ANALYSIS OF REVENUE ASSIGNMENT AUDIT FINANCIAL STATEMENTS Case Study On Public Accountants Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Yogyakarta Branch Office

ANALYSIS OF REVENUE ASSIGNMENT AUDIT FINANCIAL STATEMENTS Case Study On Public Accountants Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Yogyakarta Branch Office Suryadi, Eliya Isafaatun, SE., MM

Abstract Research Thesis with the title Analysis of Financial Statement Audit Assignment Acceptance by Public Accountants Doli, Bambang, Sudarmadji & Dada Yogyakarta Office Fiscal Year 2008 the author conducted in December to February of 2008 with the object of study Public Accountants Doli, Bambang, Sudarmadji & Dada Office of Yogyakarta and Client Public Accountants Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Office of Yogyakarta. This study aims to determine whether the procedures for receiving and analyzing financial statement audits by the Office of Public Accountants Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Office of Yogyakarta has been in accordance with acceptance standards audits of financial statements that have been required by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Based on the analysis that has been the author do that Public Accountants Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Yogyakarta Office has implemented all requirements have been required by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and the Accounting Standards. In determining the ability to apply professional skills closely and carefully Public Accountants Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Yogyakarta Office has undertaken this stage but not documented, as well as in identifying objec at special risk and the risk of unusual Public Accountants Doli, Bambang, Sudarmadji & Dada Yogyakarta Office can not apply this stage because at the time of the audit for fiscal year 2008 clients do not have a client who has a specialist business that Public Accountants Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Yogyakarta Office did hire a professional special audits required. Keywords: Assignment, Audit of Financial Statements 1

ANALISIS PENERIMAAN PENUGASAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Cabang Yogyakarta Suryadi, Eliya Isafaatun, SE., MM

ABSTRAK Penelitian Skripsi dengan judul Analisis Penerimaan Penugasan Audit Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Yogyakarta Tahun Buku 2008 yang penulis laksanakan pada bulan Desember sampai dengan bulan Februari tahun 2008 dengan objek penelitian Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Yogyakarta dan Klien Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah prosedur penerimaan penugasan audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Yogyakarta telah sesuai dengan standar penerimaan penugasan audit laporan keuangan yang telah dipersyaratkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Berdasarkan analisis yangg telah penulis lakukan bahwa Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Yogyakarta telah melaksanakan semua persyaratan yang telah dipersyaratkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Akuntansi. Dalam menentukan kemampuan untuk menerapkan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Yogyakarta telah melaksanakan tahapan ini tetapi tidak terdokumentasi, serta dalam mengidentifikasi keadan pada resiko khusus dan resiko tidak biasa Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Yogyakarta tidak dapat menerapkan tahapan ini dikarenakan pada saat audit untuk klien tahun buku 2008 tidak terdapat klien yang memiliki usaha specialis sehingga Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Yogyakarta tidak menggunakan tenaga special profesional audit yang diperlukan. Kata Kunci : Penugasan, Audit Laporan Keuangan

2

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Laporan keuangan merupakan salah satu informasi penting yang digunakan untuk mengambil keputusan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, neraca serta catatan atas laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar para pelaku ekonomi dan pengambil kebijakan ekonomi. (IAI, PSAK 1, P.12). Laporan

keuangan

dibuat

oleh

manajemen

dan

menjadi

tanggungjawab manajemen sepenuhnya. Laporan keuangan yang buat oleh manajemen akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti instansi pemerintah, kreditur, calon kreditur, investor, calon investor. Para pengguna laporan keuangan berharap bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen akan memberikan informasi keuangan yang mengandung keakuratan dan dapat dipercaya. Selain untuk kepentingan para pemegang saham atau pemilik perusahaan, kebijakan pemerintah juga mengharuskan bahwa perusahaan harus diperiksa atau diaudit pihak independen. Hal ini dilakukan semata-mata untuk membuka kepercayaan

3

publik tentang keberadaan perusahaan dan akuntan publik sebagai pihak profesional yang independen. Akuntan Publik sebagai profesional yang independen

dan telah

mendapatkan izin praktek dari Menteri Keuangan inilah yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan atau mengaudit laporan keuangan perusahaan. Dalam melakukan praktek audit akuntan publik harus berpedoman pada ketentuan yang ada pada Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institute Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut meliputi ; (1) Standar Umum, (2) Standar Pekerjaan Lapangan, (3) Standar Pelaporan. Dalam Standar Umum dinyatakan bahwa seorang auditor harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup serta bertindak secara profesional dan independensi dalam sikap mental. Pada Standar Lapangan disebutkan bahwa auditor dalam melakukan pekerjaanya harus direncanakan sebaik-baiknya dan unutk merencanakan audit, auditor harus menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Sedangkan pada Standar Pelaporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selain Standar Auditing yang menjadi pedoman dalam melakukan pekerjannya auditor juga harus tunduk dan patuh pada Kode Etik Akuntan dalam penugasannya. Standar-standar tersebut di atas dalam banyak hal saling berhubungan dan saling bergantung satu dengan lainnya. Keadaan yang berhubungan erat dengan penentuan dipenuhi atau tidaknya suatu

4

standar, dapat berlaku juga untuk standar yang lain. Materialitas dan risiko audit melandasi penerapan semua standar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (SA, seksi 150). Dalam melakukan pekerjannya akuntan publik atau auditor akan memulai dengan perencanaan awal yaitu dengan melihat gambaran umum perusahaan yang akan diperiksa. Hasil dari perencanaan awal tersebut akan digunakan sebagai pengambilan keputusan apakah auditor akan menerima penugasan dari klien atau tidak. Hal ini sangat penting karena proses audit diawali dengan penerimaan penugasan. Suatu hal yang penting bagi auditor sebelum menerima penugasan audit laporan keuangan adalah apakah ada kondisi yang dapat menggangu atau memojokan independensinya. Akuntan publik akan mengikuti standar umum kedua yaitu dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor independen sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi sikap auditor ternyata berkurang bahkan kepercayaan masyarakat dapat menurun disebabkan mereka yang berfikir reasonable dianggap mempengaruhi sikap independen tersebut. (SA seksi 220.p.3). Tahapan penerimaan penugasan audit laporan keuangan sangat penting dilakukan untuk menghindarkan auditor dari permasalahan hukum yang akan terjadi dengan laporan yang dihasilkannya. Oleh karena itu

5

sebelum menerima penugasan audit laporan keuangan, auditor harus mengadakan kesepakatan dengan pihak manajemen klien mengenai sifat dan luasnya

lingkup

pemeriksaan

serta

tanggungjawab

auditor

dan

tanggungjawab manajemen. Hasil kesepakatan inilah yang menjadikan dasar auditor menerima atau menolak klien atas penugasan audit laporan keuangan secara profesional sesuai dengan prosedur dan standar profesi akuntan publik dan akan menjadi bukti tertulis dalam bentuk dokumen perjanjian antara akuntan publik dengan klien. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengingat pentingnya masalah penerimaan penugasan calon klien dalam penerimaan penugasan udit laporan keuangan. Maka penulis tertarik untuk melakukan dengan judul “Analisis Penerimaan Penugasan Audit Laporan Keuangan Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Cabang Yogyakarta”

1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis mencoba untuk menarik suatu permasalahan yang berupa pertanyaan yaitu : 1. Bagaimana prosedur penerimaan audit laporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang 2. Apakah penerimaan penugasan audit laporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Cabang Yogyakarta telah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik.

6

1.3. Batasan Masalah Agar dalam penulisan skripsi ini tidak menimbulkan persepsi lain dan terfokus, penulis akan membatasi hanya pada : 1. Klien audit Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang dengan tujuan penugasan audit laporan keuangan. 2. Klien audit laporan keuangan tahun buku 2008

1.4. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui prosedur penerimaan penugasan audit laporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Cabang Yogyakarta. 2. Untuk mengetahui apakah dalam proses penerimaan penugasan audit laporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Cabang Yogyakarta telah sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik.

1.5. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan pemahaman dan memberikan manfaat : 1. Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi penulis dalam hal penerimaan penugasan audit laporan keuangan pada Kantor

7

Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Cabang Yogyakarta. 2. Bagi Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Cabang Yogyakarta Diharapkan akan memberikan manfaat bagi Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Cabang Yogyakarta untuk memperhatikan dalam pemahaman penerimaan penugasan audit laporan keuangan. 3. Bagi Akademisi Sebagai bahan tambahan referensi bagi perkembangan ilmu akuntansi di dunia pendidikan akuntansi.

1.6. Hipotesis Diduga bahwa penerimaan penugasan audit laporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Cabang Yogyakarta telah sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik.

1.7. Metode Penelitian 1. Metode Pengumpulan Data a. Wawancara Wawancara adalah salah satu metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan komunikasi langsung berkaitan dengan penerimaan penugasan audit laporan keuangan.

8

b. Observasi Melakukan pengamatan secara langsung dan mencatat kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan penugasan audit laporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang kantor Cabang Yogyakarta. c. Inspeksi Memeriksa dokumen-dokumen penerimaan penugasan audit laporan keuangan Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang kantor Cabang Yogyakarta. d. Kuesioner Merupakan cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi (Soeratno dan Lincolin Arsyad, 2003). Dalam penelitian skala kuesioner yang dipakai adalah skala Likert yaitu menilai pertanyaan dengan cara memberi skor pada jawaban kuesioner dari responden : Sesuai

(S)

skor 1

Tidak sesuai

(TS)

skor 0

2. Metode Analisis Data Pada analisa data ini penulis akan menganalisa penerimaan penugasan audit laporan keuangan dengan standar yang telah ditetapkan oleh Institute Akuntan Publik Indonesia. a. Memperoleh

pemahaman

yang

cukup

mengenai

prosedur

penerimaan penugasan audit laporan keuangan yang dilakukan di 9

Kantor Akuntan Publik, Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Cabang Yogyakarta. b. Membandingkan Desain penerimaan penugasan audit laporan keuangan di Kantor Akuntan Publik, Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Cabang Yogyakarta. Tabel 1.1 Design Penerimaan Penugasan Audit Laporan Keuangan Pada KAP dbs&d Kantor Cabang Yogyakarta Dengan SPAP Tahapan Design Penerimaan Keterangan Penerimaan Penugasan Audit Penugasan Audit Mengevaluasi integritas manajemen (SA, seksi 315 p.9) - Komunikasi dengan auditor pendahulu - Mengajukan pertanyaan pada pihak ke tiga - Mereview audit klien tahun lalu Mengidentifikasi keadaan pada resiko tidak biasa (SA, seksi 315, p9) - Mengidentiifkasi pemakai laporan keuangan auditan - Memperkirakan adanya persoalan hukum dan stabilitas keuangan - Mengidentifikasi batasan ruang lingkup - Mengevaluasi sistem pelaporan keuangan dan aditabilitas perusahaan klien Menetapkan kompetensi untuk melaksanakan audit (SA, seksi 210) - Mengidentifikasi jasa audit yang diinginkan - Penetapan tim audit - Mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan tenaga ahli, spesialis (SA, seksi 336) Menilai independensi (SA seksi 220) Menentukan kemampuan untuk menerapkan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama dalam pelaksanaan pekerjaan auditor (SA seksi 230, 310) Pembuatan surat penugasan (SA, seksi 320) Keterangan : √ = terdapat design penerimaan penugasan audit x = tidak terdapat design penerimaam penugasan audit T/D = tidak dapat diterapkan pada design penerimaan penugasan audit

10

c. Membandingkan prosedur yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik, Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Cabang Yogyakarta dengan Standar Profesional Akuntan Publik Tabel 1.2 Operasional Penerimaan Penugasan Audit Laporan Keuangan Pada Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Cabang Yogyakarta Tahapan penerimaan penugasan audit Mengevaluasi integritas manajemen (SA, seksi 315 p.9) - komunikasi dengan auditor pendahulu - mengajukan pertanyaan pada pihak ke tiga - mereview audit klien tahun lalu

Prosedur

Klien A

B

Keterangan Z

Mengidentifikasi keadaan pada resiko tidak biasa (SA, seksi 315, p9) - mengidentiifkasi pemakai laporan keuangan auditan - Memperkirakan adanya persoalan hukum dan stabilitas keuangan - mengidentifikasi pembatasan ruang lingkup - mengevaluasi sistem pelaporan keuangan dan aditabilitas perusahaan klien Menetapkan kompetensi untuk melaksanakan audit (SA, seksi 210) - mengidentifikasi jasa audit yang diinginkan - penetapan tim audit - mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan tenaga ahli, spesialis (SA, seksi 336) Menilai independensi (SA seksi 220) Menentukan kemampuan untuk menerapkan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama dalam pelaksanaan pekerjaan auditor (SA seksi 230, 310) Pembuatan surat penugasan (SA, seksi 320)

11

Tabel 1.3 Hasil Inspeksi Dokumen Penerimaan Penugasan Audit Laporan Keuangan Pada Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Cabang Yogyakarta Nama Dokumen Surat kepada auditor terdahulu

Klien A

B

C

Z

Program audit pengendalian (mereview laporan audit independen terdahulu) Surat tugas Surat permohonan untuk di audit dari klien Proposal penawaran jasa Surat pernyataan bersikap independen Surat perjanjian kerja Keterangan : √ = terdapat design penerimaan penugasan audit x = tidak terdapat design penerimaam penugasan audit T/D = tidak dapat diterapkan pada design penerimaan penugasan audit

1.8. Sistematika Penulisan Skripsi ini akan penulis sajikan dalam 6 (enam) bab dan masing-masing bab akan menguraikan penjelasan seperti dibawah ini : BAB I

Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Landasan Teori Dalam bab ini akan disajikan teori-teori yang mendukung dalam penyusunan penulisan skripsi ini, antara pengertian profesi akuntan publik, Pemeriksaan Akuntan, Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, Standar Profesi Akuntan Publik, Tahapan 12

Penerimaan Penugasan Audit Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik. BAB III

Metodologi Penelitian Pada Bab ini membahas tentang data dan metode pengambilan data, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, waktu penelitian, variabel penelitian, sampel, teknik pengambilan sampel, teknik analisa data dan pengujian hipotesis.

