Analisis Temuan BPK Terkait Pengelolaan Hibah Pada Laporan Keuangan Hibah Di Kementerian Lembaga (BA ) Tahun

Analisis Temuan BPK Terkait Pengelolaan Hibah Pada Laporan Keuangan Hibah Di Kementerian Lembaga (BA 999.02) Tahun 2008 – 2011 Vona Yolanda Genita dan Dyah Setyaningrum 1. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Kampus UI, Depok, 16424, Indonesia 2. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Kampus UI, Depok, 16424, Indonesia [email protected]

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan temuan hibah dari tahun 2008 – 2011 dan menganalisis temuan serta memberikan saran rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan hibah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan telaah literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hibah di Indonesia dari tahun 2008 ke 2011 telah mengalami perbaikan cukup signifikan. Saran dan rekomendasi sebagai upaya yang bisa dilakukan untuk perbaikan pengelolaan hibah di masa depan diantaranya adalah menyempurnakan peraturan, meningkatkan koordinasi antara seluruh pihak terkait, dan menyusun aplikasi yang menunjang proses mekanisme hibah. Upaya tersebut diharapkan bisa mewujudkan pengelolaan hibah yang transparan dan akuntabel di Indonesia.

Analysis Of Supreme Audit Institution’s Findings related To Grant Management Of Line Ministry’s Grant (BA 999.02) Financial Statement From 2008 – 2009 Abstract The purpose of this study is to map the findings related to grant for the year 2008 – 2011, to analyze the findings, and to provide suggestions and recommendations on improving the grant management in Indonesia. This study used a qualitative descriptive research method with interview techniques and the study of literature. The results showed that the grant management in Indonesia from 2008 - 2011 has been significantly improved. Suggestions and recommendations as an effort that can be done to improve the future grant management such as to improve the regulation, to improve coordination between all parties involved, and to prepare the application that supports the grant mechanism. That effort is expected to realize a transparent and accountable grant management in Indonesia. Keywords: Findings Related To Grant, Grant Management, Grant Regulation

Pendahuluan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menyebutkan bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang - Undang Dasar. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas

Analisis Temuan ..., Vona Yolanda Genita, FE UI, 2013

pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip - prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, pada tahun 2008 Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya menyusun Laporan Keuangan Hibah (BA 999.02). Setelah adanya temuan hibah oleh BPK tahun 2008, Pemerintah Indonesia berupaya menerapkan peraturan dalam rangka mengatur sistem pelaporan dan pertanggungjawaban hibah sehingga temuan tidak terulang. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah menyusun PMK 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah pada tahun 2009 dan menyusun revisi berupa PMK 191/PMK.05/2011 tentang mekanisme pengelolaan hibah dan PMK 230/PMK.05/2011 tentang sistem akuntansi hibah. Jumlah hibah dari tahun 2008 - 2011 mengalami peningkatan terlihat dari peningkatan atas hibah yang dilaporkan pada tahun 2008 - 2011. Pada Gambar 1.1 terlihat bahwa perbandingan jumlah hibah yang tidak terlaporkan terhadap total hibah pada tahun bersangkutan, untuk tahun 2008 sebesar 82,27 %, tahun 2009 sebesar 31,39 %, tahun 2010 sebesar 16,40 % dan tahun 2011 sebesar 5,22 %. Sedangkan perbandingan untuk hibah yang terlaporkan terhadap total hibah tahun 2008 sebesar 17,73 %, tahun 2009 sebesar 68,61 %, tahun 2010 sebesar 83,60 %, tahun 2011 sebesar 94,78 %. Dari angka persentase tersebut menunjukkan bahwa jumlah total hibah yang terlaporkan meningkat sedangkan hibah yang tidak terlaporkan menurun setiap tahunnya.

6,000.00 5,000.00 4,000.00

Hibah terlaporkan

3,000.00

Hibah ;dak terlaporkan

2,000.00

Total hibah

1,000.00 -‐ 2008

2009

2010

2011

Gambar 1.1 Jumlah Hibah tahun 2008 - 2011 (dalam milliar rupiah) Sumber: LK BA 999.01 Tahun 2008-2011


Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah temuan BPK terkait pengelolaan hibah pada Laporan Keuangan Hibah di Kementerian Lembaga (BA 999.02) tahun 2008 – 2011 dan rekomendasi BPK serta upaya tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pemerintah, kendala yang dihadapi pemerintah atas temuan berulang pengelolaan hibah, saran dan rekomendasi yang bisa diberikan untuk perbaikan pengelolaan hibah. Tujuan dari penelitian ini adalah memetakan permasalahan pengelolaan hibah pada LK BA 999.02 tahun 2008 – 2011 dan mengaitkan antara rekomendasi yang diberikan oleh BPK dengan upaya tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pemerintah, menganalisis kendala yang dihadapi pemerintah atas temuan berulang pengelolaan hibah, memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan hibah.

