Andriyus PUBLIKa.,Vol 2,No 2, Oktober, hal (2016)

Andriyus

PUBLIKa.,Vol 2,No 2, Oktober, hal 136-147 (2016)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATANBERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2013PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI DI KABUPATEN KAMPAR Andriyus Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan [email protected] ABSTRACT This research was done because it is not the optimal implementation of teacher certification in Kampar regency, especially in Madrasah Aliyah. Still the teachers who do not know information about teacher certification, certification is not proportionate quotas of each district as well as the low level of graduation of teacher certification. The method used quantitative and qualitative means to conduct an analysis of the implementation of the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 62 Year 2013 About the Teacher Certification In the position, especially at Madrasah Aliyah Negeri in Kampar regency, which was then elaborated based on information obtained through questionnaires distributed to respondents and the results of in-depth interviews and the data already in the form of documents. Based on this research can be concluded that the implementation of the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 62 Year 2013 About the Teacher Certification In The position especially at Madrasah Aliyah Negeri in Kampar regency less implemented, as seen from the four indicators implemtasi policies, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structures. The constraints faced by the Government of Kampar regency in implementing the implementation of the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 62 Year 2013 About the Teacher Certification In The position is the limited budget available, there is still a lack of monitoring and evaluation as well as the lack of interest of teachers in search of information about certification and teachers who participated certification is not seriously followed. Keywords: Implementation, Policy, Teachers Certification ABSTRAK Penelitian ini dilakukan karena belum optimalnya pelaksanaan sertifikasi guru di Kabupaten Kampar khususnya pada Madrasah Aliyah Negeri. Masih adanya guru yang tidak mengetahui informasi tentang sertifikasi guru, belum proporsionalnya penetapan kuota sertifikasi dari masing-masing kecamatan serta rendahnya tingkat kelulusan peserta sertifikasi guru. Metode yang digunakan kuantitatif dan kualitatif artinya dengan mengadakan analisis terhadap implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan khususnya pada Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Kampar, yang kemudian diuraikan berdasarkan informasi yang diperoleh melalui kuisioner yang disebarkan kepada responden dan hasil wawancara yang mendalam serta data-data yang sudah dalam bentuk dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan tersebut khususnya pada Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Kampar kurang terimplementasi, yang dilihat dari empat indikator implemtasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mengimplementasikan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan tersebut adalah terbatasnya anggaran yang disediakan, masih kurangnya pengawasan dan evaluasi serta masih kurangnya minat guru dalam mencari informasi tentang sertifikasi dan guru yang ikut sertifikasi tidak serius mengikutinya. Kata Kunci :Implementasi, Kebijakan, Sertifikasi Guru

136

Andriyus


PENDAHULUAN Salah satu tujuan pemerintah Republik Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender. Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah sendiri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut maka disusunlah pemerintahan yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun tujuan dibentuknya pemerintahan daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat daerah secara menyeluruh. Dalam rangka untuk mencapai tujuan Negara diatas pemerintah tidak mungkin bisa menjakau daerah-daerah yang ada diseluruh Indonesia untuk itu diberikan sebagian kewenangan yang menjadi urusan daerah kepada daerah bersangkutan. Semenjak bergulir otonomi daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus dan mengatur urusan daerah masingmasing dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat daerah bersangkutan serta dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan dan kemampuan serta aspirasi masyarakat didaerahnya. Dalam penyelenggraan pemerintahan daerah melalui otonomi daerah terdapat

pembagian urusan pemerintahan yaitu ada yang menjadi urusan wajib dan ada pula yang menjadi urusan pilihan bagi pemerintah kabupaten/kota. Urusan wajib tersebut ada yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan ada yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana yang terdapat dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan f. masyarakat; dan g. sosial. Salah satu yang menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu wahana dalam peningkatan sumber daya manusia, untuk itu kualitas pendidikan senantiasa ditingkatkan. Peningkatan sumber daya manusia dapat diwujudkan dengan berbagai program pendidikan yang dilakukan secara sistematis dan terarah berdasarkan kepentingan yang mengacu kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan. Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan dari suatu bangsa dan sebagai wahana dalam menterjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun watak bangsa. Masyarakat yang cerdas akan member nuansa kehidupan yang cerdas pula serta progresif dalam membentuk kemandirian. Untuk mewujudkan masyarakat madani dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, transfaran dan menjunjung tinggi hak azazi manusia hanya dapat 137