BAB IV

Pembahasan dan Analisis Data Pada bab ini akan disajikan sejarah berdirinya Kantor Akuntan Publik, Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Cabang Yogyakarta, sturktur organisasi, diskripsi jabatan serta data-data penerimaan

penugasan

audit

laporan

keuangan,

analisis

perbandingan antara prosedur penerimaan penugasan audit laporan keuangan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik, Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Cabang Yogyakarta dengan prosedur baku dari Standar Profesional Akuntan Publik. BAB V

Kesimpulan dan Saran Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran-saran yang dianggap perlu perbaikan prosedur penerimaan audit laporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Cabang Yogyakarta.

13

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Laporan Keuangan Perkembangan perekonomian, meningkatkan persaingan untuk meraih kepercayaan publik dengan memberikan informasi keuangan yang handal dan dapat dipercaya dan tidak menyesatkan. Akuntansi berperan penting dalam memberikan informasi keuangan yang handal, akurat dan dapat dipercaya yang merupakan serangkaian pembukuan transaksi-transaksi keuangan dengan bentuk sebuah laporan keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia mendefinisikan laporan keuangan adalah sebagai berikut : Suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada yang dimaksudkan untuk menkomunikasikan sumber data ekonomi (aktiva) dan/atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum (IAPI, 2007). Abdul Halim dan Mamduh H. Hanafi dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan mendefinisikan laporan keuangan adalah : Bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi dalam mengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk menilai (judgment) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut (Mamdul M. Hanafi, 1995) Dengan demikian laporan keuangan dapat dikatakan bahwa hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi (laba rugi, neraca, aliran kas) yang berguna untuk pengambilan keputusan.

14

Tujuan utama pelaporan keuangan dalam rangka konseptual yaitu : 1. Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para investor, kreditor dan pemakai lain dalam membuat keputusan-keputusan investor dan semacamnya yang rasional. 2. Menyediakan informasi untuk membantu para investor, kreditor dan pemakai lain dalam menilai menilai jumlah, saat terjadi, dan ketidakpastian penerimaan kas mendatang dari deviden atau bunga dan pemerolehan kas mendatang dari penjualan, penebusan atau jatuh tempo sekuritas atau pinjaman. 3. Menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi suatu badan usaha, klaim terhadap sumber-sumber tersebut, dan akibat-akibat dari transaksi, kejadian dan keadaan yang mengubah sumber daya badan usaha dan klaim terhadap sumber daya tersebut (Suwardjono, 2006).

2.2. Pemeriksaan atau Auditing Istilah auditing digunakan untuk menguraikan rentang luasnya kegiatan dalam masyarakat. Secara umum pemeriksaan adalah suatu proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataanpernyataan

tersebut

dengan

kriteria

yang

telah

ditetapkan

serta

menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Menurut pendapat Boynton, Johnson dan Kell definisi pemeriksaan atau auditing adalah : Suatu proses sistematis yang memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepntingan (William C. Boynton, 2001)

15

Sedangkan menurut pendapat Abdul Halim bahwa pengertian pemeriksaan atau auditing adalah : Suatu proses sistematik untuk menghimpun dan mengevaluasi buktibukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan (Abdul Halim, 1995) Definisi pemeriksaan atau auditing tersebut memiliki unsur-unsur penting yaitu 2.2.1. Suatu Proses Sistematik Berupa suatu rangkaian langkah atau prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisasi. Pemeriksaan akuntan dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi dan bertujuan. 2.2.2. Untuk Memperoleh dan Mengevaluasi Bukti Secara Obyektif Proses sistematik tersebut ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha, serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut. 2.2.3. Pernyataan Mengenai Kegiatan dan Kejadian Ekonomi Yang dimaksudkan dengan pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi di sini adalah hasil proses akuntansi. Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran dan penyampaian informasi ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang. Proses akuntansi ini menghasilkan suatu pernyataan yang disajikan dalam 16

laporan keuangan yang umumnya terdiri dari empat laporan keuangan pokok ; laba rugi, neraca, laporan laba ditahan dan laporan perubahan posisi keuangan. 2.2.4. Menetapkan Tingkat Kesesuaian Pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan dekat tidaknya pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteris tersebut kemungkinan dapat dikuantifikasikan, kemungkinan pula dapat bersifat kualitatif. 2.2.5. Kriteria yang Telah Ditetapkan Standar atau patokan yang dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan (yang berupa hasil proses akuntansi) dapat berupa a. Peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif b. Anggaran atau ukuran prestasi lain yang ditetapkan manajemen c. Prinsip akuntansi yang lazim (generally accepted accounting principles) 2.2.6. Penyampaian Hasil Penyampaian hasil pemeriksaan akuntan sering disebut dengan pengesahan (attestation). Pernyataan hasl ini dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan akuntan (audit report). Pengesahan dalam bentuk laporan tertulis ini dapat menaikan atau menurunkan

17

tingkat kepercayaan masyarakat keuangan atas pernyataan yang dibuat oleh pihak yang diperiksa. 2.2.7. Pemakai yang Berkepentingan Dalam dunia bisnis pemakai yang berkepentingan terhadap laporan akuntan adalah pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor dan kreditur, organisasi buruh dan inspeksi pajak.

2.3. Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemeriksaan laporan keuangan atau audit laporan keuangan yang khas terdiri dari upaya untuk memahami bisnis dan industri klien serta mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan manajemen, sehingga memungkinkan auditor meneliti apakah pada kenyataannya laporan keuangan tersebut telah disajikan posisi keuangan entitas, hasil operasi serta arus kas secara wajar sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum. Auditor bertanggungjawab untuk mematuhi standar yang berlaku umum dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, serta dalam bentuk pendapat atau opini atas laporan keuangan. Tujuan utama dari audit laporan keuangan bukan untuk menciptakan informasi baru, melainkan untuk menambah keandalan laporan keuangan yang telah disesuaikan oleh manajemen. Model pelaporan keuangan dewasa ini terfokus pada pengukuran dan pelaporan transaksi dalam laporan keuangan. Posisi ini meliputi pertimbangan profesional penting yang digunakan dalam mengevaluasi kewajaran estimasi akuntansi.

18

2.4. Akuntan Publik Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tertanggal 5 Februari 2008 yang ditetapkan di Jakarta oleh Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan. Pada Bab I Peraturan Menteri ini tentang Ketentuan Umum, disitu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Akuntan adalah seseorang yang berhak menyandang gelar atau sebutan akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Izin Akuntan Publik akan diberikan oleh Menteri Keuangan, pemberian izin Akuntan untuk menjadi Akuntan Publik ini

ditetapkan oleh Sekretaris

Jenderal atas nama Menteri. Untuk mendapatkan izin Akuntan mengajukan permohonan tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Memiliki nomor Register Negara untuk Akuntan; 2. Memiliki Sertifikat Tanda Lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) yang diselenggarakan oleh IAPI; 3. Dalam hal tanggal kelulusan USAP apabila telah melewati masa 2 (dua) tahun, maka wajib menyerahkan bukti telah mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) paling sedikit 60 (enam puluh) Satuan Kredit PPL (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir; 4. Berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan paling sedikit 1000 (seribu) jam dalam 5 (lima) tahun terakhir dan paling

19

sedikit 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/atau mensupervisi

perikatan

audit

umum,

yang

disahkan

oleh

Pemimpin/Pemimpin Rekan KAP; 5. Berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 7. Tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin Akuntan Publik 8. Membuat Surat Permohonan, melengkapi formulir Permohonan Izin Akuntan Publik, membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan dan membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar. Izin Akuntan Publik diterbitkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin diterima secara lengkap. Permohonan izin Akuntan

Publik

dinyatakan

tidak

lengkap

disampaikan

melalui

pemberitahuan tertulis oleh Kepala Pusat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. Pemohon dapat melengkapi persyaratan yang dinyatakan tidak lengkap paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan tertulis ditetapkan. Apabila kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka permohonan izin Akuntan Publik tidak dapat diproses dan pemohon dapat mengajukan permohonan baru dengan memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas.

20

Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib mempunyai KAP. Kewajiban mempunyai KAP harus dipenuhi paling lama 6 (enam) bulan sejak izin Akuntan Publik diterbitkan. Dalam

hal

kewajiban

tidak

dipenuhi, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri mencabut izin Akuntan Publik yang bersangkutan.

2.5. Profesi Akuntan Publik Profesi akuntan khususnya akuntan publik sebagaimana presi yang lain seperti arsitek, ahli hukum, dokter, dan lain-lain sudah diakui sebagai suatu profesi dengan syarat agar sesuatu dapat disebut sebagai profesi, yaitu 1. Diperlukan suatu pendidikan profesional tertentu yang biasanya setingkat dengan Sarjana (graduate level) 2. Adanya suatu pengaturan terhadap diri pribadi yang didasarkan pada kode etik profesi 3. Adanya penelaahan dan atau ijin dari pemerintah (Abdul Halim, 1995) Asal usul auditing dimulai jauh lebih awal dibandingkan dengan asal usul akuntan, pada saat perkembangan jaman bahwa pada kebutuhan adanya orang yang dalam batas tertentu dipercaya untuk mengelola harta milik orang lain, maka dipandang perlu untuk melakukan pengecekan ats kegiatan kesetiaan orang tersebut sehingga semuanya akan menjadi jelas dan terbuka. Terdapat beberapa syarat agar dikatakan profesi 1. Suatu lembaga pengetahuan spesialis 2. Suatu pendidikan formal

21

3. Standar untuk mengatur administrasi 4. Suatu kode etik 5. Suatu pengakuan status ditandai dengan adanya lisensi atau penugasan 6. Adanya kepentingan publik dalam pekerjaan yang dilaksanakan praktisi 7. Suatu pengakuan profesional sebagai kewajiban sosial (William C. Boynton, 2001) Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Apabila perusahaan-perusahaan yang berkembang masih dalam skala kecil dan menggunakan modal milik sendiri untuk membelanjai usahanya, dengan demikian jasa akuntan publik belum diperlukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Begitu juga sebagian besar perusahaan berbadan hukum selain perseroan terbatas yang bersifat terbuka, di negara-negara tersebut jasa profesi akuntan publik juga belum diperlukan oleh masyarakat usaha. Di dalam perusahaan kecil yang berbentuk perusahaan perorangan yang pemiliknya merangkap sebagai pimpinan perusahaan, laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut biasanya digunakan oleh pemilik perusahaan untuk mengetahui hasil usaha dan posisi keuangannya. Begitu juga di dalam perusahaan yang berbentuk firma laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan biasanya hanya dipergunakan oleh sekutunya yang sekaligus sebagai pimpinan perusahaan, selama kedua perusahaan tersebut diatas hanya menggunakan modal yang berasal dari pernyertaan

22

pemilik yang sekaligus sebagai pimpinan perusahaan, selama itu pula laporan keuangan mereka hanya dibuat untuk memenuhi kepentingan intern. Dalam perkembangan dunia usaha baik perusahaan perorangan maupun berbagai perusahaan berbentuk badan hukum yang lain tidak dapat menghindarkan diri dari penarikan dana dari pihak luar, yang tidak selalu dalam bentuk penyertaan modal dari pemilik, tetapi berupa penarikan pinjaman dari kreditur. Dengan demikian pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan tidak lagi hanya terbatas pada para pemimpin perusahaan saja, tetapi meluas kepada para investor dan kreditur serta calon-calon investor dan calon kreditur. Pihak-pihak perusahaan memerlukan informasi mengenai perusahaan untuk pengambilan keputusan tentang hubungan mereka dengan perusahaan. Umumnya mereka mendasarkan keputusan yang mereka ambil berdasarkan informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berlawanan, pimpinan perusahaan ingin menyampaikan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban dana yang berasal dari pihak luar, di pihak lain, pihak diluar perusahaan ingin memperoleh informasi yang dapat dipercaya dari pimpinan perusahaan mengenai laporan pertanggungjawaban dana yang diinvestasikan oleh pihak luar perusahaan tersebut. Adanya perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan timbulnya dan berkembangnya profesi akuntan publik, kalau kita gambarkan dalam bentuk bagan struktur

23

hubungan antara manajemen perusahaan, profesi akuntan publik dan pihak diluar perusahaan, seperti dibawah ini : Gambar II.1 Hubungan Manajemen, Profesi akuntan Publik, dan Pihak Luar Perusahaan Kreditur

Menyajikan laporan keuangan

Dokumen, Laporan Keuangan

Menyajikan pertanggungjawaban keuangan yang dapat dipercaya

Melaksanakan pemeriksaan akuntan

Manajemen Perusahaan

Pemegang Saham

Akuntan Publik

Pimpinan perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga agar supaya pertanggungjawaban keuangan yang disajikan kepada pihak ketiga dapat dipercaya, sedangkan pihak di luar perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pimpinan perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar keputusan-keputusan yang mereka ambil. Karena pihak di luar perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk menilai keandalan pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh manajemen di dalam laporan keuangannya, maka timbulah profesi akuntan publik. Profesi ini merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik inilah masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan

24

tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan.

