Arsip Nasional Republik Indonesia
LEMBAR PERSETUJUAN
Substansi Prosedur Tetap tentang Harmonisasi Dan Finalisasi Rancangan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia telah saya setujui.
Disetujui di Jakarta pada tanggal
September 2010
Plt. SEKRETARIS UTAMA,
GINA MASUDAH HUSNI
Arsip Nasional Republik Indonesia
PROSEDUR TETAP NOMOR 72 TAHUN 2010
TENTANG PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
BAB I PENDAHULUAN
A. Umum Dalam usaha melaksanakan pembangunan kesadaran hukum, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan system yang di dalamnya terdapat elemen kelembagaan, elemen materi hukum, dan elemen budaya hukum. Ketiga elemen tersebut dijadikan acuan utama upaya pembangunan kesadran hukum. Aspek penting dalam upaya pembangunan kesadaran hukum khususnya bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia yang harus menjadi perhatian kita semua adalah bagaimana agar seluruh pegawai merasa bahwa hak-hak dan kepentingan-kepentingannya diayomi oleh Hukum. Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai sebuah elemen lembaga yang menaungi para pegawai di dalamnya harus secara berkesinambungan mengambil langkah-langkah penyuluhan elemen materi hukum atau elemen pembudayaan hukum kepada seluruh pegawai di lingkungannya. Langkah yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah dengan cara menyelenggarakan penyuluhan dan bantuan hukum kepada pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Penyuluhan dan Bantuan Hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Terkait dengan hal ini Bagian Hukum dan Perundang-undangan melakukan kegiatan penyuluhan dan bantuan hukum bagi pegawai dengan tujuan agar tercipta budaya hukum pegawai yang berdasarkan pada Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku,
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-2sehingga agar tercipta budaya dan etos kerja yang baik bagi efektivitas kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai sebuah organisasi. Pelaksanaan penyuluhan dan bantuan hukum yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan disiplin pegawai. Hal ini akan tercermin dalam tingkat produktivitas dan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.
B. Maksud dan Tujuan Prosedur Tetap Penyuluhan dan Bantuan Hukum ini dimaksudkan untuk membuat aturan baku pelaksanaan penyuluhan dan bantuan hukum guna meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan dan membina kepatuhan serta meningkatkan kesadaran hukum agar tercipta pola pikir, pola sikap, dan tingkah laku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan dibuatnya Prosedur Tetap ini adalah agar pelaksanaana penyuluhan dan bantuan hukum bagi pegawai ANRI dapat terselenggara dengan baik dan tepat pada sasaran yang telah ditetapkan.
C. Ruang Lingkup Materi Prosedur
Tetap
Penyuluhan
dan
Bantuan
Hukum
ini
meliputi
mekanisme/tata cara penyusunan Protap ini meliputi Penyuluhan Hukum dalam bentuk ceramah, seminar, sosialisasi, workshop, dan diskusi ilmiah hukum; Penyuluhan Hukum dalam bentuk brosur, leaflet, dan poster; Bantuan Hukum dalam bentuk Konsultasi Hukum; Proses pemberian bantuan dalam hal pengajuan gugatan mewakili Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga; Proses pemberian bantuan hukum guna menangani kasus perdata dan tata usaha negara yang dihadapi dan diwakili oleh pegawai ANRI; Proses pemberian bantuan hukum guna menangani kasus perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan diwakili oleh Bagian Hukum dan Perundangundangan; dan Evaluasi Penyuluhan dan Bantuan Hukum.
D. Dasar 1.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-33.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;
6.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
7.
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;
8.
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 06 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Prosedur Tetap di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
E. Pengertian Dalam Prosedur Tetap ini yang dimaksud dengan: 1.
Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum;
2.
Konsultasi Hukum pemberian pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada pihak yang mempunyai permasalahan hukum untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
3.
Kepastian Hukum adalah penegakan hukum yang telah dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan yang berdasarkan pada prosedur baku yang sudah melembaga tanpa adanya pembedaan status atau tingkatan seseorang atau sesuatu yang dapat dijadikan sebagai jaminan hukum baik bagi masyarakat dan juga bagi aparatur negara;
4.
Kepatuhan Hukum adalah sikap seseorang untuk taat dan berdisiplin pada perintah yang dituliskan dalam aturan hukum yang telah ditetapkan;
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-45.