Andriyus


dilakukan melalui pendidikan. Menyadari peran strategis pendidikan tersebut, pemerintah Indonesia senantiasa mendukung ide yang menempatkan sektor pendidikan khususnya pendidikan dasar sebagai prioritas dalam pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan nasional maka berbagai pedoman atau peraturan terkait mengenai permasalahan tersebut telah ditetapkan. Berbagai kebijakan pemerintah yang dapat mensukseskan dan meningkatkan mutu pendidikan nasional telah disiapkan dan juga dilaksanakan diberbagai daerah. Begitu juga dengan peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan terus dilakukan upaya pembenahan secara berkesinambungan. Berbicara mengenai pendidikan, tentunya tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai guru. Hampir seluruh Negara didunia selalu mengembangkan kebijakan yang mendorong keberadaan dan ketersediaan guru yang bermutu. Salah satu kebijakan yang dilaksanakan oleh banyak Negara intervensi langsung menuju peningkatan mutu dan memberikan jaminan dan kesetaraan hidup yang memadai salah satunya dengan melaksanakan kebijakan sertifikasi guru. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mendukung teraksananya proses belajar mengajar yang baik dan kondusif adalah dengan cara menyediakan guru yang berkualitas dan professional. Kebijakan ini dilandasi oleh tuntutan globalisasi yang mengharuskan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan daya kompetensi yang tinggi yang memerlukan guru profesional dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 11 ayat (1) mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu membutuhkan upaya yang terus menerus dalam melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah telah menetapkan tiga rencana strategis yaitu perluasan dan peningkatan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta peningkatan tata

kelola pendidikan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan. Salah satu komponen pendidikan yang sangat penting dalam rangka Pelaksanaan rencana strategis tersebut adalah guru. Guru merupakan komponen pendidikan yang sangat menentukan dalam membentuk wajah pendidikan di Indonesia. Karena peran guru yang begitu besar, maka diperlukan guru yang professional, kreatif, inovatif, mempunyai kemauan yang tinggi untuk terus belajar, melek terhadap teknologi informasi sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman. Setiap guru wajib memnuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. sebagai tenaga yang professional guru diharapkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat yang sesuai dengan kewenangan mengajar. Sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut : a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia. c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. e. Memiliki tanggungjawab atas Pelaksanaan tugas keprofesionalan. f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan cara belajar sepanjang hayat. h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Selanjutnya pada pasal 8 disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, 138

Andriyus


kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan meningkatkan kompetensi guru melalui program sertifikasi guru. Sertifikasi guru merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru serta berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran. Dengan terlaksananya sertifikasi guru diharapkan akan berdampak pada meningkatnya mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Sertifikasi juga sangat di perlukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan pengembangan kinerja dan kompetensi tenaga guru dalam rangka meningkatkan kualitas guru. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Sertifikasi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik yang kedua bagi guru dalam jabatan. Selanjutnya pada pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Sertifikasi guru dalam jabatan yang sesuai dengan bidang tugas baru yang diampunya dilakukan melalui jalur: a. program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG); b. Pendidikan Profesi Guru (PPG); atau c. Program Sarjana Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (SKKT) dari perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan. Sedangkan peserta sertifikasi adalah guru dalam jabatan yang berstatus guru pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil

yang sudah mengajar pada satuan pendidikan baik yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah maupun masyarakat yang memiliki izin operasional dari pemerintah daerah. Tahapan Pelaksanaan sertifikasi dimulai dengan pemberian kuota kepada dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota, pembentukan panitia Pelaksanaan sertifikasi guru ditingkat provinsi dan kabupaten/kota, penetapan peserta oleh dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota, LPMP dan unsur terkait. Untuk menciptakan pemahaman yang sama mengenai Pelaksanaan sertifikasi guru baik mengenai kriteria dan proses penetapan peserta sertifikasi guru, maka perlu disusun Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan. Pelaksanaan sertifikasi guru dalam upaya meningkatkan kompetensi dan mutu pendidikan nasional juga dilaksanakan di Kabupaten Kampar. Pelaksanaan sertifikasi guru di Kabupaten Kampar baik dari segi kuota partisipasi peserta ataupun tingkat kelulusan peserta sertifikasi untuk setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan mengenai sertifikasi guru dari sekolah yang berbasis keagamaan yaitu Madrasah Aliyah Negeri yang ada di Kabupaten Kampar dengan pertimbangan karena Kabupaten Kampar merupakan Kabupaten yang sangat identik dengan Islam maka penulis merasa perlu untuk melihat upaya peningkatan kualitas guru Madrasah Aliyah Negeri yang ada dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk melihat data Madrasah Aliyah Negeri yang ada di Kabupaten Kampar penulis sajikan pada tabel berikut :

1

Tabel. 1. Jumlah Madrasah Aliyah Negeri yang ada di Kabupaten Kampar Jumlah Guru Nama Madrasah Jumlah Murid PNS Honor MAN Kuok 475 21 11

2

MAN Kampar

377

23

23

3

MAN Lipat Kain

143

12

5

Jumlah 995 Sumber : Mapendais Kabupaten Kampar 2016

56

39

No

139

Andriyus


Upaya Pelaksanaan sertifikasi guru di Kabupaten Kampar khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Kampar untuk tenaga guru tingkat satuan pendidikan menengah atas dilaksanakan agar dapat tercipta guru yang professional, sejahtera dan memiliki kompetensi. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktek pendidikan yang bermutu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Pelaksanaan sertifikasi guru di Kabupaten Kampar khususnya Kementrian Agama Kabupaten Kampar dilakukan berdasarkan kuota yang telah di tetapkan . Penghitung kuota kebutuhan sertifikasi guru di Kementrian Agama Kabupaten Kampar didasarkan atas jumlah guru yang memiliki latar belakang pendidikan S1/D4 yang ada di Kabupaten Kampar . Kuota sertifikasi di Kabupaten Kampar Meliputi PNS dan bukan PNS, serta kouta per jenis dan jenjang pendidikan RA, MI, MTS, dan MA. Kuota guru yang berstatus PNS minimal 75% dan

maksimal 85%, kuota bukan PNS minimal 15% dan maksimal 25%, disesuaikan dengan proprosi jumlah guru yang ada di Kementrian Agama Kabupaten Kampar. Apabila kuota guru bukan PNS tidak terpenuhi , maka Kementrian Agama Kabupaten Kamapar mengusulkan pemindahan kuota bukan PNS ke kuota PNS ke Direktora Jendral Peninkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Ditijen PMPTK). Kuota kebutuhan sertifikasi tersebut kemudian ditetapkan melalui kesepakatan dan disahkan bersama antara dinas pendidikan provinsi , dinas pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dalam satu pertemuan koordinasi yang kemudian diteruskan ke Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Ditijen PMPTK). Untuk melihat lebih jelas tentang data sertifikasi guru pada Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Kampar selama kurun waktu tiga tahun terakhir penulis sajikan pada tabel berikut :

Tabel.2. Data Sertifikasi Guru Pada Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Kampar Tiga Tahun Terakhir Tahun 2014 2015 2016 No Nama Sekolah Non Non Non PNS PNS PNS PNS PNS PNS 1 MAN Kuok 4 2 5 2 MAN Kampar 5 11 1 2 3 MAN Lipat Kain 11 Jumlah 9 13 1 18 Sumber : Mapendais Kabupaten Kampar 2016 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir jumlah peserta sertifikasi guru Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Kampar selalu mengalami peningkatan. Walaupun demikian hal tersebut tetap saja masih sangat kurang jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum yang ada di Kabupaten Kampar. PEMBAHASAN Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013