2.6. Kantor Akuntan Publik Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tertanggal 5 Februari 2008, Kantor Akuntan Publik adalah Badan Usaha yang dapat berbentuk Perseorangan; atau Persekutuan. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berbentuk badan usaha perseorangan hanya dapat didirikan dan dijalankan oleh seorang Akuntan Publik yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin. Sedangkan KAP yang berbentuk badan usaha persekutuan adalah persekutuan perdata atau persekutuan firma. KAP yang berbentuk badan usaha persekutuan hanya dapat didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang Akuntan Publik, dimana masing-masing sekutu merupakan rekan dan salah seorang sekutu bertindak sebagai Pemimpin Rekan. Dalam hal KAP berbentuk usaha persekutuan mempunyai rekan non Akuntan Publik, persekutuan dapat didirikan dan dijalankan apabila paling kurang 75% dari seluruh sekutu adalah Akuntan Publik. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah mendapatkan izin dari Menteri adalah sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. Kantor akuntan publik juga diperbolehkan untuk membuka cabang. Cabang Kantor Akuntan Publik atau yang sering disebut Cabang KAP adalah kantor yang dibuka oleh KAP untuk memberikan jasa Akuntan Publik yang dipimpin oleh salah satu Rekan KAP yang bersangkutan. Ada juga Kantor Akuntan Publik yang

25

berasal dari negara lain atau sering disebut dengan Kantor Akuntan Publik Asing disingkat KAPA adalah badan usaha jasa profesi di luar negeri yang memiliki izin dari otoritas di negara yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan usaha paling sedikit di bidang audit umum atas laporan keuangan. Organisasi Audit Asing atau disingkat OAA adalah organisasi di luar negeri, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara yang bersangkutan yang anggotanya terdiri dari badan usaha jasa profesi yang melakukan kegiatan usaha paling sedikit di bidang audit umum atas laporan keuangan.

2.7. Standar Profesi Akuntan Publik Dalam proses audit, auditor bekerja sesuai dengan standar atau norma yang telah ditetapkan oleh profesinya, selain itu juga dilandasi kode etik yang merupakan tatanan moral atau landasan untuk bertindak bagi profesi akuntan agar apa yang dihasilkan dapat dipercaya oleh masyarakat. Standar Profesi Akuntan Publik ditetapkan oleh Institute Akuntan Publik Indonesia dalam SPAP SA Seksi 150 PSA No. 1 adalah sebagai berikut : 2.7.1. Standar Umum 1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.

26

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 2.7.2. Standar Pekerjaan Lapangan 1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. 2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh unutk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. 3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keungan yang diaudit. 2.7.3. Standar Pelaporan 1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan

penerapan

prinsip

akuntansi

dalam

penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

27

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Standar-standar tersebut di atas dalam banyak hal saling berhubungan dan saling bergantung satu dengan lainnya. Keadaan yang berhubungan erat dengan penentuan dipenuhi atau tidaknya suatu standar, dapat berlaku juga untuk standar yang lain. “Materialitas” dan “risiko audit” melandasi penerapan semua standar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

2.8. Tahap Penerimaan Penugasan Audit Keputusan

untuk

melaksanakan

penerimaan

penugasan

audit

merupakan hal yang penting bagi auditor, karena auditor harus berhati-hati dalam memutuskan klien mana yang harus diterima. Standar Profesi

28

Akuntan Publik merupakan pedoman bagi auditor dalam melaksanakan tugasnya, termasuk menerima atau melanjutkan penugasan audit. Selain Standar profesional Akuntan Publik, ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang hal-hal yang masih harus diperhatikan oleh auditor sebelum menerima penugasan dari klien. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusah untuk membandingkan pendapat Boynton, Johnson, Kell dalam bukunya Modern Auditing. Hal ini dilakukan agar penulis mendapat masukan tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebelum menerima penugasan sebagai pendukung Standar Profesional Akuntan Publik. Berikut ini merupakan perbandingan tahapan penerimaan penugasan audit menurut Standar Profesional Akuntan Publik dan menuurt Boynton, Johnson, Kell.

2.8.1. Mengevaluasi Integritas Manajemen (SPAP SA Seksi 319 p.9) Pada SA Seksi 319 p.9 dijelaskan bahwa komunikasi antara auditor pengganti dengan auditor pendahulu dilakukan agar auditor pengganti dapat memperoleh keterangan mengenai masalah-masalah yang

menurut

keyakinan

auditor

dapat

membantu

dalam

memutuskan penerimaan atau penolakan perikatan. Salah satunya adalah informasi yang kemungkinan beriaktan dengan integritas manajemen, antara lain adalah : 2.8.1.1. Menelaah Klien Baru Mengadakan konfirmasi dengan auditor terdahulu merupakan suatu prosedur yang perlu dilaksanakan

29

mengingta auditor terdahulu dapat memberikan infromasi yang

bermanfaat

kepada

auditor

pengganti

dalam

mempertimbangkan penerimaan atau penolakan penugasan audit laporan keuangan. Auditor pengganti harus selalu memperhatikan beberapa perihal antara lain bahwa auditor pendahulu dan klien mungkin berbeda persepsi atau pendapat tentang penerapan prinsip akuntansi, prosedur audit, atau hal-hal lain yang serupa dan berpengaruh secara signifikan. Informasi tentang integritas manajemen dapat juga diperoleh dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan seperti pengacara, bankir dan pihak-pihak lain dalam komunitas keuangan dan bisnis yang memiliki hubungan bisnis dengan calin klien. Infromasi dari pihak ketiga ini sangat berguna bagi auditor terlebih jika calon klien belum pernah diaudit. 2.8.1.2. Melanjutkan Klien Lama Untuk klien lama auditor melakukan review pengalaman masa lalu dengan klien. Auditor harus mempertimbangkan

dengan

cermat

pengalaman

berhubungan kerja dengan manajemen klien diwaktu yang lalu.

30

2.8.2. Mengidentifikasi Keadaan Khusus dan Resiko tidak biasa (SPAP SA Seksi 315 p.9) Selain untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan integritas manajemen, komunikasi antara auditor pendahulu dengan auditor pengganti bertujuan agar auditor pengganti memperoleh informasi mengenai kecurangan, unsur pelanggaran hukum oleh klien, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengendalian intern. Hal ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : a. Mengidentifikasi pemakai laporan keuangan Auditor harus mempertimbangkan apakah klien merupakan perusahaan

publik

(menjual

saham-sahamnya

kepada

masyarakat umum) atau perusahaan privat, kepada siapa saja atau kepada pihak ketiga mana diperkirakan klien berpotensi mempunyai kewajiban sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Penambahan persyaratan pelaporan berarti dapat menambah persyaratan kompetensi, peningkatan biaya aduit dan memperluas kewajiban hukum auditor. b. Memperkirakan adanya persoalan hukum dan stabilitas keuangan klien Prosedur yang dapat digunakan auditor untuk mengidentifikasi hal-hal semacam itu adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada manajemen, menganalisa laporan keuangan yang

31

pernah diterbitkan baik yang diaudit maupun yang tidak diaudit dan bila mana ada mereview laporan-laporan yang disampaikan kepada berbagai instansi. c. Mengidentifikasi pembatasan lingkup pemeriksaan Ketika mempertimbangkan apakah akan menerima suatu perikatan, auditor harus mengevaluasi apakah pembatasan terhadap ruanglingkup pemeriksaan audit menerima resiko yang menyebabkan auditor tidak dapat menerbitkan pendapat wajar

tanpa

pengecualian.

Jika

manajemen

mencegah

kunjungan ke lokasi-lokasi tertentu yang dianggap material oleh auditor, atau membatasi hubungan dengan konsumen atau pemasok tertentu, auditor harus mempertimbangkan apakah tindakan-tindakan

tersebut

menyebabkan

diterbitkannya

pendapat wajar tanpa pengecualian. d. Mengevaluasi auditabilitas perusahaan klien Auditor harus mengevaluasi apakah terdapat kondisi-kondisi lain yang menimbulkan pertanyaan mengenai auditabilitas klien. Kemungkinan perusahaan tidak memiliki catatan-catatan akuntansi atau catan akuntansi yang dimiliki buruk sekali, perusahaan juga tidak memiliki strktur organisasi yang jelas, pengendalian intern yang tidak memadai, adanya kemungkinan pembatasan klien atas audit yang akan dilakukan.

32

2.8.3. Menetapkan Kompetensi untuk Melaksanakan Audit (SPAP SA Seksi 210) Pada standar umum yang pertama dalam standar auditing menyatakan bahwa auditor harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan memiliki pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Pendidikan

formal

auditor

independen

dan

pengalaman

profesionalnya saling melengkapi satu sama lain. Setiap auditor independen yang menjadi penanggungjawab suatu perikatan harus menilai dengan biak kedua persyaratan profesional ini dalam menentukan luasnya supervisi dan review terhadap hasil kerja para asistennya. Perlu disadari bahwa yang dimaksud dengan pelatihan seorang profesional mencakup pula kesadarannya untuk secara terus menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya. Ia harus mempelajari, memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip-prinsip akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan oleh Institute Akuntan Publik Indoensia. a. Mempertimbangkan jasa yang diinginkan Kebanyakan

klien

yang

memerlukan

suatu

audit

juga

memerlukan jasa tambahan, klien dapat meminta rekomendasi auditor mengenai sistem pengukuran kinerja atau peningkatan pengendalian

intern.

Kantor

akuntan

publik

harus

33

mempertimbangkan apakah ia memiliki kompetensi untuk melaksanakan semua jasa yang diperlukan oleh klien dalam suatu perikatan audit. b. Penetapan tim audit Tim audit dapat ditentukan dengan keriteria 1) Seorang

partner

yang

bertanggungjawab

penuh

dan

merupakan penanggungjawab akhir dari semua proses penugasan audit laporan keuangan 2) Seorang manajer atau lebih yang mengkoordinasi dan melakukan supervisi pelaksanakan program audit 3) Seorang

supervisi

atau

lebih

yang

membantu

pengkoordinasian dan melakanakan review terhadap hal kinerja tim audit 4) Seorang senior lebih bertanggungjawab atas sebagian program audit 5) Staff asisten yang mengerjakan berbagai prosedur audit yang diperlukan c. Mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan pengguna spesialis (SA seksi 336) Auditor tidak diharapkan untuk memiliki keahlian atau pelatihan untuk suatu pekerjaan yang merupakan bidang profesi yang lain (PSA No. 39, SA seksi 336). Penggunaan Pekerjaan Spesial menyatakan bahwa auditor bisa menggunakan pekerjaan spesial

34

untuk

mendapatkan

bukti

yang

kompeten,

misalnya

menggunakan spesialis appraise guna mendapatkan bukti penilaian

barang-barang

seni,

insinyur

tambang

untuk

menentukan jumlah cadangan atau deposit barang tambang yang ada di suatu pertambangan, aktuaris untuk menentukan jumlah rupiah program pension yang akan digunakan dalam akuntansi, penasehat hukum untuk memperkirakan hasil akhir dari suatu perkara

pengadilan

yang

masih

berjalan

dan

konsultan

lingkungan untuk menentukan pengaruh undang-undnag dan peraturan tentang lingkungan. Sebelum menggunakan spesialis, auditor harus memperkirakan apakah ia akan puas dengan kualifikasi profesional, reputasi dan objektivitas spesialis yang digunakannya walaupun pada akhirnya hasil keputusan dari para spesialis ini akan menjadi tanggungjawab auditor sepenuhnya. 2.8.4. Menilai Independensi (SPAP SA Seksi 220) Standar auditing pada Standar umum kedua yang menyatakan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Salah satu prosedur yang lazim ditempuh adalah mengirim surat edaran kepada semua staf profesional kantor akuntan publik yang bersangkutan dengan menyebutkan nama calon klien, untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya hubungan keuangan atau ada

35

hubungan keluarga dengan klien tersebut. Apabila disimpulkan bahwa persyaratan independensi tidak dapat dipenuhi, maka penugasan harus dibatalkan atau ditolak dengan cara calon klien diberi informasi bahwa apabila audit tetap akan dilaksanakan, maka auditor akan menolak memberikan pendapat. Selain dari itu Kantor akuntan publik harus memastikan bahwa menerima klien tersebut tidak akan menimbulkan pertentangan kepentingan dengan klien lainnya. (Al. Haryanto Jusuf, 2001 : 178) 2.8.5. Menentukan Kemampuan untuk Menerapkan Kemahiran Profesional dengan Cermat dalam Pelaksanaan Pekerjaan Auditor (SPAP SA Seksi 230, 310 ) Standar umum ketiga menyatakan bahwa dalam pelakanakan audit dan penyusunan laporan keuangan, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Penggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menentukan tanggungjawab setiap profesional yang bekerja dalam organisasi auditor independen untuk mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Dalam menentukan keputusan mengenai apakah akan menerima atau menolak suatu audit, penggunaan kemahairan profsional dengan kecermatran dan keseksamaan diperlukan untuk melihat kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan kantor akuntan publik menarik diri dari suatu audit termasuk kekawatiran mengenai 36

integritas manajemen atau penahanan bukti yang tampak selama audit, klien menolak untuk membenarkan salah saji material dalam laporan keuangan dan klien mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki kecurangan atau tindakan melawan hukum yang ditemukan selama audit. Selain hal diatas ada hal lain yang perlu dipertimbangkan oleh auditor adalah mengenai penunjukkan auditor independen. Satndar pekerjaan lapangan petama berbunti pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Pertimbangan atas standar pekerjaan lapangan pertama ini memicu kesadaran bahwa penunjukkan auditor independen secara dini akan memberikan

banyak

manfaat

bagi

auditor

maupun

klien.