Kesadaran Hukum adalah nilai-nilai yang hidup dalam diri sanubari seseorang tentang hukum yang meliputi pemahaman tentang hukum, penghayatan hukum dan kepatuhan/ketaatan pada hukum;
6.
Budaya Hukum adalah sikap terhadap hukum dan sistem hukum yang mencakup kepercayaan, nilai, ide dan harapan-harapan terhadap hukum;
7.
Bantuan Hukum adalah pelayanan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan sebagai penasihat hukum lembaga untuk membela perkara dengan mengatasnamakan lembaga untuk dapat memperoleh keadilan di pengadilan;
8.
Metode Penyuluhan Hukum adalah cara penyampaian informasi hukum dari penyuluh hukum kepada sasaran penyuluhan hukum;
9.
Posita adalah tuntutan yang diajukan oleh pihak penuntut di Pengadilan.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-5BAB II METODE DAN MATERI, PROSEDUR, DAN EVALUASI PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
A. Metode dan Materi Penyuluhan Hukum Metode penyuluhan hukum yang akan dilakukan di lingkungan ANRI dilakukan dengan dua cara, yaitu: 1.
Langsung a.
Dilakukan secara konvensional yaitu dengan ceramah langsung dan diskusi.
b.
Konsultasi hukum dilakukan secara bertatap muka.
c.
Bantuan hukum dilakukan di pengadilan baik sebagai saksi ahli maupun sebagai penasihat hukum.
2.
Tidak Langsung a.
Pembuatan spanduk dan brosur mengenai peraturan yang berhubungan dengan Pegawai Negeri Sipil ANRI.
b.
Bantuan Hukum dilakukan dengan cara surat-menyurat kepada pihak yang memerlukan bantuan hukum. Materi penyuluhan hukum dipilih sesuai dengan dinamika perkembangan yang
terjadi di lingkungan masyarakat pada umumnya dan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia pada khususnya. Materi penyuluhan hukum harus berkembang guna memfasilitasi proses pembangunan hukum secara maksimal. Penentuan materi penyuluhan hukum dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi, pemetaan masalah hukum yang sedang terjadi, kepentingan negara dan organisasi, dan kebutuhan pegawai. Sedangkan materi bantuan hukum disesuaikan dengan kondisi yang ada.
B. Prosedur Penyuluhan dan Bantuan Hukum di Lingkungan ANRI 1.
Penyuluhan Hukum Dalam Bentuk Ceramah, Seminar, Sosialisasi, Workshop, dan Diskusi Ilmiah Hukum a.
Staf Subbag Hukum dan Kerja Sama membuat proposal perencanaan penyuluhan hukum.
b.
Kepala Subbagian (Kasubbag) Hukum dan Kerja Sama menelaah proposal perencanaan dan menentukan materi dan pembicara dan mengajukan ke Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan Perundang-undangan.
c.
Kabag Hukum dan Perundang-undangan menentukan materi dan pembicara.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-6d.
Bila Bagian Hukum dan Perundang-undangan bekerjasama dengan unit terkait/instansi terkait dalam pelaksanaannya, maka dalam penentuan materi dan pembicara dikoordinasikan dengan unit/instansi tersebut.
e.
Setelah pembicara dan materi dipersiapkan maka persiapan selanjutnya adalah memberikan laporan secara tertulis mengenai rencana pelaksanaan penyuluhan hukum kepada Kepala Biro (Karo) Hukum dan Kepegawaian.
f.
Karo Hukum dan Kepegawaian menyampaikan laporan tersebut kepada Sekretaris Utama (Sestama) untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan acara.
g.
Sestama memberikan persetujuan pelaksanaan penyuluhan hukum.
h.
Setelah mendapatkan persetujuan dari Sestama, maka Karo Hukum dan Kepegawaian memerintahkan Kabag Hukum dan Perundang-undangan untuk melaksanakan penyuluhan hukum.
i.
Kabag Hukum dan Perundang-undangan mendisposisikan perintah pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum.
j.
Kasubbag Hukum dan Kerjasama memerintahkan Staf Subbagian Hukum dan Kerjasama untuk membuat undangan ke peserta.
k.
Staf Subbagian Hukum dan Kerjasama membuat dan mengirimkan undangan ke peserta.
2.
Penyuluhan Hukum Dalam Bentuk Brosur, Leaflet, dan Poster a.
