Arsip Nasional Republik Indonesia

Arsip Nasional Republik Indonesia

LEMBAR PERSETUJUAN Substansi Prosedur Tetap tentang Pelaksanaan Penegakan Disiplin telah saya setujui.

Disetujui di Jakarta pada tanggal

Mei 2011

SEKRETARIS UTAMA,

GINA MASUDAH HUSNI


PROSEDUR TETAP NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah aparatur negara yang memiliki tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh PNS menjadi perhatian masyarakat luas. Menumbuhkan sikap dan tanggung jawab yang penuh sebagai seorang PNS memerlukan sebuah sarana pembinaan yang tetap dan berkelanjutan dan menyentuh atau dirasakan langsung oleh pegawai dengan cara atau sikap yang tetap arif menggunakan pendekatan kekeluargaan namun tidak keluar dari norma-norma yang ada. Sebagai unsur aparatur pemerintah sudah seharusnya PNS melaksanakan segala normanorma ataupun ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang telah ditetapkan, sekaligus untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan. Berdasarkan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PNS perlu melakukan perbaikan dalam berbagai bidang yang paling utama dan menjadi perhatian khusus adalah tentang Disiplin PNS. Apabila PNS tersebut melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku, maka PNS tersebut akan berhadapan dengan aturan disiplin pegawai. Agar meminimalkan pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut, maka harus diatur dengan peraturan yang memuat tata cara atau langkah-langkah yang harus ditempuh maupun sistematikanya. Peraturan yang dimaksud adalah suatu prosedur yang dapat dipergunakan bagi setiap pegawai dan bersifat baku dalam melaksanakan kegiatan di unit kerja. Dengan

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -2-

adanya prosedur ini setiap pegawai bisa melaksanakan kegiatannya di unit kerja tanpa harus tergantung pada seseorang sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di unit kerja tidak tertunda atau terhambat. Dengan demikian diharapkan setiap pegawai memahami dan mengerti akan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta sanksi yang akan dihadapi apabila melakukan pelanggaran. Mengacu kepada peraturan yang terkait dengan disiplin PNS adalah Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Nomor 53 Tahun 2010 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Dalam Bab I pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Dalam rangka menciptakan pegawai yang berdisiplin serta meminimalkan hukuman disiplin maka perlu langkah-langkah yang diambil oleh setiap organisasi dengan melakukan beberapa hal antara lain adalah pertama, Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS yang baru. Kedua, membuat prosedur tetap mengenai tata cara dan langkah-langkah dalam prosedur pemberlakuan disiplin PNS yang berlaku di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) secara tepat dan sistematis untuk mempermudah dalam pelaksanaan pekerjaan yang menyangkut pelenggaran disiplin PNS ANRI. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan uraian di atas, bahwa filosofi dari disiplin PNS agar setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang diemban oleh PNS harus mengacu kepada peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah dan menghindari larangan sesuai peraturan perundang-undangan dan kedinasan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Prosedur Tetap Pelaksanaan Disiplin ini adalah sebagai pedoman setiap pegawai di lingkungan ANRI agar memiliki sikap mental dan perilaku etis, bermoral, berdisiplin, bertanggung jawab, produktif dan profesional. Sedangkan tujuan dari penyusunan prosedur tetap ini adalah untuk meningkatkan disiplin pegawai di lingkungan ANRI.

C. Ruang Lingkup Ruang lingkup dari Prosedur Tetap tentang Pelaksanaan Disiplin ini adalah pelaksanaan disiplin di lingkungan ANRI yang meliputi mekanisme/tata cara pemeriksaan,


pejabat

yang

berwenang

menghukum,

persiapan,

penjatuhan

hukuman

disiplin,

penyampaian dan keberatan atas hukuman disiplin.

D. Dasar 1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;

6.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

7.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;

8.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Prosedur Tetap di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

9.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.


E. Pengertian 1.

Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan ANRI.

2.

Disiplin Pegawai adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

3.

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

4.

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar Peraturan Pegawai.

5.

Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai.

6.

Lingkungan Kerja adalah lingkungan kerja ANRI.

7.

Ruang Kerja adalah ruangan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan.

8.

Hari Kerja adalah hari yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan.

9.

Jam Kerja adalah waktu yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan.