Penunjukkan secara dini memungkinkan auditor merencanakan pekerjannya sedemikian rupa sehingga pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan sebelum tanggal neraca. (SA 310.p3) 2.8.6. Pembuatan Surat Penugasan Langkah berikutnya adalah memperoleh pemahaman terhadap mengenai syarat-syarat penugasan uaidt. Persyaratan harus dibuat secara tertulis untuk menghindari salah pengertian. Oleh karena itu dibuatlah surat penugasan. Surat penugasan merupakan surat perjanjian atau kontrak yang secara hukum mengikat auditor dan klien. Dengan adanya kontrak perjanjian yang secara jelas 37

menyebutkan sifat jasa yang akan diberikan dan tanggungjawab auditor, maka ini akan berguna bagi auditor agar tidak terkena tuntutan hukum (Al. Haryono Yusuf, 2001 : 181) Bentuk dan isi surat perikatan dapat divariasikan diantara klian, namun surat tersebut umumnya harus mencakup : 1) Tujuan audit atas laporan keuangan 2) Tanggungjawab manajemen atas laporan keuangan 3) Lingkup audit, termasuk penyebutan undang-undang dan peraturan pertanyaan dari badan profesional yang harus dianut oleh auditor 4) Bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan. 5) Fakta bahwa karena sifat pengujian dan keterbatasan bawaan laian suatu audit dan dengan keterbatasan bawaan pengendalian intern, terdapat resiko yang tidak dapat dihindarkan tentang kemungkinan beberapa salah saji material tidak dapat dideteksi. 6) Akses yang tidak dibatasi terhadap catatan, dokumen, dan informasi lain apa pun yang diminta auditor dalam hubunganya dengan audit. 7) Pembatasan atas tanggungjawab auditor 8) Komunikasi melalui e-mail Tabel 2.1 merupakan tabel tahapan penerimaan penugasan audit yang merupakan hasil perbandingan Institute Profesional Akuntan Publik

38

Indonesia dengan Boynton, Johnson, Kell. Tahapan penugasan ini yang kemudian menjadi peroman bagi penulis untuk menganalisa penerimaan penugasan audit laporan keuangan pada Kantro Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Cabang Yogyakarta. Tabel 2.1 Tahapan Penerimaan Penugasan Audit Laporan Keuangan No

Tahapan Penerimaan Penugasan

Klien

Audit Laporan Keuangan 1

Mengevaluasi integritas manajemen (SA seksi 315 p.9) Komunikasi dengan auditor pendahulu Konfirmasi dengan pihak ketiga Review laporan keuangan tahun lalu

2

Mengidentifikasi keadaan khusus dan resiko tidak biasa (SA seksi 315 p.9) Mengidentifikasi pemakai laporan keuangan auditan Memperkirakan adanya persoalan hukum, stabilitas keuangan Mengidentifikasi pembatasan ruang lingkup audit Mengevaluasi auditabilitas perusahaan klien

3

Menetapkan kompetensi untuk melaksanakan audit (SA seksi 210) Mengidentifikasi jasa audit yang diinginkan Penetapan tim audit Mempertimbangkan penggunanaan tenaga spesialis

4

Menilai independensi (SA seksi 220)

5

Menentukan kemampuan untuk menerapkan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama dalam pelaksanaan pekerjaan auditor (SA seksi 230, SA seksi 310)

2.9. Perencanaan dan Supervisi Standar pekerjaan lapangan pertama mengharuskan bahwa “Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus 39

disupervisi dengan semestinya”. Seksi ini berisi panduan bagi auditor yang melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia di dalam mempertimbangkan dan menerapkan prosedur perencanaan

dan

supervisi,

termasuk

penyiapan

program

audit,

pengumpulan informasi tentang bisnis entitas, penyelesaian perbedaan pendapat di antara personel kantor akuntan. Perencanaan dan supervisi berlangsung terus-menerus selama audit, dan prosedur yang berkaitan seringkali tumpang-tindih (overlap). Auditor

sebagai

penanggungjawab

akhir

atas

audit

dapat

mendelegasikan sebagian fungsi perencanaan dan supervisi auditnya kepada personel lain dalam kantor akuntannya. Untuk keperluan uraian dalam seksi ini, (a) personel lain dalam kantor akuntan selain auditor sebagai penanggungjawab akhir audit disebut dengan asisten dan (b) istilah auditor digunakan untuk menyebut baik auditor itu sendiri maupun asistennya. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Sifat, lingkup, dan saat perencanaan bervariasi dengan ukuran dan kompleksitas entitas, pengalaman mengenai entitas, dan pengetahuan tentang bisnis entitas. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan, antara lain: a. Masalah yang berkaitan dengan bisnis entitas dan industri yang menjadi tempat usaha entitas tersebut. b. Kebijakan dan prosedur akuntansi entitas tersebut.

40

c. Metode yang digunakan oleh entitas tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang signifikan, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan. d. Tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. e. Pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit. f. Pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian (adjustment). g. Kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubahan pengujian audit, seperti risiko kekeliruan atau kecurangan yang material atau adanya transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. h. Sifat laporan auditor yang diharapkan akan diserahkan (sebagai contoh, laporan auditor tentang laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan yang diserahkan ke Bapepam, laporan khusus untuk menggambarkan kepatuhan klien terhadap kontrak perjanjian). Prosedur yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam perencanaan dan supervisi biasanya mencakup review terhadap catatan auditor yang berkaitan dengan entitas dan pembahasan dengan personel lain dalam kantor akuntan dan personel entitas tersebut. Contoh prosedur tersebut meliputi: a. Me-review arsip korespondensi, kertas kerja, arsip permanen, laporan keuangan, dan laporan auditor tahun lalu.

41

b. Membahas masalah-masalah yang berdampak terhadap audit dengan personel kantor akuntan yang bertanggung jawab atas jasa nonaudit bagi entitas. c. Meminta keterangan tentang perkembangan bisnis saat ini yang berdampak terhadap entitas. d. Membaca laporan keuangan interim tahun berjalan. e. Membahas tipe, lingkup, dan waktu audit dengan manajemen, dewan komisaris atau komite audit. f. Mempertimbangkan dampak diterapkannya pernyataan standar akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, terutama yang baru. g. Mengkoordinasi bantuan dari personel entitas dalam penyiapan data. h. Menentukan luasnya keterlibatan, jika ada, konsultan, spesialis, dan auditor intern. i. Membuat jadwal pekerjaan audit. j. Menentukan dan mengkoordinasi kebutuhan staf audit. k. Melaksanakan diskusi dengan pihak pemberi tugas untuk memperoleh tambahan informasi tentang tujuan audit yang akan dilaksanakan sehingga auditor dapat mengantisipasi dan memberikan perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan yang dipandang perlu. Auditor dapat membuat memorandum yang menetapkan rencana audit awal, terutama untuk entitas yang besar dan kompleks. Dalam perencanaan auditnya, auditor harus mempertimbangkan sifat, lingkup, dan saat

42

pekerjaan yang harus dilaksanakan dan harus membuat suatu program audit secara tertulis (atau satu set program audit tertulis) untuk setiap audit. Program audit harus menggariskan dengan rinci prosedur audit yang menurut keyakinan auditor diperlukan untuk mencapai tujuan audit. Bentuk program audit dan tingkat kerinciannya sangat bervariasi sesuai dengan keadaan. Dalam mengembangkan program audit, auditor harus diarahkan oleh hasil pertimbangan dan prosedur perencanaan auditnya. Selama berlangsungnya audit, perubahan kondisi dapat menyebabkan diperlukannya perubahan prosedur audit yang telah direncanakan tersebut. Auditor harus memperoleh pengetahuan tentang bisnis entitas yang memungkinkannya untuk merencanakan dan melaksanakan auditnya berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Tingkat pengetahuannya harus memungkinkan auditor untuk memahami peristiwa,

transaksi,

dan

praktik

yang,

menurut

pertimbangannya,

kemungkinan mempunyai dampak terhadap laporan keuangan. Tingkat pengetahuan yang umumnya dimiliki oleh manajemen tentang pengelolaan bisnis entitas jauh lebih banyak dibandingkan dengan pengetahuan mengenai hal yang sama yang diperoleh auditor dari pelaksanaan auditnya. Pengetahuan tentang bisnis entitas membantu auditor dalam : a. Mengidentifikasi bidang yang memerlukan pertimbangan khusus. b. Menilai kondisi yang didalamnya data akuntansi dihasilkan, diolah, direview, dan dikumpulkan dalam organisasi.

43

c. Menilai kewajaran estimasi, seperti penilaian atas sediaan, depresiasi, penyisihan kerugian piutang, persentase penyelesaian kontrak jangka panjang. d. Menilai kewajaran representasi manajemen. e. Mempertimbangkan kesesuaian prinsip akuntansi yang diterapkan dan kecukupan pengungkapannya. Auditor harus memperoleh pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sifat bisnis entitas, organisasinya, dan karakteristik operasinya. Hal tersebut mencakup, sebagai contoh, tipe bisnis, tipe produk dan jasa, struktur modal, pihak yang mempunyai hubungan istimewa, lokasi, dan metode produksi, distribusi, serta kompensasi. Auditor juga harus mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi industri tempat operasi entitas, seperti kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, serta perubahan teknologi, yang berpengaruh terhadap auditnya. Hal lain yang harus dipertimbangkan oleh auditor adalah praktik akuntansi yang umum berlaku dalam industri, kondisi persaingan, dan, jika tersedia, trend keuangan dan ratio keuangan. Pengetahuan mengenai bisnis entitas biasanya diperoleh auditor melalui pengalamannya dengan entitas atau industrinya serta dari permintaan keterangan kepada personel perusahaan. Kertas kerja audit dari tahun sebelumnya dapat berisi informasi yang bermanfaat mengenai sifat bisnis, struktur organisasi, dan karakteristik operasi, serta transaksi yang memerlukan pertimbangan khusus. Sumber lain yang dapat digunakan oleh

44

auditor adalah publikasi yang dikeluarkan oleh industri, laporan keuangan entitas lain dalam industri, buku teks, majalah, dan perorangan yang memiliki pengetahuan mengenai industri. Auditor harus mempertimbangkan metode yang digunakan oleh entitas untuk mengolah informasi dalam perencanaan audit karena metode tersebut mempunyai pengaruh terhadap desain pengendalian intern. Luasnya penggunaan komputer dalam pengolahan sebagian besar data akuntansi dan kompleksnya pengolahannya mempengaruhi pula sifat, saat, dan luasnya prosedur audit yang digunakan oleh auditor. Oleh karena itu, dalam menilai dampak luasnya penggunaan komputer terhadap audit laporan keuangan, auditor harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini: a. Luasnya penggunaan komputer dalam setiap aplikasi akuntansi. b. Kompleksitas operasi komputer entitas, termasuk penggunaan jasa perusahaan pengolahan data dengan komputer dari luar. c. Struktur organisasi kegiatan pengolahan data dengan komputer. d. Tersedianya data. Dokumen yang digunakan untuk memasukkan informasi ke dalam komputer untuk diolah, arsip komputer tertentu, dan bukti audit lain yang diperlukan oleh auditor kemungkinan hanya ada dalam periode yang pendek atau hanya dalam bentuk yang dapat dibaca dengan komputer. Dalam beberapa sistem komputer, dokumen masukan seringkali tidak ada sama sekali karena informasi secara langsung dimasukkan ke dalam sistem. Kebijakan penyimpanan data yang dibuat oleh

entitas

mungkin

mengharuskan

auditor

untuk

meminta

45

dilakukannya penyimpanan informasi untuk keperluan review atau untuk melaksanakan prosedur audit pada saat informasi tersebut tersedia. Sebagai tambahan, informasi tertentu yang dihasilkan oleh komputer untuk keperluan intern manajemen kemungkinan bermanfaat dalam pelaksanaan pengujian substantif (terutama untuk prosedur analitik). e. Penggunaan teknik audit berbantuan komputer dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan prosedur audit. Penggunaan teknik ini juga menyediakan kesempatan bagi auditor untuk menerapkan prosedur audit tertentu terhadap keseluruhan populasi akun atau transaksi. Sebagai tambahan, dalam menganalisis data tertentu atau menguji prosedur pengendalian khusus tanpa bantuan komputer.. Auditor harus mempertimbangkan apakah keahlian khusus diperlukan untuk mempertimbangkan dampak pengolahan komputer terhadap auditnya, untuk memahami pengendalian intern, kebijakan dan prosedur, atau untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit. Jika keahlian khusus diperlukan, auditor harus mencari asisten atau tenaga ahli yang memiliki keahlian tersebut, yang mungkin berasal dari staf kantor akuntannya atau dari ahli luar. Jika penggunaan jasa tenaga ahli tersebut direncanakan, auditor harus memiliki pengetahuan memadai yang bersangkutan dengan komputer untuk mengkomunikasikan tujuan pekerjaan ahli lain tersebut; untuk mengevaluasi apakah hasil prosedur yang telah ditentukan tersebut dapat mencapai tujuan auditor; dan untuk mengevaluasi hasil prosedur audit yang diterapkan yang berkaitan dengan sifat, saat, dan lingkup prosedur

46

audit lain yang direncanakan. Tanggung jawab auditor atas penggunaan ahli komputer tersebut sama dengan tanggung jawab auditor atas penggunaan ahli komputer tersebut sama dengan tanggung jawabnya atas penggunaan asisten. 2.9.1. Komunikasi Antar Auditor Terdahulu Komunikasi antara auditor pendahulu dengan auditor pengganti pada waktu terjadi perubahan auditor atau perubahan tersebut sedang dalam proses dan juga memberikan panduan komunikasi bila salah saji mungkin ditemukan dalam laporan keuangan yang dilaporkan oleh auditor pendahulu. Auditor independen mempertimbangkan untuk menerima suatu perikatan (engagement) untuk mengaudit atau mengaudit kembali laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, dan setelah auditor ditunjuk untuk melakukan perikatan tersebut. Istilah auditor pendahulu adalah auditor yang (a) telah melaporkan laporan keuangan auditan terkini atau telah mengadakan perikatan untuk melaksanakan namun belum menyelesaikan audit laporan keuangan kemudian dan (b) telah mengundurkan diri, bertahan untuk menunggu penunjukan kembali, atau telah diberitahu bahwa jasanya telah, atau mungkin akan, dihentikan. Istilah auditor pengganti adalah auditor yang sedang mempertimbangkan untuk menerima perikatan untuk mengaudit laporan keuangan, namun belum melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu.