Staf Subbagian Hukum dan Kerjasama membuat rancangan brosur, leaflet, dan poster dan melaporkan ke Kasubbag Hukum dan Kerjasama.
b.
Kasubbag Hukum dan Kerjasama mengajukan rancangan ke Kabag Hukum dan Perundang-undangan.
c.
Kabag Hukum dan Perundang-undangan menentukan materi yang akan disampaikan.
d.
Bila Bagian Hukum dan Perundang-undangan bekerjasama dengan unit terkait dalam pelaksanaannya, maka dalam penentuan materi dikoordinasikan dengan unit tersebut.
e.
Setelah materi ditentukan maka langkah selanjutnya adalah memberikan contoh brosur, leaflet, dan poster lengkap dengan materi penyuluhan hukum kepada Karo Hukum dan Kepegawaian.
f.
Apabila Karo Hukum dan Kepegawaian menyetujui, maka Bagian Hukum dan Perundang-undangan akan memerintahkan Kasubbag Hukum dan Kerjasama untuk menggandakan brosur, leaflet, dan poster tersebut.
g.
Staf Subbagian Hukum dan Kerjasama mendistribusikan kepada peserta penyuluhan hukum.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-7-
3.
Pelaksanaan Bantuan Hukum Dalam Bentuk Konsulltasi Hukum a.
Surat Permohonan konsultasi hukum disampaikan ke Kepala ANRI melalui Sestama.
b.
Sestama mendelegasikan Karo Hukum dan Kepegawaian untuk memproses lebih lanjut.
c.
Karo Hukum dan Kepegawaian memerintahkan Bagian Hukum dan Perundangundangan untuk menangani surat permohonan tersebut.
d.
Kabag Hukum dan Perundang-undangan memerintahkan Kasubbag Hukum dan Kerjasama untuk menelaah hukum perihal kasus yang dihadapi dan membuat jawaban konsultasi hukum sesuai dengan materi/masalah yang dikonsultasikan.
e.
Kasubbag Hukum dan Kerjasama memerintahkan Perancang Perundang-undangan untuk menelaah.
f.
Perancang Perundang-undangan melakukan telaah dan memberikan hasilnya untuk diketik Staf Subbag Hukum dan Kerjasama.
g.
Staf Subbag Hukum dan Kerjasama mengetik hasil telaah dan nota dinas kemudian menyampaikan ke Kasubbag Hukum dan Kerjasama.
h.
Kasubbag Hukum dan Kerjasama menyampaikan hasil telaah kepada Kabag Hukum dan Perundang-undangan.
i.
Materi konsultasi dilaporkan Kabag Hukum dan Perundang-undangan kepada Karo Hukum dan Kepegawaian.
j.
Karo Hukum dan Kepegawaian menyampaikan jawaban konsultasi hukum kepada Sestama untuk mendapat persetujuan.
k.
Apabila Sestama menyetujui jawaban konsultasi hukum maka tembusan surat jawaban tersebut dilaporkan kepada Kepala ANRI kemudian surat jawaban dikirimkan ke pemohon.
l.
Apabila pihak pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala ANRI agar mengirim utusan kepada mereka untuk bertindak sebagai saksi ahli dalam suatu kasus tertentu, maka Kepala ANRI mendisposisikan kepada Sestama untuk memerintahkan Karo Hukum dan Kepegawaian menunjuk Bagian Hukum dan Perundang-undangan untuk menanganinya.
4.
Pelaksanaan Bantuan Hukum Dalam Hal Pengajuan Gugatan Mewakili ANRI Sebagai Lembaga a.
Unit Eselon II yang hendak mengajukan gugatan perdata mewakili ANRI mengajukan surat permohonan konsultasi hukum sekaligus surat permohonan pengajuan gugatan mewakili lembaga kepada Kepala ANRI.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-8b.
Kepala ANRI mendelegasikan Sestama perihal penyampaian permohonan konsultasi dan pengajuan gugatan mewakili lembaga untuk ditindaklanjuti Karo Hukum dan Kepegawaian.
c.
Karo Hukum dan Kepegawaian mendisposisikan permohonan kepada Kabag Hukum dan Perundang-undangan untuk melakukan telaah hukum dan memberi konsultasi hukum kepada unit pemohon atas permasalahan hukum yang diajukan.
d.
