Nura Soraya S. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Analisa Fenomena False Positives di Kolombia sebagai Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Terkait dengan Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Nura Soraya S. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia [email protected]

Abstrak Skripsi ini membahas Perlindungan terhadap Penduduk Sipil pada saat Perang Sipil, terkait dengan Konvensi Jenewa sebagai Jaminan Dasar Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran atas peraturan tersebut. Kasus yang digunakan dalam tulisan ini adalah Fenomena False Positives di Kolombia pada saat Perang Sipil terjadi antara Pemerintah Kolombia dengan FARC-EP. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengidentifikasi peraturan apa saja yang dapat berlaku saat terjadi Konflik Bersenjata Non-Internasional, Pelanggaran atas peraturan diatas yang menyebabkan Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan, dan untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kolombia bertindak terhadap tuduhan pelanggaran dalam fenomena ini sehingga mendapatkan perhatian dari Mahkamah Pidana Internasional. Kata Kunci : Hukum Humaniter Internasional, Kejahatan Perang, Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Analysis on False Positives Phenomenon in Colombia as War Crimes and Crimes Against Humanity related to Protection of Civilians in Non-International Armed Conflict

Abstract

The focus of this paper is the protection on civilian during a civil war, related to the Geneva Convention as the fundamental guarantees on human rights and the violation on these regulations. The case used in this paper called False Positives, a phenomenon happened in Colombia during the civil war. The purpose of this study is to identify what are the rules applied on a Non-International Armed Conflict, these violations on human rights as War Crimes and Crimes Against Humanity, and to find out how the Colombian Government acts 1

Analisa fenomena..., Nura Soraya, FH, 2014

towards these accuses as the phenomenon caught the attention of International Criminal Court. Key words : Humanitarian Law, War Crimes, Crimes Against Humanity

I. Pendahuluan Kekuasaan di Negara Kolombia yang terletak di bagian utara, Amerika Selatan 1 sudah selama lebih dari satu abad terbagi kepada dua Partai Politik yakni Pihak Konservatif (Partido Conservador Colombiano atau PCC) dan Pihak Liberal (Partido Liberal Colombiano atau PL).2

Sepanjang abad-20 ini, tingkatan persaingan diantara keduanya

menjadi semakin tinggi hingga menimbulkan suatu keadaan yang memperihatinkan, diantaranya memperluas kesenjangan sosial dan ekonomi yang sejak dulu sudah menjadi masalah di Kolombia.3 Seakan menambahkan duka di Kolombia, pada tahun 1948 hingga 1963 muncul Fenomena La Violencia4 atau The Violence yang muncul akibat perseteruan politik yang tidak sehat.5 Terjadi suatu pembunuhan massal antara petani-petani yang mendukung PCC dan PL yang menghilangkan lebih dari 5000 nyawa manusia.6 Keadaan naas yang terjadi di Kolombia saat itu menimbulkan reaksi dari kelompok-kelompok bersenjata, yang pada

1

CIA, “Colombia” https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html, diakses 27 November 2013 . 2

Laura Lopez, “Uncivil Wars : The Challenge of Applying International Humanitarian Law to Internal Armed Conflicts”, (Universitas Newyork Law Review : Newyork, 1994), hlm. 916. 3

University of Central Arkansas, “Colombia 1910-present” http://uca.edu/politicalscience/ dadmproject/western-hemisphere-region/colombia-1910-present/ diunduh 3 Desember 2013. 4

Norman A. Bailey, La Violencia in Colombia, (America : Center for Latin American Studies at the University of Miami, 1967), hlm. 1. La Violencia atau The Violence adalah Suatu nama generik untuk peristiwa dimana terjadi konflik politik di Kolombia yang sangat mencekam hingga menimbulkan penderitaan bagi masyarakat, diantaranya terjadi Pembunuhan dan Penyiksaan. 5

John A. Booth, “Rural Violence in Colombia : 1948-1963”, Vol. 27, (Austin : Universitas Texas, 1974), hlm. 1. 6

Ibid.

2


awalnya dikenal sebagai pasukan gerilya, dengan mulai menunjukkan diri pada pertengahan tahun 1960-an.7 Salah satu pasukan gerilya yang muncul adalah FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo atau Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia), yang berdiri karena beberapa alasan, yang pertama, adanya dukungan pihak lemah dan daerah miskin, kedua, akibat munculnya pengaruh baru, yakni komunis dan ideologi sosial, dan yang terakhir, akibat ketidakberhasilan dari sistem peradilan di Kolombia.8 Pada awal kemunculannya, FARC-EP merupakan bagian kelompok yang berada dibawah pengaruh pihak komunis (PCC),9 namun akhirnya melakukan pemberontakan dan menyatakan dirinya sebagai pasukan revolusioner pada tahun 1966.10 Kehadiran FARC-EP di Kolombia ini kemudian dianggap sebagai kelompok gerilya terkuat.11 Kelompok lain yang tidak kalahnya kuatnya dari FARC-EP adalah Pasukan Nasional Liberal (The National Liberation Army atau ELN), dibentuk pada tahun 1965 sebagai pemberontak atas sistem politik Kolombia, yang berlanjut menjadi salah satu pihak utama yang terlibat dalam konflik perebutan kewenangan memimpin di Kolombia.12 Pada tahun 2001, FARC dan ELN memperluas jumlah anggota kelompoknya, mencapai lebih dari 3.600 orang anggota untuk FARC pada tahun 1986 dan mencapai 16.500 orang anggota pada tahun 1996, sedangkan ELN mencapai 800 orang anggota pada tahun 1986 dan mencapai 4.500 orang anggota.13

7

Giselle Lopez, “The Colombian Civil War” http://depts.washington.edu/jsjweb/wpcontent/uploads/2011/05/JSJPRINTv1n2.-Lopez-G.pdf, diakses 6 April 2014. 8National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism, “Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC)” http://www.start.umd.edu/start/ data_collections /topsterrorist_organization_profile.asp?id=96, diakses 3 Desember 2013 9

UCA, Op. Cit.

10

Human Rights Watch, War Without Quarter: Colombia and International Humanitarian Law, (New York: Human Rights Watch, 1998), hlm. 131. 11

Ibid.

12

Ibid., hlm. 161.

13

Bouvier, Virginia Marie, Colombia: Building Peace in a Time of War (Washington, D.C.: United States Institute of Peace, 2009), hlm.9.