47

2.9.2. Perubahan Auditor Auditor harus tidak menerima suatu perikatan sampai komunikasi dievaluasi. Namun, auditor dapat membuat proposal untuk perikatan audit sebelum melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu. Auditor dapat memberitahu calon kliennya (sebagai contoh, dalam proposal) bahwa penerimaan perikatan belum bersifat final sampai komunikasi dengan auditor pendahulu dievaluasi. Komunikasi lain antara auditor pengganti dengan auditor pendahulu, adalah dianjurkan untuk membantu auditor pengganti dalam merencanakan perikatan. Namun, waktu komunikasi lain ini lebih fleksibel. Auditor pengganti dapat berinisiatif melakukan komunikasi lain ini, sebelum menerima perikatan atau sesudahnya. Bila terdapat lebih dari satu auditor yang mempertimbangkan untuk menerima suatu perikatan, auditor pendahulu harus tidak diharapkan menanggapi permintaan keterangan sampai dengan auditor pengganti telah dipilih oleh calon klien dan telah menerima perikatan yang memerlukan evaluasi komunikasi dengan auditor pendahulu. Inisiatif untuk mengadakan komunikasi terletak di tangan auditor pengganti. Komunikasi dapat tertulis atau lisan. Baik auditor pendahulu maupun auditor pengganti harus menjaga kerahasian informasi yang diperoleh satu sama lain. Kewajiban ini tetap berlaku tanpa memperhatikan apakah auditor pengganti akan menerima perikatan atau tidak.

48

2.9.3. Komunikasi Sebelum Auditor Pengganti Menerima Perikatan Permintaan keterangan kepada auditor pendahulu merupakan suatu prosedur yang perlu dilaksanakan, karena mungkin auditor pendahulu dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada auditor pengganti dalam mempertimbangkan penerimaan atau penolakan perikatan. Auditor pengganti harus selalu memperhatikan antara lain, bahwa auditor pendahulu dan klien mungkin berbeda pendapat tentang penerapan prinsip akuntansi, prosedur audit, atau hal-hal signifikan yang serupa. Auditor pengganti harus meminta izin dari calon klien untuk meminta keterangan dari auditor pendahulu sebelum penerimaan final perikatan tersebut. Kecuali sebagaimana yang diperkenankan oleh Kode Etik Akuntan Indonesia, seorang auditor dilarang untuk mengungkapkan

informasi

rahasia

yang

diperoleh

dalam

menjalankan audit tanpa secara khusus memperoleh persetujuan dari klien. Oleh karena itu, auditor pengganti harus meminta persetujuan calon klien agar mengizinkan auditor pendahulu untuk memberikan jawaban penuh atas permintaan keterangan dari auditor pengganti. Apabila calon klien menolak memberikan izin kepada auditor pendahulu untuk memberikan jawaban atau membatasi jawaban yang boleh diberikan, maka auditor pengganti harus menyelidiki alasanalasan dan mempertimbangkan pengaruh penolakan atau pembatasan

49

tersebut dalam memutuskan penerimaan atau penolakan perikatan dari calon klien tersebut. Auditor pengganti harus meminta keterangan yang spesifik dan masuk akal kepada auditor pendahulu mengenai masalahmasalah yang menurut keyakinan auditor pengganti akan membantu dalam memutuskan penerimaan atau penolakan perikatan. Hal-hal yang dimintakan keterangan harus mencakup: a. Informasi yang kemungkinan berkaitan dengan integritas manajemen. b. Ketidaksepakatan dengan manajemen mengenai penerapan prinsip akuntansi, prosedur audit, atau soal-soal signifikan yang serupa. c. Komunikasi dengan komite audit atau pihak lain dengan kewenangan dan tanggung jawab setara tentang kecurangan, unsur pelanggaran hukum oleh klien, dan masalah masalah yang berkaitan dengan pengendalian intern. d. Pemahaman auditor pendahulu tentang alasan penggantian auditor. e. Auditor

pengganti

dapat

mempertimbangkan

permintaan

keterangan layak yang lain. Auditor pendahulu harus memberikan jawaban dengan segera dan lengkap atas pertanyaan yang masuk akal dari auditor pengganti, atas dasar fakta-fakta yang diketahuinya. Namun, jika ia harus

50

memutuskan untuk tidak memberikan jawaban yang lengkap, karena keadaan yang luar biasa, misalnya perkara pengadilan di masa yang akan datang, ia harus menunjukkan bahwa jawabannya adalah terbatas. Apabila auditor pengganti menerima suatu jawaban yang terbatas, maka ia harus mempertimbangkan pengaruhnya dalam memutuskan apakah ia menerima perikatan atau menolaknya.

51

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Data dan Metode Pengambilan Data 3.1.1 Jenis Data 1. Data Primer Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh

suatu

organisasi

yang

menerbitkan

atau

yang

menggunakannya. 2. Data Skunder Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau yang digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya (Soeratno dan Lincolin Arsyad 1988: 76). Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa

Analisis Penerimaan Penugasan Audit Laporan

Keuangan di Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Cabang Yogyakarta untuk klien tahun buku 2008. 3.1.2. Metode Pengumpulan Data Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 1. Kuisioner Pengumpulan data dengan menggunakan metode kuisioner (angket). Angket merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan

untuk

memperoleh

informasi

dari

responden

(Suharsimi, 1998 : 139) 52

2. Observasi Metode pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung

mengenai kegiatan yang dilakukan oleh orang-

orang/lembaga-lembaga

guna

memperoleh

informasi

yang

diperlukan bagi penelitian ini. 3.2. Jenis Penelitian Penelitian tentang Analisis Penerimaan Penugasan Audit Laporan Keuangan ini merupakan penelitian yang menjelaskan segala sesuatu yang ditimbulkan dari uji kepatuhan oleh suatu objek penelitian, maka Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah diskristif kualitatif yaitu penelitian dengan pengamatan dan menganalisis sikap responden yang bersifat keterangan dengan kata-kata dan kalimat.

3.3. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Cabang Yogyakarta untuk klien tahun buku 2008 yang berkantor di Kampus Pusat UTY Jl. Ringroad Utara, Jombor, Sleman Yogyakarta, telephone 0274 – 623310, ex. 115 dengan nomor fax. 0274 -623306 dan email : [email protected]

3.4. Subjek Penelitian Prosedur penerimaan penugasan audit laporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang, tahun buku 2008.

53

3.5. Waktu Penelitian Penulis melakukan penelitian pada bulan Oktober – Desember 2008 pada klien audit tahun buku 2008.

3.6. Obyek Penelitian Objek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dokumen-dokumen pendukung penerimaan penugasan pada Kantor Akuntan Publik, Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Cabang Yogyakarta.

3.7. Variabel Penelitian Variabel dalam penelitian ini adalah Penerimaan Penugasan Audit Laporan Keuangan. Adapun yang menjadi variabel adalah 1. Surat Permohonan Audit Laporan Keuangan Calon klien atau klien audit mengajukan surat permohonan audit laporan keuangan kepada KAP. Surat permohonan audit ini akan menjadi dasar dalam menentukan prosedur pendahuluan terhadap survey kondisi perusahaan calon klien atau klien. 2. Survey Pendahuluan Setelah adanya komunikasi berkesinambungan terhadap tanggapan surat permohonan audit dari calon klien atau klien, KAP mengadakan survey pendahuluan atas aktivitas perusahaan calon klien atau klien untuk menentukan luasnya pemeriksaan, sistem pengendalian inter dan kebijakan manajemen.

54

3. Laporan Keuangan Survey pendahuluan terhadap bisnis calon klien atau klien dilaksanakan dan KAP telah memiliki gambaran terhadap perencanaan luasnya pemeriksaan dan catatan atas laporan dari hasil usaha, KAP akan merespon surat permohonan audit laporan keuangan dari calon klien atau klien dengan memberikan surat penawaran jasa audit dan prosedur pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan dan berakhirnya pemeriksaan. 4. Pembatasan Lingkup Pemeriksaan Apakah terdapat pembatasan terhadap ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Kertas kerja sebagai dasar pekerjaan lapangan telah dilaksanakan, hasil pekerjaan berupa kertas kerja pemeriksaan selanjutnya akan direview oleh supervisi, apabila terjadi sesuatu yang menyimpangan akan dikonfirmasikan dengan supervisi dan manajer untuk segera diproses ke dalam bentuk laporan auditor.

3.8. Sampel Dalam penelitian penulis akan menggunakan metode Studi lapangan dengan wawancara, observasi serta inspeksi dokumen-dokumen sebagai metode pengambilan yang berarti pengambilan sampel secara mutlak, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Standar auditing. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel untuk penelitian ini adalah klien audit laporan keuangan tahun buku 2008 bulan Oktober sampai dengan Desember 2008 dengan jumlah penerimaan penugasan sebanyak 15 klien lama. 55

3.9. Teknik Pengambilan Sampel Dalam pengambilan sampel peneliti mengumpulkan data melalui tanya jawab, meminta bukti berupa permintaan klien untuk diaudit, observasi terhadap bukti tersebut dan mendokumentasikan kedalam skedul dari penerimaan penugasan audit laporan keuangan. 1.

Wawancara dengan cara mengadakan tanya jawab dengan staff administrasi, supervisi, para auditor lapangan.

2.

Observasi

dengan cara mengadakan pengamatan dan mencatat

pelaksanaan penerimaan penugasan audit laporan keuangan. 3.

Dokumentasi

dengan

cara

mengumpulkan

data

dan

dokumen

permohonan dari klien dan laporan penerimaan penugasan, kontrak perjanjian kerja dan skedul pekerjaan lapangan.

3.10. Teknik Analisis Data Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menggunakan metode analisis kualitatif secara sederhana dapat disebut

analisa dengan

menggunakan data yang bukan angka. Dalam analisa kualitatif ini data terbagi dalam dua jenis data nominal dan ordinal (Santoso, 2004 : 4). Analisis ini bersifat memaparkan hasil temuan secara mendalam melalui pendekatan bukan angka atau non statistik. Analisis ini cenderung dilakukan untuk data yang bersifat kualitatif yang dikumpulkan dari kesimpulan beberapa peristiwa wawancara, tanya jawab atau inspeksi dokumen. Langkah-langkah yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah :

56

1. Mengevaluasi integritas manajemen dengan cara mengkonfirmasi kepada audit terdahulu, apabila klien audit ini klien baru dan meminta kepada audit terdahulu untuk menyatakan ketidak beratannya secara profesional dan apabila merasa keberatan dengan mengemukakan alasannya, mengirim konfirmasi kepada pihak ketiga atas keterkaitan dengan

audit

laporan

keuangan,

mereview

pengalaman

tahun

sebelumnya atau audit tahun lalu. 2. Mengidentivikasi keadaan-keadaan khusus dan resiko tidak biasa dengan cara mengidentifikasi para pemakai laporan keuangan auditan, memperkirakan adanya persoalan hukum apabila peneirmaan penugasan ini dilaksanakan auditor, mengidentifikasi pembatasan ruang lingkup, mengevaluasi akuntabilitas perusahaan klien jangan sampai penerimaan penugasan dilaksanakan ternyata perusahaan klien melanggar aturan. 3. Menetapkan kompetensi untuk melaksanakan audit dengan cara mengidentifikasi data yang diinginkan klien, menetapkan tim pelaksana audit dan mempertimbangkan tenaga spesialis atau tenaga ahli dan konsultan untuk beberapa item dalam laporan keuangan yang ternyata bukan termasuk dalam keahlian auditor. 4. Menilai independensi dengan cara menganalisa dan memberikan gambaran tentang tanggungjawab laporan keuangan dan laporan auditor serta meyakinkan bahwa independensi auditor tidak merasa ternacam. 5. Menentukan kemampuan untuk menempatkan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama dalam pelaksanaan pekerjaan auditor.

57

3.11. Pengujian Hipotesis Format pengujian terhadap design penerimaan penugasan audit laporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Cabang Yogyakarta Tahun Buku 2008. Diduga penerimaan penugasan audit laporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Cabang Yogyakarta yang terdapat dalam SPAP telah sesuai dengan format Standar Profesi Akuntan Publik. Selama dalam penerimaan penugasan khususnya audit laporan keuangan klien tahun buku 2008, Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang telah melaksanakan prosedur penerimaan penugasan audit laporan keuangan seperti yang atur dalam Standar Auditing.