Pada Madrasah Aliyah Kabupaten Kampar

Negeri

Di

Semenjak diberlakukannya UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus dan mengatur urusan daerah masing-masing dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat daerah bersangkutan serta dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 140

Andriyus


Pendidikan merupakan salah satu wahana dalam peningkatan sumber daya manusia, untuk itu kualitas pendidikan senantiasa ditingkatkan. Peningkatan sumber daya manusia dapat diwujudkan dengan berbagai program pendidikan yang dilakukan secara sistematis dan terarah berdasarkan kepentingan yang mengacu kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan meningkatkan kompetensi guru melalui program sertifikasi guru. Sertifikasi guru merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru serta berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran. Dengan terlaksananya sertifikasi guru diharapkan akan berdampak pada meningkatnya mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Sertifikasi juga sangat di perlukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan pengembangan kinerja dan kompetensi tenaga guru dalam rangka meningkatkan kualitas guru. Demikian juga hal dengan Kabupaten Kampar, yang berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui sertifikasi guru dalam jabatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Untuk melihat Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah di Kabupaten Kampar penulis uraikan berdasarkan beberapa indikator implemetasi kebijakan menurut teori Edward III yaitu : 1. Komunikasi Komunikasi merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan seseorang, badan atau instansi untuk menyampaikan informasi kepada orang lain atau masyarakat dalam hal ini adalah suatu proses penyampaian informasi oleh pemerintah kepada masyarakat mengenai suatu kebijakan yang akan diterapkan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pemerintah Kabupaten Kampar khususnya Kementerian Agama Kabuapten Kampar menyapaikan informasi kepada sekolah-sekolah yang berada dibawah naungan Kemeterian Agama tentang peningkatan mutu pendidikan melalui sertifikasi guru. Terutama sekali pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah yang ada diwilayah kerjanya. Untuk melihat komunikasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kampar dalam rangka implementasi kebijakan sertifikasi guru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan pada satuan pendidikan Madarasah Aliyah Negeri di Kabupaten Kampar penulis uraikan berdasarkan beberapa sub indikator yaitu : a. Adanya Sosialisasi Sosialisasi merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Karena sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Dalam hal ini adalah proses transfer nilai dan aturan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Kampar kepada satuan pendidikan Madrasah Aliyah yang ada. Kementerian Agama Kabupaten Kampar sudah mensosialisasikan Pelaksanaan sertifikasi bagi guru pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah yang ada, seperti penilaian portofolio yang merupakan pengakuan atas pengalaman professional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang meliputi : a. Kualifikasi akademik b. Pendidikan dan pelatihan c. Pengalaman mengajar d. Perencanaan dan Pelaksanaan pengajaran e. Penilaian dari atasan dan pengawas f. Prestasi akademik g. Karya pengembangan profesi h. Keikutsertaan dalam forum ilmiah i. Pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan sosial j. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan Sertifikasi melalui pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diperuntukkan bagi guru 141

Andriyus


yang tidak memiliki kesiapan diri untuk penilaian portofolio, tidak lulus penilaian portofolio serta bagi guru yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat pendidik secara langsung. Kementerian Agama Kabupaten Kampar juga sudah mensosialisasikan tentang sertifikasi melalui pemberian sertifikat pendidik secara langsung. b. Melakukan Pertemuan Formal Melakukan pertemuan formal merupakan salah satu langkah dalam proses komunikasi terhadap implementasi kebijakan sertifikasi bagi guru dalam jabatan pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Kampar, pertemuan formal ini laksanakan dalam rangka menyampaikan informasi yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru seperti melakukan seminar yang berkaitan dengan sertifikasi guru. Pertemuan formal disini adalah suatu pertemuan yang diadakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kampar dalam rangka implementasi kebijakan sertifikasi bagi guru dalam jabatan pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri baik itu dalam bentuk seminar maupun dalam bentuk yang lainnya. Dari hasil penelitian lapangan dapat diketahui bahwa pertemuan formal dalam rangka implementasi kebijakan sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama belum terimplementasi dengan baik, hal ini disebabkan karena pertemuan formal yang dilakukan dalam bentuk seminar, belum dilaksanakan secara berkelanjutan disebabkan minimnya anggaran untuk itu, seminar ini laksanakan dengan cara meminta utusan dari masing-masing Madrasah Aliyah yang ada di Kabupaten Kampar sebanyak 5 orang guru dengan klasifikasi tiga orang guru kelas dan dua orang guru mata pelajaran. c. Pembagian Makalah Makalah adalah tulisan ilmiah yang membahas pokok masalah tertentu. Makalah lazimnya disusun untuk disajikan dalam pertemuan formal tertentu. Yang dimaksud dengan pembagian makalah dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Kemeterian Agama Kabupaten Kampar dalam rangka implementasi kebijakan sertifikasi bagi guru dalam jabatan pada satuan pendidikan

