Angelia Stephanie Wirawan, Surini Ahlan Syarief, dan Endah Hartati. Ilmu Hukum,Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

TUNTUTAN AHLI WARIS TERHADAP HARTA PENINGGALAN YANG DIKUASAI OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN (STUDI KASUS ATAU PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 136/PDT.P/2003/PN.JKT.PST) Angelia Stephanie Wirawan, Surini Ahlan Syarief, dan Endah Hartati Ilmu Hukum,Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia E-mail: [email protected]

Abstrak Penulisan skripsi ini membahas mengenai perluasan subjek hukum ketidakhadiran (afwezigheid) dimana, subjek hukum badan hukum sesuai dengan penetapan Pengadilan dapat ditetapkan sebagai orang yang tidak hadir (afwezigheid), pengelolaan harta kekayaan orang tidak hadir (afwezigheid) oleh Balai Harta Peninggalan, dan bagaimana apabila terjadi penuntutan pengembalian harta kekayaan sebelum 1/3 abad oleh ahli waris atau orang yang telah dinyatakan tidak hadir (afwezigheid). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) atau penulisan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder serta, wawancara sebagai sarana pelengkap. Hasil penelitian menyarankan diperlukan Undang-Undang Balai Harta Peninggalan, dengan memperhatikan muatan materi Stb 1872/ 166 yang masih dapat dipergunakan.

The Beneficiary’s Demand to The Inheritance which Controlled by Inherited Property Board (Case Study or Determination of Central Jakarta District Court No. 136/PDT.P/2003/PN.JKT.PST) Abstract This study is about the extension of in absentia (afwezigheid) legal subject, where the legal entity of legal subject is in accordance with the determination to be appointed as nonattendance (afwezigheid), the management of the property of the nonattendance, and what if the prosecution of the return-on-asset before 1/3 century occurred by the beneficiary or by the person who has been declared as the nonattendance.This study used library research method or writing normative juridical using secondary data and interview as a complement. The result of the research recommended Law of Inherited Property Board with pay attention charge material Stb. 1872/ 166 which can still be used, to be required. Keywords : People do not attend, Inherited Property Board, absentia, Afwezigheid

Pendahuluan Dalam hukum Indonesia yang menjadi subjek hukum, dikenal 2 macam: manusia (orang) dan badan hukum. Manusia (orang) adalah pribadi bebas dan bukan merupakan “budak”. Badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia, dan sebagai subjek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak dapat dan tidak mungkin berkecimpung di lapangan

Tuntutan ahli waris terhadap..., Angelia Stephanie Wirawan, FH UI, 2015

keluarga seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak, dan lain sebagainya.1 Subjek hukum berdiri bebas dan diatur didalam perundang- undangan. Dengan demikian, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum.2 Keberadaan seseorang dapat dilihat berdasarkan kehadiran orang tersebut dalam kehidupannya sehari- hari dalam melakukan aktivitasnya sehari- hari. Hidup atau tidaknya orang tersebut dapat diketahui oleh orang lain setelah melihat orang yang bersangkutan. Di era kehidupan ini, dapat saja terjadi seseorang meninggalkan tempat tinggal atau domisili termasuk, juga meninggalkan harta benda dan keluarga. Tentunya, banyak sebab- sebab yang dijadikan alasan mengapa orang tersebut pergi dari tempat tinggalnya atau domisilinya. Pada zaman sekarang ini dimana, teknologi sangat berkembang pesat khususnya, bidang komunikasi, seseorang dengan mudahnya mengabarkan kepada orang lain mengenai keberadaannya bahkan seseorang yang akan berpergian jarak jauh (lintas provinsi atau lintas benua) dengan mudahnya mengakses komunikasi namun, hal ini tidak menjamin kelancaran komunikasi. Wilayah negara kita yang sebagian terdiri dari lautan dan daratan yang penuh dengan pegunungan serta hutan- hutan memberikan kemungkinan bagi orang untuk “hilang”. Banyak kasus mengenai orang hilang yang terjadi di Indonesia dengan berbagai faktor seperti: Hilangnya pesawat Adam Air Boeing 737-400-PK-KKW dalam tujuan ke Manado yang merenggut nyawa 102 penumpang pada 1 Januari 2007, hingga saat ini tubuh fisik 102 penumpang tidak berhasil ditemukan namun, potongan pesawat banyak ditemukan.3 Faktor geografis juga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dan orang menjadi hilang, seperti dalam kasus kecelakaan kapal yang terjadi di perairan Selat Bangka yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Bangka yang menyebabkan hilangnya 10 penumpang pada 5 Agustus 2014. Hal ini diakibatkan karena cuaca buruk dan gelombang ombak yang besar.4 Dengan keadaan seseorang tidak diketahui keberadaannya maka akan timbul suatu masalah mengenai status hukum seseorang tersebut dan hal ini akan berhubungan dengan kepentingan 1

H. Riduan Syahrani, Seluk- Beluk dan Asas- Asas Hukum Perdata, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hal.

51. 2

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioden. Hukum Orang dan Keluarga. Cet III, (Jakarta: Alumni, 1986), hal. 200. 3

http://news.liputan6.com/read/2022536/kisah-hilangnya-adam-air-3-hari-muncul-petunjuk, diunduh pada tanggal 9 September 2014. 4

http://berita.plasa.msn.com/nasional/okezone/kapal-tenggelam-di-selat-bangka-10-penumpang-hilang, diunduh pada tanggal 9 September 2014.