Kabag Hukum dan Perundang-undangan mendelegasikan Kasubbag Hukum dan Kerjasama untuk melakukan telaah.
e.
Kasubbag Hukum dan Kerjasama memerintahkan Perancang Perundang-undangan untuk melakukan telaah.
f.
Perancang Perundang-undangan melakukan telaah perihal gugatan perdata yang akan diajukan.
g.
Hasil telaah diketik oleh Staf Subbagian Hukum dan Kerjasama beserta nota dinas.
h.
Kasubbag Hukum dan Kerjasama memberikan hasil telaah kepada Kepala Bagian Hukum Perundang-undangan untuk kemudian diberikan kepada Karo Hukum dan Kepegawaian.
i.
Karo Hukum dan Kepegawaian memberikan rekomendasi kepada Sestama mengenai permasalahan hukum yang sedang ditangani, apakah layak atau tidak diproses lebih lanjut dalam ranah peradilan.
j.
Sestama memberikan persetujuan permohonan pengajuan gugatan mewakili lembaga;
k.
Karo Hukum dan Kepegawaian memerintahkan Kabag Hukum dan Perundangundangan untuk mempersiapkan Surat Kuasa dan Surat Perintah Beracara dan Asistensi untuk kemudian diparaf oleh Sestama.
l.
Kasubbag Hukum dan Kerjasama memerintahkan staf Subbagian Hukum dan Kerjasama untuk membuat Surat Kuasa dan Surat Perintah Beracara.
m. Surat yang telah dibuat disampaikan kepada Karo Hukum dan Kepegawaian untuk kemudian didaftarkan surat gugatan pada pengadilan yang menjadi domisili tergugat. n.
Karo Hukum dan Kepegawaian bersama-sama dengan Karo Hukum dan Perundang-undangan dan Kasubbag Hukum dan Kerjasama menjadi perwakilan ANRI dalam beracara perdata melawan tergugat.
5.
Pelaksanaan Bantuan Hukum Guna Menangani Kasus Perdata dan Tata Usaha Negara yang Dihadapi dan Diwakili oleh Pegawai ANRI a.
Pihak tergugat menerima Surat panggilan gugatan perkara perdata yang dikirimkan pengadilan negeri.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-9b.
Pihak tergugat mengajukan permohonan konsultasi kepada Karo Hukum dan Kepegawaian untuk penanganan kasus gugatan.
c.
Karo Hukum dan Kepegawaian memerintahkan Kabag Hukum dan Perundangundangan untuk melakukan pemahaman dan telaah kasus/orientasi kasus.
d.
Kabag Hukum dan Perundang-undangan memerintahkan Kasubbag Hukum dan kerjasama untuk melakukan pemahaman dan telaah kasus/orientasi kasus.
e.
Perancang melakukan telaah/orientasi kasus yang diajukan.
f.
Hasil telaah diketik oleh Staf Subbagian Hukum dan Kerjasama untuk kemudian dikoreksi oleh Kasubbag Hukum dan Kerjasama.
g.
Kabag Hukum dan Perundang-undangan menerima telaah dan melakukan koordinasi dengan tergugat dalam menyusun materi pembelaan/sanggahan.
h.
Para tergugat menjawab posita yang diajukan oleh penggugat kepada Biro Hukum dan Kepegawaian.
i.
Biro Hukum dan Kepegawaian mendelegasikan Bagian Hukum dan Perundangundangan menelaah jawaban atas posita.
j.
6.
Pihak Tergugat bersidang di Pengadilan.
Pelaksanaan Bantuan Hukum Guna Menangani Kasus Perdata dan Tata Usaha Negara yang Dihadapi oleh ANRI dan Diwakili oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan a.
ANRI menerima Surat panggilan gugatan perkara perdata yang dikirimkan pengadilan negeri.
b.
Pegawai tergugat membuat surat kuasa kepada Karo Hukum dan Kepegawaian untuk mempersiapkan/menangani proses perkara apabila tergugat menguasakan penanganan perkaranya kepada Biro Hukum dan Kepegawaian.
c.
Karo Hukum dan Kepegawaian memerintahkan Bagian Hukum dan Perundangundangan untuk melakukan pemahaman dan telaah kasus/orientasi kasus.
d.
Bagian Hukum dan Perundang-undangan melakukan hearing, koordinasi dan membuat surat kuasa para tergugat berdasarkan jawaban posita tersebut.
e.