58

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 4.1.1. Sejarah Berdirinya Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang, Kantor Cabang Yogyakarta Kantor Akuntan Publik “Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang” atau KAP dbs&d Kantor Yogyakarta merupakan nama baru dari Kantor Akuntan Publik “Drs. Bambang Hartadi” setelah melakukan merger dengan beberapa kantor akuntan publik besar di Indonesia yaitu KAP Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang, KAP Supardan & Mulyana, KAP

Bambang Hartadi, KAP Bambang

Hariyadi & Rekan, KAP Iskandar Pane dan bergabungnya Akuntan Publik Drs. Erfan pada bulan Juni 2005. KAP dbs&d disahkan dengan akta Notaris No. 1 Ratna Djatnika, SH di Jakarta tertanggal 14 Juni 2005 SK. Menkeh & Ham RI No. C-47H.T03.02.TH.2003 Jl. Tanjung 18 No. 1 Rancho Indah, tanjung Barat, Jaga Karsa, Jakarta Selatan. Berdasarkan KEP 295/KM.5/2005 tertanggal 12 September 2005 KAP DBSD diberikan ijin untuk menjalankan operasionalnya berdasarkan ijin KEP-014/KM.5 tertanggal 19 Januari 2006 Kap DBSD diberikan izin untuk membuka kantor cabang Yogyakarta.

59

Selain KAP dbs&d Kantor Yogyakarta juga memiliki Surat Izin Usaha (HO) dengan Nomor : 507/7846/HO/2005 tertanggal 6 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah Sleman dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang juga dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak 2, Sleman dengan nomor : 6.751.979.3.542.001 tertanggal 29 maret 2001. Berdasarkan Surat nomor : 066/245/BI/XII/2005 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan

bahwa KAP dbs&d Kantor

Cabang

Yogyakarta telah terdaftar di Bank Indonesia sebagai Akuntan perbankan dengan nomor : 709 tertanggal 2 Desember 2005. KAP dbs&d Kantor Cabang Yogyakarta dipimpin Drs. Bambang Hartadi, Ph.D., Akuntan, beliau adalah sebagai partner Yogyakarta. KAP Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang kantor Cabang Yogyakarta telah memiliki staff profesional dengan berbagai macam pengalaman di bidang audit, perpajakan, sistem informasi & teknologi, manajemen keuangan dan pengembangan sumber daya manusia. KAP Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang telah menjalin kerjasama atau member dengan BKR International yang berkantor pusat di New York, Amerika Serikat. BKR International adalah sebuah perusahaan Group Profesional yang mempunyai jaringan keanggotaan di seluruh dunia, bergerak dalam usaha jasa Atestasi

60

dan Akuntansi, Perpajakan, Konsultasi Bisnis, Manajemen dan Konsultasi Hukum. Pada saat ini keanggotaan BKR International terdiri dari 133 anggota akuntan yang tersebar di 320 kota di seluruh dunia dengan lebih dari 940 Partner dan 5.500 lebih tenaga profesional. Kondisi tersebut menempatkan BKR International pada salah satu Group Perusahaan Accounting dan Konsulting terbesar di dunia. Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Cabang ini beralamatkan di di Gedung Pusat UTY, Jl. Ringroad Utara, Jombor, Sleman, Yogyakarta.

4.1.2. Struktur Organisasi KAP dbs&d Kantor Cabang Yogyakarta Gambar 4.1 Struktur Organisasi KAP dbs&d Kantor Cabang Yogyakarta BKR International Managing Partner KAP dbs&d dbs&d Rasuna Said

dbs&d Mampang

dbs&d Yogyakarta

dbs&d Kalimalang

dbs&d Malang

Manajer

Senior Auditor

Tenaga Ahli

Junior Auditor

Staff Tenaga Ahli

Administrasi

61

4.1.3. Diskripsi Jabatan KAP dbs&d ini memiliki 1 partner, 1 manajer internal, 1 manajer eksternal, 5 manajer tenaga ahli special dan 8 manajer tenaga profesional auditor, 3 orang administrasi dan 12 orang senior auditor, 5 orang yunior serta 16 mahasiswa magang. Berikut ini diskripsi pekerjaan untuk masing-masing tugas : 1. Partner bertanggung jawab seaca keseluruhan atas Kantor Cabang dan mengesahkan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kantor cabang. 2. Manajer internal mengurus semua proyek termasuk penerimaan penugasan, membuat jadwal pekerjaan dengan berkoordinasi dengan senior auditor dan memutuskan perlu dan tidaknya tenaga ahli dalam mengaduit. 3. Manajer eksternal mengurus semua keperluan yang berhubungan dengan kantor pusat dan menjadi perantara antar akantor cabang dengan kantor pusat. 4. Senior Auditor sebagai pelaksana lapangan dan menjalankan prosedur pemeriksaan yang telah disepakati dengan manajer. 5. Tenaga Ahli bekerja dengan keahliannya untuk membantu senior dalam proses penentuan dalam taksiran yang tidak dapat diperkirakan atau bukan bidang dari auditor.

62

6. Administrasi mengurusi segala surat menyurat dan membuat jadwal pertemuan dengan manajer atas permasalahan yang ada di lapangan. 7. Yunior Auditor membantu senior auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan lapangan membuat kertas dan top skedul.

4.1.4. Jasa Pelayanan Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Cabang Yogyakarta menyediakan berbagai jasa yang erat

hubungannya

dengan

akuntansi

dan

keuangan.

Dalam

memberikan jasa tersebut, staf profesional harus dapat memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan oleh KAP sehingga kebutuhan klien dapat terpenuhi tanpa mengesampingan standar pemeriksaan. Beberapa tenaga ahli dapat membantu terhadap penugasan yang sifatnya khusus. Sesuai dengan kompetensinya, jasa-jasa yang dapat diberikan Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Yogyakarta adalah ; 4.1.4.1. Jasa Audit Laporan Keuangan Sesuai dengan kapasitasnya Auditor Independen KAP melakukan audit umum atas laporan keuangan untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan suatu entitas ekonomi dihubungkan

63

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Prinsip akuntansi yang berlaku umum meliputi standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia serta standar pemeriksaan yang berlaku (sepanjang belum diatur oleh SAK). 4.1.4.2. Jasa Audit Khusus Disamping audit umum atas laporankeuangan, Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang juga memberikan jasa khusus, sesuai dengan kebutuhan klien. Audit khusus dapat memberikan audit atas akun atau pos laporan keuangan tertentu yang dilakukan dengan menggunakan prosedur yang telah disepakati bersama, audit laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis akuntansi komprehensif. Selain prinsip akuntansi yang berlaku umum, audit atas laporan keuangan juga untuk tujuan tertentu dan audit khusus lainnya. Dalam melaksanakan audit khusus ini auditor tetap berpedoman pada Standar auditing yang dimuat dalam Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP). 4.1.4.3. Jasa Atestasi Jasa atestasi yang diberikan KAP berkaitan dengan penerbitan

laporan

keuangan

yang

memuat

suatu

kesimpulan tentang keandalan asersi (pernyataan) tertulis

64

yang menjadi tanggungjawab pihak ketiga, dilaksanakan melalui pemeriksaan, review dan prosedur yang disepakati bersama. Asersi yang menjadi objek dalam penegasan atestasi dapat berupa proyeksi dan perkiraan keuangan (laporan

keuangan

prospektif

perkiraan

keuangan,

perkiraan keuangan dan proyeksi keuangan), pelaporan informasi keuangan perform, pelaporan tentang struktur pengendalian intern atas laporan keuangan tersebut. Dalam melaksanakan program ini KAP tunduk pada Standar Atestasi dalam SPAP. 4.1.4.4. Jasa Review Laporan Keuangan Review laporan keuangan merupakan salah satu jasa yang diberikan KAP untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilaksanakan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntan yang berlaku umum atas basis akuntansi komprehensif lainnya. Review dilakukan melalui prosedur pengajuan dan review yang terdapat dalam SPAP. 4.1.4.5. Jasa Kompilasi Laporan Keuangan KAP dapat melakukan kompilasi laporan keuangan berdasarkan catatan data keuangan serta informasi lainnya yang diberikan manajemen suatu entitas ekonomi. Dengan kompilasi ini KAP tidak memberikan pernyataan pendapat

65

mengenai kewajaran keuangan atas suatu keyakinan apapun terhadap laporan tersebut. Tanggung jawab atas laporan keuangan sepenuhnya tetap pada manajemen entitas ekonomi

yang

bersangkutan.

Pelaksanaan

kompilasi

laporan keuangan oleh KAP dilakukan berpedoman pada Standar Jasa Akuntansi dan Review yang terdapat dalam SPAP. 4.1.4.6. Jasa Konsultasi Jasa konsultasi yang diberikan KAP meliputi berbagai bentuk dan bidang sesuai dengan kompetensi akuntan publik. Jasa yang diberikan KAP bervariasi mulai dari jasa konsultasi umum kepada manajemen, perancangan sistem dan implementasi sistem akuntansi, penyusunan proposal keuangan dan studi kelayakan proyek, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pelaksanakan seleksi dan rekruitmen pegawai, sampai pemberian berbagai jasa konsultasi lainnya, termasuk konsultasi dalam pelaksanakan merger dan akuisisi. Dalam pemberian jasa konsultasi ini KAP berpegang pada Standar Jasa Konsultasi dalam SPAP. 4.1.4.7. Jasa Perpajakan KAP juga memberikan jasa profesional dalam bidang perpajakan. Jasa yang diberikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada konsultasi umum perpajakan, perencanaan

66

pajak, review kewajiban pajak, pengisian SPT dan penyelesaian masalah perpajakan. 4.2. Prosedur Penerimaan Penugasan Pada KAP dbs&d 4.2.1. Surat Permohonan Audit Laporan Keuangan Calon klien atau klien audit mengajukan surat permohonan audit laporan keuangan kepada KAP. Surat permohonan audit ini akan menjadi dasar dalam menentukan prosedur pendahuluan terhadap survey kondisi perusahaan calon klien atau klien. 4.2.2. Survey Pendahuluan Setelah adanya komunikasi berkesinambungan terhadap tanggapan surat permohonan audit dari calon klien atau klien, KAP mengadakan survey pendahuluan atas aktivitas perusahaan calon klien atau klien untuk menentukan luasnya pemeriksaan, sistem pengendalian inter dan kebijakan manajemen. 4.2.3. Penawaran Jasa Audit Laporan Keuangan Survey pendahuluan terhadap bisnis calon klien atau klien dilaksanakan

dan

KAP

telah

memiliki

gambaran

terhadap

perencanaan luasnya pemeriksaan, KAP akan merespon surat permohonan audit laporan keuangan dari calon klien atau klien dengan memberikan surat penawaran jasa audit dan prosedur pemeriksaan,

jangka

waktu

pemeriksaan

dan

berakhirnya

pemeriksaan lapangan. 4.2.4. Surat Perjanjian Kerja

67

Kesepakatan calon klien atau klien dengan KAP akan dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Kerja yang berisikan penjelasan terhadap tanggungjawab manajemen dan KAP, luasnya pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, besarnya fee jasa audit dan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan. Surat perjanjian kerja ini dibuat rangkap dua dengan dibubui materai dan ditandatangani dari perwakilan manajemen calon klien atau klien dan perwakilan dari KAP

yang

menyatakan

kesepakatan

mengikat

dan

untuk

dilaksanakan dengan sebagai-baiknya. 4.2.5. Pelaksanaan Pekerjaan Audit Laporan Keuangan Pekerjaan lapangan dilakukan oleh senior auditor dan dibantu oleh beberapa junior auditor dengan dibutikan dengan kertas kerja sebagai dasar pekerjaan lapangan telah dilaksanakan, hasil pekerjaan berupa kertas kerja pemeriksaan selanjutnya akan direview oleh supervisi, apabila terjadi sesuatu yang menyimpangan akan dikonfirmasikan dengan supervisi dan manajajer KAP untuk segera diproses ke dalam bentuk laporan auditor. 4.2.6. Penyerahan Audit Laporan Keuangan Hasil review supervisi dan manajer akan menghasilkan draf laporan audit yang akan diserahkan kepada klien untuk segera di telaah guna mendapatkan argumen terhadap penyajian laporan keuangan manajemen dengan hasil audit KAP.

68

4.3. Analisis Data 4.3.1. Memperoleh Pemahaman yang memadai Terhadap Prosedur Penerimaan Penugasan Audit Laporan Keuangan Penerimaan penugasan dari klien Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang (dbs&d) Kantor Cabang Yogyakarta yaitu dengan menerima penugasan yang ditunjuk dari klien. Tahapan penerimaan penugasan audit laporan keuangan yang ditunjuk dari klien adalah dengan cara klien mengirimkan surat permohonan untuk bantuan audit laporan keuangan. Setelah menerima surat permohonan dari klien, auditor mempertimbangkan untuk menerima atau menolak penugasan tersebut. Pertimbangan yang paling mendasar adalah tidak adanya pembatasan terhadap independensi dari auditor. Selanjutnya hasil survei menentukan luasnya pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh auditor. Peneriman penugasan audit laporan keuangan dari klien terbagi menjadi 2 (dua), yaitu : 1. Klien Baru Klien yang baru pertama kali mengadakan perjanjian kerjasama dengan kantor akuntan dalam menggunakan jasa kantor akuntan. Auditor akan mereview terlebih dahulu terhadap sistem pengendalian interen untuk menentukan luasnya pemeriksaan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan penelaahan terhadap sistem

69

pengendalian intern klien, seorang auditor akan menentukan apakah suatu penugasan akan dapat dilaksanakan atau tidak. 2. Klien Lama Klien yang sudah pernah mengadakan perjanjian kerjasama dengan kantor akuntan dalam menggunakan jasa kantor akuntan. Auditor telah memperoleh pengalaman dari sistem pengendalian tahun lalu sehingga auditor sudah memiliki pengalaman dalam hal pekerjaan yang akan dilaksanakan. Setelah

auditor

memperoleh

penelaahan

atas

sistem

pengendalian intern, seorang auditor akan menentukan apakah suatu penerimaan penugasan audit laporan keuangan dari klien akan diterima atau ditolak karena sesuatu hal yang menyebabkan pembatasan dan keterbatasan atas keadaan perusahaan klien.