orang lain yakni keluarga yang ditinggalkan dan juga akan bersinggungan dengan berbagai aspek hukum antara lain mengenai harta kekayaan yang ditinggalkan dari orang tersebut dan juga pengaruh terhadap perkawinannya. Didalam hukum perdata dikenal dengan Afwezigheid yaitu suatu keadaan dimana seseorang meninggalkan tempat tinggal dan tidak diketahui dimana keberadaannya baik didalam maupun diluar Indonesia serta tidak dapat dibuktikan bahwa ia telah meninggal dunia tanpa menunjukkan kuasanya, maka untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingannya tersebut harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri.5 Suatu keadaan dimana, seseorang tidak berada di tempat tidak menghentikan wewenang berhaknya seseorang, dengan kata lain orang tersebut masih mengemban hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum, namun timbul ketidakpastian hukum. Namun, yang menjadi masalah adalah tidak adanya pengertian ketidakhadiran badan hukum yang juga merupakan subjek hukum. Hal ini tidak diatur secara detail dan jelas namun, ada salah satu penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.:139/ Pdt.P/ 2006/ PN.Jkt. Pst yang menetapkan Yayasan “Abdullah Bin Salmin Bin Mahrie Wakf” dalam keadaan tidak hadir (afwezigheid), dimana salah satu bentuk badan hukum yang diakui di Indonesia adalah Yayasan. Hal ini menimbulkan terjadinya penafsiran hukum berupa pandangan dari Hakim apabila, tidak adanya pengaturan yang jelas dari peraturan- peraturan yang ada. Maka, perlulah dibuat aturan mengenai Afwezigheid ini. Ketidakhadiran didalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata diatur didalam Bab 18 Pasal 463 hingga 495, pengaruh tidak ada di tempat atau Afwezigheid terhadap kedudukan hukum seseorang dapat dibedakan dalam tiga (3) masa, yakni:6 masa tindakan sementara (Voorlopige Voorzieningen); masa mulai dikeluarkan peraturan persangkaan mati (Vermoedelijk Overleden), dan masa peralihan hak kepada ahli waris secara definitif (Definitieve Erfopvolging). Mengenai status hukum dari orang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau Afwezigheid maka, terlebih dahulu harus dinyatakan didalam suatu penetapan dari pengadilan yang menyatakan orang tersebut dalam keadaan tidak hadir. Didalam hukum perdata keadaan

5

-----------, Buku Saku Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Balai Harta Peninggalan Jakarta, 2013), hal. 21. 6

Ibid., hal.201.


tidak hadir (Afwezigheid) dapat menimbulkan suatu persoalan yaitu dugaan telah meninggal dunia, dugaan ini timbul apabila usaha pencarian telah dilakukan dengan segala upaya, dengan perantara orang lain, dengan bantuan lembaga yang berwenang seperti Kepolisian, dengan bantuan media massa, seperti media cetak koran, televisi, dan sebagainya, tetapi tidak juga diketahui keberadaan orang yang bersangkutan. Banyak kasus yang terjadi di Indonesia yang menimbulkan permasalahan adalah adanya orang yang menempati rumah/ bangunan/ tanah dimana, pemilik asli rumah/ bangunan/ tanah tidak diketahui keberadaannya dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi orang yang telah menempati rumah/ bangunan/ tanah tersebut karena orang tersebut akan kesulitan memindah tangankan atau melakukan perbuatan hukum terhadap rumah/ bangunan/ tanah tersebut. Balai Harta Peninggalan sebagai lembaga pemerintah berwenang dalam pengurusan harta kekayaan ketidakhadiran ini. Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana penyelenggaraan hukum di bidang harta peninggalan dan perwakilan dalam lingkungan Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang- undangan (sekarang Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) melalui Direktorat Perdata. Tugas pokok BHP sesuai dengan Pasal 2 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan ialah mewakili dan mengurus kepentingan orangorang yang karena hukum atau Keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.7 Dasar hukumnya adalah Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW) dan Ordonnantie Van 5 Oktober 1872, Stb 1872 No. 166 Tentang Balai Harta Peninggalan Indonesia. Pengelolaan harta kekayaan orang hilang atau tidak hadir dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan dengan dasar hukum KUHPerdata, Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.22PR.02Th.1990, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.02HT.05.10 Tahun 2005. Bangunan atau tanah yang dikelola oleh Balai Harta Peninggalan tersebut pada umunya dimohonkan untuk dibeli oleh para penghuninya atau oleh mereka yang

7

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman RI, Himpunan Surat Keputusan Tentang Balai Harta Peninggalan, (Jakarta, 2000), hal. 49.


menguasai melalui Balai Harta Peninggalan. Tentunya dalam pengelolaan harta kekayaan orang hilang atau tidak hadir ini memiliki mekanisme penyelesaian yang harus dilaksanakan dengan baik hingga batas waktu pengelolaan berakhir yaitu 1/3 abad. Harta kekayaan orang hilang atau tidak hadir (afwezigheid) ini apabila, belum lewat dari 1/3 abad sejak dikeluarkannya penetapan orang tidak hadir oleh Pengadilan menurut peraturan masih dapat dituntut pengembaliannya. Hal ini berarti ahli waris orang hilang atau tidak hadir yang sudah mendapatkan penetapan oleh Pengadilan Negeri dapat menuntut pengembalian harta kekayaan orang hilang atau tidak hadir kepada Balai Harta Peninggalan yang telah melakukan pengelolaan harta kekayaan orang tidak hadir (afwezigheid) tersebut. Jika melihat website Balai Harta Peninggalan masih kurangnya informasi yang jelas dan detail mengenai bagaimana pengajuan pengembalian harta kekayaan orang hilang oleh ahli waris. Hal ini menimbulkan kebingungan dari ahli waris yang akan mengajukan permohonan pengembalian. Kemudian, yang menjadi perhatian adalah bagaimana jika ahli waris menuntut pengembalian fisik harta kekayaan maksudnya disini adalah ahli waris tidak mau menerima uang hasil jual beli/ sewa menyewa rumah/ bangunan/ tanah yang sebelumnya telah disepakati oleh Balai Harta Peninggalan dengan penghuni atau orang yang menempati rumah/ bangunan/ tanah tersebut dan Apakah ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh ahli waris orang hilang atau tidak hadir tersebut. Terdapat 3 (tiga) permasalahan yang akan dibahas didalam tulisan ini, yakni: bagaimana pengaturan ketidakhadiran secara normatif, bagaimana pelaksanaan dalam pengelolaan terhadap harta kekayaan orang tidak hadir (afwezigheid), dan bagaimana proses pengajuan pengambilan harta kekayaan orang tidak hadir (afwezigheid) apabila ternyata terdapat ahli waris menuntut pengambilan harta kekayaan dimana, sebelumnya dikelola Balai Harta Peninggalan. Tujuan umum penulisan ini yaitu mengkaji bagaimana peraturan perundang- undangan Indonesia mengatur mengenai hak kebendaan khususnya dalam pengajuan harta kekayaan orang hilang atau dalam keadaan tidak hadir (afwezigheid) oleh ahli warisnya di Balai Harta Peninggalan Jakarta. Sedangkan, tujuan khusus penulisan ini adalah menjawab pokok-pokok permasalah diatas, yakni: untuk mengetahui dan memahami mengenai perluasan subjek ketidakhadiran dari subjek hukum manusia yang meliputi juga badan hukum, untuk mengetahui pelaksanaan dalam pengelolaan terhadap harta kekayaan orang tidak hadir