Madrasah Aliyah Negeri dengan cara membagikan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan sertifikasi guru kepada Madrasah Aliyah Negeri yang ada yaitu Madrasah Aliyah Negeri Kuok, Madrasah Aliyah Negeri Kampar dan Madrasah Aliyah Negeri Lipat Kain. Pembagian makalah ini bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang sertifikasi guru pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah yang ada di Kabupaten Kampar akan tetapi kenyataannya hal ini tidak terimplemetasi. Karena selama ini belum ada dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kampar pemberian makalah kepada guru Madrasah Aliyah Negeri yang ada. Maka berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kampar dalam rangka implementasi kebijakan tentang sertifikasi guru dalam jabatan pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri belum terimplementasi dengan baik. 2. Sumber Daya Sumber daya adalah unsur pelaksana yang juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi implementasi suatu kebijakan. Oleh sebab itu perlu adanya sumber daya yang memadai untuk terimplementasinya suatu kebijakan dengan optimal. Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga nonfisik. Sumber daya merupakan unsur pelaksana yang juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tersedianya sumbersumber pendukung implementasi kebijakan tersebut, yang meliputi : a. Tersedianya Anggaran

Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Anggaran merupakan kunci pokok pelaksanaan suatu program, berjalan atau tidaknya suatu program atau kebijakan sangat bergantung pada tersedianya anggaran, tanpa adanya anggaran yang memadai suatu program akan sulit terlaksana dengan baik. Hal inilah yang selalu menjadi faktor penyebab kurang 142

Andriyus


berjalannya suatu kebijakan karena kebijakan yang dilaksanakan tidak didukung dengan anggaran yang memadai. Yang dimaksud dengan tersedianya anggaran dalam penelitian ini adalah adanya anggaran yang memadai yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Kampar untuk proses implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Kampar. Anggaran merupakan kunci pokok pelaksanaan suatu program, berjalan atau tidaknya suatu suatu program atau kebijakan sangat bergantung pada tersedianya anggaran, tanpa adanya anggaran yang memadai suatu program akan sulit terlaksana dengan baik. Untuk implementasi kebijakan sertifikasi bagi guru dalam jabatan pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Kampar memang sudah disediakan oleh pemerintah yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar dan dibantu dengan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, namun kenyataannya anggaran yang disediakan tersebut belum cukup. b. Adanya Sumber Daya Manusia Berkualitas Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Sumber daya manusia merupakan unsur utama dalam pelaksanaan suatu kebijakan, oleh karena itu pemerintah harus menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten sebagai pelaksana kebijakan, tanpa sumber daya manusia yang memadai maka implementasi suatu kebijakan tidak akan terlaksana secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia dalam penelitian ini adalah tersedianya tenaga-tenaga teknis yang professional sebagai implementator kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Kampar artinya tersedianya tersedianya tenaga teknis yang professional sebagai penyelenggara sertifikasi guru pada Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Kampar.