4.3.1.2 Membangun Pemahaman Dengan Klien Auditor harus membangun pemahaman dengan klien tentang jasa yang akan dilaksanakan untuk setiap perikatan. Pemahaman tersebut mengurangi risiko terjadinya salah interpretasi kebutuhan atau harapan pihak lain, baik di pihak auditor maupun klien. Sebagai contoh, pemahaman tersebut akan mengurangi risiko bahwa klien dapat

secara

tidak

semestinya

mempercayai

auditor

untuk

melindungi entitas dari risiko tertentu atau untuk melaksanakan fungsi tertentu yang merupakan tanggung jawab klien. Pemahaman

70

tersebut harus mencakup tujuan perikatan, tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor, dan batasan perikatan. Auditor harus mendokumentasikan pemahaman tersebut dalam kertas kerjanya, lebih baik dalam bentuk komunikasi tertulis dengan klien. Jika auditor yakin bahwa pemahaman dengan klien belum terbentuk, ia harus menolak untuk menerima atau menolak untuk melaksanakan perikatan. Pemahaman dengan klien tentang audit atas laporan keuangan umumnya mencakup hal-hal berikut ini: a. Tujuan audit adalah untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan. b. Manajemen

bertanggung

jawab

untuk

membangun

dan

mempertahankan pengendalian intern yang efektif terhadap pelaporan keuangan. c. Manajemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menjamin bahwa entitas mematuhi peraturan perundangan yang berlaku terhadap aktivitasnya. d. Manajemen bertanggung jawab untuk membuat semua catatan keuangan dan informasi yang berkaitan tersedia bagi auditor. e. Pada akhir perikatan, manajemen akan menyediakan suatu surat bagi auditor yang menegaskan representasi tertentu yang dibuat selama audit berlangsung.

71

f. Auditor

bertanggung

jawab

untuk

melaksanakan

audit

berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Standar tersebut mensyaratkan bahwa auditor

memperoleh keyakinan memadai, bukan mutlak, tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Oleh karena itu, salah saji material mungkin akan tetap tidak terdeteksi. Begitu pula, suatu audit

tidak

didesain

untuk

mendeteksi

kekeliruan

atau

kecurangan yang tidak material terhadap laporan keuangan. Jika, oleh karena sebab apa pun, auditor tidak dapat menyelesaikan auditnya atau tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat, ia dapat menolak menyatakan suatu pendapat atau menolak untuk menerbitkan suatu laporan sebagai hasil perikatan tersebut. g. Suatu audit mencakup pemahaman atas pengendalian intern yang cukup untuk merencanakan audit dan untuk menentukan sifat, saat, dan luasnya prosedur audit yang harus dilaksanakan. Suatu audit

tidak

didesain

untuk

memberikan

keyakinan

atas

pengendalian intern atau untuk mengindentifikasi semua kondisi yang dapat dilaporkan. Namun, auditor bertanggung jawab untuk menjamin bahwa komite audit atau pihak lain yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab setara akan menyadari adanya kondisi yang dapat dilaporkan yang diketahui oleh auditor.

72

Hal-hal tersebut di atas dapat dikomunikasikan dalam bentuk surat perikatan (engagement letter). Pemahaman dengan klien mencakup hal-hal lain seperti berikut ini: a. Pengaturan mengenai pelaksanaan perikatan (sebagai contoh, waktu, bantuan klien berkaitan dengan pembuatan skedul, dan penyediaan dokumen). b. Pengaturan tentang keikutsertaan spesialis atau auditor intern, jika diperlukan. c. Pengaturan tentang keikutsertaan auditor pendahulu. d. Pengaturan tentang fee dan penagihan. e. Adanya pembatasan atau pengaturan lain tentang kewajiban auditor atau klien, seperti ganti rugi kepada auditor untuk kewajiban yang timbul dari representasi salah yang dilakukan dengan sepengetahuan manajemen kepada auditor. f. Kondisi yang memungkinkan pihak lain diperbolehkan untuk melakukan akses ke kertas kerja auditor. g. Jasa tambahan yang disediakan oleh auditor berkaitan dengan pemenuhan persyaratan badan pengatur. h. Pengaturan tentang jasa lain yang harus disediakan oleh auditor dalam hubungannya dengan perikatan.

73

4.3.2. Membandingkan Penerimaan Penugasan Audit Laporan Keuangan Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Dengan Standar Profesional Akuntan Publik Perbandingan kesesuaian terhadap prosedur penerimaan penugasan audit laporan keuangan merupakan pedoman dalam pelaksanaan penerimaan yang telah diatur dalam standar profesi akuntansi. Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang belum sepenuhnya melaksanakan prosedur penerimaan penugasan audit laporan keuangan. Tujuan utama penulis membandingkan desain penerimaan penugasan audit laporan keuangan dengan standar profesional akuntan publik adalah untuk memperoleh pemahaman dan melihat secara langsung desain dokumen pendukung yang telah dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang dengan desain standar profesional akuntan publik.

74

Tabel IV.1 Design Penerimaan Penugasan Audit Laporan Keuangan Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Yogyakarta Dengan Standar Profesional Akuntan Publik Tahapan Penerimaan Penugasan Audit Mengevaluasi integritas manajemen (SA, seksi 315 p.9) - Komunikasi dengan auditor pendahulu - Mengajukan pertanyaan pada pihak ke tiga - Mereview audit klien tahun lalu

Mengidentifikasi keadaan pada resiko tidak biasa (SA, seksi 315, p9) - Mengidentiifkasi pemakai laporan keuangan auditan - Memperkirakan adanya persoalan hukum dan stabilitas keuangan - Mengidentifikasi batasan ruang lingkup - Mengevaluasi sistem pelaporan keuangan dan aditabilitas perusahaan klien Menetapkan kompetensi untuk melaksanakan audit (SA, seksi 210) - Mengidentifikasi jasa audit yang diinginkan - Penetapan tim audit - Mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan tenaga ahli, spesialis (SA, seksi 336) Menilai independensi (SA seksi 220) Menentukan kemampuan untuk menerapkan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama dalam pelaksanaan pekerjaan auditor (SA seksi 230, 310) Pembuatan surat penugasan (SA, seksi 320)

Design Penerimaan Penugasan Audit √ Sesuai dengan SPAP

√ Sesuai dengan SPAP

√ Sesuai dengan SPAP √ Sesuai dengan SPAP x Tidak sesuai dengan SPAP √ Sesuai dengan SPAP

Keterangan Penerimaan penugasan terhadap klien baru, KAP dbs&d telah berkoordinasi dengan auditor terdahulu dengan cara mengirimkan surat konfirmasi pernyataan keberatan secara profesi atas penerimaan penugasan audit laporan keuangan oleh akuntan publik lain. Tetapi standard ini belum bias diterapkan terhadap klien audit tahun 2008 klarena merupakan klien baru semua.Penerimaan penugasan terhadap klien lama, KAP dbs&d melakukan review terhadap sistem pengendalian klien tahun lalu dan mengevaluasi sistem pengendalian intern klien. Pemahaman dan penelaahan terhadap pandangan umum bisnis klien • Wawancara kepada pihak manajemen tentang stantus kepemilikan dan pihak-pihal yang terkait dengan binis klien • Memperoleh informasi yang akurat (dari pihak ketiga) terhadap dampak dan efek samping dari bisnis yang klien jalankan • Menelaah terhadap catatan akuntansi perusahaan Melakukan koordinasi dan membentuk tim audit sebagai aplikasi pelaksanaan tugas pemeriksaan. Lakukan kerjasama terhadap tenaga spesialis apabila dibutuhkan

Menerbitkan surat pernyataan indepensi Tidak ada aturan tertulis, keputusan untuk menerima atau menolak yang dilakukan oleh manajer internal Tidak ada pedoman yang mengatur tetapi ada dokumen surat perjanjian kerja

Keterangan :

1

√ x T/D

= terdapat design penerimaan penugasan audit pada KAP dbs&d Yogyakarta = tidak terdapat design penerimaam penugasan audit pada KAP dbs&d Yogyakarta = tidak dapat diterapkan pada design operasional penerimaan penugasan audit pada KAP dbs&d Yogyakarta

Tabel IV.2 Design Operasional Penerimaan Penugasan Audit Laporan Keuangan Pada Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Yogyakarta Tahapan Penerimaan Penugasan Audit Mengevaluasi integritas manajemen (SA, seksi 315 p.9) - komunikasi dengan auditor pendahulu - mengajukan pertanyaan pada pihak ke tiga - mereview audit klien tahun lalu

Mengidentifikasi keadaan pada resiko khusus dan resiko tidak biasa (SA, seksi 315, p9) - mengidentiifkasi pemakai laporan keuangan auditan - Memperkirakan adanya persoalan hukum dan stabilitas keuangan - mengidentifikasi pembatasan ruang lingkup - mengevaluasi sistem pelaporan keuangan dan aditabilitas perusahaan klien Menetapkan kompetensi untuk melaksanakan audit (SA, seksi 210) - mengidentifikasi jasa audit yang diinginkan - penetapan tim audit

Prosedur Komunikasi dengan supervisor, senior auditor. Inspeksi dokumen pada auditor terdahulu. Inspeksi dokumen program audit. Komunikasi dengan pihak ke tiga.

Bertanya kepada supervisor

Bertanya kepada supervisor, senior auditor Inspeksi dokumen surat tugas dan proposal penawaran jasa

A B C D E

Klien F G H

I

J

K L

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

Keterangan Untuk klien baru, KAP dbs&d melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu. Klien lama melakukan review pengalaman masa lalu dengan klien.Bertanya kepada pihak ketiga tidak dilakukan karena dianggap sudah cukup. Dari hasil wawancara dan inspeksi pada dokumen surat kepada auditor pendahulu dan program audit, pengendalian ditemukan bahwa auditor mengirim surat kepada semua auditor pendahulunya dan auditor melakukan review pengalaman masa lalu dengan klien. Namun standard ini belum bias diterapkan pada klien audit tahun 2008. Berdasarkan wawancara dengan supervisor tahap ini dilakukan tetapi tidak didokumentasikan sehingga penulis tidak bisa meyakini bahwa auditor melakukan indentifikasi keadaan-keadaan khusus dan resiko tidak biasa.

Auditor menetapkan kompetensi dengan cara menetapkan tim audit, jumlah tim audit dicantumkan dalam proposal penawaran jasa (berdasarkan inspeksi

2

- mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan tenaga ahli, spesialis (SA, seksi 336)

Menilai independensi (SA seksi 220)

Melihat daftar klien-klien

Bertanya kepada supervisor Inspeksi dokumen surat pernyataan independen

Menentukan kemampuan untuk menerapkan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama dalam pelaksanaan pekerjaan auditor (SA seksi 230, 310)

Bertanya kepada supervisor

Pembuatan surat penugasan (SA, seksi 320)

Bertanya kepada supervisor Inspeksi dokumen surat perjanjian kerja

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

dokumen proposal penawaran jasa). Tidak ada spesialisasi industri diantara para auditor karena jenis industri yang diperksa tidak terlalu bervriasi sehingga auditor dapat ditugaskan ke berbagai klien. Auditor dianggap kopeten untuk mengaduit klien-klien yang berbeda jenis usahanya. Selama ini belum diperlukan spesialisasi dan konsultasi, dari daftar klien tidak dapat dilampirkan Berdasarkan wawancara dengan supervisor menjelaskan kepada auditor tentang klien dan usahanya, yang diperoleh dari hasil survei. Kemudian auditor membuat surat pernyataan independen. Berdasarkan inspeksi surat pernyataan independen untuk klien lama dan baru ditemukan bahwa auditor membuat surat pernyataan bahwa auditor akan bertindak independen untuk semua penugasan, sehingga semua penugasan, auditor menilai independensi. Berdasarkan wawancara dengan supervisor tahap ini dilakukan tetapi tidak didokumentasikan sehingga penulis tidak bisa meyakini bahwa auditor menentukan kemampuan untuk menerapkan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Berdasarkan wawancara dengan supervisor, auditor sudah membuat surat penugasan untuk klien baru maupun lama, hal ini didukung oleh hasil inspeksi surat perjanjian kerja.