3


Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, FARC-EP keluar dari pengaruh PCC tepatnya dua tahun setelah Fenomena La Violencia hilang di Kolombia. Namun, setelah FARC-EP dan ELN mendeklarasikan organisasi mereka sebagai pemberontak, munculah Fenomena baru yang disebut dengan False Positives yang kemunculannya dipicu oleh Konflik Bersenjata Non-Internasional antara FARC-EP, ELN, dan Tentara Nasional Kolombia yang mana fenomena tersebut masih berlanjut hingga kini. Fenomena yang disebut sebagai False Positives14 oleh Organisasi Internasional diantaranya Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Laporan tahunannya, merupakan suatu tidak kejahatan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Kolombia.15 Fenomena False Positives yang terjadi di Kolombia ini telah menghilangkan lebih dari seribu nyawa manusia.16 Positives dari kata False Positives merupakan terminologi dari kata positif pada kegiatan militer, yang berarti legal untuk menyerang lawan pada saat terjadi pertikaian.17 Kata Positives tersebut kemudian berubah menjadi fenomena dimana pasukan bersenjata Kolombia atau Tentara Nasional Kolombia melakukan penyerangan kepada Penduduk Sipil yang seharusnya dilindungi akibat alasan-alasan tertentu yang menyebabkan Positives dalam peristiwa ini menjadi suatu kebohongan, atau False. Kebohongan yang dilakukan ini membuat kata Positives menjadi False Positives. Tindak kejahatan tersebut dilakukan oleh Tentara Nasional Kolombia dengan merekayasa tempat kejadian perkara dan melaporkannya sebagai penyerangan yang sah. Tindakan ini dapat menjadi sah, melalui suatu kebohongan yang dilakukan pelaku kepada pihak yang berwenang, bahwa penyerangan dilakukan kepada pihak lawannya (FARC-EP dan ELN) dalam konflik dan bukanlah kepada

14

BBC UK, “Colombia Troops Jailed for 'False Positive' Deaths” http://www.bbc.co.uk/news/world-latinamerica-18216796 diakses 6 Desember 2013. Fidh, “Colombia : the war is measured in litres of blood” http://www.fidh.org/IMG/pdf/rapp_ colombie __juin_2012_anglais_def.pdf, hlm. 8, diunduh 22 November 2013. 15

Coha Research Fellow Rachel Godfrey Wood, “Colombia‟s Establishment And False Positives: The Case For And Against It” http://www.coha.org/research-memorandum- colombia%E2%80%99s-establishment-andfalse-positives-the-case-for-and-against-it/, diakses 13 November 2013. 16

International Criminal Court, “Situation in Colombia : Interim Report 2012” http://www.icccpi.int/NR/rdonlyres/3D3055BD-16E2-4C83-BA85-35BCFD2A7922/285102/OTPCOLOMBIA PublicInterimReportNovember2012.pdf, hlm. 57, diunduh 17 November 2013. 17

Godfrey dan Rachel W., “Understanding Colombia‟s False Positives”, dalam Oxford Transitional Justice Research Working Paper Series, (Amerika : Oxford Paper Series, 2009), hlm. 1.

4


Penduduk Sipil.18 Dalam Fenomena yang berujung pada kematian Penduduk Sipil ini, terdapat tahapan-tahapan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh Tentara Nasional Kolombia, hal ini dijelaskan dalam laporan investigasi awal Mahkamah Pidana Internasional atas Fenomena kejahatan di Kolombia ini. Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court atau yang selanjutnya disebut ICC), memiliki kewenangan untuk mengadili kasus kejahatan perang di Kolombia sejak tanggal 1 November 2009 setelah Kolombia meratifikasi Statuta Roma pada tanggal 5 Agustus 2002.19 Jarak waktu tujuh tahun setelah ratifikasi diakibatkan oleh deklarasi yang dilakukan Pemerintah Kolombia atas pasal 124 Statuta Roma yang memberikan kesempatan kepada negara untuk melakukan penundaan tersebut. Terkait Fenomena False Positives sendiri, ICC dalam laporannya menyampaikan mengenai situasi di Kolombia20 sebagai berikut : Bahwa Fenomena False Positives merupakan suatu taktik yang dilakukan oleh Tentara Kolombia yang berujung kepada pembunuhan Penduduk Sipil di Kolombia, dan bahwa Fenomena False Positives, diduga keras merupakan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan Kejahatan Perang sebagaimana diatur dalam Pasal 7(1)(a) dan 8(2)(c)(i) dan Penyerangan terhadap Penduduk Sipil yang diatur dalam Pasal 8(2)(e)(i). Kejahatan dalam Fenomena False Positives ini muncul dalam beberapa tahapan kejahatan yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya nyawa Penduduk Sipil. Diantaranya kejahatan yang muncul dalam fenomena ini sebagai berikut21 : i.

Pembunuhan, yang diatur dalam Pasal 7(1)(a) dan 8(2)(c)(i) dan Penyerangan terhadap Penduduk Sipil yang diatur dalam Pasal 8(2)(e)(i);

ii.

Penganiayaan dan Perlakuan Kejam yang diatur dalam Pasal 8(2)(c)(i);

iii.

Pemindahan Penduduk secara Paksa yang diatur dalam Pasal 7(1)(d);

18

ICC, Op.Cit. hlm. 34.

19

Ibid., hlm. 10.

20

Ibid.

21

Ibid., hlm. 10 dan 39.

5


iv.

Pemenjaraan atau Perampasan berat atas kebebasan fisik yang melanggar peraturan dasar Hukum Internasional yang diatur dalam Pasal 7(1)(e);

v.

Penghilangan Paksa Seseorang yang diatur dalam Pasal 7(1)(i);

vi.

Perbuatan Biadab terhadap Martabat yang diatur dalam Pasal 8(2)(c)(ii);

vii.

Pemerkosaan dan bentuk lain dari Kekerasan Seksual yang diatur dalam Pasal 7(1)(g) dan 8(2)(e)(vi); Penculikan dan Penyanderaan yang diatur dalam Pasal 8(2)(c)(iii).22

viii.

Oleh karena itu, dilakukan penelitian terkait fenomena ini, dengan melihat kepada pengaturan yang terkait diantaranya Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1977, dan Statuta Roma dengan tidak melupakan bahwa untuk dapat melakukan analisa terhadap kejahatan-kejahatan tersebut yang mana dilakukan kepada Penduduk Sipil, akan dibahas juga mengenai perlindungan apa saja yang seharusnya diberikan oleh negara kepada Penduduk Sipil secara umum berdasarkan ICCPR, DUHAM dan Hukum Nasional Kolombia.

II. Permasalahan Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, perumusan permasalahannya adalah : 1. Bagaimanakah pengaturan Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional berdasarkan Hukum Humaniter Internasional? 2. Apakah Fenomena False Positives merupakan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan Kejahatan Perang? 3. Bagaimanakah Upaya dan Peranan yang dilakukan oleh Perangkat Hukum Nasional Kolombia dan Internasional terkait Fenomena False Positives ini?

22

KOMNASHAM, “Terjemahan Statuta Roma” http://www.komnasham.go.id/ informasi/images-portfolio6/2013-03-18-05-44-20/internasional/245-statuta-roma-tentang penga dilan-pidana-internasional-Pasal-1-331998, diunduh 3 November 2013.

6


III. Pembahasan A. Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Dengan tujuan melindungi Penduduk Sipil dalam Konflik ini, dibuatlah suatu pengaturan oleh Bangsa-Bangsa, yang melindungi pihak yang tidak bertempur dalam Konflik Bersenjata. Baik berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, Hukum Hak Asasi Manusia, dan Hukum Nasional negara dimana terjadi konflik tersebut.23 Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, pengaturan yang berlaku adalah Konvensi Jenewa 1949, berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia adalah DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dan ICCPR, sedangkan berdasarkan Hukum Nasional adalah Hukum Nasional Kolombia sebagaimana kasus ini terjadi di Kolombia. Selanjutnya akan dijelaskan terkait perlindungan tersebut sebagai berikut : 1. Konvensi Jenewa 1949 Pengaturan utama dalam Konvensi Jenewa 1949, yakni Pasal 3 Ketentuan Bersama dan Pasal 4 Protokol Tambahan II tahun 1977 dalam hal perlindungan kepada Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional dibahas dibawah ini. 1.1 Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 Ketentuan Bersama Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 berisi aturan yang menyatakan perlindungan kepada pihak yang tidak turut berperang, diantaranya Penduduk Sipil sebagai berikut : “Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely”.24

Pasal 3 ini merupakan pengaturan fundamental yang dalam keadaan apapun tidak dapat dikesampingkan, dan bagaikan suatu konvensi mini tersendiri didalam suatu konvensi.