Surat Kuasa yang telah dibuat diajukan ke Biro Hukum dan Kepegawaian.
f.
Biro Hukum dan Kepegawaian meminta paraf persetujuan Sestama untuk surat kuasa tersebut.
g.
Setelah Sestama menyetujui, maka Karo Hukum dan Kepegawaian memerintahkan pihak yang dikuasakan oleh para tergugat dalam hal ini adalah Kabag Hukum dan Perundang-undangan beracara di Pengadilan sebagai penasihat hukum.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
- 10 h.
Kasubbag Hukum dan Kerjasama bersama-sama dengan Perancang Perundangundangan mendampingi Kabag Hukum dan Perundang-undangan beracara di Pengadilan.
7.
Pelaksanaan Evaluasi Penyuluhan dan Bantuan Hukum Evaluasi Penyuluhan dan Bantuan Hukum dilakukan untuk mengetahui perkembangan, keberhasilan dan permasalahan pelaksanaan penyuluhan hukum. Evaluasi yang dilaksanakan berisi tentang: 1. Laporan pelaksanaan penyuluhan dan Bantuan hukum yang telah dilakukan. 2. Teknik penyuluhan dan Bantuan hukum yang diselenggarakan beserta dampak yang diharapkan dan dihasilkan setelah pelaksanaannya. 3. Materi penyuluhan hukum dan implementasinya di lapangan. 4. Hambatan dan tantangan yang ditemui pada saat pelaksanaan. 5. Penggunaan sarana bantuan yang efektif dan efisien sebagai sarana pendukung pelaksanaan. 6. Rencana pelaksanaan yang akan dilaksanakan. 7. Kesimpulan yang berisi tentang rekomendasi dan saran atas pelaksanaan penyuluhan dan bantuan hukum. Bagian Hukum dan Perundang-undangan setiap triwulan dan akhir tahun anggaran membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bantuan hukum untuk disampaikan kepada Karo Hukum dan Kepegawaian. Pelaksanaan Evaluasi Penyuluhan dan Bantuan Hukum melalui tahapan sebagai berikut: a.
Kabag Hukum dan Perundang-undangan memerintahkan Kasubbag Hukum dan Kerjasama untuk menyusun laporan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bantuan hukum.
b.
Kasubbag Hukum dan Kerjasama mendisposisikan perintah pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kepada Staf Subbagian Hukum dan Kerjasama.
c.
Staf Subbagian Hukum dan Kerjasama membuat/menyusun laporan evaluasi, membuat nota dinas, dan menyampaikan kepada Kasubbag Hukum dan Kerjasama.
d.
Kasubbag Hukum dan Kerjasama menerima, memeriksa, mengoreksi dan mengajukan laporan evaluasi kepada Kabag Hukum dan Perundang-undangan.
e.
Kabag Hukum dan Perundang-undangan menerima laporan evaluasi, mengoreksi dan menyampaikan kepada Karo Hukum dan Kepegawaian.
f.
Karo Hukum dan Kepegawaian menerima, mengoreksi, memberi tandatangan dan mengajukan laporan evaluasi kepada Sestama dan Kepala ANRI.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
- 11 g.