Keterangan :

3

√ x T/D

= terdapat design penerimaan penugasan audit pada KAP dbs&d Yogyakarta = tidak terdapat design penerimaam penugasan audit pada KAP dbs&d Yogyakarta = tidak dapat diterapkan pada design operasional penerimaan penugasan audit pada KAP dbs&d Yogyakarta

Tabel IV.3 Hasil Inspeksi Dokumen Penerimaan Penugasan Audit Laporan Keuangan Pada Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Yogyakarta Nama Dokumen Surat kepada auditor terdahulu

A T/D

B T/D

C T/D

D T/D

E T/D

Klien G T/D

Program audit pengendalian (mereview laporan audit independen terdahulu)

T/D

T/D

T/D

T/D

T/D

T/D

Surat tugas

√

√

√

√

√

Surat permohonan untuk di audit dari klien

√

√

√

√

Proposal penawaran jasa

√

√

√

Surat pernyataan bersikap independen

√

√

Surat perjanjian kerja

√

√

H T/D

I T/D

J T/D

K T/D

L T/D

T/D

T/D

T/D

T/D

T/D

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Keterangan : √ = terdapat design penerimaan penugasan audit pada KAP dbs&d Yogyakarta x = tidak terdapat design penerimaam penugasan audit pada KAP dbs&d Yogyakarta T/D = tidak dapat diterapkan pada design operasional penerimaan penugasan audit pada KAP dbs&d Yogyakarta

4

Dari tabel diatas dapat diketahui tahapan penerimaan penugasan audit laporan keuangan menurut SPAP yang tidak terdapat di dalam design tahapan penerimaan penugasan audit laporan keuangan pada KAP dbs&d kantor cabang Yogyakarta adalah menentukan kemampuan untuk menerapkan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama dalam pelaksanaan pekerjaan auditor. Tahapan ini sangat penting agar auditor memiliki pedoman pelaksanaan dalam mempertimbangkan apakah suatu penugasan dapat dilaksanakan atau tidak. Penugasan akan ditolah bila kecermatan dan keseksamaan tidak dapat dilakanakan selama audit berlangsung karena akan menyangkut

pemampuan

auditor

dalam

melaksanakan

tanggungjawabnya. Oleh karena itu KAP dbs&d kantor cabang Yogyakarta seharusnya memiliki design untuk tahap menggunakan kemahiran

profesional

dengan

cermat

dan

seksama

dalam

pelaksanaan pekerjaan auditor sesuai dengan SPAP.

4.3.3. Membandingkan Operasional yang Dilakukan oleh KAP dbs&d Kantor Cabang Yoyakarta dengan SPAP Penerimaan penugasan dilakukan oleh manajer internal dan supervisor pada kantor akuntan publik Doli, Bambang, Sudarmajdi & Dadang Kantor Cabang Yogyarta yang bertanggungjawab atas penerimaan penugasan audit laporan keuangan. Pada saat manajer internal melakukan tahapan penerimaan penugasan audit, manajer

1

internal sekaligus memutuskan apakah calon klien dapat diterima atau tidak, jika tahapan penerimaan penugasan audit laporan keuangan dilakukan oleh supervisor, maka hasil dari setiap tahapan dikomunikasikan dengan manajer. Analisis

dilakukan

dengan

membandingkan

thapan

penerimaan penugasan auait laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP dbs&d kantor cabang Yogyakarta dengan SPAP. Tujuan dari perbandingan kedua tahapan ini adalah untuk melihat apakah penerimaan penugasan audit laporan keuangan telah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik. Peneliti melakukan beberapa langkah untuk mengetahui apakah desain penerimaan penugasan audit laporan keuangan pada KAP dbs&d kantor cabang Yogyakarta telah sesuai dengan SPAP. Pada tabel IV.2 merupakan tabel tahapan penerimaan penugasan audit laporan keuangan berdasarkan SPAP. Dari tabel ini dapat dilihat hal-hal yang dilakukan oleh KAP dbs&d Kantor Cabang Yogyakarta dalam penerimaan penugasan audit.

2

4.4. Pembahasan 4.4.1. Inspeksi Dokumen KAP Doli, Bambangm Sudarmadji & Dadang Berdasarkan hasil wawancara dan inspeksi dokumen, ada beberapa hal yang diperoleh, antara lain seperti yang terdapat dalam tabel di bawah ini. Diskripsi

Ya

Tidak

Desain penerimaan penugasan audit LK, apakah telah sesuai

6

1

5

2

7

0

dengan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik Prosedur penerimaan penugasan audit LK, apakah telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik Inspeksi dokumen pendukung, apakah telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik

Dari pertanyaan desain penerimaan penugasan audit laporan keuangan terdapat 6 buah butir pertanyaan yang menyatakan sesuai dengan desain penerimaan penugasan audit laporan keuangan. Pada pertanyaan apakah KAP dbs&d telah menentukan kemampuan untuk menerapkan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama dalam pelaksanaan pekerjaan auditor (SA seksi 230, 310) hasil jawaban menyatakan tidak. Dari pertanyaan prosedur penerimaan penugasan audit laporan keuangan terdapat 5 buah butir pertanyaan yang menyatakan sesuai dengan prosedur penerimaan penugasan audit laporan keuangan. Pada pertanyaan apakah KAP dbs&d telah mengidentifikasi keadaan pada resiko khusus dan resiko tidak biasa (SA, seksi 315, p9) termasuk mengidentiifkasi pemakai laporan keuangan auditan, 3

Memperkirakan adanya persoalan hukum dan stabilitas keuangan mengidentifikasi pembatasan ruang lingkup, mengevaluasi sistem pelaporan keuangan dan aditabilitas perusahaan klien. hasil jawaban menyatakan tidak. Dari hasil inspeksi dokumen dan bukti pendukung dpat dilihat pada uraian di bawah ini : 4.4.2. Tahapan penerimaan penugasan audit menurut SPAP yang telah dilakukan oleh KAP dbs&d kantor Yogyakarta adalah a. Mengevaluasi integritas manajemen b. Menetapkan kompetensi untuk melaksanakan audit dengan menetapkan tim audit. Pada proposal penawaran jasa sudah dicantumkan jumlah auditor yang terlibat dalam tim audit. Untuk personal tim audit ditetapkan sebelum surat penugasan atau sesudah surat penugasan. c. Menilai independensi d. Pembuatan surat tugas 4.4.3. KAP dbs&d Kantor Cabang Yogyakarta belum melakukan tahapan penerimaan penugasan audit sesuai dengan SPSP. Tahapan yang belum dilakukan adalah a. Mengidentifikasi keadaan-keadaan khusus dan resiko tidak biasa Berdasarkan wawancara dengan supervisor, KAP dbs&d Kantor Yogyakarta melakukan identifikasi terhadap keadaan-keadaan khusus dan resiko tidak biasa. Tahapan ini dilakukan saat survey akan tetapi survey tidak didokumentasikan oleh auditor sehingga

4

penulis tidak dapat meyakinkan bahwa auditor melakukan langkah-langkah

untuk

mengidentifikasi

keadaan-keadaan

khusus dan resiko tidak biasa. b. Menetapkan

kemampuan

untuk

menerapkan

kemahiran

profesional dengan cermat dan seksama dalam pelaksanaan pekerjaan auditor. Berdasarkan wawancara dengan auditor, auditor tidak melakukan penjadwalan audit dan tidak mempertimbangkan saat penerimaan penugasan. Penerimaan penugasan dapat diterima sebelum atau sesudah tanggal akhir periode dengan tidak mempertimbangkan apakah auditor dapat melaksanakan audit secara memadai. KAP dbs&d Kantor Cabang Yogyakarta seharusnya melaksanakan kedua

tahapan

tersebut

agar

penerimaan

penugasan

audit

dilaksanakan hanya jika auditor memiliki keyakinan memadai untuk melaksanakan

suatu

penugasan.

Perlu

bagi

auditor

untuk

mendokumentasikan setiap tahapan yang dilakukan sebagai bukti telah dilakukannya setiap tahapan. Selain itu agar auditor dapat melakukan perbaikan untuk penerimaan penugasan selanjutnya.

4.4.4. Inspeksi Terhadap Desain Penerimaan Penugasan pada KAP Doli, Bambangm Sudarmadji & Dadang Berdasarkan hasil inspeksi terhadap desain penerimaan penugasan audit laporan keuangan pada klien KAP Doli, Bambangm

5

Sudarmadji & Dadang terdapat beberapa perbedaan, antara lain seperti yang terdapat dalam tabel di bawah ini.

Diskripsi Tahapan Penerimaan Penugasan Audit 1. Mengevaluasi integritas manajemen 2. Komunikasi dengan auditor pendahulu 3. Mengajukan pertanyaan pada pihak ke tiga 4. Mereview audit klien tahun lalu Mengidentifikasi keadaan pada resiko khusus dan resiko tidak biasa 1. Mengidentiifkasi pemakai laporan keuangan auditan 2. Memperkirakan adanya persoalan hukum dan stabilitas keuangan 3. Mengidentifikasi pembatasan ruang lingkup 4. Mengevaluasi sistem pelaporan keuangan dan aditabilitas perusahaan klien Menetapkan kompetensi untuk melaksanakan audit 1. Mengidentifikasi jasa audit yang diinginkan 2. Penetapan tim audit 3. Mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan tenaga ahli, spesialis Menilai independensi Menentukan kemampuan untuk menerapkan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama dalam pelaksanaan pekerjaan auditor Pembuatan surat penugasan

A B C D E

Klien F G H

I

J

K L

Ya Tdk

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

-

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

12 12

-

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

12 12

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

-

-

Dari pertanyaan desain penerimaan penugasan audit laporan keuangan terdapat 15 buah butir pertanyaan yang menyatakan sesuai dengan desain penerimaan penugasan audit laporan keuangan. Pada pertanyaan tahapan penerimaan audit KAP dbs&d telah melakukan

6

semua prosedur penerimaan penugasan dan telah sesuai dengan standar penerimaan penugasan audit laporan keuangan seperti yang disyaratkan pada Standar Akuntansi, seksi 315 p.9 (komunikasi dengan auditor pendahulu, mengajukan pertanyaan pada pihak ke tiga, mereview audit klien tahun lalu). Pada pertanyaan mengidentifikasi keadaan pada resiko khusus dan resiko tidak biasa KAP dbs&d telah melakukan semua prosedur penerimaan penugasan dan telah sesuai dengan standar penerimaan penugasan audit laporan keuangan seperti yang disyaratkan pada Standar Akuntansi, seksi 315, p9 (mengidentifikasi pemakai persoalan

laporan hukum

keuangan dan

auditan,

stabilitas

Memperkirakan

keuangan,

adanya

mengidentifikasi

pembatasan ruang lingkup, mengevaluasi sistem pelaporan keuangan dan aditabilitas perusahaan klien). Pada menetapkan kompetensi untuk melaksanakan audit KAP dbs&d telah melakukan semua prosedur penerimaan penugasan dan telah sesuai dengan standar penerimaan penugasan audit laporan keuangan seperti yang disyaratkan pada Standar Akuntansi seksi 210. (mengidentifikasi jasa audit yang diinginkan, penetapan tim audit, mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan tenaga ahli, spesialis). Pada penilaian independensi, Menentukan kemampuan untuk menerapkan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama

7

dalam pelaksanaan pekerjaan auditor, Pembuatan Surat Tugas KAP dbs&d telah melakukan semua prosedur penerimaan penugasan dan telah sesuai dengan standar penerimaan penugasan audit laporan keuangan seperti yang disyaratkan pada Standar Akuntansi. Dengan demikian semua desain dan prosedur penerimaan penugasan terhadap audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang,

Sudarmadji

&

Dadang

telah

melaksanakan

persyaratan

penerimaan penugasan aduit laporan keuangan.

8

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan Dalam penerimaan penugasan audit laporan keuangan Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Yogyakarta adalah dengan diterimanya surat permohonan audit laporan keuangan dari calon klien, melalui surat permohonan audit laporan keuangan Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang melakukan surevi pendahuluan guna menentukan luasnya penugasan audit laporan keuangan dengan ditandai surat perjanjian kerja yang mengatur pelaksanaan audit laporan keuangan. Design penerimaan penugasan audit laporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Yogyakarta telah sepenuhnya memenuhi persyaratan yang dipersyaratan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Sedangkan menetapkan kemampuan untuk menerapkan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama dalam pelaksanaan pekerjaan auditor belum sepenuhnya dilaksanakan. Pada operasional tahapan penerimaan penugasan audit telah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik. Ada beberapa tahapan yang belum dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Yogyakarta yaitu tidak mengidentifikasi keadaan-keadaan khusus dan resiko tidak biasa serta tidak menetapkan

9

kemampuan untuk menerapkan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama dalam pelaksanaan pekerjaan auditor. Hal ini dikarenakan pada saat pemeriksaan untuk klien tahun buku 2008 ini tidak terdapat klien yang memiliki usaha spesialis sehingga, Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Kantor Yogyakarta tidak menggunakan tenaga spesialis profesional.

5.2. Saran 1. Design penerimaan penugasan audit harus sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik untuk standarisasi dan agar auditor semakin memahami pekerjaanya. Auditor harus menetapkan kemampuan untuk menerapkan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama dalam pelaksanaan pekerjaan auditor. Oleh karena itu, auditor sebaiknya membuat jadwal audit dan pelatihan untuk auditor. 2. Untuk operasional penerimaan penugasan audit harus dilaksanakan sesuai dengan Standar profesional Akuntan Publik. Agar auditor dapat menentukan kemampuan untuk menerapkan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama, auditor sebaiknya membuat jadwal audit dan

pelatihan

auditor.

Selain

itu

hasil

survey

sebaiknya

didokumentasikan sebagai bukti telah dibukukannya setiap tahapan audit.

10

DAFTAR PUSTAKA

Al. Haryono Jusuf, Auditing I, Edisi Pertama, Yogyakarta; Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2001. Arens and Loebbecke, Auditing An Integrated Approach, Eighth Edition, United Stated of America, Pretice-Hall.Inc, 2000. Holmes dan Burns, Auditing; Norma dan Prosedur, Dialih Bahasan oleh Moh. Badjuri. Edisi Kesembilan, Jakarta; Penerbit Erlangga, 1988. Boynton, Johnson, Kell. Modern Auditing, Dialihbahasakan oleh Paul A. Rajoe, Gina Gania, Ichsan Setiyo Budi, Edisi Ketujuh,m Erlangga, Jakarta. 2003 Standar Profesional Akuntan Publik, IAI, 2001 Australian Educational Research Pty. Ltd, Engagement Letter, www.abrema.net

11