23

ICRC, “Increasing Respect for International Humanitarian Law in Non-International Armed Conflicts” http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0923.pdf, hlm. 3, diunduh 12 Desember 2013. 24

Konvensi Jenewa 1949, Ps. 3 Yang berarti “orang-orang yang tidak mengambil bagian aktif dalam pertikaian, termasuk anggota dari angkatan bersenjata yang telah menurunkan tangannya dan orang-orang yang merupakan hors de combat akibat sakit, luka-luka, penahanan, atau sebab lainnya, harus di perlakukan secara manusiawi.”

7


Sebagaimana pasal ini mengandung suatu ketentuan yang sangat penting dari Konvensi Jenewa dalam format singkat.

Selain itu, Pasal 3 Ketentuan Bersama ini juga merupakan kerangka yang sangat dasar berupa standar-standar minimum yang terkandung dalam nomor dua di atas, yang mana harus dihormati dalam suatu Konflik Bersenjata.25 Standar minimum ini merupakan jaminan dasar yang keberlakuannya tidak memandang status subjek, bahwa seluruh manusia yang tidak bertikai, semua orang yang tidak mengambil bagian secara langsung, atau orang-orang yang tidak lagi mengambil bagian secara langsung dalam pertikaian, termasuk hors de combat26, dan semua orang sipil yang berada di bawah kekuasan pihak yang terlibat konflik, wajib mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak yang bertikai dalam wilayah suatu negara.27 Perlindungan dalam standar minimum tersebut diantaranya mencakup hal-hal sebagai berikut : 1. Jaminan dasar bahwa orang sipil dan orang yang hors de combat diperlakukan secara manusiawi dan tanpa pembeda-bedaan yang merugikan; larangan pembunuhan; 2. Larangan penyiksaan, perlakuan yang kejam atau tidak manusiawi, penyerangan terhadap martabat pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan derajat; 3. Larangan hukuman badan; 4. Larangan mutilasi dan eksperimen medis atau ilmiah; 5. Larangan perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya; 6. Larangan perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya; 7. Larangan penyanderaan; 8. Larangan penggunaan manusia sebagai tameng; 9. Jaminan proses pengadilan yang fair; 10. Larangan hukuman kolektif; dan

25

Jean Marie, Op.Cit., hlm. 4.

26

HPCR, Manual on International law Applicable to Air and Missile Warfare http://www.ihlresearch.org/amw/manual/tag/hors-de-combat, diakses 14 desember 2013. Yang dimaksud dengan orang dalam keadaan hors de combat – adalah ketika mereka memperlihatkan keinginan atau bertujuan untuk menyerah atau sebagai hasil dari rasa sakit, luka, ataupun akibat kecelakaan kapal-mereka tidak boleh diserang, mengetahui bahwa mereka tidak lagi bagian dari pertikaian dan tidak boleh mereka ditangkap dengan cara apapun. 27

Adwani, “Perlindungan terhadap orang-orang dalam daerah konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter internasional”, Vol. 12, (Aceh : Jurnal Dinamika Hukum, 2012), hlm. 97.

8


11. Keharusan menghormati keyakinan dan praktek keagamaan orang sipil dan orang yang hors de combat.28

1.2

Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949, tahun 1977 Protokol Tambahan II ini dibuat sesudah diberlakukannya Pasal 3 Ketentuan Bersama

Konvensi Jenewa 1949.29 Tujuan dibuatnya Protokol Tambahan II ini adalah menambahkan peraturan-peraturan yang penting untuk Hukum Perang atau hukum yang mengatur dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional.30 Protokol II memberikan pengaturan terkait larangan dan kewajiban pihak yang bertikai dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional dalam tiga prinsip utama. Tiga Prinsip utama tersebut antara lain adalah Prinsip Pembedaan, Prinsip Perlakuan Berkeprimanusiaan,

dan

Prinsip

Proporsionalitas.

Keberadaan

Prinsip

Pembedaan

memberikan kewajiban untuk melakukan suatu pembedaan antara Penduduk Sipil dan yang bertempur (Combatants) sebagai Hukum Kebiasaan Internasional yang berlaku dalam Konflik Bersenjata Internasional dan Non-Internasional.31 Prinsip Perlakuan yang Berkeprimanusiaan

adalah

suatu pengaturan yang menekankan kepentingan untuk

menghormati martabat yang dimiliki setiap manusia. Hal ini ditekankan dalam Pasal 4 ICCPR, sebagai suatu hak yang tidak dapat dikesampingkan dan berlaku dalam keadaan apapun.

32

Penduduk Sipil memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan untuk

tidak disakiti apabila ia tidak mengambil bagian atau turut aktif dalam pertikaian. Terakhir Prinsip Proporsionalitas, yang mengandung larangan untuk secara sengaja melakukan penyerangan terhadap suatu wilayah yang secara jelas penyerangan tersebut tidak hanya akan melukai pihak lawan namun juga Penduduk Sipil, dan bahkan menyebabkan

28

ICRC, Customary International Humanitarian Law, Vol. I, Aturan 87-94, 96-97, dan 100-104.

29

ICRC, “Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977” http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/475, diakses 17 Desember 2013. 30 31

32

Ibid. ICRC, Rule 1. Op. Cit. ICCPR, Ps. 4.

9


kematian orang-orang yang dilindungi berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.33 Prinsip ini juga dijelaskan dalam Statuta Roma, Pasal 8(2)(b)(iv) Walaupun telah diatur terkait perlindungan yang harus didapatkan Penduduk Sipil nonkombatan pada saat Konflik Bersenjata Non-Internasional, ada juga peraturan yang mengatur terkait hilangnya hak dilindungi tersebut. peraturan tersebut terkandung dalam Konvensi Jenewa Protokol Tambahan II Pasal 13(3), dengan memberikan suatu penjelasan, bahwa apabila seseorang melanggar batasannya, atau dengan kata lain mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam pertikaian, maka hilanglah hak-hak untuk dilindungi tersebut, kecuali untuk prajurit atau tentara anak-anak dibawah umur 15 tahun.34

2. Hukum Nasional Kolombia Pengaturan Nasional Kolombia mengenai perlindungan Penduduk Sipil saat terjadi Konflik Bersenjata tidak jauh berbeda dengan pengaturan yang terdapat dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia. Pedoman Tentara Kolombia menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan sama dihadapan hukum, dan bebas, setiap manusia berhak mendapatkan hak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama dari pemerintah. Kebebasan dan kesempatan yang sama harus diberikan tanpa memandang kepada jenis kelamin, rasial, keluarga maupun nasionalitas, asal negara, bahasa, agama, maupun politik dan opini philosophi.35 Berdasarkan Peraturan Nasional Kolombia, subjek yang termasuk sebagai orang-orang yang berhak mendapatkan perlindungan dalam keadaan atau situasi Konflik Bersenjata adalah setiap manusia, atau orang-orang hors de combat, dan orang-orang yang tidak mengambil bagian atau tidak turut serta aktif dalam pertikaian, dengan tanpa pembedaan apapun.36 Perlindungan ini terkait dengan Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa orang-orang hors de combat dan orang-orang yang tidak termasuk sebagai orang yang turut

33

ICRC, “Rule. 14 Proportionality in cha_chapter4_rule14, diakses 13 Januari 2014.