Sestama dan Kepala ANRI menerima laporan evaluasi pelaksanaan penyuluhan hukum.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
- 12 BAB V PENUTUP
Dengan adanya Prosedur Tetap Penyuluhan dan Bantuan Hukum di lingkungan ANRI ini diharapkan dapat memberikan suatu standar yang baku dan terprogram sehingga dapat meningkatkan pelayanan hukum serta kesadaran para pegawai di lingkungan ANRI sebagai abdi negara dan aparatur negara yang bertugas melayani kepentingan masyarakat. Semoga hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat lebih ditegakkan sehingga akan terwujud pelayanan prima kepada publik. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
September 2011
Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN,
ZITA ASIH SUPRASTIWI
Arsip Nasional Republik Indonesia
LAMPIRAN PROSEDUR TETAP NOMOR 72 TAHUN 2010
TENTANG PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-2-
DAFTAR LAMPIRAN PROSEDUR TETAP TENTANG PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
LAMPIRAN 1
DIAGRAM ALIR PROSES PENYULUHAN HUKUM DALAM BENTUK CERAMAH, SEMINAR, SOSIALISASI, WORKSHOP, DAN DISKUSI ILMIAH HUKUM
LAMPIRAN 2
DIAGRAM ALIR PROSES PENYULUHAN HUKUM MELALUI BROSUR, LEAFLET, DAN POSTER
LAMPIRAN 3
DIAGRAM
ALIR
PROSES
BANTUAN
HUKUM
DALAM
BENTUK
KONSULTASI HUKUM LAMPIRAN 4
DIAGRAM
ALIR
PROSES
PEMBERIAN
BANTUAN
DALAM
HAL
PENGAJUAN GUGATAN MEWAKILI ARSIP NASIONAL RI SEBAGAI LEMBAGA LAMPIRAN 5
DIAGRAM ALIR PROSES PEMBERIAN BANTUAN HUKUM GUNA MENANGANI KASUS PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA YANG DIHADAPI DAN DIWAKILI OLEH PEGAWAI ANRI
LAMPIRAN 6
DIAGRAM ALIR PROSES PEMBERIAN BANTUAN HUKUM GUNA MENANGANI KASUS PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA YANG DIHADAPI OLEH ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN DIWAKILI OLEH BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
LAMPIRAN 7
DIAGRAM ALIR EVALUASI PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-3Lampiran 1 Prosedur Tetap Nomor : Tahun 2010 Tanggal : September 2010
DIAGRAM ALIR PROSES PENYULUHAN HUKUM DALAM BENTUK CERAMAH, SEMINAR, SOSIALISASI, WORKSHOP, DAN DISKUSI ILMIAH HUKUM
Unit Penyelesaian
No
Tahap Kegiatan
1
Membuat proposal rencana kegiatan
2
Telaah proposal dan menentukan materi dan pembicara
3
Menentukan materi dan pembicara serta berkoordinasi
4
Memberikan laporan secara tertulis mengenai rencana pelaksanaan kegiatan a. Karo Hukum dan Kepegawaian menerima laporan b. Kabag Hukum dan Perundangundangan memerintahkan c. Kasubbag Hukum dan Kerjasama membuat laporan d. Staf Hukum dan Kerjasama Menyiapkan bahan
5
Menyampaikan laporan tersebut untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan acara
6
Memberikan persetujuan pelaksanaan penyuluhan hukum
7
Memerintahkan pelaksanaan penyuluhan hukum
Staf
Kasubbag Hukum dan Kerjasama
Kabag Hukum dan PerundangUndangan
Karo Hukum dan Kepegawaian
Sestama
Unit Terkait/ Instansi Lain
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-4Unit Penyelesaian
No
Tahap Kegiatan
8
Mendisposisikan perintah pelaksanaan penyuluhan hukum
9
Memerintahkan pembuatan undangan peserta
10 Membuat dan mengirimkan undangan kepada peserta
Norma Waktu: 20 Hari Kerja
Staf
Kasubbag Hukum dan Kerjasama
Kabag Hukum dan PerundangUndangan
Karo Hukum dan Kepegawaian
Sestama
Unit Terkait/ Instansi Lain
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-5Lampiran 2 Prosedur Tetap Nomor : Tahun 2010 Tanggal : September 2010
DIAGRAM ALIR PROSES PENYULUHAN HUKUM MELALUI BROSUR, LEAFLET, DAN POSTER
Unit Penyelesaian
No
Tahap Kegiatan
1
Membuat dan melaporkan rancangan brosur, leaflet, dan poster
2
Mengajukan materi brosur, leaflet, dan poster
3
Menentukan materi dan berkoordinasi dengan unit terkait
4
Menyampaikan contoh brosur, leaflet, dan poster lengkap dengan materi penyuluhan hukum
5
Menyetujui dan mendisposisi rancangan brosur, leaflet, poster, dan materi penyuluhan hukum yang telah disetujui