(afwezigheid) yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta, dan untuk mengetahui proses pengajuan pengambilan kembali harta kekayaan orang tidak hadir (afwezigheid) apabila ternyata terdapat ahli warisnya dimana, sebelumnya dikelola Balai Harta Peninggalan.

Tinjauan Teoritis Pengaturan mengenai keadaan tidak hadir (afwezigheid) terdapat didalam KUHPerdata, Buku Pertama tentang Orang, Bab ke XVIII Pasal 463 KUHPerdata sampai dengan Pasal 495 KUHPerdata kemudian, pasal- pasal diluar Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, antara lain Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan (BHP) di Indonesia, yaitu Ordonnantie Van tanggal 5 Oktober 1872, Lembaran Negara Tahun 1872 No. 166 tentang Balai Harta Peninggalan Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1873. Kemudian, dari ketentuan- ketentuan diatas dapat dijelaskan bahwa yang menjadi landasan hukum adanya suatu ketidakhadiran (afwezigheid) adalah harus adanya suatu penetapan hakim (beschikking), tentunya penetapan ini terbit dikarenakan adanya pengajuan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berkenaan atau Pengadilan Negeri setempat (raad van justitie van de woonplaats des afwezigen). Kasus yang banyak terjadi sehingga permohonan itu terjadi akibat permohonan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan8 dengan harta kekayaan si tak hadir itu. KUHPerdata pada Pasal 463 KUHPerdata memberikan pengertian keadaan tidak hadir yang cukup dapat dipahami: “Jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan- urusan dan kepentingan- kepentingan itu, ataupun jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka, jika ada alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu, atau guna mengadakan seorang wakil baginya, Pengadilan Negeri tempat tinggal si yang tak hadir, atas permintaan mereka yang berkepentingan,…” Sedangkan pada Pasal 467 KUHPerdata berbunyi:

8

Dapat dilihat dari contoh kasus berupa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 139/Pdt.P/2006/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Februari 2007 dimana, praktek permohonan atas penetapan afwezigheid pada umumnya dimohonkan oleh penghuni benda tetap yang merupakan milik si afwezig, dan dapat dikatakan tidak pernah dimohonkan/ dimajukan oleh si afwezig sendiri.


“ Jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan- urusan dan kepentingannya itu…” KUHPerdata merumuskan bahwa yang dapat dinyatakan tidak hadir hanyalah subjek hukum manusia, tidak menjelaskan secara eksplisit subjek hukum badan hukum juga dapat dinyatakan tidak hadir. Subjek hukum manusia yang dapat dinyatakan tidak hadir adalah subjek hukum manusia yang cakap bertindak untuk melakukan perbuatan dan yang meninggalkan domisilnya tanpa memberikan informasi serta, tanpa mengatur segala kepentingannya sepeninggalnya. KUHPerdata tidak memasukkan subjek hukum badan hukum untuk dapat dinyatakan tidak hadir karena dalam melakukan aktivitasnya dan kegiatan hariannya diwakilkan oleh pengurusnya, dan juga badan hukum tidak dapat sekehendaknya meninggalkan tempat kedudukan yang telah ditentukan dalam anggaran dasarnya. Namun dalam prakteknya badan hukum maupun perkumpulan yang tidak berstatus badan hukum juga dapat dinyatakan tidak hadir, hal ini berdasarkan hasil penelitian bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah menetapkan selain subjek hukum manusia, badan hukum maupun perkumpulan yang tidak berstatus badan hukum dapat dinyatakan tidak hadir (afwezigheid).9 Dalam prakteknya, secara umum dapat dikemukakan syarat- syarat untuk mengajukan permohonan ketidakhadiran sebagai berikut: 1. Seseorang dapat membuktikan bahwa ia menguasai harta milik orang lain, umpamanya menguasai 1 (satu) pintu bangunan rumah berikut pekarangannya, sedangkan pemilik bangunan dan pekarangan itu tidak diketahui keberadaannya. 2. Adanya maksud dari penghuni tersebut untuk memiliki rumah berikut pekarangan milik orang yang tidak diketahui lagi dimana berada melalui jalur hukum yang diperkenankan oleh Undang- Undang. 3. Dapat menunjukkan surat- surat bukti, bahwa seseorang itu telah meninggalkan tempat tinggalnya (domisilinya), dan tidak diketahui lagi dimana berada. Surat- surat tersebut adalah surat- surat yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, misalnya lurah, camat, dan lain- lain, 4. Dapat dikemukakan saksi- saksi didalam sidang permohonan yang mengetahui bahwa benar seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya (domisilinya). 5. Adanya keyakinan Hakim untuk menentukan, apakah benar seseorang itu telah meninggalkan tempat tinggalnya (domisilinya).