Attack”

http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_

34

Ibid, Ps. 13(3) dan 4(3)(c).

35

Kolombia, Soldiers’ Manual (1999), hlm 12 & Instructors’ Manual (1999), hlm. 12.

36

Kolombia, Circular on Fundamental Rules of IHL (1992).

10


aktif dalam pertikaian disebut dengan Penduduk Sipil, mereka semua harus diperlakukan dengan baik dan secara manusiawi.37 Perlakuan Berkemanusiaan ini ditegaskan kembali dalam Pedoman Tentara Kolombia yang menyatakan bahwa Perlakuan Berkeprimanusiaan adalah salah satu aspek dasar dari Ketentuan Bersama Pasal Konvensi Jenewa 1949, dimana Kolombia menjadi negara anggota yang meratifikasi Konvensi tersebut.38 Perlakuan Berkemanusiaan ini harus diterapkan dan tidak dapat dilanggar, melihat sifatnya sebagai suatu peraturan dasar yang tidak dapat ditawar.39

B. Fenomena False Positives sebagai Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan Terkait dengan Fenomena False Positives, dua kejahatan yang terjadi di Kolombia yakni Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan akan dibahas dibawah ini : 1. Kejahatan Perang Secara umum, Kejahatan Perang adalah pelanggaran atas Hukum Perang. Berdasarkan Statuta Roma ICC (International Criminal Court), dinyatakan bahwa penyerangan yang dilakukan kepada Penduduk Sipil yang tidak turut aktif dalam pertikaian adalah Kejahatan Perang.40 Pelanggaran yang dimaksud sebagai Kejahatan Perang tersebut dibagi atas empat hal dalam Pasal 8(2) Statuta Roma, yang dua diantaranya merupakan Kejahatan Perang dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional. Yakni, pelanggaran-pelanggaran serius dari Pasal 3 pada Keempat Konvensi Jenewa, yaitu setiap tindakan yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak mengambil bagian secara aktif dalam pertikaian termasuk para anggota Angkatan Bersenjata yang telah meletakkan senjatanya atau menyerah, dan mereka yang ditempatkan hors de combat karena sakit, luka, penahanan atau sebab-sebab lain apapun. Dan yang kedua adalah, pelanggaran-pelanggaran berat lainnya terhadap Statuta

37

Kolombia, Basic Military Manual (1995), hlm 42.

38

Kolombia, Circular on Fundamental Rules of IHL (1992), Ps. 1.

39

Ibid, Ps. 43.

40

Statuta ICC, Ps. 8(2)(e)(i).

11


Roma dan Hukum Kebiasaan yang berlaku dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional, dalam kerangka kerja yang ditetapkan dari Hukum Internasional. Tindakan dalam pengaturan Pasal 4 Protokol Tambahan II tahun 1977 sebagai Suplemen Tambahan dari Pasal 3 Ketentuan Bersama Konvensi Jenewa menyatakan bahwa yang dimaksudkan sebagai Pelanggaran Serius atas Hukum Humaniter Internasional khususnya yang dilakukan kepada Penduduk Sipil, sebagai berikut : 1. Larangan Tindakan Kekerasan atas Jiwa dan Raga, terutama setiap macam Pembunuhan, Mutilasi, Perlakuan Kejam Dan Penyiksaan;41 2. Penyanderaan;42 3. Hukuman Kolektif;43 4. Aksi Terorisme;44 5. Penjarahan (Pillage).45

Sebagai tambahan lagi, dalam Pasal 3(1) Ketentuan Bersama Konvensi Jenewa 1949 diatur juga mengenai empat bentuk utama tindakan yang dilarang untuk dilakukan pada saat Konflik Bersenjata Non-Internasional terjadi.46 Bentuk-bentuk tindakan tersebut adalah Tindakan Kekerasan atas Jiwa dan Raga, terutama setiap macam Pembunuhan, Mutilasi, Perlakuan Kejam Dan Penyiksaan; Penyanderan; Kebiadaban atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat; Penjatuhan Hukuman dan melakukan eksekusi tanpa putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang sah, yang mengandung jaminan peradilan yang diakui, yang diperlukan oleh masyarakat beradab.47 Tiga bentuk larangan dari tindakan tersebut merupakan suatu Pelanggaran Serius terhadap Hukum Humaniter Internasional dan dianggap sebagai Kejahatan Perang.48 Sedangkan satu 41

Protokol Tambahan II, Ps. 4(2)(a).

42

Ibid, Ps. 4(2)(c).

43

Ibid, Ps. 4(2)(b).

44

Ibid, Ps. 4(2)(d).

45

Ibid, Ps. 4(2)(g).

46

Konvensi Jenewa 1949, Ps. 3(1)(a-c).

47

Ibid.

48

Tindakan dalam larangan ini termasuk kedalam pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional, sebagaimana dikategorikan juga sebagai Kejahatan Perang. Pengkategorian ini dilakukan oleh

12


bentuk lainnya termasuk kedalam Kejahatan terhadap Kemanusiaan.49 Terkait dengan Fenomena False Positives di Kolombia, tindak pidana yang terjadi adalah Pembunuhan, Perlakuan Kejam, Penyiksaan, dan Penyanderaan. Sedangkan terkait pelanggaran serius lainnya dinyatakan dalam Pasal 8(2)(e) Statuta Roma yang menyebutkan 12 tindak pidana Kejahatan Perang dalam suatu Konflik Bersenjata Non-Internasional, yang unsur-unsurnya di jelaskan dalam Elemen Kejahatan ICC. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan diatas yang memenuhi seluruh unsur kejahatan yang telah diatur merupakan suatu Kejahatan Perang berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. 2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Kejahatan terhadap Kemanusiaan adalah salah satu kategori Kejahatan yang termasuk sebagai Kejahatan yang dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Pengadilan Internasional lainnya tergantung kepada yurisdiksinya. Kejahatan terhadap Kemanusiaan berbeda dengan Kejahatan Perang, dapat terjadi dalam keadaan konflik maupun damai. Piagam Nuremberg memberikan definisi Kejahatan terhadap Kemanusiaan sebagai berikut : “Murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhumane acts committed against any civilian population, before or during the war, or persecutions on political, racial, or religious grounds in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated.”50

Berkaitan dengan Konflik Bersenjata Non-Internasional di Kolombia, maka pengaturan yang relevan, terkait dengan Kejahatan terhadap Kemanusiaan diatur dalam Statuta Roma. Berdasarkan Pasal 7 Statuta Roma, Kejahatan terhadap Kemanusiaan didefinisikan sebagai berikut :

Pengadilan Khusus Sierra Leone, sebagaimana diputus dalam Kasus Issa Hassan Sesay (the alleged Interim Leader of the Revolutionary United Front of Sierra Leone). Pengadilan Khusus Sierra Leone, “RUF Summary of the Charges”, http://www.scsl.org/CASES/ProsecutorvsSesayKallonandGbaoRUFCase/RUFSummaryoftheCharges/tabid/185/Default.aspx, diakses 22 Desember 2013. 49

Ibid.

50

Short, Jonathan M.H., “Sexual Violence as Genocide: The Developing Law of the International Criminal Tribunals and the International Criminal Court”, (Michigan : Journal of Race and Law, 2003), hlm. 5.