6
Menerima disposisi dan memerintahkan penggandaan brosur, leaflet, poster dan materi penyuluhan hukum
7
Menerima perintah dan mengoordinasikan penggandaan brosur, leaflet, poster, dan materi penyuluhan hukum
8
Menggandakan dan mendistribusikan brosur, leaflet, poster, dan materi penyuluhan hukum
Norma Waktu: 5 Hari Kerja
Staf
Kasubbag Hukum dan Kerjasama
Kabag Hukum dan PerundangUndangan
Karo Hukum dan Kepegawaian
Unit Terkait
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-6Lampiran 3 Prosedur Tetap Nomor : Tahun 2010 Tanggal : September 2010
DIAGRAM ALIR PROSES BANTUAN DALAM BENTUK KONSULTASI HUKUM Unit Penyelesaian No
Tahap Kegiatan
1
Mengirimkan permohonan konsultasi hukum
2
Memerintahkan proses lebih lanjut terhadap surat permohonan konsultasi hukum
3
Memerintahkan untuk menangani surat permohonan konsultasi hukum
4
Memerintahkan telaah terhadap kasus yang dimohonkan
5
Melakukan telaah hukum perihal kasus yang dihadapi dan membuat Keputusan jawaban konsultasi hukum Mengetik dan menyampaikan hasil telaah beserta nota dinas
6
7
8
9
Mengkoreksi dan menyampaikan telaah dalam bentuk ketikan dan nota dinas Menerima, mengkoreksi dan melaporkan hasil telaah dan nota dinas Menerima Laporan dan menyampaikan jawaban konsultasi hukum untuk mendapat persetujuan
Staf
Perancang Perundangundangan
Kasubbag Hukum dan Kerjasama
Kabag Hukum dan PerundangUndangan
Karo Hukum dan Kepegawaian
Pemohon
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-7Unit Penyelesaian No
Tahap Kegiatan
10
Menerima jawaban permohonan konsultasi hukum
Staf
Norma Waktu: 15 Hari Kerja
Perancang Perundangundangan
Kasubbag Hukum dan Kerjasama
Kabag Hukum dan PerundangUndangan
Karo Hukum dan Kepegawaian
Pemohon
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-8Lampiran 4 Prosedur Tetap Nomor : Tahun 2010 Tanggal : September 2010
DIAGRAM ALIR PROSES PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM HAL PENGAJUAN GUGATAN MEWAKILI ANRI SEBAGAI LEMBAGA
Unit Penyelesaian No
Tahap Kegiatan Staf
1
Memerintahkan untuk mempelajari Surat Permohonan konsultasi hukum dan pengajuan gugatan mewakili lembaga
2
Mendelegasikan untuk memproses lebih lanjut
3
Memerintahkan untuk menangani surat permohonan
4
Melakukan telaah hukum terhadap materi gugatan yang akan diajukan Unit Pemohon
5
Mengetik dan menyampaikan hasil ketikan serta membuat nota dinas
7
Menerima dan mengoreksi hasil telaah, serta menyampaikannya.
8
Menerima hasil telaah dan memberikan rekomendasi Pengajuan Gugatan apakah layak atau tidak
9
Memberikan persetujuan Permohonan Pengajuan Gugatan Mewakilli Lembaga
10
Memerintahkan untuk mempersiapkan surat kuasa dan surat perintah beracara dan asistensi
11
Membuat dan menyampaikan konsep surat kuasa dan surat perintah beracara dan asistensi
Perancang Perundangundangan
Kasubbag Hukum dan Kerjasama
Kabag Hukum dan Perundangundangan
Karo Hukum dan Kepegawaian
Sestama
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-9-
Unit Penyelesaian No
Tahap Kegiatan Staf
12
Penyampaian surat kuasa beracara serta surat perintah beracara dan asistensi serta mendaftarkan surat gugatan ke pengadilan
15
Pendelegasian dan berkoordinasi dalam persiapan menghadapi sidang dan dalam beracara di pengadilan
Norma Waktu: 30 Hari Kerja
Perancang Perundangundangan
Kasubbag Hukum dan Kerjasama
Kabag Hukum dan Perundangundangan
Karo Hukum dan Kepegawaian
Sestama
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
- 10 Lampiran 5 Prosedur Tetap Nomor : Tahun 2010 Tanggal : September 2010
DIAGRAM ALIR PROSES PEMBERIAN BANTUAN HUKUM GUNA MENANGANI KASUS PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA YANG DIHADAPI DAN DIWAKILI OLEH PEGAWAI ANRI
Unit Penyelesaian No
Tahap Kegiatan Staf
1
Menerima permohonan konsultasi untuk penanganan kasus gugatan
2