9

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 139/Pdt.P/2006/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Februari 2007, yang menetapkan bahwa Yayasan Abdullah Bin Salmin Bin Mahrie Wakf yang berkedudukan di Jl. Raden Saleh I No. 7A RT. 002/002 Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (afwezigheid).


Menurut J.Satrio, pembagian keadaan tidak hadir dibagi menjadi beberapa periode yang semuanya dihitung sejak si tidak hadir meninggalkan tempat kediamannya atau sejak terakhir diketahuinya berita mengenai masih hidupnya si tidak hadir, yakni: 1. Yang pertama : periode sampai 5 tahun; 2. Yang kedua : periode sesudah mencapai 5 tahun; 3. Yang ketiga : periode sesudah mencapai 10 tahun; 4. Yang keempat : periode sesudah mencapai 30 tahun.10 Periode jangka waktunya dihitung sejak ketetapan barangkali meninggal dunia diberikan yang garis besarnya sebagai berikut: a) Sebelum 30 tahun, sejak si tidak hadir dinyatakan barangkali meninggal dunia; b) Sesudah 30 tahun.11 Dalam KUHPerdata pengaruh tidak hadir (afwezigheid) terhadap kedudukan hukum seseorang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tahap/ masa, serta berakibat hukum, yaitu: 1.

Tahap tindakan sementara (voorlopige voorzieningen) dengan syarat: tidak ada ditempat, tidak memberikan kuasa, jangka waktu pemberian kuasa sudah habis, BHP melakukan pengurusan diatas dasar undang-undang;

2.

Tahap mulai dikeluarkannya peraturan persangkaan mati atau meninggal dunia (vermoedelijk overleden), dimana terdapat jangka waktunya, yaitu: 5 tahun tidak menganggkat kuasa (Pasal 467), 10 tahun meninggalkan kuasa (Pasal 470), dan 1 tahun dimana, orang tidak hadir itu adalah awak/penumpang kapal yang hilang/kecelakaan. Tahapan ini tidak perlu didahului dengan tindakan sementara dan cukup kalau sudah beberapa lama tidak pulang;

3.

Tahap masa peralihan hak kepada ahli waris secara definitif (definitieve erfopvolging). Ahli waris menguasasi+menikmati tapi, bukan sebagai pemilik setelah adanya kepastian meninggal dunia apabila, belum menerima kepastian meninggal dunia, harus menunggu 30 tahun atau 100 tahun (Pasal 485)12

Metode Penelitian

10

J. Satrio, Hukum Pribadi Bagian I (Persoon Alamiah), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal 210.

11

Lihat ketentuan Pasal 482 KUHPerdata dan Pasal 484 KUHPerdata.

12

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Op.Cit., hal. 200.


Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penulisan kepustakaan (library research) atau penulisan yuridis normatif.13 Sedangkan, sifat penulisan ini adalah deskriptif14 yang lebih dikhususkan kepada deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Maka, alat pengumpulan data untuk penelitian ini adalah studi dokumen yang bersumber dari data sekunder, antara lain: peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penulisan, hasil karya dari kalangan pakar hukum, dokumen-dokumen, kamus, dan sebagainya. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan wawancara. Tipe peneltian ini adalah deskriptif analitis

Hasil Penelitian Apabila didalam penetapan Pengadilan Negeri terdapat suatu perintah kepada BHP untuk melaksanakan pengurusan harta kekayaan dari subjek hukum yang dinyatakan tidak hadir (afwezigheid), maka BHP berwenang dan berkewajiban melaksanakan pengurusan tersebut sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat yang salinannya disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan.15 Beberapa langkah yang harus dilaksanakan oleh Balai Harta Peninggalan setelah penetapan ketidakhadiran (afwezigheid) dari Pengadilan Negeri diterima BHP, yaitu: 1. Melaksanakan Inventarisasi Boedel ketidakhadiran (afwezigheid) Balai Harta Peninggalan pada dasarnya berwenang menguasai harta kekayaan dari subjek hukum tak hadir tersebut, serta berkewajiban mengelolanya lebih lanjut (Bagian I, Bab XVIII, Buku I KUHPerdata jo. Bab IV Instruksi untuk BHP di Indonesia), wajib dengan segera menyusun, memelihara, dan menyimpan register ketidakhadiran dengan baik dan cermat (Pasal 40 Peraturan Rumah Tangga Balai Harta Peninggalan) dan selanjutnya melakukan pencatatan dan pendaftaran secara lengkap terhadap harta kekayaan afwezigheid tersebut.

13

Dalam penulisan hukum pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan pustaka dinamakan data sekunder. Penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dinamakan penulisan hukum normatif. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 14

Suatu penulisan deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala- gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa- hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori- teori lama, atau didalam rangka menyusun teori- teori baru. Lihat Soerjono Soekanto, Pengantar Penulisan Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hal 10. 15

Pasal 464-465 KUHPerdata, Pasal 66 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia LN. 1872 No. 166 dan Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M.07.HT.05.10 Tahun 1984.


