Meningkatnya Akses Permodalan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
Wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha
1200 Orang
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
Meningkatnya kerjasama pembiayaan
Usaha mikro yang didampingi mengakses dan mengelola kredit
7500 Usaha Mikro
Peserta pemasyarakatan kewirausahaan
2000 Orang
Promosi dan pemasaran dalam negeri
100 KUMKM
Promosi, Kemitraan usaha, Pemasaran dan Kerjasama Antar Daerah
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
Berkembangnya wirausaha baru yang berpotensi tumbuh Meningkatnya jangkauan pemasaran produk UMKM dan koperasi di pasar luar negeri dan dalam negeri Meningkatnya akses pemasaran usaha informal dan fungsi pasar rakyat yang direvitalisasi sebagai bagian dari pembangunan 5.000 pasar tradisional (Quick Wins)
Peningkatan Kerjasama Pembiayaan KUMKM
Program Peningkatan Daya Saing UMKM Pengembangan Kewirausahaan dan Koperasi Program Peningkatan Daya Saing UMKM Perluasan dan Peningkatan Akses dan Koperasi Pemasaran Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Usaha Mikro
SASARAN K/L
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana
40 Unit
Antar Kelompok Pendapatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Keahlian Pekerja
2 Pengembangan kewirausahaan
Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha
3 Pengembangan kewirausahaan
Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha
4 Pengembangan kewirausahaan
Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha
5 Pengembangan kewirausahaan
Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha
6 Pengembangan kewirausahaan
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
Program Peningkatan Daya Saing UMKM Peningkatan Keterampilan Usaha Mikro dan Koperasi dalam Menjalankan dan Mengembangkan Usaha serta Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Program Peningkatan Daya Saing UMKM Dukungan Pemberdayaan KUMKM di dan Koperasi Daerah Program Peningkatan Daya Saing UMKM Pengembangan Kewirausahaan dan Koperasi Program Peningkatan Daya Saing UMKM Pengembangan Kewirausahaan dan Koperasi Program Peningkatan Daya Saing UMKM Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan dan Koperasi UKM
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Meningkatnya kapasitas usaha mikro dan koperasi dalam menjalankan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan
SDM usaha mikro dan koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
Terfasilitasnya pemberdayaan KUMKM di daerah Berkembangnya wirausaha baru yang berpotensi tumbuh Berkembangnya wirausaha baru yang berpotensi tumbuh Meningkatnya kualitas SDM koperasi dan UKM dalam mendukung usaha koperasi dan UKM yang berkelanjutan
Operasional PLUT
TARGET 6050 orang
48 PLUT
Peserta pemasyarakatan kewirausahaan
5000 Orang
Peserta pelatihan kewirausahaan
6200 Orang
Peserta pelatihan diklat perkoperasian
2000 Orang
Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha Program Peningkatan Daya Saing UMKM Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan dan Koperasi UKM
Meningkatnya kualitas SDM koperasi dan Peserta pelatihan diklat perkoperasian UKM dalam mendukung usaha koperasi syariah dan UKM yang berkelanjutan
420 Orang
7 Pengembangan kewirausahaan
Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha Program Peningkatan Daya Saing UMKM Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan dan Koperasi UKM
Meningkatnya kualitas SDM koperasi dan Peserta pelatihan diklat vocational UKM dalam mendukung usaha koperasi dan UKM yang berkelanjutan
2100 Orang
8 Pengembangan kewirausahaan
Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha Program Peningkatan Daya Saing UMKM Peningkatan Daya Saing Koperasi dan dan Koperasi UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu
Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan usaha terpadu KUMKM dalam rangka mendukung promosi citra produk, pusat promosi dan pameran, serta pendampingan bagi koperasi dan UMKM (Quick Wins)
Sarana prasarana layanan usaha terpadu
9 Pengembangan kewirausahaan
Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha Program Peningkatan Daya Saing UMKM Pengembangan Lembaga Diklat dan dan Koperasi Kerjasama Diklat
Meningkatnya kualitas dan jangkauan diklat UMKMKdalam mendukung perbaikan kualitas SDM aparatur dan SDM pendamping UMKMK
SDM KUKM yang mendapat fasilitasi magang dan beasiswa
Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
Meningkatnya kualitas SDM usaha mikro Diklat SDM usaha mikro dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan
10 Pengembangan kewirausahaan
Pengembangan SDM Usaha Mikro
75 Unit
500 Orang Magang, 100 Beasiswa
37500 Orang
11 Pengembangan kewirausahaan
Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
Pengembangan SDM Usaha Mikro
12 Pengembangan kewirausahaan
Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
Pengembangan SDM Usaha Mikro
13 Perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil
Koperasi dan Kemitraan Usaha
Program Peningkatan Daya Saing UMKM Pengembangan Kemitraan dan dan Koperasi Kerjasama Investasi
14 Perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil
Koperasi dan Kemitraan Usaha
Program Peningkatan Daya Saing UMKM Pengembangan Kemitraan dan dan Koperasi Kerjasama Investasi
15 Perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil
Koperasi dan Kemitraan Usaha
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
Penguatan Kelembagaan Usaha Mikro Melalui Koperasi
Meningkatnya kualitas SDM usaha mikro dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan Meningkatnya kualitas SDM usaha mikro dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan Meningkatnya profesionalisme dan keberlanjutan usaha UMKM dan koperasi Meningkatnya profesionalisme dan keberlanjutan usaha UMKM dan koperasi Meningkatnya posisi tawar dan keberlanjutan usaha mikro
16 Perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil 17 Perkuatan basis perekonomian perdesaan
Koperasi dan Kemitraan Usaha
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
Penguatan Kelembagaan Usaha Mikro Melalui Koperasi Peningkatan akses usaha mikro pada pembiayaan dan layanan keuangan lainnya
Meningkatnya posisi tawar dan keberlanjutan usaha mikro Meningkatkan fungsi pasar rakyat yang direvitalisasi sebagai bagian dari pembangunan 5000 pasar
Lembaga Keuangan berbasis komunitas
Tempat praktek keterampilan usaha (TPKU)
Kewirausahaan sosial
100 Unit
1 Forum, 2 Laporan, 1000 Orang
Koperasi dan UMKM yang difasilitasi kemitraan produksi dan pemasaran
1000 KUMKM
Koperasi yang diperkuat dalam kemitraan investasi dan rantai nilai / pasok Kelompok usaha bersama pra koperasi yang didampingi untuk membentuk koperasi Koperasi berasal dari pengusaha mikro yang difasilitasi akta koperasi pasar rakyat yang dikelola koperasi yang direvitalisasi
320 Koperasi
1250 Kelompok Pra Koperasi
5000 Akta 65 unit di wilayah lainnya
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
1 Pengembangan Science dan Technopark Bantuan Pembiayaan pada Perusahaan Indonesia Start Up yang Potensial
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
2 Pengembangan Science dan Technopark Regulasi yang mendukung inovasi Indonesia 3 SDM Industri yang Kompeten dan Penguatan Kapasitas kelembagaan Disiplin Koperasi, UKM, dan Administrator Pengelola
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
KEGIATAN K/L Peningkatan akses usaha mikro pada pembiayaan dan layanan keuangan lainnya Peningkatan Kerjasama Pembiayaan KUMKM Penataan Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
SASARAN K/L Meningkatnya kapasitas pembiayaan usaha mikro
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah perusahaan pemula (start up) yang memperoleh akses pembiayaan
Meningkatnya kerjasama pembiayaan
Koordinasi, sosialisasi dan monev kredit program berbasis penjaminan Meningkatnya kualitas organisasi Jumlah koperasi petani/nelayan yang koperasi petani/nelayan pemasok bahan ditingkatkan baku di 6 KEK
1 8 koperasi
Pembangunan Pariwisata No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Sikap Masyarakat yang Bersahabat
Pengembangan Usaha Kecil Pariwisata
2 Sikap Masyarakat yang Bersahabat
Pengembangan Usaha Kecil Pariwisata
3 Sikap Masyarakat yang Bersahabat
4 Sikap Masyarakat yang Bersahabat
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah
Pengembangan Usaha Kecil Pariwisata
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
Peningkatan Produktivitas Koperasi/Sentra Usaha Mikro/Kecil
Diberikannya insentif kepada industri pariwisata yang mendukung UMKM Pelatihan UMKM dan pembukaan akses pembiayaan untuk mendukung usaha bidang pariwisata Meningkatnya jumlah dan produktivitas usaha kecil di bidang pariwisata
Jumlah perusahaan yang diberi insentif
Pengembangan Usaha Kecil Pariwisata
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
Peningkatan Produktivitas Koperasi/Sentra Usaha Mikro/Kecil
Meningkatnya jumlah dan produktivitas Meningkatnya Produktivitas Usaha Kecil usaha kecil di bidang pariwisata
Jumlah UMKM pariwisata yang mendapat dukungan Jumlah Usaha
TARGET
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kedaulatan Pangan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Terselesaikannya pencadangan kawasan hutan sebagai obyek TORA Rehabilitasi dan meningkatnya kualitas DAS
Luas kawasan hutan yang dicadangkan sebagai obyek TORA Jumlah DAM Penahan, DAM Pengendali, Gullyplug, dan Sumur Resapan untuk menahan laju erosi
1,2 juta ha
Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat
Rehabilitasi dan meningkatnya kualitas DAS
luas areal rehabilitasi di daerah hulu
Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat
Rehabilitasi dan meningkatnya kualitas DAS
Jumlah RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRWP dan RTRWKab/Kota
16 RTRWP dan 140 RTRW kab/kota
Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat
Luas pemanfaatan di bawah tegakan hutan dalam bentuk agroforestry pada kegiatan Hutan Desa, HUtan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat seluas 100.000 hektar yang setara dengan 300 ribu ton padi
100.000 Ha
1 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 2 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Reforma Agraria
Program Planologi dan Tata Lingkungan
Pemantapan Kawasan Hutan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit
Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat
3 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit
Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
4 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit
5 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan
15 DAM Pengendali, 5000 DAM Penahan, 7000 Gullyplug, 10000 Sumur Resapan
1,25 juta ha
Kedaulatan Energi No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi
Pembangunan Biomassa
Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3
Pengelolaan Sampah
2 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi
PLT Matahari, Mikrohidro, dan Tenaga Angin
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
3 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi
PLT Matahari, Mikrohidro, dan Tenaga Angin
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
4 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi
PLT Matahari, Mikrohidro, dan Tenaga Angin
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
5 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi
PLT Matahari, Mikrohidro, dan Tenaga Angin
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
6 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi
PLT Matahari, Mikrohidro, dan Tenaga Angin
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Pengelolaan Taman Nasional
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Berkurangnya Timbulan Sampah
TARGET
Jumlah timbulan sampah yang terkelola menjadi energi baru terbarukan di 380 kota (Ribu ton) Termanfaatkannya kawasan konservasi Jumlah pemanfaatan energi air dari untuk keperluan mini/micro hydro kawasan konservasi untuk keperluan power plant mini/micro hydro power plant sebanyak minimal 50 Unit (Unit) Termanfaatkannya jasa lingkungan Jumlah unit pemanfaatan jasa panas bumi yang beroprasi di kawasan lingkungan panas bumi yang beroperasi konservasi dikawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit (Unit) Termanfaatkannya kawasan konservasi Jumlah pemanfaatan energi air dari untuk keperluan mini/micro hydro kawasan konservasi untuk keperluan power plant mini/micro hydro power plant sebanyak minimal 50 unit (Unit) Termanfaatkannya jasa lingkungan Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan panas bumi yang beroperasi dikawasan konservasi konservasi sebanyak minimal 5 unit
730
Termanfaatkannya kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant
10
Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant sebanyak minimal 50 unit (Unit)
10
1
10
1
Kemaritiman dan Kelautan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial
2 Tata Ruang Laut, Konservasi dan Konservasi pesisir dan laut Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
3 Tata Ruang Laut, Konservasi dan Konservasi pesisir dan laut Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
4 Tata Ruang Laut, Konservasi dan Konservasi pesisir dan laut Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
Terjaminnya efektivitas pengelolaan Jumlah KPHK pada kawasan konservasi kawasan konservasi non taman nasional laut dan pesisir terbentuk dan serta keanekaragaman hayati di dalam beroperasi dan di luar kawasan hutan
5 Tata Ruang Laut, Konservasi dan Konservasi pesisir dan laut Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Pengelolaan Taman Nasional
Terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional
Peningkatan populasi penyu sisik, penyu belimbing dan keanekaragaman jenis ikan di wilayah laut dan pesisir
6 Tata Ruang Laut, Konservasi dan Konservasi pesisir dan laut Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Pengelolaan Taman Nasional
Terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional
Jumlah taman nasional laut dan pesisir yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%
7 Tata Ruang Laut, Konservasi dan Penataan Ruang Laut dan zonasi pesisir Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari
Program Planologi dan Tata Lingkungan
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas
Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT yang terkait dengan penataruangan laut dan pesisir
5 unit
8 Tata Ruang Laut, Konservasi dan Pengendalian pencemaran pesisir dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata laut Bahari
Program Pengendalian Pencemaran dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kerusakan Pesisir dan Laut
Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut
2 kawasan (Teluk Jakarta dan Teluk Semarang)
9 Tata Ruang Laut, Konservasi dan Pengendalian pencemaran pesisir dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata laut Bahari 10 Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi kawasan pesisir Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari
Program Pengendalian Pencemaran dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kerusakan Pesisir dan Laut
Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut Menurunnya tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% per tahun
Jumlah kawasan pesisir yang terkendali pencemarannya (pembatasan ijin pembuangan limbah, pewajiban pembuatan IPLT) Jumlah pilot project IPAL di perkampungan nelayan yang terbentuk Jumlah kawasan pesisir prioritas yang terpulihkan fungsi ekosistemnya (pantai, lamun, seagrass, terumbu karang)
40 kawasan
INDIKATOR K/L
TARGET
Program Pengendalian Pencemaran dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kerusakan Pesisir dan Laut
Terselenggaranya pembentukan lembaga pengelolaan kawasan ekosistem esensial
Jumlah kawasan ekosistem esensial yang memiliki lembaga yang difasilitasi pembentukannya dan ditetapkan penataan pengelolaannya Terjaminnya efektivitas pengelolaan Peningkatan populasi penyu, dan kawasan konservasi non taman nasional keanekaragaman jenis ikan di wilayah di tingkat tapak serta keanekaragaman laut dan pesisir hayati di dalam dan di luar kawasan hutan Terjaminnya efektivitas pengelolaan Jumlah kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi non taman nasional pesisir (CA Laut, SM Laut dan TWA Laut) serta keanekaragaman hayati di dalam dengan nilai indeks METT minimal 70% dan di luar kawasan hutan
TARGET
1 Tata Ruang Laut, Konservasi dan Konservasi pesisir dan laut Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari
6 kawasan mangrove
2%
10 unit
10 unit
2% (TN Komodo, TN Meru Betiri, TN Cendrawasih, TN Kepulauan Togean, TN Ujung Kulon, TN Kepulauan Seribu, TN Wakatobi, TN Bunaken, TN Takabonerate, TN Karimun Jawa, TN Siberut, TN Bali Barat, TN Alas Purwo, TN Baluran, TN Manusela ) 15 Taman Nasional (TN Komodo, TN Meru Betiri, TN Cendrawasih, TN Kepulauan Togean, TN Ujung Kulon, TN Kepulauan Seribu, TN Wakatobi, TN Bunaken, TN Takabonerate, TN Karimun Jawa, TN Siberut, TN Bali Barat, TN Alas Purwo, TN Baluran, TN Manusela )
16 unit
Pelayanan Kesehatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
1 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan kualitas lingkungan
Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
2 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan kualitas lingkungan
Program Pengendalian Perubahan Iklim
KEGIATAN K/L Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
SASARAN K/L Perluasan hutan kota
Luas Hutan Kota dan pemeliharaannya
Menurunnya status gangguan asap terhadap perikehidupan masyarakat
Kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan berada di bawah batas toleransi yang diperkenankan bagi kesehatan masyarakat (zero haze)
3000 ha
3 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan kualitas lingkungan
Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3
Pengelolaan Sampah
Tertanganinya jumlah sampah sebesar 75% dari 124.6 juta ton atau sebesar 97.8 juta ton dalam 5 tahun di 380 kota
4 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan kualitas lingkungan
Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3
Pengelolaan Sampah
5 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan kualitas lingkungan
Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3
Pengelolaan Sampah
6 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan kualitas lingkungan
Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3
Pengelolaan Sampah
7 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan kualitas lingkungan
Program Pengendalian Pencemaran dan Pengendalian Pencemaran Udara Kerusakan Lingkungan
Berkurangnya jumlah timbulan sampah dari sumbernya sebesar 20% dari 124,6 juta ton atau sebesar 24,5 juta dalam 5 tahun di 380 kota Berkurangnya jumlah timbulan sampah dari sumbernya sebesar 20% dari 124,6 juta ton atau sebesar 24,5 juta dalam 5 tahun di 380 kota Berkurangnya jumlah timbulan sampah dari sumbernya sebesar 20% dari 124,6 juta ton atau sebesar 24,5 juta dalam 5 tahun di 380 kota Menurunnya beban emisi pencemaran udara dari sektor industri sebesar 15% dari basis data 2014
Jumlah sampah yang tertangani melalui kegiatan komposting yang terpadu dengan pertanian perkotaan kapasitas 0,5 ton/hari --> 6 lokasi Jumlah timbulan sampah yang berkurang melalui pusat daur ulang (recycle center) kapasitas 20 ton/hari sebesar 124.100 ton dalam 5 tahun Pengurangan jumlah timbulan sampah melalui bank sampah kapasitas 1 ton/hari sebesar 113.150 ton dalam 5 tahun Jumlah timbulan sampah yang berkurang melalui pusat daur ulang (recycle center) kapasitas 10 ton/hari sebesar 131.400 ton dalam 5 tahun Jumlah kota yang memenuhi baku mutu kualitas udara Ambien (dari 45 kota yang dipantau)
767
8 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan kualitas lingkungan
Program Pengendalian Pencemaran dan Pengendalian Pencemaran Udara Kerusakan Lingkungan
Menurunnya beban emisi pencemaran udara dari sektor industri sebesar 15% dari basis data 2014
Jumlah Kota yang menerapkan “green transportation―sebanyak 45 kota
19 kota
9 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan kualitas lingkungan
Program Pengendalian Pencemaran dan Pengendalian Pencemaran Air Kerusakan Lingkungan
Menurunnya beban pencemaran air sebesar 30% dari basis data 2014 pada 15 DAS Prioritas
Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku
9 Sungai
INDIKATOR K/L
TARGET
Luas hutan yang dikelola masyarakat menjadi 12,7 Juta Ha dalam bentuk HKm, HD, HTR, HR , Hutan Adat dan Kemitraan
7.620.000 Ha
1839510
365000
54750
18 Kota
Desa dan Kawasan Pedesaan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
1 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Penguatan hak desa dalam pengelolaan hutan dan kerjasama pengelolaan/ shareholding
Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
2 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Penguatan hak desa dalam pengelolaan hutan dan kerjasama pengelolaan/ shareholding
Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Meningkatnya kelompok usaha Adat perhutanan sosial dan kemitraan
3 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Penguatan hak desa dalam pengelolaan hutan dan kerjasama pengelolaan/ shareholding
Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Penanganan Konflik, Tenurial, dan Hutan Meningkatnya penyelesaian konflik Adat bidang lingkungan hidup dan kemitraan
4 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna
Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan
Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi
Areal hutan produksi tertata dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan rencana Unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi
Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan
Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
5 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
6 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
7 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Meningkatnya Luas Areal Kelola Masyarakat
Jumlah kelompok usaha perhutanan sosial dan kemitraan menjadi 000 kelompok (HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan) Luasan area konflik yang terselesaikan dalam kaitannya dengan pengelolaan HTR, HKm, HD, HR, dan Kemitraan sampai dengan tahun 2019 seluas 12,7 juta ha Jumlah KPHP yang menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari sebanyak 20 KPHP
3.000 kelompok
Areal hutan produksi tertata dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan rencana Unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi
KPHP yang beroperasi di hutan produksi untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru produksi kehutanan di Perdesaan
209 unit KPHP
Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan
Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun
Luas kawasan hutan konservasi non taman nasional pada blok pemanfaatan tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat
7.620.000 Ha
5 KPH
27 desa
25.000 ha
8 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Rehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Pengelolaan Taman Nasional
Terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional
Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Pengelolaan Taman Nasional
Terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional
Luas taman nasional pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat Meningkatnya kapasitas masyarakat dan Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan Pengembangan Generasi Lingkungan generasi lingkungan dan berbudaya LH 50.000 Orang HIdup
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Peningkatan Penyuluhan
Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Penanganan Konflik, Tenurial, dan Hutan Meningkatnya penyelesaian konflik Adat tenurial dan hutan adat
Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Penanganan Konflik, Tenurial, dan Hutan Meningkatnya penyelesaian konflik Adat tenurial dan hutan adat
Program Pengendalian Perubahan Iklim
Adaptasi Perubahan Iklim
Meningkatnya kemampuan adaptasi perubahan iklim di 15 wilayah
15 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Rehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim
Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3
Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3
Meningkatnya lahan terkontaminasi yang terpulihkan
16 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Rehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim
Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3
Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3
Meningkatnya lahan terkontaminasi yang terpulihkan
9 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
10 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
11 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
12 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
13 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
14 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Meningkatnya kapasitas pelaku utama Jumlah kelas kelompok tani desa - desa dan pelaku usaha dalam pemberdayaan hutan dari tingkatan pemula ke madya, masyarakat 5.000 unit KTH
50 desa
25.000 ha
9.000 orang
1.100 Unit KTH
Luasan areal konflik yang terselesaikan dalam kaitannya dengan pengelolaan HTR, HKm, HD, HR, dan kemitraan sampai dengan tahun 2019 seluas 12,7 juta ha Seluruh hutan ada diidentifikasi, dipetakan dan ditetapkan pengelolaannya oleh masyarakat adat
7.620.000 ha
Jumlah desa yang adaktif terhadap perubahan iklim melalui program kampung iklim (proklim) sebanyak 2.000 desa Lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan meningkat setiap tahun
1000 desa
Lahan terkontaminasi yang difasilitasi pemulihannya meningkat setiap tahun
50%
100.000 ton
20.000 ton
Perumahan dan Permukiman No
Program Prioritas
1 Peningkatan Ketersediaan Air Baku
2 Peningkatan Ketersediaan Air Baku
3 Peningkatan Ketersediaan Air Baku
4 Peningkatan Ketersediaan Air Baku
5 Peningkatan Ketersediaan Air Baku 6 Peningkatan Ketersediaan Air Baku
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas Program Pengendalian Pencemaran dan Pengendalian Pencemaran Air Air) Kerusakan Lingkungan
SASARAN K/L Menurunnya beban pencemaran air sebesar 30% dari basis data 2014 pada 15 DAS Prioritas Menurunnya beban pencemaran air sebesar 30% dari basis data 2014 pada 15 DAS Prioritas Terpulihkannya fungsi ekosistem di segmen sungai pada 15 DAS Prioritas
INDIKATOR K/L
Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas Program Pengendalian Pencemaran dan Pengendalian Pencemaran Air Beban pencemaran air turun 16% Air) Kerusakan Lingkungan melalui pilot project dan pembinaan sumber pencemar Konservasi Sumber Daya Air Program Pengendalian DAS dan Hutan Pembinaan Pengendalian Kerusakan Jumlah segmen sungai serta mata air Lindung Perairan Darat yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada 15 DAS Prioritas Konservasi Sumber Daya Air Program Pengendalian DAS dan Hutan Pembinaan Pengendalian Kerusakan Meningkatnya kualitas ekosistem danau Jumlah danau yang diturunkan laju Lindung Perairan Darat di 15 danau prioritas sedimentasi atau erosinya pada 15 danau Konservasi Sumber Daya Air Program Pengendalian DAS dan Hutan Pembinaan Pengendalian Kerusakan Meningkatnya kualitas ekosistem danau Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas Lindung Perairan Darat di 15 danau prioritas airnya pada 15 danau Konservasi Sumber Daya Air Program Penegakan Hukum Lingkungan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Meningkatnya efektivitas PSLH Seluruh perusahaan tidak melakukan Hidup dan Kehutanan aktivitas yang mengganggu kualitas air di 15 DAS prioritas
TARGET 9 sungai
10%
6 sungai
9 Danau
9 Danau
Perkotaan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana 2 Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana
Green transportation
3 Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana
Green waste
Green waste
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Program Pengendalian Pencemaran dan Pengendalian Pencemaran Udara Kerusakan Lingkungan Program Pengelolaan Sampah, Limbah Pengelolaan Sampah dan B3
Menurunnya beban pencemaran udara dari 45 kota yang dipantau Tertanganinya jumlah sampah sebesar 75% dari 124.6 juta ton atau sebesar 97.8 juta ton dalam 5 tahun di 380 kota
Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3
Berkurangnya jumlah timbulan sampah dari sumbernya sebesar 20% dari 124,6 juta ton atau sebesar 24,5 juta dalam 5 tahun di 380 kota
Pengelolaan Sampah
INDIKATOR K/L Jumlah kota yang menerapkan green trasportation sebanyak 45 kota Jumlah sampah yang tertangani melalui kegiatan komposting yang terpadu dengan pertanian perkotaan kapasitas 0,5 ton/hari --> 6 lokasi Jumlah timbulan sampah yang berkurang melalui pusat daur ulang (recycle center) kapasitas 20 ton/hari sebesar 124.100 ton dalam 5 tahun
TARGET 22 Kota 767
1839510
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
1 Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku
Jaminan Bahan Baku dan Pengembangan Program Pengelolaan Hutan Produksi Industri Kehutanan Lestari Dan Usaha Kehutanan
Peningkatan Usaha Hutan Produksi
Meningkatnya Kinerja dan produksi hutan alam dan hutan tanaman
2 Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku
Jaminan Bahan Baku dan Pengembangan Program Pengelolaan Hutan Produksi Industri Kehutanan Lestari Dan Usaha Kehutanan
Peningkatan Usaha Hutan Produksi
Meningkatnya Kinerja dan produksi hutan alam dan hutan tanaman
3 Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku
Jaminan Bahan Baku dan Pengembangan Program Pengelolaan Hutan Produksi Industri Kehutanan Lestari Dan Usaha Kehutanan
Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Meningkatnya Produksi HHBK dan Investasi usaha jasa lingkungan
4 Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku
Jaminan Bahan Baku dan Pengembangan Industri Kehutanan Jaminan Bahan Baku dan Pengembangan Industri Kehutanan
Peningkatan Usaha Industri Kehutanan
Meningkatnya Investasi dan ekspor produk industri kehutanan Meningkatnya Investasi dan ekspor produk industri kehutanan
5 Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku
Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan
Peningkatan Usaha Industri Kehutanan
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah Produksi Kayu Bulat dari Hutan Alam sebesar 29 Juta M3 selama 5 Tahun Jumlah Produksi Kayu Bulat dari Hutan Tanaman sebesar 160 Juta M3 selama 5 Tahun Jumlah Produksi HHBK meningkat sebesar 20% selama 5 Tahun dari produksi tahun 2014 sebesar 22000 ton
5.8 Juta m3
Jumlah Forest Based Cluster Industry yang terbentuk sebanyak 15 Unit Jumlah produk kayu olahan meningkat sebesar 15% dari produksi tahun 2014 sebesar 26,5 Juta M3 yang berasal dari IUIPHHK yang bersertifikat legalitas kayu
33 Juta m3
252000 Ton
4 Unit 29.2 Juta m3
6 Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku
Jaminan Bahan Baku dan Pengembangan Program Pengelolaan Hutan Produksi Industri Kehutanan Lestari Dan Usaha Kehutanan
Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi Meningkatnya penyelenggaraan Jumlah KPHP yang beroperasi dan dan Industri Hasil Hutan pengelolaan hutan produksi oleh KPHP menghasilkan produk dan unit-unit usaha pemanfaatan hutan serta industri kehutanan
209 Unit
7 Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku
Jaminan Bahan Baku dan Pengembangan Program Pengendalian DAS dan Hutan Industri Kehutanan Lindung
8 Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku
Jaminan Bahan Baku dan Pengembangan Program Pengendalian DAS dan Hutan Industri Kehutanan Lindung
Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air Penyelenggaraan Pengembangan Persuteraan Alam
Pulihnya Kesehatan DAS kritis
Jumlah produksi kayu dari hutan rakyat menjadi 100 juta m3 di tahun 2019
2 Juta m3
Meningkatnya Pengelolaan Persuteraan Alam
Prosentase produksi HHBK sutera alam dari Hutan Lindung meningkat sampai dengan 15% dari tahun 2014
12%
Pembangunan Pariwisata No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Pengembangan Destinasi Wisata
Pengawetan dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan
Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species di Kawasan Konservasi Non Taman nasional (CA, SM, TB)
2%
2 Pengembangan Destinasi Wisata
Pengawetan dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Pengelolaan Taman Nasional
Terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional
Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species di Taman Nasional
2%
3 Pengembangan Destinasi Wisata
Pengembangan Ekosistem Esensial
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial
4 Pengembangan Destinasi Wisata
Peningkatan Pengelolaan Daerah Tujuan Program Konservasi Sumber Daya Alam Wisata dan Ekosistem
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
Perlindungan kawasan karst, kawasan mangrove, koridor kawasan konservasi dan taman kehati Objek Daerah Tujuan Wisata di Kawasan Konservasi non Taman Nasional (CA, SM, TB) layak untuk dikunjungi
5 Pengembangan Destinasi Wisata
Peningkatan Pengelolaan Daerah Tujuan Program Konservasi Sumber Daya Alam Wisata dan Ekosistem
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
Terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan
6 Pengembangan Destinasi Wisata
Peningkatan Pengelolaan Daerah Tujuan Program Konservasi Sumber Daya Alam Wisata dan Ekosistem
Pengelolaan Taman Nasional
Terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional
7 Pengembangan Destinasi Wisata
Peningkatan Pengelolaan Daerah Tujuan Program Konservasi Sumber Daya Alam Wisata dan Ekosistem
Pengelolaan Taman Nasional
Terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional
Objek Daerah Tujuan Wisata di kawasan konservasi Taman Nasional layak untuk dikunjungi Jumlah sarana dan prasarana pariwisata alam (shelter, visitor center, track, maket, canopy bridge, dll) di taman nasional yang termasuk dalam objek wisata prioritas nasional
Jumlah sarana dan prasarana pariwisata alam (shelter, visitor center, track, maket, canopy bridge dll) di kawasan konservasi yang termasuk dalam objek wisata prioritas nasional
9 kawasan ekosistem esensial
KEMENTERIAN LUAR NEGERI Kemaritiman dan Kelautan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Penyelesaian Batas Laut, Penamaan Pendataan dan Perundingan batas laut Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil
PROGRAM K/L Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional
KEGIATAN K/L Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan
SASARAN K/L Terlaksananya perundingan batas wilayah (Palau, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam) yang menunjukkan kemajuan dibandingkan perundingan sebelumnya
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah perundingan yang berhasil diselenggarakan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah di laut
12
Daerah Perbatasan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
1 Pengamanan Batas Wilayah Darat, Laut, Kerjasama Internasional Pengamanan dan Udara Kawasan Perbatasan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Luar Negeri
Pengawasan dan gakkum di perbatasan negara melalui pengaturan kerjasama
Jumlah perundingan yang terlaksana
2 Peningkatan Kualitas Diplomasi dan Kerjasama Batas Wilayah Negara
Penataan Kelembagaan Diplomasi Perundingan
Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional
Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan
Jumlah kebijakan program pengelolaan batas negara wilayah darat
3 Peningkatan Kualitas Diplomasi dan Kerjasama Batas Wilayah Negara
Penyelesaian segmen batas negara
Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional
4 Peningkatan Kualitas Diplomasi dan Kerjasama Batas Wilayah Negara
Penyelesaian segmen batas negara
Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional
Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya serta Pengelolaan Naskah Perjanjian Internasional Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan
Koordinasi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan batas wilayah darat perbatasan negara yang terpadu dan tepat sasaran Kesepakatan batas antar negara
Perundingan batas wilayah (Palau, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam) yang menunjukkan kemajuan dibandingkan perundingan sebelumnya
Persentase jumlah perundingan yang berhasil diselenggarakan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah di laut
Jumlah perundingan batas dan kerjasama wilayah negara RI dengan Malaysia, PNG, RDTL
TARGET 6 Kali Perundingan batas dengan Palau, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam dan 6 Kali Perundingan dengan India, Thailand, PNG, Australia, dan Timor Leste 11 Dokumen Kebijakan
19
90%
Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Pemantapan Peran di ASEAN
Penguatan Peran dalam Pilar Ekonomi
2 Pemantapan Peran di ASEAN
PROGRAM K/L Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Kerja Sama Asean Bidang Ekonomi
Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang Persentase rekomendasi dan prakarsa Meningkat di Bidang Ekonomi Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan Pilar Ekonomi ASEAN
Diterimanya posisi, sikap, dan prakarsa Indonesia dalam forum Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sebesar 87 persen
Penguatan Peran dalam Pilar Politik dan Program Peningkatan Hubungan dan Keamanan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN
Kerja Sama Asean Bidang Politik dan Keamanan
3 Pemantapan Peran di ASEAN
Penguatan Peran dalam Pilar Sosial dan Budaya
Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN
Kerja Sama Asean Bidang Fungsional
Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang Persentase rekomendasi dan prakarsa meningkat di bidang politik dan Indonesia yang diterima dalam setiap keamanan pertemuan pilar politik dan keamanan ASEAN Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang Persentase rekomendasi dan prakarsa meningkat di bidang sosial budaya Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan pilar sosial budaya
4 Pemeliharaan Stabilitas Keamanan Kawasan
Pelaksanaan Roadmap Perundingan Perbatasan
Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional
Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan
Optimalisasi diplomasi terkait dengan perjanjian politik, keamanan kewilayahan dan kelautan
Persentase jumlah perundingan yang berhasil diselenggarakan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah di laut serta penegasan dan pengelolaan batas wilayah di darat
Meningkatnya peran dan kontribusi Indonesia dalam isu terorisme, IUU Fishing, dan Laut Tiongkok Selatan sebesar 94 persen Meningkatnya peran dan kontribusi Indonesia dalam isu pekerja migran dan lingkungan hidup (polusi dan bencana alam) sebesar 89 persen Kemajuan perundingan perbatasan untuk penyelesaian batas maritim dan pengelolaan perbatasan darat sebanyak 80 persen
5 Pemeliharaan Stabilitas Keamanan Kawasan
Penanganan Transnational Organized Crime Melalui Kerjasama Maritim
Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral
Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme
Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral
Persentase posisi Indonesia yang diterima di forum multilateral mengenai isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara dan terorisme
Terselenggaranya kerjasama bilateral, regional, dan multilaretal dalam menangani sumber konflik dan illegal activities sebesar 90 persen
6 Pemeliharaan Stabilitas Keamanan Kawasan
Pengelolaan Konflik Laut Tiongkok Selatan
Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN
Kerja Sama Asean Bidang Politik dan Keamanan
Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang Persentase rekomendasi dan prakarsa meningkat di bidang politik dan Indonesia yang diterima dalam setiap keamanan pertemuan pilar politik dan keamanan ASEAN
7 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Pembentukan Rezim Internasional Sama Pembangunan Bidang Energy dan Food Security
Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral
Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup
Peningkatan peran Indonesia dalam forum multilateral
8 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Pembentukan Rezim Internasional Sama Pembangunan Bidang Energy dan Food Security
Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral
Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Haki
Meningkatnya partisipasi Indonesia dalam setiap forum kerja sama Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HAKI
9 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Sama Pembangunan Tingkat Bilateral
Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Sub Sahara Afrika
Peran Indonesia di Kawasan Afrika yang meningkat
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah
Peran Indonesia di Kawasan Asia Selatan Jumlah kesepakatan kerjasama yang dan Tengah yang meningkat ditindaklanjuti/ diimplementasikan
10 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Sama Pembangunan Tingkat Bilateral
11 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Sama Pembangunan Tingkat Bilateral
12 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Sama Pembangunan Tingkat Bilateral
13 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Sama Pembangunan Tingkat Bilateral
14 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Sama Pembangunan Tingkat Bilateral
15 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Sama Pembangunan Tingkat Bilateral
16 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Sama Pembangunan Tingkat Bilateral
17 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Peningkatan Kapasitas Diplomasi Sama Pembangunan
18 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Peningkatan Kapasitas Diplomasi Sama Pembangunan 19 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Peningkatan Kapasitas Diplomasi Sama Pembangunan
Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral
20 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Peningkatan Peran dalam Forum Program Pemantapan Hubungan dan Sama Pembangunan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi di Tingkat Internasional Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika
Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral terkait isu pembangunan, ekonomi, dan lingkungan hidup persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu multilateral terkait perdagangan, perindustrian, investasi dan HAKI Jumlah kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti/ diimplementasikan
Terlaksananya Declaration on the Conduct of Parties in The South China Sea (DoC) secara penuh dan efektif, serta penyelesaian Code of Conduct in The South China Sea (CoC) melalui kerangka ASEAN sebesar 94 persen 85%
90%
38
22
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Peran Indonesia di Kawasan Asia Timur Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik dan Pasifik yang meningkat
Jumlah kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti/ diimplementasikan
27
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Timur Tengah
Peran Indonesia di Kawasan Timur Tengah yang meningkat
Jumlah kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti/ diimplementasikan
29
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Selatan dan Karibia
Peran Indonesia di kawasan Amerika Selatan dan Karibia yang meningkat
Jumlah kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti / diimplementasikan
11
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Utara dan Tengah
Peran Indonesia di kawasan Amerika Utara dan Tengah yang meningkat
Jumlah kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti / diimplementasikan
21
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Barat
Peran Indonesia di kawasan Eropa Barat Jumlah kesepakatan kerjasama yang yang meningkat ditindaklanjuti / diimplementasikan
15
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Tengah dan Timur
Peran Indonesia di kawasan Eropa Tengah dan Timur yang meningkat
Jumlah kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti / diimplementasikan
12
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerjasama Internasional
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Teknis Pelaksanaan Diplomasi Indonesia melalui Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri Meningkatnya partisipasi Indonesia dalam setiap forum kerja sama Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HAKI
Persentase peserta diklat yang memiliki kualifikasi baik
33%
Persentase peningkatan trade, tourism and investment
5%
Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Haki
persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu multilateral terkait perdagangan, perindustrian, investasi dan HAKI Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Peran Indonesia di forum kerja sama Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia Negeri Melalui Kerja Sama Intra Kawasan intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika yang yang diterima pada forum kerjasama Asia Pasifik dan Afrika meningkat intrakawasan
90%
64
21 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Peningkatan Peran dalam Forum Program Pemantapan Hubungan dan Sama Pembangunan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi di Tingkat Internasional Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa 22 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Peningkatan Peran dalam Forum Program Peningkatan Peran dan Sama Pembangunan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Diplomasi Indonesia di Bidang di Tingkat Internasional Multilateral
23 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Peningkatan Peran dalam Kerja Sama Sama Pembangunan Teknik
24 Penguatan Diplomasi Soft Power
25 Penguatan Diplomasi Soft Power
26 Penguatan Diplomasi Soft Power
27 Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri
28 Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri
Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik
Penguatan citra positif Indonesia melalui Program Optimalisasi Informasi dan peningkatan peran di bidang informasi Diplomasi Publik dan pelayanan media
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Peran Indonesia di forum kerja sama Negeri Melalui Kerja Sama Intrakawasan intrakawasan Amerika dan Eropa yang Amerika dan Eropa meningkat
Jumlah prakarsa / rekomendasi Indonesia yang diterima pada Forum Kerjasama Intra-kawasan
Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup
Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu pembangunan ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup Persentase respon positif terhadap bantuan kerjasama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular
Peningkatan peran Indonesia dalam forum multilateral di bidang Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup (termasuk G20, SDGs, Climate Change, MIKTA, OGP) Penguatan Citra Positif Indonesia Melalui Menguatnya citra positif Indonesia Peningkatan Peran di Bidang Pemberian melalui peningkatan peran di bidang Bantuan Kerjasama Teknik yang pemberian bantuan kerjasama teknik Berkualitas yang berkualitas Penguatan Citra Positif Indonesia Melalui Menguatnya citra positif Indonesia Peningkatan Peran di Bidang Informasi melalui peningkatan peran di bidang dan Pelayanan Media informasi dan pelayanan media
Persentase pemberitaan positif oleh media massa dan kehumasan badan publik terhadap kebijakan politik luar negeri RI Penguatan citra positif Indonesia melalui Program Optimalisasi Informasi dan Penguatan Citra Positif Indonesia Melalui Menguatnya Citra Positif Indonesia Persentase dukungan konstituen peningkatan peran diplomasi publik Diplomasi Publik Peningkatan Peran Diplomasi Publik melalui Peningkatan Peran Diplomasi domestik/internasional dan negara Publik sahabat terhadap kegiatan diplomasi publik Indonesia Peningkatan Diplomasi dan Kerjasama Program Pelaksanaan Diplomasi dan Penyelenggaraan Diplomasi dan Terselenggaranya Peningkatan Persentase Publik di Negara Akreditasi Internasional pada Perwakilan RI di luar Kerjasama Internasional pada Kerjasama Internasional Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama yang Berpandangan Positif terhadap Negeri Perwakilan RI di Luar Negeri internasional pada Perwakilan RI di Luar Indonesia Negeri Peningkatan Perlindungan WNI/BHI di Program Pelaksanaan Diplomasi dan Penyelenggaraan Diplomasi dan Terselenggaranya Peningkatan Persentase Permasalahan WNI dan BHI Luar Negeri Kerjasama Internasional pada Kerjasama Internasional Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama di Luar Negeri yang Diselesaikan Perwakilan RI di Luar Negeri internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri Peningkatan Perlindungan WNI/BHI di Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Peningkatan Perlindungan dan Meningkatnya kualitas dan kapasitas Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI Luar Negeri Keprotokolan dan Kekonsuleran Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri pelayanan di bidang Perlindungan WNI dan BHI dan BHI
18
85%
75%
90%
90%
75%
80%
Peningkatan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri
KEMENTERIAN PARIWISATA 1 Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah
Pengembangan Potensi Pariwisata
Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Destinasi Wisata Budaya Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata Budaya
2 Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah
Pengembangan Potensi Pariwisata
Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan
Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata Alam dan Buatan
Fasilitasi Event Wisata Budaya di Destinasi Prioritas Nasional (destinasi) (Prioritas Nasional) Pengembangan destinasi wisata alam dan buatan
Kemaritiman dan Kelautan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Tata Ruang Laut, Konservasi dan Pengelolaan Wisata Bahari Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Destinasi Pariwisata
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Terselesaikannya perancangan destinasi Jumlah rancangan destinasi wisata dan investasi kawasan ekonomi khusus pariwisata
TARGET 10 destinasi wisata
Revolusi Mental No
Program Prioritas
1 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa 2 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Persaingan Usaha Yang Sehat (Contoh: Menghindari Praktik Monopoli, Tertib Ukur) Persaingan Usaha Yang Sehat (Contoh: Menghindari Praktik Monopoli, Tertib Ukur)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
Program Pengembangan Kepariwisataan Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kepariwisataan Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat
SASARAN K/L Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Kepariwisataan Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Kepariwisataan
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran sadar wisata
5000
Jumlah masyarakat yang mendapat bimbingan teknis pemberdayaan
580
Pelayanan Kesehatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
1 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini
Program Pengembangan Kepariwisataan Peningkatan Kemitraan Industri Pariwisata
Pengembangan Health/Wellness Tourism (Spa, Pengobatan Tradisional dan Pengobatan konvensional)
2 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi
Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan
3 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat" 4 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan kualitas lingkungan
Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem
Mendorong penyelenggaraan event Jumlah event olahraga sebagai bagian olahraga sebagai bagian dari tujuan dari tujuan wisata yang diselenggarakan wisata seperti Bali Marathon, Tea Walk, dan lain-lain Pengadaan toilet bersih di tempat wisata Jumlah fasilitasi pengadaan toilet bersih di tempat wisata Penyusunan peraturan tentang Jumlah peraturan tentang penyediaan penyediaan fasilitas kesehatan di tempat fasilitas kesehatan di tempat wisata wisata sesuai standar kesehatan sesuai standar kesehatan yang disusun
Peningkatan kualitas lingkungan
TARGET
Jumlah kegiatan pengembangan Health/Wellness Tourism
Antar Kelompok Pendapatan No
Program Prioritas
1 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Keahlian Pekerja
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Program Pengembangan Kepariwisataan Peningkatan dan Pengembangan Tenaga Terwujudnya pengembangan tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kerja pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kompetensi dan berbasis kebutuhan oleh pemangku kepentingan
INDIKATOR K/L Jumlah tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi
TARGET 22.500 orang
Desa dan Kawasan Pedesaan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 2 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Destinasi Wisata Budaya Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata Budaya
Jumlah Destinasi Wisata Budaya yang Dikembangkan dan Memperkuat Nilai Sejarah Daerahnya
10
Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan
Jumlah Destinasi Wisata Alam dan Buatan yang dikembangkan menjadi Taman Nasional, Taman Laut Nasional, dan Taman Geo (Geopark)
10
Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata Alam dan Buatan
Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Pemantapan Peran di ASEAN
Penguatan Peran dalam Pilar Sosial dan Budaya
Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Pasar Asia Tenggara
2 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan 3 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan 4 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan
Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Tingkat Bilateral Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Tingkat Bilateral Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Tingkat Bilateral
Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Strategi Pemasaran Mancanegara Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Mancanegara Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Pasar Asia Tenggara
5 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Sama Pembangunan Tingkat Bilateral
Program Pengembangan Kepariwisataan Peningkatan dan Pengembangan Pasar Asia Pasifik
6 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Sama Pembangunan Tingkat Bilateral
Program Pengembangan Kepariwisataan Peningkatan dan Pengembangan Pasar Eropa, Timteng, Amerika dan Afrika
SASARAN K/L Meningkatnya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien di wilayah Asia Tenggara Terlaksanaya promosi luar negeri 3 KEK Pariwisata Meningkatnya Citra Kepariwisataan Indonesia di mancanegara Meningkatnya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien di wilayah Asia Tenggara Meningkatnya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien di wilayah Asia Pasifik Meningkatnya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien di wilayah Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika (EMEA)
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Jumlah negara tujuan promosi 3 KEK Pariwisata Ranking Brand Wonderful Indonesia Jumlah Misi Penjualan Pariwisata Pasar Asia Tenggara Jumlah Misi Penjualan Pariwisata Pasar Asia Pasifik Jumlah Misi Penjualan Pariwisata Pasar EMEA
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) No
Program Prioritas
1 Menciptakan Iklim Investasi
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Promosi Investasi Kawasan
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Strategi Pemasaran Mancanegara
SASARAN K/L Terlaksanaya promosi luar negeri 3 KEK Pariwisata
INDIKATOR K/L Jumlah negara tujuan promosi 3 KEK Pariwisata
TARGET 3 negara
Pembangunan Pariwisata No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
INDIKATOR K/L
Penyiapan kelembagaan pengelolaan destinasi pariwisata prioritas Pengembangan skema kerjasama pemasaran Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata di destinasi pariwisata
Terbentuknya badan pengelola destinasi pariwisata Pengembangan skema kerjasama pemasaran, promosi, dan investasi Pengembangan amenitas pariwisata
1 Pengembangan Destinasi Wisata
Kelembagaan Pengembangan Destinasi
2 Pengembangan Destinasi Wisata
Kelembagaan Pengembangan Destinasi
3 Pengembangan Destinasi Wisata
Koordinasi Pembangunan Destinasi
Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem
4 Pengembangan Destinasi Wisata
Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan
Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem
5 Pengembangan Destinasi Wisata
Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan
Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Destinasi Wisata Budaya Pembangunan fasilitas umum di dalam destinasi pariwisata Borobudur
6 Pengembangan Destinasi Wisata
Peningkatan Pengelolaan Daerah Tujuan Program Pengembangan Kepariwisataan Peningkatan Kemitraan Industri Wisata Pariwisata Penyiapan Objek Wisata Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem
Tersedianya tour dan travel wisata Jumlah tour dan travel yang terbentuk Borobudur Meningkatnya kualitas pengembangan Pengembangan amenitas pariwisata infrastruktur dan ekosistem pariwisata di destinasi pariwisata
8 Pengembangan Destinasi Wisata
Penyiapan Objek Wisata
9 Pengembangan Destinasi Wisata
Penyiapan Objek Wisata
Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata Alam dan Buatan Meningkatnya kualitas hotel
Perancangan bangsal souvenier Loh Liang, Labuan Bajo Jumlah Hotel
10 Pengembangan Destinasi Wisata
Penyiapan Objek Wisata Branding Wonderful Indonesia dan Pesona Indonesia Branding Wonderful Indonesia dan Pesona Indonesia Pengembangan Media Promosi Melalui Media Sosial, Media Elektronik, Cetak dan Ruang
Meningkatnya pengembangan pariwisata segmen pasar personal Meningkatnya Citra Kepariwisataan Indonesia di mancanegara Meningkatnya Citra Pariwisata Nusantara Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara (wisman) dan perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
Jumlah Promosi Wisata Alam
11 Promosi Wisata
7 Pengembangan Destinasi Wisata
12 Promosi Wisata 13 Promosi Wisata
Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan pemasaran pariwisata
SASARAN K/L
Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan Program Pengembangan Kepariwisataan Peningkatan Kemitraan Industri Pariwisata Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Segmen Pasar Personal Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Mancanegara Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Nusantara Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan pemasaran pariwisata
TARGET
Meningkatnya kualitas pengembangan Pengembangan amenitas pariwisata infrastruktur dan ekosistem pariwisata di destinasi pariwisata Jumlah fasilitas umum terbangun
Ranking Brand Wonderful Indonesia Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara Jumlah promosi destinasi konvensi, insentif, even, dan minat khusus pada internasional event (destinasi
1
14 Promosi Wisata
Pengembangan Media Promosi Melalui Media Sosial, Media Elektronik, Cetak dan Ruang Pengembangan Media Promosi Melalui Media Sosial, Media Elektronik, Cetak dan Ruang Peningkatan Citra Pariwisata Nasional
Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan pemasaran pariwisata
Meningkatkan publikasi promosi pariwisata
Peningkatan Kecenderungan Berwisata dan Gaya Hidup Wisata
Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan pemasaran pariwisata
Mengembangkan dan memantapkan positioning
Pengembangan Social Media
Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan pemasaran pariwisata
Jumlah Wisatawan
17 Promosi Wisata
Promosi dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, serta Pengembangan SDM dan Kelembagaan
Program Pengembangan Kepariwisataan Peningkatan Kemitraan Industri Pariwisata
Mengembangkan dan Memantapkan Positioning Mengembangkan Keterpaduan Sinergis Promosi Antar Pemangku Kepentingan Pariwisata Daerah
18 Promosi Wisata
Promosi dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, serta Pengembangan SDM dan Kelembagaan
Program Pengembangan Kepariwisataan Peningkatan Analisis Data Pasar Pariwisata Nusantara
Meningkatnya Kajian Strategi dan Jumlah dokumen analisa data pasar Analisis Data Pasar Pariwisata Nusantara
19 Promosi Wisata
Promosi dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, serta Pengembangan SDM dan Kelembagaan
Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Segmen Pasar Personal
Mengembangkan segmen pasar wisatawan berbasis komunitas
Meningkatnya jumlah komunitas yang mengunjungi objek wisata
20 Promosi Wisata
Promosi dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, serta Pengembangan SDM dan Kelembagaan
Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan pemasaran pariwisata
Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara (wisman) dan perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
Jumlah promosi destinasi konvensi, insentif, even, dan minat khusus pada internasional event (destinasi
21 Promosi Wisata
Promosi dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, serta Pengembangan SDM dan Kelembagaan
Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan pemasaran pariwisata
Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara (wisman) dan perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
Pengembangan Pasar Sasaran
22 Promosi Wisata
Promosi dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, serta Pengembangan SDM dan Kelembagaan
Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan pemasaran pariwisata
Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara (wisman) dan perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
Jumlah pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu
23 Promosi Wisata
Promosi dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, serta Pengembangan SDM dan Kelembagaan
Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan pemasaran pariwisata
Meningkatnya akselerasi pergerakan wisatawan
Jumlah program pemasaran dan promosi terpadu dan kemudahan akses dan skema pembiayaan perjalanan
24 Promosi Wisata
Promosi dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, serta Pengembangan SDM dan Kelembagaan
Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan pemasaran pariwisata
Intensifikasi Pemasaran MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain
Kerjasama pemasaran
15 Promosi Wisata
16 Promosi Wisata
Meningkatnya kemitraan dengan lembaga kepariwisataan
25 Promosi Wisata
Promosi dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, serta Pengembangan SDM dan Kelembagaan
Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan pemasaran pariwisata
Intensifikasi Pemasaran MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain
Pemasaran MICE
26 Promosi Wisata
Promosi dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, serta Pengembangan SDM dan Kelembagaan
Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan pemasaran pariwisata
Merevitalisasi dan mendiversifikasi produk pariwisata
Penyelenggaraan Event di Objek Wisata Secara Rutin
27 Promosi Wisata
Promosi dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, serta Pengembangan SDM dan Kelembagaan
Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan pemasaran pariwisata
28 Promosi Wisata
Promosi dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, serta Pengembangan SDM dan Kelembagaan
Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan pemasaran pariwisata
Mengembangkan Strategi Pemasaran yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan, dan wisatawan Mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah
Pengembangan Strategi Pemasaran yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan, dan wisatawan Mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai lembaga promosi dan pemasaran pariwisata
29 SDM Pariwisata dan Kelembagaan
Pelatihan dan Sertifikasi SDM Pariwisata Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan Pengembangan Lembaga Pengelola Program Pengembangan Kepariwisataan Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Destinasi (DMO) Pemberdayaan Masyarakat
30 SDM Pariwisata dan Kelembagaan
31 SDM Pariwisata dan Kelembagaan 32 SDM Pariwisata dan Kelembagaan 33 Sikap Masyarakat yang Bersahabat
34 Sikap Masyarakat yang Bersahabat
Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Pariwisata Penyusunan NSPK SDM dan Kelembagaan Pelaksanaan kampanye sadar wisata kepada masyarakat
Program Pengembangan Kepariwisataan
Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Wisata
Program Pengembangan Kepariwisataan
Program Pengembangan Kepariwisataan Program Pengembangan Kepariwisataan
Meningkatnya jumlah SDM Pariwisata yang tersertifkasi Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Meningkatnya kualitas lulusan Pariwisata pendidikan tinggi pariwisata Peningkatan Litbang dan Kebijakan Pembuatan NSPK untuk SDM dan Kepariwisataan Kelembagaan Pariwisata Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Meningkatnya Kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Kepariwisataan Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemberdayaan Masyarakat Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah SDM Pariwisata yang memiliki sertifikasi Jumlah lokasi KSPN yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi (DMO) Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan Jumlah NSPK yang diselesaikan Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran sadar wisata Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Tata Kelola Destinasi dan pemberdayaan masyarakat
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 Pengembangan Destinasi Borobudur
Infrastruktur Permukiman/Kota
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Sarana prasarana pengelolaan air baku yang dibangun serta ditingkatkan fungsi dan kondisinya Kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strtaegis yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
Jumlah sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun /ditingkatkan
2 Pengembangan Destinasi Borobudur
Perencanaan dan Perancangan
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Strategis
3 Pengembangan Destinasi Borobudur
Perencanaan dan Perancangan
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Strategis
Rencana dan rencana induk keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
Jumlah rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
4 Pengembangan Destinasi Bromo
Infrastruktur Permukiman/Kota
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Jumlah sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun /ditingkatkan
Perencanaan dan Perancangan
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Strategis
Sarana prasarana pengelolaan air baku yang dibangun serta ditingkatkan fungsi dan kondisinya Kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strtaegis yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
5 Pengembangan Destinasi Bromo
6 Pengembangan Destinasi Bromo
Perencanaan dan Perancangan
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Strategis
Rencana dan rencana induk keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
Jumlah rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
1 dokumen perencanaan
7 Pengembangan Destinasi Danau Toba
Akses dari Entry Port
Program Penyelenggaraan Jalan
Akses dari Entry Port
Program Penyelenggaraan Jalan
Jumlah Panjang Jalan Nasional yang ditingkatkan (pelebaran dan rekonstruksi) Panjang Jalan Tol yang dibangun
?