Menerima dan mendisposisikan surat panggilan gugatan perkara perdata dan mendelegasikan untuk melakukan telaah kasus/orientasi kasus
3
Melakukan telaah kasus/orientasi kasus
4
Mengetik hasil telaah kasus/orientasi kasus, membuat nota dinas dan menyampaikannya
5
Menerima, memeriksa, dan menyampaikan hasil telaah kasus dalam bentuk ketikan
6
Menerima hasil telaah, dan melakukan Koordinasi dalam menyusun materi pembelaan/sanggahan
7
Menjawab dan menyampaikan posita yang diajukan
8
Menerima, menelaah jawaban atas posita dan mendelegasikan
Perancang Peraturan Perundang -undangan
Kasubbag Hukum dan Kerjasama
Kabag Hukum dan PerundangUndangan
Karo Hukum dan Kepegawaian
Tergugat dan/atau Turut Tergugat
Pengadilan
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
- 11 -
Unit Penyelesaian No
Tahap Kegiatan Staf
9
Menerima, menelaah, dan menyampaikan kembali atas jawaban posita
10 Menerima hasil telaah posita dan beracara di pengadilan
Norma Waktu: 15 Hari Kerja
Perancang Peraturan Perundang -undangan
Kasubbag Hukum dan Kerjasama
Kabag Hukum dan PerundangUndangan
Karo Hukum dan Kepegawaian
Tergugat dan/atau Turut Tergugat
Pengadilan
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
- 12 Lampiran 6 Prosedur Tetap Nomor : Tahun 2010 Tanggal : September 2010
DIAGRAM ALIR PROSES BANTUAN HUKUM GUNA MENANGANI KASUS PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA YANG DIHADAPI OLEH ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN DIWAKILI OLEH BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN Unit Penyelesaian No
Tahap Kegiatan
1
Menerima surat panggilan, permohonan konsultasi, dan mendelegasikan untuk melakukan telaah kasus
2
Memerintahkan untuk menangani dan melakukan telaah kasus/orientasi kasus
3
Melakukan telaah kasus/orientasi kasus
4
Mengetik hasil telaah kasus/orientasi kasus, membuat nota dinas dan menyampaikannya
5
Menerima, memeriksa, dan menyampaikan hasil telaah kasus dalam bentuk ketikan
6
Menerima hasil telaah, dan melakukan koordinasi dalam menyusun materi pembelaan/sanggahan
7
Menjawab dan menyampaikan posita yang diajukan
8
Menerima, menelaah jawaban atas posita dan mendelegasikan
9
Menerima, menelaah, melakukan hearing, koordinasi dan memerintahkan membuat surat kuasa
Staf
Perancang Peraturan Perundang -undangan
Kasubbag Hukum dan Kerjasama
Kabag Hukum dan PerundangUndangan
Karo Hukum dan Kepegawaian
Tergugat dan/atau Turut Tergugat
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
- 13 Unit Penyelesaian No
Tahap Kegiatan
10
Menerima dan mendisposisikan untuk membuat surat kuasa
11
Membuat dan mengetik rancangan surat kuasa dan membuat nota dinas, kemudian menyampaikannya
12
Menerima, memeriksa dan mengajukan rancangan surat kuasa untuk mendapatkan paraf persetujuan
13
Menerima rancangan surat kuasa dan menyetujui dan memerintahkan beracara di pengadilan
14
Beracara di pengadilan
Norma Waktu: 15 Hari Kerja
Staf
Perancang Peraturan Perundang -undangan
Kasubbag Hukum dan Kerjasama
Kabag Hukum dan PerundangUndangan
Karo Hukum dan Kepegawaian
Tergugat dan/atau Turut Tergugat
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
- 14 Lampiran 7 Prosedur Tetap Nomor : Tahun 2010 Tanggal : September 2010
DIAGRAM ALIR EVALUASI PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
No
Tahap Kegiatan
1
Memberikan perintah untuk menyusun laporan evaluasi pelaksanaan
2
Menerima dan mendisposisikan penyusunan laporan evaluasi
3
Membuat/menyusun laporan evaluasi, membuat nota dinas, dan menyampaikan
4
Menerima, memeriksa, mengoreksi dan mengajukan laporan evaluasi
5
Menerima, mengoreksi dan menyampaikan laporan evaluasi
6
Menerima dan memberi tandatangan kemudian menyampaikan kepada Sestama dan Kepala ANRI
Staf
Unit Penyelesaian Kabag Kasubbag Hukum dan Hukum dan Perundangkerjasama undangan
Karo Hukum dan Kepegawaian
Norma Waktu: 3 Hari Kerja
Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN,
ZITA ASIH SUPRASTIWI