Disamping adanya anggaran yang memadai, faktor penentu terlaksananya suatu kebijakan atau program yang tak kalah pentingnya adalah adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai implementator karena manusia merupakan ujung tombak Pelaksanaan suatu kegiatan tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka implementasi suatu kebijakan akan sulit tercapai dengan baik. c. Adanya Fasilitas Pendukung Fasilitas adalah prasaranaatau wahana untuk melakukan atau mempermudah sesuatu. Fasilitas bisa pula dianggap sebagai suatu alat. fasilitas biasanya dihubungkan dalam pemenuhan suatu prasarana umum yang terdapat dalam suatu perusahaan-perusahaan ataupun organisasi tertentu. Fasilitas merupakan sarana untuk mencapai tujuan, jadi fasilitas merupakan unsur yang tak kalah pentingnya karena tanpa adanya dukungan fasilitas yang memadai maka suatu kebijakan sulit terlaksana secara efektif. Fasilitas pendukung dalam penelitian ini adalah segala bentuk fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan sertifikasi guru seperti pemberian modul untuk peserta, alat pengeras suara penyediaan tempat untuk penyelenggaraan sertifikasi serta sarana operasional lainnya. Fasilitas merupakan sarana untuk mencapai tujuan, jadi fasilitas merupakan unsur yang tak kalah pentingnya karena tanpa adanya dukungan fasilitas yang memadai maka suatu kebijakan sulit terlaksana secara efektif. Maka berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang disediakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kampar dalam rangka implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri kurang terimplementasi dengan baik. 3. Disposisi Disposisi merupakan keinginan atau kesepakatan dukulangan aktor untuk implementasi kebijakan secara efektif, pelaksana bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi juga harus mempunyai keinginan untuk implementasi kebijakan tersebut, Dalam implementasi kebijakan tidak 143

Andriyus


boleh terjadi kesenjangan antar pembuat dan implementator kebijakan dan hendaknya diantara keduanya terjalin hubungan yang saling mendukung agar implementasi kebijakan dapat berhasil dengan baik. 1. Pemahaman Implementator Pemahaman dan pengetahuan para pelaksana kebijakan sangat diperlukan dalam melaksanakan suatu kebijakan.Pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang diberikan. Pemahaman aparatur sangat diperlukan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, karena tanpa adanya pemahaman dan pengetahuan yang baik tentang kebijakan yang akan dilaksanakan oleh para pelaksana niscaya kebijakan tersebut tidak akan terlaksana dengan efektif dan bahkan akan terjadi kesalahan dalam memahami maksud dari kebijakan tersebut. Pemahaman implementator sangat penting dalam melaksanakan suatu kebijakan karena pemahaman tersebut menyangkut sejauh mana implementator mengerti dan mengetahui tentang apa yang akan dilaksanakannya, tanpa adanya pemahaman yang baik dari implementator maka apa yang diharapkan akan sulit tercapai dengan baik. 2. Respon Implementator Respon berasal dari kata response, yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan (reaction). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia edisi ketiga dijelaskan definisi respon adalah berupa tanggapan, reaksi, dan jawaban. Jadi respon yang dimaksud disini adalah tanggapan atau reaksi para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan, dalam hal ini tanggapan atau reaksi para implementator terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan. Terimplementasi atau tidaknya suatu kebijakan juga bergantung kepada respon para pelaksana, sebab jika aparatur tersebut tidak memiliki keinginan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik maka apa yang diharap juga tidak akan terlaksana dengan baik. Respon ini menyangkut sikap dan kepribadian dari masing-masing aparatur maka sangat tergantung pada diri masing-masing aparat. 3. Rasa Tanggungjawab Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita lakukan agar kita menerima sesuatu yang di namakan hak.Tanggung jawab merupakan