8 Pengembangan Destinasi Danau Toba
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Terlaksananya Pemeliharaan, Kapasitas Jalan Nasional Peningkatan dan Pembangunan Jalan Nasional Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Terbangunnya Jalan Tol Baru Kapasitas Jalan Nasional
9 Pengembangan Destinasi Danau Toba
Perencanaan dan Perancangan
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Strategis
Kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strtaegis yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
Jumlah kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
10 Pengembangan Destinasi Danau Toba
Perencanaan dan Perancangan
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Strategis
Rencana dan rencana induk keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
Jumlah rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
11 Pengembangan Destinasi Kepulauan Seribu
Infrastruktur Permukiman/Kota
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Jumlah sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun /ditingkatkan
12 Pengembangan Destinasi Kepulauan Seribu
Perencanaan dan Perancangan
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Strategis
Sarana prasarana pengelolaan air baku yang dibangun serta ditingkatkan fungsi dan kondisinya Kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strtaegis yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
13 Pengembangan Destinasi Kepulauan Seribu
Perencanaan dan Perancangan
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Strategis
Rencana dan rencana induk keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
Jumlah rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
Jumlah kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
Jumlah kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
Jumlah kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
8280 lt/det
1 dokumen kebijakan teknis
1 dokumen perencanaan
704 lt/det
1 dokumen kebijakan teknis
?
1 dokumen kebijakan teknis
1 dokumen perencanaan
60 lt/det
1 dokumen kebijakan teknis
1 dokumen perencanaan
14 Pengembangan Destinasi Labuan Bajo
Infrastruktur Permukiman/Kota
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Sarana prasarana pengelolaan air baku yang dibangun serta ditingkatkan fungsi dan kondisinya Kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strtaegis yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
Jumlah sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun /ditingkatkan
15 Pengembangan Destinasi Labuan Bajo
Perencanaan dan Perancangan
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Strategis
16 Pengembangan Destinasi Labuan Bajo
Perencanaan dan Perancangan
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Strategis
Rencana dan rencana induk keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
Jumlah rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
17 Pengembangan Destinasi Mandalika
Infrastruktur Permukiman/Kota
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Jumlah sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun /ditingkatkan
Perencanaan dan Perancangan
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Strategis
Sarana prasarana pengelolaan air baku yang dibangun serta ditingkatkan fungsi dan kondisinya Rencana dan rencana induk keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
18 Pengembangan Destinasi Mandalika
19 Pengembangan Destinasi Morotai
Infrastruktur Permukiman/Kota
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Jumlah sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun /ditingkatkan
20 Pengembangan Destinasi Morotai
Perencanaan dan Perancangan
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Strategis
Sarana prasarana pengelolaan air baku yang dibangun serta ditingkatkan fungsi dan kondisinya Kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strtaegis yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
21 Pengembangan Destinasi Morotai
Perencanaan dan Perancangan
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Strategis
Rencana dan rencana induk keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
Jumlah rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
22 Pengembangan Destinasi Tanjung Kelayang
Infrastruktur Permukiman/Kita
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Jumlah sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun /ditingkatkan
23 Pengembangan Destinasi Tanjung Kelayang
Perencanaan dan Perancangan
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Strategis
Sarana prasarana pengelolaan air baku yang dibangun serta ditingkatkan fungsi dan kondisinya Kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strtaegis yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
24 Pengembangan Destinasi Tanjung Kelayang
Perencanaan dan Perancangan
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Strategis
Rencana dan rencana induk keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
Jumlah rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
25 Pengembangan Destinasi Tanjung Lesung
Infrastruktur Permukiman/Kota
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Jumlah sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun /ditingkatkan
26 Pengembangan Destinasi Tanjung Lesung
Perencanaan dan Perancangan
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Strategis
Sarana prasarana pengelolaan air baku yang dibangun serta ditingkatkan fungsi dan kondisinya Rencana dan rencana induk keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
27 Pengembangan Destinasi Wakatobi
Infrastruktur Permukiman/Kota
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Jumlah kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
150 lt/det
1 dokumen kebijakan teknis
1 dokumen perencanaan
Jumlah rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
Jumlah kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
Jumlah kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
245 lt/det
1 dokumen kebijakan teknis
1 dokumen perencanaan
808 lt/det
1 dokumen kebijakan teknis
1 dokumen perencanaan
Jumlah rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
Sarana prasarana pengelolaan air baku Jumlah sarana/prasarana penyediaan air yang dibangun serta ditingkatkan fungsi baku yang dibangun /ditingkatkan dan kondisinya
241 lt/det
28 Pengembangan Destinasi Wakatobi
Perencanaan dan Perancangan
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Strategis
Kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strtaegis yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
Jumlah kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
29 Pengembangan Destinasi Wakatobi
Perencanaan dan Perancangan
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Strategis
Rencana dan rencana induk keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
Jumlah rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
30 Pengembangan KPPN Mandeh
Infrastruktur Permukiman/Kota
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Jumlah sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun /ditingkatkan
31 Pengembangan KPPN Mandeh
Perencanaan dan Perancangan
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Strategis
Sarana prasarana pengelolaan air baku yang dibangun serta ditingkatkan fungsi dan kondisinya Rencana dan rencana induk keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
1 dokumen kebijakan teknis
1 dokumen perencanaan
Jumlah rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
Kedaulatan Pangan No
Program Prioritas
1 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 2 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 3 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 4 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 5 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 6 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 7 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 8 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 9 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 10 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
TARGET
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Pembangunan 327 ribu ha jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak irigasi baru
Jaringan irigasi baru yang dibangun
327016 ha
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Rehabilitasi 639 ribu jaringan irigasi Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak
Jaringan irigasi yang direhabilitasi
639.677 ha
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Pembangunan jaringan irigasi tata air Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak tambak seluas 25,97 ribu ha
Jaringan irigasi tata air tambak yang dibangun
25970 ha
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengaman Pantai
300 km
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Panjang sungai yang dinormalisasi / panjang pengendali banjir yang dibangun Jumlah bendungan/waduk yang dibangun
Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta Berlangsungnya pembangunan 29 Bangunan Penampung Air Lainnya waduk lanjutan dan groundbreaking pembangunan 9 waduk baru Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta Rehabilitasi 9 bendungan dan revitalisasi Jumlah bendungan yang direhabilitasi Bangunan Penampung Air Lainnya 4 Unit Pengelola Bendungan
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Meningkatnya perlindungan di 12 propinsi lumbung padi terhadap banjir
29 waduk lanjutan, 9 waduk baru
9 bendungan
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta Pembangunan 145 embung Bangunan Penampung Air Lainnya
Jumlah embung yang dibangun
145 embung
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta Rehabilitasi 198 embung Bangunan Penampung Air Lainnya
Jumlah embung yang direhabilitasi
198 embung
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA
Jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Jaringan irigasi tambak yang dibangun Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak
Terjaminnya kinerja layanan irigasi seluas 3,3 juta ha
Panjang konstruksi jaringan irigasi tambak yang dilaksanakan
3,3 juta hektar
0,24 km
Kedaulatan Energi No
Program Prioritas
1 Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) PLT Matahari, Mikrohidro, dan Tenaga Angin
PROGRAM K/L Program Pengelolaan Sumber Daya Air
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta Terlaksananya fasilitasi pengembangan Bangunan Penampung Air Lainnya PLTA di waduk eksisting
INDIKATOR K/L Jumlah PLTA/PLTMH yang dibangun (Unit)
TARGET 18
Kemaritiman dan Kelautan No
Program Prioritas
1 Industri Perikanan dan Hasil Laut
2 Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung produksi kelautan dan perikanan Rehabilitasi kawasan pesisir
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Terbangunnya konstruksi jaringan irigasi Panjang konstruksi jaringan irigasi Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak tambak tambak yang dilaksanakan
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengaman Pantai
Terbangunnya/peningkatan pengaman pantai untuk melindungi pantai dari abrasi
Panjang pengaman pantai yang dibangun
TARGET 0,64 juta Ha jaringan irigasi tambak
123.98 km
Revolusi Mental No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Peningkatan investasi infrastruktur
Program Pembinaan Konstruksi
Pembinaan Investasi Konstruksi
2 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Peningkatan kompetensi SDM bidang infrastruktur
Program Pembinaan Konstruksi
Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Sumber Daya Konstruksi
3 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Peningkatan kompetensi SDM bidang infrastruktur
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
4 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Peningkatan kompetensi SDM bidang infrastruktur
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
5 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan
Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR
6 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Peningkatan kualitas infrastruktur sumber daya air
7 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Peningkatan kualitas kebijakan dan penerapan teknologi
8 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa 9 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa 10 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman Peningkatan penyelenggaraan jasa konstruksi Peningkatan penyelenggaraan jasa konstruksi
11 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik
Pembangunan Karakter Melalui Media Publik
Penelitian dan Pengembangan Bidang Jalan dan Jembatan
SASARAN K/L Tersusunnya dokumen kebijakan dan strategi kapitalisasi konstruksi dan pengusahaan infrastruktur oleh badan usaha nasional Terlaksananya kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi dengan instansi yang berkompeten Terlaksananya pelatihan dan pendidikan bidang sumber daya air untuk 375 ASN
INDIKATOR K/L Dokumen kebijakan yang disusun
Jumlah kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi
Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan/pelatihan (dalam negeri/luar negeri) Terlaksananya pelatihan dan pendidikan Jumlah ASN yang mengikuti bidang jalan, perumahan dan pelatihan/pendidikan (dalam negeri/luar permukiman, serta pengembangan negeri) infrastruktur wilayah untuk 375 ASN
Pengambangan PUsat Teknologi Dinamik Jembatan, Fokus:jembatan bentang panjang Program Penelitian Dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan Pusat Teknologi, fokus : Kementerian PUPR Sumber Daya Air bendungan, modernisasi irigasi, konservasi pantai, dan tanggul laut Program Penelitian Dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Tersedianya Hasil Riset dan Kementerian PUPR dan Penerapan Teknologi Pengembangan, Penerapan/Pemanfaatan Program Penelitian Dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan PUsat Teknologi Smart Kementerian PUPR Permukiman and Eco City Program Pembinaan Konstruksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Terselenggaranya pembinaan penerapan Konstruksi teknologi inovatif Program Pembinaan Konstruksi Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi Terselenggaranya pembinaan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi Program Pembinaan Dan Pengembangan Proyek percontohan ruang terbuka Terlaksananya proyek percontohan Infrastruktur Permukiman publik untuk menonton bersama ruang terbuka publik untuk menonton video/film bertema revolusi mental bersama video/film bertema revolusi mental di 1200 kecamatan
TARGET 2
1 profil kerjasama
375
375
Jumlah modernisasi laboratorium
1
jumlah modernisasi laboratorium
4
Jumlah Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan (TOT) Jumlah modernisasi laboratorium Jumlah profil pembinaan penerapan teknologi inovatif Jumlah profil pembinaan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi Jumlah kecamatan percontohan
1 paket
1 1 Profil 1 Profil
300
Daerah Perbatasan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan 2 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan 3 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan 4 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan 5 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan 6 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan 7 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan 8 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan
Membangun akses transportasi darat, laut, dan udara pembuka Isolasi
Program Penyelenggaraan Jalan
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Pembangunan Jalan Nasional Kapasitas Jalan Nasional
Pembangunan Jalan Nasional di Lokpri Kecamatan Perbatasan
Membangun akses transportasi darat, laut, dan udara pembuka Isolasi
Program Penyelenggaraan Jalan
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Panjang Jalan Pararel Perbatasan Kapasitas Jalan Nasional
Jalan Pararel Perbatasan di Lokpri Kecamatan Perbatasan
Membangun akses transportasi darat, laut, dan udara pembuka Isolasi
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Strategis
Pembangunan Perumahan Layak Huni, Penyediaan Air Bersih dan sanitasi
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Air Infrastruktur Permukiman Minum
Pembangunan Perumahan Layak Huni, Penyediaan Air Bersih dan sanitasi
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Jumlah Panjang Jalan Non Status yang dibangun/ditingkatkan pada lokpri kawasan perbatasan Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar Jumlah konstruksi sumur air tanah untuk air baku yang selesai dilaksanakan
Pembangunan Perumahan Layak Huni, Penyediaan Air Bersih dan sanitasi
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pembinaan Waduk, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Tersedianya Infrastruktur Penampung Air
Jumlah Embung Terbangun
Pembangunan Perumahan Layak Huni, Penyediaan Air Bersih dan sanitasi
Program Pengembangan Perumahan
Penyediaan Rumah Khusus dan Pembinaan Rumah Negara
Pembangunan Perumahan Layak Huni, Penyediaan Air Bersih dan sanitasi
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Strategis
Terbangunnya rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara Tersusunnya 6 dokumen kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan strategis yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR
Jumlah rumah khusus terbangun di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara Jumlah kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan strategis yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR
9 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Perdagangan Lintas Batas Negara
Pembangunan jalan, dan sarana Program Penyelenggaraan Jalan transportasi di Kota Pusat pertumbuhan
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Panjang jalan yang dibangun Kapasitas Jalan Nasional
Panjang jalan yang dibangun
10 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Perdagangan Lintas Batas Negara
Pembangunan jalan, dan sarana Program Penyelenggaraan Jalan transportasi di Kota Pusat pertumbuhan
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Pelebaran Jalan Kapasitas Jalan Nasional
Pelebaran Jalan
338 km
11 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Perdagangan Lintas Batas Negara
Pembangunan jalan, dan sarana Program Penyelenggaraan Jalan transportasi di Kota Pusat pertumbuhan
Peningkatan Fisik Ruas Jalan (km)
1185 Km
12 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Perdagangan Lintas Batas Negara
Pembangunan jalan, dan sarana Program Penyelenggaraan Jalan transportasi di Kota Pusat pertumbuhan
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Terlaksananya Pemeliharaan, Kapasitas Jalan Nasional Peningkatan dan Pembangunan Jalan/Jembatan Non Status Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Pembangunan Jalan Nasional Kapasitas Jalan Nasional
13 Pengembangan PLBN Terpadu
Pembangunan Infrastruktur/ Gedung CIQS Terpadu
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Terbangunnya Pos Lintas Batas Negara Infrastruktur Permukiman Permukiman (PLBN) Terpadu
Jumlah PLBN Terbangun
14 Pengembangan PLBN Terpadu
Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Pegawai PLBN
Program Pengembangan Perumahan
Jumlah Komplek Permukiman Dinas Aparat
Penyediaan Rumah Khusus dan Pembinaan Rumah Negara
Pembangunan Jalan Non Status
Terbangunya 1.705.920 SR SPAM di Kawasan Rawan Air/Perbatasan/Pulau Terluar Sumur air tanah untuk air baku yang dibangun
Tersedianya Rumah Dinas Aparat Kecamatan/Distrik dan Desa/Kampung/Kelurahan serta Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara
Panjang Jalan Nasional di PKSN yang dibangun
2.015
539,2 Km
1228
144 Kegiatan (lokpri) ; 21 Kegiatan (PKSN) 24
42
2189
6 dokumen kebijakan teknis
581.42 km
2.014,53 Km
17 PLBN
17 Komplek Permukiman
Daerah Tertinggal No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
1 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Pemenuhan perumahan layak huni
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Meningkatnya kualitas permukiman di Infrastruktur Permukiman Permukiman 3.099 Ha kawasan khusus
Luas kawasan permukiman khusus (Ha)
2 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Penyediaan air bersih dan sanitasi
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Air Infrastruktur Permukiman Minum
3 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas
Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
Program Penyelenggaraan Jalan
Terbangunya 1.705.920 SR SPAM di Kawasan Rawan Air/Perbatasan/Pulau Terluar Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Panjang jembatan yang dibangun Kapasitas Jalan Nasional
Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar Panjang jembatan yang dibangun
4 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas
Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
Program Penyelenggaraan Jalan
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Panjang jalan yang dibangun Kapasitas Jalan Nasional
Panjang jalan yang dibangun
TARGET 21 kab tertinggal
223.860 KK di 42 kab tertinggal
27 Kab
27 Kab
Pelayanan Kesehatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi
Program Penyelenggaraan Jalan
Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah, Mendorong penyediaan jaringan jalur Pembinaan Teknik Pelaksanaan dan sepeda dan pejalan kaki untuk jalan Perencanaan Jalan Daerah, Jalan daerah Metropolitan dan Kota Besar, Jalan Bebas Hambatan, dan Pengadaan Tanah
Jumlah pembinaan teknik pelaksanaan dan perencanaan jalan daerah yang menyediakan jaringan jalur sepeda dan pejalan kaki
2 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi
Program Penyelenggaraan Jalan
Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah, Pembinaan Teknik Pelaksanaan dan Perencanaan Jalan Daerah, Jalan Metropolitan dan Kota Besar, Jalan Bebas Hambatan, dan Pengadaan Tanah
Peningkatan konektivitas dan akses masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan dan distribusi suplai logistik kesehatan di DTPK
Jumlah pembinaan teknik pelaksanaan dan perencanaan jalan daerah yang mendukung konektivitas ke fasilitas pelayanan kesehatan
3 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan kualitas lingkungan
Program Pengembangan Perumahan
Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial
NSPK Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial
4 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan kualitas lingkungan
Program Pembinaan Konstruksi
5 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan kualitas lingkungan
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
6 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan kualitas lingkungan
Pembangunan Infrastruktur SPAM Di Kawasan Khusus
7 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan Peningkatan sanitasi dan akses air bersih Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Infrastruktur Permukiman Terpusat Skala Kota, Kawasan dan Komunal
Terbangunnya 1.705.920 SR SPAM di Kawasan Rawan Air/Perbatasan/Pulau Terluar Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di kota/kab
Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar Jumlah kota/kab yang terlayani Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
Infrastruktur limbah
Jumlah kota/kab yang terlayani infrastruktur limbah dengan sistem terpusat skala kota
IPAL Skala kota/Regional di 12 kota/kab, IPAL Komunal di 1350 kawasan, IPAL kawasan di 40 kawasan 35000
8 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pemenuhan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Dan Standar Layanan Minimum Peningkatan sanitasi dan akses air bersih Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
Jumlah peraturan bangunan sesuai dengan standar kesehatan dan ramah terhadap penyandang disabilitas yang disusun Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi Penyusunan regulasi perumahan rakyat, Jumlah regulasi perumahan rakyat, perkantoran, sarana umum, yang sehat perkantoran, sarana umum, yang sehat serta menyediakan sarana olah raga dan serta menyediakan sarana olah raga dan aktifitas fisik aktifitas fisik Pengembangan Kawasan Perkotaan Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar Jumlah fasilitasi penyediaan air bersih pada fasilitas umum dan sanitasi dasar pada fasilitas umum
9 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Peningkatan sanitasi dan akses air bersih Program Pembinaan Dan Pengembangan Pembangunan infrastruktur SPAM Infrastruktur Permukiman regional
Penyediaan air minum
Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan regional
10 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Peningkatan sanitasi dan akses air bersih Program Pembinaan Dan Pengembangan Pembangunan infrastruktur SPAM Infrastruktur Permukiman perkotaan
Penyediaan air minum
Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Ibu Kota Kecamatan
35520
57
Antar Kelompok Pendapatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Infrastruktur Padat Pekerja
Program Penyelenggaraan Jalan
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
-
-
2 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Infrastruktur Padat Pekerja
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Infrastruktur Permukiman Permukiman
-
0
3 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Infrastruktur Padat Pekerja
-
-
-
4 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Infrastruktur Padat Pekerja
-
-
-
5 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Infrastruktur Padat Pekerja
Program Pembinaan Dan Pengembangan Dukungan Pengembangan Sistem Infrastruktur Permukiman Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan Program Pembinaan Dan Pengembangan Dukungan Pengembangan Sistem Infrastruktur Permukiman Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan Program Pembinaan Dan Pengembangan Penanganan kawasan kumuh Infrastruktur Permukiman
-
-
0
6 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Infrastruktur Padat Pekerja
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pembangunan infrastruktur sistem Infrastruktur Permukiman penyediaan air minum
-
-
7 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Infrastruktur Padat Pekerja
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pembangunan dan rehabilitasi prasarana irigasi, rawa, tambak, air baku, dan air tanah Pemeliharaan sumber daya air dan penanggulangan darurat akbiat bencana
-
0
8 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Infrastruktur Padat Pekerja
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
-
0
9 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Infrastruktur Padat Pekerja
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk, embung, pengendalian lahar dan pengamanan pantai Pembangunan perumahan swadaya,PSU, rumah khusus Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan
-
-
0
10 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya 11 Perluasan pelayanan dasar
Infrastruktur Padat Pekerja
Program Pengembangan Perumahan
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
-
-
-
-
-
12 Perluasan pelayanan dasar
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
13 Perluasan pelayanan dasar
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
14 Perluasan pelayanan dasar
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
15 Perluasan pelayanan dasar
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
16 Perluasan pelayanan dasar
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
17 Perluasan pelayanan dasar
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Terbangunnya SPAM perkotaan
18 Perluasan pelayanan dasar
Penyediaan Sarana dan Prasarana
19 Perluasan pelayanan dasar
Penyediaan Sarana dan Prasarana
20 Perluasan pelayanan dasar
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Program Pembinaan Dan Pengembangan Dukungan Pengembangan Sistem Infrastruktur Permukiman Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan Program Pembinaan Dan Pengembangan Dukungan Pengembangan Sistem Infrastruktur Permukiman Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan Program Pembinaan Dan Pengembangan Dukungan Pengembangan Sistem Infrastruktur Permukiman Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan Program Pengembangan Perumahan Penyediaan Rumah Susun
terbangunya 550.000 unit sarusun (satuan rumah susun) yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya
Jumlah rumah susun yang dipelihara dan dirawat
21 Perluasan pelayanan dasar
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Program Pengembangan Perumahan
Penyediaan Rumah Susun
terbangunya 550.000 unit sarusun (satuan rumah susun) yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya
Jumlah NSPK penyedia rumah susun
22 Perluasan pelayanan dasar
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Program Pengembangan Perumahan
Penyediaan Rumah Susun
terbangunya 550.000 unit sarusun (satuan rumah susun) yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya
Jumlah unit sarusun terbangun yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya
Terbangunnya TPST/3R skala komunal di Jumlah Kota/Kabupaten yang terlayani Kota/Kabupaten Infrastruktur tempat pengolahan sampah terpadu/3R Terbangunnya infrastruktur pengolahan Jumlah Kota/Kabupaten yang terlayani akhir sampah infrastruktur fasilitas pengolahan akhir sampah Terbanguannya Instalasi Pengolahan Jumlah Kota/Kabupaten yang terlayani Lumpur Tinja (IPLT) di Kota/Kabupaten pengolahan lumpur tinja Terbangunnya SPAM perdesaan
Jumlah sambungan rumah (SR) di perdesaan
Terbangunnya SPAM kawasan khusus
Jumlah sambungan (SR) di kawasan khusus (kumuh perkotaan, kawasan nelayan dan kawasan rawan air/ perbatasan/ pulau terluar) Jumlah sambungan rumah (SR) di perkotaan
Terbangunnya TPA di Kota/Kabupaten
Terbangunnya SPAM regional
Jumlah Kota/Kabupaten yang terlayani infrastruktur tempat pemrosesan akhir sampah Jumlah sambungan rumah (SR) di kawasan regional
Desa dan Kawasan Pedesaan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih)
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan (1). Meningkatnya kualitas permukiman Infrastruktur Permukiman Permukiman di 38.431 Ha daerah perkotaan. (2). Meningkatnya kualitas permukiman di 73.384 Ha daerah perdesaan. (3). Meningkatnya kualitas permukiman di 3.099 Ha kawasan khusus. (4). Terselenggaranya pendampingan masyarakat di 7.863 kelurahan
2 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih) Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih)
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Terbangunnya SPAM Perdesaan Berbasis Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Infrastruktur Permukiman Permukiman Masyarakat perdesaan berbasis masyarakat
491520
Program Pengembangan Perumahan
Pemberdayaan Perumahan Swadaya
Terwujudnya keswadayaan masyarakat Jumlah rumah tangga yang terfasilitasi untuk peningkatan kualitas dan bantuan stimulan pembangunan rumah pembangunan rumah/hunian yang layak swadaya dan terjangkau bagi MBR dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur, dan serasi
64966
Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih)
Program Pengembangan Perumahan
Pemberdayaan Perumahan Swadaya
Terwujudnya keswadayaan masyarakat Jumlah rumah tangga yang terfasilitasi untuk peningkatan kualitas dan peningkatan kualitas rumah swadaya pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi MBR dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur, dan serasi
419177
Program Penyelenggaraan Jalan
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Terlaksananya Pemeliharaan, Kapasitas Jalan Nasional Peningkatan dan Pembangunan Jalan Nasional
Panjang jalan yang terpelihara (KM)
43042,70
Program Penyelenggaraan Jalan
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Terlaksananya Pemeliharaan, Kapasitas Jalan Nasional Peningkatan dan Pembangunan Jalan Nasional
Panjang jembatan yang terpelihara (KM)
383507,7
Program Penyelenggaraan Jalan
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Terlaksananya Pemeliharaan, Kapasitas Jalan Nasional Peningkatan dan Pembangunan Jalan Nasional
Panjang jalan yang ditingkatkan (KM)
1393,9
Program Penyelenggaraan Jalan
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Terlaksananya Pemeliharaan, Kapasitas Jalan Nasional Peningkatan dan Pembangunan Jalan Nasional
Panjang jembatan yang ditingkatkan (KM)
7905,3
Program Penyelenggaraan Jalan
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Terlaksananya Pemeliharaan, Kapasitas Jalan Nasional Peningkatan dan Pembangunan Jalan Nasional
Panjang jalan yang dibangun (KM)
441,2
Program Penyelenggaraan Jalan
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Terlaksananya Pemeliharaan, Kapasitas Jalan Nasional Peningkatan dan Pembangunan Jalan Nasional
Panjang jembatan yang dibangun (KM)
8269,1
Program Penyelenggaraan Jalan
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Terlaksananya Pemeliharaan, Kapasitas Jalan Nasional Peningkatan dan Pembangunan Jalan Nasional
Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun oleh pemerintah dan swasta (Km)
26,4
Program Penyelenggaraan Jalan
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Terlaksananya Pemeliharaan, Kapasitas Jalan Nasional Peningkatan dan Pembangunan Jalan Nasional
Dukungan Jalan Sub Nasional (Km)
14,3
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Jaringan irigasi permukaan kewenangan Luas tanah yang dibebaskan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak Pusat yang dibangun
3 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
4 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
5 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah 6 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah 7 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah 8 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah 9 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah 10 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah 11 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah 12 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah 13 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata
Jumlah rumah tangga yang terfasilitasi peningkatan kualitas rumah swadaya
TARGET
1 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
419177
4403,93 Hektar
14 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 15 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 16 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 17 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 18 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 19 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 20 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 21 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 22 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 23 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 24 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 25 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 26 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 27 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata 28 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Jaringan irigasi permukaan kewenangan Panjang jaringan irigasi yang Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak Pusat yang dibangun dilaksanakan
0,97 Km
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Jaringan irigasi permukaan kewenangan Luas tanah yang dibebaskan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak Daerah yang dibangun
6404,245 Hektar
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Jaringan irigasi permukaan kewenangan Panjang jaringan irigasi yang Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak Daerah yang dibangun dilaksanakan
6,41 Km
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Jaringan irigasi rawa yang dibangun Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak
Luas tanah yang dibebaskan
1 Hektar
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Jaringan irigasi rawa yang dibangun Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak
Panjang konstruksi jaringan irigasi rawa yang dilaksanakan
4,9 Km
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Jaringan irigasi permukaan kewenangan Panjang rehabilitasi jaringan irigasi yang Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak pusat yang ditingkatkan/direhabilitasi dilaksanakan
8,69 Km
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Jaringan irigasi permukaan kewenangan Panjang rehabilitasi jaringan irigasi yang Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak daerah yang ditingkatkan/direhabilitasi dilaksanakan
14,54 KM
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak
Panjang rehabilitasi jaringan irigasi rawa yang dilaksanakan
15,98 km
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Jaringan irigasi tambak yang Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak direhabilitasi
Panjang rehabilitasi jaringan irigasi tambak yang dilaksanakan
1,32 km
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun Luas tanah yang dibebaskan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun Panjang konstruksi jaringan irigasi air Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak tanah yang dilaksanakan
0,03482 km
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Jaringan irigasi, irigasi air tanah, irigasi Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak rawa dan irigasi tambak yang dioperasi dan dipelihara
Panjang konstruksi jaringan irigasi yang dioperasi dan dipelihara
127,31 km
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Jaringan irigasi, irigasi air tanah, irigasi Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak rawa dan irigasi tambak yang dioperasi dan dipelihara
Panjang konstruksi jaringan irigasi air tanah yang dioperasi dan dipelihara
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Jaringan irigasi, irigasi air tanah, irigasi Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak rawa dan irigasi tambak yang dioperasi dan dipelihara
Panjang konstruksi jaringan irigasi rawa yang dioperasi dan dipelihara
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Jaringan irigasi, irigasi air tanah, irigasi Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak rawa dan irigasi tambak yang dioperasi dan dipelihara
Panjang konstruksi jaringan irigasi tambak yang dioperasi dan dipelihara
5 hektar
0,64 km
107,44 km
14,64
Perumahan dan Permukiman No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya
Program Pengembangan Perumahan
Pemberdayaan Perumahan Swadaya
Terwujudnya keswadayaan masyarakat Jumlah MBR yang menerima untuk peningkatan kualitas dan pemberdayaan dan meningkat pembangunan rumah/hunian yang layak keswadayaannya dan terjangkau bagi MBR dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur, dan serasi
410000
2 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya
Program Pengembangan Perumahan
Pemberdayaan Perumahan Swadaya
Terwujudnya keswadayaan masyarakat Jumlah RT yang terfasilitasi bantuan untuk peningkatan kualitas dan stimulan pembangunan baru rumah pembangunan rumah/hunian yang layak swadaya dan terjangkau bagi MBR dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur, dan serasi
64966
3 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
Fasilitasi Pembangunan Rusunami
Program Pengembangan Perumahan
Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial
4 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
Fasilitasi Pembangunan Rusunami
Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan
5 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
KPR FLPP
Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan
6 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
KPR FLPP
Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan
7 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
KPR FLPP
Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan
8 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
KPR Swadaya
Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan
9 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
Optimalisasi Peran Perumnas
Program Pengembangan Perumahan
Penyaluran bantuan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah Penyaluran bantuan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah Penyaluran bantuan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah Penyaluran bantuan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah Penyaluran bantuan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial
10 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
Optimalisasi Peran Perumnas
Program Pengembangan Perumahan
Pembinaan dan pengembangan rumah umum dan komersial
11 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
Pembangunan Rumah Khusus
Program Pengembangan Perumahan
Penyediaan Rumah Khusus
12 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
Pembangunan Rusunawa
Program Pengembangan Perumahan
Penyediaan Rumah Susun
13 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
Penciptaan Iklim Kondusif Untuk Penyediaan Rumah MBR (Regulasi, Perizinan, dst) Penciptaan Iklim Kondusif Untuk Penyediaan Rumah MBR (Regulasi, Perizinan, dst) Penciptaan Iklim Kondusif Untuk Penyediaan Rumah MBR (Regulasi, Perizinan, dst) Penciptaan Iklim Kondusif Untuk Penyediaan Rumah MBR (Regulasi, Perizinan, dst)
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Penataan Bangunan
Terselenggaranya pencadangan tanah dan pembangunan rusun melalui penyertaan modal negara untuk Perum Perumnas Tersalurkannya bantuan pembiayaan perumahan untuk membangun rumah bagi MBR Tersalurkannya bantuan pembiayaan perumahan ke rumah tangga berpenghasilan rendah Tersalurkannya bantuan pembiayaan perumahan ke rumah tangga berpenghasilan rendah Tersalurkannya bantuan pembiayaan perumahan ke rumah tangga berpenghasilan rendah Tersalurkannya bantuan pembiayaan perumahan ke rumah tangga berpenghasilan rendah Terfasilitasinya pengelolaan rumah susun sewa bagi MBR yang dilaksanakan oleh BUMN Terselenggaranya pencadangan tanah dan pembangunan rusun melalui penyertaan modal negara untuk Perum Perumnas Terbangunnya rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim, dan perbatasan negara Terbangunnya setiap satuan rumah susun yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya Terselenggaranya peraturan penataan bangunan lingkungan
14 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung 15 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung 16 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
Program Pengembangan Perumahan
Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial
Program Pengembangan Perumahan
Penyediaan Rumah Susun
Program Pembinaan Konstruksi
Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Sumber Daya Konstruksi
Jumlah modal yang disertakan
1
Jumlah unit rumah yang mendapat bantuan kredit konstruksi
15000
Jumlah RT yang mendapat bantuan pembiayaan KPR sejahtera tapak
222505
Jumlah RT yang mendapat bantuan pembiayaan KPR sarusun
50000
Jumlah RT yang mendapat bantuan uang muka
124250
Jumlah RT yang mendapat bantuan pembiayaan KPR swadaya
150000
Penyediaan PSO selisih tarif sewa
50000
Jumlah modal yang disertakan
1
15420
Jumlah unit sarusun yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya Jumlah NSPK bidang penataan bangunan dan lingkungan
NSPK Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial
175887
2
Jumlah NSPK Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) Jumlah NSPK Penyediaan Rumah Susun Penyediaan Rumah Susun
5
Terlaksananya kerjasama dan Jumlah profil kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi SDM konstruksi
-
5
17 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
Penyediaan PSU
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota/regional di kota/kab, skala komunal, dan skala kawasan
Jumlah kota/kab yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, Jumlah kawasan yang terlayani air limbah dengan sistem terpusat skala komunal, Jumlah kawasan yang terlayani air limbah dengan sistem terpusat skala kawasan
12 kota/kab
18 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
Penyediaan PSU
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota/regional di kota/kab, skala komunal, dan skala kawasan
Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala komunal
1350 kawasan
19 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
Penyediaan PSU
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota/regional di kota/kab, skala komunal, dan skala kawasan
Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kawasan
40 kawasan
20 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
Penyediaan PSU
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Terbangunnya Instalasi Pengolahan Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan Lumpur Tinja (IPLT) di kota/kab dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
Jumlah kota/kab yang terlayani pengolahan lumpur tinja
57
21 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
Penyediaan PSU
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Terbangunnya TPA di kota/kab Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
Jumlah kota/kab yang terlayani infrastruktur tempat pemrosesan akhir sampah
15
22 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
Penyediaan PSU
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Terbangunnya TPST/3R skala komunal di Jumlah kota/kab yang terlayani Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan kota/kab infrastruktur tempat pengolahan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan sampah terpadu/3R Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
100
23 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
Penyediaan PSU
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Terbangunnya infrastruktur pengolahan Jumlah kota/kab yang terlayani Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan akhir sampah infrastruktur fasilitas pengolahan akhir dan Pola Investasi, serta Pengelolaan sampah Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
32
24 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
Penyediaan PSU
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Terbantunya program di PDAM dan Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan berkembangnya jaringan SPAM di dan Pola Investasi, serta Pengembangan kawasan MBR (Fasilitasi SPAM PDAM ) Sistem Penyediaan Air Minum
Jumlah kawasan MBR terfasilitasi pengembangan jaringan SPAM
110
25 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
Penyediaan PSU
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Terbantunya program di UPTD dan Jumlah kawasan MBR terfasilitasi Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan berkembangnya jaringan SPAM kawasan pengembangan jaringan SPAM dan Pola Investasi, serta Pengembangan MBR (Fasilitasi SPAM Non-PDAM) Sistem Penyediaan Air Minum
27
26 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
Penyediaan PSU
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Terbangunnya SPAM Regional Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan regional
35000
27 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
Penyediaan PSU
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Terbangunnya SPAM Perkotaan Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Jumlah Sambungan Rumah (SR) di perkotaan
290000
28 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
Penyediaan PSU
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Terbangunnya SPAM Perdesaan Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Jumlah Sambungan Rumah (SR) di perdesaan
491520
29 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
Penyediaan PSU
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Terbangunnya SPAM kawasan khusus Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan khusus (kumuh perkotaan, kawasan nelayan, dan kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar)
65280
30 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
Penyediaan PSU
Program Pengembangan Perumahan
Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial
Jumlah Rumah Umum Tapak Layak Huni yang Terfasilitasi Melalui Bantuan Rumah Umum (PSU Perumahan)
42000
31 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
Penyediaan PSU
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Perkotaan
32 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung
Penyediaan PSU
33 Peningkatan Ketersediaan Air Baku
Bauran Air Domestik (Optimasi Pemanfaatan Seluruh Sumber Air)
34 Peningkatan Ketersediaan Air Baku
Hemat Air (Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Air Minum
35 Peningkatan Ketersediaan Air Baku
Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Air) Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
36 Peningkatan Ketersediaan Air Baku
Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Terbangunnya Instalasi Pengolahan Air) Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan Lumpur Tinja (IPLT) di kota/kab dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
Jumlah kota/kab yang terlayani pengolahan lumpur tinja
57
37 Peningkatan Ketersediaan Air Baku
Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Terbangunnya TPA di kota/kab Air) Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
Jumlah kota/kab yang terlayani infrastruktur tempat pemrosesan akhir sampah
15
38 Peningkatan Ketersediaan Air Baku
Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Terbangunnya TPST/3R skala komunal di Jumlah kota/kab yang terlayani Air) Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan kota/kab infrastruktur tempat pengolahan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan sampah terpadu/3R Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
100
39 Peningkatan Ketersediaan Air Baku
Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Terbangunnya infrastruktur pengolahan Jumlah kota/kab yang terlayani Air) Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan akhir sampah infrastruktur fasilitas pengolahan akhir dan Pola Investasi, serta Pengelolaan sampah Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
32
40 Peningkatan Ketersediaan Air Baku
Konservasi Sumber Daya Air
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial
Pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu dengan infrastruktur bidang PUPR yang difasilitasi untuk 35 WPS Program Pengembangan Infrastruktur Pengembangan Kawasan Perkotaan Pengembangan 16 kawasan perkotaan Wilayah yang terpadu dengan infrastruktur bidang PUPR Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Terselenggaranya pengaturan, Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan pembinaan dan pengawasan dan Pola Investasi, serta Pengembangan pengembangan air minum Sistem Penyediaan Air Minum
Jumlah perkotaan dan perdesaan yang difasilitasi peningkatan keterpaduan fungsinya
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Terselenggaranya pengaturan, Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan pembinaan dan pengawasan dan Pola Investasi, serta Pengembangan pengembangan air minum Sistem Penyediaan Air Minum
Jumlah kota/kab mendapatkan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan air minum.