Pendaftaran dan pencatatan harta tersebut bertujuan untuk mengetahui harta kekayaan mana saja yang menjadi harta kekayaan afwezigheid, karena dimungkinkan satu objek harta kekayaan dapat menjadi milik beberapa orang. Balai Harta Peninggalan jika perlu setelah mengadakan penyegelan, berwajib membuat daftar lengkap dari segala harta kekayaan yang pengurusannya dipercayakan kepadanya.16 Hal ini menjadi penting karena berkaitan dengan pertanggungjawaban kepengurusannya (Pasal 465 KUHPerdata). 2. Iklan (Pengumuman) Ketidakhadiran Setelah melaksanakan pendaftaran terhadap harta afwezigheid, Balai Harta Peninggalan berkewajiban dalam pelaksanaan pengurusannya mengiklankan atau mempublikasikan Penetapan Pengadilan tentang ketidakhadiran (afwezigheid) pada Lembaran Berita Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1036 KUHPerdata17 dan dalam prakteknya juga mengiklankan atau mempublikasikannya dalam surat- surat kabar umum18 yang tujuannya agar masyarakat mengetahuinya. 3. Izin Pelaksanaan Jual Harta Kekayaan ketidakhadiran (afwezigheid) dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dengan dikeluarkannya Instruksi Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang- Undangan No. JHS.10/1/6 tanggal 26 Februari 1975, Balai Harta Peninggalan harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang- Undangan (sekarang Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum). 4. Izin Penjualan Harta Kekayaan orang yang tidak hadir (afwezigheid) dari Pengadilan Negeri Masalah yang selalu timbul pada Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan pengurusan harta kekayaan orang yang tidak hadir (afwezigheid) adalah tidak tersedianya dana atau 16

Lihat ketentuan Pasal 464 ayat (1) jo. Pasal 465 KUHPerdata.

17

Pasal 1036 KUHPerdata berbunyi: Dalam waktu tiga bulan terhitung mulai berakhirnya tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 1024, si waris diwajibkan memanggil para berpiutang yang tak terkenal dengan memasang suatu iklan dalam Berita Negara, untuk segera melakukan perhitungan tanggung jawab tentang pengurusannya kepada mereka maupun kepada para berpiutang yang terkenal serta para penerima hibah wasiat, dan untuk melunasi piutang- piutang serta hibah- hibah mereka, sekadar harga warisan mencukupi. 18

Sebagai contoh: Lihat Lampiran Foto copy potongan Surat Kabar Rakyat Merdeka pada Jumat, 11 Mei 2007 mengenai Pengumuman dari Balai Harta Peninggalan Jakarta bahwa Yayasan Abdullah Bin Salmin Bin Mahrie Wakf dalam keadaaan tidak hadir. Diberikan oleh Bapak Tamsir, S.H. selaku Sekretaris/ Anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan Jakarta di Balai Harta Peninggalan pada hari Selasa, 9 September 2014.


anggaran untuk merawat dan melakukan perbaikan- perbaikan terhadap harta kekayaan orang yang tidak hadir (afwezigheid) yang biasanya dalam bentuk tanah dan/ atau bangunan rumah yang sudah berumur tua yang perlu dirawat atau diperbaiki. Untuk mengatasi hal tersebut, serta untuk menghindarkan kemungkinan kerugian yang lebih besar dan pembiayaan pengurusan yang terus menerus adalah dengan cara menjual harta kekayaan orang yang tidak hadir (afwezigheid) tersebut. Dalam prakteknya penjualan harta kekayaan orang yang tidak hadir (afwezigheid) yang dilakukan Balai Harta Peninggalan selalu dilakukan dengan penjualan di bawah tangan, yang dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris, yang sebelum melakukan penjualan, Balai Harta Peninggalan harus terlebih dahulu memperoleh izin menjual dari Pengadilan Negeri. Untuk memperoleh izin menjual dari Pengadilan Negeri, Balai Harta Peninggalan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri.


Prosedur Penyelesaian Afwezigheid (Harta Kekayaan Orang Tidak Hadir) dari Buku Saku Tugas dan Fungsi BHP MENERIMA PERMOHONAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI Orang yang Dinyatakan tidak hadir sehingga BHP berwenang mewakili/ mengurus kepentingannya

PENETAPAN PENGADILAN NEGERI Bahwa Seseorang dinyatakan tidak hadir (afwezigheid)

Memanggil Si pemohon/ yang berkepentingan

BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP)

Membuat Berita Acara (BA) Penghadapan Si Pemohon Afwezig BHP menguasai dan mengurus harta kekayaan serta mewakili kepentingan orang yang bersangkutan, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri setempat yang diktumnya secara tegas menyatakan seseorang berada dalam keadaan tidak hadir dan memerintahkan BHP untuk mengurus harta kekayaan serta mewakili kepentingan orang yang tidak hadir dimaksud (setelah Penetapan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap) Membuat serta memelihara, menyimpan register ketidakhadiran dengan cermat

Membuat pencatatan harta- harta kekayaan secara terperinci Mengumumkan adanya penetapan ketidakhadiran dalam Berita Negara

Menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang penetapan ketidakhadiran kepada BPK dan Kejaksaan Negeri

Membuat perjanjian sewa menyewa antara BHP dengan penghuni yang bersangkutan

Menjual budel afwezig setelah memperoleh izin prinsip dari Menteri, Penetapan izin jual dari Tim Penaksir, pelaksanaan menjual dari Menteri

Menyampaikan perhitungan penutup kepada BPK setelah budel dikelola selama lebih dari 1/3 abad dan memperoleh persetujuan BPK selanjutnya mengajukan permohonan kepada PN setempat agar budel ditetapkan

Izin

setelah

Atas permintaan Menteri, BHP menyerahkan barang- barang itu kepada negara dan apabila berupa uang tunai menyerahkan kepada Kas Negara


Prosedur Pengalihan Boedel Afwezigheid Menjadi Milik Negara Demi hukum BHP bertugas mengurus: Harta Peninggalan tidak terurus dan penguasaan sementara atas harta tersebut

Keputusan pengalihan BHP diperintahkan untuk mengurus harta peninggalan orang tidak hadir (afwezigheid)

(Pasal 1126, 1127, dan 1129 KUHPerdata)

(Perseorangan/ Badan Hukum)

Perhitungan penutup tiap tahun kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Pasal 73 LN. 1872 No. 166)

Persetujuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Pasal 74 LN. 1872 No. 166)

Setelah 1/3 abad permintaan kepada PN untuk menjadi milik Negara. (LN. 1836 No. 56 jo LN. 1850 No. 3)