10. Jam istirahat adalah luang diantara jam kerja yang dapat dipergunakan untuk keperluan pribadi pegawai. 11. Prosedur Tetap (Prosedur Operasional Standar) adalah naskah dinas yang memuat serangkaian petunjuk tentang cara dan urutan kegiatan tertentu. 12. Persiapan pemeriksaan adalah tahap awal berupa proses administrasi untuk mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan dalam melaksanakan penegakan disiplin. 13. Tata Cara Pemanggilan adalah urutan proses yang ditempuh oleh setiap atasan langsung dalam rangka memanggil pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. 14. Fungsional adalah Pegawai ANRI yang nenduduki jabatan fungsional di Lingkungan Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai ANRI. 15. Tim Pemeriksa adalah Tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.


16. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai. 17. Tata Cara Pemeriksaan adalah urutan proses yang ditempuh oleh setiap atasan langsung dalam rangka memeriksa pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. 18. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh Pegawai yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif. 19. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. 20. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.


BAB II PROSEDUR PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN

Prosedur pelaksanaan penegakan disiplin melalui tahapan sebagai berikut: 1.

Kepala Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai (Kasubbag Diskesra) memerintahkan Fungsional untuk mendata nama-nama pegawai yang masuk kategori melanggar disiplin.

2.

Fungsional mendata dan menyiapkan berkas-berkas pendukung nama-nama pegawai yang masuk kategori melanggar disiplin untuk diserahkan dan dikoreksi oleh Kasubbag Diskesra.

3.

Kasubbag Diskesra mengoreksi dan menyampaikan berkas-berkas pendukung nama-nama pegawai yang masuk kategori melanggar disiplin kepada Kepala Bagian (Kabag) Kepegawaian

4.

Kabag Kepegawaian mengoreksi dan menyampaikan kepada Kepala Biro (Karo) Hukum dan Kepegawaian untuk mendapatkan persetujuan.

5.

Karo Hukum dan Kepegawaian memberi persetujuan dan mendisposisikan kepada Kabag Kepegawaiaan untuk ditindaklanjuti.

6.

Kabag Kepegawaian menerima disposisi dan memerintahkan Kasubbag Diskesra untuk ditindaklanjuti.

7.

Kasubbag Diskesra memberikan laporan kepada Tim Pemeriksa perihal nama-nama pegawai yang masuk kategori melanggar disiplin

8.

Tim Pemeriksa terlebih dahulu mempersiapkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kemudian memanggil secara tertulis pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Ketentuan Pemanggilan: a.

Pemanggilan kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

b.

Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

c.

Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pegawai yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

d.

Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pegawai yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan


hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. 9.

Tim pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Ketentuan pemeriksaan: a.

Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.

b.

Pegawai yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh pejabat yang melakukan pemeriksaan, dan apabila pegawai tidak menjawab maka ia dianggap mengakui pelanggaran yang dilakukannya.

c.

Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

d.

BAP harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan Pegawai yang diperiksa.

e.

Dalam hal Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP, BAP tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

f.

Pegawai yang diperiksa berhak mendapat fotokopi BAP.

g.

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.

h.

Dalam keputusan hukuman disiplin harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan.

10. Pejabat Yang Berwenang Menghukum terlebih dahulu memeriksa berkas hasil pemeriksaan, kemudian menjatuhkan hukuman disiplin dengan mengeluarkan Keputusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum. Ketentuan penjatuhan hukuman: a.

Apabila menurut hasil pemeriksaan, kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai tersebut merupakan kewenangan: 1) Atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin. 2) Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai BAP.

b.

Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa oleh PPK.


c.

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.

11. Keputusan disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada pegawai yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait. Ketentuan penyampaian hukuman: a.

Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

b.

Dalam hal pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.


BAB IV PENUTUP

Peraturan merupakan aturan-aturan tentang kewajiban, larangan maupun sanksi yang harus dipatuhi oleh Pegawai di lingkungan ANRI dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai baik yang dilakukan di dalam maupun di luar ANRI adalah bentuk-bentuk pelanggaran disiplin dan akan dikenakan hukuman disiplin. Atas pertimbangan tersebut di atas maka disusunlah Prosedur Tetap tentang Pelaksanaan Disiplin bagi pegawai di lingkungan ANRI. Hal ini dimaksudkan agar setiap pegawai memiliki pedoman yang jelas tentang tata cara dan sanksi-sanksi yang diterima pegawai apabila melakukan pelanggaran disiplin. Setiap pegawai harus memiliki rasa tanggungjawab dan disiplin yang tinggi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya menuju efesiensi dan efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di ANRI dalam kerangka Reformasi Birokrasi Nasional. Prosedur tetap ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