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota/regional di kota/kab, skala komunal, dan skala kawasan
Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta Konservasi 15 kawasan danau dan 55 Bangunan Penampung Air Lainnya sumber air yang dikonservasi
Jumlah perkotaan yang difasilitasi peningkatan keterpaduan fungsinya dengan infrastruktur bidang PUPR Jumlah kota/kab mendapatkan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan air minum.
16
474
474
Jumlah kota/kab yang terlayani Skala kota/regional di 12 kota/kab, Skala infrastruktur air limbah dengan sistem komunal di 1350 kawasan, dan Skala terpusat skala kota, Jumlah kawasan kawasan di 40 kawasan yang terlayani air limbah dengan sistem terpusat skala komunal, Jumlah kawasan yang terlayani air limbah dengan sistem terpusat skala kawasan
jumlah danau dan sumber air yang dikonservasi
15 danau prioritas dan 55 sumber air
41 Peningkatan Ketersediaan Air Baku
Simpan Air (Pengelolaan Air yang Berkelanjutan)
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengurangan genangan Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
Luas area yang menjadi tidak tergenang
42 Peningkatan Kualitas Hunian dan Permukiman Kumuh
Kolaborasi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Meningkatnya kualitas permukiman di Infrastruktur Permukiman Permukiman 38.431 Ha daerah perkotaan
Luas kawasan permukiman kumuh perkotaan (Ha)
43 Peningkatan Kualitas Hunian dan Permukiman Kumuh
Kolaborasi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Meningkatnya kualitas permukiman di Infrastruktur Permukiman Permukiman 73.384 Ha daerah perdesaan
Luas kawasan permukiman kumuh perdesan (Ha)
44 Peningkatan Kualitas Hunian dan Permukiman Kumuh
Kolaborasi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Meningkatnya kualitas permukiman di Infrastruktur Permukiman Permukiman 3.099 Ha kawasan khusus
Luas kawasan permukiman khusus (Ha)
667
45 Peningkatan Kualitas Hunian dan Permukiman Kumuh
Kolaborasi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Terselenggaranya pendampingan Infrastruktur Permukiman Permukiman masyarakat di 7.863 kelurahan
1633
46 Peningkatan Kualitas Hunian dan Permukiman Kumuh
Perbaikan Rumah
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Penataan Bangunan
Jumlah kelurahan yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan masyarakat Jumlah lokasi pascabencana
47 Peningkatan Kualitas Hunian dan Permukiman Kumuh 48 Peningkatan Kualitas Hunian dan Permukiman Kumuh
Perbaikan Rumah
Program Pengembangan Perumahan
Pemberdayaan Perumahan Swadaya
Perbaikan Rumah
Program Pengembangan Perumahan
Pemberdayaan Perumahan Swadaya
49 Peningkatan Manajemen Layanan Air Minum dan Sanitasi 50 Peningkatan Manajemen Layanan Air Minum dan Sanitasi
Advokasi Untuk Menjamin Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan dan Implementasi Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan
Program Pembinaan Dan Pengembangan Dukungan Pengembangan Sistem Infrastruktur Permukiman Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
51 Peningkatan Manajemen Layanan Air Minum dan Sanitasi
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan
52 Peningkatan Manajemen Layanan Air Minum dan Sanitasi
Terselenggaranya fasilitasi pembangunan perumahan di daerah pascabencana alam Rumah Swadaya yang difasilitasi Peningkatan Kualitasnya Terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi MBR dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur, dan serasi
1000 Hektar
10819 Ha (sebagai bagian penanganan 38.431 Ha sehingga kondisi kumuh menjadi 45%) 7501
5 lokasi pascabencana
Jumlah Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Jumlah MBR yang menerima pemberdayaan dan meningkat keswadayaannya
419177
Tersusunnya laporan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan SPAM
Jumlah SPK laporan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan SPAM
514
Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan kampanye, serta advokasi bidang sanitasi untuk kota/kab
Jumlah kota/kab mendapatkan pengaturan, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, dan kampanye serta advokasi
507
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Terselenggaranya pengaturan, Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan pembinaan dan pengawasan dan Pola Investasi, serta Pengembangan pengembangan air minum Sistem Penyediaan Air Minum
Jumlah kota/kab mendapatkan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan air minum.
474
Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pendanaan dan Regulasi
Program Pembinaan Dan Pengembangan Dukungan Pengembangan Sistem Infrastruktur Permukiman Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan
Jumlah SPK peraturan pengembangan sistem penyediaan air minum, sanitasi, dan persampahan
4
53 Peningkatan Manajemen Layanan Air Minum dan Sanitasi
Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pendanaan dan Regulasi
Program Pembinaan Dan Pengembangan Dukungan Pengembangan Sistem Infrastruktur Permukiman Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan
Jumlah laporan fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan, pola investasi penyeleggara SPAM, promosi investasi
49
54 Peningkatan Manajemen Layanan Air Minum dan Sanitasi
Peningkatan Kualitas Rencana dan Implementasi RISPAM dan SSK
Tersusunnya laporan fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan, pola investasi penyeleggara SPAM, promosi investasi Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Terselenggaranya pengaturan, Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan kampanye, serta advokasi bidang Pengembangan Infrastruktur Sanitasi sanitasi untuk kota/kab dan Persampahan
Jumlah dokumen Strategi Sanitasi Kota/Kab yang termutakhirkan
106
55 Peningkatan Manajemen Layanan Air Minum dan Sanitasi
Peningkatan Kualitas Rencana dan Implementasi RISPAM dan SSK
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Terselenggaranya pengaturan, Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan pembinaan dan pengawasan dan Pola Investasi, serta Pengembangan pengembangan air minum Sistem Penyediaan Air Minum
Jumlah kota/kab yang telah menyusun RISPAM
507
Tersusunnya peraturan pengembangan sistem penyediaan air minum, sanitasi, dan persampahan
410000
56 Penyediaan Infrastruktur Air Minum Dan Optimalisasi dan Rehabilitasi Sanitasi
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Terbantunya program di PDAM dan Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan berkembangnya jaringan SPAM di dan Pola Investasi, serta Pengembangan kawasan MBR (Fasilitasi SPAM PDAM ) Sistem Penyediaan Air Minum
Jumlah PDAM terbantu
50
57 Penyediaan Infrastruktur Air Minum Dan Optimalisasi dan Rehabilitasi Sanitasi
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Terbantunya program di PDAM dan Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan berkembangnya jaringan SPAM di dan Pola Investasi, serta Pengembangan kawasan MBR (Fasilitasi SPAM PDAM ) Sistem Penyediaan Air Minum
Jumlah kawasan MBR terfasilitasi pengembangan jaringan SPAM
110
58 Penyediaan Infrastruktur Air Minum Dan Optimalisasi dan Rehabilitasi Sanitasi
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Terbantunya program di UPTD dan Jumlah UPTD terbantu Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan berkembangnya jaringan SPAM kawasan dan Pola Investasi, serta Pengembangan MBR (Fasilitasi SPAM Non-PDAM) Sistem Penyediaan Air Minum
15
59 Penyediaan Infrastruktur Air Minum Dan Optimalisasi dan Rehabilitasi Sanitasi
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Terbantunya program di UPTD dan Jumlah kawasan MBR terfasilitasi Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan berkembangnya jaringan SPAM kawasan pengembangan jaringan SPAM dan Pola Investasi, serta Pengembangan MBR (Fasilitasi SPAM Non-PDAM) Sistem Penyediaan Air Minum
27
60 Penyediaan Infrastruktur Air Minum Dan Pembangunan Baru Sanitasi
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota/regional di kota/kab, skala komunal, dan skala kawasan
Jumlah kota/kab yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, Jumlah kawasan yang terlayani air limbah dengan sistem terpusat skala komunal, Jumlah kawasan yang terlayani air limbah dengan sistem terpusat skala kawasan
61 Penyediaan Infrastruktur Air Minum Dan Pembangunan Baru Sanitasi
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota/regional di kota/kab, skala komunal, dan skala kawasan
Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala komunal
1350 Kawasan
62 Penyediaan Infrastruktur Air Minum Dan Pembangunan Baru Sanitasi
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota/regional di kota/kab, skala komunal, dan skala kawasan
Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kawasan
40 Kawasan
63 Penyediaan Infrastruktur Air Minum Dan Pembangunan Baru Sanitasi
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Terbangunnya Instalasi Pengolahan Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan Lumpur Tinja (IPLT) di kota/kab dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
Jumlah kota/kab yang terlayani pengolahan lumpur tinja
57
64 Penyediaan Infrastruktur Air Minum Dan Pembangunan Baru Sanitasi
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Terbangunnya TPA di kota/kab Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
Jumlah kota/kab yang terlayani infrastruktur tempat pemrosesan akhir sampah
15
65 Penyediaan Infrastruktur Air Minum Dan Pembangunan Baru Sanitasi
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Terbangunnya TPST/3R skala komunal di Jumlah kota/kab yang terlayani Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan kota/kab infrastruktur tempat pengolahan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan sampah terpadu/3R Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
100
66 Penyediaan Infrastruktur Air Minum Dan Pembangunan Baru Sanitasi
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Terbangunnya infrastruktur pengolahan Jumlah kota/kab yang terlayani Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan akhir sampah infrastruktur fasilitas pengolahan akhir dan Pola Investasi, serta Pengelolaan sampah Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan
32
12 kota/kab
67 Penyediaan Infrastruktur Air Minum Dan Pembangunan Baru Sanitasi
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Terbangunnya SPAM Regional Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan regional
35000
68 Penyediaan Infrastruktur Air Minum Dan Pembangunan Baru Sanitasi
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Terbangunnya SPAM Perkotaan Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Jumlah Sambungan Rumah (SR) di perkotaan
290000
69 Penyediaan Infrastruktur Air Minum Dan Pembangunan Baru Sanitasi
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Terbangunnya SPAM Perdesaan Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Jumlah Sambungan Rumah (SR) di perdesaan
491520
70 Penyediaan Infrastruktur Air Minum Dan Pembangunan Baru Sanitasi
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Terbangunnya SPAM kawasan khusus Infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan khusus (kumuh perkotaan, kawasan nelayan, dan kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar)
65280
71 Penyediaan Infrastruktur Air Minum Dan Pembangunan Baru Sanitasi
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Peningkatan kapasitas sarana prasarana Baku sebesar 15 m3/det penyediaan air baku yang dibangun
15 m3/det
Perkotaan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana
Penataan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Penataan Bangunan
Jumlah kecamatan percontohan
200
2 Mewujudkan Sistem Perkotaan
Peningkatan Konektivitas
Program Penyelenggaraan Jalan
Terlaksananya proyek percontohan ruang terbuka publik untuk menonton bersama video/film bertema revolusi mental di 1200 kecamatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Pembangunan Fly Over/Underpass/ Kapasitas Jalan Nasional Terowongan
Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan
7000
3 Mewujudkan Sistem Perkotaan
Peningkatan Konektivitas
Program Penyelenggaraan Jalan
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Terbangunnya Jalan Lingkar/ByPass Kapasitas Jalan Nasional
Panjang Jalan Lingkar/By Pass yang Terbangun
126
4 Mewujudkan Sistem Perkotaan
Peningkatan Konektivitas
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Perkotaan
Pedoman teknis perencanaan dan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR
Jumlah pedoman teknis perencanaan dan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR
3
5 Mewujudkan Sistem Perkotaan
Peningkatan Konektivitas
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Perkotaan
Peningkatan Konektivitas
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Perkotaan
Jumlah kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS Jumlah rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
4
6 Mewujudkan Sistem Perkotaan
Kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS Rencana dan rencana induk keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
7 Mewujudkan Sistem Perkotaan
Peningkatan Konektivitas
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Perkotaan
Rencana dan rencana induk keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
Jumlah rencana induk keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
16
8 Mewujudkan Sistem Perkotaan
Peningkatan Konektivitas
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Perkotaan
Jumlah perkotaan dan perdesaan yang difasilitasi peningkatan keterpaduan fungsinya
16
9 Mewujudkan Sistem Perkotaan
Peningkatan Konektivitas
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Perkotaan
Pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu dengan infrastruktur bidang PUPR yang difasilitasi untuk 35 WPS Pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis, rencana dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan, dan perdesaan untuk 35 WPS
Tingkat pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis, rencana dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan, dan perdesaan untuk 35 WPS
1
8
10 Mewujudkan Sistem Perkotaan
Peningkatan Konektivitas
11 Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik 12 Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik 13 Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik 14 Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik 15 Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik 16 Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik 17 Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik 18 Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik
Pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis, rencana dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan, dan perdesaan untuk 35 WPS
Ketepatan waktu pelaporan evaluasi kebijakan teknis, rencana dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan, dan perdesaan untuk 35 WPS
Tersedianya sarana dan prasarana dasar Program Pembinaan Dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan perkotaan Infrastruktur Permukiman Penyehatan Lingkungan Permukiman
Terbangunnya infrastruktur limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal di 438 kota/kab
Jumlah Kab./Kota yang terlayani infrastruktur limbah dengan sistem terpusat skala kota
Tersedianya sarana dan prasarana dasar Program Pembinaan Dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan perkotaan Infrastruktur Permukiman Penyehatan Lingkungan Permukiman
Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kota/kab
Jumlah kota/kab yang terlayani Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
57
Tersedianya sarana dan prasarana dasar Program Pembinaan Dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan perkotaan Infrastruktur Permukiman Penyehatan Lingkungan Permukiman
Terbangunnya TPST/3R skala komunal di Jumlah kota/kab yang terlayan 334 kota/kab infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R
100
Tersedianya sarana dan prasarana dasar Program Pengelolaan Sumber Daya Air perkotaan
Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengaman Pantai
Meningkatnya perlindungan di 15 kawasan perkotaan terhadap banjir menuju periode ulang 25 tahunan
Panjang sungai yang dinormalisasi/panjang pengendali banjir yang dibangun
150km
Tersedianya sarana dan prasarana dasar Program Pengelolaan Sumber Daya Air perkotaan
Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengaman Pantai
Berkurangnya resiko luapan lahar/sedimen gunung berapi di 4 kawasan perkotaan
Jumlah konstruksi sabo dam (cek dam) yang dibangun
20 buah
19 Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik 20 Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik 21 Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik 22 Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik 23 Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik
Tersedianya sarana permukiman
Tersedianya sarana permukiman
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Perkotaan
1
IPAL Skala Kota/Regional di 12 kota/kab, PAL Komunal di 350 kawasan, PAL kawasan di 40 kawasan
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Terselenggaranya pengaturan, Infrastruktur Permukiman Permukiman pembinaan, dan pengawasan pengembangan permukiman di 507 kab/kota Program Pembinaan Dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Meningkatnya kualitas permukiman di Infrastruktur Permukiman Permukiman 38.431 Ha daerah perkotaan
Jumlah kab/kota terselenggara pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pengembangan permukiman Luas kawasan kumuh perkotaan (Ha)
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Terselenggaranya fasilitasi kota dan Infrastruktur Permukiman Permukiman kawasan perkotaan dalam pemenuhan SPP dan pengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, dan Kota Cerdas di 18 kota, 12 kawasan perkotaan metropolitan, 744 kota/kawasan perkotaan Program Pembinaan Dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Terselenggaranya perintisan inkubasi di Infrastruktur Permukiman Permukiman 10 kota baru
Jumlah kota, kawasan perkotaan metropolitan dan kota/kawasan perkotaan terfasilitasi pemenuhan SPP dan pengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, dan Kota Cerdas
4 kota, 3 kawasan perkotaan metropolitan, 160 kota/kawasa n perkotaan
Jumlah Rencana Teknis Pengembangan (Development Plan) Kota Baru sebagai Kota Berkelanjutan
3
Tersedianya sarana permukiman
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Penataan Bangunan
Jumlah kecamatan percontohan
Tersedianya sarana permukiman
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Air Infrastruktur Permukiman Minum
Tersedianya sarana permukiman
Tersedianya sarana permukiman
Tersedianya sarana permukiman
Tersedianya sarana permukiman
Terlaksananya proyek percontohan ruang terbuka publik untuk menonton bersama video/film bertema revolusi mental di 1200 kecamatan Terbangunnya 9.991.200 SR SPAM IKK
507
12065
300
Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Ibu Kota Kecamatan
216000
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Air Infrastruktur Permukiman Minum
Terbangunnya 4.268.800 SPAM Ibu Kota Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Ibu Pemekaran/Perluasan Kota Pemekaran/Perluasan
74000
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Air Infrastruktur Permukiman Minum
Terbangunya 661.600 SR SPAM di Kawasan Kumuh Perkotaan
16000
Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan kumuh perkotaan
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Kebijakan Industri Nasional
Kebijakan dan Strategi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Strategis
Tersusunnya 8 dokumen rencana dan rencana induk keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR di 6 Kawasan Industri dan 2 KEK
Jumlah rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR di 6 Kawasan Industri dan 2 KEK
8 dokumen perencanaan
2 Kebijakan Industri Nasional
Kebijakan dan Strategi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Strategis
Tersusunnya 8 dokumen kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strtaegis yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR di 6 Kawasan Industri dan 2 KEK
Jumlah kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPRdi 6 Kawasan Industri dan 2 KEK
8 dokumen kebijakan
3 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Penyediaan Akses Jalan Menuju Kawasan Program Penyelenggaraan Jalan
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Panjang jalan yang dibangun Kapasitas Jalan Nasional
Panjang jalan yang dibangun
4 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Penyediaan Akses Jalan Menuju Kawasan Program Penyelenggaraan Jalan
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Pembangunan Fly Over/Underpass/ Kapasitas Jalan Nasional Terowongan
Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan
5 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Penyediaan Akses Jalan Menuju Kawasan Program Penyelenggaraan Jalan
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Pelebaran Jalan Kapasitas Jalan Nasional
Pelebaran Jalan
6 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Penyediaan Akses Jalan Menuju Kawasan Program Penyelenggaraan Jalan
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Panjang jalan yang dibangun Kapasitas Jalan Nasional
Panjang jalan yang dibangun
1351,58
7 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Penyediaan Akses Jalan Menuju Kawasan Program Penyelenggaraan Jalan
Panjang jalan terbangun (km)
40
8 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Penyediaan Akses Jalan Menuju Kawasan Program Penyelenggaraan Jalan
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Pelebaran dan peningkatan jalan dari Kapasitas Jalan Nasional Pelabuhan Bungku ke lokasi Kawasan Industri Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Pelebaran dan peningkatan jalan dari Kapasitas Jalan Nasional Bandara ke lokasi Kawasan Industri
Panjang jalan terbangun (km)
5
9 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Penyediaan Akses Jalan Menuju Kawasan Program Penyelenggaraan Jalan
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Akses jalan dari Jalan Lintas Provinsi ke Kapasitas Jalan Nasional Kawasan Industri
Panjang Jalan Terbangun (km)
30
10 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Penyediaan Akses Jalan Menuju Kawasan Program Penyelenggaraan Jalan
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Pemeliharaan Jalan Nasional Kapasitas Jalan Nasional
Panjang Jumlah Jalan yang terpelihara (km)
11 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Penyediaan Akses Jalan Menuju Kawasan Program Penyelenggaraan Jalan
Pembangunan dan pemeliharaan jalan
Terbangunnya jaringan jalan alternatif
Panjang jalan terbangun (km)
12 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Penyediaan Akses Jalan Menuju Kawasan Program Penyelenggaraan Jalan
Pembangunan dan pemeliharaan jalan
Terbangunnya jembatan
Panjang jembatan (km)
13 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Penyediaan Akses Jalan Menuju Kawasan Program Penyelenggaraan Jalan
Pembangunan dan pemeliharaan jalan
Pengalihan Jalan Provinsi
Panjang jalan
14 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Penyediaan Akses Jalan Menuju Kawasan Program Penyelenggaraan Jalan
Pembangunan dan pemeliharaan jalan
15 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Penyediaan Perumahan, Air Bersih, dan Persampahan
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
16 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Penyediaan Perumahan, Air Bersih, dan Persampahan
17 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
18 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur 19 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
20 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Pembangunan Pariwisata
Terbangunnya jalan akses dari KI Mandor Landak ke Pelabuhan Temajok sepanjang 34 km Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta Bendungan yang dibangun Bangunan Penampung Air Lainnya
Jalan akses KI ke pelabuhan
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta Embung dan bangunan penampung air Bangunan Penampung Air Lainnya lainnya yang dibangun/ditingkatkan
Debit Air (Liter/detik)
Penyediaan Perumahan, Air Bersih, dan Persampahan
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Jumlah konstruksi bendungan yang selesai direhabilitasi
Penyediaan Perumahan, Air Bersih, dan Persampahan Penyediaan Perumahan, Air Bersih, dan Persampahan
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta Bendungan, embung dan bangunan Bangunan Penampung Air Lainnya penampung air lainnya yang direhabilitasi Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Intake air baku yang dibangun/ditingkatkan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Pembangunan sarana prasarana air baku sebesar 3,4 m3/det
Penyediaan Perumahan, Air Bersih, dan Persampahan
Program Pengembangan Perumahan
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Penyediaan Rumah Susun
Jumlah Bendungan/Waduk yang dibangun
Jumlah konstruksi intake air baku yang selesai dilaksanakan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana penyediaan air baku yang dibangun Terbangunnya rumah susun bagi pekerja Jumlah rumah susun yang dibangun di di kawasan KEK dan KI kawasan KEK dan KI
2 Flyover
497
52,1
2 Bendungan
16.5
1 Bendungan
1200 l/detik 3,4 m3/det
10 unit
No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Pengembangan Destinasi Wisata
Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Penataan Bangunan
2 Pengembangan Destinasi Wisata
Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
3 Pengembangan Destinasi Wisata
Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi
Program Pengembangan Perumahan
5 Pengembangan Destinasi Wisata
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi
6 Pengembangan Destinasi Wisata
SASARAN K/L Pembangunan dan Penataan Area Lagoon
TARGET
Sarana prasarana pengelolaan air baku yang dibangun serta ditingkatkan fungsi dan kondisinya Penyediaan Rumah Khusus Tersedianya perumahan berkarakter lokal Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Panjang jalan yang dibangun Kapasitas Jalan Nasional
Jumlah sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun /ditingkatkan
Panjang jalan yang dibangun
390.83
Program Penyelenggaraan Jalan
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Panjang jalan bebas hambatan yang Kapasitas Jalan Nasional dibangun
Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun
105 km
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi
Program Penyelenggaraan Jalan
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Pelebaran Jalan Kapasitas Jalan Nasional
Pelebaran Jalan
592 km
7 Pengembangan Destinasi Wisata
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi
Program Penyelenggaraan Jalan
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Panjang jembatan yang dibangun Kapasitas Jalan Nasional
Panjang jembatan yang dibangun
8 Pengembangan Destinasi Wisata
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi
Perbaikan fasilitas sanitasi dan kebersihan
Jumlah fasilitas
9 Pengembangan Destinasi Wisata
Penyiapan Objek Wisata
Program Pemenuhan Ketersediaan Pembangunan Infrastruktur SPAM Di Infrastruktur Dasar Dan Standar Layanan Kawasan Khusus Minimum Program Pengelolaan Sumber Daya Air Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengaman Pantai
Kawasan sumber air yang dikonservasi
Jumlah Kawasan yang di Lindungi
10 Pengembangan Destinasi Wisata
Penyiapan Objek Wisata
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Pembangunan sarana prasarana air baku peningkatan kapasitas sarana prasarana sebesar 1.02 m3/det penyediaan air baku yang dibangun
11 Pengembangan Destinasi Wisata
Penyiapan Objek Wisata
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Strategis
Kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strtaegis yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
Jumlah kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
12 Pengembangan Destinasi Wisata
Penyiapan Objek Wisata
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Kawasan Strategis
Rencana dan rencana induk keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
Jumlah rencana induk keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS
13 Pengembangan Destinasi Wisata
Penyiapan Objek Wisata
Program Pemenuhan Ketersediaan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Dan Standar Layanan Kawasan Khusus Minimum
Perancangan toilet dan rinsing facility Pantai Pink, Labuan Bajo
Terbangunnya fasum
4 Pengembangan Destinasi Wisata
Program Penyelenggaraan Jalan
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
INDIKATOR K/L Area yang tertata
rumah terbangun
1
5 Kawasan
1,02 Meter Kubik/Detik
11 Dokumen Kebijakan Teknis
11 Dokumen Perencanaan
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pelayanan Kesehatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga
2 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak usia dini
Program Perlindungan Anak
Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Promosi untuk menggerakkan partisipasi Jumlah kegiatan promosi untuk kaum perempuan dalam upaya deteksi menggerakkan partisipasi kaum dini faktor risiko PTM perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko PTM Meningkatnya pemahaman pemangku Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE kepentingan dalam pelaksanaan pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak kebijakan Pemenuhan Hak Anak Atas Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan Kesehatan dan Kesejahteraan
Desa dan Kawasan Pedesaan No
Program Prioritas
1 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa termasuk perempuan, pemuda & penyandang disabilitas
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
TARGET 90
Kepastian dan Penegakan Hukum No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga
Penyusunan kebijakan responsif terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan
Kebijakan PP bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang dirumuskan dan/atau diharmoniskan
TBC
2 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga
Penyusunan kebijakan responsif terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan
TBC
3 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga
4 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Program Perlindungan Anak
Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Program Perlindungan Anak
Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
6 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Program Perlindungan Anak
Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
Kebijakan penghapusan kekerasan pada anak yang dirumuskan dan/atau diharmoniskan Kebijakan penghapusan pada anak yang terkoordinasi antar K/L dan Pemerintah Daerah Model pelaksanaan kebijakan penghapusan kekerasan pada anak
TBC
5 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
7 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Program Perlindungan Anak
Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
Penyusunan kebijakan responsif terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan Penyusunan kebijakan responsif terhadap penanganan kekerasan terhadap anak Penyusunan kebijakan responsif terhadap penanganan kekerasan terhadap anak Penyusunan kebijakan responsif terhadap penanganan kekerasan terhadap anak Penyusunan kebijakan responsif terhadap penanganan kekerasan terhadap anak
Peraturan, kebijakan, pedoman rekomendasi kebijakan bidang perlindungan perempuan dan tindak kekerasan yang terkoordinasi antar K/L dan Pemerintah Daerah Standar Pelayanan Minimal
Standar Pelayanan Minimal
TBC
8 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Program Perlindungan Anak
Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
Penanganan anak korban kekerasan yang terpadu
TBC
TBC (KPAI)
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA Revolusi Mental No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Cinta Produk Dalam Negeri
2 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa 3 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Etos Kerja dan Jiwa Kewirausahaan Etos Kerja dan Jiwa Kewirausahaan
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Kreativitas Pemuda
Meningkatnya pemuda kader di bidang Jumlah pemuda kader yang difasilitasi kreativitas seni, budaya, ekonomi kreatif dalam peningkatan keterampilan dan kualitas jasmani kreatifitas seni, budaya dan ekonomi kreatif Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Meningkatnya kapasitas dan potensi Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kewirausahaan pemuda kader kewirausahaan Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Meningkatnya kapasitas dan potensi Jumlah Lembaga Permodalan kewirausahaan pemuda Kewirausahaan Pemuda (LPKP) yang dibentuk di pusat, provinsi, kab/kota
TARGET 90
4000 orang 7
Pelayanan Kesehatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
1 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi
Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda
2 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat" 3 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi
4 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat" 5 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi
6 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat" 7 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat" 8 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat" 9 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi
Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Olahraga Tradisional dan Peserta olahraga tradisional, usia dini Layanan Khusus dan Lansia, olahraga penyandang cacat, dan olahraga di lembaga pemasyarakatan Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Olahraga Tradisional dan Fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional Layanan Khusus dan layanan khusus Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Olahraga Pendidikan Peserta olahraga yang difasilitasi di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Olahraga Pendidikan Peserta pekan olahraga pendidikan
10 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi
Program Kepemudaan dan Keolahragaan Peningkatan Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga
11 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi
Program Kepemudaan dan Keolahragaan Peningkatan Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga
12 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Manajemen dan pencegahan penyakit
Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Olahraga Rekreasi
Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Olahraga Rekreasi Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Olahraga Rekreasi Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga
INDIKATOR K/L
Fasilitasi infrastruktur pemuda dalam Jumlah fasilitasi infrastruktur pemuda rangka penyadaran, pemberdayaan, dan dalam rangka penyadaran, pembangunan pemuda pemberdayaan, dan pembangunan pemuda Fasilitasi Kota Layak Pemuda Jumlah Fasilitasi Kota Layak Pemuda Jumlah peserta olahraga tradisional, usia dini dan Lansia, olahraga penyandang cacat, dan olahraga di lembaga pemasyarakatan Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus Jumlah peserta olahraga yang difasilitasi di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal Jumlah peserta pekan olahraga pendidikan Peserta olahraga massal, petualang, Jumlah peserta olahraga massal, tantangan dan wisata petualang, tantangan dan wisata Fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan Jumlah fasilitasi penyelenggaraan olahraga rekreasi kejuaraan olahraga rekreasi Peserta olahraga di sentra olahraga Jumlah peserta olahraga di sentra pendidikan, sentra olahraga rekreasi dan olahraga pendidikan, sentra olahraga sentra olahraga prestasi rekreasi dan sentra olahraga prestasi Fasilitasi prasarana olahraga pendidikan, Jumlah fasilitasi prasarana olahraga olahraga rekreasi dan olahraga prestasi pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi Fasilitasi sarana olahraga pendidikan, Jumlah fasilitasi sarana olahraga olahraga rekreasi dan olahraga prestasi pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi Peserta olahraga massal, petualang, Jumlah peserta olahraga massal, tantangan dan wisata petualang, tantangan dan wisata
TARGET 13
6 4400
1 17000
34000 8000 3 1300
26
54
Antar Kelompok Pendapatan No
Program Prioritas
1 Pengembangan kewirausahaan
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan
4000 Orang
Desa dan Kawasan Pedesaan No
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Program Prioritas
Pengembangan pendidikan di desa Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Meningkatnya kapasitas dan potensi berbasis ketrampilan dan kewirausahaan kewirausahaan pemuda
Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan
4000 orang
2 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Pengembangan pendidikan di desa Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Meningkatnya kapasitas dan potensi berbasis ketrampilan dan kewirausahaan kewirausahaan pemuda
Jumlah Wirausaha Muda yang memperoleh fasilitasi akses permodalan melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP)
1000 orang
3 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM
Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda
Jumlah sentra kewirausahaan pemuda yang difasilitasi
34
Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda
Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan
4000
Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda
Jumlah Wirausaha Muda yang memperoleh fasilitasi akses permodalan melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP)
1000
Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM
Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda
Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kader Kewirausahaan Pemuda dan Akses Permodalan di daerah
4 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 5 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
6 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
34
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Revolusi Mental No
Program Prioritas
1 Reformasi Birokrasi Pemerintahan
2 Reformasi Birokrasi Pemerintahan
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Promosi Layanan Elektronik menuju Ebudgeting dan E-reporting, Complaint Center Promosi Layanan Elektronik menuju Ebudgeting dan E-reporting, Complaint Center
PROGRAM K/L Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KEGIATAN K/L Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Aparatur
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Terintegrasinya seluruh sistem pengaduan masyarakat dengan LAPOR
Persentase instansi pemerintah yang sistem pengaduannya terintegrasi dengan LAPOR Perumusan dan Koordinasi Pelaksanaan Ditetapkannya kebijakan tentang Jumlah kebijakan tentang penerapan eKebijakan E-Government penerapan e-planning, e-budgeting, dan planning, e-budgeting, dan e-monev e-monev secara online di K/L secara online
TARGET 100 persen instansi pemerintah
1 Permenpan RB/SE Menpan RB
Pelayanan Kesehatan No
Program Prioritas
1 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
Advokasi, sosialisasi, koordinasi, dan regulasi Gerakan Masyarakat Sehat
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penyediaan, Persebaran dan Kualitas Kesehatan SDM Kesehatan
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KEGIATAN K/L Pengembangan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Advokasi pelaksanaan Gerakan Surat edaran pelaksanaan Gerakan Masyarakat Sehat di institusi pemerintah Masyarakat Sehat di Institusi pemerintah dan BUMN (penyediaan sarana dan dan BUMN prasarana aktivitas fisik, konsumsi sehat, deteksi dini penyakit, ruang laktasi, dll) Penyediaan formasi tenaga kesehatan
Jumlah formasi tenaga kesehatan yang disiapkan
--
Reformasi Birokrasi No
Program Prioritas
1 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB 2 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB 3 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB 4 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB 5 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB 6 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB 7 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB 8 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB 9 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB 10 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB 11 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Penataan kelembagaan birokrasi
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana
Ditetapkannya Perpres tentang penataan LNS
Jumlah Perpres tentang penataan LNS
1 Perpres
Penataan kelembagaan birokrasi
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan I
Terlaksananya evaluasi/audit instansi pemerintah pusat (LNS)
Jumlah LNS yang dievaluasi/diaudit
9 LNS yang dievaluasi
Penataan kelembagaan birokrasi
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan II
Terlaksananya evaluasi/audit instansi pemerintah pusat (LNS)
Jumlah LNS yang dievaluasi/diaudit
9 LNS
Penataan kelembagaan birokrasi
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan III
Terlaksananya evaluasi/audit instansi pemerintah pusat (LNS)
Jumlah LNS yang dievaluasi/diaudit
9 LNS
Penataan tatakelola birokrasi
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Penerapan Manajemen ASN
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Penerapan Manajemen ASN
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Penerapan Manajemen ASN
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Penerapan Manajemen ASN
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Perumusan dan Koordinasi Pelaksanaan Terlaksananya tata kelola pemerintahan Jumlah instansi pemerintah yang Kebijakan E-Government berbasis IT menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis IT Perencanaan dan Pengembangan Sistem Terpenuhinya kebutuhan ASN untuk Jumlah kebijakan formasi ASN sesuai Informasi Sumber Daya Manusia mendukung pelaksanaan prioritas prioritas pembangunan Aparatur pembangunan Pengawasan Implementasi Sistem Merit Terlaksananya pengawasan Jumlah instansi pemerintah yang Aparatur Sipil Negara (KASN) implementasi sistem merit Aparatur Sipil diberikan promosi dan advokasi sistem Negara (ASN) merit Pengawasan Implementasi Sistem Merit Terlaksananya monitoring dan evaluasi Jumlah instansi pemerintah yang Aparatur Sipil Negara (KASN) implementasi sistem merit pada instansi dimonitoring dan evaluasi implementasi pemerintah sistem merit Pengawasan Implementasi Sistem Merit Terselesaikannya pengaduan Persentase pengaduan yang ditangani Aparatur Sipil Negara (KASN) implementasi sistem merit ASN
Penerapan Manajemen ASN
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Pengawasan Implementasi Sistem Merit Terselesaikannya pengaduan Aparatur Sipil Negara (KASN) implementasi sistem merit ASN
Persentase pelaksanaan mediasi penanganan
100%
Penguatan pengelolaan RB Nasional
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Terlaksananya asistensi/coaching clinic Evaluasi Program Reformasi Birokrasi, pelaksanaan RB di daerah Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
Jumlah asistensi/coaching clinic pelaksanaan RB di daerah
136 asistensi/coaching clinic
200 Instansi Pemerintah
1 kebijakan formasi ASN sesuai prioritas pembangunan 250 IP
100 IP
100%
12 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Penguatan pengelolaan RB Nasional Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Perumusan Kebijakan Reformasi Tersusunnya peraturan yang mengatur Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur, dan pembagian kewenangan/kompetensi Pengawasan kerja anggota KPRBN dan TRBN
13 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Penguatan pengelolaan RB Nasional Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB 14 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Penguatan pengelolaan RB Nasional Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
15 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Penguatan pengelolaan RB Nasional Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
16 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Penguatan pengelolaan RB Nasional Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
17 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Penguatan pengelolaan RB Nasional Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB 18 Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja Sistem Informasi Perijinan pelayanan publik
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Pengembangan Sistem Evaluasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Aparatur
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jumlah peraturan yang mengatur pembagian kewenangan/kompetensi kerja anggota KPRBN dan TRBN
Terbentuknya TIm Asistensi pelaksanaan Jumlah TIm Asistensi pelaksanaan RB di RB di daerah daerah
1 Perpres/Keppres
34 Tim Teknis (@5 tenaga profesional)
Meningkatnya persentase instansi pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang memiliki Indeks RB baik (Kategori "B" ke atas) Meningkatnya persentase instansi pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang memiliki Indeks RB baik (Kategori "B" ke atas) Meningkatnya instansi pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang memiliki Indeks RB baik (Kategori "B" ke atas)
Persentase instansi pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang memiliki Indeks RB baik (Kategori "B" ke atas)
K/L 61%, Prov 40%, Kab/Kota 25%
Persentase instansi pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang memiliki Indeks RB baik (Kategori "B" ke atas)
61%; 40%; 25%
Persentase instansi pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang memiliki Indeks RB baik (Kategori "B" ke atas)
61%; 40%; 25%
Terlaksananya penyempurnaan sistem PMPRB
Jumlah sistem PMPRB yang disempurnakan
Terintegrasinya seluruh sistem pengaduan masyarakat dengan LAPOR
Persentase instansi pemerintah yang sistem pengaduannya terintegrasi dengan LAPOR Ditetapkannya kebijakan tentang Forum Jumlah kebijakan tentang Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang Konsultasi Publik (FKP) pelayanan publik Terlaksananya Forum Konsultasi Publik Persentase instansi pemerintah yang (FKP) tentang pelayanan publik melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang pelayanan publik
1 sistem PMPRB yang disempurnakan; 1 database PMPRB; peta kapasitas birokrasi 100% instansi pemerintah
19 Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja Program Pendayagunaan Aparatur Sistem Informasi Perijinan pelayanan publik Negara dan Reformasi Birokrasi
Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluasi Program Pelayanan Publik
20 Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja Program Pendayagunaan Aparatur Sistem Informasi Perijinan pelayanan publik Negara dan Reformasi Birokrasi
Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik I
21 Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja Program Pendayagunaan Aparatur Sistem Informasi Perijinan pelayanan publik Negara dan Reformasi Birokrasi
Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik II
Terlaksananya Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang pelayanan publik
Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang pelayanan publik
100% K/L/ 100% Prov 50% Kab/Kota
22 Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja Program Pendayagunaan Aparatur Sistem Informasi Perijinan pelayanan publik Negara dan Reformasi Birokrasi
Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik III
Terlaksananya Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang pelayanan publik
Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang pelayanan publik
100% K/L/ 100% Prov 50% Kab/Kota
23 Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Penguatan kelembagaan dan Sistem Informasi Perijinan manajemen pelayanan publik
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Perumusan Kebijakan Inovasi dan Sistem Terlaksananya pemetaan inovasi Jumlah inovasi pelayanan publik yang Informasi Pelayanan Publik pelayanan publik di instansi pemerintah dipetakan
400 inovasi
24 Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Penguatan kelembagaan dan Sistem Informasi Perijinan manajemen pelayanan publik
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
50 inovasi
25 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Penerapan Sistem Nilai dan Integritas Birokrasi
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
26 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Penerapan Sistem Nilai dan Integritas Birokrasi
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
27 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Penerapan Sistem Nilai dan Integritas Birokrasi
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
28 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Penerapan Sistem Nilai dan Integritas Birokrasi
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
29 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Penerapan Sistem Nilai dan Integritas Birokrasi
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Perumusan Kebijakan Inovasi dan Sistem Terlaksananya replikasi inovasi Informasi Pelayanan Publik pelayanan publik di instansi pemerintah (best practice) Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, Meningkatnya jumlah K/L yang dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, menerapkan kebijakan sistem integritas Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan dengan BAIK I Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, Meningkatnya jumlah K/L yang telah dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, memperoleh predikat Menuju Wilayah Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Bebas Korupsi (WBK/WBBM) I Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, Meningkatnya jumlah K/L yang dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, menerapkan kebijakan sistem integritas Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan dengan BAIK II Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, Meningkatnya jumlah K/L yang telah dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, memperoleh predikat Menuju Wilayah Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Bebas Korupsi (WBK/WBBM) II Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, Meningkatnya jumlah K/L yang dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, menerapkan kebijakan sistem integritas Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan dengan BAIK III
Jumlah inovasi pelayanan publik yang direplikasi
1 Permenpan/SE Menpan RB
100% K/L/ 100% Prov 50% Kab/Kota
Persentase K/L yang telah menerapkan kebijakan sistem integritas dengan BAIK
58%
Jumlah K/L yang telah memperoleh predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM)
12 K/L
Persentase K/L yang telah menerapkan kebijakan sistem integritas dengan BAIK(*)
58%
Jumlah K/L yang telah memperoleh predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM)
12 K/L
Persentase K/L yang telah menerapkan kebijakan sistem integritas dengan BAIK(*)
58%
30 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Penerapan Sistem Nilai dan Integritas Birokrasi
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
31 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Program Pendayagunaan Aparatur Kinerja Negara dan Reformasi Birokrasi
32 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Program Pendayagunaan Aparatur Kinerja Negara dan Reformasi Birokrasi
33 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Program Pendayagunaan Aparatur Kinerja Negara dan Reformasi Birokrasi
Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III
Meningkatnya jumlah K/L yang telah memperoleh predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM)
Jumlah K/L yang telah memperoleh predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM)
12 K/L
Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik (kategori "B" ke atas)
Persentase instansi pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang akuntabilitas kinerjanya baik (Kategori "B" ke atas)
K/L : 75%, Provinsi : 57%, Kab/Kota : 31%
Meningkatnya instansi pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang akuntabilitas kinerjanya baik (Kategori "B" ke atas)
Persentase instansi pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang akuntabilitas kinerjanya baik (Kategori "B" ke atas)
75%; 57%; 31%
Meningkatnya instansi pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang akuntabilitas kinerjanya baik (Kategori "B" ke atas)
Persentase instansi pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang akuntabilitas kinerjanya baik (Kategori "B" ke atas)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Revolusi Mental No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Lingkungan Sekolah Yang Bersih, Sehat dan Bebas Intimidasi (Bullying/Kekerasan)
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Penduduk usia dewasa memperoleh Pengendalian Mutu PAUD dan Dikmas layanan pendidikan keayahbundaan dalam rangka meningkatkan wawasan, pemahaman tentang kiat mendidik anak sejak janin hingga dewasa
Jumlah lembaga/satuan pnf menyelenggarakan pendidikan karakter dan pendidikan kecakapan hidup termasuk pendidikan gizi bagi orangtua
10000
2 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Lingkungan Sekolah Yang Bersih, Sehat dan Bebas Intimidasi (Bullying/Kekerasan)
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Penduduk usia dewasa memperoleh Pengendalian Mutu PAUD dan Dikmas layanan pendidikan keayahbundaan dalam rangka meningkatkan wawasan, pemahaman tentang kiat mendidik anak sejak janin hingga dewasa
10000
3 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Pendidikan Berbasis Karakter (Disiplin, Kerja Keras Dan Jujur/Tidak Nyontek)
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tersedianya Layanan Pendidikan SMP
Jumlah lembaga/satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan kemandirian dan kepribadian karakter bangsa anti korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, dan kejahatan seksual pada anak Jumlah SMP yang menerapkan Kurikulum yang berlaku
4 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Pendidikan Berbasis Karakter (Disiplin, Kerja Keras Dan Jujur/Tidak Nyontek)
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Pembinaan Sekolah Dasar
Tersedianya Layanan Pendidikan SD
68535
5 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Pendidikan Berbasis Karakter (Disiplin, Kerja Keras Dan Jujur/Tidak Nyontek)
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
Meningkatnya Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB
Jumlah SD yang Menerapkan Proses Pembelajaran dan Penilaian Sesuai Kurikulum yang berlaku Jumlah SDLB/SMPLB/SLB yang melaksanakan Kurikulum yang berlaku
6 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Pendidikan Berbasis Karakter (Disiplin, Kerja Keras Dan Jujur/Tidak Nyontek)
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Jumlah sekolah SMLB yang menerapkan Akses Pendidikan SMPKH/SMPLB, SMP pendidikan karakter Inklusif dan SMP PLK, SMLB/SMA Inklusif dan SMA PLK Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota
950
7 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Pendidikan Berbasis Karakter (Disiplin, Kerja Keras Dan Jujur/Tidak Nyontek)
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Jumlah SMLB yang menerapkan Akses Pendidikan SMPKH/SMPLB, SMP kurikulum yang berlaku Inklusif dan SMP PLK, SMLB/SMA Inklusif dan SMA PLK Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota
950
8 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Pendidikan Berbasis Karakter (Disiplin, Kerja Keras Dan Jujur/Tidak Nyontek)
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota
Jumlah sekolah SMA yang menerapkan pendidikan karakter
12611
9 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Pendidikan Berbasis Karakter (Disiplin, Kerja Keras Dan Jujur/Tidak Nyontek)
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota
Jumlah SMA yang menerapkan kurikulum yang berlaku
12611
10 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Pendidikan Berbasis Karakter (Disiplin, Kerja Keras Dan Jujur/Tidak Nyontek)
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota
Jumlah sekolah SMK yang menerapkan pendidikan karakter
4346
16986
1382
11 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Pendidikan Berbasis Karakter (Disiplin, Kerja Keras Dan Jujur/Tidak Nyontek)
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota
Jumlah SMK yang menerapkan kurikulum yang berlaku
11384
12 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Pendidikan Berbasis Karakter (Disiplin, Kerja Keras Dan Jujur/Tidak Nyontek)
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran dan Perbukuan
Jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan dan pemahaman tentang pengurangan risiko bencana Jumlah bahan kebijakan kurikulum dan perbukuan untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan PAUDNI
136 kabupaten/kota
13 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Pendidikan Berbasis Karakter (Disiplin, Kerja Keras Dan Jujur/Tidak Nyontek)
14 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Pendidikan Berbasis Karakter (Disiplin, Kerja Keras Dan Jujur/Tidak Nyontek)
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran dan Perbukuan
15 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Pendidikan Berbasis Karakter (Disiplin, Kerja Keras Dan Jujur/Tidak Nyontek)
Program Pelestarian Budaya
Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