Vonis Pengadilan Harta Milik Negara

Perintah untuk menyetor ke kas Negara oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Setor ke Kas Negara

Laporan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Sumber : Bahan Diklat Tehnis Balai Harta Peninggalan, Jakarta 2006

Pembahasan


Pembahasan

akan

menganalisa

Kasus

Khioen

Tjin

(Penetapan

Nomor:

136/PDT.P/2003/PN.JKT.PST), dimana pihak-pihaknya, antara lain: a) Drs. Burhanuddin sebagai pemohon; b) Khioen Tjin sebagai orang yang tidak hadir; c) Balai Harta Peninggalan Jakarta. Berikut uraian kasus posisinya: Nenek pemohon (Ny. Mariam) sejak tahun 1957 sampai dengan tahun 1963 telah menyewa bangunan rumah milik Khioen Tjin yang terletak di Jalan Kecapi No. 7 RT.012/RW. 08, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat dengan sistem pembayaran setiap bulannya sesuai bukti kwitansi sewa rumah. Nenek pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1972, rumah sewa tersebut dilanjutkan oleh Bapak Pemohon (Rasidi Oesman, S.H) beserta keluarga, kemudian Bapak Pemohon mendapatkan Surat Izin Perumahan (SIP), pada tanggal 6 Februari 1976 dengan Nomor: II/76. Bapak Pemohon menyerahkan rumah sewa kepada Pemohon (Drs. Burhanuddin) pada tanggal 17 Agustus 1983 melalui surat pernyataan. Dengan diperolehnya surat pernyataan, Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIP dari Kantor Dinas Perumahan DKI Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1983 atas nama Pemohon, kemudian diperpanjang lagi pada tahun 1986, tahun 2001, dan tahun 2002 yang berlaku hingga 2004, juga telah mengajukan permohonan SKPT tanggal 20 Mei 1985 No. 1085/V/JP/85 dari Kantor Agraria untuk mengetahui lebih lanjut status tanah yang ditempati Pemohon. Pemohon juga telah melakukan pembayaran PBB melalui Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2003. Hakim juga telah memanggil dan mendengarkan keterangan saksi. Pengadilan telah memanggil secara resmi kepada Khioen Tjin selaku pemilik bangunan rumah secara patut melalui Panggilan Umum pada Harian Rakyat Merdeka Edisi tanggal 12 Januari 2004 dan 26 Januari 2004 untuk hadir dipersidangan, akan tetapi Khioen Tjin tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan kuasa sebagai wakilnya untuk hadir dipersidangan. Pemohon memohon kepada Hakim untuk menetapkan Khioen Tjin sebagai orang tidak hadir, menetapkan Pemohon sebagai penghuni rumah, dan menetapkan BHP Jakarta sebagai yang menguasai dan mengurus harta kekayaan orang yang dinyataka tidak hadir. Hakim PN Jakpus mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, menetapkan Khioen Tjin sebagai orang tidak hadir, menyatakan BHP Jakarta untuk menguasai dan mengurus rumah milik Khioen Tjin, dan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.


Berdasarkan uraian kasus posisi diatas, analisis akan dilihat dari pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan seseorang untuk dinyatakan sebagai orang yang tidak hadir (afwezigheid), yakni: • Pada Kasus Khoen Tjin, Pemohon baru mengajukan permohonan penetapan orang hilang atau tidak hadir setelah 40 tahun sejak Khioen Tjin (yang diajukan tidak diketahui keberadaaannya) . Dengan demikian, jangka waktu telah hilangnya Khioen Tjin telah terpenuhi; • Persangkaan bahwa seseorang tersebut benar- benar telah hilang atau bahkan meninggal dunia perlu juga diperkuat dari hasil keterangan kesaksian para saksi + surat-surat bukti; • Hakim dapat saja berpendapat bahwa Khioen Tjin/ Termohon telah meninggal dunia meskipun tidak diketahui secara pasti umur Termohon , dengan melihat pada bangunan rumah yang telah ditempati secara turun menurun oleh keluarga Pemohon kemudian, nenek Pemohon sebagai orang yang pertama melakukan sewa menyewa bangunan rumah milik Khioen Tjin telah meninggal tahun 1972 bisa saja ditafsirkan, umur Khioen Tjin sudah tua; • Pengadilan telah melakukan pemanggilan secara patut sebanyak 2 (dua) kali saja melalui Panggilan Umum pada Harian Rakyat Merdeka masing- masing Edisi tanggal 12 Januari 2004 dan 26 Januari 2004 untuk hadir dipersidangan dimana, seharusnya diberikan izin pemanggilan untuk ke tiga kalinya. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 468 KUHPerdata; • Hakim tetap mengabulkan sebagian permohonan pemohon Melihat pertimbangan hukum oleh hakim diatas, penulis tidak setuju dan tidak sependapat. Hal ini dikarenakan Penetapan Pengadilan No: 136/PDT.P/2003/PN.JKT.PST tidak memenuhi Pasal 468 KUHPerdata. Kasus Khioen Tjin hanya dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak 2 (dua) kali saja melalui Panggilan Umum pada Harian Rakyat Merdeka masing- masing Edisi tanggal 12 Januari 2004 dan 26 Januari 2004 untuk hadir dipersidangan dimana, seharusnya diberikan izin pemanggilan untuk ke tiga kalinya. Dengan demikian, pertimbangan Hakim pada kasus Khioen Tjin tidak bersifat konstitusional atau tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia.