13


“Any of the following acts in article 7, when committed as part of a widespread or systematic51 attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack.”52 Apabila kemudian terjadi suatu tindak kejahatan, salah satu dari bentuk Kejahatan terhadap Kemanusiaan yang diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma, dan unsur-unsur tersebut dalam kejahatan terpenuhi, dapat diketahui bahwa terdapat kemungkinan tindak kejahatan tersebut merupakan Kejahatan terhadap Kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

3. Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan berdasarkan Hukum Nasional Kolombia

Berdasarkan Hukum Nasional Kolombia, definisi terhadap Kejahatan Perang dan Kejahatan terjadap Kemanusiaan tidak diberikan secara jelas, melainkan diatur sebagai suatu pernyataan dalam Colombia’s Basic Military Manual (1995). Pengaturan tersebut menyatakan bahwa : “Grave breaches of IHL committed by the parties to the conflict constitute War Crimes or Crimes Against Humanity.”

Sehingga, segala tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana telah dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya, selama dilakukan dalam wilayah yurisdiksi Kolombia, juga diakui sebagai pelanggaran Hukum atau Kejahatan Perang maupun Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Kolombia. Karena, Kolombia merupakan negara yang telah meratifikasi Statuta Roma, sehingga pengaplikasian pengaturan Statuta Roma berlaku di Kolombia.

51

Oxford Dictionaries, “Systematic”, http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/ systematic, diakses 27 Desember 2013. Yang dimaksud dengan Sistematis, berdasarkan Kamus Oxford adalah : done or acting according to a fixed plan or system; methodical: 52

Statuta Roma, Ps. 7(2)(a) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 'attack directed against any civilian population' berarti suatu tindakan yang melibatkan perbuatan tindakan yang berlipat ganda yang disebutkan pada Pasal 7(1) terhadap Penduduk Sipil, sesuai dengan atau merupakan kelanjutan dari kebijakan suatu negara atau organisasi untuk melakukan penyerangan itu.

14


Namun pada dasarnya juga, berdasarkan Pedoman militer, Peraturan Nasional, dan Praktek Negara Kolombia, dapat diketahui bahwa Kolombia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional, termasuk hak orang-orang yang dilindungi. Kejahatan-kejahatan diatas, baik kejahatan yang dilakukan atas pelanggaran serius Pasal 3 Ketentuan Bersama Konvensi Jenewa 1949, maupun Pasal 4 Protokol Tambahan II, diakui sebagai Kejahatan Internasional berdasarkan Hukum Kolombia. C. Upaya dan Peranan Pemerintah Nasional Kolombia dan Mahkamah Pidana Internasional a) Kasus Posisi Sejak 1 November 2002 tindakan yang merupakan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan terjadi dalam situasi di Kolombia. Secara khusus, informasi yang tersedia mendukung temuan dalam kaitannya dengan pembunuhan berdasarkan pemindahan paksa dari Populasi; pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual; perampasan berat atas kebebasan fisik; dan penghilangan secara paksa. Kedua pihak, baik pihak kelompok bersenjata bukan negara dan Angkatan Bersenjata Kolombia memiliki tanggungjawab atas situasi ini.53 Tindakan Pembunuhan tersebut, adalah apa yang dimaksud dengan Fenomena False Positives, dimana anggota Tentara atau Angkatan Bersenjata Kolombia sengaja membunuh ribuan warga sipil untuk meningkatkan tingkat keberhasilan dalam konteks Konflik Bersenjata Internal dan untuk mendapatkan keuntungan dari dana moneter Negara. Serangan ditujukan pada Penduduk Sipil yang dibuat seakan-akan seperti pembunuhan yang sah dalam pertikaian gerilyawan atau kelompok lawan.54 OTP juga telah menganalisa insiden yang dilaporkan oleh Centro de Investigación y Educación yang menyampaikan laporannya dengan judul Deuda con la Humanidad 2: 23 Años de Falsos Positivos (1988-2011). Laporan ini mencatat 951 insiden False Positives yang melibatkan 1.741 korban, yang dilakukan antara Oktober 1988 dan Juni 2011. Laporan

53

Karena pembahasan yang dilakukan dalam tulisan ini hanya terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tentara Kolombia saja, maka mengenai tindakan atau kejahatan yang dilakukan oleh kelompok gerilya atau aktor bukan negara tidak akan dibahas dalam laporan ini. 54

Terkadang, para tentara ini dibantu oleh recruiters, sebutan bagi Penduduk Sipil yang berkontribusi dalam melakukan perbuatan kriminal dengan cara merekrut korban dengan informasi palsu dan menyerahkan mereka kepada tentara Kolombia untuk pelaksaan tindakan yang disebut sebagai Fenomena False Positives. .

15


menunjukkan bahwa fenomena ini terjadi dengan frekuensi terbesar pada tahun 2002 - 2008, dengan sedikitnya 709 kasus. Berdasarkan laporan dari ICC, Modus Operandi dalam Fenomena ini sebagai berikut : 1.

Korban didekati oleh orang-orang yang menyamar sebagai perekrut;

2.

Korban ditawarkan pekerjaan dan transportasi ke kota-kota jauh atau;

3.

Korban diculik, ditahan, dan dibawa ke lokasi tertentu;

4.

Sesampainya disana, korban kemudian dieksekusi oleh Tentara Kolombia;

5.

Tempat Kejadian Perkara dibuat seakan-akan tempat bertempur, dimana korban dipakaikan pakaian Pasukan atau Kelompok Gerilya;

6. Senjata diletakkan disamping korban setelah ia meninggal; 7. Kejadian tersebut dilaporkan sebagai Penyerangan yang sah; 8. Tindakan tersebut didukung oleh anggota Tentara Kolombia yang lain dengan surat-surat lengkap yang dipalsukan.

b) Masalah-Masalah yang ditemui dalam sistem Peradilan Kolombia Masalah pertama adalah adanya Impunitas di Kolombia. Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) impunitas seringkali menjadi halangan utama untuk dapat menegakkan aturan hukum. Keberadaan Hak Asasi Manusia menjadi suatu ejekan ketika tindak kejahatan seperti pembunuhan, penghilangan secara paksa, penyiksaan, pemerkosaan, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya tidak dapat dihukum dengan pantas, ketika undang-undang amnesti membebaskan pelaku kejahatan dari tanggungjawab, ketika penyelidikan yang dilakukan gagal digunakan untuk mendapatkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya melalui proses peradilan.55 Statistik dalam tindakan kejahatan yang terjadi di Kolombia memperlihatkan bahwa pada tahun 2008, tingkat impunitas telah mencapai hingga 80%.56 Persentase ini merupakan yang terburuk sejauh ini apabila dibandingkan dengan rata-rata persentase dari negara berkembang.

55

OHCHR, “Impunity and the Rule of Law” http://www2.ohchr.org/english/ohchrreport2011 /web_version /ohchr_report2011_web/allegati/10_Impunity.pdf, diunduh 22 maret 2014. 56

MIJ, “Fortalecimiento del sector justicia para la reducción de la impunidad en Colombia”. Año 2008. http://www.mij.gov.co/econtent/library/documents/DocNewsNo4362Document No2463.pdf, diakses 28 Maret 2014.