Masyarakat di kawasan rawan bencana memperoleh pendidikan dan pemahaman tentang pengurangan risiko bencana Tersusunnya Kurikulum dan Metode Pendidikan Karakter pada jenjang pendidikan pra-sekolah, pendidikan dasar, dan menengah Tersusunnya Kurikulum dan Metode Pendidikan Karakter pada jenjang pendidikan pra-sekolah, pendidikan dasar, dan menengah Pelestarian dan pengelolaan warisan budaya benda (cagar budaya)
16 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Pendidikan Berbasis Karakter (Disiplin, Kerja Keras Dan Jujur/Tidak Nyontek)
Program Pelestarian Budaya
Pembinaan Kesenian
Pengembangan karakter dan jati diri bangsa melalui materi ajar kesenian untuk menghaluskan budi pakerti siswa
Pengkayaan Materi Ajar Seni
10
17 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Pendidikan Berbasis Karakter (Disiplin, Kerja Keras Dan Jujur/Tidak Nyontek)
Program Pelestarian Budaya
Pengembangan Sejarah
Pengembangan Rumah Budaya Nusantara di dalam negeri
Fasilitasi pengembangan Rumah Budaya Nusantara
34
18 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Pendidikan Berbasis Karakter (Disiplin, Kerja Keras Dan Jujur/Tidak Nyontek)
Program Pelestarian Budaya
Pengelolaan Warisan dan Diplomasi Budaya
peningkatan diplomasi budaya luar negeri
Negara yang Mengapresiasi Diplomasi Budaya Indonesia
46
19 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Pendidikan Berbasis Karakter (Disiplin, Kerja Keras Dan Jujur/Tidak Nyontek)
Program Pelestarian Budaya
Pengelolaan Warisan dan Diplomasi Budaya
Pengembangan pusat kebudayaan di luar negeri
Negara yang Mengapresiasi Rumah Budaya Indonesia
11
20 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Cinta Produk Dalam Negeri
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Jumlah Desa melaksanakan Pengendalian Mutu PAUD dan Dikmas Layanan Pendidikan Nonformal dan pemberdayaan Desa Vokasi Pendidikan Informal yang Berkualitas, Berkesetaraan Gender, dan Berwawasan Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan (ESD) di Seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota
21 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik
Pembangunan Karakter Melalui Media Publik
Peningkatan Sensor Film
22 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik
Pembangunan Karakter Melalui Media Publik
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Program Pelestarian Budaya
23 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik
Peningkatan Peran Keluarga Dalam Persemaian Nilai-nilai Budi Pekerti
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Pelestarian Nilai Budaya
Jumlah Model Kurikulum dan Pembelajaran
Cagar budaya yang direvitalisassi dan dilestarikan
Meningkatnya kualitas penyensoran film Jumlah Film dan Iklan Film yang disensor dan iklan film
Pengembangan karakter dan jati diri bangsa melalui materi ajar untuk menghaluskan budi pakerti siswa Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Penduduk usia dewasa memperoleh Pengendalian Mutu PAUD dan Dikmas layanan pendidikan keayahbundaan dalam rangka meningkatkan wawasan, pemahaman tentang kiat mendidik anak sejak janin hingga dewasa
75
10
2525
68
46300
Pengkayaan Materi Ajar melalui media film
3
Jumlah komite sekolah dan madrasah serta persatuan orangtua mahasiswa (POM) yang melaksanakan pendidikan karakter dan budaya prestasi
20000
Daerah Perbatasan No
Program Prioritas
1 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan 2 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan 3 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan 4 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pengembangan SDM
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP yang sesuai dengan kebutuhan siswa
Jumlah Sarpras Pendidikan SMP
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pengembangan SDM
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Tersedianya Layanan Pendidikan SD
Pembangunan Gedung SD
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pengembangan SDM
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Terbangunnya gedung atau ruang kelas SMK baru
Jumlah gedung atau ruang kelas terbangun
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pengembangan SDM
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan Penyediaan Layanan Paud
Anak Usia 3-6 Tahun Memperoleh Jumlah Lembaga PAUD Terpadu yang Layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang dibangun/revitalisasi di daerah 3T Berstandar Nasional, yang berkesetaraan gender, berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota
TARGET 412 Paket (Lokpri) dan 93 Paket (PKSN)
36 /unit (lokpri) ; 10 Unit (PKSN)
86 paket (Lokpri) dan 29 paket (PKSN)
200
Daerah Tertinggal No
Program Prioritas
1 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
11 Peningkatan SDM dan Iptek
Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Pembangunan SMK dan Politeknik
12 Peningkatan SDM dan Iptek
Pembangunan SMK dan Politeknik
13 Peningkatan SDM dan Iptek
Pembangunan SMK dan Politeknik
14 Peningkatan SDM dan Iptek
Penyediaan dan Pemberian Tunjangan Tenaga Pendidikan Penyediaan dan Pemberian Tunjangan Tenaga Pendidikan
2 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik 3 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik 4 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik 5 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik 6 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik 7 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik 8 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik 9 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik 10 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
15 Peningkatan SDM dan Iptek
PROGRAM K/L Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Guru dan Tenaga Kependidikan
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama UNIT SEKOLAH BARU YANG DIBANGUN
Jumlah Sekolah SMP yang dibangun
42 kab tertinggal
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama RUANG KELAS BARU YANG DIBANGUN
Jumlah ruang kelas SMP yang dibangun
49 kab tertinggal
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama RUANG BELAJAR YANG DIREHABILITASI
Jumlah ruang kelas SMP yang direhabilitasi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama LAYANAN PENDIDIKAN DI DAERAH 3T Kegiatan yang mendapat dukungan DAN CLUSTER 4 manajemen dan layanan teknis SMP Pembinaan Sekolah Menengah Pertama SEKOLAH BERASRAMA YANG DIBANGUN Jumlah sekolah berasrama yang dibangun Pembinaan Sekolah Dasar Ruang Kelas Baru yang Dibangun Jumlah Ruang Kelas SD yang Dibangun
49 kab tertinggal
Pembinaan Sekolah Dasar
Ruang Belajar yang Direhabilitasi
Ruang Belajar yang Direhabilitasi
49 kab tertinggal
Pembinaan Sekolah Dasar
Unit Sekolah Baru yang Dibangun
Jumlah Sekolah Dasar yang Dibangun
19 kab tertinggal
Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Unit Sekolah Baru (USB)
Jumlah unit SMA baru yang dibangun
Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Ruang Kelas Baru (RKB)
Jumlah RKB SMA yang dibangun
49 kab tertinggal 11 kab tertinggal 49 kab tertinggal
49 kab tertinggal
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Unit Sekolah Baru (USB) yang dibangun
Jumlah unit SMK baru yang dibangun
49 kab
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Ruang Kelas Baru (RKB) yang dibangun
Jumlah RKB SMK yang dibangun
49 kab
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Ruang Laboratorium/Praktik Siswa
Pembangunan Prasarana Pembelajaran SMK Jumlah guru dikdas yang menerima tunjangan khusus Jumlah Guru Dikmen yang Mendapatkan Tunjangan Khusus
49 kab
Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Menengah
Meningkatnya Profesionalisme Guru Pendidikan Dasar Meningkatnya Profesionalisme Guru Pendidikan Menegah
43 Kab 43 Kab
Pelayanan Kesehatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA
2 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD
3 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP
4 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pengelolaan stress dan keselamatan berkendara
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA
5 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pengelolaan stress dan keselamatan berkendara
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA
6 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pengelolaan stress dan keselamatan berkendara
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD
7 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pengelolaan stress dan keselamatan berkendara
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP
8 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat" 9 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat" 10 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi
Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah
11 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan kualitas lingkungan
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
12 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan kualitas lingkungan
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
13 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Penurunan perilaku merokok dan konsumsi alkohol
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP Pembangunan dan Rehabilitasi sekolah, ruang kelas baru, perpustakaan, laboratorium, dll Pembangunan dan Rehabilitasi sekolah, ruang kelas baru, perpustakaan, laboratorium, dll Pembangunan dan Rehabilitasi sekolah, ruang kelas baru, perpustakaan, laboratorium, dll Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA
14 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Penurunan perilaku merokok dan konsumsi alkohol
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
15 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Penurunan perilaku merokok dan konsumsi alkohol
16 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
SASARAN K/L Pembinaan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), termasuk pemberian tablet besi, obat cacing dan deteksi dini dengan Gerakan CERDIK di sekolah Pembinaan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), termasuk pemberian tablet besi, obat cacing dan deteksi dini dengan Gerakan CERDIK di sekolah Pembinaan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), termasuk pemberian tablet besi, obat cacing dan deteksi dini dengan Gerakan CERDIK di sekolah Kampanye keselamatan berkendara bagi anak sekolah antara lain dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi Menciptakan kawasan sekolah yang bebas perundungan dan kekerasan pada anak Menciptakan kawasan sekolah yang bebas perundungan dan kekerasan pada anak Menciptakan kawasan sekolah yang bebas perundungan dan kekerasan pada anak Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar
INDIKATOR K/L Jumlah sekolah mendapatkan pembinaan UKS (SMA)
Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan UKS (SD)
Jumlah sekolah mendapatkan pembinaan UKS (SMP)
Jumlah kampanye keselamatan berkendara bagi anak sekolah
Jumlah sekolah ramah anak (SMA)
Jumlah sekolah ramah anak (SD)
Jumlah sekolah ramah anak (SMP)
Jumlah event Pekan Olahraga Pelajar
Kelas olahraga bagi siswa SMP
Jumlah sekolah dengan kelas olahraga (SMP) Penyediaan sarana dan prasarana untuk Persentase sekolah dengan sarana dan olahraga dan aktivitas fisik di sekolah prasarana olahraga dan aktivitas fisik Mendorong satuan pendidikan untuk memenuhi standar bangunan sehat
Jumlah satuan pendidikan memenuhi standar bangunan sehat
Peningkatan sanitasi sekolah
Jumlah fasilitas sanitasi sekolah yang dibangun Persentase sekolah bebas Napza
Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA
Penciptaan lingkungan sekolah yang bebas Napza (Narkotik dan zat adiktif lainnya dan alkohol) Penerapan regulasi Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah beserta sanksinya
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD
Penerapan regulasi Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah beserta sanksinya
Persentase sekolah menerapkan regulasi Kawasan Tanpa Rokok beserta sanksinya
Penurunan perilaku merokok dan konsumsi alkohol
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP
Penerapan regulasi Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah beserta sanksinya
Persentase sekolah menerapkan regulasi Kawasan Tanpa Rokok beserta sanksinya
17 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Penurunan perilaku merokok dan konsumsi alkohol
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP
Persentase sekolah bebas Napza
18 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Perbaikan pola konsumsi dan keamanan Program Pendidikan Dasar dan pangan Menengah
19 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
Penciptaan lingkungan sekolah yang bebas Napza (Narkotik dan zat adiktif lainnya dan alkohol) Pengembangan dan penataan kantin sehat sekolah dan jajanan sehat di seputar sekolah Sosialisasi anti Napza dan Aku Bangga Aku Tahu - HIV/AIDS
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Pembangunan dan Rehabilitasi sekolah, ruang kelas baru, perpustakaan, laboratorium, dll Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA
Persentase sekolah menerapkan regulasi Kawasan Tanpa Rokok beserta sanksinya
Persentase sekolah dengan kantin dan jajanan sehat Jumlah sekolah yang mendapatkan sosialisasi anti Napza dan Aku Bangga Aku Tahu - HIV/AIDS
TARGET
20 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD
21 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP
22 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
Pembangunan Keluarga
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga
23 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi 24 Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi 25 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Pembinaan Remaja
Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Pembinaan Sekolah Dasar
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga
26 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
27 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Pembinaan Remaja Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak usia dini Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak usia dini Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak usia dini
Pembinaan Sekolah Menengah Atas Pembinaan Sekolah Dasar
Pembudayaan aktivitas fisik, pola hidup bersih dan sehat bagi anak sekolah
Jumlah sekolah menyelenggarakan kampanye pembudayaan aktivitas fisik, pola hidup bersih dan sehat bagi anak sekolah (SD) Pembudayaan aktivitas fisik, pola hidup Jumlah sekolah menyelenggarakan bersih dan sehat bagi anak sekolah kampanye pembudayaan aktivitas fisik, pola hidup bersih dan sehat bagi anak sekolah (SMP) Penduduk usia dewasa memperoleh Jumlah pendidik dan tenaga layanan pendidikan keluarga dalam kependidikan serta orang tua/wali dan rangka meningkatkan wawasan, pengasuh memiliki kapasitas pemahaman tentang kiat mendidik anak menerapkan pendidikan keluarga sejak janin hingga dewasa Tersedianya Bantuan Operasional Siswa Jumlah siswa SMA penerima BOS SM Untuk SMA Penerapan Kurikulum SMA Terbaru Jumlah SMA yang menerapkan kurikulum yang berlaku Tersedianya Layanan Pendidikan SD Persentase satuan pendidikan agama dan keagamaan (pendidikan dasar) yang melaksanakan UKS PErbaikan kualitas anak didik Siswa yang mendapatkan program gizi anak sekolah (progas) (piloting)
324000
4977085 12611 50
Penduduk usia dewasa memperoleh Jumlah orang dewasa mengikuti layanan pendidikan keluarga dalam pendidikan keayahbundaan/keluarga rangka meningkatkan wawasan, pemahaman tentang kiat mendidik anak sejak janin hingga dewasa
Pelayanan Pendidikan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas
Guru Profesional dan Kompeten
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya kompetensi pendidik dan Guru yang ditingkatkan kompetensinya tenaga pendidikan sesuai bidangnya menurut bidang IPA
35769
2 Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas
Guru Profesional dan Kompeten
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
25715
3 Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas
Guru Profesional dan Kompeten
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya kompetensi pendidik dan Guru yang ditingkatkan kompetensinya tenaga pendidikan sesuai bidangnya menurut bidang IPS dan Pendidikan Kewarganegaraan Meningkatnya kompetensi pendidik dan Guru yang ditingkatkan kompetensinya tenaga pendidikan sesuai bidangnya menurut bidang Matematika
4 Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas
Guru Profesional dan Kompeten
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya kompetensi pendidik dan Guru yang ditingkatkan kompetensinya tenaga pendidikan sesuai bidangnya menurut bidang Penjaskes dan BK
21367
5 Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas
Guru Profesional dan Kompeten
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya kompetensi pendidik dan Guru yang ditingkatkan kompetensinya tenaga pendidikan sesuai bidangnya menurut bidang Bahasa
25074
6 Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas
Guru Profesional dan Kompeten
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya kompetensi pendidik dan Guru yang ditingkatkan kompetensinya tenaga pendidikan sesuai bidangnya menurut bidang Pertanian
1300
7 Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas
Guru Profesional dan Kompeten
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya kompetensi pendidik dan Guru yang ditingkatkan kompetensinya tenaga pendidikan sesuai bidangnya menurut bidang Bisnis dan Pariwisata
3041
8 Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas
Guru Profesional dan Kompeten
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya kompetensi pendidik dan Guru yang ditingkatkan kompetensinya tenaga pendidikan sesuai bidangnya menurut bidang Seni dan Budaya
4662
9 Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas
Guru Profesional dan Kompeten
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
841
10 Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas
Guru Profesional dan Kompeten
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
11 Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas
Guru Profesional dan Kompeten
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya kompetensi pendidik dan Guru produktif dan adaptif yang tenaga pendidikan sesuai bidangnya ditingkatkan kompetensinya menurut bidang Mesin dan Teknik Industri Meningkatnya kompetensi pendidik dan Guru produktif dan adaptif yang tenaga pendidikan sesuai bidangnya ditingkatkan kompetensinya menurut bidang Otomotif dan Elektronika Meningkatnya kompetensi pendidik dan Guru produktif dan adaptif yang tenaga pendidikan sesuai bidangnya ditingkatkan kompetensinya menurut bidang Bangunan dan Listrik
13821
2047
989
12 Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas
Guru Profesional dan Kompeten
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
13 Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas
Guru Profesional dan Kompeten
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Paud dan Dikmas
14 Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas 15 Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas 16 Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas
Guru Profesional dan Kompeten
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
Guru Profesional dan Kompeten
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Menengah
Kurikulum yang Andal
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
17 Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas
Kurikulum yang Andal
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
18 Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan 19 Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan 20 Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Assessment Mutu Satuan Pendidikan
Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah
21 Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan 22 Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Assessment Mutu Satuan Pendidikan
23 Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Assessment Mutu Satuan Pendidikan
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
24 Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Assessment Mutu Satuan Pendidikan
25 Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Assessment Mutu Satuan Pendidikan
26 Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Program Penelitian dan Pengembangan Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Kementerian Pendidikan dan Akreditasi Kebudayaan Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
27 Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
28 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas 29 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas 30 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas
Afirmasi Sarpras Khusus dan Daerah 3T
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tersedianya Layanan Pendidikan SMP
Sekolah Berasrama yang dibangun
21
Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan dan Kebudayaan
Asrama siswa
20
31 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas 32 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas 33 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas 34 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah
35 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas 36 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tersedianya Layanan Pendidikan SMP
Assessment Mutu Satuan Pendidikan Assessment Mutu Satuan Pendidikan
Assessment Mutu Satuan Pendidikan
Afirmasi Sarpras Khusus dan Daerah 3T Kebutuhan Infrastruktur Pendukung
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Meningkatnya kompetensi pendidik dan Guru produktif dan adaptif yang tenaga pendidikan sesuai bidangnya ditingkatkan kompetensinya menurut bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi Meningkatnya Profesionalisme Guru dan Guru TK yang meningkat nilai rata-rata Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas kompetensinya
Meningkatnya Profesionalisme Guru Pendidikan Dasar Meningkatnya Profesionalisme Guru Pendidikan Menegah Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Tersusunnya Kurikulum dan Metode Pembelajaran dan Perbukuan Pendidikan Karakter pada jenjang pendidikan pra-sekolah, pendidikan dasar, dan menengah Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Tersusunnya Kurikulum dan Metode Pembelajaran dan Perbukuan Pendidikan Karakter pada jenjang pendidikan pra-sekolah, pendidikan dasar, dan menengah Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tersedianya Layanan Pendidikan SMP Pembinaan Sekolah Dasar
Tersedianya Layanan Pendidikan SD
Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
Meningkatnya Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB
Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi
Naskah pemetaan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan Satuan pendidikan pada jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang telah disupervisi mutu pendidikannya Satuan pendidikan pada jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang telah disupervisi mutu pendidikannya Terselenggaranya akreditasi satuan pendidikan sesuai SNP Terselenggaranya akreditasi satuan pendidikan sesuai SNP
Guru Dikdas yang meningkat nilai ratarata kompetensinya Guru Dikmen yang meningkat nilai ratarata kompetensinya Dokumen kebijakan teknis, kurikulum, pembelajaran, dan perbukuan
Dokumen model kurikulum dan pembelajaran
Sekolah yang mendapatkan standardisasi dan akreditasi Sekolah yang mendapatkan standardisasi dan akreditasi Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang mendapatkan pembinaan akreditasi menuju SSN Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutunya Satuan Pendidikan yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
360
11005
26810 2010 60
9
1500 4737 409
Sekolah Kejuruan menerapkan ISO
Satuan Pendidikan Formal Diakreditasi BAN S/M
48000
Peserta Didik Formal dan Non Formal Yang Dinilai Kompetensinya Sesuai SNP
7662145
Meningkatnya kompetensi pendidik dan Pelatihan Kepala Sekolah, Guru dan tenaga pendidikan sesuai bidangnya Pengawas Meningkatnya kompetensi pendidik dan Uji Kompetensi Tenaga Kependidikan tenaga pendidikan sesuai bidangnya bagi pengawas dan kepala sekolah
Meningkatnya Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB Satuan Kerja dan Satuan Pendidikan yang Terkoneksi Jardiknas
2343000
Satuan Kerja dan Satuan Pendidikan yang Terkoneksi Jardiknas
6521
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tersedianya Layanan Pendidikan SMP
Unit Sekolah Baru yang dibangun
190
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tersedianya Layanan Pendidikan SMP
Ruang Kelas Baru yang dibangun
3386
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tersedianya Layanan Pendidikan SMP
Ruang Belajar yang direhabilitasi
3000
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tersedianya Layanan Pendidikan SMP
Sekolah yang mendapatkan perpustakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB) Sekolah yang mendapatkan Ruang Laboratorium IPA Sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan
700
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tersedianya Layanan Pendidikan SMP
1455 3000
37 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas 38 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas 39 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Pembinaan Sekolah Dasar
Tersedianya Layanan Pendidikan SD
Unit Sekolah Baru yang dibangun
17
Pembinaan Sekolah Dasar
Tersedianya Layanan Pendidikan SD
Ruang Kelas Baru yang dibangun
2015
Pembinaan Sekolah Dasar
Tersedianya Layanan Pendidikan SD
1220
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota
Sekolah yang mendapatkan perpustakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB) Unit Sekolah Baru (USB)
40 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas
41 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota
Ruang Kelas Baru (RKB)
3028
42 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota
Perpustakaan
43 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota
Ruang Laboratorium/Praktik Siswa
3991
44 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota
Peralatan TIK/Komputer
2000
45 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota
Unit Sekolah Baru (USB) yang dibangun
126
46 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota
Ruang Kelas Baru (RKB) yang dibangun
5373
47 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota
Perpustakaan
48 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota
Ruang Laboratorium/Praktik Siswa
2036
49 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota
Peralatan Praktik Siswa SMK
2786
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
103
50 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif 51 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif 52 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif 53 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif 54 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif 55 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif 56 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif
Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu / Daerah Khusus Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu / Daerah Khusus Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu / Daerah Khusus Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu / Daerah Khusus Bantuan Peningkatan Prestasi
Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SMP dari keluarga miskin Pembinaan Sekolah Dasar Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SD dari keluarga miskin Pembinaan Sekolah Menengah Atas Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SMA dari keluarga miskin Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SMK dari keluarga miskin Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tersedianya Layanan Pendidikan SMP
57 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif
Bantuan Peningkatan Prestasi
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota
58 Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata
Distribusi dan Pemerataan Guru
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Paud dan Dikmas
59 Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata 60 Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata 61 Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata
Distribusi dan Pemerataan Guru
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
Distribusi dan Pemerataan Guru
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Menengah
Peningkatan Kesejahteraan Guru
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Paud dan Dikmas
62 Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata
Peningkatan Kesejahteraan Guru
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Paud dan Dikmas
63 Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata
Peningkatan Kesejahteraan Guru
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Paud dan Dikmas
64 Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata
Peningkatan Kesejahteraan Guru
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
65 Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata
Peningkatan Kesejahteraan Guru
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
66 Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata
Peningkatan Kesejahteraan Guru
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
67 Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata
Peningkatan Kesejahteraan Guru
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Menengah
Bantuan Peningkatan Prestasi Bantuan Peningkatan Prestasi
Pembinaan Sekolah Dasar
Tersedianya Layanan Pendidikan SD
Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota
Jumlah Siswa SMP penerima bantuan melalui KIP Jumlah Siswa SD penerima bantuan melalui KIP Jumlah siswa SMA penerima bantuan melalui KIP Siswa SMK Penerima Manfaat BSM/Kartu Indonesia Pintar (KIP) Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi
Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi
Meningkatnya Profesionalisme Guru dan Tersedianya NSPK dan Sistem Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas Perencanan Kebutuhan Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas Meningkatnya Profesionalisme Guru Tersedianya NSPK dan Sistem Pendidikan Dasar Perencanan Kebutuhan Guru Dikdas Meningkatnya Profesionalisme Guru Dokumen NSPK dan Perencanaan Pendidikan Menegah Kebutuhan Guru Dikmen PTK PAUD dan POD Meningkat Guru TK penerima tunjangan profesi Ketersediaan, Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraannya dalam rangka Penguatan Peran Strategis PTK PAUD dan POD untuk Mewujudkan Revolusi Mental PTK PAUD dan POD Meningkat Guru TK/TKLB penerima tunjangan Ketersediaan, Kualifikasi, Kompetensi khusus dan Kesejahteraannya dalam rangka Penguatan Peran Strategis PTK PAUD dan POD untuk Mewujudkan Revolusi Mental PTK PAUD dan POD Meningkat Guru TK/TKLB penerima tunjangan Ketersediaan, Kualifikasi, Kompetensi fungsional dan Kesejahteraannya dalam rangka Penguatan Peran Strategis PTK PAUD dan POD untuk Mewujudkan Revolusi Mental Tersedianya dan Meningkatnya Guru Dikdas penerima Tunjangan Profesi Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar Tersedianya dan Meningkatnya Guru Dikdas penerima Tunjangan Khusus Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar Tersedianya dan Meningkatnya Guru Dikdas penerima Tunjangan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Fungsional Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar Meningkatnya kesejahteraan dan PTK Dikmen yang Mendapatkan keterdsediaan pendidik dan Tenaga Tunjangan Fungsional kependidikan jenjang pendidikan Menegah
4694968 10685614 1692559 2154167 11252 531 2942
19655
3
3 2 84387
2430
42586
106563
92464
59916
19394
68 Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata
Peningkatan Kesejahteraan Guru
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Menengah
Meningkatnya kesejahteraan dan keterdsediaan pendidik dan Tenaga kependidikan jenjang pendidikan Menegah Meningkatnya kesejahteraan dan keterdsediaan pendidik dan Tenaga kependidikan jenjang pendidikan Menegah Meningkatnya Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas
Guru Dikmen penerima Tunjangan Profesi
93436
69 Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata
Peningkatan Kesejahteraan Guru
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Menengah
Guru Dikmen penerima Tunjangan Khusus
7116
70 Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata
Peningkatan Profesionalisme Guru
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Paud dan Dikmas
71 Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata 72 Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata
Peningkatan Profesionalisme Guru
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
Revitalisasi LPTK
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya Profesionalisme Guru Penilaian kinerja Guru Pendidikan Dasar Meningkatnya kompetensi pendidik dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tenaga pendidikan sesuai bidangnya telah mengikuti Uji Kompetensi
73 Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata
Revitalisasi LPTK
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Paud dan Dikmas
Meningkatnya Profesionalisme Guru dan Guru TK bersertifikasi pendidik Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas
12698
74 Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata
Revitalisasi LPTK
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Paud dan Dikmas
Meningkatnya Profesionalisme Guru dan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas yang mengikuti Pengembangan Profesi
8000
75 Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata 76 Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata 77 Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata 78 Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata
Revitalisasi LPTK
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
32175
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
Revitalisasi LPTK
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Menengah
Guru Dikdas yang mengikuti Pengembangan Profesi Guru Dikmen bersertifikasi pendidik
32175
Revitalisasi LPTK
Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Menengah
Meningkatnya Profesionalisme Guru Pendidikan Dasar Meningkatnya Profesionalisme Guru Pendidikan Dasar Meningkatnya Profesionalisme Guru Pendidikan Menegah Meningkatnya Profesionalisme Guru Pendidikan Menegah
Guru Dikdas bersertifikasi pendidik
Revitalisasi LPTK
Penilaian Kinerja Guru
Guru Dikmen yang mengikuti Pengembangan Profesi
234198
7500
8070
Antar Kelompok Pendapatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
1 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Infrastruktur Padat Pekerja
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
2 Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan 3 Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan 4 Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan 5 Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan
Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Pembangunan dan Rehabilitasi sekolah, ruang kelas baru, perpustakaan, laboratorium, dll Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SMP dari keluarga miskin Pembinaan Sekolah Dasar Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SD dari keluarga miskin Pembinaan Sekolah Menengah Atas Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SMA dari keluarga miskin Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SMK dari keluarga miskin
INDIKATOR K/L Jumlah tenaga kerja
Jumlah Siswa SMP penerima bantuan melalui KIP Jumlah Siswa SD penerima bantuan melalui KIP Jumlah siswa SMA penerima bantuan melalui KIP Siswa SMK Penerima Manfaat BSM/Kartu Indonesia Pintar (KIP)
TARGET 44500 orang
4694968 10685614 1692559 2154167
Desa dan Kawasan Pedesaan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Peningkatan kapasitas masyarakat desa dan desa adat dalam seluruh tahapan pembangunan desa
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Penyediaan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Jumlah Desa melaksanakan Layanan Pendidikan Nonformal dan pemberdayaan Desa Vokasi Pendidikan Informal yang Berkualitas, Berkesetaraan Gender, dan Berwawasan Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan (ESD) di Seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota
68
2 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Peningkatan peran aktif masyarakat desa Program Pendidikan Anak Usia Dini dan sebagai tenaga pendidikan dan Pendidikan Masyarakat kesehatan
Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan
Terselenggaranya Pendidikan Kecakapan Jumlah angkatan kerja muda Hidup untuk Bekerja dan Berwirausaha mendapatkan pendidikan kecakapan yang Berstandar Nasional, berwawasan kerja gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD), dan Kewarganegaraan global
90
3 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Peningkatan peran aktif masyarakat desa Program Pendidikan Anak Usia Dini dan sebagai tenaga pendidikan dan Pendidikan Masyarakat kesehatan
Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan
Terselenggaranya Pendidikan Kecakapan Jumlah angkatan kerja muda Hidup untuk Bekerja dan Berwirausaha mendapatkan pendidikan ketrampilan yang Berstandar Nasional, berwawasan kewirausahaan/ berwiausaha gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD), dan Kewarganegaraan global
50
4 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa 5 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa 6 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa 7 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa 8 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan
Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Pembinaan Sekolah Dasar
Tersedianya Layanan Pendidikan SD
Ruang Kelas Baru yang dibangun
2015
Pembinaan Sekolah Dasar
Tersedianya Layanan Pendidikan SD
Jumlah Sekolah SD yang dibangun
17
Pembinaan Sekolah Dasar
Tersedianya Layanan Pendidikan SD
Jumlah ruang kelas SD yang direhabilitasi
Pembinaan Sekolah Dasar
Tersedianya Layanan Pendidikan SD
9 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan dan kesehatan Pendidikan Masyarakat
Penyediaan Layanan Paud
Anak Usia 3-6 Tahun Memperoleh Jumlah Lembaga PAUD Terpadu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang Pembina yang dibangun/revitalisasi Berstandar Nasional, yang berkesetaraan gender, berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota
70
10 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan dan kesehatan Pendidikan Masyarakat
Penyediaan Layanan Paud
Anak Usia 3-6 Tahun Memperoleh Jumlah Lembaga PAUD Terpadu yang Layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang dibangun/revitalisasi di daerah 3T Berstandar Nasional, yang berkesetaraan gender, berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota
400
11 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan dan kesehatan Pendidikan Masyarakat
Penyediaan Layanan Paud
Anak Usia 3-6 Tahun Memperoleh Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun Layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang termasuk meubeleir Berstandar Nasional, yang berkesetaraan gender, berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota
140
Penyediaan Layanan Paud
Jumlah Siswa SD yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi Anak Usia 3-6 Tahun Memperoleh Lembaga PAUD memperoleh BOP PAUD Layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang Usia 3-4 Tahun Berstandar Nasional, yang berkesetaraan gender, berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota
5875 531 170000
12 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan dan kesehatan Pendidikan Masyarakat
Penyediaan Layanan Paud
Anak Usia 3-6 Tahun Memperoleh Lembaga PAUD yang memperoleh Layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang bantuan sarana pembelajaran, termasuk Berstandar Nasional, yang berkesetaraan APE gender, berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota
3000
13 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan dan kesehatan Pendidikan Masyarakat
Penyediaan Layanan Paud
Anak Usia 3-6 Tahun Memperoleh Pusat Kegiatan Gugus (PKG) yang Layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang memperoleh bantuan Gugus PAUD Berstandar Nasional, yang berkesetaraan gender, berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota
6982
14 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan dan kesehatan Pendidikan Masyarakat
Penyediaan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Jumlah Desa melaksanakan Layanan Pendidikan Nonformal dan pemberdayaan Desa Vokasi Pendidikan Informal yang Berkualitas, Berkesetaraan Gender, dan Berwawasan Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan (ESD) di Seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota
68
15 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan dan kesehatan Pendidikan Masyarakat
Penyediaan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Jumlah Desa melaksanakan Layanan Pendidikan Nonformal dan pemberdayaan Kampung Literasi Pendidikan Informal yang Berkualitas, Berkesetaraan Gender, dan Berwawasan Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan (ESD) di Seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota
68
16 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru dan Tenaga dan kesehatan Kependidikan Paud dan Dikmas
17 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru dan Tenaga dan kesehatan Kependidikan Paud dan Dikmas
18 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Dasar dan kesehatan
19 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Dasar dan kesehatan
PTK PAUD dan POD Meningkat Ketersediaan, Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraannya dalam rangka Penguatan Peran Strategis PTK PAUD dan POD untuk Mewujudkan Revolusi Mental PTK PAUD dan POD Meningkat Ketersediaan, Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraannya dalam rangka Penguatan Peran Strategis PTK PAUD dan POD untuk Mewujudkan Revolusi Mental Tersedianya dan Meningkatnya Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar Tersedianya dan Meningkatnya Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar
Guru TK/TKLB penerima tunjangan khusus
Jumlah Guru TK/TKLB penerima subsidi tunjangan khusus di SP Transmigrasi
Guru Dikdas penerima Tunjangan Khusus
Jumlah Guru Dikdas yang menerima tunjangan khusus di SP Transmigrasi
2430
100 guru
92464
100 guru
Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Penguatan citra positif Indonesia melalui Program Pelestarian Budaya peningkatan peran diplomasi publik
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
1 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Peningkatan Peran dalam Kerja Sama Sama Pembangunan Teknik
Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Kerja Sama Luar Negeri
Beasiswa Darmasiswa RI
Jumlah penerima beasiswa pemerintah RI
2 Penguatan Diplomasi Soft Power
Pengelolaan Warisan dan Diplomasi Budaya
peningkatan diplomasi budaya luar negeri
Negara yang Mengapresiasi Diplomasi Budaya Indonesia
TARGET
Perkotaan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Mengembangkan Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Berbasis TIK
Pembangunan kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan
Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Jumlah angkatan kerja muda Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup mendapatkan pendidikan kecakapan untuk Bekerja dan Berwirausaha yang kerja Berstandar Nasional, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota
90000
2 Mengembangkan Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Berbasis TIK
Pembangunan kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan
Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Jumlah angkatan kerja muda Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup mendapatkan pendidikan keterampilan untuk Bekerja dan Berwirausaha yang kewirausahaan/ berwirausaha Berstandar Nasional, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota
50000
3 Pemenuhan Standar Pelayanan Pendidikan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan
Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Jumlah Kabupaten dan Kota yang Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup memiliki lembaga penyelenggara kursus untuk Bekerja dan Berwirausaha yang dan pelatihan sebagai rujukan Berstandar Nasional, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota
20
4 Pemenuhan Standar Pelayanan Pendidikan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Penyediaan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Jumlah PKBM Pembina dan Rumah Layanan Pendidikan Nonformal dan Pintar yang dikelola oleh Pemda Pendidikan Informal yang Berkualitas, Kab/Kota Berkesetaraan Gender, dan Berwawasan Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan (ESD) di Seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota
307
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) No
Program Prioritas
1 SDM Industri yang Kompeten dan Disiplin
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pembangunan Politeknik dan SMK
PROGRAM K/L Program Pendidikan Dasar dan Menengah
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Terbangunnya SMK yang menunjang KEK Jumlah SMK bidang Industri/Pariwisata yang dibangun/ditingkatkan
TARGET 8 SMK
Pembangunan Pariwisata No
Program Prioritas
1 SDM Pariwisata dan Kelembagaan 2 SDM Pariwisata dan Kelembagaan
3 SDM Pariwisata dan Kelembagaan 4 Sikap Masyarakat yang Bersahabat
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah Pariwisata Peningkatan Kualitas Pendidikan Pariwisata di Luar Sekolah Pariwisata
Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Peningkatan Kualitas Pendidikan Pariwisata di Luar Sekolah Pariwisata Pelaksanaan kampanye sadar wisata kepada masyarakat
Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Penyiapan SDM lulusan SMK bidang Pariwisata Pembinaan Sekolah Menengah Pertama SEKOLAH YANG MENDAPATKAN PROGRAM PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN Pembinaan Sekolah Dasar Sekolah yang mendapatkan Program Peningkatan Mutu Pembelajaran Peningkatan Layanan Pengembangan Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Akses Pendidikan SMK Bermutu, Seluruh Jenjang Pendidikan Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat
INDIKATOR K/L Jumlah lulusan SMK bidang pariwisata yang bekerja
Jumlah siswa SD sadar wisata Jumlah siswa-siswi sekolah sadar wisata
TARGET
KEMENTERIAN PERDAGANGAN Kedaulatan Pangan No
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
Program Prioritas
Cadangan Pangan Pemerintah
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
PROGRAM K/L
Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Tersedia dan tersalurkannya cadangan Pokok pangan (CBP) untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Jumlah Cadangan Beras Pemerintah yang disalurkan
300.000 ton beras
2 Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat 3 Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
Pemantauan dan pengendalian harga pangan Pemantauan dan pengendalian harga pangan
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi
Kebijakan intervensi kelancaran tata niaga bahan pokok Peningkatan stok pangan nasional
Data harga dan non harga bahan pokok dan barang penting Gudang yang telah mengimplementasikan SRG (gudang)
4 Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
Pembangunan Pasar Tradisional
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan
Terbangunnya/Direvitalisasinya Pasar Rakyat
Jumlah Pasar Rakyat
220
5 Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
Pengendalian impor dan tata niaga pangan
Program Peningkatan Perdagangan Luar Pengelolaan Impor Negeri
Aturan impor pangan yang harmonis dengan kebijakan pangan nasional
Kebijakan impor (peraturan)
1319
Kedaulatan Energi No
Program Prioritas
1 Meningkatkan Produksi Energi Primer
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Perumusan Kebijakan/Peraturan di Bidang Impor Migas
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
Program Peningkatan Perdagangan Luar Pengelolaan Impor Negeri
SASARAN K/L Tersedianya kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang impor termasuk di wilayah perbatasan
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah rumusan kebijakan/peraturan di bidang impor
5
INDIKATOR K/L
TARGET
Revolusi Mental No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
1 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Cinta Produk Dalam Negeri
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
2 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Cinta Produk Dalam Negeri
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen
3 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Cinta Produk Dalam Negeri
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen
4 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa 5 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Cinta Produk Dalam Negeri
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen Program Peningkatan Perlindungan Konsumen
Persaingan Usaha Yang Sehat (Contoh: Menghindari Praktik Monopoli, Tertib Ukur)
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Pemberdayaan Dagang Kecil, Menengah dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pengembangan Standardisasi Bidang Perdagangan
Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri Peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk berperilaku jujur dan mengedepankan perlindungan konsumen Pengembangan Kebijakan dan Penumbuhan budaya konsumen cerdas Pemberdayaan Perlindungan Konsumen di kalangan masyarakat
Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional Jumlah pelaku usaha yang memahami standardisasi
Jumlah Konsumen yang teredukasi
Indeks Keberdayaan Konsumen Peningkatan Tertib Ukur
Jumlah Pasar Tertib Ukur
0,927
400 peserta
5.000 orang
43 80 PTU
Daerah Perbatasan No
Program Prioritas
1 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan 2 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Perdagangan Lintas Batas Negara 3 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Perdagangan Lintas Batas Negara
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
Pembangunan Sarana dan Prasana Pemasaran
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Pembangunan Pasar, Gudang, dan sarana perdagangan di Kota Pusat Pertumbuhan Regulasi perdagangan ekspor dan impor melalui perbatasan negara
KEGIATAN K/L Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Pemenuhan Kebutuhan sarana perdagangan wilayah
Jumlah sarana perdagangan terbangun
Program Peningkatan Perdagangan Luar Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Negeri Luar Negeri Daerah
Pasar Lintas Batas di PKSN yang Mendukung Perdagangan Luar Negeri
Jumlah Pasar Lintas Batas di PKSN
Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional
Pembukaan dan Pengamanan Akses Pasar Internal dan Eksternal ASEAN, serta wilayah sub regional dan perbatasan
Penurunan Hambatan Tarif di Negara ASEAN dan Mitra ASEAN
Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internal dan Eksternal Asean
TARGET 158 Pasar
10 Pasar Lintas Batas
7%
4 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Perdagangan Lintas Batas Negara
Regulasi perdagangan ekspor dan impor Program Peningkatan Kerja Sama melalui perbatasan negara Perdagangan Internasional
Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Bilateral
5 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Perdagangan Lintas Batas Negara
Regulasi perdagangan ekspor dan impor Program Pengkajian dan Pengembangan Pengkajian dan Pengembangan melalui perbatasan negara Kebijakan Perdagangan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri dan Pengamanan Perdagangan
Pembukaan dan Pengamanan Akses Persentase post tarif HS yang diturunkan Pasar Indonesia di Negara Mitra Utama, tarifnya Mitra Prospektif dan Wilayah Perbatasan Perundingan regulasi dan mekanisme kerjasama perdagangan antarnegara di PKSN
Tersedianya regulasi kerjasama perdagangan antarnegara di PKSN
0,9
3 perundingan
Daerah Tertinggal No
Program Prioritas
1 Pengembangan Ekonomi Lokal
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pengolahan Pasca Panen dan Home Industry
PROGRAM K/L Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
KEGIATAN K/L Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Meningkatnya kreativitas, kapasitas, dan Jumlah Bantuan Sarana Usaha kompetensi UMKM perdagangan serta Perdagangan termasuk di wilayah penggunaan produk dalam negeri perbatasan
TARGET 23 Kab
Pelayanan Kesehatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
1 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Penurunan perilaku merokok dan konsumsi alkohol
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen
Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
Peningkatan pengawasan terhadap akses pembelian minuman beralkohol pada anak di bawah usia 18 tahun
Jumlah kegiatan pengawasan penjualan minuman beralkohol
2 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Penurunan perilaku merokok dan konsumsi alkohol
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen
Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
3 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Perbaikan pola konsumsi dan keamanan Program Pengembangan Perdagangan pangan Dalam Negeri
Jumlah regulasi pembatasan akses pembelian rokok pada anak di bawah usia 18 tahun yang disusun jumlah pameran pangan nusantara
4 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Perbaikan pola konsumsi dan keamanan Program Pengembangan Perdagangan pangan Dalam Negeri
Promosi makanan dan minuman sehat
Promosi produk potensial Indonesia di pusat perbelanjaan (mall to mall)
5 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Perbaikan pola konsumsi dan keamanan Program Pengembangan Perdagangan pangan Dalam Negeri
Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan
Penyusunan regulasi pembatasan akses pembelian rokok pada anak di bawah usia 18 tahun Promosi makanan dan minuman sehat
Pengembangan Pasar Sehat dalam Program Pemberdayaan Terpadu Nasional Pasar Rakyat
Jumlah pasar sehat yang dikembangkan dalam program pemberdayaan terpadu nasional pasar rakyat
6 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Perbaikan pola konsumsi dan keamanan Program Peningkatan Perlindungan pangan Konsumen
Pengembangan Kebijakan dan Optimalisasi implementasi kebijakan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen perlindungan konsumen
7 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Kesehatan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
8 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
9 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Ketersediaan pangan beragam, akses ekonomi, dan pemanfaatan pangan Ketersediaan pangan beragam, akses ekonomi, dan pemanfaatan pangan
Peraturan yang melindungi dan mendorong industri bahan baku obat dalam negeri Pengembangan Perdagangan dalam Negeri Daerah Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
--
TARGET
4 pameran
15 mall
Jumlah sosialisasi kebijakan perlindungan konsumen Jumlah peraturan yang melindungi dan mendorong industri bahan baku obat dalam negeri Pembinaan dan pengawasan fortifikasi pangan wajib Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu
--
Antar Kelompok Pendapatan No
Program Prioritas
1 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya 2 Perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Infrastruktur Padat Pekerja Koperasi dan Kemitraan Usaha
PROGRAM K/L Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
KEGIATAN K/L Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah
SASARAN K/L -
INDIKATOR K/L
TARGET
-
Meningkatnya kreativitas, kapasitas, dan Jumlah PMKM yang bermitra dengan kompetensi UMKM perdagangan serta retail modern penggunaan produk dalam negeri
200
Desa dan Kawasan Pedesaan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Pengembangan pendidikan di desa Program Pengembangan Perdagangan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan Dalam Negeri
Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah
Meningkatnya kreativitas, kapasitas, dan Jumlah Bantuan Sarana Usaha kompetensi UMKM perdagangan serta Perdagangan termasuk di wilayah penggunaan produk dalam negeri perbatasan
2800 unit
2 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Pengembangan pendidikan di desa Program Pengembangan Perdagangan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan Dalam Negeri
Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah
Meningkatnya kreativitas, kapasitas, dan Jumlah PMKM mitra binaan yang kompetensi UMKM perdagangan serta difasilitasi penggunaan produk dalam negeri
1200
3 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM
Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah
Meningkatnya kreativitas, kapasitas, dan Jumlah PMKM mitra binaan yang kompetensi UMKM perdagangan serta difasilitasi penggunaan produk dalam negeri
1200
4 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
Penguatan Permodalan dan Akses Pasar Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan
Terbangunnya Sarana Perdagangan Jumlah Pasar Rakyat Tipe A Dalam Rangka Kelancaran Distribusi Barang Kebutuhan Pokok di wilayah Indonesia termasuk wilayah perbatasan
100
5 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
Penguatan Permodalan dan Akses Pasar Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan
Terbangunnya Sarana Perdagangan Jumlah Pasar Rakyat Tipe B Dalam Rangka Kelancaran Distribusi Barang Kebutuhan Pokok di wilayah Indonesia termasuk wilayah perbatasan
120
6 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