Kesimpulan Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Pada prakteknya subjek hukum yang dapat dinyatakan tidak hadir (afwezigheid) telah diperluas oleh Hakim, sehingga juga meliputi ketidakhadiran (afwezigheid) subjek hukum badan hukum. Ketidakhadiran (afwezigheid) badan hukum yang terjadi dalam praktek di lapangan tidak lagi merupakan pengecualian dari ketidakhadiran (afwezigheid) atas subjek hukum manusia, melainkan sebagai suatu hal yang sudah diterima dalam praktek hukum bahwa subjek hukum badan hukum dapat dinyatakan sebagai orang tidak hadir (afwezigheid). 2. Pelaksanaan dalam pengelolaan terhadap harta kekayaan orang tidak hadir (afwezigheid) dilakukan Balai Harta Peninggalan setelah menerima salinan resmi/ turunan penetapan ketidakhadiran (afwezigheid) dari Pengadilan Negeri setempat.Hal- hal yang dilakukan oleh BHP setelah diterimanya penetapan ketidakhadiran (afwezigheid), antara lain: 1) Memanggil pemohon penetapan dan membuat berita acara penghadapan; 2) Meninjau ke lapangan dan melakukan pencatatan harta milik orang yang tidak hadir; 3) Pemohon diminta untuk membuat surat permohonan membeli rumah/ bangunan tersebut yang ditetapkan sebagai afwezig; 4) Memasang iklan pada surat kabar dan Berita Negara; 5) Membuat perjanjian sewa menyewa antara penghuni dengan Balai Harta Peninggalan, dibuat dengan akta notaris; 6) Melaporkan tentang penetapan ini kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan, dan menyurati Pengadilan Negeri apakah ada bantahan terhadap penetapan afwezig ini; 7) Balai Harta Peninggalan mengajukan Surat Ijin Prinsip kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Dirjend. AHU, dengan melampirkan: penetapan, pencatatan harta, surat ke BPK, surat ke Kejaksaan, pemasangan iklan, surat jawaban dari Pengadilan Negeri tentang ada atau tidaknya bantahan, akta perjanjian sewa, bukti pembayaran sewa, surat permohonan membeli rumah/ bangunan afwezig; Tim gabungan turun memeriksa rumah/ bangunan afwezig; 8) Setelah mendapatkan jawaban Surat Ijin Prinsip dari Dirjend. AHU, Balai Harta Peninggalan mengajukan izin menjual harta kekayaan afwezig; 9) Mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk menjual harta kekayaan afwezig, dengan terlebih dahulu membentuk Tim Penaksir. Namun, sejak ada peraturan yang dikeluarkan pada tahun 2005, Balai Harta Peninggalan sudah bisa menerapkan bahwa Tim Appraisal yang menjadi Tim Penaksir;


10) Setelah penetapan izin jual dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, maka Balai Harta Peninggalan mengajukan pelaksanaan penjualan harta milik orang tidak hadir (afwezigheid) tersebut; 11) Balai Harta Peninggalan memberitahukan kepada pemohon afwezig/ penghuni bangunan/ rumah tentang harga NJOP dan harga pemasaran pada umumnya berdasarkan hasil penelitian tim gabungan/ tim appraisal yang meneliti; 12) Balai Harta Peninggalan membuat surat kuasa untuk hadir di hadapan Notaris dalam rangka melaksanakan jual beli dan pemindahan hak atas bangunan rumah afwezig (terlebih dahulu si pemohon diminta untuk mentransfer uang pembelian ke rekening Balai Harta Peninggalan). Jual beli atas bangunan rumah harus dibuat dengan akta jual beli dihadapan Notaris; 13) Balai Harta Peninggalan melaporkan ke Dirjend. AHU atas pelaksanaan penjualan boedel afwezig; 14) Balai Harta Peninggalan berhak menyimpan uang hasil penjualan tersebut selama 1/3 abad dengan mendepositokannya di Bank Negara. Apabila, telah lewat jangka waktu 1/3 abad maka, BHP menyerahkan harta kekayaan orang yang tidak hadir tersebut kepada kas negara. 3. Proses pengajuan pengambilan harta kekayaan orang tidak hadir (afwezigheid) apabila, ternyata terdapat ahli waris menuntut pengambilan harta kekayaan dimana, sebelumnya dikelola oleh Balai Harta Peninggalan, yakni: Dalam hal harta kekayaan orang tidak hadir (afwezigheid) telah dikelola oleh Balai Harta Peninggalan kemudian, jangka waktu 1/3 abad belum lewat semenjak dikeluarkannya penetapan namun, ahli waris orang tidak hadir (afwezigheid) atau orang yang telah dinyatakan tidak hadir (afwezigheid) tersebut datang menghadap ke Balai Harta Peninggalan maka, Balai Harta Peninggalan akan mengembalikan harta kekayaan orang yang tidak hadir (afwezigheid). Akan tetapi, sebelum melakukan pengembalian harta kekayaan kepada ahli waris orang yang dinyatakan tidak hadir (afwezigheid) atau orang yang telah dinyatakan tidak hadir (afwezigheid) perlu adanya pemenuhan persyaratan dibawah ini, antara lain: 1) Ahli waris orang yang dinyatakan tidak hadir atau orang yang telah dinyatakan tidak hadir (afwezigheid) harus memperoleh penetapan Pengadilan Negeri sebagai syarat mutlak. Apabila yang mengajukan adalah ahli waris orang yang dinyatakan tidak hadir, maka ahli waris harus mendapatkan surat keterangan ahli waris orang yang dinyatakan tidak hadir dari Pengadilan Negeri sedangkan, apabila yang mengajukan