perbuatan yang sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari,karena tanpa tanggung jawab,maka semuanya akan menjadi kacau. Rasa tanggungjawab itu sangat penting dalam melaksanakan tugas tanpa adanya rasa tanggungjawab dari implementator kebijakan maka tersebut tidak akan terimplemntasi secara baik. Dengan adanya rasa tanggungjawab yang baik terhadap tugas maka implementator akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya. Maka berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa disposisi Kementerian Agama Kabupaten Kampar dalam rangka implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri belum terimplementasi atau kurang terimplementasi. 4. Struktur Birokrasi Struktur birokrasi merupakan faktor penting dalam melaksanakan suatu kebijakan, tanpa didukung dengan struktur birokrasi yang baik kebijakan yang akan dilaksanakan tidak akan maksimal. Struktur birokrasi berupa adanya koordinasi yang baik antara instansi-instansi terkait dalam melaksanakan suatu kebijakan serta pengelolaan kegiatan mulai dari pembuat kebijakan sampai pada para pelaksana dilapangan. 1. Pembagian Tugas Yang Jelas Tugas merupakan beban kerja yang menjadi tanggungjawab yang diberikan kepada pegawai yaitu untuk Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan khususnya pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri, untuk dapat melaksanakan pekerjaan yang dibebankan tersebut dengan baik maka sangat diperlukan adanya kejelasan pembagian tugas dari setiap pegawai supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam Pelaksanaan tugas, dengan adanya pembagian tugas yang jelas maka pekerjaan yang dibebankan dapat terlaksana dengan baik. Kejelasan pembagian tugas sangat penting, karena tanpa adanya pembagian tugas yang jelas maka sulit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas dapat menjadi acuan oleh para pegawai dalam melaksanakan tugas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam bekerja. 2. Adanya Pengawasan 144

Andriyus


Pengawasan merupakan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan . pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan adanya penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Adapun yang mengawasi penyelenggaraan sertifikasi guru ini adalah tim yang yang dibentuk dari Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama serta Lembaga Pengawasa Mutu Pendidikan. 3. Melakukan Evaluasi Evaluasi adalah penilaian dan merupakan bagian yang internal dari proses pelaksanaan sistem pengawasan, penilaian merupakan suatu proses analisa data yang diperoleh melalui proses penguasaan untuk menentukan hasil faktual dari pelaksanaan pengawasan itu. Instrument yang digunakan dalam proses penilaian boleh saja atau bisa menggunakan instrument pengawasan. Jika demikian hanya perbedaan mendasar pengawasan dan penilaian terletak pada aspek orientasi waktu, sasaran dan pemamfaatannya. Evaluasi merupakan suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketaatan dan tahapan waktu maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan ataupun kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan, dengan evaluasi dapat mengukur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Kampar dalam melaksanakan sertifikasi guru pada Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Kampar Maksud evaluasi dalam penelitian ini adalah proses penilaian terhadap penyelenggaraan sertifikasi guru pada Madrasah Aliyah Negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kampar untuk mengetahui apakah proses penyelenggaraannya sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak seperti masalah kuota peserta, tingkat kelulusan peserta. Disamping itu evaluasi juga

untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan sertifikasi guru untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Maka berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi Kementerian Agama Kabupaten Kampar dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri belum terimplementasi atau kurang terimplementasi. Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Kampar belum terimplementasi dengan baik atau kurang terimplementasi hal tersebutlah yang menjadi penyebab ditemukannya fenomena yang berkaitan dengan Pelaksanaan sertifikasi guru pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri seperti adanya oknum guru yang tidak mengetahui informasi tentang sertifikasi, belum proporsionalnya penetapan kuota sertifikasi dari masing-masing Kecamatan serta rendahnya tingkat kelulusan peserta.. Hambatan Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Pada Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Kampar 1. Terbatasnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk implemetasi kebijakan serifikasi guru dalam jabatan tersebut. 2. Kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan serifikasi guru dalam jabatan sehingga tidak ada dirasakan perbaikan-perbaikan dari tahun ketahunnya. 3. Kurangnya minat guru dalam mencari informasi tentang sertifikasi sebagain besar lebih cenderung menunggu informasi serta bagi guru yang ikut sertifikasi belum begitu serius mengikuti program yang berakibat pada rendahnya tingkat kelulusan peserta. 145