Penguatan Permodalan dan Akses Pasar Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan
Terbangunnya Sarana Perdagangan Jumlah Pasar Rakyat yang mendapatkan Dalam Rangka Kelancaran Distribusi Pemberdayaan Terpadu Nasional Barang Kebutuhan Pokok di wilayah Indonesia termasuk wilayah perbatasan
100
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi No
Program Prioritas
1 Pemantapan Peran di ASEAN
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penguatan Peran dalam Pilar Ekonomi
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Persentase Posisi Isu Strategis Indonesia yang disepakati Kementerian/Lembaga terkait dan/atau dikonsultasikan ke DPR pada setiap fora perundingan internal dan eksternal ASEAN
85%
Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional
Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internal dan Eksternal Asean
Pembukaan dan Pengamanan Akses Pasar Internal dan Eksternal ASEAN, serta wilayah sub regional dan perbatasan
2 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Sama Pembangunan Tingkat Bilateral
Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional
Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Bilateral
Pembukaan dan Pengamanan Akses Jumlah Komoditi prospektif dalam Pasar Indonesia di Negara Mitra Utama, rangka Peningkatan Akses Pasar yang Mitra Prospektif dan Wilayah Perbatasan disahkan Kementerian/Lembaga Terkait
3 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan 4 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan 5 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan
Program Pengembangan Ekspor Nasional Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Program Pengembangan Ekspor Nasional Pengembangan Promosi dan Citra
Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Tingkat Bilateral Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Tingkat Bilateral Peningkatan Peran dalam Kerja Sama Teknik
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen
Peningkatan Tertib Ukur
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan informasi ekspor Meningkatnya hubungan dan nilai transaksi dagang Tersusunnya Kebijakan di bidang Metrologi Legal
Jumlah Informasi Pasar Ekspor Jumlah promosi dagang luar negeri yang diikuti Jumlah Rumusan Kebijakan Metrologi Legal
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) No
Program Prioritas
1 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pembangunan Gudang Logistik
PROGRAM K/L Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
KEGIATAN K/L Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan
SASARAN K/L Terbangunnya gudang logistik
INDIKATOR K/L Jumlah Pusat Distribusi Regional
TARGET
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS Revolusi Mental No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
1 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perundangan
Program Perencanaan Pembangunan Nasional
2 Reformasi Birokrasi Pemerintahan
Promosi Layanan Elektronik menuju Ebudgeting dan E-reporting, Complaint Center
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas
KEGIATAN K/L Analisis Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Perencanaan Pembangunan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional
INDIKATOR K/L
TARGET
Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional
SASARAN K/L
% Kesesuaian muatan Renja K/L dgn RKP
100%
Terlaksananya e-planning dalam penyusunan dokumen perencanaan (RPJM/RKP) secara online
Jumlah sistem e-planning secara online
1 paket sistem
Kepastian dan Penegakan Hukum No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Anti yang Efektif Korupsi
Program Perencanaan Pembangunan Nasional
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Hukum dan Hak Asasi Manusia
Optimalisasi Stranas PPK
Evaluasi Kelembagaan Stranas PPK
1 laporan kajian
2 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Anti yang Efektif Korupsi
Program Perencanaan Pembangunan Nasional
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Hukum dan Hak Asasi Manusia
Optimalisasi Stranas PPK
Evaluasi dampak Aksi PPK
1 laporan kajian
Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
1 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Peningkatan Peran dalam Forum Program Perencanaan Pembangunan Sama Pembangunan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Nasional di Tingkat Internasional
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Perencanaan Pembangunan Bidang Kerja Rancangan kebijakan kerjasama Sama Pembangunan Internasional pembangunan internasional dlm kerangka pendanaan pembangunan
INDIKATOR K/L
TARGET
% kesesuaian prioritas pendanaan kerjasama pembangunan internasional dan prioritas RPJMN
Reformasi Birokrasi No
Program Prioritas
1 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB 2 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
Sistem Manajemen Kinerja Pembangunan nasional
Program Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Manajemen Kinerja Pembangunan nasional
Program Perencanaan Pembangunan Nasional
KEGIATAN K/L Pengembangan Kebijakan dalam Bidang Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Pengembangan Kebijakan dalam Bidang Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Tersusunnya logframe pembangunan nasional tahun 2018
Jumlah kebijakan terkait logframe pembangunan nasional tahun 2018
Terbangunnya sistem pemantauan dan evaluasi yang responsif
Jumlah sistem pemantauan dan evaluasi yang responsif
TARGET 1 Kebijakan
1 sistem
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Kemaritiman dan Kelautan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Konektivitas (tol) laut dan industri maritim
Insentif Usaha dan Iklim Investasi
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian
2 Konektivitas (tol) laut dan industri maritim
Keamanan dan keselamatan pelayaran
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
3 Konektivitas (tol) laut dan industri maritim
Keamanan dan keselamatan pelayaran
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
4 Konektivitas (tol) laut dan industri maritim
Keamanan dan keselamatan pelayaran
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
5 Konektivitas (tol) laut dan industri maritim
Pembangunan/pengembangan pelabuhan umum
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
6 Konektivitas (tol) laut dan industri maritim
Pembangunan/pengembangan pelabuhan umum
7 Konektivitas (tol) laut dan industri maritim 8 Konektivitas (tol) laut dan industri maritim
Pengembangan Layanan Pelayaran nasional Pengembangan Layanan Pelayaran nasional
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
9 Konektivitas (tol) laut dan industri maritim
Pengembangan Layanan Pelayaran nasional
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
10 Konektivitas (tol) laut dan industri maritim
Pengembangan Layanan Pelayaran nasional
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
11 Konektivitas (tol) laut dan industri maritim
Pengembangan Layanan Pelayaran nasional
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
12 Konektivitas (tol) laut dan industri maritim 13 Konektivitas (tol) laut dan industri maritim
Penguatan Industri Perkapalan dan Rancang Bangun Kelautan Penguatan SDM Perkapalan
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut
14 Konektivitas (tol) laut dan industri maritim
Penguatan SDM Perkapalan
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perkapalan dan Kepelautan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Meningkatnya ketersediaan dan kehandalan armada pelayaran nasional
Subsidi Tol Laut
Tersedianya sarana dan prasaran di bidang keselamatan dan kemanan pelayaran (kenavigasian) Tersedianya kapal patroli
Jumlah Pembangunan Kapal Negara Kenavigasian
Tersedianya kapal marine inspector
Pembangunan Kapal Marine Inspector
Pembangunan Kapal Patroli
Terlaksananya Pengembangan Jumlah Pengembangan Pelabuhan pada Pelabuhan pada 24 Lokasi untuk Tol Laut 24 Lokasi untuk Tol Laut
TARGET 6 trayek
10
3278865,2
10
24
Terbangunnya akses Jalur Kereta Api ke Pelabuhan
Panjang Jalur KA
19,5 km
Terbangunnya Bus air
Jumlah unit pembangunan Bus air
7 bus air
Terselengggaranya trayek perintis dan PSO
Jumlah trayek perintis dan PSO
Tersedianya angkutan laut perintis
subsidi angkutan laut perintis
Tersedianya armada angkutan laut nasional
Jumlah armada angkutan laut nasional
Terselenggaranya subsidi tol laut
Subsidi tol laut
Terwujudnya Sarana Penunjang Konektivitas Antar Wilayah Tersedianya Luludan DIklat Transportasi Laut Yang Prima, Professional, beretika dan berdaya saing internasional
Jumlah Unit Pembangunan Bus Air
Jumlah lulusan diklat Transportasi Laut yang dihasilkan BPSDM Perhubungan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan Tersedianya Luludan DIklat Transportasi Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Laut Yang Prima, Professional, beretika Perhubungan Laut (orang) dan berdaya saing internasional
103
140 trayek
17.285 armada angkutan laut
6 trayek
7 2.314 orang
140.261 orang
Daerah Perbatasan No
Program Prioritas
1 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan 2 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan 3 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan 4 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Membangun akses transportasi darat, laut, dan udara pembuka Isolasi
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat
Dermaga Penyeberangan
Pembangunan Dermaga Penyeberangan
19 Paket
Membangun akses transportasi darat, laut, dan udara pembuka Isolasi
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat
Sarana Penunjang Konektivitas Antar Wilayah
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Pelabuhan/Dermaga
100 Unit
Membangun akses transportasi darat, laut, dan udara pembuka Isolasi
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Membangun akses transportasi darat, laut, dan udara pembuka Isolasi
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara
Pemenuhan kebutuhan fasilitas Jumlah pelabuhan sesuai persyaratan hirarkinya pembangunan/lanjutan/penyelesaian pelabuhan baru Pembangunan dan Pengembangan Jumlah Bandar Udara Bandar Udara di Kawasan Perbatasan
30 pelabuhan
1.022 KM
5 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan 6 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Perdagangan Lintas Batas Negara
Membangun akses transportasi darat, laut, dan udara pembuka Isolasi
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
7 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Perdagangan Lintas Batas Negara
Pembangunan jalan, dan sarana Program Pengelolaan dan transportasi di Kota Pusat pertumbuhan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Pembangunan jalan, dan sarana Program Pengelolaan dan transportasi di Kota Pusat pertumbuhan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara
Aksesibilitas dan kapasitas jaringan transportasi udara
Jumlah Bandar Udara yang dikembangkan di Kawasan Perbatasan
21 Bandara
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Ketersediaan dan kehandalan armada pelayaran nasional
Pembangunan kapal Perintis Penumpang dan Barang
2 unit
Konektivitas nasional melalui peningkatan dan keterpaduan jaringan pelayaran
Jumlah PKSN dengan trayek Kapal Pelni yang meningkat frekuensinya
5 PKSN
Daerah Tertinggal No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas
Pelayanan Angkutan Perintis
2 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas
Pelayanan Angkutan Perintis
3 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas
Pelayanan Angkutan Perintis
4 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas
Pelayanan Angkutan Perintis
5 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas
Pelayanan Angkutan Perintis
6 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas
Pelayanan Angkutan Perintis
7 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas
Pelayanan Angkutan Perintis
8 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas
Pelayanan Angkutan Perintis
PROGRAM K/L Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
9 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas
Pembangunan Dermaga
10 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas
Pembangunan Dermaga
11 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas
Pembangunan Perkeretaapian
12 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bandara
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
13 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bandara
14 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas 15 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas 16 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas 17 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas
18 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas
KEGIATAN K/L Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pelayanan Angkutan Udara Perintis Pelayanan Angkutan Udara Perintis Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Darat Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Darat Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Darat Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Darat Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Darat Menguatnya konektivitas nasional melalui peningkatan dan keterpaduan jaringan pelayaran Meningkatnya aksesibilitas dan kapasitas jaringan transportasi udara Meningkatnya aksesibilitas dan kapasitas jaringan transportasi udara Terbangunnya Dermaga Penyeberangan
Jumlah Bus Perintis
100 unit
Jumlah Angkutan Barang Perintis
0 trayek
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan fasilitas pelabuhan sesuai persyaratan hirarkinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian di Luar Jawa
Pembanguan dan Pengembangan 163 Pelabuhan Non Komersial
Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Barang dijalan Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP (Lintas) Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan Jumlah trayek perintis dan PSO
Jumlah rute pelayanan perintis dan subsidi untuk angkutan udara (rute) Jumlah subsidi angkutan BBM (drum) Jumlah Dermaga Penyeberangan
Terbangunnya Jalur KA di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua
0 trayek 237 trayek 250 trayek 90 trayek
240 rute
31 Paket 107 pelabuhan
4 rute
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara
Meningkatnya aksesibilitas dan kapasitas Jumlah Bandar Udara yang direhabilitasi jaringan transportasi udara dan dikembangkan (perpanjangan, pelebaran dan peningkatan kekuatan)
20 bandara
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara
Pembangunan dan Pengembangan Bandara membuka daerah terisolir
50 bandara
Pengadaan Moda Transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP Pengadaan Moda Transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP Pengadaan Moda Transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP Pengadaan Moda Transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Pembangunan Dermaga Penyeberangan Jumlah Dermaga Penyeberangan
Pengadaan Moda Transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara
Terwujudnya Sarana Penunjang Konektivitas Antar Wilayah Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Darat Meningkatnya ketersediaan dan kehandalan armada pelayaran nasional
Jumlah Bandara
31 Paket
Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru Jumlah Bus Perintis
10 kab
Pembangunan kapal Perintis Penumpang dan Barang
10 kab
Terselenggaranya Pembangunan, Jumlah Bandar Udara Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara
100
50 Bandara
Pelayanan Kesehatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
1 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pengelolaan stress dan keselamatan berkendara
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan
Kampanye dan penguatan implementasi Jumlah Publisitas dan Sosialisasi regulasi keselamatan berkendara Keselamatan Transportasi Darat
2 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat" 3 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pengelolaan stress dan keselamatan berkendara Pengelolaan stress dan keselamatan berkendara
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan
Terlaksananya Sosialisasi Keselamatan Jalan Penerapan Manajemen Keselamatan Jalan
4 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pengelolaan stress dan keselamatan berkendara
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan
Terbentuknya Koordinasi, Kegiatan, dan Peraturan Terkait Manajemen Keselamatan Jalan Terlaksananya Penegakan, Penanganan, Jumlah Penegakan, Penanganan, dan dan Inspeksi Keselamatan Jalan Inspeksi Keselamatan Jalan
5 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat" 6 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pengelolaan stress dan keselamatan berkendara Pengelolaan stress dan keselamatan berkendara
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan
Terbangunnya Fasilitas Keselamatan Jalan Peningkatan Kualitas Perilaku Pengemudi Kendaraan Bermotor
7 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat
Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda
8 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat
Mendorong konektivitas akses transportasi (antar moda angkutan transportasi massal) yang mendukung masyarakat mengunakan transportasi publik dan untuk menggerakkan badan (berjalan/bersepeda menuju stasiun/tempat pemberhentian fasilitas umum termasuk penyediaan fasilitas “park & ride―
Jumlah pembinaan dan standarisasi konektivitas akses transportasi yang mendukung masyarakat mengunakan transportasi publik dan untuk menggerakkan badan
Ketersediaan moda transportasi obat dan vaksin di DTPK
Jumlah Kab/kota yang memiliki moda transportasi obat dan vaksin
9 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Kesehatan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
Jumlah Sosialisasi Keselamatan Jalan
Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan yang Terbangun Terlaksananya Kegiatan yang Meningkatkan Kualitas Perilaku Pengemudi Kendaraan Bermotor Jumlah Paket Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan (Jalur sepeda, Pedestrian) (paket)
TARGET 11
24 Paket 16 Kegiatan/Peraturan
10 Paket
3 Paket 10 Paket
5
--
Antar Kelompok Pendapatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya 2 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya 3 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya 4 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya 5 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya 6 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Infrastruktur Padat Pekerja
7 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya 8 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya 9 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya 10 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya 11 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya 12 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Infrastruktur Padat Pekerja
Infrastruktur Padat Pekerja Infrastruktur Padat Pekerja Infrastruktur Padat Pekerja Infrastruktur Padat Pekerja Infrastruktur Padat Pekerja
Infrastruktur Padat Pekerja Infrastruktur Padat Pekerja Infrastruktur Padat Pekerja Infrastruktur Padat Pekerja Infrastruktur Padat Pekerja
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat
Terwujudnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas Transportasi Darat Terwujudnya Lalu Lintas Transportasi Darat yang berkeselamatan Terwujudnya Keselamatan Transportasi Darat Terwujudnya Keselamatan Transportasi Darat Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat
Jumlah ATCS (paket)
Jumlah Lokasi Rehabilitasi / Peningkatan Pembangunan Terminal (Paket)
6
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat
Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat
Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Penyeberangan Baru Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Sungai Baru Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Danau Baru Jumlah Paket Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Jumlah Paket Rehabilitasi Dermaga Sungai Jumlah paket pembangunan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor
21
Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan jumlah paket pembangunan zona selamat sekolah Jumlah paket perbaikan lokasi rawan kecelakaan Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal
5 250 4 18 4
4 1 3 3 1
13 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya 14 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya 15 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Infrastruktur Padat Pekerja
16 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Keahlian Pekerja
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
17 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Keahlian Pekerja
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
18 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Keahlian Pekerja
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
19 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Keahlian Pekerja
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
20 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Keahlian Pekerja
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
21 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Keahlian Pekerja
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
22 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Keahlian Pekerja
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
23 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Keahlian Pekerja
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
24 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Keahlian Pekerja
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Infrastruktur Padat Pekerja Keahlian Pekerja
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda Pengembangan SDM Perhubungan dan Pendidikan untuk Perhubungan Darat, Laut, dan Udara Pengembangan SDM Perhubungan dan Pendidikan untuk Perhubungan Darat, Laut, dan Udara Pengembangan SDM Perhubungan dan Pendidikan untuk Perhubungan Darat, Laut, dan Udara Pengembangan SDM Perhubungan dan Pendidikan untuk Perhubungan Darat, Laut, dan Udara Pengembangan SDM Perhubungan dan Pendidikan untuk Perhubungan Darat, Laut, dan Udara Pengembangan SDM Perhubungan dan Pendidikan untuk Perhubungan Darat, Laut, dan Udara Pengembangan SDM Perhubungan dan Pendidikan untuk Perhubungan Darat, Laut, dan Udara Pengembangan SDM Perhubungan dan Pendidikan untuk Perhubungan Darat, Laut, dan Udara Pengembangan SDM Perhubungan dan Pendidikan untuk Perhubungan Darat, Laut, dan Udara Pengembangan SDM Perhubungan dan Pendidikan untuk Perhubungan Darat, Laut, dan Udara
Terwujudnya Pelayanan Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Darat Terwujudnya lulusan SDM Transportasi Bersertifikat berasal dari aparatur kemenhub Terwujudnya lulusan SDM Transportasi Bersertifikat berasal dari masyarakat
Jumlah BRT (unit)
813
Jumlah Bus Perintis
100
Terwujudnya lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Darat
Jumlah lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Darat
5251
Terwujudnya Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan darat Terwujudnya Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut
Jumlah lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan darat Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut
1532
Terwujudnya Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Laut Terwujudnya Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Udara
Jumlah Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Laut Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Udara
2314
Terwujudnya Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Udara Terwujudnya Lulusan Pendidikan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Sekretariat BPSDM Terwujudnya Lulusan Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Sekretariat BPSDM
Jumlah Lulusan Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Udara Jumlah Lulusan Pendidikan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Sekretariat BPSDM Jumlah Lulusan Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Sekretariat BPSDM
847
Jumlah lulusan SDM Transportasi Bersertifikat berasal dari aparatur kemenhub Jumlah lulusan SDM Transportasi Bersertifikat berasal dari masyarakat
46662
237961
140261
6069
315
9086
Desa dan Kawasan Pedesaan No
Program Prioritas
1 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa 2 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa 3 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa 4 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa 5 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa 6 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi
PROGRAM K/L Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
KEGIATAN K/L Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat
SASARAN K/L Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat
INDIKATOR K/L Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Sungai Baru Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Sungai Lanjutan Jumlah Paket Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Jumlah Paket Rehabilitasi Dermaga Sungai Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Danau Baru Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Danau Lanjutan
TARGET 17 paket 31 paket 47 paket 25 paket 5 paket 5 paket
7 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa 8 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa 9 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa 10 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa-Kota
Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah 11 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Darat Terbangunnya Dermaga Penyeberangan
Jumlah Paket Rehabilitasi Dermaga Danau Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP (Lintas) Jumlah Dermaga Penyeberangan
Menguatnya konektivitas nasional melalui peningkatan dan keterpaduan jaringan pelayaran
Pembangunan pelabuhan
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara
Meningkatnya aksesibilitas dan kapasitas Jumlah pembangunan bandar udara jaringan transportasi udara baru
3 paket 237 lintas 31 paket
Stabilitas Keamanan dan Ketertiban No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Keamanan Laut Terkendali
Sarpras Pendukung Keamanan Laut
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran
Pembangunan Kapal Negara Kenavigasian (unit)
13
2 Keamanan Laut Terkendali
Sarpras Pendukung Keamanan Laut
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran
Pembangunan Reverse Osmosis (unit)
25
3 Keamanan Laut Terkendali
Sarpras Pendukung Keamanan Laut
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran
Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) (unit)
227
4 Keamanan Laut Terkendali
Sarpras Pendukung Keamanan Laut
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran
Pembangunan Sistem Telekomunikasi Pelayaran (unit)
18
5 Keamanan Laut Terkendali
Sarpras Pendukung Keamanan Laut
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran
Pembangunan Fasilitas Pendukung Kenavigasian
60
6 Keamanan Laut Terkendali
Sarpras Pendukung Keamanan Laut
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran
Pembangunan VTS (lokasi)
4
7 Keamanan Laut Terkendali
Sarpras Pendukung Keamanan Laut
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran
Pembangunan GMDSS (lokasi)
13
8 Keamanan Laut Terkendali
Sarpras Pendukung Keamanan Laut
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran
Jumlah Pembangunan Kapal Patroli
45
9 Keamanan Laut Terkendali
Sarpras Pendukung Keamanan Laut
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran
Jumlah Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pendukung Penjagaan Laut dan Pantai
5
Perkotaan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Mewujudkan Sistem Perkotaan
Peningkatan Konektivitas
2 Mewujudkan Sistem Perkotaan
Peningkatan Konektivitas
3 Mewujudkan Sistem Perkotaan
Peningkatan Konektivitas
4 Mewujudkan Sistem Perkotaan
Peningkatan Konektivitas
5 Mewujudkan Sistem Perkotaan
Peningkatan Konektivitas
6 Mewujudkan Sistem Perkotaan
Peningkatan Konektivitas
7 Mewujudkan Sistem Perkotaan
Peningkatan Konektivitas
8 Mewujudkan Sistem Perkotaan
Peningkatan Konektivitas
9 Mewujudkan Sistem Perkotaan
Peningkatan Konektivitas
10 Mewujudkan Sistem Perkotaan
Peningkatan Konektivitas
11 Mewujudkan Sistem Perkotaan
Peningkatan Konektivitas
12 Mewujudkan Sistem Perkotaan
Peningkatan Konektivitas
13 Mewujudkan Sistem Perkotaan
Peningkatan Konektivitas
14 Mewujudkan Sistem Perkotaan
Peningkatan Konektivitas
15 Pemenuhan Standar Pelayanan Tersedianya sistem transportasi publik Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik 16 Pemenuhan Standar Pelayanan Tersedianya sistem transportasi publik Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda Penyediaan sarana transportasi Laut antar PKSN Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara
Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat Terwujudnya Sarana Penunjang Konektivitas Antar Wilayah Terwujudnya Sarana Penunjang Konektivitas Antar Wilayah Terwujudnya Pelayanan Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan Meningkatnya interkoneksi antara PKN dan PKSN Meningkatnya aksesibilitas dan kapasitas jaringan transportasi udara
Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal
6 paket
Jumlah Lokasi Rehabilitasi / Peningkatan Pembangunan Terminal Jumlah Unit Pembangunan Bus Air
8 paket
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda
Terlaksananya pembangunan jalur KA
Jumlah Km'sp jalur KA yang dibangun termasuk jalur ganda dan reaktivasi (Km'sp) Jumlah km listrik aliran atas jalur KA yang dibangun
1 Paket
Reaktivasi jalur KA
Jumlah km jalur KA yang di reaktivasi
34 km
Terbangunnya jalur layang KA
Panjang km jalur layang KA terbangun
18.8 km
Terbangunnya jalur LRT
Jumlah km jalur LRT yang dibangun
252.5 km
Terbangunnya jalur monorail
Jumlah km jalur monorail yang dibangun
24 km
Terbangunnya jalur MRT
Jumlah km jalur MRT yang dibangun
23 km
Terwujudnya Pelayanan Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan
Jumlah BRT (unit)
500 unit
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda
Terwujudnya Pelayanan Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan
Jumlah Bus Pemadu Moda (unit)
20 unit
Terbangunnya elektrifikasi jalur KA
Jumlah Unit Pengadaan Kapal Kerja / Speed Boat Jumlah BRT (unit) Jumlah PKSN dengan trayek Kapal Pelni yang meningkat frekuensinya Jumlah Bandar Udara yang direhabilitasi dan dikembangkan (perpanjangan, pelebaran dan peningkatan kekuatan)
7 Unit 8 unit 813
100
127 km
17 Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik 18 Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik 19 Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik 20 Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik 21 Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik 22 Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik
Tersedianya sistem transportasi publik
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda
Terwujudnya Pelayanan Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan
Jumlah Bus Angkutan Umum/ Pelajar/Mahasiswa (unit)
60 unit
Tersedianya sistem transportasi publik
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda
Terwujudnya Pelayanan Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan
Jumlah BRT + Fasilitas Pendukung
6 unit
Tersedianya sistem transportasi publik
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda
Terwujudnya Pelayanan Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan
Jumlah BRT (unit) *
150 unit
Tersedianya sistem transportasi publik
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda
Terwujudnya Pelayanan Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan
Jumlah Paket Fasilitas Pendukung BRT *
5 paket
Tersedianya sistem transportasi publik
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda
Terlaksananya penataan transportasi Jabodetabek (QW)
Jumlah BRT Jabodetabek
20 unit
Tersedianya sistem transportasi publik
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda
Terlaksananya penataan transportasi Jabodetabek (QW)
Panjang Koridor terbangun (km)
80 km
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) No
Program Prioritas
1 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan, Bandara, Kereta Api Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan, Bandara, Kereta Api
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan, Bandara, Kereta Api Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan, Bandara, Kereta Api Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan, Bandara, Kereta Api Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan, Bandara, Kereta Api
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
7 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan, Bandara, Kereta Api
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
8 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan, Bandara, Kereta Api
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
9 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan, Bandara, Kereta Api
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan
10 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan, Bandara, Kereta Api
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
11 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan, Bandara, Kereta Api
12 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan, Bandara, Kereta Api
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian
2 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
3 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur 4 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur 5 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur 6 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur
SASARAN K/L Terwujudnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas Transportasi Darat Terwujudnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas Transportasi Darat
INDIKATOR K/L Jumlah Fasilitas Integrasi Moda (paket)
Jumlah Paket Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan (Jalur sepeda, Pedestrian) (paket) Terbangunnya Dermaga Penyeberangan Jumlah Dermaga Penyeberangan Terwujudnya Pelayanan Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan Terwujudnya Pelayanan Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan Meningkatnya jumlah pelabuhan yang memenuhi kriteria kinerja yang ditetapkan Meningkatnya pemenuhan kebutuhan fasilitas pelabuhan sesuai persyaratan hirarkinya Terbangunnya Pelabuhan Temajok
Jumlah BRT (unit)
Bantuan Perizinan
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara
Pembangunan Pelabuhan dapat menampung kapal dengan kapasitas 10.000-20.000 DWT (2017-2018) (Bantuan Perizinan) Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara
Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian
Terbangunnya Akses Jalur Kereta Api ke Kawasan
Paket Jalur KA
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api
Terlaksananya pembangunan stasiun/bangunan operasional KA
Jumlah unit stasiun/bangunan operasional KA yang dibangun (unit)
Jumlah Bus Pemadu Moda (unit) Jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian WT sesuai SK Dirjen Jumlah pembangunan/lanjutan/penyelesaian pelabuhan baru Pelabuhan Temajok
Jumlah Bandar Udara
TARGET 24 25
19 Paket 80 20 50.000 DWT
20 Paket
1
26 Bandara
16 paket
3
Pembangunan Pariwisata No
Program Prioritas
1 Pengembangan Destinasi Wisata
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat
Terwujudnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas Transportasi Darat Terwujudnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas Transportasi Darat
3 Pengembangan Destinasi Wisata
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat
Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat
4 Pengembangan Destinasi Wisata
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Pembangunan Dermaga Penyeberangan Jumlah Dermaga Penyeberangan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
11 Pengembangan Destinasi Wisata
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Terwujudnya Sarana Transportasi Darat yang berkeselamatan Terwujudnya Pelayanan Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan Terwujudnya Pelayanan Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan Terwujudnya Pelayanan Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan Meningkatnya pemenuhan kebutuhan fasilitas pelabuhan sesuai persyaratan hirarkinya Meningkatnya kapasitas pelabuhan Tanjung Emas Semarang untuk menampung Cruise Wisatawan Meningkatnya aksesibilitas dan kapasitas jaringan transportasi udara
Tersedianya angkutan umum yang cukup
10 Pengembangan Destinasi Wisata
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara
12 Pengembangan Destinasi Wisata
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara
Terbangunnya Bandar Udara Kulon Progo
Jumlah Bandara Terbangun
13 Pengembangan Destinasi Wisata
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara
Terpeliharanya Bandar Udara Adi Sumarmo Solo
Bandara Udara Terpelihara
14 Pengembangan Destinasi Wisata
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara
Peningkatan kapasitas Bandara Ahmad Yani Semarang
Jumlah elemen peningkatan kapasitas bandara yang terbangun
15 Pengembangan Destinasi Wisata
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi
Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian di Luar Jawa
Terbangunnya jalur kereta Api MedaKuala Namu-Pematang Siantar
16 Pengembangan Destinasi Wisata
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi
Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian
Penyiapan Objek Wisata
TErbangunnya jalur Kereta Api Parangtritis-Jogjakarta-BorobudurSemarang Perancangan dermaga wisata persinggahan
Panjang jalur kereta api terbangun (Km)
17 Pengembangan Destinasi Wisata
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
18 Pengembangan Destinasi Wisata
Penyiapan Objek Wisata
Meningkatnya jumlah pelabuhan yang memenuhi kriteria kinerja yang ditetapkan
Pemantapan fungsi pelabuhan Tanjung Balai sebagai gerbang masuk KSPN Danau Toba
2 Pengembangan Destinasi Wisata
5 Pengembangan Destinasi Wisata 6 Pengembangan Destinasi Wisata 7 Pengembangan Destinasi Wisata 8 Pengembangan Destinasi Wisata 9 Pengembangan Destinasi Wisata
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan
TARGET
Jumlah Fasilitas Integrasi Moda (paket)
10
Jumlah Paket Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan (Jalur sepeda, Pedestrian) (paket) Jumlah Lokasi Rehabilitasi / Peningkatan Pembangunan Terminal (Paket)
10
1
11 Paket
Jumlah BRT (unit)
40
Jumlah Bus Pemadu Moda (unit)
10
Pengembangan moda transportasi angkutan darat yang cukup Jumlah Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pendukung Pelabuhan dan Pengerukan Jumlah elemen peningkatan kapasitas
Jumlah Bandar Udara yang direhabilitasi dan dikembangkan (perpanjangan, pelebaran dan peningkatan kekuatan)
5 pelabuhan
12 bandar udara
Terbangunnya dermaga wisata persinggahan 1
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 1 Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah
Mendorong Tumbuhnya Industri Pengolahan Komoditas Unggulan
2 Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah
Mendorong Tumbuhnya Industri Pengolahan Komoditas Unggulan
3 Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah
Mendorong Tumbuhnya Industri Pengolahan Komoditas Unggulan
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I
Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agroindustri
Tumbuhnya Wirausaha Industri Baru IKM Pengolahan Kelapa Sawit
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agroindustri
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agroindustri
Tumbuhnya Wirausaha Industri Baru IKM Pengolahan Kakao di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, NTB, NTT dan Papua Jumlah IKM yang melakukan hilirisasi produk kelapa
Kedaulatan Pangan No
Program Prioritas
1 Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Peningkatan ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi
PROGRAM K/L Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
KEGIATAN K/L Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
SASARAN K/L Tersusunnya standar industri makanan (termasuk hasil laut dan perikanan)
INDIKATOR K/L Standar pada industri makanan, hasil laut dan perikanan (SNI/RSNI)
TARGET 8 standar industri makanan (termasuk hasil laut dan perikanan)
Kedaulatan Energi No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
1 Meningkatkan Aksesibilitas
Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Program Pengembangan Teknologi dan Rumah Tangga dan Transportasi Kebijakan Industri
2 Meningkatkan Aksesibilitas
Peningkatan Kapasitas Industri dan Komponen Dalam Negeri
KEGIATAN K/L Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
SASARAN K/L Tersedianya SNI Konventer KIT
Program Pengembangan SDM Industri Pembangunan Sistem Informasi Industri Meningkatnya Penggunaan Produksi dan Dukungan Manajemen Kementerian yang Terintegrasi dan Handal Dalam Negeri Perindustrian
INDIKATOR K/L
TARGET
SNI Konventer KIT
1
Tersertifikasinya TKDN produk industri (sertifikat)
-
Kemaritiman dan Kelautan No
Program Prioritas
1 Industri Perikanan dan Hasil Laut
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut
PROGRAM K/L Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
KEGIATAN K/L Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
SASARAN K/L Tersedianya standard pada Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah standard yang tersusun di bidang Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
0
INDIKATOR K/L
TARGET
Revolusi Mental No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Cinta Produk Dalam Negeri
2 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Cinta Produk Dalam Negeri
3 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Cinta Produk Dalam Negeri
4 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Cinta Produk Dalam Negeri
5 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Cinta Produk Dalam Negeri
6 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Cinta Produk Dalam Negeri
7 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Cinta Produk Dalam Negeri
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka
Meningkatnya Penggunaan Produksi Dalam Negeri
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka
Meningkatnya Penggunaan Produksi Dalam Negeri
Tersosialisasikannya program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tersertifikasinya TKDN produk industri (sertifikat)
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka
Kampanye sistematis dan kreatif untuk menumbuhkan apresiasi terhadap kegiatan industri dalam negeri
Terwujudnya Business Matching dan pameran antara produsen dan pengguna (sektor)
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir
Meningkatnya Penggunaan Produksi Dalam Negeri
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir
Meningkatnya Penggunaan Produksi Dalam Negeri
Tersosialisasikannya program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tersertifikasinya TKDN produk industri (sertifikat)
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir
Kampanye sistematis dan kreatif untuk menumbuhkan apresiasi terhadap kegiatan industri dalam negeri
Terwujudnya Business Matching dan pameran antara produsen dan pengguna (sektor)
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar
Meningkatnya Penggunaan Produksi Dalam Negeri
Tersosialisasikannya program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
8 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Cinta Produk Dalam Negeri
9 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Cinta Produk Dalam Negeri
10 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Cinta Produk Dalam Negeri
11 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Cinta Produk Dalam Negeri
12 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Cinta Produk Dalam Negeri
13 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Cinta Produk Dalam Negeri
14 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Cinta Produk Dalam Negeri
15 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Cinta Produk Dalam Negeri
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar
Meningkatnya Penggunaan Produksi Dalam Negeri
Tersertifikasinya TKDN produk industri (sertifikat)
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar
Kampanye sistematis dan kreatif untuk menumbuhkan apresiasi terhadap kegiatan industri dalam negeri
Terwujudnya Business Matching dan pameran antara produsen dan pengguna (sektor)
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
Meningkatnya Penggunaan Produksi Dalam Negeri
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
Meningkatnya Penggunaan Produksi Dalam Negeri
Tersosialisasikannya program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tersertifikasinya TKDN produk industri (sertifikat)
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
Kampanye sistematis dan kreatif untuk menumbuhkan apresiasi terhadap kegiatan industri dalam negeri
Terwujudnya Business Matching dan pameran antara produsen dan pengguna (sektor)
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
Meningkatnya Penggunaan Produksi Dalam Negeri Meningkatnya Penggunaan Produksi Dalam Negeri
Tersosialisasikannya program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tersertifikasinya TKDN produk industri (sertifikat)
Kampanye sistematis dan kreatif untuk menumbuhkan apresiasi terhadap kegiatan industri dalam negeri
Terwujudnya Business Matching dan pameran antara produsen dan pengguna (sektor)
12
INDIKATOR K/L
TARGET
1
1000
Daerah Perbatasan No
Program Prioritas
1 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Perdagangan Lintas Batas Negara 2 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Perdagangan Lintas Batas Negara
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pembangunan industri hilir dan sarana science park dan techno park penunjang kawasan industri Pembangunan industri hilir dan sarana science park dan techno park penunjang kawasan industri
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
Pengembangan Industri Pangan
Jumlah Bantuan Industri Pangan
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agroindustri
Jumlah IKM yang melakukan hilirisasi produk kelapa
3 Unit dan 1 Paket
7 IKM
Daerah Tertinggal No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Pengembangan Ekonomi Lokal
Pengolahan Pasca Panen dan Home Industry
2 Pengembangan Ekonomi Lokal
Pengolahan Pasca Panen dan Home Industry
3 Pengembangan Ekonomi Lokal
4 Pengembangan Ekonomi Lokal 5 Pengembangan Ekonomi Lokal
6 Peningkatan SDM dan Iptek
PROGRAM K/L Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Pengembangan Hutan dan Perkebunan lainnya
Jumlah SDM industri hasil hutan dan perkebunan yang terlatih
46 Kab
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Pasca Panen dan Home Program Penumbuhan dan Industry Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Pasca Panen dan Home Program Percepatan Penyebaran dan Industry Pemerataan Pembangunan Industri Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Program Penumbuhan dan Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Pengembangan Industri Berbasis Agro
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru
Jumlah Unit Usaha IKM
54 Kab
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agroindustri
Tumbuhnya Wirausaha Industri Baru IKM
54 Kab
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Terbangunnya sentra IKM
Jumlah Sentra IKM yang dibangun
54 Kab
Pengembangan Hutan dan Perkebunan lainnya
46 Kab
Pengembangan Inkubator Bisnis berbasis Program Pengembangan Teknologi dan Pertanian dan Kelautan Perikanan Kebijakan Industri
Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Terfasilitasinya pemanfaatan dan Intelektual penerapan teknologi industri
jumlah industri hasil hutan dan perkebunan yang menerima mesin/peralatan Jumlah Balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park
5 lokasi
Pelayanan Kesehatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
1 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Perbaikan pola konsumsi dan keamanan Program Penumbuhan dan pangan Pengembangan Industri Berbasis Agro
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
Pengawasan pelaksanaan SNI fortifikasi produk pangan
2 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Perbaikan pola konsumsi dan keamanan Program Penumbuhan dan pangan Pengembangan Industri Berbasis Agro
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
Menjamin ketersediaan garam beryodium yang berkuallitas
3 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Perbaikan pola konsumsi dan keamanan Program Penumbuhan dan pangan Pengembangan Industri Berbasis Agro
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
4 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Perbaikan pola konsumsi dan keamanan Program Penumbuhan dan pangan Pengembangan Industri Berbasis Agro
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
Mendorong penggunaan bahan tambahan makanan (pewarna makanan, pengawet) alami Penerapan aturan yang membatasi kadar zat-zat berbahaya dalam makanan
5 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Kesehatan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan 6 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Ketersediaan pangan beragam, akses ekonomi, dan pemanfaatan pangan 7 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Ketersediaan pangan beragam, akses ekonomi, dan pemanfaatan pangan
8 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Ketersediaan pangan beragam, akses ekonomi, dan pemanfaatan pangan
Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Dukungan perkuatan industri antara Peningkatan daya saing industri makanan, hasil laut dan perikanan Peningkatan daya saing industri makanan, hasil laut dan perikanan
INDIKATOR K/L
TARGET
Standardisasi pada industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan (RSNI/SNI wajib) Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan produksi garam beryodium
8
Jumlah sosialisasi dan workshop peningkatan usia produksi makanan minuman secara alami Jumlah kegiatan pembinaan cara produksi pangan yang baik (CPPB) produk makanan Jumlah kebijakan yang mendukung perkuatan industri antara Standardisasi pada industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan (RSNI/SNI wajib) Peningkatan daya saing industri makanan, hasil laut dan perikanan
-8
8
Pembinaan dan pengawasan fortifikasi pangan wajib
Antar Kelompok Pendapatan No
Program Prioritas
1 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya 2 Pengembangan kewirausahaan
3 Pengembangan kewirausahaan
4 Pengembangan kewirausahaan
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
Keahlian Pekerja
Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Peningkatan Kualitas SDM Industri
Penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
jumlah masyarakat dan tenaga kerja industri yang kompeten
14760
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru
Jumlah Unit Usaha IKM
900 Wirausaha Baru
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II
Hilirisasi Hasil Tambang ke produk dan jasa industri skala kecil dan menengah
1500 Wirausaha Baru
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
Terfasilitasinya Pembangunan Wirausaha Industri (Wirausaha Industri)
Tumbuhnya Wirausaha Industri tambang ke produk dan jasa industri skala kecil dan menengah Jumlah Wirausaha Industri Baru
INDIKATOR K/L
TARGET
600 Wirausaha Baru
Desa dan Kawasan Pedesaan No
Program Prioritas
1 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
Pengembangan pendidikan di desa Program Pengembangan SDM Industri Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi berbasis ketrampilan dan kewirausahaan dan Dukungan Manajemen Kementerian Industri Perindustrian
2 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
SASARAN K/L
Terciptanya SDM Industri Terampil yang Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Kompeten dan Siap Kerja Industri di 9 SMK Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi (jumlah lulusan)
1490
Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat
Penguatan struktur industri melalui Penguasaan Teknologi KBM Multiguna keterkaitan antara industri hulu (dasar), Pedesaan di bidang perakitan (merk industri intermediate dan industri hilir dalam negeri) (light)
6
Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna 3 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pengembangan pendidikan kejuruan Mendorong Keterkaitan Desa-Kota untuk meningkatkan inovasi dan reatifitas lokal
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika
Program Pengembangan SDM Industri Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi dan Dukungan Manajemen Kementerian Industri Perindustrian
Terciptanya SDM Industri Terampil yang Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Kompeten dan Siap Kerja Industri di 9 SMK Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi (jumlah lulusan)
1490
4 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Meningkatnya jumlah usaha baru kecil Jumlah Wirausaha Baru Industri Kecil dan menengah (Hilirisasi Hasil Tambang yang tumbuh (WUB) dan Produk- Produk Pertanian)
900
Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I
5 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II
Meningkatnya jumlah usaha baru kecil Jumlah Wirausaha Baru Industri Kecil dan menengah (Hilirisasi Hasil Tambang yang tumbuh (WUB) dan Produk- Produk Pertanian)
1500
6 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
Meningkatnya jumlah usaha baru kecil Jumlah Wirausaha Baru Industri Kecil dan menengah (Hilirisasi Hasil Tambang yang tumbuh (WUB) dan Produk-Produk Pertanian)
600
Perkotaan No
Program Prioritas
1 Mengembangkan Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Berbasis TIK
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
PROGRAM K/L Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika
KEGIATAN K/L Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika
SASARAN K/L Meningkatnya daya saing Industri Elektronika dan Telematika
INDIKATOR K/L
TARGET
Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan 5 (lima) ICT Center dalam bentuk Incubator Business Center (IBC), RICE dan Technopark
5
INDIKATOR K/L
TARGET
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROGRAM K/L
Penyediaan Akses Jalan Menuju Kawasan Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Penyediaan Akses Jalan Menuju Kawasan Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Penyediaan Perumahan, Air Bersih, dan Program Percepatan Penyebaran dan Persampahan Pemerataan Pembangunan Industri Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Penyediaan Perumahan, Air Bersih, dan Program Percepatan Penyebaran dan Persampahan Pemerataan Pembangunan Industri Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Penyediaan Perumahan, Air Bersih, dan Program Percepatan Penyebaran dan Persampahan Pemerataan Pembangunan Industri Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Penyediaan Perumahan, Air Bersih, dan Program Percepatan Penyebaran dan Persampahan Pemerataan Pembangunan Industri Menciptakan Iklim Investasi Pembangunan Aneka Industri Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri Menciptakan Iklim Investasi Penguatan PTSP Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri Menciptakan Iklim Investasi Penyediaan Gedung Pengelola Kawasan Program Percepatan Penyebaran dan Industri Pemerataan Pembangunan Industri Menciptakan Iklim Investasi Penyediaan Lahan Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri Menciptakan Iklim Investasi Penyediaan Lahan Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri Pengembangan Science dan Technopark Regulasi yang mendukung inovasi Program Pengembangan Teknologi dan Indonesia Kebijakan Industri
13 SDM Industri yang Kompeten dan Disiplin
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja
14 SDM Industri yang Kompeten dan Disiplin
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja
KEGIATAN K/L Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
Program Pengembangan SDM Industri Peningkatan Kualitas SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian Program Pengembangan SDM Industri Peningkatan Kualitas SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian
SASARAN K/L Terbangunnya jalan poros dan jalan lingkungan Pembangunan jalan poros dan jalan lingkungan Terbangunnya Sistem Water Treatment Plant (WTP) Pembangunan Tempat Parkir
Panjang jalan yang terbangun (km)
Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pembangunan Waste Water Treatment Plant (WWTP) Pembangunan Industri besar, sedang, dan kecil Terbangunnya pusat layanan KI
Terbangunnya RTH
Terbangunnya gedung pengelola KI
Gedung
Terbebaskannya lahan untuk pembangunan kawasan industri Pematangan lahan di dalam kawasan industri Tersusunnya Kebijakan Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif
Luasan Lahan Kawasan Industri (Ha) yang sudah dibebaskan Luas lahan yang dimatangkan
Gedung/Bangunan
Gedung Training Center dan Workshop
Terbentuknya akademi komunitas
Gedung/Bangunan terbangun
1,9 ; 15
Panjang jalan yang dibangun WTP terbangun
1 Sistem WTP
Terbangunnya Tempat Parkir
Terbangunnya WWTP
1 unit
Terbangunnya Industri besar, sedang, dan kecil Jumlah Gedung Terbangun
Jumlah kebijakan yang direkomendasikan untuk diharmonisasi
92,95 ha (KI Bitung) 1
KEMENTERIAN PERTAHANAN Revolusi Mental No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Pendidikan Berbasis Karakter (Disiplin, Kerja Keras Dan Jujur/Tidak Nyontek)
PROGRAM K/L Program Potensi Pertahanan
KEGIATAN K/L Pembinaan Kesadaran Bela Negara
SASARAN K/L Terwujudnya penerapan nilai-nilai bela negara pada masyarakat.