16


Pada saat melihat kepada pelanggaran serius Hak Asasi Manusia, dan pelanggaran dari Hukum Humaniter Internasional, tingkat ketinggian impunitas bahkan lebih tinggi lagi. Dalam konteks ini tingkat impunitas yang terjadi, menjadi suatu tolok ukur untuk mengukur efektivitas dari kebijakan pidana di Kolombia. Jelas bahwa sistem peradilan pidana yang seharusnya bertujuan untuk menangani dengan efektif ancaman-ancaman sosial dari tindakan kejahatan di masyarakat, tidak melakukan tindakan pencegahan perilaku kejahatan tersebut.57 Beberapa bukti dari terjadinya impunitas di Kolombia adalah dibuatnya sejumlah peraturan yang mengandung amnesti kepada kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia, seperti Justice and Peace Law 2005 dan Hukum Kolombia lain yang mengandung Impunitas. Peraturan ini memberikan amnesti dari seluruh investigasi pidana, penuntutan, dan penangkapan kepada orang yang memilih untuk berpartisipasi dalam individu atau demobilisasi kolektif.58 Selanjtnya ada juga Reformasi Konstitusi dalam bidang Militer yang mengatur hukum dan aturan pelaksanaan penyidikan dan penuntutan dugaan kejahatan dikaitkan dengan Anggota Militer yang hanya dapat dilakukan oleh Peradilan Militer saja. c) Analisis Maka, akan dianalisis berdasarkan unsur-unsur modus operandi dan unsur kejahatan yang diatur oleh Statuta Roma sebagai berikut :

1. False Positives Sebagai Kejahatan Perang i. Konflik Bersenjata : Konflik Bersenjata terjadi di Kolombia sejak tahun 1980-an59, pihak-pihak yang bertikai adalah Tentara Nasional Kolombia dengan Kelompok Bersenjata FARC-EP dan ELN yang terbukti memenuhi persyaratan sebagai Konflik Bersenjata Non-Internasional.

ii. Orang-orang yang dilindungi : Korban dari penyerangan yang dilakukan oleh TentaraKolombia adalah Penduduk Sipil non-kombatan, yang mana dilindungi oleh Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan II, DUHAM dan Pasal 6 ICCPR.60

57

Kai Ambos, Op.Cit.

58

CIDH, “Report on the Demobilization Process in Colombia”, pdf%20files/Colombia-Demobilization-AUC%202008.pdf, diakses 18 April 2014. 59

OTP colombia, hlm. 3

17


http://www.cidh.oas.org/

iii. Nexus : Konflik Bersenjata terjadi antara Aktor negara yakni Tentara Kolombia dengan aktor non-negara yakni Kelompok Bersenjata FARC-EP dan ELN. Tindakan yang dilakukan Tentara Kolombia dalam fenomena ini dibuat seakan-akan dilakukan kepada kelompok lawan sehingga dapat dianggap sah berdasarkan hukum. iv. Pengaturan Hukum Humaniter Internasional : Berdasarkan Pasal 3 Ketentuan bersama Konvensi Jenewa, yang merupakan

ketentuan Hukum Humaniter Internasional dan

termasuk sebagai Hukum Kebiasaan Internasional, Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional wajib untuk dilindungi dan dihormati haknya oleh pihakpihak yang bertempur. Berdasarkan Pasal 8(2)(c) Statuta Roma, pelanggaran atas Pasal 3 ketentuan bersama ini merupakan pelanggaran serius atas Hukum Humaniter Internasional.61 v. Gravity : Akibat penyerangan yang dilakukan oleh Tentara Kolombia ini diantaranya adalah kematian. Hal ini merupakan pelanggaran atas hak hidup seseorang dan konsekuensi adalah hilangnya nyawa orang tersebut. Jelas bahwa unsur ketentuan ini telah terpenuhi. vi. Tanggungjawab Pidana Individu : Berdasarkan Pasal 25 Statuta Roma ICC, diatur bahwa segala tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau Nature Person dapat dituntut berdasarkan Prinsip Tanggungjawab Individu. Sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh Tentara Kolombia akan dituntut secara perseorangan berdasarkan pertimbangan pengadillan. vii. Kesadaran : Tindakan penyerangan tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran sebagaimana telah dijelaskan bahwa Tentara Kolombia telah merencanakan hal ini sebelumnya. Tentara Kolombia juga sangat menyadari pada saat penyerangan ini dilakukan, sedang terjadi Konflik Bersenjata Non-Internasional Di Kolombia. Dengan demikian, unsur-unsur kejahatan perang telah terpenuhi. Juga berdasarkan laporan dari pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh ICC pada tahun 2012 dan 2013 juga dikatakan bahwa terdapat dasar yang beralasan untuk percaya bahwa sejak 1 November 60

Konvensi Jenewa 1949, Ketentuan Bersama Ps. 3, menyatakan bahwa orang-orang yang dilindungi diantaranya adalah Penduduk Sipil, orang-orang hors de combat yang tidak turut serta atau berperan aktif dalam pertikaian. ICCPR terutama Pasal 6 yang berbunyi : Setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh Hukum. Tiada seorangpun yang dapat dirampas kehidupannya dengan sewenang-wenang. 61

Konvensi Jenewa 1949, Ps. 3. Pelanggaran yang dilakukan adalah perampasan hak untuk hidup atau perampasan nyawa seseorang yang dilindungi, baik berdasarkan Hukum Humaniter Internasional; Hukum Hak Asasi Manusia ICCPR, Ps. 6 dan DUHAM, Ps. 3; dan Hukum Kebiasaan Internasional.

18


2009, Anggota Militer Kolombia telah melakukan Kejahatan Perang sebagaimana dijelaskan sebelumnya.62

2. False Positives Sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan i.

Suatu tindakan Pelanggaran yang Menyebar dan sistematis. Penyerangan terhadap Penduduk Sipil oleh Tentara Kolombia sebelumnya telah

direncanakan dengan baik,63 berdasarkan laporan ICC diatas, disebutkan bahwa pimpinan dari operasi tersebut merupakan pimpinan dari kelompok-kelompok Tentara Kolombia, mereka mengetahui, menyuruh melakukan, dan saling menutupi penyerangan yang dilakukan ke berbagai daerah di wilayah Negara Kolombia.

ii.

Penyerangan dilakukan kepada Populasi Penduduk Sipil Penyerangan dalam Fenomena False Positives ini dilakukan bersama-sama oleh Tentara Kolombia, dengan perencanaan yang baik. sebagaimana diketahui bahwa modus operandi pembunuhan ini secara terus-menerus digunakan dan tidak berubah. Orang-orang yang diserangpun sudah dipilih sebelumnya, hal ini diasumsikan berdasarkan modus operandi yang menyatakan bahwa „ditipu dengan tawaran pekerjaan‟ dan berasal dari populasi tertentu.64

Maka, dapat disimpulkan bahwa, Kejahatan yang dilakukan oleh Tentara Kolombia sebagaimana dikenal dengan sebutan False Positives merupakan Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Dengan demikian, berdasarkan Hukum Kolombia, Fenomena Pembunuhan dalam False Positives juga diduga sebagai Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan.

d) Upaya Mahkamah Pidana Internasional Dalam menanggapi permasalahan ini, ICC melakukan beberapa hal yang berada dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Statuta Roma dalam Pasal 86-88. Bahwa negara 62

ICC, Report on Preliminary Examination Activities 2012-2013, hlm. 25-29

63

Lihat Modus Operandi.

64

Human Rights Watch, “Colombia : Letter to President Santos Criticizing the Expansion of Military Jurisdiction”, http://www.hrw.org/news/2012/10/25/colombia-letter-president-santos-criticizing-expansionmilitary-jurisdiction, diakses 3 Januari 2014; contohnya, pada tahun 2008, penculikan dilakukan kepada para orang-orang muda di desa Soacha, Kolombia oleh Tentara Kolombia. Target penyerangannya jelas, yakni populasi di Soacha.