Andriyus


PENUTUP Kesimpulan Implementasi kebijakan serifikasi guru dalam jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan khususnya pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri yang dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Secara keseluruhan implementasi kebijakan serifikasi guru dalam jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan pada Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Kampar baik dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi maupun struktur birokrasi kurang terimplementasi. Hal ini yang menyebabkan ada dijumpai guru yang tidak mengetahui tentang sertifikasi ini serta rendahnya tingkat kelulusan peserta dan belum jelasnya penetapan kuota peserta sertifikasi. 2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan pada Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Kampar adalah terbatasnya anggaran, kurangnya pengawasan dan evaluasi serta kurangnya minat guru untuk lebih giat mencari informasi dan guru yang ikut sertifikasi kurang bersungguh-sungguh. DAFTAR KEPUSTAKAAN Buku-buku : Asmani, 2009. 7 Tips Cerdas dan Efektif Lulus Sertifikasi Guru. Diva Press, Yogyakarta Anwar Q dan Syaiful S. 2004. Profesi Jabatan Kependidikan dan Guru Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Pembelajaran. Pustaka Pelajar, Jakarta.

Badudu Zain, 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Dunn William, 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. CV.Indra prahasta, Bandung Dwiyanto, Indiahono, 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis, Gava Media, Jakarta. Islamy Irfan Muhammad,1991. PrinsipPrinsip Perumusan Kebijaksanaan., Rajawali Press, Jakarta Labolo, Muhadam, 2007, Memahami Ilmu Pemerintahan, Kelapa Gading Permai, Jakarta Moleong, Lexy, 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda Karya, Bandung. Musanef, 1982, Sistem Pemerintahan di Indonesia, Gunung Agung, Jakarta Mulyasa. E. 2007. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Rosda Karya, Bandung Ndraha, Talidziduhu, 1997. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Rineka Cipta, Jakarta --------------------------, 2003, Kybernologi I (Ilmu Pemerintahan Baru), Rineka Cipta, Jakarta -------------------------, 2003. Kybernologi 2. Rineka Cipta, Jakarta -------------------------, 2008, Kybernologi Sebuah Metamorphosis, Sirao Credentia Center, Tangerang Ningrat, Surya, Bayu, 1992, Mengenal Ilmu Pemerintahan, Jakarta : Rineka Cipta Nugroho, Riant D, 2001. Reinventing Indonesia Menata Ulang Manajemen Pemerintahan Untuk Membangun Indonesia Baru Dengan Keunggulan Global. PT. Elek Media Komputindo, Jakarta -------------------------, 2007. Analisis Kebijakan. Jakarta. Elex Media Komputindo Rasyid, Riyas, 2002, Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan, PT.Mutiara Sumber Widia, Jakarta Syafii’e, Kencana, Inu, 2002. Sistem Pemerintahan Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta. 146

Andriyus


----------------------------, 2005, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Refika Aditama, Bandung Solichin, Abdul Wahab, 1997. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta Suprapto, 2002, Standarisasi Kompetensi PNS Menuju Era Globalisasi, dalam Seri Kerja Vol. II No.05 tahun 2002. Soetjipto dan Raflis Kosasi. 2000. Profesi Keguruan. Rineka Cipta. Jakarta Spencer, Lyle M.Jr and Signe M., Spencer, (1993), Competence at Work Models for Superior Performance, New York, Jhon Willey & Sons, Ic Singarimbun, 1987. Metode Penelitian Survey. LP3ES, Jakarta Trianto dan Tutik TT. 2007. Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi Kompetensi dan Kesejahteraan. Prestasi Pustaka. Jakarta Wibawa, Samudro, 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Fisipol UGM, Yogyakarta

Yamin M. 2006. Profesionalisasi Guru dan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi. Gaung Persada Pers. Jakarta Dokumentasi : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang – undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Ruhmaniyati. 2009. Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007: Studi Kasus di Provinsi Jambi, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta Sudarman, 2007. Persepsi Guru Sekolah Dasar Terhadap Program Sertifikasi Guru di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Sebagai Dasar Penguatan Kebijakan Pemerintah Tentang Sertifikasi Guru.

147

Andriyus PUBLIKa.,Vol 2,No 2, Oktober, hal (2016)

Recommend Documents