INDIKATOR K/L Persentase wilayah propinsi yang menerima sosialisasi nilai-nilai bela negara
TARGET 100%
Daerah Perbatasan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Pengamanan Batas Wilayah Darat, Laut, Kerjasama Internasional Pengamanan dan Udara Kawasan Perbatasan
Program Strategi Pertahanan
Kerja Sama Internasional
2 Pengamanan Batas Wilayah Darat, Laut, Patroli Pengamanan Batas Wilayah dan Udara
Program Kekuatan Pertahanan
Pembinaan Sumber Daya Manusia
3 Pengamanan Batas Wilayah Darat, Laut, dan Udara 4 Pengamanan Batas Wilayah Darat, Laut, dan Udara 5 Pengamanan Batas Wilayah Darat, Laut, dan Udara
Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif Program Modernisasi Alutsista/NonAlutsista/ Sarpras Integratif Program Modernisasi Alutsista/NonAlutsista/ Sarpras Integratif
Operasi Militer Untuk Perang (OMP)
Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut
Pengembangan Failitas Sarana dan Prasarana Matra Darat
8 Pengamanan Batas Wilayah Darat, Laut, Pembangunan Pos TNI dengan Fasilitas dan Udara Pengamanan Penunjang
9 Pengamanan Batas Wilayah Darat, Laut, Pembangunan Pos TNI dengan Fasilitas dan Udara Pengamanan Penunjang
Patroli Pengamanan Batas Wilayah Patroli Pengamanan Batas Wilayah Pembangunan Pos TNI dengan Fasilitas Pengamanan Penunjang
6 Pengamanan Batas Wilayah Darat, Laut, Pembangunan Pos TNI dengan Fasilitas dan Udara Pengamanan Penunjang 7 Pengamanan Batas Wilayah Darat, Laut, Pembangunan Pos TNI dengan Fasilitas dan Udara Pengamanan Penunjang
Pembangunan Sarpras Pendukung Pembangunan Sarpras Pendukung
SASARAN K/L Keberhasilan pencapaian kepentingan nasional dalam bidang pertahanan di forum internasional Terciptanya pertahanan dan keamanan kedaulatan negara di perbatasan
INDIKATOR K/L Jumlah kerjasama bidang pertahanan dengan negara sahabat. Kegiatan pengamanan perbatasan
Terlaksananya tugas OMP secara efektif Porsentase menurunnya pelanggaran dan aktifitas ilegal Pembangunan jalan ke garis batas Panjang (km) jalur inspeksi perbatasan negara yang terbangun Persentase peningkatan kemampuan Terlaksananya renovasi dan penambahan jumlah fasilitas dan sarpras pembangunan fasilitas pendukung rasio luas sarpras personel operasi, fasilitas lembaga pendidikan, Sarpras, dan fasilitas pendukung lainnya
3 kegiatan
60% 100 km 8 Paket
Jumlah pos perbatasan dan Sarpras yang dibangun
Peningkatan/Pengadaan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut
Terlaksananya modernisasi dan peningkatan fasilitas/sarpras tempur matra darat. Penambahan jumlah fasilitas serta sarana prasarana pangkalan TNI AL.
Jumlah dermaga posal yang dibangun dan direhabilitasi
19 Dermaga Posal
Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut
Peningkatan/Pengadaan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut
Penambahan jumlah fasilitas serta sarana prasarana pangkalan TNI AL.
Jumlah pos pulau terluar dan wilayah perbatasan yang diperbaiki
14 Posal
Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan Program Dukungan Kesiapan Matra Darat
Peningkatan/Pembangunan Fasilitas dan Terbangunnya sarpras pendukung Sarpras Matra Udara Alutsista matra udara
Jumlah Hellypad terbangun
10 Pengamanan Batas Wilayah Darat, Laut, Pembangunan, Pengawasan dan dan Udara Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara 11 Pengamanan Batas Wilayah Darat, Laut, Pembangunan, Pengawasan dan dan Udara Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara 12 Peningkatan Kualitas Diplomasi dan Pembuatan Peta Kawasan Perbatasan, Program Strategi Pertahanan Kerjasama Batas Wilayah Negara database Regulasi, dan Dokumen Teknis Pengelolaan Perbatasan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertahanan di Wilayah Perbatasan
Terwujudnya jalur/akses pemeriksaan ke Jumlah jalur/akses yang terbangun TR/TD di PPKT
Pemeliharaan/Perawatan Non Alutsista
Teridentifikasinya kondisi TR di lokasi Titik Dasar
kondisi TR di lokasi Titik Dasar Jumlah pilar Titik Referensi (TR)/Titik Dasar (TD)
Perumusan Kebijakan Strategis dan Kebijakan Implementatif
Jumlah serta kala peta laut dan peta tematik yang dicetak
13 Peningkatan Kualitas Diplomasi dan Kerjasama Batas Wilayah Negara
Peningkatan Perundingan/Diplomasi Batas Negara Wilayah Darat
Tersedianya peta laut dan peta tematik dalam skala memadai (Peta Laut Skala Sedang (1 : 250.000 - 1 : 50:000 & Peta Tematik Skala Besar 1 : 50.000 - 1 : 10.000) Diplomasi perundingan batas wilayah negara dengan 3 negara tetangga di kawasan perbatasan darat
Penyelesaian segmen batas negara
TARGET 10 Paket
Program Potensi Pertahanan
Jumlah Perundingan dengan Negara (I) Malaysia, (II) PNG, dan (III) RDTL
90 Unit
1
12 Paket Jalur Inspeksi
220 Pilar TR/TD
5 Peta
(I) 7 Perundingan; (II) 5 Perundingan; (III) 7 Perundingan
Pelayanan Kesehatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini
2 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini
3 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini
4 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini
5 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini
6 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini
7 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
8 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
PROGRAM K/L Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Dukungan Pelayanan Umum UO Kemhan Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala bagi personel TNI Dukungan Pelayanan Umum UO Kemhan Penemuan kasus secara dini HIV (Test HIV) bagi personel TNI Dukungan Pelayanan Umum UO Kemhan Penemuan kasus secara dini penyalahgunaan Narkoba bagi personel TNI Dukungan Pelayanan Umum UO Kemhan Pengendalian dan pencegahan penyakit menular langsung di lingkungan TNI
INDIKATOR K/L Persentase personel TNI yg melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala Persentase personel TNI yang melaksanakan test HIV Persentase personel TNI yang melaksanakan test Narkoba
TARGET 100
80%
80%
Jumlah kegiatan pengendalian dan pencegahan penyakit menular langsung
5 kegiatan
Dukungan Pelayanan Umum UO Kemhan Pengendalian dan pencegahan penyakit Jumlah kegiatan pengendalian dan yang berpotensi wabah di lingkungan TNI pencegahan penyakit yang berpotensi wabah Dukungan Pelayanan Umum UO Kemhan Pengendalian dan pencegahan penyakit Jumlah kegiatan pengendalian dan tidak menular di lingkungan TNI pencegahan penyakit tidak menular di lingkungan TNI Dukungan Pelayanan Umum UO Kemhan Sosialisasi pencegahan penyakit dan Jumlah pelaksanaan penerapan pola hidup sehat di sosialisasi/pemyuluhan kesehatan yang lingkungan TNI dilaksanakan Dukungan Pelayanan Umum UO Kemhan Media KIE Promosi Kesehatan untuk Jumlah media KIE promosi kesehatan lingkungan TNI yang disusun dan didistribusikan di lingkungan TNI
5 kegiatan
5 kegiatan
11 kegiatan
300000 eks
Stabilitas Keamanan dan Ketertiban No
Program Prioritas
1 Keamanan Laut Terkendali 2 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 3 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 4 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 5 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 6 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 7 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 8 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 9 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 10 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 11 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum Pembangunan Sarpras Alutsista TNI
Program Modernisasi Alutsista/NonAlutsista/ Sarpras Integratif Program Modernisasi Alutsista/NonAlutsista/ Sarpras Integratif
Pengadaan Rantis, Sucad Ranpur dan Sucad Rantis Pembangunan Sarpras Pendukung
Terpenuhinya Rantis dan Ranpur TNI Terbangunnya sarpras pendukung Alutsista TNI
Jumlah rantis dan ranpur TNI yang diadakan/ diperbaiki Pembangunan sarpras (jenis sarpras harus ditentukan) Alutsista Integratif
Pembangunan Sarpras Alutsista TNI
Pengembangan Failitas Sarana dan Prasarana Matra Darat
Terbangunnya sarpras pendukung Alutsista matra darat
Pembangunan sarpras (jenis sarpras harus ditentukan) Alutsista matra darat
200.000 m2
Peningkatan/Pembangunan Fasilitas dan Terbangunnya sarpras pendukung Sarpras Matra Udara Alutsista matra laut
Pembangunan sarpras (jenis sarpras harus ditentukan) Alutsista matra laut
200.000 m2
Peningkatan/Pembangunan Fasilitas dan Terbangunnya sarpras pendukung Sarpras Matra Udara Alutsista matra udara
Pembangunan sarpras (jenis sarpras harus ditentukan) Alutsista matra udara
160.000 m2
Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista TNI
Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif
Pemeliharaan Alut Integratif
Kesiapan Alutsista integratif
Jumlah alutsista integratif yang dipelihara/ rawat
10 unit
Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista TNI
Program Dukungan Kesiapan Matra Darat
Pemeliharaan/Perawatan Ranpur
Kesiapan kendaraan tempur TNI AD
Jumlah ranpur yang dipelihara/rawat
24 unit
Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista TNI
Program Dukungan Kesiapan Matra Darat
Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Terbang
Kesiapan pesawat terbang TNI AD
Jumlah pesawat terbang yang dipelihara/ rawat
50 unit
Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista TNI
Program Dukungan Kesiapan Matra Darat
Pemeliharaan/Perawatan Alat Angkut Air Kesiapan alat angkut air TNI AD
Jumlah alat angkut air yang dipelihara/ rawat
10 unit
Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista TNI
Program Dukungan Kesiapan Matra Darat
Pemeliharaan/Perawatan Senjata dan Munisi/Alpal
Kesiapan senjata TNI AD
Jumlah senjata yang dipelihara/ rawat
90.000 pucuk
Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista TNI
Program Dukungan Kesiapan Matra Darat
Pemeliharaan/Perawatan Non Alutsista
Terselenggaranya Jumlah alat peralatan yang pemeliharaan/perawatan peralatan dan dirawat/dipelihara mesin non Alutsista matra darat
Pembangunan Sarpras Alutsista TNI
Pembangunan Sarpras Alutsista TNI
310 unit 40.000 m2
2 paket
12 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 13 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 14 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 15 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 16 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 17 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 18 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 19 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 20 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 21 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 22 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 23 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 24 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 25 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 26 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 27 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 28 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman
Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista TNI
Program Dukungan Kesiapan Matra Laut Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Komlek Matra Laut
Kesiapan alat komunikasi TNI AL
Jumlah alkom yang dipelihara/ rawat
800 set
Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista TNI
Program Dukungan Kesiapan Matra Laut Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Senlek dan Amonisi Matra Laut
Kesiapan senjata dan alat elektronik TNI Jumlah senjata dan alat elektronik yang AL dipelihara/ rawat
800 set
Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista TNI
Program Dukungan Kesiapan Matra Laut Pemeliharaan/Perawatan Alpung, KAL, KRI dan Ranpur/Rantis
Kesiapan kapal dan kendaraan tempur/ taktis TNI AL
Jumlah kapal dan ranpur/ rantis yang dipelihara/ rawat
5 paket
Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista TNI
Program Dukungan Kesiapan Matra Laut Pemeliharaan/Perawatan Pesud
Jumlah pesawat udara TNI AL yang dirawat/dipelihara
6 pswt
Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista TNI
Program Dukungan Kesiapan Matra Udara
Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Udara, Senjata dan Almatsus Lainnya
Meningkatnya kesiapan dan keberhasilan Pusat Penerbangan TNI AL dalam mendukung tugas operasi Kesiapan pesawat udara, senjata, dan alat pendukung pesawat TNI AU
Jumlah pesawat udara, senjata, dan alat yang dipelihara/ rawat
10 jenis
Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista TNI
Program Dukungan Kesiapan Matra Udara
Pemeliharaan/Perawatan Radar, Psu, dan Altmatsus Komlek Lainnya
500 unit
Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF
Pengadaan Barang dan Jasa Militer
Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan
Meningkatkan kesiapan dan kemampuan Jumlah radar, PSU, dan almatsus komlek Radar, PSU, dan Almatsus Komlek yang dirawat/dipelihara lainnya Terpenuhinya Alutsista Prioritas TNI Alutsista strategis kontrak efektif dalam rangka pemenuhan MEF
Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF
Program Modernisasi Alutsista/NonAlutsista/ Sarpras Integratif
Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF
29 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 30 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 31 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 32 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman
22 Alutsista
Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan Pengembangan Pinak Industri Pertahanan Pengadaan Rantis, Sucad Ranpur dan Sucad Rantis
Terpenuhinya Alutsista Prioritas TNI dalam rangka pemenuhan MEF oleh industri pertahanan nasional Terpenuhinya Rantis dan Ranpur TNI
Alutsista produksi industri pertahanan nasional Jumlah pengadaan rantis TNI
55 unit
Program Modernisasi Alutsista/NonAlutsista/ Sarpras Integratif
Pengadaan Non-Alutsista/Senjata
Material Khusus Intelijen dan Anti Teror
2 paket
Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF
Program Modernisasi Alutsista/NonAlutsista/ Sarpras Integratif
Pengadaan Non-Alutsista/Senjata
Jumlah Alkom dan K4I
2 paket
Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF
Program Modernisasi Alutsista/NonAlutsista/ Sarpras Integratif
Pengadaan MKK
Meningkatnya kemampuan dan penambahan jumlah peralatan materiil non-Alutsista Meningkatnya kemampuan dan penambahan jumlah peralatan materiil non-Alutsista Terpenuhinya bekal pokok MKK
Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF
Program Modernisasi Alutsista/NonAlutsista/ Sarpras Integratif
Pengadaan Munisi Khusus
Terpenuhinya bekal pokok Munisi Khusus
Jumlah Munisi Khusus
Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF
Program Modernisasi Alutsista/NonAlutsista/ Sarpras Integratif
Pengadaan Materiil Khusus
Terpenuhinya bekal pokok Material Khusus
Jumlah Material Khusus
Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF
Program Modernisasi Alutsista/NonAlutsista/ Sarpras Integratif
Pengadaan MKB
Terpenuhinya bekal pokok MKB
Jumlah Munisi Kaliber Besar (MKB)
Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF
Program Modernisasi Alutsista/NonAlutsista/ Sarpras Integratif
Pengadaan Senjata
Terpenuhinya Senjata TNI
Jumlah senjata TNI
Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF
Program Modernisasi Alutsista/NonAlutsista/ Sarpras Integratif
Pengadaan Non-Alut
Terlaksananya pengadaan Alpal darat, Pengadaan alat peralatan laut dan udara, Randis, Ransus, Alpalsus, Alkes, dan alat pendukung lainnya.
Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF
Program Modernisasi Alutsista/NonAlutsista/ Sarpras Integratif
Pengadaan Alutsista Strategis Integratif
Terpenuhinya Alutsista Strategis TNI
Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF
Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat
Pengadaan/Penggantian Kendaraan Tempur
Terpenuhinya Kendaraan tempur TNI AD Jumlah ranpur TNI AD
110 unit
Pengadaan/Penggantian Pesawat Terbang (Sabang)
Terpenuhinya pesawat terbang TNI AD
1 Paket
Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF
Pengadaan/Penggantian Alat Angkut Air Terpenuhinya alat angkut air TNI AD
Jumlah MKK
TBC Jumlah Alutsista strategis integratif yang diadakan
Jumlah pesawat terbang TNI AD
Jumlah alat angkut air TNI AD
33 Alutsista
24 juta butir
31.000 pucuk
TBC
8 unit
33 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 34 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 35 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 36 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 37 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman
Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF
Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut
Pengadaan/Penggantian Senjata dan Munisi
Terpenuhinya senjata dan munisi TNI AD Jumlah senjata dan munisi TNI AD
Pengadaan/Penggantian Material Alutsista
Terpenuhinya material alutsista TNI AD
Pengadaan/Penggantian Material Non Alutsista
Terlaksananya modernisasi materiil non Jumlah alat peralatan TNI AD Alutsista matra darat
Pengadaan Alutsista Strategis Matra Darat
Terpenuhinya Alutsista Strategis TNI AD
Peningkatan/Pengadaan Peralatan Surta Terpenuhinya peralatan sutra hidros TNI Jumlah peralatan sutra hidros TNI AL Hidros Matra Laut AL
16 set
38 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman
Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF
Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut
Peningkatan/Pengadaan Peralatan Komlek Matra Laut
Terpenuhinya peralatan komunikasi dan Jumlah alkomlek TNI AL elektronik TNI AL
280 set
39 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman
Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF
Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut
Peningkatan/Pengadaan Senlek dan Amonisi Matra Laut
Terpenuhinya senjata dan munisi TNI AL Jumlah senjata dan munisi TNI AL
40 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman
Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF
Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut
Peningkatan/Pengadaan Alpung, Kri, Kal Meningkatnya kemampuan dan dan Ranpur/Rantis Matra Laut kekuatan KRI, KAL, Alpung, Ranpur dan Rantis
Jumlah Kapal Pemukul TNI AL
1 unit
41 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman
Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF
Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut
Peningkatan/Pengadaan Alpung, Kri, Kal Meningkatnya kemampuan dan dan Ranpur/Rantis Matra Laut kekuatan KRI, KAL, Alpung, Ranpur dan Rantis
Jumlah Rantis/Ranpur TNI AL
100 unit
42 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman
Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF
Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut
Peningkatan/Pengadaan Alpung, Kri, Kal Terpenuhinya kapal dan kendaraan dan Ranpur/Rantis Matra Laut tempur/taktis TNI AL
Jumlah kapal patroli TNI AL
43 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman
Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF
Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut
Pengadaan Alutsista Strategis Matra Laut Terpenuhinya Alutsista strategis TNI AL
Jumlah Alutsista strategis matra laut yang diadakan
44 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman
Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF
Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut
Peningkatan/Pengadaan Pesud dan Sarana Prasarana Penerbangan Matra Laut
Terpenuhinya pesawat udara TNI AL
Jumlah pesawat udara TNI AL
45 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 46 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 47 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 48 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 49 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman
Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF
Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara
Pengadaan Alutsista Strategis Matra Udara
Terpenuhinya Alutsista strategis TNI AU
Jumlah Alutsista strategis matra udara yang diadakan
Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF
Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF
Jumlah material alutsista TNI AD
Jumlah Alutsista strategis matra darat yang diadakan
Peningkatan/Pengadaan Pesawat Udara Terpenuhinya pesawat udara TNI AU
Jumlah pesawat udara TNI AU
Peningkatan/Pengadaan Radar, Psu dan Terpenuhinya Radar, PSU dan alat Alat Komlek Lainnya komunikasi/ elektronik TNI AU
Jumlah radar, PSU, dan alkom/elektronik TNI AU
5.500 pucuk
300 Set
5.000 unit/set
TBC
30.000 unit
5 unit
TBC
5 unit
TBC
20 unit
Peningkatan/Pengadaan Senri/Senrat
Meningkatkan kesiapan senri/senrat dan Jumlah amunisi/rudal TNI AU amunisi matra udara
7 set/paket
Peningkatan/Pengadaan Senri/Senrat
Meningkatkan kesiapan senri/senrat dan Jumlah senjata TNI AU amunisi matra udara
4.000 pucuk
50 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman
Peningkatan Sarpras Keamanan Perbatasan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertahanan di Wilayah Perbatasan
Terwujudnya pembangunan sarana Pemb. Jalur Inspeksi & Patroli prasarana wilayah perbatasan yang Perbatasan terintegrasi, tepat waktu dan akuntabel.
75 km
51 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman
Peningkatan Sarpras Keamanan Perbatasan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertahanan di Wilayah Perbatasan
Terwujudnya pembangunan sarana Pembangunan sarpras (jenis sarpras prasarana wilayah perbatasan yang harus ditentukan) di Kepulauan Natuna terintegrasi, tepat waktu dan akuntabel.
1 paket
52 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 53 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 54 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman
Peningkatan Sarpras Keamanan Perbatasan
Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut
Pengembangan Failitas Sarana dan Prasarana Matra Darat
Terlaksananya modernisasi dan peningkatan fasilitas/sarpras tempur matra darat. Terbangunnya pos perbatasan
Peningkatan/Pengadaan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut
Peningkatan kesiapan dan penambahan Pembangunan pangkalan AL di jumlah fasilitas serta sarana prasarana Kepulauan Natuna pangkalan TNI AL.
10.000 m2
55 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman
Peningkatan Sarpras Keamanan Perbatasan
Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut
Peningkatan/Pengadaan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut
Terbangunnya posal pulau terluar/ terdepan
12 Pos AL
56 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 57 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 58 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 59 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman 60 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman
Peningkatan Sarpras Keamanan Perbatasan
Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara Program Profesionalisme Prajurit Integratif
Peningkatan/Pembangunan Fasilitas dan Meningkatnya kesiapan dan kemampuan Pengembangan pangkalan AU di Sarpras Matra Udara pesawat udara matra udara Kepulauan Natuna Latihan Kesiapsiagaan Operasi/Latgab/Latma Internasional
Menguji kemampuan unsur-unsur TNI dalam rangka tugas OMP dan OMSP
Jumlah Latihan Gabungan
1 kali
Profesionalisme Prajurit TNI
Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat
Latihan Matra Darat
Terwujudnya profesionalisme personel dan satuan matra darat.
Jumlah latihan matra darat
1 paket
Profesionalisme Prajurit TNI
Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut
1 paket
Profesionalisme Prajurit TNI
Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara
Penyelenggaraan Latihan Operasi Matra Meningkatkan kemampuan personel dan Jumlah latihan matra laut Laut satuan TNI AL dalam melaksanakan tugas operasi TNI AL Latihan Matra Udara Terlaksananya kegiatan latihan operasi Jumlah latihan matra udara Matra Udara
Peningkatan Sarpras Keamanan Perbatasan Peningkatan Sarpras Keamanan Perbatasan
Profesionalisme Prajurit TNI
Pengembangan Failitas Sarana dan Prasarana Matra Darat
Pembangunan kesatrian di Kepulauan Natuna
10.000 m2
Pembangunan pos perbatasan darat
50 pos
Pembangunan/rehabilitasi Pos AL di wilayah perbatasan
10.000 m2
1 paket
Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Pemantapan Peran di ASEAN
Penguatan Peran dalam Pilar Politik dan Program Strategi Pertahanan Keamanan
Kerja Sama Internasional
2 Pemeliharaan Stabilitas Keamanan Kawasan
Pelaksanaan Roadmap Perundingan Perbatasan
Program Strategi Pertahanan
Pengelolaan Wilayah Pertahanan
3 Pemeliharaan Stabilitas Keamanan Kawasan
Pelaksanaan Roadmap Perundingan Perbatasan
Program Strategi Pertahanan
Pengelolaan Wilayah Pertahanan
4 Pemeliharaan Stabilitas Keamanan Kawasan
Penanganan Transnational Organized Crime Melalui Kerjasama Maritim
Program Dukungan Kesiapan Matra Laut Penyelenggaraan Operasi Militer Selain Perang Matra Laut dan Penegakan Hukum serta Penjagaan Keamanan di Wilayah Laut Yuridiksi Nasional
SASARAN K/L Keberhasilan pencapaian kepentingan nasional dalam bidang pertahanan di forum internasional Wilayah pertahanan memiliki batas yang jelas, tata ruang serta survey dan pemetaan yang terintegrasi, akuntabel dan up to date. Wilayah pertahanan memiliki batas yang jelas, tata ruang serta survey dan pemetaan yang terintegrasi, akuntabel dan up to date. Meningkatnya penegakan hukum dan penjagaan keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah kerjasama bidang pertahanan dengan negara sahabat. Jumlah kajian batas wilayah Darat, Laut dan Udara
13 Kajian
Jumlah MoU dengan negara tetangga tentang batas wilayah
4 Negara
100%
KEMENTERIAN PERTANIAN Kedaulatan Pangan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
Pemantauan dan pengendalian harga pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
Dilaksanakannya pemantauan pasokan, harga, distribusi dan cadangan pangan
Jumlah Hasil Pemantauan Pasokan, Harga, Distribusi dan Cadangan Pangan
2 Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat 3 Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
Pemantauan dan pengendalian harga pangan Pengendalian impor dan tata niaga pangan
Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Pembinaan Hukum Bidang Pertanian
Terbangunnya lumbung pangan masyarakat Dihasilkannya rekomendasi kebijakan impor dan tata niaga pangan
Jumlah lumbung pangan masyarakat
4 Penanganan Gangguan Terhadap Produksi Pangan
Asuransi Pertanian
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Fasilitasi Pembiayaan Pertanian
Terlaksananya Asuransi Usaha Tani Padi Luas lahan sawah yang tercakup dalam asuransi pertanian
5 Penanganan Gangguan Terhadap Produksi Pangan
Penanganan Dampak Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI
Diterapkannya model Pengendalian Hama Terpadu (PHT)
Luas penerapan PHT
6 Penanganan Gangguan Terhadap Produksi Pangan
Penanganan Dampak Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI
Terlaksananya penanganan Dampak Perubahan Iklim
Luas areal tanam tanaman pangan yang aman dari Gangguan DPI
7 Penanganan Gangguan Terhadap Produksi Pangan
Penanganan Dampak Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI
Terciptanya model pengamatan, Jumlah Teknologi Pengamatan, peramalan dan pengendalian Organisme Peramalan dan Pengendalian OPT Pengganggu Tanaman (OPT)
15 model
8 Penanganan Gangguan Terhadap Produksi Pangan
Pengembangan Budidaya Adaptif
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian
Tersedianya informasi kalender tanam Jumlah Sistem Informasi Pertanian yang sesuai dengan perkembangan iklim (Kalender Tanam)
1 Kalender Tanam
9 Penanganan Gangguan Terhadap Produksi Pangan
Pengembangan Budidaya Adaptif
Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian
Dihasilkannya teknologi pemulihan kesuburan lahan
Jumlah teknologi pemulihan kesuburan lahan ex. Pertambangan
Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
Terlaksanakannya perluasan budidaya kedelai
Luas areal tanam kedelai
Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian
Bertambahnya areal budidaya cabai
Luas kawasan aneka cabai
Bertambahnya areal budidaya bawang merah Bertambahnya areal budidaya tebu
Luas kawasan bawang merah
10 Penanganan Gangguan Terhadap Produksi Pangan 11 Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat 12 Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat 13 Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat 14 Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat 15 Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat 16 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Pengembangan Budidaya Adaptif
17 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Pemanfaatan Lahan Marginal dan Teknologi Pemulihan Kesuburan Lahan
18 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan Areal Pangan Lain
19 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 20 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 21 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 22 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan Areal Pangan Lain Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan Areal Pangan Lain Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan Areal Pangan Lain Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan Areal Pangan Lain
Advokasi Diversifikasi Konsumsi (termasuk ikan) Advokasi Diversifikasi Konsumsi (termasuk ikan) Penanganan Rawan Pangan dan Kurang Gizi Penanganan Rawan Pangan dan Kurang Gizi Penanganan Rawan Pangan dan Kurang Gizi Pemanfaatan Lahan Marginal dan Teknologi Pemulihan Kesuburan Lahan
Jumlah Permentan terkait rekomendasi impor bahan pangan
Penelitian dan Pengembangan Tanaman Dihasilkannya Varietas Unggul Baru padi Jumlah varietas unggul baru tanaman Pangan dan palawija pangan (VUB) Revitalisasi Pendidikan Pertanian Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian
Terlaksanakannya pelatihan penyuluh Sekolah Lapang Iklim Terlaksananya gerakan diversifikasi pangan masyarakat Terlaksakannya pemberdayaan pekarangan pangan Terbangunnya sistem kewaspadaan pangan dan gizi Terbangunnya peta ketahanan dan kerentanan pangan (Peta FSVA) Terbangunya kawasan mandiri pangan
Jumlah penyuluh yang dilatih Sekolah Lapang Iklim (SLI) Jumlah lokasi gerakan diversifikasi pangan Jumlah desa pemberdayaan pekarangan pangan Jumlah lokasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi (lokasi) Jumlah analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan (Peta FSVA) Jumlah kawasan mandiri pangan
Termanfaatkannya lahan marginal untuk Luas pemanfaatan lahan marginal pertanian
Luas areal tebu
Terlaksananya Survei Calon Petani Calon Jumlah Survei CPCL dan Pemetaan Lokasi (CPCL) dan Desain Cetak Sawah Design Cetak Sawah
3 dokumen laporan
1.628 unit lumbung pangan 10 Permentan rekomendasi impor bahan pangan 1 juta ha sawah
16.750 ha areal PHT
350 ha lahan yang aman dari DPI
17 Varietas Unggul Baru Padi dan Palawija 1.000 penyuluh yang dilatih SLI 34 provinsi 2.894 Desa 35 lokasi SKPG 1 Peta FSVA 190 Kawasan Mandiri Pangan 10.000 ha lahan gambut
18 teknologi
400 ribu ha perluasan areal kedelai
15.855 ha areal budidaya cabai 5.250 ha areal budidaya bawang merah 30.310 ha areal budidaya tebu 25 dokumen survei dan desain cetak sawah
23 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan Areal Pangan Lain
Program Penyediaan dan Pengembangan Perluasan dan Perlindungan Lahan Prasarana dan Sarana Pertanian Pertanian
Tercetaknya Sawah Baru
Luas cetak sawah
24 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Pengendalian Konversi Lahan Padi
Program Penyediaan dan Pengembangan Perluasan dan Perlindungan Lahan Prasarana dan Sarana Pertanian Pertanian
Dilakukannya pra-sertifikasi dan pasca sertifikasi tanah petani
Jumlah bidang tanah petani yang di prasertifikasi dan pasca sertifikasi
25 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Pengendalian Konversi Lahan Padi
Program Penyediaan dan Pengembangan Perluasan dan Perlindungan Lahan Prasarana dan Sarana Pertanian Pertanian
Terlaksanakannya review audit lahan pertanian
Jumlah Review Hasil Audit Lahan Pertanian
225 dokumen review audit lahan
26 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Tersalurkan dan termanfaatkannya alat dan mesin pasca panen padi
Jumlah bantuan alat dan mesin pascapanen padi
4.700 unit alat dan mesin pasca panen padi
27 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Tersalurkan dan termanfaatkannya alat dan mesin pasca panen jagung
Jumlah bantuan alat dan mesin pascapanen jagung
2.000 unit alat dan mesin pasca panen jagung
28 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Tersalurkan dan termanfaatkannya alat dan mesin pasca panen kedelai
Jumlah bantuan alat dan mesin pascapanen kedelai
300 unit alat dan mesin pasca panen kedelai
29 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
Jumlah bantuan alat dan mesin pasca panen hortikultura
550 unit alat dan mesin pasca panen hortikultura
30 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tambah Hortikultura Hortikultura
Jumlah bantuan alat dan mesin pengolahan hortikultura
220 unit alat dan mesin pengolahan hortikultura
31 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan
Tersalurkan dan termanfaatkannya bantuan alat dan mesin pasca panen hortikultura Tersalurkan dan termanfaatkannya bantuan alat dan mesin pengolahan hortikultura Tersalurkan dan termanfaatkannya bantuan alat dan mesin budidaya tebu
32 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Prasarana dan Sarana Pertanian Pengawasan Alat Mesin Pertanian
Tersalurkan dan termanfaatkannya alat dan mesin pra panen
Jumlah bantuan alat dan mesin pra panen
33 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk; Pengembangan Desa Mandiri Benih
Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
Tersedianya benih pangan bersertifikat
Luas penanaman untuk perbanyakan benih sumber Tanaman Pangan
34 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk; Pengembangan Desa Mandiri Benih
Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
Terlaksananya pengawasan dan sertifikasi benih
Jumlah Balai Benih yang melakukan pengawasan dan sertifikasi
35 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk; Pengembangan Desa Mandiri Benih
Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
Terlaksananya penguatan dan pendampingan Desa Mandiri Benih
36 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk; Pengembangan Desa Mandiri Benih
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
Tersalurkannya pupuk bersubsidi ke petani
Jumlah Desa Mandiri Benih yang memperoleh pendampingan dan penguatan Jumlah Pupuk Bersubsidi yang disalurkan
37 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan
38 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 39 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 40 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 41 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 42 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 43 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 44 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah
Jumlah bantuan alat dan mesin budidaya tebu
266.100 ha
80.000 persil
232 unit alat dan mesin budidaya tebu
7.300 unit alat dan mesin pra panen
530 ha penanaman untuk perbanyakan benih sumber 32 Balai Benih
1.000 Desa Mandiri Benih
9.55 juta ton pupuk bersubsidi
Program Penyediaan dan Pengembangan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Prasarana dan Sarana Pertanian
Rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi tersier
Luas areal sawah yang jaringan irigasi tersiernya dibangun/direhabilitasi
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
Terlaksanakannya penerapan teknologi intensifikasi budidaya kedelai
Luas intensifikasi budidaya kedelai
Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
Terlaksanakannya penerapan teknologi budidaya Jajar Legowo
Luas budidaya Jajar Legowo
841.500 ha padi Jajar Legowo
Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
Terlaksanakannya penerapan teknologi budidaya jagung hibrida
Luas budidaya jagung hibrida
1 juta ha jagung hibrida
Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
Perluasan areal padi organik
Luas penanaman padi organik
4.000 ha padi organik
Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat
Terbangunnya Desa Pertanian Organik Berbasis Sayuran/Tanaman Obat
Jumlah Desa Pertanian Organik Berbasis Sayuran/Tanaman Obat
150 Desa Pertanian Organik berbasis Sayuran/Tanaman Obat
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Peningkatan Produksi Buah dan Tambah Hortikultura Florikultura
Terbangunnya Desa Pertanian Organik Berbasis Tanaman Buah/Florikultura
Jumlah Desa Pertanian Organik Berbasis Tanaman Buah/Florikultura
100 Desa Pertanian Organik berbasis Tanaman Buah/Florikultura
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan
Terbangunnya Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan
Jumlah Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan
150 Desa Pertanian Organik berbasis Komoditi Perkebunan
Dukungan Perlindungan Perkebunan
300.000 ha areal sawah
300 ribu ha intensifikasi budidaya kedelai
45 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 46 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 47 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 48 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 49 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 50 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 51 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 52 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 53 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 54 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 55 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 56 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 57 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan
Program Pemenuhan Pangan Asal Peningkatan Produksi Pakan Ternak Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
Tersedianya hijauan pakan ternak
Luas hijauan pakan ternak (HPT)
Program Pemenuhan Pangan Asal Peningkatan Produksi Pakan Ternak Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
Tersedianya pakan olahan
Jumlah pakan olahan
Program Pemenuhan Pangan Asal Pengendalian dan Penanggulangan Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Penyakit Hewan
Terkendalinya gangguan reproduksi ternak
Jumlah ternak yang tertangani gangguan reproduksinya
Program Pemenuhan Pangan Asal Pengendalian dan Penanggulangan Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Penyakit Hewan
Terkendalinya gangguan kesehatan hewan
Jumlah dosis vaksinasi hewan
Program Pemenuhan Pangan Asal Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Peningkatan Produksi Ternak
Dihasilkannya benih ternak
Produksi semen beku dan embrio ternak
5 juta dosis semen beku dan 192,8 ribu embrio
Program Pemenuhan Pangan Asal Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Peningkatan Produksi Ternak
Dihasilkannya calon indukan/calon bibit ternak
Produksi calon indukan/calon bibit
225.000 ekor calon indukan/calon bibit
Program Pemenuhan Pangan Asal Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Peningkatan Produksi Ternak
Bertambahnya sapi bibit
Jumlah impor sapi bibit
Program Pemenuhan Pangan Asal Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Peningkatan Produksi Ternak
Terbangunnya Sentra Peternakan Rakyat Jumlah Sentra Peternakan Rakyat (SPR)
Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian
Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian
Terbangunnya dan terciptanya inovasi teknologi Taman Sains Pertanian (TSP)
Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
Terbangun dan termanfaatkannya Jumlah Taman Teknologi Pertanian (TTP) layanan teknologi Taman Teknologi Pertanian (TTP) Terlaksanakannya penyuluhan pertanian Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan oleh tenaga penyuluh (PPL)
Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian
Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
Meningkatnya kapasitas lembaga petani Jumlah lembaga petani yang meningkat kapasitasnya
Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian
Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
Meningkatnya kapasitas lembaga penyuluhan pertanian
Jumlah Taman Sains Pertanian (TSP)
11.000 ha hijauan pakan ternak
14.535 ton pakan olahan
432.000 ekor ternak yang tertangani
5,4 juta dosis vaksin
5.000 ekor sapi bibit
750 Sentra Peternakan Rakyat
10 Provinsi
15 Kabupaten
61.860 Penyuluh Pertanian Lapangan
32.250 unit lembaga petani
Jumlah balai penyuluhan pertanian (BPP)
6.070 unit BPP
INDIKATOR K/L
TARGET
Daerah Perbatasan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
2 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Perdagangan Lintas Batas Negara
Pembangunan industri hilir dan sarana science park dan techno park penunjang kawasan industri Peningkatan potensi komoditas unggulan perbatasan
3 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Perdagangan Lintas Batas Negara
Peningkatan potensi komoditas unggulan perbatasan
4 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Perdagangan Lintas Batas Negara 5 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Perdagangan Lintas Batas Negara
Peningkatan potensi komoditas unggulan perbatasan Peningkatan potensi komoditas unggulan perbatasan
Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
6 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Perdagangan Lintas Batas Negara
Peningkatan potensi komoditas unggulan perbatasan
Program Penyediaan dan Pengembangan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Prasarana dan Sarana Pertanian Pengawasan Alat Mesin Pertanian
1 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat Perdagangan Lintas Batas Negara
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
Inovasi pengelolaan hasil pertanian
Jumlah teknologi pengelolaan Sumberdaya Pertanian
Swasembada Pangan
Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
Peningkatan Produksi Padi
Kegiatan Usaha Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Luas Lahan Budidaya Padi
Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Peningkatan Produksi Pakan Ternak
Perluasan Lahan Tanaman Tahunan dan Lahan Perkebunan yang Dikembangkan Penyegar Peningkatan produksi dan populasi Jumlah Bantuan Ternak ternak Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian
Jumlah bantuan alat dan mesin pertanian
16 Unit
716 Ha dan 8 Paket Kegiatan
716 Ha
425 Ha; 10000 Pohon dan 12 Paket 6712
176 Unit
Daerah Tertinggal No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
Pengolahan Pasca Panen dan Home Industry
2 Pengembangan Ekonomi Lokal
Pengolahan Pasca Panen dan Home Industry
3 Pengembangan Ekonomi Lokal
Penguatan Kapasitas Petani/Nelayan
4 Pengembangan Ekonomi Lokal
Penguatan Kapasitas Petani/Nelayan
Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian
5 Pengembangan Ekonomi Lokal
Penguatan Kapasitas Petani/Nelayan
Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian
6 Pengembangan Ekonomi Lokal
Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Program Peningkatan Produksi, Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Program Penyediaan dan Pengembangan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Prasarana dan Sarana Pertanian Pengawasan Alat Mesin Pertanian
7 Pengembangan Ekonomi Lokal
8 Peningkatan SDM dan Iptek
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian
KEGIATAN K/L
1 Pengembangan Ekonomi Lokal
Pengembangan Inkubator Bisnis berbasis Program Peningkatan Penyuluhan, Pertanian dan Kelautan Perikanan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian
SASARAN K/L
Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Meningkatnya Penerapan Pascapanen Pembinaan Usaha dan Pembinaan Usaha Perkebunan (kelompok tani) Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Meningkatnya Penerapan Pascapanen Pembinaan Usaha dan Pembinaan Usaha Perkebunan (kelompok tani) Pemantapan Sistem Penyuluhan Mantapnya Sistem Penyuluhan Pertanian Pertanian Dalam Meningkatkan Kemampuan Petani; Kemandirian Kelembagaan Petani dan Pola Hubungan Pemerintah Pemantapan Sistem Penyuluhan Mantapnya Sistem Penyuluhan Pertanian Pertanian Dalam Meningkatkan Kemampuan Petani; Kemandirian Kelembagaan Petani dan Pola Hubungan Pemerintah Pemantapan Sistem Penyuluhan Mantapnya Sistem Penyuluhan Pertanian Pertanian Dalam Meningkatkan Kemampuan Petani; Kemandirian Kelembagaan Petani dan Pola Hubungan Pemerintah Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Terwujudnya Seribu Desa Mandiri Benih Tanaman Pangan Meningkatnya Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Mantapnya Sistem Pelatihan Pertanian Dalam Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pertanian dan Non Aparatur Pertanian; Daya Tarik Pertanian Bagi Tenaga Kerja Muda; Pelibatan Perempuan Petani/Pekerja dan Inkubator Agribisnis Mendukung Agro Techno Park
INDIKATOR K/L
TARGET
Pembinaan Pascapanen Tanaman Rempah dan Penyegar (KT)
46 Kab
Pembinaan Pascapanen Tanaman Tahunan (KT)
46 Kab
Peningkatan kinerja penyuluh pertanian
46 Kab
Peningkatan kapasitas kelembagaan petani
46 Kab
Layanan Internal Organisasi
46 Kab
Penguatan Seribu Desa Mandiri Bersih
54 Kab
Jumlah bantuan alat dan mesin pertanian
46 Kab
Peningkatan kapasitas aparatur dan non aparatur pertanian
49 kab
INDIKATOR K/L
TARGET
Pelayanan Kesehatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini
2 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Perbaikan pola konsumsi dan keamanan Program Peningkatan Produksi, pangan Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI
3 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
5 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Perbaikan pola konsumsi dan keamanan Program Peningkatan Produksi, pangan Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Perbaikan pola konsumsi dan keamanan Program Peningkatan Produksi, pangan Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Perbaikan pola konsumsi dan keamanan Program Peningkatan Penyuluhan, pangan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian
6 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Perbaikan pola konsumsi dan keamanan Program Peningkatan Diversifikasi dan pangan Ketahanan Pangan Masyarakat
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
7 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Perbaikan pola konsumsi dan keamanan Program Peningkatan Diversifikasi dan pangan Ketahanan Pangan Masyarakat
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
4 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Program Pemenuhan Pangan Asal Pengendalian dan Penanggulangan Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Penyakit Hewan
SASARAN K/L
Peternakan dan hewan peliharaan sehat Jumlah kegiatan pembinaan peternak, serta pengendalian penyakit zoonosis Poskeswan, dan pengadaan obat hewan Pengendalian penggunaan pestisida bahan kimiawi serta pegendalian antibiotik dan hormonal pada hewan ternak dalam batas aman Melakukan pengawasan kemananan pangan segar
Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pengelolaan pasca panen yang tidak Pembinaan Usaha merusak kandungan gizi Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
Jumlah kegiatan pengawasan penggunaan pestisida bahan kimiawi serta antibiotik dan hormonal pada hewan ternak Jumlah kegiatan pengawasan keamanan pangan segar yang efektif
Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan pasca panen yang tidak merusak kandungan gizi Mendorong petani untuk diversifikasi Luas lahan tanaman tembakau yang tanaman tembakau dengan yang dialihkan ke komoditas lain yang bermanfaat untuk kesehatan bermanfaat untuk kesehatan Mendorong penanaman sayur dan buah Jumlah desa yang mengembangkan dalam pemanfaatan tanaman pemanfaatan tanaman pekarangan pekarangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)) Penguatan/kampanye konsumsi buah Jumlah festival buah nusantara dan sayur produk dalam negeri
8 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat" 9 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat 10 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
11 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Perbaikan pola konsumsi dan keamanan pangan Ketersediaan pangan beragam, akses ekonomi, dan pemanfaatan pangan Ketersediaan pangan beragam, akses ekonomi, dan pemanfaatan pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Ketersediaan pangan beragam, akses ekonomi, dan pemanfaatan pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Gerakan gemar makan buah dan sayur Meningkatnya Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Meningkatnya Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan
Jumlah sosialisasi gerakan gemar makan buah dan sayur Jumlah Laporan Stok Beras Nasional di Penggilingan Jumlah pemberdayaan pekarangan pangan
342 8106
Peningkatan konsumsi sayur dan buah
Antar Kelompok Pendapatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Infrastruktur Padat Pekerja
Program Penyediaan dan Pengembangan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Prasarana dan Sarana Pertanian
-
-
0
2 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Infrastruktur Padat Pekerja
Program Penyediaan dan Pengembangan Perluasan dan Perlindungan Lahan Prasarana dan Sarana Pertanian Pertanian
-
-
0
3 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Keahlian Pekerja
Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian
Mengembangkan program pendidikan pertanian
Jumlah SDM terdidik dan terlatih sesuai dengan standar kompetensi diklat
Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
3000 orang
Desa dan Kawasan Pedesaan No
Program Prioritas
1 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
2 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Distribusi lahan dan hak atas tanah Program Peningkatan Produksi, Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia kepada petani, buruh lahan, dan nelayan Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Distribusi lahan dan hak atas tanah Program Peningkatan Produksi dan Nilai Peningkatan Produksi Sayuran dan kepada petani, buruh lahan, dan nelayan Tambah Hortikultura Tanaman Obat
3 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Distribusi lahan dan hak atas tanah Program Peningkatan Produksi kepada petani, buruh lahan, dan nelayan Komoditas Perkebunan Berkelanjutan
4 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Distribusi lahan dan hak atas tanah Program Penyediaan dan Pengembangan Perluasan dan Perlindungan Lahan kepada petani, buruh lahan, dan nelayan Prasarana dan Sarana Pertanian Pertanian
5 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Distribusi lahan dan hak atas tanah Program Penyediaan dan Pengembangan Perluasan dan Perlindungan Lahan kepada petani, buruh lahan, dan nelayan Prasarana dan Sarana Pertanian Pertanian
6 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna
7 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Dukungan Perlindungan Perkebunan
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Peningkatan Produksi Padi
Penerapan Desa Pertanian Padi Organik
Terpenuhinya kebutuhan sebagian besar konsumsi aneka cabai, bawang merah, sayuran lainnya dan tanaman obat dalam negeri dan ekspor secara ramah lingkungan Menurunnya Luas Areal yang Terserang Opt dan Terfasilitasinya Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun, Bencana Alam, Dampak Perubahan Iklim dan Gangguan/ Konflik Usaha Perkebunan
Jumlah Lahan Usaha GAP Sayuran dan Tanaman Obat yang telah dilakukan Registrasi
Jumlah pengembangan optimasi lahan pertanian
275000
Jumlah Perluasan sawah
266000
Luas Lahan Penerapan Desa Pertanian Padi Organik (Ha)
250000
Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
Meningkatnya Luasan Areal Pertanian, Pengoptimalan Lahan, dan Mengendalikan Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Serta Mendorong Peningkatan Status Kepemilikan Lahan Petani dan Mengevaluasi Pemanfaatan Sertifikat Tanah Petani Meningkatnya Luasan Areal Pertanian, Pengoptimalan Lahan, dan Mengendalikan Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Serta Mendorong Peningkatan Status Kepemilikan Lahan Petani dan Mengevaluasi Pemanfaatan Sertifikat Tanah Petani Peningkatan Produksi Padi
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
Terwujudnya Seribu Desa Mandiri Benih Pendampingan dan Penguatan 1.000 Desa Mandiri Benih
250000 Ha
5
150
1000
8 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
9 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
10 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
11 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
12 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Rehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Peningkatan Produksi Sayuran dan Tambah Hortikultura Tanaman Obat
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Peningkatan Produksi Buah dan Tambah Hortikultura Florikultura
Desa Organik Berbasis Sayuran/Tanaman Obat
35 desa
Desa Organik Berbasis Tanaman Buah/Florikultura
30 desa
Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan
Penelitian dan Pengembangan Tanaman Terselenggaranya SL-Kedaulatan Pangan Jumlah Sekolah Lapang (SL) produksi Pangan yang mengintegrasikan 1000 Desa benih sumber padi, jagung, kedelai Mandiri Benih mendukung 1000 desa mandiri benih (Provinsi)
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Program Penyediaan dan Pengembangan Perluasan dan Perlindungan Lahan Prasarana dan Sarana Pertanian Pertanian
13 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan
Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan
14 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Mendorong Keterkaitan Desa-Kota sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan
Program Penciptaan Teknologi dan Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Pertanian Bio-Industri Inovasi Teknologi Pertanian Berkelanjutan Program Penyediaan dan Pengembangan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Prasarana dan Sarana Pertanian
15 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Pengembangan lembaga keuangan di Mendorong Keterkaitan Desa-Kota daerah untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha
Terpenuhinya kebutuhan sebagian besar konsumsi aneka cabai, bawang merah, sayuran lainnya dan tanaman obat dalam negeri dan ekspor secara ramah lingkungan Terpenuhinya Konsumsi Jeruk, Aneka Produk Buah Lainnya dan Florikultura Dalam Negeri dan Ekspor
Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
16 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
Penguatan Permodalan dan Akses Pasar Program Penyediaan dan Pengembangan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Prasarana dan Sarana Pertanian
17 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
Penguatan Permodalan dan Akses Pasar Program Penyediaan dan Pengembangan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Prasarana dan Sarana Pertanian
18 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
Penguatan Permodalan dan Akses Pasar Program Penyediaan dan Pengembangan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Prasarana dan Sarana Pertanian
26
Meningkatnya Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan
Jumlah pemberdayaan pekarangan pangan
8000 desa
Meningkatnya Luasan Areal Pertanian, Pengoptimalan Lahan, dan Mengendalikan Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Serta Mendorong Peningkatan Status Kepemilikan Lahan Petani dan Mengevaluasi Pemanfaatan Sertifikat Tanah Petani Meningkatnya inovasi pengelolaan dan konservasi SDG, serta sistem produksi pertanian berkelanjutan berbasis bioteknologi
Flood Management in Selected River Basin (FMSRB)
1600