19


yang menjadi anggota dari Statuta ini wajib memberikan Kooperasi Penuh kepada ICC untuk dapat melakukan investigasi atas kejahatan yang terjadi di Negaranya, ICC memiliki kewenangan untuk meminta kooperasi tersebut, dan harus ada kepastian prosedur hukum yang dijalankan dalam negara tersebut. Sehingga, menanggapi Fenomena False Positives yang terjadi di Kolombia, selama ICC belum memiliki kewenangan untuk mengadili kejahatan ini, yang dapat dilakukan ICC untuk membuktikan kemampuan mengadili dari Pengadilan Kolombia, sebagai berikut65 :

1. ICC akan mencari suatu klarifikasi dari Pemerintah Kolombia terkait isu pembuatan definisi baru yang diterapkan dalam Pengaturan Kolombia dengan apa yang dimaksud dengan Sasaran yang sah dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional yang mana dianggap bertentangan dengan Hukum Internasional. 2. ICC akan melakukan evaluasi pada proses peradilan nasional terkait kasus-kasus dalam Fenomena False Positives. Dengan melihat apakah telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan Hukum Internasional.66 3. The Attorney General’s Unit of Analysis and Context atau UNAC akan melakukan penyelidikan terhadap latar belakang kasus-kasus dalam Fenomena False Positives dimana terdapat dugaan bahwa ada kebijaksaan untuk melakukan hal tersebut yang diinisiasikan oleh para Petinggi Militer Kolombia.

Selain itu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Statuta Roma untuk dapat menentukan unsur-unsur Pasal 17(1) tidak ada dan mengembalikan kepercayaan kepada Pemerintah Kolombia, ICC dalam hal ini akan mempertahankan konsultasi dengan Pemerintah Kolombia mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan awal pemeriksaan awalnya. ICC kemudian melakukan dua misi ke Bogotá, yang mana untuk mengumpulkan informasi tambahan mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan yurisdiksi ICC untuk menangani kasus ini dan Penilaian kebenaran situasi yang dilaporkan oleh Pemerintah Kolombia, informasi yang dianalisis ini kemudian disampaikan melalui pertemuan yang 65

ICC, Report 2013, Op.Cit., hlm. 33-34

66

Hal ini dilakukan untuk menentukan aspek “ketidakinginan” dari Negara Kolombia untuk mengadili secara benar, penjahat yang bertanggungjawab dalam Fenomena False Positives. Diantaranya dengan menentukan keadilan, kesesuaian hukum, dan proses keadilan yang konsisten dengan Hukum Internasional. Lijun Yang, “On the Principle of Complementarity in the Rome Statute of the International Criminal Court” http://chinesejil.oxfordjournals.org/content/4/1/121.full, diakses 20 April 2014.

20


diadakan dengan berbagai organisasi internasional, LSM internasional, dan masyarakat sipil Kolombia di Bogotá, The Hague, New York dan Jenewa terkait langkah yang akan diambil selanjutnya untuk menyelesaikan dan mengadili penjahat yang bertanggungjawab atas kejahatan dalam Fenomena False Positives ini. Pada akhirnya apabila ICC memutuskan bahwa Pemerintah Kolombia tidak dapat mengadili kasus-kasus ini secara benar, maka kewenangan dapat jatuh kepada ICC sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17(1).67

IV. Penutup A. Kesimpulan 1) Pengaturan Perlindungan terhadap Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata NonInternasional khususnya di Kolombia diatur berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, Hukum Hak Asasi Manusia seperti DUHAM dan ICCPR, dan Hukum Nasional

Kolombia.

Berdasarkan

Hukum

Humaniter

Internasional,

dengan

dilatarbelakangi telah di ratifikasinya Konvensi Jenewa 1949, Jaminan Umum perlindungan diberikan oleh Pasal 3 Ketentuan Bersama Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949 dengan menyatakan bahwa seluruh orang-orang, baik Penduduk Sipil maupun orang-orang hors de combat yang tidak mengambil bagian atau aktif dalam pertikaian yang terjadi, harus dilindungi dan dijamin hak-haknya. Diantaranya hak tersebut adalah : 1. Hak untuk hidup 2. Hak perlakuan yang sama 3. Hak untuk tidak disakiti 2) Pengaturan mengenai tindakan yang dimaksud sebagai Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan diatur dalam Pasal 3 Ketentuan Bersama, Pasal 4 Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949, tahun 1977, Statuta Roma, dan Hukum Nasional Kolombia. Pada dasarnya, pengertian Kejahatan Perang berdasarkan Pasal 3 67

The object and purpose of the Rome Statute is set forth in the Preamble, in particular in the following paragraphs: “Affirming that the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished and that their effective prosecution must be ensured by taking measures at the national level and by enhancing international cooperation, Determined to put an end to impunity for the perpetrators of these crimes and thus to contribute to the prevention of such crimes, Recalling that it is the duty of every State to exercise its criminal jurisdiction over those responsible for international crimes,. . . .Emphasizing that the International Criminal Court established under this Statute shall be complementary to national criminal jurisdictions, Resolved to guarantee lasting respect for and the enforcement of international justice[.]”

21


Ketentuan Bersama tidak disebutkan secara jelas dalam Pasal itu sendiri. Namun, hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam Pasal 8(2)(c) Statuta Roma bahwa pelanggaran terhadap Pengaturan dalam Pasal 3 ini merupakan Kejahatan Perang atau Pelanggaran Serius terhadap Hukum Humaniter Internasional. Pasal 4 Protokol Tambahan II tidak secara jelas mengatur mengenai Kejahatan Perang, namun disebutkan dalam RUFSummary Special Court Sierra Leone, bahwa pelanggaran terhadap Protokol ini merupakan „other serious crime’ berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Statuta Roma, sebagaimana disebutkan diatas, mengatur Kejahatan Perang sebagai pelanggaran serius terhadap Pasal 3 Ketentuan Bersama Konvensi Jenewa 1949, namun dalam pengaturan ini dijelaskan lebih detail mengenai bentuk-bentuk Kejahatan dan unsur-unsur yang dapat membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan pelaku kejahatan merupakan Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Meninjau pada definisi dan elemen kejahatan yang diberikan pengaturan-pengaturan yang relevan, juga didukung dengan pernyataan dari Mahkamah Pidana Internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam laporannya, Kejahatan dalam Fenomena False Positives yang dilakukan oleh Anggota Militer Kolombia adalah Kejahatan Terhadap Kemanusiaan sekaligus Kejahatan Perang. 3) Terdapat dua pihak yang berperan dalam menangani Kasus-kasus dalam Fenomena False Positives ini, yakni Pemerintah Kolombia sebagai Negara dimana Kasus tersebut terjadi dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang memiliki kewenangan akibat ratifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kolombia terhadap Statuta Roma, namun peran ICC terbatas pada penyelidikan dan memonitor tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kolombia saja. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17(1) bahwa ICC tidak memiliki Kewenangan ketika Pemerintah Kolombia dapat menangani permasalahan dalam Kasus-kasus Fenomena False Positives sendiri. Sehingga yang dapat dilakukan oleh ICC untuk menyelesaikan kasus dalam fenomena ini adalah meminta kerjasama negara dalam memberikan bukti dan informasi terkait upaya yang dilakukannya, dan apabila terbukti bahwa Kolombia tidak mampu ataupun tidak ingin menyelesaikan kasus ini, maka ICC dapat memiliki kewenangan untuk mengambil yurisdiksi dari negara.