Mei 2011

Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN,

ZITA ASIH SUPRASTIWI


LAMPIRAN PROSEDUR TETAP NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN


DAFTAR LAMPIRAN PROSEDUR TETAP TENTANG PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN

LAMPIRAN 1

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

LAMPIRAN 2

BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN

LAMPIRAN 3

UPAYA ADMINISTRATIF

LAMPIRAN 4

DIAGRAM ALIR PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

-2Lampiran 1 Prosedur Tetap Nomor : Tahun 2011 Tanggal : Mei 2011

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

A. Presiden menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Kepala ANRI). B. Pejabat Pembina Kepegawaian (Kepala ANRI) menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: 1.

Pegawai yang menduduki jabatan: a.

Pejabat Struktural Eselon I di lingkungannya untuk jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

b.

Fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya untuk jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

c.

Fungsional Umum golongan ruang IV/d dan IV/e di lingkungannya untuk jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

d.

Pejabat Struktural Eselon II, Fungsional tertentu jenjang Madya, dan Penyelia di lingkungannya untuk jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

e.

Fungsional Umum golongan ruang IV/a s/d IV/c di lingkungannya untuk jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

f.

Pejabat Struktural Eselon III ke bawah, Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia di lingkungannya ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman


-3sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. g.

Fungsional Umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

2.

Pejabat yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan: a.

Struktural Eselon I untuk jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

b.

Fungsional tertentu jenjang Utama untuk jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

c.

Fungsional Umum golongan ruang IV/d dan IV/e untuk jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

d.

Struktural Eselon II dan Fungsional tertentu jenjang Madya untuk jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

e.

Fungsional Umum golongan ruang IV/a s/d IV/c untuk jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

f.

Struktural Eselon III ke bawah dan Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

g.

Fungsional Umum golongan ruang III/d ke bawah untuk jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c,dan ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

3.

Pejabat yang dipekerjakan keluar instansi induknya yang menduduki jabatan: a.

Struktural Eselon I jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

b.

Struktural Eselon II ke bawah dan Fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah, untuk jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.


-4c.

Fungsional Umum golongan ruang IV/e ke bawah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

4.

Pejabat yang diperbantukan keluar instansi induknya yang menduduki jabatan Struktural Eselon II ke bawah, Fungsional Utama ke bawah, Fungsional Umum golongan ruang IV/e ke bawah, jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

5.

Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

6.

Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Negara lain atau badan internasional, atau tugas di luar negeri, jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

C. Pejabat Eselon I menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: 1.


Struktural Eselon II, Fungsional tertentu jenjang Madya, dan Fungsional Umum golongan ruang IV/a s/d IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

b.

Pejabat Struktural eselon III, Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan Fungsional Umum golongan ruang III/b s/d III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

2.

Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Struktural Eselon II, jabatan fungsional tertentu jenjang Madya, dan Fungsional Umum golongan ruang IV/a s/d IV/c untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

3.

Pegawai yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Struktural Eselon III, jabatan Fungsional tertentu jenjang Muda, Penyelia, dan Fungsional Umum golongan ruang III/b s/d III/d untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.


-5D. Pejabat Struktural Eselon II menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: 1.


Struktural Eselon III, Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan Fungsional Umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

b.

Struktural Eselon IV, Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan Fungsional Umum golongan ruang II/c s/d III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

2.

Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Struktural Eselon III, Jabatan Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan Jabatan Fungsional Umum golongan ruang III/c s/d III/d untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

3.

Pegawai yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Struktural Eselon IV, Jabatan Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan Jabatan Fungsional Umum golongan ruang II/c s/d III/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

E. Pejabat Struktural Eselon II yang atasan langsungnya Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Struktural Eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian, selain menetapkan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 juga berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural Eselon IV ke bawah, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan Jabatan Fungsional Umum golongan ruang III/d ke bawah dilingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. F. Pejabat Eselon III menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: 1.


Struktural Eselon IV, Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan Fungsional Umum golongan ruang II/c s/d III/b di lingkungannya, untuk jenis


-6hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. b.

Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan Fungsional Umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

2.

Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Struktural Eselon IV, jabatan Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan Fungsional Umum golongan ruang II/c s/d III/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

3.