Pembangunan 100 techno park dan 34 science park di 34 Di Provinsi Meningkatnya Fasilitasi Pembiayaan, Pemberdayaan Kelembagaan, dan Permodalan Pertanian, Serta Peningkatan Perlindungan Terhadap Resiko Gagal Panen Melalui Asuransi Pertanian Meningkatnya Akses Petani/Peternak Pada Skim Kredit Program Bersubsidi, Sistem Bagi Hasil, Komersial, Bantuan Langsung dan Penumbuhan Kelembagaan Keuangan Mikro untuk Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Meningkatnya Akses Petani/Peternak Pada Skim Kredit Program Bersubsidi, Sistem Bagi Hasil, Komersial, Bantuan Langsung dan Penumbuhan Kelembagaan Keuangan Mikro untuk Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Meningkatnya Akses Petani/Peternak Pada Skim Kredit Program Bersubsidi, Sistem Bagi Hasil, Komersial, Bantuan Langsung dan Penumbuhan Kelembagaan Keuangan Mikro untuk Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian
Jumlah teknologi pengelolaan Sumberdaya Pertanian, Teknologi Budidaya, Teknologi Spesifik Lokasi, teknologi pasca panen dan pengolahan, prototipe alsintan, dan peta tematik sumberdaya lahan dan sumber daya genetik (Teknologi) Jumlah Taman Teknologi Pertanian (TTP)
Jumlah Layanan Pembiayaan Pertanian
Jumlah Terbentuk dan terfasilitasinya Gapoktan PUAP dengan dana Stimulus dana Penguatan Modal Usaha (Gapoktan)
2,5 Gapoktan
Jumlah Fasilitasi Pembiayan Pertanian (Paket)
423 paket
Dukungan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
12
19 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
Penguatan Permodalan dan Akses Pasar Program Penyediaan dan Pengembangan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Prasarana dan Sarana Pertanian
Terbentuknya Bank Pertanian
Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (bank pertanian)
75 bank pertanian
Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Peningkatan Peran dalam Kerja Sama Sama Pembangunan Teknik
PROGRAM K/L Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian
KEGIATAN K/L Pengembangan Kerja Sama Luar Negeri Untuk Bidang Pangan dan Pertanian Dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral
SASARAN K/L Meningkatnya Intensitas dan Kualitas Kerja Sama Luar Negeri di Bidang Pertanian
INDIKATOR K/L
TARGET
Fasilitasi dalam mendukung peningkatan kerjasama luar negeri di bidang pertanian
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) No
Program Prioritas
1 SDM Industri yang Kompeten dan Disiplin
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penguatan Kapasitas Petani/Nelayan
PROGRAM K/L Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian
KEGIATAN K/L Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
SASARAN K/L Bertambahnya tenaga penyuluh pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan mutu produk bahan baku KEK
INDIKATOR K/L Jumlah penyuluh pertanian sekitar KEK
TARGET 5 KEK
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Kedaulatan Energi No
Program Prioritas
1 Meningkatkan Aksesibilitas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Peningkatan Kapasitas Industri dan Komponen Dalam Negeri
PROGRAM K/L Program Penguatan Riset dan Pengembangan
KEGIATAN K/L Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Layanan Jasa Teknologi Rekayasa Desain Jumlah Layanan Jasa Teknologi Rekayasa dan Sistem Teknologi (PNBP) Desain dan Sistem Teknologi (PNBP)
TARGET 1
Daerah Tertinggal No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
1 Peningkatan SDM dan Iptek
Pembangunan SMK dan Politeknik
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti
2 Peningkatan SDM dan Iptek
Pengembangan Inkubator Bisnis berbasis Program Peningkatan Kualitas Sumber Pertanian dan Kelautan Perikanan Daya Iptek dan Dikti
INDIKATOR K/L
TARGET
Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi
KEGIATAN K/L
Perguruan tinggi yang bermutu dan berdaya saing internasional
SASARAN K/L
Jumlah Perguruan Tinggi yang mendapat pembinaan dan pemberdayaan
49 kab
Pengembangan Sarana dan Prasarana Iptek
Rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Iptek
Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Iptek
4 rekomendasi
INDIKATOR K/L
TARGET
Pelayanan Kesehatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
1 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini
Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Peningkatan Layanan Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir
Penjaringan kesehatan untuk mahasiswa Jumlah kegiatan penjaringan kesehatan dan segenap civitas academica untuk mahasiswa dan segenap civitas academica yang diselenggarakan
2 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi
Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Dukungan Manajemen untuk Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Penyediaan sarana dan prasarana Jumlah perguruan tinggi yang aktifitas fisik di lingkungan perguruan menyediakan sarana dan prasarana tinggi (misalnya ruang terbuka hijau, rute aktifitas fisik sepeda, pejalan kaki dan jogging track)
3 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi
Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Peningkatan Layanan Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir
4 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan kualitas lingkungan
Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Dukungan Manajemen untuk Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Penyelenggaraan kejuaraan dan event/lomba olahraga di atau antarperguruan tinggi Penyediaan sarana jamban dan tempat cuci tangan yang memadai
5 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Penurunan perilaku merokok dan konsumsi alkohol
Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Peningkatan Kualitas Pembelajaran
6 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat" 7 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Perbaikan pola konsumsi dan keamanan pangan Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan Program Penguatan Riset dan Pengembangan
Peningkatan Layanan Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir Riset Litbang dan Pengabdian Masyarakat
8 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 9 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Penyediaan, Persebaran dan Kualitas SDM Kesehatan
Program Penguatan Riset dan Pengembangan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti
Peningkatan Litbang Iptek Unggulan di Bidang Kesehatan dan Obat
Jumlah kejuaraan dan event/lomba olahraga di atau antar-perguruan tinggi yang diselenggarakan Jumlah perguruan tinggi dengan sarana jamban dan tempat cuci tangan yang memadai Penerapan regulasi Kawasan Tanpa Jumlah perguruan tinggi menerapkan Rokok dan bebas narkoba di PT beserta regulasi Kawasan Tanpa Rokok dan sanksinya bebas narkoba beserta sanksinya Penyediaan dan penataan kantin sehat Jumlah perguruan tinggi dengan kantin di lingkungan kampus sehat Pengembangan riset berbasis komunitas Jumlah riset berbasis komunitas terkait terkait perilaku hidup sehat perilaku hidup sehat yang dihasilkan Paket hasil penelitian di bidang kesehatan dan obat Penyediaan lulusan tenaga kesehatan (dokter spesialis dan nakes lainnya)
Jumlah paket hasil penelitian di bidang kesehatan dan obat Jumlah lulusan tenaga kesehatan (dokter spesialis dan nakes lainnya)
30 --
Desa dan Kawasan Pedesaan No
Program Prioritas
1 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan & pengembangan Teknologi Tepat Guna
PROGRAM K/L Program Penguatan Riset dan Pengembangan
KEGIATAN K/L Riset Litbang dan Pengabdian Masyarakat
SASARAN K/L Prototipe teknologi untuk masyarakat
INDIKATOR K/L Jumlah prototipe teknologi untuk masyarakat
TARGET 34 prototype
Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Peningkatan Peran dalam Kerja Sama Sama Pembangunan Teknik
PROGRAM K/L Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti
KEGIATAN K/L Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi
SASARAN K/L Perguruan tinggi yang bermutu dan berdaya saing internasional
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah mahasiswa asing di Perguruan Tinggi
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Pengembangan Science dan Technopark Bantuan Pembiayaan pada Perusahaan Indonesia Start Up yang Potensial
Program Penguatan Inovasi
Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
Tenant yang dibina menjadi Perusahaan Jumlah tenant yang dibina menjadi Pemula Berbasis Teknologi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
2 Pengembangan Science dan Technopark Hubungan dengan sumber R&D yang Indonesia kontinyu
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Program Penguatan Inovasi
Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Kelembagaan Iptek yang memanfaatkan Jumlah kelembagaan Iptek yang sarpas litbang Puspiptek memanfaatkan sarpas litbang Puspiptek
1
Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
Tenant yang dibina menjadi Perusahaan Jumlah tenant yang dibina menjadi Pemula Berbasis Teknologi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
20
Program Penguatan Inovasi
Pengembangan Perusahaan Pemula Calon perusahaan pemula berbasis Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi teknologi dari Perguruan Tinggi
3 Pengembangan Science dan Technopark Pengembangan inkubator di Perguruan Indonesia Tinggi 4 Pengembangan Science dan Technopark Pengembangan inkubator di Perguruan Indonesia Tinggi 5 Pengembangan Science dan Technopark Indonesia 6 Pengembangan Science dan Technopark Indonesia
Pengembangan Pilot Technopark dengan Program Penguatan Inovasi komponen yang lengkap Pengenalan Kurikulum dan Unit Kegiatan Program Pembelajaran dan Enterpreneurship di Perguruan Tinggi Kemahasiswaan
Pengembangan Sistem Inovasi Peningkatan Kualitas Pembelajaran
Terbangunnya Pilot Technopark dengan Jumlah pilot technopark yang dibangun komponen yang lengkap Pembelajaran tentang Enterpreneurship Jumlah rata-rata kredit untuk di Perguruan Tinggi pembelajaran enterpreneurship di perguruan tinggi Layanan pengembangan organisasi Unit Kegiatan Enterpreneurship di mahasiswa Perguruan Tinggi
7 Pengembangan Science dan Technopark Pengenalan Kurikulum dan Unit Kegiatan Program Pembelajaran dan Indonesia Enterpreneurship di Perguruan Tinggi Kemahasiswaan
Peningkatan Layanan Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir
8 Pengembangan Science dan Technopark Indonesia 9 Pengembangan Science dan Technopark Indonesia
Program Penguatan Inovasi
Pengembangan Sistem Inovasi
Program Penguatan Inovasi
Pengembangan Sistem Inovasi
10 Pengembangan Science dan Technopark Regulasi yang mendukung inovasi Indonesia
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti
Pengembangan Taman Sains dan Rekomendasi kebijakan pengembangan Teknologi (TST) dan Lembaga Penunjang Taman Sains dan Teknologi (TST) dan Lainnya lembaga penunjang lainnya
11 SDM Industri yang Kompeten dan Disiplin
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti
Pengembangan Kelembagaan Perguruan Perluasan akses Perguruan Tinggi Tinggi
Peningkatan Dukungan Swasta dan Badan Usaha Peningkatan Dukungan Swasta dan Badan Usaha
Pembangunan Politeknik dan SMK
Jumlah calon perusahaan pemula berbasis teknologi dari Perguruan Tinggi
Terbangunnya Pilot Technopark dengan komponen yang lengkap Terbangunnya Pilot Technopark dengan komponen yang lengkap
Jumlah Anchor Industry yang berada di 5 Pilot Technopark Terlaksananya join research antara peneliti dengan tenant (industri start up) di pilot technopark Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan Taman Sains dan Teknologi (TST) dan lembaga penunjang lainnya Jumlah politeknik baru terbangun
100
5
10 Perguruan Tinggi
5
1
KEMENTERIAN SOSIAL Kedaulatan Pangan No
Program Prioritas
1 Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)
PROGRAM K/L Program Pemberdayaan Sosial
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Pelaksanaan subsidi pangan dalam Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial rangka memenuhi 6Tepat (sasaran, Ditjen Pemberdayaan Sosial jumlah, harga, waktu, kualitas, administrasi)
INDIKATOR K/L Jumlah laporan pelaksanaan subsidi pangan (Rastra) selama 12 bulan (dokumen)
TARGET 1
Revolusi Mental No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Pendidikan Berbasis Karakter (Disiplin, Kerja Keras Dan Jujur/Tidak Nyontek)
Program Pemberdayaan Sosial
Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
2 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Pendidikan Berbasis Karakter (Disiplin, Kerja Keras Dan Jujur/Tidak Nyontek)
Program Pemberdayaan Sosial
Pemberdayaan Sosial Perseorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
3 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Pendidikan Berbasis Karakter (Disiplin, Kerja Keras Dan Jujur/Tidak Nyontek)
Program Pemberdayaan Sosial
Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Pelatihan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang mengikuti pelatihan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (jiwa) Pelatihan penyelenggaraan Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) kesejahteraan sosial bagi Pekerja Sosial yang mengikuti pelatihan Masyarakat (PSM) penyelenggaraan kesejahteraan sosial (jiwa) Pelatihan penanaman dan pelestarian Jumlah relawan sosial yang mengikuti nilai kepahlawanan, keperintisan, pelatihan penanaman dan pelestarian kesetiakawanan dan restorasi sosial bagi nilai kepahlawanan, keperintisan, relawan sosial kesetiakawanan dan restorasi sosial (jiwa)
TARGET 7094
1565
15246
Daerah Tertinggal No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Pemenuhan perumahan layak huni
Program Pemberdayaan Sosial
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
2 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Pemenuhan perumahan layak huni
Program Penanganan Fakir Miskin
Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
3 Pengembangan Ekonomi Lokal
Bantuan Permodalan dan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Produktif/UMKM
Program Penanganan Fakir Miskin
Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Bantuan rumah bagi keluarga Komunitas Jumlah keluarga Komunitas Adat Adat Terpencil (KAT) Terpencil (KAT) yang memperoleh bantuan rumah (KK) Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak Jumlah keluarga miskin di perdesaan huni bagi keluarga miskin di perdesaan yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (KK) Bantuan kelompok usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin di perdesaan
Jumlah keluarga miskin di perdesaan yang memperoleh bantuan kelompok usaha ekonomi produktif (KK)
TARGET 1884
7250
111090
Pelayanan Kesehatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah lokasi infrastruktur di lingkungan rumah keluarga KAT yang dibangun (lokasi) Jumlah keluarga miskin di perdesaan yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (KK)
20
1 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan kualitas lingkungan
Program Pemberdayaan Sosial
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Infrastruktur di lingkungan rumah keluarga KAT yang dibangun
2 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan kualitas lingkungan
Program Penanganan Fakir Miskin
Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin di perdesaan
3 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan kualitas lingkungan
Program Penanganan Fakir Miskin
Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
Perbaikan sarana prasarana lingkungan Jumlah kelompok penduduk miskin di kelompok penduduk miskin di perdesaan perdesaan yang memperoleh perbaikan sarana lingkungan (kelompok)
4 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan kualitas lingkungan
Program Penanganan Fakir Miskin
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin di perkotaan
5 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Peningkatan kualitas lingkungan
Program Penanganan Fakir Miskin
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
Perbaikan sarana prasarana lingkungan Jumlah kelompok penduduk miskin di kelompok penduduk miskin di perkotaan perkotaan yang memperoleh perbaikan sarana lingkungan (KK)
Jumlah keluarga miskin di perkotaan yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (KK)
7250
40
7000
50
6 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Jaminan Sosial Keluarga
Bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin
7 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Jaminan Sosial Keluarga
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial
Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi pendamping program bantuan tunai bersyarat Verifikasi dan validasi data penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin
8 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) 9 Peningkatan Pelayanan KB dan Pembangunan Keluarga Kesehatan Reproduksi
Jaminan Sosial Keluarga
10 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Ketersediaan pangan beragam, akses ekonomi, dan pemanfaatan pangan
Program Pemberdayaan Sosial
Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
Pusat pelayanan sosial terpadu di desa (Puskessos) yang dibangun
11 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Ketersediaan pangan beragam, akses ekonomi, dan pemanfaatan pangan
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Jaminan Sosial Keluarga
Bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin
Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (KK) Jumlah pendamping yang mengikuti Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)
7000000
Jumlah penerima PBI yang diverifikasi dan divalidasi (jiwa)
94400000
Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (KK) Jumlah pusat pelayanan sosial terpadu di desa (Puskessos) yang dibangun (unit)
7000000
Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (KK)
7000000
2806
160
Pelayanan Pendidikan No
Program Prioritas
1 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu / Daerah Khusus
PROGRAM K/L Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial
KEGIATAN K/L Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial
SASARAN K/L Verifikasi dan validasi data penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
INDIKATOR K/L Jumlah penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diverifikasi dan divalidasi (jiwa)
TARGET 94400000
Antar Kelompok Pendapatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
1 Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan
Bantuan iuran jaminan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial
Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial
Verifikasi dan validasi data penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2 Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan
Bantuan Tunai Bersyarat
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Jaminan Sosial Keluarga
Bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin
3 Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan
Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial
Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial
Verifikasi dan validasi data penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
4 Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan
Subsidi pangan masyarakat berpenghasilan rendah
Program Pemberdayaan Sosial
5 Perkuatan basis perekonomian perdesaan
Pendampingan Masyarakat Desa
Program Penanganan Fakir Miskin
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Pelaksanaan subsidi pangan dalam Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial rangka memenuhi 6Tepat (sasaran, Ditjen Pemberdayaan Sosial jumlah, harga, waktu, kualitas, administrasi) Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Bantuan kelompok usaha ekonomi produktif bagi keluarga penerima bantuan tunai bersyarat
6 Perluasan pelayanan dasar
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Program Rehabilitasi Sosial
Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
Jenis buku bantu untuk fasilitasi penyandang disabilitas mendapatkan hak dasar (Akte lahir, KK, KTP, Paspor, Pendidikan, Kesehatan)
INDIKATOR K/L Jumlah penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diverifikasi dan divalidasi (jiwa) Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (KK) Jumlah penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diverifikasi dan divalidasi (jiwa) Jumlah laporan pelaksanaan subsidi pangan (Rastra) selama 12 bulan (dokumen) Jumlah keluarga penerima bantuan tunai bersyarat yang memperoleh bantuan kelompok usaha ekonomi produktif (KK) Jumlah jenis buku bantu untuk fasilitasi penyandang disabilitas mendapatkan hak dasar (Akte lahir, KK, KTP, Paspor, Pendidikan, Kesehatan)
TARGET 94400000
7000000
94400000
1
70000
18
Desa dan Kawasan Pedesaan No
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Program Prioritas
Pengembangan kapasitas lembaga Program Pemberdayaan Sosial kemasyarakatan desa dan lembaga adat dalam kebudayaan dan kearifan lokal
Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
Pusat pelayanan sosial terpadu di desa (Puskessos) yang dibangun
Jumlah pusat pelayanan sosial terpadu di desa (Puskessos) yang dibangun (unit)
160
2 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Pengembangan kapasitas lembaga Program Pemberdayaan Sosial kemasyarakatan desa dan lembaga adat dalam kebudayaan dan kearifan lokal
Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
Akreditasi organisasi sosial/lembaga kesejahteraan sosial
Jumlah organisasi sosial/lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi (unit)
575
3 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Pengembangan kapasitas lembaga Program Pemberdayaan Sosial kemasyarakatan desa dan lembaga adat dalam kebudayaan dan kearifan lokal
Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
Pelatihan koordinasi program kemiskinan bagi karang taruna
Jumlah karang taruna yang mengikuti pelatihan koordinasi program kemiskinan (jiwa)
1250
4 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Pengembangan kapasitas lembaga Program Pemberdayaan Sosial kemasyarakatan desa dan lembaga adat dalam kebudayaan dan kearifan lokal
Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
Pelatihan koordinasi program kemiskinan bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang mengikuti pelatihan koordinasi program kemiskinan (jiwa)
250
5 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
Peningkatan kapasitas masyarakat desa dan desa adat dalam seluruh tahapan pembangunan desa Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa termasuk perempuan, pemuda & penyandang disabilitas
Program Pemberdayaan Sosial
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Bantuan jaminan hidup bagi keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT)
3572
Program Pemberdayaan Sosial
Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
Pelatihan koordinasi program kemiskinan bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang memperoleh bantuan jaminan hidup (KK) Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang mengikuti pelatihan koordinasi program kemiskinan (jiwa)
7 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih)
Program Penanganan Fakir Miskin
Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin di perdesaan
Jumlah keluarga miskin di perdesaan yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (KK)
7250
8 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa
Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih)
Program Penanganan Fakir Miskin
Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
Perbaikan sarana prasarana lingkungan Jumlah kelompok penduduk miskin di kelompok penduduk miskin di perdesaan perdesaan yang memperoleh perbaikan sarana prasarana lingkungan (kelompok)
9 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM
Program Pemberdayaan Sosial
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Bantuan peralatan kerja bagi keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Jumlah keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang memperoleh bantuan peralatan kerja (KK)
Program Penanganan Fakir Miskin
Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM
Program Penanganan Fakir Miskin
Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
Jumlah keluarga miskin di perdesaan yang memperoleh bantuan kelompok usaha ekonomi produktif (KK) Jumlah pendamping kelompok usaha ekonomi produktif keluarga miskin di perdesaan yang mengikuti pelatihan (jiwa) Jumlah keluarga penerima bantuan tunai bersyarat yang memperoleh bantuan kelompok usaha ekonomi produktif (KK)
111090
Program Penanganan Fakir Miskin
Bantuan kelompok usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin di perdesaan Pelatihan pendamping kelompok usaha ekonomi produktif keluarga miskin di perdesaan
INDIKATOR K/L
TARGET
6 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
10 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 11 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
12 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Bantuan kelompok usaha ekonomi produktif bagi keluarga penerima bantuan tunai bersyarat
7094
40
2099
2340
70000
Perumahan dan Permukiman No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
1 Peningkatan Kualitas Hunian dan Permukiman Kumuh
Perbaikan Rumah
Program Penanganan Fakir Miskin
Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin di perdesaan
Jumlah keluarga miskin di perdesaan yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (KK)
7250
2 Peningkatan Kualitas Hunian dan Permukiman Kumuh
Perbaikan Rumah
Program Penanganan Fakir Miskin
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin di perkotaan
Jumlah keluarga miskin di perkotaan yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (KK)
7000
Stabilitas Keamanan dan Ketertiban No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
1 Lingkungan Bersih Penyalah-gunaan Narkoba
Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba
Program Rehabilitasi Sosial
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza
Rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan napza di masyarakat
2 Lingkungan Bersih Penyalah-gunaan Narkoba
Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba
Program Rehabilitasi Sosial
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza
Rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan napza di panti Kementerian Sosial
INDIKATOR K/L Jumlah korban penyalahgunaan Napza yang memperoleh rehabilitasi sosial di masyarakat Jumlah korban penyalahgunaan napza yang memperoleh rehabilitasi sosial di panti Kementerian Sosial
TARGET 19047
580
Kepastian dan Penegakan Hukum No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif
Program Rehabilitasi Sosial
Rehabilitasi Sosial Anak
2 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif
Program Rehabilitasi Sosial
Rehabilitasi Sosial Anak
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak balita, anak terlantar/jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak yang membutuhkan perlindungan khusus Terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak balita, anak terlantar/jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak yang membutuhkan perlindungan khusus
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang telah dikembangkan/dibantu
70
Jumlah SDM yang mendapatkan bimbingan teknis Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) (jiwa)
1481
INDIKATOR K/L
TARGET
Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi No
Program Prioritas
1 Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Peningkatan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri
PROGRAM K/L Program Rehabilitasi Sosial
KEGIATAN K/L Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang
SASARAN K/L Pemulangan pekerja migran telantar ke daerah asal
Jumlah pekerja migran telantar yang dipulangkan ke daerah asal
18000
Perkotaan No
Program Prioritas
1 Mengembangkan Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Berbasis TIK
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pembangunan kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif
2 Pemenuhan Standar Pelayanan Penanggulangan kemiskinan perkotaan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik 3 Pemenuhan Standar Pelayanan Penanggulangan kemiskinan perkotaan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah Kabupaten/Kota yang membangun sistem layanan dan rujukan terpadu Jumlah keluarga miskin di perkotaan yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (KK)
80
Program Pemberdayaan Sosial
Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
Kabupaten/Kota yang mengembangkan sistem layanan dan rujukan terpadu
Program Penanganan Fakir Miskin
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin di perkotaan
Program Penanganan Fakir Miskin
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
Perbaikan sarana prasarana lingkungan Jumlah kelompok penduduk miskin di kelompok penduduk miskin di perkotaan perkotaan yang memperoleh perbaikan sarana prasarana lingkungan (KK)
7000
50
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1 Stabilitas Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban 2 Stabilitas Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban 3 Stabilitas Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban 4 Stabilitas Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban
Pelayanan Prima Kepolisian Pelayanan Prima Kepolisian Pelayanan Prima Kepolisian Pelayanan Prima Kepolisian
Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri
Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri Penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan dan Latihan Polri
Pendidikan dan latihan personel Polri
Pendidikan dan latihan teknis
70000 orang
Pendidikan dan latihan personil Polri
Pendidikan dan latihan struktural
5000 orang
Pendidikan dan latihan personil Polri
Pendidikan dan latihan fungsional
40000 orang
Perbaikan kurikulum pendidikan dan latihan Polri menuju civilain police
Jumlah modul pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum pendidikan dan latihan yang baru
20 paket
Kemaritiman dan Kelautan No
Program Prioritas
1 Penanggulangan Illegal Fishing dan Keamanan Laut
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Peningkatan pengawasan kelautan dan perikanan serta keamanan laut
PROGRAM K/L Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
KEGIATAN K/L Penyelenggaraan Kepolisian Perairan
SASARAN K/L Terselenggaranya Operasi Bersama Kamla Terintegerasi
INDIKATOR K/L Operasi Bersama Kamla Terintegerasi (Polisi)
TARGET 3 Operasi
Revolusi Mental No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Personel Polri yang profesional, jujur, Polri disiplin, kerja keras, kompeten dan mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan Kurikulum pendidikan dan latihan Polri dan Latihan Polri yang sesuai dengan nilai-nilai esensial revolusi mental (integritas, etos kerja, gotong royong) Pengendalian Pegawai Polri Rekrutmen dan pendidikan pembentukan personel polri yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan nilai-nilai esensial revolusi mental Polri
100000
1 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Disiplin Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum
Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri
2 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Disiplin Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum
Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri
3 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Disiplin Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum
Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri
4 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Disiplin Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum
Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri
Pengendalian Pegawai Polri
Rekrutmen dan pendidikan pembentukan personel polri yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)
5 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Disiplin Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan
Tertanganinya tindak pidana kewilayahan secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.
Persentase penyelesaian tindak pidana di wilayah Polda secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.
55%
6 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Hukum yang Berkualitas
Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan lalu lintas
jumlah kecelakaan lalu lintas dibanding tahun sebelumnya (%)
Menurun
Jumlah modul pembelajaran yang disesuaikan dengan nilai-nilai esensial revolusi mental (integritas, etos kerja, gotong royong) Jumlah masyarakat yang menjadi anggota Polri baik di pusat maupun daerah hasil rekrutmen dan pendidikan yang bebas KKN Penegakan Disiplin Anggota Polri
75
10000
Pelayanan Kesehatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
1 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini
Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri
Peyelenggaraan Administrasi Perawatan Mendorong pelaksanaan pemeriksaan Pegawai Polri kesehatan berkala bagi anggota
2 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Pengelolaan stress dan keselamatan berkendara
Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas
Meningkatkan keselamatan berkendara
3 Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"
Penurunan perilaku merokok dan konsumsi alkohol
Program Pemberdayaan Potensi Keamanan
Pembinaan Potensi Keamanan
Peningkatan law enforcement regulasi terkait peredaran rokok, miras, Napza dan bahan berbahaya lainnya
INDIKATOR K/L Persentase pegawai POLRI yang melakukan pemeriksaan kesehatan berkala Jumlah pelayanan pengaturan, pengawalan dan patroli dalam rangka keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas Jumlah kegiatan dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum pelanggaran terkait miras, Napza dan bahan berbahaya lainnya
TARGET
12 bulan
Stabilitas Keamanan dan Ketertiban No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme 2 Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme
Penindakan Kejahatan Terorisme & Deradikalisasi Penindakan Kejahatan Terorisme & Deradikalisasi
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Penindakan Tindak Pidana Terorisme
Penanganan Tindak Pidana Terorisme
Penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
10 kasus
Penindakan Tindak Pidana Terorisme
Penanganan Tindak Pidana Terorisme
Dukungan 10 Satgaswil guna Penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
11 paket
3 Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme 4 Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme 5 Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme 6 Keamanan Data dan Informasi (Cyber Security) 7 Keamanan Laut Terkendali
Penindakan Kejahatan Terorisme & Deradikalisasi Penindakan Kejahatan Terorisme & Deradikalisasi Penindakan Kejahatan Terorisme & Deradikalisasi Penindakan Kejahatan Siber
Penindakan Tindak Pidana Terorisme
Penanganan Tindak Pidana Terorisme
Penyidikan Tindak Pidana Terorisme
10 kasus
Penindakan Tindak Pidana Terorisme
Penanganan Tindak Pidana Terorisme
Penindakan Tindak Pidana Terorisme
10 kasus
Penindakan Tindak Pidana Terorisme
Penanganan Tindak Pidana Terorisme
Pencegahan Tindak Pidana Terorisme
1 paket
Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
8 Keamanan Laut Terkendali
Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum
Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Penyelenggaraan Kepolisian Perairan
9 Keamanan Laut Terkendali
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Penindakan Tindak Pidana Umum
11 Lingkungan Bersih Penyalah-gunaan Narkoba
Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba
12 Lingkungan Bersih Penyalah-gunaan Narkoba
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Penindakan Tindak Pidana Narkoba
13 Lingkungan Bersih Penyalah-gunaan Narkoba
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Penindakan Tindak Pidana Narkoba
14 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri
Penerangan Masyarakat
15 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri
Penerangan Masyarakat
Terlaksannya penyampaian informasi kepolisian kepada masyarakat
16 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri
Penerangan Masyarakat
Terlaksannya penyampaian informasi kepolisian kepada masyarakat
17 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri
Penerangan Masyarakat
Terlaksannya penyampaian informasi kepolisian kepada masyarakat
18 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri
Penerangan Masyarakat
Terlaksannya penyampaian informasi kepolisian kepada masyarakat
19 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Analisis Keamanan
20 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
21 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban
Meningkatnya laporan A1 (dapat dipercaya) Meningkatnya laporan A1 (dapat dipercaya) Menurunnnya potensi dan gangguanan keamanan dan ketertiban di daerah
22 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban
Misi Internasional
Meningkatkan kerjsama internasional di Jumlah personil Polri yang terlibat dalam bidang keamanan ketertiban Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP)
250 orang
23 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Program Pemberdayaan Potensi Keamanan
Pembinaan Potensi Keamanan
Terselenggaranya kerjasama antara Polri Jumlah total desa yang mendapatkan masyarakat dalam Harkamtibmas pelayanan Bhabinkantibmas
53000 desa
10 Keamanan Laut Terkendali
Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Penyelenggaraan Kepolisian Perairan
1 paket Meningkatakan keamanan perairan Operasi Bersama Kamla Terintegerasi pantai dan sungai; Terpeliharanya peralatan dan pendukungnya hingga siap pakai Meningkatakan keamanan perairan Patroli Perairan pantai dan sungai; Terpeliharanya peralatan dan pendukungnya hingga siap pakai
Analisis Keamanan Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan
245 hari
TBC
Penindakan Tindak Pidana Umum Penindakan Tindak Pidana Narkoba
50 kali
Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Tindak Pidana Narkoba Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Tindak Pidana Narkoba Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Tindak Pidana Narkoba Terlaksannya penyampaian informasi kepolisian kepada masyarakat
Penindakan kasus illegal, unreported, and unregulated fishing Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidanan Narkoba
TBC 1000 kasus
Kerjasama Bilateral/Multilateral dalam Penanganan Kejahatan Narkoba
5 kerjasama
Pengembangan Kasus Tindak Pidana Narkoba
5700 kasus
Publikasi Penyebaran/Diseminasi informasi melalui media massa dan Kodal Jumlah K/L/D/I yang menerima informasi mengenai kegiatan dan layanan kepolisian Jumlah instansi swasta yang menerima informasi mengenai kegiatan dan layanan kepolisian Jumlah instansi pendidikan yang menerima informasi mengenai kegiatan dan layanan kepolisian Jumlah kelompok masyarakat yang menerima informasi mengenai kegiatan dan layanan kepolisian Jumlah laporan analisis keamanan yang berkategori A1 Jumlah laporan pendukung analisis keamanan yang berkategori A1 Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban di daerah
TBC
TBC
TBC
TBC
TBC
TBC TBC TBC
24 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Program Pemberdayaan Potensi Keamanan
Pembinaan Potensi Keamanan
Terselenggaranya kerjasama antara Polri Pembentukan dan Pembinaan Kelompok masyarakat dalam Harkamtibmas Pengamanan Swakarsa
2500 kel
25 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Program Pemberdayaan Potensi Keamanan
Pembinaan Potensi Keamanan
Terselenggaranya kerjasama antara Polri Pemberdayaan Kemitraan dengan masyarakat dalam Harkamtibmas Lembaga Masyarakat (Binpolmas)
5000 kali
26 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
27 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
500 kali
28 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara
Layanan Fungsi Sabhara
Jumlah penyelenggaraan patroli
2400 kali
29 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara
Layanan Fungsi Sabhara
Jumlah penyelenggaraan pengawalan
1100 kali
30 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Pembinaan Pemeliharaan Keamanan dan Meningkatnya kondisi keamanan dan Penurunan potensi gangguan keamanan Ketertiban Kewilayahan ketertiban masyarakat di wilayah tempat dan ketertiban di lingkungan masyarakat tinggalnya Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara Layanan Fungsi Sabhara Jumlah penyelenggaraan Pengaturan
Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital
Meningkatkan keamanan objek vital/khusus
Persentase peningkatan SDM yang memiliki kualifikasi audit Sispamobvitnas
TBC
31 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
33 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
34 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas
Meningkatkan keamanan objek vital/khusus Meningkatkan keamanan objek vital/khusus Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lalu Lintas Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lalu Lintas
35 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
36 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
37 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
38 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
39 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
40 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
41 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas Penyelenggaraan Kepolisian Perairan
42 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
43 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
44 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lalu Lintas Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lalu Lintas Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lalu Lintas Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lalu Lintas Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lalu Lintas Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lalu Lintas Meningkatakan keamanan perairan pantai dan sungai; Terpeliharanya peralatan dan pendukungnya hingga siap pakai Meningkatkan pergerakan lintas wilayah
Persentase pemenuhan DSPP pengamanan objek vital Persentase objek vital yang mendapat pengamanan Jumlah Operasi Kepolisian: Operasi Simpatik, Operasi Patuh, Operasi Zebra, Operasi Ketupat Membangun Budaya Tertib Lalu Lintas (al. NTMC, RSPA, Sosialiasi Budaya Keselamatan di Jalan, dan Electronic Law Enforcement) Jumlah penyelenggaraan Pengaturan
100%
32 Pelayanan Prima Kepolisian
45 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
46 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
47 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Penyelenggaraan Kepolisian Udara Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyelenggaraan Laboratrium Forensik Penindakan Tindak Pidana Umum
Penindakan Tindak Pidana Umum
10%
TBC 600 kali
TBC
365 hari
Jumlah Penyelenggaraan Patroli Lalu Lintas
12000 kali
Jumlah Penyelenggaraan Pengawalan
3000 kali
Optimalisasi pelayanan SBST (SIM, BPKB, STNK, TNKB) Jumlah SIM yang diterbitkan
Jumlah BPKB, STNK, dan TNKB yang diterbitkan
100 mnt; 50 mnt; (100 mnt/160 mnt); (100 mnt/50 mnt/25 mnt/25 mnt) TBC
54 juta unit
Jumlah patroli perairan
TBC
Jumlah patroli udara
TBC
Tertanganinya Tindak Pidana Jumlah kasus yang dapat terselesaikan Kewilayahan (P21) Meningkatnya kemampuan dan kualitas Jumlah tindak pidana yang teridentifikasi pelaksanaan proses identifikasi
TBC
Meningkatnya kemampuan dan kualitas pelaksanaan proses forensik Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Tindak Pidana Umum Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Tindak Pidana Umum
TBC
Jumlah barang bukti dan TKP yang disidik
TBC
Jumlah Kasus Klasifikasi Lidik Sidik Sulit
5500 kasus
Jumlah Kasus Berkaitan dengan PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) dan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)
TBC
48 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Penindakan Tindak Pidana Umum
49 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Penindakan Tindak Pidana Umum
50 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Penindakan Tindak Pidana Terorisme
51 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
52 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
53 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus
54 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus
55 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Penindakan Tindak Pidana Korupsi
56 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Penyelenggaraan Informasi Kriminal nasional
57 Pelayanan Prima Kepolisian
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Penyelenggaraan Informasi Kriminal nasional
58 Pelayanan Prima Kepolisian
Pemenuhan Peralatan dan Teknologi Kepolisian Pemenuhan Peralatan dan Teknologi Kepolisian Pemenuhan Peralatan dan Teknologi Kepolisian Pemenuhan Peralatan dan Teknologi Kepolisian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
Pengembangan Peralatan Polri
62 Pelayanan Prima Kepolisian
Pemenuhan Peralatan dan Teknologi Kepolisian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
Pengembangan Peralatan Polri
Pengembangan teknologi dan peralatan Kategori Pemeliharaan dan Perawatan kepolisian secara bertahap Almatsus (jenis ditentukan kemudian)
TBC
63 Pelayanan Prima Kepolisian
Pemenuhan Peralatan dan Teknologi Kepolisian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
Pengembangan Sarana dan Prasarana Kewilayahan
Terdukungnya Fasilitas dan Konstruksi Polri dalam mendukung Kesejahteraan Personil Polri di Kewilayahan
Jumlah sarana dan prasarana yang dipenuhi di kewilayahan
TBC
64 Pelayanan Prima Kepolisian
Penguatan Sistem Kepolisian Penguatan Sistem Kepolisian Penguatan Sistem Kepolisian
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Polri Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Polri Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Polri
Meningkatkan Kemandirian Polri dalam memberikan yanmas Meningkatkan Kemandirian Polri dalam memberikan yanmas Meningkatkan Kemandirian Polri dalam memberikan yanmas
Pengembangan Research and Development Center Polri Pembuatan desain prototype
66 Pelayanan Prima Kepolisian
Program Penelitian dan Pengembangan Polri Program Penelitian dan Pengembangan Polri Program Penelitian dan Pengembangan Polri
TBC
65 Pelayanan Prima Kepolisian
TBC
67 Pelayanan Prima Kepolisian
Profesionalisme SDM
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri
Pelayanan Kesehatan Polri
Tersedianya pelayanan kesehatan bagi personel/Keluarga Polri
68 Pelayanan Prima Kepolisian
Profesionalisme SDM
Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri
69 Pelayanan Prima Kepolisian
Profesionalisme SDM
Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri
70 Pelayanan Prima Kepolisian
Profesionalisme SDM
Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri
71 Pelayanan Prima Kepolisian
Profesionalisme SDM
Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri
Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Mencetak personel kompeten Polri Polri sesuai lingkup profesi-spesialisasi menuju civilian police Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Mencetak personel kompeten Polri Polri sesuai lingkup profesi-spesialisasi menuju civilian police Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Mencetak personel kompeten Polri Polri sesuai lingkup profesi-spesialisasi menuju civilian police Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Mencetak personel kompeten Polri Polri sesuai lingkup profesi-spesialisasi menuju civilian police
Pengembangan dan peningkatan pengakuan sertifikasi standar peralatan Polri Jumlah pengembangan peralatan kesehatan (jenis peralatan ditentukan kemudian) Penyelenggaraan pendidikan dan latihan teknis
59 Pelayanan Prima Kepolisian 60 Pelayanan Prima Kepolisian 61 Pelayanan Prima Kepolisian
Penindakan Tindak Pidana Terorisme Penindakan Tindak Pidana Narkoba
Pengembangan Peralatan Polri Pengembangan Peralatan Polri Pengembangan Peralatan Polri
Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Tindak Pidana Umum Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Tindak Pidana Umum Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Terorisme Menghilangkan potensi aksi pelanggaran hukum terorisme Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Tindak Pidana Narkoba Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Tindak Pidana Ekonomi Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Tindak Pidana Ekonomi Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Tindak Pidana Korupsi Peningkatan Informasi Kriminal Nasional secara merata di seluruh Polda dan Polres
Jumlah Penanganan Kasus TPPO
Penyajian Data Informasi Kriminal secara terintegerasi antar satker Polri (mendukung Integrated criminal justice)
Mabes Polri, 32 Polda, dan 150 Polres
Peningkatan Informasi Kriminal Nasional secara merata di seluruh Polda dan Polres Pengembangan teknologi dan peralatan kepolisian secara bertahap Pengembangan teknologi dan peralatan kepolisian secara bertahap Pengembangan teknologi dan peralatan kepolisian secara bertahap Pengembangan teknologi dan peralatan kepolisian secara bertahap
Persentase Integerasi Data Informasi antar Kementerian Penegak Hukum (External Integrated) Kategori Transportasi Operasional (jenis ditentukan kemudian) Kategori Persenjataan (Jenis ditentukan kemudian) Kategori Kendaraan Taktis (jenis ditentukan kemudian) Kategori Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Jenis ditentukan kemudian)
50%
Persentase optimalisasi kemudahan akses pelaporan P2HP yang terintegrasi
200 kasus
75%
Kecepatan penanganganan perkara terorisme Persentase netralisasi ancaman potensial teorisme Persentase peningkatan penyelesaian perkara tindak pidana narkoba
6 bulan
Jumlah Penanganan Kasus Klasifikasi Lidik Sidik Sangat Sulit
300 kasus
Jumlah Penanganan Kasus dengan Klasifikasi Lidik/Sidik Sulit
500 kasus
Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
500 kasus
60% 85%
TBC TBC TBC TBC
TBC
TBC
70000 orang
Penyelenggaraan pendidikan dan latihan struktural
5000 orang
Penyelenggaraan pendidikan dan latihan fungsional
40000 orang
Penyelenggaraan sertifikasi keahlian
70000 orang
72 Pelayanan Prima Kepolisian
Profesionalisme SDM
Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri
Penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan dan Latihan Polri
73 Pelayanan Prima Kepolisian
Profesionalisme SDM
Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri
Pengendalian Pegawai Polri
Perbaikan kurikulum pendidikan dan latihan Polri menuju civilain police
Jumlah modul pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum pendidikan dan latihan yang baru Menyelenggarakan rekrutmen dan Jumlah rekrutmen personel (zero pendidikan pembentukan personel polri growth)
40 paket
8000 orang
Kepastian dan Penegakan Hukum No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Penguatan Kelembagaan Anti Korupsi yang Efektif 2 Penegakan Hukum yang Berkualitas Budaya Hukum
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Pengembangan Hukum Kepolisian
Penindakan Tindak Pidana Korupsi Penyusunan dan Penyuluhan Hukum
Meningkatnya koordinasi penanganan perkara antar Apgakum Penyuluhan hukum ke masyarakat yang penyelenggaraannya dikerjasamakan dengan masyarakat (TBC)
Jumlah perkara yang dikoordinasikan dengan KPK Penyuluhan hukum
33 Polda dan 445 Polres
3 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri
Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan
Tindak lanjut internal atas pengaduan masyarakat terhadap Penyidik Polri
Persentase tindak lanjut internal (TBC)
TBC
4 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri
Pilot Project Diklat Terpadu Penanganan Perkara di 3 provinsi Rekrutmen SDM bekerjasama dengan pihak ketiga
TBC
6 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri
Pola mutasi dan promosi yang didasarkan merit system
TBC
7 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri
Pemberian reward and punishment berdasarkan monev kinerja
TBC
8 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan
Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Pembinaan Pendidikan dan Latihan Polri Peningkatan kemampuan profesional dan integritas Penyidik POLRI Pembinaan Karier Personel Polri SDM Apgakum yang kompeten, berintegritas dan profesional melalui perubahan pola rekrutmen, mutasi dan promosi, reward and punishment Pembinaan Karier Personel Polri SDM Apgakum yang kompeten, berintegritas dan profesional melalui perubahan pola rekrutmen, mutasi dan promosi, reward and punishment Pembinaan Karier Personel Polri SDM Apgakum yang kompeten, berintegritas dan profesional melalui perubahan pola rekrutmen, mutasi dan promosi, reward and punishment Pembinaan Pendidikan dan Latihan Polri Tersedianya penyidik Polri yang profesional dalam penanganan ABH Penindakan Tindak Pidana Khusus Penanganan kasus berkaitan dengan ABH Dukungan Manajemen dan Teknis Terselenggaranya dukungan manajemen Penyelidikan dan Penyidikan Tindak dna teknis penyelidikan dan penyidikan Pidana tindak pidana Dukungan Manajemen dan Teknis Terselenggaranya dukungan manajemen Penyelidikan dan Penyidikan Tindak dna teknis penyelidikan dan penyidikan Pidana tindak pidana
5 Penegakan Hukum yang Berkualitas
9 Penegakan Hukum yang Berkualitas 10 Penegakan Hukum yang Berkualitas
11 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Diklat penanganan ABH bagi Penyidik Polri Persentase pemenuhan 1 Polsek yang dilengkapi dengan 1 Ruang PPA Kajian assessment pemenuhan kebutuhan biaya operasional penanganan perkara pidana Pemenuhan kebutuhan biaya operasional penanganan perkara pidana
TBC
TBC
TBC 60% 1 dokumen kajian
TBC
12 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Penyelenggaraan Informasi Kriminal nasional
Integrasi sistem penanganan perkara secara internal dan eksternal
Penyajian Data Informasi Kriminal Nasional secara terintegrasi antar Satker Polri (mendukung Integrated Criminal Justice System) (TBC) Integrasi sistem penanganan perkara Implementasi pilot project SPPT di 5 secara internal dan eksternal provinsi dan Bimtek Pengembangan SPPT berbasis IT Penanganan kasus berkaitan dengan PPA Persentase pemenuhan 1 Polsek – 1 (Pelayanan Perempuan dan Anak) dan Ruang PPA (TBC ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)
13 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Penyelenggaraan Informasi Kriminal nasional
14 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Penindakan Tindak Pidana Umum
15 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Penindakan Tindak Pidana Umum
16 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Pendidikan HAM bagi Apgakum
Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri
Pembinaan Pendidikan dan Latihan Polri Meningkatkan kualitas profesionalisme penyidik Polri yang berwawasan dan berperspektif HAM
Penanganan kasus berkaitan dengan PPA Persentase pemenuhan Penyidik PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) dan (TBC) ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) Jumlah Penyidik Polri yang mendapatkan Diklat HAM (TBC)
Mabes Polri
5 Polda dan 5 Polres
60% (TBC)
100% (TBC)
TBC
Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi No
Program Prioritas
1 Pemantapan Peran di ASEAN 2 Pemeliharaan Stabilitas Keamanan Kawasan
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penguatan Peran dalam Pilar Politik dan Keamanan Penanganan Transnational Organized Crime Melalui Kerjasama Maritim
PROGRAM K/L Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
KEGIATAN K/L Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban Luar Negeri Penyelenggaraan Kepolisian Perairan
SASARAN K/L Meningkatan Kerjasama Kepolisian di Luar Negeri Meningkatakan keamanan perairan pantai dan sungai; Terpeliharanya peralatan dan pendukungnya hingga siap pakai
INDIKATOR K/L Jumlah Kerjssama dengan lembaga kepolisian di Luar Negeri Prosentase penurunan gangguan keamanan pada jalur aktivitas masyarakat yg menggunakan moda transportasi laut .