22


B. Saran

1) Sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 terutama Pasal 3 Ketentuan Bersama terkait perlindungan yang harus diberikan oleh kedua pihak yang bertempur yakni Pihak Negara dan Pihak Lawan, maka kedua pihak tersebut wajib melaksanakan kewajibannya masing-masing dan tanpa alasan apapun, karena Hukum Humaniter Internasional ini secara jelas berlaku dalam Kasus yang terjadi dalam Fenomena ini. 2) Sebagaimana diatur dalam Peraturan-peraturan yang telah disebutkan, pihak yang melakukan pelanggaran atas Ketentuan Hukum yang berlaku wajib diadili seadiladilnya sehingga tercapai keadilan, juga sebagai kecaman yang dilakukan bahwa keberadaan Hukum Humaniter Internasional haruslah dipatuhi oleh pihak terkait. Negara sebagai pihak yang memiliki kemampuan untuk mengadili harus memberikan pidana sebagaimana hukum yang berlaku. 3) Ketika suatu negara diduga secara keras tidak dapat melaksanakan sistem peradilan dengan sebaik-baiknya dengan alasan apapun yang menyebabkan pihak ketiga seperti Mahkamah Pidana Internasional dapat mengambil alih kewenangan mengadili, maka dengan segera pihak ketiga tersebut harus menyelidiki dengan baik apakah dugaan keras itu benar guna tercapainya keadilan. Dalam kasus ini, ketika Impunitas sudah jelas terjadi dalam suatu sistem peradilan pidana suatu negara, maka untuk dapat mendapatkan keadilan, pihak ketiga, sepe harus mengambil langkah demi terwujudnya keadilan, dengan cara melakukan investigasi secara langsung demi membuktikan kebenaran adanya suatu pelanggaran atas Hukum Humaniter Internasional dalam suatu negara.

23


DAFTAR PUSTAKA

BUKU Ambarwati, Et al. (2012). Hukum Humaniter Internasional dalam studi hubungan internasional. Cet. 3. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Atmasasmita, R. (2000). Pengantar Hukum Pidana Internasional. Jakarta : Refika Aditama. Bailey, N. (1967). La Violencia in Colombia. America : Center for Latin American Studies at the University of Miami. Bouvier & Virginia M. (2009). Colombia: Building Peace in a Time of War. Washington, D.C.: United States Institute of Peace. Cryer, R. (2010). An Introduction to International Criminal Law and Procedure. Cambridge : Cambridge University Press. Dinstein, Y. (2010). The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, Ed.2. Amerika : Cambridge University Press. Fleck, D. (1995). The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts. Inggris : Oxford University Press. Gail, J. (1993). Non-Combatants Immunity as a Norm of International Humanitarian Law, Adelaide : Martinus Nijhoff Publishers. Greenspan, M. (1959). The Modern Law of Land Warfare, (Inggris : Penerbit Universitas Cambridge. Hartono, S. (2006). Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20. Cet. II. Bandung : Penerbit Alumni. Haryomataram, K. (2005). Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Henckaerts, J. (2005). Studi (kajian) tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan: Sebuah sumbangan bagi pemahaman danpenghormatan terhadap tertib hukum dalam konflik bersenjata, Vol. 87. Jenewa : ICRC. Human Rights Watch. (2007). Genosida, Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Jakarta : Elsam. _____________. (2010). Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity : A Digest of the Case Law of the International Criminal Tribunal for Rwanda. Newyork : Human Rights Watch. 24


____________. (1998). War Without Quarter: Colombia and International Humanitarian Law, New York : Human Rights Watch. International Committee of Red Cross. (1987). Commentary on the Additional Protocol of 8 June 1977 to the Geneva Convention of 12 August 1949. Belanda : Kluwer Academic Publishers Group. _____________. (2005). Customary International Humanitarian Law. Vol. 2. Italia: Rotolito Lombarda. International Criminal Court. (2011). Elements of Crime, Belanda : PrintPartners Ipskamp. Kusumaatmadja, M. (1990). Pengantar Hukum Internasional. Buku 1. Bandung : Binacipta. Maiah Jaskoski. (2013). Military Politics and Democracy in the Andes, California: JHU Press. Meijer, M. (2006). The Scope of Impunity in Indonesia. Belanda : Humanist Committee on Human Rights. Melzer, N. (2008). Targeted Killing in International Law. London : Oxford University Press. ______________. (2009). Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law. Jenewa : ICRC. Office of The Special Representative of The Secretary General For Children and Armed Conflict. (2009). The Six Grave Violations Against Children During Armed Conflict: The Legal Foundation. Newyork : United Nations. Pictet, J. (1952). Commentary of Geneva Convention 1949. Jenewa : ICRC. Simkin, J. (2012). Spanish Civil War. Eropa : Spartacus Educational. Simpson, G. (2011). „Paris 1793 and 1871: levée en masse as Event’ in Fleur Johns, Richard Joyce, Sundhya Pahuja (eds), Events: The Force of International Law. Inggris : Abingdon. Soekanto, S. (2007). Pengantar Penelitian Hukum. Cet. III. Jakarta :Penerbit Universitas Indonesia (UI Press). Soetandyo W. et. al. (2012). Menuju Keadilan Global: Pengertian, Mandat dan Pentingnya Statuta Roma. Jakarta: ICTJ dan Indonesian Civil Society Coalition for the International Criminal Court. Starke, J. (2004). Pengantar Hukum Internasional 1. Ed.10. Jakarta: Sinar Grafika. Stuart C. & Tom W. (2007). Human Rights and Policing. Ed.2. Leiden : Martinus Nijhoff. Yves S., et.al. (1987). Commentary on the Additional Protocols (Ulasan Protokol-protokol Tambahan). Jenewa : ICRC. 25


INTERNET ACLU. (2013) FAQ: The Covenant on Civil & Political Rights (ICCPR). https://www.aclu.org/ human-rights/ faq-covenant-civil-political-rights-iccpr. Diakses 12 Desember 2013. Adriaan Alsema. (2012). False Positives. http://colombiareports.co/false-positives. Diakses 23 Desember 2013. American Redcross. (2011) Summary of the Geneva Conventions of 1949 and Their Additional Protocols. http://www.redcross.org/images/MEDIA_Custom ProductCatalog/m3640104_IHL_SummaryGenevaConv.pdf. diunduh 12 Desember 2013. Amnesty Internasional ( 2012). International Criminal Court: US efforts to obtain impunity for genocide, crimes against humanity and war crime. http://www.amicc.org/docs/aiusimpunity.pdf. Diakses 12 Juni 2014. Amnesty USA. (2013). Seeking Justice for http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/americas/ extrajudicial-executions. Diakses 10 Maret 2014.

Extrajudicial Executions. colombia/seeking-justice-for-

BBC UK. (2014). Colombia troops jailed for 'false positive' deaths. http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-18216796. Diakses 6 Desember 2013.

CIA. (2008). Colombia. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ co.html. Diakses 27 November 2013. CINEP PPP. (2011). Colombia, deuda con la humanidad 2: 23 años de falsos positivos. http://issuu.com/cinepppp/docs/deuda_con_la_ humanidad Diakses 3 november 2013.

26


Nura Soraya S. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Recommend Documents