adalah orang yang telah dinyatakan tidak hadir (afwezigheid) itu sendiri, maka Penetapan Pengadilan Negeri berupa pencabutan penetapan dinyatakan sebagai orang yang hilang/ tidak hadir yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri. Kemudian, apabila yang dituntut pengembaliannya berupa tanah maka, harus dapat menunjukkan sertifikat tanah sebagai bukti pemilik sah atas tanah tersebut; 2) Balai Harta Peninggalan mengajukan permohonan izin kepada Dirjend. AHU untuk menyerahkan harta kekayaan yang telah dikelola oleh Balai Harta Peninggalan; 3) Setelah menerima permohonan izin dari Dirjend. AHU maka, ahli waris orang yang dinyatakan tidak hadir atau pemilik asli dapat menguasai harta kekayaan tersebut beserta dengan pengembangannya. Pengembangan disini berupa hasil bunga, dan lainnya tentunya, setelah dikurangi dengan jasa hukum yang diberikan oleh Balai Harta Peninggalan kepada afwezigheid tersebut; Apabila, ahli waris orang yang dinyatakan tidak hadir atau orang yang dinyatakan tidak hadir tidak mau menerima uang hasil penjualan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (afwezigheid) yang telah dilakukan penjualan sebelumnya oleh Balai Harta Peninggalan kepada pihak lain dalam artian tetap menuntut pengembalian fisik harta kekayaan berupa bangunan rumah/ bangunan gedung/ tanah. Balai Harta Peninggalan mempersilahkan ahli waris orang yang dinyatakan tidak hadir atau pemilik asli yang sebelumnya telah dinyatakan sebagai orang tidak hadir (afwezigheid) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Saran Penulis memberikan saran yaitu Stb. 1872/166 mengenai Instruksi Untuk Balai- Balai Harta Peninggalan di Indonesia (Instructie voor de Weeskamer in Indonesie) perlu dicabut dan DPR RI harus segera mensahkan Rancangan Undang- Undang BHP, dengan memperhatikan muatan materi Stb. 1872/ 166 yang masih dapat dipergunakan dengan hukum saat ini.

Kepustakaan Buku Teks -----------, Buku Saku Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Balai Harta Peninggalan. Jakarta:September 2013.


Cahyono, Akhmad Budi dan Surini Ahlan Sjarif. Mengenal Hukum Perdata. Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2008. Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Balai Harta Peningggalan Buku I.-------------Departemen Kehakiman RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Himpunan Surat Keputusan Tentang Balai Harta Peninggalan. Jakarta, 2000. ------------. Himpunan Peraturan Perundang- Undangan RI Menurut Sistem Engelbrecht. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006. Ichsan, Achmad. Hukum Perdata IA. Jakarta: PT Pembimbing Masa. Mamudji, Sri, Hang Rahardjo, dan Wahyu Andrianto. Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Cet.1. Depok: Badan Penerbit FHUI, 2012. Mamudji, Sri. Et al. Metode Penulisan dan Penulisan Hukum. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993. Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioden. Hukum Orang dan Keluarga. Cet III. Jakarta: Alumni, 1986. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Perum Balai Pustaka, 1995. Salayan, Abdul Wahis dan Muhammad Fausi Ridwan. Tata Hukum Indonesia, Hukum Perdata. Jakarta: 1960. Satrio, J. Hukum Pribadi Persoon Alamiah Bagian I. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999. Sjarif, Surini Ahlan. Slide Perkuliahan Hukum Orang dan Keluarga Semester Pendek. Depok: 2012/2013. Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat. Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penulisan Hukum. Jakarta: UI Press, 1986. Syahrani, H. Riduan. Seluk- Beluk dan Asas- Asas Hukum Perdata. Bandung: PT. Alumni, 2006. Tutik, Titik Triwulan. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Cet.3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, November 2011. Vollmar, H.F.A. Hukum Keluarga menurut KUHPerdata. Bandung: Tarsito, 1982. Wirosoemarto, Soenjoto. Azaz-Azaz Hukum Perdata. Solo: Fakultas Hukum UNS Sebelas Maret, 1997. Internet


Prananingrum, Dyah Hapsari. “ Telaah Terhadap Esensi Subyek Hukum: Manusia dan Badan Hukum”. file:///C:/Users/CW%2016/Downloads/J00866.pdf. Diunduh pada tanggal 29 September 2014. Tanpa Nama. “Hilangnya pesawat Adam Air Boeing 737-400-PK-KKW dalam tujuan ke Manado yang merenggut nyawa 102”. http://news.liputan6.com/read/2022536/kisahhilangnya-adam-air-3-hari-muncul-petunjuk. Diunduh pada tanggal 9 September 2014. Tanpa Nama. “Kecelakaan Kapal di perairan Selat Bangka yang menyebabkan hilangnya 10 penumpang”. http://berita.plasa.msn.com/nasional/okezone/kapal-tenggelam-di-selatbangka-10-penumpang-hilang. Diunduh pada tanggal 9 September 2014. Tanpa

Nama. “Profil dan Perkembangan Hukum Balai Harta Peninggalan”. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2113_Profil%20dan%20Perkembangan %20Hukum%20BHP.pdf. Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2014.

Tanpa

Nama. “Negeri Surakarta Nomor: 05/Pdt.P/2007/PN.Ska”. http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=Penetapan+Pengadilan+Neg eri+Surakarta+Nomor%3A+05%2FPdt.P%2F2007%2FPN.Ska. Diunduh pada tanggal 7 Januari 2015

Thegoldenboy, Yudhistira. “--------“. http://www.scribd.com/doc/46901893/PengertianDomisili. Diunduh pada tanggal 21 September 2014. Napitupulu, Yunus. “Tugas PIH”. http://www.academia.edu/5866919/Tugas_PIH. Diunduh pada tanggal 20 September 2014. Perundang- Undangan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, cetakan ke- 19, 1985. Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kehakiman No M.02.UM.01.06 Tahun 1998. Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.22-PR.02Th.1990. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02HT.05.10 Tahun 2005. Republik Indonesia. Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 19 Juni 1980 Nomor. M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Republik Indonesia. Undang-Undang Kependudukan.

No.

24

Tahun

2013

tentang

Administrasi

_______. Ordonnantie Van 5 Oktober 1872, Stb 1872 No. 166 Tentang Balai Harta Peninggalan Indonesia.


Angelia Stephanie Wirawan, Surini Ahlan Syarief, dan Endah Hartati. Ilmu Hukum,Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Recommend Documents