Pegawai yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan Fungsional Umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010. G. Pejabat Eselon IV menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: 1.


Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan Fungsional Umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

b.

Fungsi Umum golongan ruang I/a s/d I/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana

dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. c.

Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan Jabatan Fungsional Umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

d.

Pegawai yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Fungsional Umum golongan ruang I/a s/d I/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana


-7dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.



BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN

A. Hukuman disiplin mulai berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan apabila dijatuhkan oleh: 1.

Presiden;

2.

Kepala ANRI untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

3.

Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

B. Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat selain sebagaimana dimaksud pada Huruf A apabila: 1.

tidak diajukan keberatan maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima.

2.

diajukan keberatan maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan atas keberatan.

C. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Kepala ANRI untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e apabila: 1.

tidak diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima.

2.

apabila diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan banding administratif.

D. Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin maka hukuman disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin.



UPAYA ADMINISTRATIF

A. Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh : 1.

Presiden.

2.

Kepala ANRI untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

3.

Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

B. Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan yaitu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang dijatuhkan oleh: 1.

Pejabat Struktural Eselon I dan pejabat yang setara ke bawah.

2.

Pejabat Struktural Eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit dengan sebutan lain yang atasan langsungnya Pejabat Struktural Eselon I yang bukan Kepala ANRI.

Ketentuan pengajuan keberatan, yaitu: 1.

Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.

2.

Keberatan diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin.

3.

Pejabat yang berwenang menghukum, harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai yang bersangkutan.

4.

Tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum, dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima tembusan surat keberatan.


- 10 5.

Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai yang bersangkutan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan.

6.

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja, pejabat yang berwenang menghukum tidak memberikan tanggapan atas keberatan maka atasan pejabat yang berwenang menghukum mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.

7.

Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari pejabat yang berwenang menghukum, Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

8.

Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

9.

Penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin ditetapkan dengan Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum.

10. Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum bersifat final dan mengikat. 11. Apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja Atasan Pejabat yangberwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan maka keputusan Pejabat yanag berwenang menghukum batal demi hukum.

C. Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Kepala ANRI untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Ketentuan pengajuan banding administratif, yaitu: 1.

Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.

2.

Dalam hal Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin: a.

mengajukan banding administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.

b.

tidak mengajukan banding administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima.


- 11 3.

Pegawai yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.

Pegawai yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas: a.

keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS serta diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b.

banding

administratif,

dihentikan

pembayaran

ditetapkannya keputusan banding administratif.

gajinya

sampai

dengan


- 11 Lampiran 4 Prosedur Tetap Nomor : Tahun 2011 Tanggal : Mei 2011

DIAGRAM ALIR PROSEDUR PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN

No

Tahap Penyelesaian

1

Memerintahkan mendata nama-nama pegawai yang masuk kategori melanggar disiplin

2

Menerima perintah, mendata dan menyiapkan berkas-berkas pendukung nama-nama yang masuk kategori melanggar disiplin kemudian menyerahkan kembali untuk dikoreksi

3

Menerima, mengoreksi dan menyampaikan berkasberkas pendukung nama-nama pegawai yang masuk kategori melanggar disiplin

4

Mengoreksi dan menyampaikan berkas-berkas untuk mendapat persetujuan

5

Memberi persetujuan dan mendisposisikan

6

Menerima disposisi dan meneruskan untuk ditindaklanjuti

Fungsional

Kasubbag Diskesra

Kabag Kepegawaian

Unit Penyelesaian Karo Hukum dan Sestama Kepegawaian

Tim Pemeriksa

Pejabat Yang Berwenang Menghukum

Pegawai


- 12 -

No

Tahap Penyelesaian

7

Menerima disposisi dan menindaklanjuti dengan melaporkan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin

8

Mempersiapkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kemudian melakukan pemanggilan secara tertulis sesuai dengan ketentuan

9

Melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan

10

Memeriksa hasil pemeriksaan dan mengeluarkan keputusan hukuman disiplin

11

Menyampaikan keputusan hukuman disiplin

Fungsional

Kasubbag Diskesra

Kabag Kepegawaian

Unit Penyelesaian Karo Hukum dan Sestama Kepegawaian

Tim Pemeriksa

Pejabat Yang Berwenang Menghukum

Norma Waktu: 1 Bulan

Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN,

ZITA ASIH SUPRASTIWI

Pegawai

Arsip Nasional Republik Indonesia

Recommend Documents