TARGET 7 Kerjasama 25%
Pembangunan Pariwisata No
Program Prioritas
1 Jaminan Keamanan dan Ketertiban
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Peningkatan keamanan dan ketertiban dalam negeri
PROGRAM K/L Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
KEGIATAN K/L Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital
SASARAN K/L Meningkatkan keamanan objek vital/khusus
INDIKATOR K/L Jumlah pengamanan objek vital/objek vital nasional dan VVIP.
TARGET
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Kepastian dan Penegakan Hukum No
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Program Prioritas
Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan di bidang Terkait HAM
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM
Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara
Terselenggaranya kegiatan pengkajian, penelitian dan penyuluhan di bidang pemajuan hak asasi manusia
Kajian dan penelitian peraturan perundangan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundangundangan yang berperspektif HAM (TBC)
TBC
2 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan di bidang Terkait HAM
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM
Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara
Terselenggaranya kegiatan pengkajian, penelitian dan penyuluhan di bidang pemajuan hak asasi manusia
Hasil rekomendasi peraturan perundangan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundangundangan yang berperspektif HAM (TBC)
TBC
3 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan di bidang Terkait HAM
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM
Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara
Terselenggaranya kegiatan pengkajian, penelitian dan penyuluhan di bidang pemajuan hak asasi manusia
Monitoring hasil rekomendasi
TBC
4 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan di bidang Terkait HAM
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM
Pencegahan dan Penanggulangan Segala Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Penanggulangan Segala Bentuk dan Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban
TBC
5 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan 6 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Pendidikan HAM bagi Apgakum
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM
Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara
Kesadaran HAM bagi masyarakat dan aparatur negara Kesadaran HAM bagi masyarakat dan aparatur negara
Rekomendasi kebijakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan segala bentuk KtP dan Pemenuhan Hak Korban (TBC) Monitoring dan evaluasi kegiatan diseminasi dan kampanye HAM Diseminasi HAM (ToT, Diseminasi, penyusunan kurikulum) pada Aparatur Negara dan Masyarakat (TBC)
7 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Pendidikan HAM bagi Apgakum
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM
Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara
Kesadaran HAM bagi masyarakat dan aparatur negara
8 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Penegakan HAM
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM
Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara
9 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan 10 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Penegakan HAM
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM
11 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Penegakan HAM
12 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Pendidikan HAM bagi Apgakum
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
TBC TBC
TBC
Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
Kampanye HAM kepada publik (termasuk modul dari materi kampanye) (TBC) Persentase hasil rekomendasi peraturan Monitoring dan evaluasi implementasi perundang-undangan dan rekomendasi hasil rekomendasi peraturan perundanghasil kajian/penelitian yang undangan berperspektif HAM dan ditindaklanjuti oleh pemangku rekomendasi hasil kajian/penelitian kepentingan (TBC) Penyelesaian kasus pelanggaran HAM Pengelolaan pengaduan bernasis IT (TBC)
Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
Penyelesaian kasus pelanggaran HAM
TBC
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM
Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
Penyelesaian kasus pelanggaran HAM
Penyediaan kebutuhan operasional sesuai amanat Kantor Perwakilan (7 Kantor Perwakilan + Kebutuhan Operasional Anggota Komisi Pengawas) (TBC) Pemantauan/penyelidikan kasus pelanggaran HAM,sebagaimana amanat Komnas HAM (UU 39/1999, UU No. 40/2008, UU No. 7/2012, UU No. 2/2000, pemantauan/ penyelidikan Pemilu/Pilkada, special rapporteur (TBC)
Penegakan HAM
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM
Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
Penyelesaian kasus pelanggaran HAM
TBC
13 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Penegakan HAM
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM
Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
Penyelesaian kasus pelanggaran HAM
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemantauan/penyelidikan kasus pelanggaran HAM (TBC) Pelaksanaan mediasi dalam sengketa yang diajukan para pihak (TBC)
14 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan 15 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Penegakan HAM
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM
Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
Penyelesaian kasus pelanggaran HAM
TBC
Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
Penyelesaian kasus pelanggaran HAM
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan mediasi sengketa HAM (TBC) Penyediaan informasi kepada pengadilan mengenai pelanggaran HAM (TBC)
Penegakan HAM
Penegakan HAM
TBC
TBC
TBC
TBC
TBC
16 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Penegakan HAM
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM
Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
Penyelesaian kasus pelanggaran HAM
Konsep reparasi/pemulihan hak korban pelanggaran HAM masa lalu (TBC)
TBC
17 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan 18 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Penegakan HAM
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM
Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
Penyelesaian kasus pelanggaran HAM
Proses judicial 7 kasus pelanggaran HAM masa lalu (TBC) Pengembangan konsep kebijakan penanganan KtP (TBC);
TBC
19 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Penegakan HAM
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM
Pengembangan kampanye publik (TBC)
TBC
20 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Penegakan HAM
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM
Pengelolaan resource center KtP (TBC)
TBC
21 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Penegakan HAM
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM
Pemantauan dan evaluasi, serta pencarian fakta atas KtP dan pelanggaran hak perempuan (TBC)
TBC
22 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Penegakan HAM
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM
23 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM
Penegakan HAM
Pencegahan dan Penanggulangan Segala Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Penanggulangan Segala Bentuk dan Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban Pencegahan dan Penanggulangan Segala Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Penanggulangan Segala Bentuk dan Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban Pencegahan dan Penanggulangan Segala Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Penanggulangan Segala Bentuk dan Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban Pencegahan dan Penanggulangan Segala Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Penanggulangan Segala Bentuk dan Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban Pencegahan dan Penanggulangan Segala Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Penanggulangan Segala Bentuk dan Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban
Rekomendasi kebijakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan segala bentuk KtP dan Pemenuhan Hak Korban (TBC) Pencegahan dan Penanggulangan Segala Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Sistem pemulihan korban HAM (TBC) Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Penanggulangan Segala Bentuk dan Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban
TBC
TBC
TBC
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Revolusi Mental No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
1 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Disiplin Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum
Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Koordinasi dan Supervisi Penindakan Tindak Pidana Korupsi
Terwujudnya Kepastian Hukum atas Perkara yang dilakukan Penyidikan oleh Aparat Penegak Hukum Personel Aparat Penegak Hukum yang profesional, jujur, disiplin, kerja keras, kompeten dan mengutamakan kemaslahatan masyarakat.
2 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Disiplin Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum
Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Koordinasi dan Supervisi Penindakan Tindak Pidana Korupsi
3 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Disiplin Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum
Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4 Reformasi Birokrasi Pemerintahan
Penerapan Sistem Reward & Punishment Program Pemberantasan Tindak Pidana dan Keteladanan Pimpinan Korupsi
Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, Terlaksananya Program Pembangunan dan Kampanye Anti Korupsi Integritas pada Instansi APGAKUM/Yudikatif Pengelolaan Gratifikasi Terselenggaranya Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi (PPG) di instansi/lembaga (Pemerintah, BUMN, dan Swasta)
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah perkara yang dilakukan supervisi antar APGAKUM
164
Jumlah Aparat Penegak Hukum (APGAKUM) yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis APGAKUM dengan materi berdasarkan nilai-nilai esensial revolusi mental (integritas, etos kerja, gotong royong)
1100
Jumlah Instansi APGAKUM/Yudikatif yang Melaksanakan Program Pembangunan Integritas Jumlah Instansi/Lembaga (Pemerintah, BUMN dan Swasta) yang telah menyelenggarakan Pelaksana Pengendalian Gratifikasi
3
28
Kepastian dan Penegakan Hukum No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
1 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang Efektif
Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, Terlaksananya Program Pembangunan dan Kampanye Anti Korupsi Integritas di Sektor Pendidikan
2 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang Efektif
Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang Efektif
Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, Terlaksananya Program Pembangunan dan Kampanye Anti Korupsi Integritas pada Instansi APGAKUM/Yudikatif Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, Terlaksananya Program Pembangunan dan Kampanye Anti Korupsi Integritas pada K/L/I
4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang Efektif
Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, Terlaksananya Pembelajaran Anti dan Kampanye Anti Korupsi Korupsi pada KLOP
5 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang Efektif
Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, Tersedianya Perangkat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi
6 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang Efektif
Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, Terlaksananya Pendidikan Politik dan Kampanye Anti Korupsi Berintegritas
7 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang Efektif
Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
8 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang Efektif
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah Mitra Strategis Sektor Pendidikan yang Melaksanakan Program Pembangunan Integritas Jumlah Instansi APGAKUM/Yudikatif yang Melaksanakan Program Pembangunan Integritas Jumlah Kementerian/Lembaga/Instansi (K/L/I) yang melaksanakan Program Pembangunan Integritas
110 mitra strategis
3 instansi Apgakum
23 K/L/I
Jumlah Kementerian/Lembaga/Organisasi/Peme rintah Daerah (KLOP) yang melaksanakan Pembelajaran Anti Korupsi Jumlah Perangkat Sosialisasi
10 KLOP
30 kegiatan
Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, Pembangunan integritas nasional dan dan Kampanye Anti Korupsi kampanye anti korupsi
Jumlah Kegiatan Pembentukan Sistem Politik Berintegritas pada Penyelenggara Pemilu, Peserta atau Kandidat, dan Pemilih Jumlah kegiatan pembangunan integritas nasional dan kampanye anti korupsi
Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, Pusat pembelajaran Anti Korupsi dan Kampanye Anti Korupsi
Persentase pembentukan Anti Corruption Learning Centre
25%
9 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Penguatan Kelembagaan Anti Korupsi yang Efektif
Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Koordinasi dan Supervisi Penindakan Tindak Pidana Korupsi
Jumlah perkara yang dilakukan koordinasi antar Apgakum
76 Perkara
10 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Penguatan Kelembagaan Anti Korupsi yang Efektif
Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Koordinasi dan Supervisi Penindakan Tindak Pidana Korupsi
Jumlah perkara yang dilakukan supervisi antar Apgakum
156 perkara
11 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Penguatan Kelembagaan Anti Korupsi yang Efektif
Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Koordinasi dan Supervisi Pencegahan
Jumlah laporan hasil pencegahan korupsi melalui korsup
12 laporan
Penyelenggaraan koordinasi dan supervisi penindakan tindak pidana korupsi yang efektif Penyelenggaraan koordinasi dan supervisi penindakan tindak pidana korupsi yang efektif Sistem koordinasi dan supervisi pencegahan
9100
35 kegiatan
KOMISI PEMILIHAN UMUM Revolusi Mental No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
1 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Pendidikan dan Penghormatan Etika dalam Berpolitik
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu
Pelayanan dan kapasitas Jumlah laporan pemeriksaan dana penyelenggaraan Pemilihan Umum yang kampanye, dan audit dana kampanye bersih dan jujur secara cepat, akuntabel dan mudah diakses masyarakat
2 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Pendidikan dan Penghormatan Etika dalam Berpolitik
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
Pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas, bersih dan jujur.
Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih cerdas tolak politik uang
TARGET
91
Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Pemenuhan Kebebasan Sipil dan HakHak Politik
Peningkatan hak memilih dan dipilih kelompok marjinal
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu
Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Kepuusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan
Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU
95%
2 Pemenuhan Kebebasan Sipil dan HakHak Politik
Peningkatan hak memilih dan dipilih kelompok marjinal
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu
Meninkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum,
Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan.
87%
3 Pemenuhan Kebebasan Sipil dan HakHak Politik
Peningkatan hak memilih dan dipilih kelompok marjinal
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu
Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD.
88%
4 Pemenuhan Kebebasan Sipil dan HakHak Politik
Peningkatan hak memilih dan dipilih kelompok marjinal
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu
Meningkatnya kualitas pelayanan, Terlaksananya pengelolaam dokumen pengelolaan dokumentasi dan informasi produk hukum . hukum.
5 Pemenuhan Kebebasan Sipil dan HakHak Politik
Pusat Pendidikan Pemilih
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
Meningkatnya kinerja teknis Jumlah kegiatan pendidikan pemilih pengawasan penyelenggaraan pemilu dalam pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa
6 Penguatan Lembaga Demokrasi
Penguatan kelembagaan penyelenggara Program Dukungan Manajemen dan pemilu Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
7 Penguatan Lembaga Demokrasi
Penguatan kelembagaan penyelenggara Program Dukungan Manajemen dan pemilu Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
8 Penguatan Lembaga Demokrasi
Penguatan kelembagaan penyelenggara Program Dukungan Manajemen dan pemilu Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi
91%
91
Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia
100%
Fasilitasi pembentukan Lembaga Riset Kepemiluan dan operasionalisasinya
100%
Persentase pengembangan teknologi informasi kepemiluan: (a) Kajian evoting, e-counting dan e-recapitulation; (b) Penguatan sarana dan prasarana perangka teknologi informasi kepemiluan
100%
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) Kedaulatan Pangan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
Pemantauan dan pengendalian harga pangan
Program Pengawasan Persaingan Usaha Pengkajian, Kebijakan, dan Advokasi Persaingan Usaha
2 Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
Pemantauan dan pengendalian harga pangan
Program Pengawasan Persaingan Usaha Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha
SASARAN K/L Pengawasan perilaku persaingan usaha tidak sehat terhadap pelaku usaha di sektor pangan Penegakan hukum persaingan usaha atas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di sektor pangan
INDIKATOR K/L Jumlah kajian sektor strategis terkait pencegahan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Jumlah penetapan/putusan
TARGET 13
25
Revolusi Mental No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET 60%
1 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Persaingan Usaha Yang Sehat (Contoh: Menghindari Praktik Monopoli, Tertib Ukur)
Program Pengawasan Persaingan Usaha Pengkajian, Kebijakan, dan Advokasi Persaingan Usaha
Peningkatan pemahaman dunia usaha dan masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai persaingan usaha yang sehat
Tingkat pemahaman dunia usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat
2 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Persaingan Usaha Yang Sehat (Contoh: Menghindari Praktik Monopoli, Tertib Ukur)
Program Pengawasan Persaingan Usaha Pengkajian, Kebijakan, dan Advokasi Persaingan Usaha
Peningkatan pemahaman dunia usaha dan masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai persaingan usaha yang sehat
Jumlah advokasi kebijakn persaingan usaha di lembaga pendidikan dan kedinasan
3 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa
Persaingan Usaha Yang Sehat (Contoh: Menghindari Praktik Monopoli, Tertib Ukur)
Program Pengawasan Persaingan Usaha Pengkajian, Kebijakan, dan Advokasi Persaingan Usaha
Penerapan competition checklist dalam Jumlah implementasi manual kebijakan proses perumusan kebijakan ekonomi di persaingan di Pusat dan Daerah pusat dan daerah
17
27
KOMISI YUDISIAL RI Revolusi Mental No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Disiplin Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum
2 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Disiplin Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum
3 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Disiplin Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum
4 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Disiplin Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum
5 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Disiplin Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum
6 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Hukum yang Berkualitas
7 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Hukum yang Berkualitas
PROGRAM K/L Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim
KEGIATAN K/L Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH
Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim
Seleksi Hakim Agung, Hakim Adhoc di Mahkamah Agung, Seleksi Pengangkatan Hakim, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Program Rekrutmen, Peningkatan Seleksi Hakim Agung, Hakim Adhoc di Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Mahkamah Agung, Seleksi Pengangkatan Perilaku Hakim Agung dan Hakim Hakim, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Program Rekrutmen, Peningkatan Seleksi Hakim Agung, Hakim Adhoc di Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Mahkamah Agung, Seleksi Pengangkatan Perilaku Hakim Agung dan Hakim Hakim, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Program Dukungan Manajemen dan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Kepada Publik Yudisial Program Rekrutmen, Peningkatan Seleksi Hakim Agung, Hakim Adhoc di Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Mahkamah Agung, Seleksi Pengangkatan Perilaku Hakim Agung dan Hakim Hakim, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Penelusuran rekam jejak hakim dan calon hakim secara cepat, tepat, dan akuntabel. Penyelesaian Laporan Masyarakat terhadap Hakim yang diduga Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sampai dengan keluarnya keputusan secara cepat, tepat, dan akuntabel.
Jumlah laporan rekam jejak hakim dan calon hakim
121
Jumlah keputusan sidang MKH yang diusulkan oleh KY
10
Terselenggaranya proses seleksi calon hakim agung dan calon hakim adhoc di MA dan seleksi pengangkatan hakim yang bebas KKN Terselenggaranya proses seleksi calon hakim agung dan calon hakim adhoc di MA dan seleksi pengangkatan hakim yang bebas KKN Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas hakim yang profesional dan bebas KKN
Jumlah kegiatan penyelenggaraan seleksi calon hakim agung dan hakim adhoc di Mahkamah Agung secara independen dan bebas KKN Jumlah kegiatan rekrutmen dan seleksi calon hakim bersama dengan Mahkamah Agung secara independen dan bebas KKN Indeks Peningkatan Kapasitas Hakim (PKH)
3
Layanan informasi bidang yudisial yang cepat, akuntabel dan mudah diakses masyarakat Terselenggaranya judicial education terkait dengan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
Jumlah laporan hasil analisis putusan yang akuntabel untuk rekomendasi mutasi hakim Jumlah kegiatan judicial education terkait dengan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim
1
Meningkat
10
3
Kepastian dan Penegakan Hukum No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim
Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH
Penyelesaian Laporan Masyarakat Jumlah dokumen laporan verifikasi yang terhadap Hakim yang diduga Melanggar dapat dilakukan registrasi dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ditindaklanjuti penanganannya sampai dengan keluarnya keputusan secara cepat, tepat, dan akuntabel.
460 dokumen
2 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim
Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH
Penyelesaian Laporan Masyarakat Jumlah dokumen hasil sidang atas terhadap Hakim yang diduga Melanggar penanganan laporan masyarakat Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sampai dengan keluarnya keputusan secara cepat, tepat, dan akuntabel.
125 dokumen
3 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim
Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH
Penyelesaian Laporan Masyarakat Jumlah keputusan sidang MKH yang terhadap Hakim yang diduga Melanggar diusulkan oleh KY Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sampai dengan keluarnya keputusan secara cepat, tepat, dan akuntabel.
4 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim
Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH
Penyelesaian Laporan Masyarakat Jumlah laporan pemantauan hasil terhadap Hakim yang diduga Melanggar persidangan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sampai dengan keluarnya keputusan secara cepat, tepat, dan akuntabel.
10 rekomendasi
99 laporan
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Revolusi Mental No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Reformasi Birokrasi Pemerintahan
Penerapan Sistem Reward & Punishment Program Pengkajian Administrasi Negara Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan dan Keteladanan Pimpinan dan Diklat Aparatur Negara Fungsional
Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN melalui diklat
Jumlah peserta TOT Diklat Revolusi Mental dalam Pelayanan Publik
100 peserta
2 Reformasi Birokrasi Pemerintahan
Penerapan Sistem Reward & Punishment Program Pengkajian Administrasi Negara Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan dan Keteladanan Pimpinan dan Diklat Aparatur Negara Fungsional
Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN melalui diklat
Jumlah peserta Diklat Revolusi Mental dalam Pelayanan Publik
100 peserta
Reformasi Birokrasi No
Program Prioritas
1 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB 2 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB 3 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB 4 Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Perijinan 5 Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Perijinan
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penerapan Manajemen ASN
Penerapan Manajemen ASN
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Program Pengkajian Administrasi Negara Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Terbentuknya kader-kader reform pada dan Diklat Aparatur Negara Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional instansi pemerintah
Program Pengkajian Administrasi Negara Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Meningkatnya kompetensi dan Diklat Aparatur Negara Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional kepemimpinan visioner pejabat struktural Eselon 1 Penerapan Manajemen ASN Program Pengkajian Administrasi Negara Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Meningkatnya kompetensi dan Diklat Aparatur Negara Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional kepemimpinan strategis pejabat struktural Eselon II Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja Program Pengkajian Administrasi Negara Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan Terwujudnya peningkatan kapasitas ASN pelayanan publik dan Diklat Aparatur Negara Fungsional Pelayanan Publik Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja Program Pengkajian Administrasi Negara Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan Terlaksananya diklat TOT revolusi mental pelayanan publik dan Diklat Aparatur Negara Fungsional dalam pelayanan publik
INDIKATOR K/L Jumlah peserta diklat
TARGET 200 Peserta
Jumlah peserta Diklat Pim Tk I
120
Jumlah peserta Diklatpim Tk II
270 Peserta
Jumlah peserta diklat Revolusi Mental dalam Pelayanan Publik Jumlah peserta diklat TOT revolusi mental dalam pelayanan publik
500 500
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI) Kedaulatan Pangan No
Program Prioritas
1 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 2 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 3 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain 4 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek
Penelitian Bioteknologi
Penelitian unggulan untuk Ketahanan Pangan dan Kesehatan
Jumlah Laporan Penelitian Ketahanan Pangan dan Obat
Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek
Penelitian Bioteknologi
Difusi bibit umbi,kedelai plus dan pupuk Jumlah daerah implementasi dan organik berbasis mikroba Indonesia produksi bibit
Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek
Penelitian Bioteknologi
Pengembangan Techno Park di kab/kota Techno Park Banyumulek-NTB
1 Techno Park
Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek
Penelitian Bioteknologi
Pengembangan Techno Park di kab/kota Techno Park Sikka-NTT (lokasi)
1 Techno Park
5 daerah
Kemaritiman dan Kelautan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Tata Ruang Laut, Konservasi dan Konservasi pesisir dan laut Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari
PROGRAM K/L Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek
KEGIATAN K/L Penelitian Oseanografi
SASARAN K/L Terpantaunya kondisi ekosistem terumbu karang
INDIKATOR K/L Jumlah kawasan dengan kategori sehat
TARGET 0
Pelayanan Kesehatan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penguatan Sistem Informasi, Manajemen Kesehatan dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 2 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Kesehatan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek
Pengembangan Inovasi
Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek
Penelitian Bioteknologi
SASARAN K/L Akselerasi difusi hasil iptek berbasis inovasi LIPI ke stakeholders (Industri, Pemerintah, Masyarakat) Penelitian unggulan untuk Ketahanan Pangan dan Kesehatan
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah riset terkait bahan baku obat dalam negeri Jumlah Laporan Penelitian Ketahanan Pangan dan Obat
10
Desa dan Kawasan Pedesaan No
Program Prioritas
1 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan & pengembangan Teknologi Tepat Guna
PROGRAM K/L Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek
KEGIATAN K/L Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
SASARAN K/L Peningkatan pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Daerah
INDIKATOR K/L Jumlah UMKM yang dibina
TARGET 5
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Pengembangan Science dan Technopark Hubungan dengan sumber R&D yang Indonesia kontinyu
PROGRAM K/L Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek
KEGIATAN K/L Pengembangan Inovasi
SASARAN K/L Pengembangan N-STP di Cibinong Science Center-Botanical Garden dalam rangka akselerasi difusi iptek LIPI
INDIKATOR K/L Jumlah paket sarana N-STP di Cibinong Science Center-Botanical Garden, termasuk didalamnya Pusat Inovasi dan Inkubator
TARGET 1
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) Reformasi Birokrasi No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
1 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Penguatan sistem pengadaan barang Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis dan jasa Pelaksanaan RB
Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pemberian Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I
Konsolidasi pengadaan dengan penguatan perencanaan pengadaan
Persentase nilai anggaran pengadaan yang terkonsolidasi terhadap belanja pengadaan dalam APBN/APBD
2 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB 3 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB 4 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Penguatan sistem pengadaan barang dan jasa
Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional
Cloud data center LPSE
Jumlah Cloud Data Center LPSE
Penguatan sistem pengadaan barang dan jasa
Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional
Jumlah penyedia yang terkualifikasi
Penguatan sistem pengadaan barang dan jasa
Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional
5 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB 6 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB 7 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Penguatan sistem pengadaan barang dan jasa
Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengembangan Sistem Profesi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tersedianya sistem rapor kinerja penyedia dalam pengadaan barang/jasa pemerintah Meningkatnya kualitas layanan, kapasitas dan keamanan informasi dalam penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik Tercapainya maturitas organiasi pengadaan barang/jasa pemerintah
Penguatan sistem pengadaan barang dan jasa
Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengembangan Sistem Profesi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Terpenuhinya jumlah pejabat fungsional Jumlah pejabat fungsional pengelola PBJ pengelola PBJ
Penguatan sistem pengadaan barang dan jasa
Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengembangan Sistem Katalog
Meningkatnya jumlah produk yang masuk dalam e-catalogue
TARGET 20%
30 Provinsi
112000 penyedia
Jumlah LPSE yang terstandarisasi
510 LPSE
Jumlah ULP yang mencapai maturitas (level 3)
441 ULP
Jumlah produk yang masuk e-catalogue
3500 orang
62500 produk
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) Daerah Perbatasan No
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Membangun akses transportasi darat, Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi laut, dan udara pembuka Isolasi Perbatasan
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa
PROGRAM K/L
Pengembangan Teknologi Penerbangan
KEGIATAN K/L
Pesawat Transport Nasional yang dikembangkan
SASARAN K/L
Jumlah produk desain pesawat transport nasional yang siap diproduksi oleh industri penerbangan.
1
2 Pengamanan Batas Wilayah Darat, Laut, Patroli Pengamanan Batas Wilayah dan Udara
Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa
Pengembangan Teknologi dan Data Penginderaan Jauh
Produk litbangyasa teknologi dan data penginderaan jauh
Jumlah model, pedoman, modul, dan prototipe di bidang teknologi dan data penginderaan jauh yang operasional untuk pemantauan sumber daya alam, lingkungan, serta mitigasi bencana dan perubahan iklim
10
3 Pengamanan Batas Wilayah Darat, Laut, Patroli Pengamanan Batas Wilayah dan Udara
Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa
Pengembangan Teknologi Satelit
Data Parameter Satelit, Data Satelit Dan Jumlah Data Penjejakan Dan Kendali Data Atmosfer/Ionosfer Satelit
10
Stabilitas Keamanan dan Ketertiban No
Program Prioritas
1 Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Peningkatan Sarpras Keamanan Perbatasan
PROGRAM K/L Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa
KEGIATAN K/L Pengembangan Teknologi Roket
SASARAN K/L Roket yang Diproduksi dan Diujikan
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah Pengujian Roket Yang Terlaksana
1
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA Revolusi Mental No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Jumlah Model Pengembangan Produksi Paket Siaran dan Pemberitaan Informasi, Pendidikan, Pelestarian, Hiburan yang Sehat, Kontrol Sosial dan Membangun Citra Positif Bangsa.
24 Model Paket Acara
1 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik
Pembangunan Karakter Melalui Media Publik
Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik
Pengembangan Program dan Produksi Siaran Radio Publik
Tersedianya Program dan Produksi Siaran dan Pemberitaan untuk Membangun Karakter Bangsa
2 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik
Pembangunan Karakter Melalui Media Publik
Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik
Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal, Regional
Tersedianya Program Siaran dan Program, Produksi Siaran dan Pemberitaan untuk Stasiun Siaran Lokal, Pemberitaan untuk Siaran Lokal, Regional dan Nasional yang Membangun Regional dan Nasional Karakter Bangsa dan Menjadi Alat Pertahanan Negara di bidang Informasi
122602 paket
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA Revolusi Mental No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
1 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik
Pembangunan Karakter Melalui Media Publik
Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik
Pengembangan Program dan Produksi Siaran TV Publik
Terwujudnya Kerjasama RRI dengan Naskah Kerjasama RRI dengan Stake Pemangku kepentingan (stake holder) di Holder Nasional dan Internasional tingkat nasional dan Internasional
2 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik
Pembangunan Karakter Melalui Media Publik
Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik
Pengembangan Program dan Produksi Siaran TV Publik
3 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik
Pembangunan Karakter Melalui Media Publik
Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik
Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Penyiaran TV Publik Lokal dan Regional
Terselenggaranya Pelaksanaan Produksi Siaran TV Publik dan Siaran Analog dan Digital (Simulcast) TV Publik TVRI Tersedianya Program Siaran dan Siaran TV Publik lokal dan regional Pemberitaan Untuk Siaran Lokal dan Regional
TARGET 2 laporan
6234 episode
41647 jam siar
LEMBAGA SANDI NEGARA Daerah Perbatasan No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Pengamanan Batas Wilayah Darat, Laut, Patroli Pengamanan Batas Wilayah dan Udara
PROGRAM K/L Program Pengembangan Persandian Nasional
KEGIATAN K/L Operasi Analisa Sinyal
SASARAN K/L Terselenggaranya pengamanan persandian melalui analisis teknis sandi dan analisis kriptografi
INDIKATOR K/L Jumlah produk intelijen sinyal (daerah perbatasan, ancaman separatisme, ancaman cyber, konflik komunal, dan ancaman pihak asing)
TARGET 6 produk intelijan
Stabilitas Keamanan dan Ketertiban No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
1 Keamanan Data dan Informasi (Cyber Security)
Alat Peralatan Persandian
Program Pengembangan Persandian Nasional
2 Keamanan Data dan Informasi (Cyber Security)
Alat Peralatan Persandian
Program Pengembangan Persandian Nasional
3 Keamanan Data dan Informasi (Cyber Security) 4 Keamanan Data dan Informasi (Cyber Security) 5 Keamanan Data dan Informasi (Cyber Security)
Operasional Pengemanan Siber
Program Pengembangan Persandian Nasional Program Pengembangan Persandian Nasional Program Pengembangan Persandian Nasional
6 Keamanan Data dan Informasi (Cyber Security)
Operasional Pengemanan Siber
Program Pengembangan Persandian Nasional
7 Keamanan Data dan Informasi (Cyber Security) 8 Keamanan Data dan Informasi (Cyber Security) 9 Keamanan Data dan Informasi (Cyber Security)
Peningkatan Kapasitas SDM Sandi
Program Pengembangan Persandian Nasional Program Pengembangan Persandian Nasional Program Pengembangan Persandian Nasional
Operasional Pengemanan Siber Operasional Pengemanan Siber
Peningkatan Kapasitas SDM Sandi Peningkatan Kapasitas SDM Sandi
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Pengembangan Infrastruktur dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi Pengembangan Infrastruktur dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi Operasi Analisa Sinyal
Pemenuhan layanan kebutuhan Crypto Mobile Phone operasional Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi Pemenuhan layanan kebutuhan Crypto Deskphone operasional Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi Hasil Proses analisis sinyal Operasi Analisa Sinyal
Operasi Analisa Sinyal
Hasil Proses analisis sinyal
Penyelenggaraan Fasilitasi Operasional Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi Penyelenggaraan Fasilitasi Operasional Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Persandian Penyelenggaraan Pendidikan Profesional di Bidang Persandian Penyelenggaraan Pendidikan Profesional di Bidang Persandian
TARGET 95 unit
48 unit
11 laporan
Pengembangan Infrastruktur jaring Analisa Sinyal Fasilitasi Operasional Sistem Keamanan Operasional Sistem Keamanan Informasi Informasi Berklasifikasi K/L/D/I dan VVIP Berklarifikasi K/L/D/I
Tahap 1
Fasilitasi Operasional Sistem Keamanan Operasional Sistem Keamanan Informasi Informasi Berklasifikasi K/L/D/I dan VVIP Berklarifikasi VVIP
1 Paket
SDM Lulusan Diklat Lulusan Sarjana Sains Terapan Lulusan Sarjana Sains Terapan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihanan Bidang Persandian Penyelenggaraan Pendidikan Profesional di Bidang Persandian Penyelenggaraan Pendidikan S2 Teknik Keamanan Informasi
1 Paket
300 lulusan 80 lulusan 10 orang
MAHKAMAH AGUNG Revolusi Mental No
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Program Prioritas
Penegakan Disiplin Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
PROGRAM K/L
Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KEGIATAN K/L
Rekrutmen dan pendidikan pembentukan Mahkamah Agung yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)
SASARAN K/L
Jumlah masyarakat yang menjadi pegawai Mahkamah Agung baik di pusat maupun daerah hasil rekrutmen dan pendidikan yang bebas KKN
1000
2 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Hukum yang Berkualitas
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan
Layanan informasi bidang pengadilan yang cepat, akuntabel dan mudah diakses masyarakat
Persentase hasil putusan sidang pengadilan yang dipublikasikan
3 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Penegakan Hukum yang Berkualitas
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI
Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I, II, II, IV
Tertanganinya pengaduan masyarakat secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.
Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.
Kepastian dan Penegakan Hukum No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L SDM Apgakum yang kompeten, berintegritas dan profesional melalui perubahan pola rekrutment, mutasi dan promosi, reward and punishment SDM Apgakum yang kompeten, berintegritas dan profesional melalui perubahan pola rekrutmen, mutasi dan promosi, reward and punishment SDM Apgakum yang kompeten, berintegritas dan profesional melalui perubahan pola rekrutmen, mutasi dan promosi, reward and punishment Optimalisasi Hakim di Pengadilan Tinggi sebagai Pengawas dan Pembinan Hakim di bawah lingkungannya
INDIKATOR K/L
TARGET
1 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Rekrutment SDM bekerjasama dengan pihak ketiga
TBC
2 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Pola mutasi dan promosi yang didasarkan merit system
TBC
3 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Pemberian reward and punishment berdasarkan monev kinerja
TBC
4 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
5 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung
Peningkatan Profesionalitas Tenaga Meningkatnya kualitas profesionalisme Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan Sumber Daya Manusia Teknis Peradilan
Pilot project Diklat Terpadu Penanganan Perkara di 3 Provinsi
TBC
6 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI
Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan
Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pengadilan yang akuntabel dan transparan (TBC)
TBC
7 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI
Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan
Penguatan koordinasi kelembagaan MKH (TBC)
TBC
8 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI
Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan
Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pengadilan yang akuntabel dan transparan (TBC)
9 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI
Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan
Penguatan koordinasi kelembagaan MKH (TBC)
10 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI
Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah II Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah II Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah III
Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan
Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pengadilan yang akuntabel dan transparan (TBC)
Pengawasan oleh Hakim Tinggi Bidang Pengawasan
Jumlah Satuan Kerja / Jumlah Provinsi
11 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI
Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan
Penguatan koordinasi kelembagaan MKH (TBC)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan
Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pengadilan yang akuntabel dan transparan (TBC)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan
Penguatan koordinasi kelembagaan MKH (TBC)
Sistem Peradilan Perdata yang Mudah & Program Dukungan Manajemen dan Cepat Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah III Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah IV Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah IV Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan
12 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI
13 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI
14 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Peningkatan pelayanan peradilan melalui Diseminasi kebijakan peradilan (Small mekanisme Small Claim Court dan Claim Court dan Mediasi) kepada Mediasi pemangku kepentingan
TBC
15 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Sistem Peradilan Perdata yang Mudah & Program Peningkatan Sarana dan Cepat Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Pemenuhan kebutuhan sarana dan Jumlah pengadaan sarana dan prasarana prasarana untuk mendukung pelayanan untuk kebutuhan mediasi (ruang kaukus Small Claim Court dan Mediasi dan ruang pleno untuk kebutuhan mediasi, buku registrasi mediasi, small claim court, integrasi data dalam SIPP) di PN dan PA daerah percontohan
TBC
16 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Sistem Peradilan Perdata yang Mudah & Program Peningkatan Manajemen Cepat Peradilan Umum
Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
TBC
17 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Peningkatan pelayanan peradilan melalui Koordinasi pemangku kepentingan untuk mekanisme Small Claim Court dan mendukung pelaksanaan mekanisme Mediasi Small Claim Court dan Mediasi di pengadilan khusus di daerah-daerah percontohan Pemenuhan kebutuhan sarpras untuk Pengadaan sarpras seperti pengadilan mendukung pelaksanaan SPPA di anak, ruang tunggu anak, ruang lingkungan peradilan teleconference peradilan anak di lingkungan peradilan umum dengan angka kriminalitas anak yang tinggi
18 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung
Peningkatan Profesionalitas Tenaga Meningkatnya kualitas profesionalisme Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan SDM teknis peradilan dalam proses peradilan anak
Diklat Hakim Anak dan Sertifikasi Hakim Anak
TBC
19 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan
Pengembangan Sistem Informasi terintegrasi di lingkungan peradilan dan MA
TBC
20 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan
Bimtek pengembangan SPPT berbasis IT
10 Satuan Kerja Pilot (5 PN dan 5 PT)
21 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Pemenuhan kebutuhan sarpras untuk Pemenuhan IT dalam rangka SIMARI mendukung integrasi sistem informasi di terintegrasi di 4 lingkungan peradilan 4 lingkungan peradilan dan MA
TBC
22 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Pemenuhan kebutuhan sarpras untuk Implementasi pilot project SPPT di 5 mendukung integrasi sistem informasi di provinsi 4 lingkungan peradilan dan MA
10 Satuan Kerja Pilot (5 PN dan 5 PT)
23 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
24 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
25 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
26 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
Pemenuhan kebutuhan operasional penanganan perkara di tingkat pertama dan tingkat banding - lingkungan peradilan umum Terlaksananya pelayanan bagi masyarakat miskin di lingkungan peradilan umum Terlaksananya pelayanan bagi masyarakat miskin di lingkungan peradilan umum Terlaksananya pelayanan bagi masyarakat miskin di lingkungan peradilan umum
Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan sistem informasi terintegrasi pada 4 (empat) lingkungan peradilan dan MA Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan sistem informasi terintegrasi di 4 lingkungan peradilan dan MA
TBC
Penyusunan satuan biaya operasional penanganan perkara per jenis perkara di tingkat pertama dan tingkat banding (TBC) Pelayanan sidang keliling
TBC
Pelayanan pembebasan biaya perkara
TBC
Pos Pelayanan Hukum
TBC
TBC
27 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
28 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
29 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
30 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat
Pembinaan Administrasi Peradilan Militer dan TUN
31 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat
32 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat
33 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung
34 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Pendidikan HAM bagi Apgakum
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung
Peningkatan Profesional Aparatur Peradilan di Bidang Manajemen dan Kepemimpinan
Pembinaan Administrasi Peradilan Militer dan TUN Pembinaan Administrasi Peradilan Militer dan TUN Pendidikan Profesional Aparat Pengadilan
Terlaksananya pelayanan bagi masyarakat miskin di lingkungan peradilan agama Terlaksananya pelayanan bagi masyarakat miskin di lingkungan peradilan agama Terlaksananya pelayanan bagi masyarakat miskin di lingkungan peradilan agama Terlaksananya pelayanan bagi masyarakat miskin di lingkungan peradilan TUN Terlaksananya pelayanan bagi masyarakat miskin di lingkungan peradilan TUN Terlaksananya pelayanan bagi masyarakat miskin di lingkungan peradilan TUN Meningkatnya kualitas profesionalisme SDM Teknis Peradilan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Pelayanan sidang keliling
TBC
Pelayanan pembebasan biaya perkara
TBC
Pos Pelayanan Hukum
TBC
Pelayanan sidang keliling
TBC
Pos Pelayanan Hukum
TBC
Diklat profesional Hakim (termasuk penyusunan modul diklat untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak) (TBC)
TBC
Meningkatnya kualitas profesionalisme SDM teknis Peradilan
Diklat profesional Hakim (termasuk penyusunan modul diklat untuk diklat Hakim dan aparat peradilan yang berbasis HAM)
TBC
Pelayanan Pembebasan biaya perkara
MAHKAMAH KONSTITUSI RI Revolusi Mental No
Program Prioritas
1 Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penegakan Hukum yang Berkualitas
PROGRAM K/L Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
KEGIATAN K/L Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara serta Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK
SASARAN K/L Warga negara yang sadar konstitusi
INDIKATOR K/L Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara
TARGET 12
Kepastian dan Penegakan Hukum No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
1 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Budaya Hukum
Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
2 Penegakan Hukum yang Berkualitas
Budaya Hukum
Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
KEGIATAN K/L Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara serta Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara serta Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
TARGET
Peningkatan Pemahaman Warga Negara Peningkatan jumlah Diklat ToT (TBC) dan Aparatur Negara
TBC
Peningkatan Pemahaman Warga Negara Penyusunan indikator pemahaman Hak dan Aparatur Negara Konstitusional Warga Negara (TBC)
TBC
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Reformasi Birokrasi No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
1 Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja Program Pengawasan Pelayanan Publik Sistem Informasi Perijinan pelayanan publik
Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat
2 Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja Program Pengawasan Pelayanan Publik Sistem Informasi Perijinan pelayanan publik
Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat
3 Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Perijinan 4 Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Perijinan
Pencegahan Mal-Administrasi
Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja Program Pengawasan Pelayanan Publik pelayanan publik Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja Program Pengawasan Pelayanan Publik pelayanan publik
5 Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Penguatan kelembagaan dan Sistem Informasi Perijinan manajemen pelayanan publik
Program Pengawasan Pelayanan Publik
Pencegahan Mal-Administrasi
Pencegahan Mal-Administrasi
INDIKATOR K/L
TARGET
Diterbitkannya Inpres yang menginstruksikan seluruh instansi pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi ORI Meningkatnya persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan
SASARAN K/L
Jumlah Inpres pelaksanaan rekomendasi ORI
1 Inpres
Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan
100%
Meningkatnya Partisipasi LSM/Perguruan Tinggi/Individu Terlaksananya pendampingan integrasi pengelolaan pengaduan nasional
Jumlah Partisipasi LSM/Perguruan Tinggi/Individu Persentase instansi pemerintah yang menerima pendampingan
Meningkatnya kepatuhan K/L/ Pemda dengan Kepatuhan Tinggi atas Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
% K/L/Pemda dengan tingkat kepatuhan K : 58%, L : 55% Prov : 54.5% Kab/Kota : yang tinggi atas pelaksanaan UU Nomor 30.5% 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Zona Hijau)
70 LSM/Perguruan tinggi/Individu 100% instansi pemerintah
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) Stabilitas Keamanan dan Ketertiban No
Program Prioritas
1 Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pengawasan Aliran Dana & Media Control
PROGRAM K/L
KEGIATAN K/L
Program Pencegahan dan Pengelolaan Bidang Hukum PPATK Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme
SASARAN K/L Meningkatnya efektivitas pemberian bantuan hukum, pendapat hukum, dan keterangan ahli
INDIKATOR K/L
TARGET
Persentase peningkatan jumlah putusan TPPU dan pendanaan terorisme yang masuk dalam anotasi putusan
TBC
SEKRETARIAT NEGARA Kepastian dan Penegakan Hukum No
Program Prioritas
1 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
PROGRAM K/L Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara
KEGIATAN K/L Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban dan Dukungan Lainnya di Lingkungan LPSK
SASARAN K/L Perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
INDIKATOR K/L
TARGET
Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui rehabilitasi dan upaya lainnya
TBC
INDIKATOR K/L
TARGET
Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Peningkatan Peran dalam Kerja Sama Sama Pembangunan Teknik
PROGRAM K/L Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden
KEGIATAN K/L
SASARAN K/L
Penyelenggaraan Koordinasi Kerja Sama Terselenggaranya Kerja Sama Teknik Teknik Luar Negeri Luar Negeri dan program Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan dan Triangular yang cepat, tepat, dan aman
Persentase pelaksanaan Program Kerja Sama Selatan-Selatan dan triangular Indonesia
100%
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) No
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)
1 Pengembangan Science dan Technopark Regulasi yang mendukung inovasi Indonesia
PROGRAM K/L Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden
KEGIATAN K/L Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia
SASARAN K/L
INDIKATOR K/L
Terlaksananya hasil analisis kebijakan di Persentase laporan hasil analisis bidang pembangunan sumber daya kebijakan di bidang pembangunan manusia sumber daya manusia yang sesuai standar
TARGET 1