Tinjauan Teoritis Berdasarkan PMK No. 230/PMK.05/2011, pendapatan hibah adalah hibah yang diterima oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, Pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian Lembaga (KL) atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Adya & Trihartanto (2005) menyatakan bahwa Menteri Keuangan bisa menerima hibah dari dalam maupun luar negeri sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Undang – Undang APBN. Hibah merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang harus dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara Indonesia. Saat ini isu hibah menjadi salah satu perhatian besar bagi Pemerintah Indonesia karena masih terdapat hibah yang belum terlaporkan dimana hal tersebut bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan negara. Penerapan PMK 40/PMK.05/2009 memberikan pengaruh positif yang signifikan dalam mekanisme pengelolaan hibah pemerintah yang bisa dilihat dari opini BPK atas LK BA 999.02 tahun 2009 meningkat menjadi wajar dengan pengecualian. Selain itu, pemerintah menyusun PMK 255/PMK.05/2010 tentang tata cara pengesahan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah luar negeri/dalam negeri yang diterima langsung oleh KL dalam bentuk uang pada tanggal 28 Desember 2010. Pemerintah menyusun PMK 230/PMK.05/2011 tanggal 21


Desember 2011 sebagai pengganti PMK 40/PMK.05/2009 dan PMK 191/PMK.05/2011 tanggal 30 November 2011 sebagai pengganti PMK 255/PMK.05/2010. Kedua peraturan tersebut telah disempurnakan dengan penyesuaian permasalahan hibah yang dihadapi selama waktu berjalan. Hibah berdasarkan mekanisme pencairannya terbagi menjadi hibah terencana dan hibah langsung. Pada alur proses perencanaan sampai pelaksanaan hibah terencana, pencairannya melalui KPPN Jakarta VI akan secara otomatis terlaporkan pada kementerian keuangan sehingga tidak menjadi masalah dalam pengelolaan hibah terencana. Mekanisme pencairan hibah langsung harus melewati proses pertanggungjawaban yang telah diatur dalam PMK. Hibah yang diterima dalam bentuk uang setelah tersusun naskah perjanjian (grant agreement), akan dilakukan proses pengajuan nomor register kepada DJPU, persetujuan pembukaan rekening penerimaan lainnya kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN), pengajuan revisi DIPA kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Kementerian Lembaga yang telah melakukan belanja atas dana hibah yang diterima akan melakukan proses pertanggungjawaban berupa pengesahan kepada KPPN Jakarta VI (hibah luar negeri) dan KPPN setempat (hibah dalam negeri). KL akan menyerahkan SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung) beserta berkas terkait lainnya kepada KPPN. Setelah proses verifikasi, KPPN akan mengesahkan SP2HL dengan menerbitkan SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung). Atas dasar SPHL, DJPU akan mencatat pendapatan hibah langsung pada LK BA 999.02 dan KL akan mencatat belanja yang berasal dari dana hibah. KL yang menerima hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga menandatangani Berita Acara Serah terima (BAST) dengan pihak donor sebagai bukti bahwa telah terjadi proses penerimaan hibah. Untuk mekanisme pertanggungjawabannya, KL juga perlu melakukan proses registrasi kepada DJPU namun tidak memerlukan proses pembentukan rekening ataupun revisi DIPA. Atas dasar BAST, KL akan melakukan pengesahan hibah di DJPU dengan mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HLBJS) beserta dokumen terkait lainnya. Selanjutnya, KL akan mengajukan Memo Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHLBJS) dengan dilampirkan SP3HLBJS yang telah disahkan kepada KPPN. Audit yang dilakukan atas laporan keuangan hibah sedikit berbeda dengan audit laporan keuangan lainnya. Salah satu diantaranya bahwa neraca pada LK BA 999.02 nihil sehingga BPK tidak perlu memeriksa akun-akun neraca. BPK juga tidak hanya memeriksa DJPU selaku entitas


pelaporan hibah, dikarenakan penerimaan hibah mencakup hibah yang diterima Pemerintah Indonesia yaitu seluruh Kementerian Lembaga. Dalam proses pemeriksaan BPK atas laporan keuangan hibah, beberapa hal yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Mencocokkan antara penerimaan hibah yang tercantum pada Laporan keuangan dengan dokumen sumber terkait sepertiSurat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL). 2. Mengkonfirmasikan kepada BPK yang memeriksa pada seluruh KL atas jumlah hibah yang diterima K/L terkait. Penelitian terdahulu terkait hibah telah dilakukan diantaranya oleh Hanik (2010) yang melakukan penelitian terhadap monitoring dan evaluasi (M&E) atas pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN). Hanik (2010) melakukan penelitian pada kebijakan monitoring dan evaluasi PHLN yang mempengaruhi efektivitas penggunaan dana PHLN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu masalah utama belum optimalnya kinerja M&E di Indonesia karena tidak adanya keselarasan antara peraturan/kebijakan M&E, selain itu juga terdapat inkonsistensi dalam penggunaan terminologi - terminologi umum digunakan dimana hal ini berpeluang melahirkan kesalahan penafsiran dan pemaknaan yang berbeda. Penelitian juga telah dilakukan oleh Hutahayan (2003) terhadap efektivitas penggunaan hibah dalam pelaksanaan program pemulihan keberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana hibah untuk program pemulihan keberdayaan masyarakat yang diberikan negara donor melalui UNDP guna membantu masyarakat miskin dan rentan dalam penelitian ini 52,09 % dinyatakan berhasil, 39,58 % kurang berhasil dan 8,33 % tidak berhasil. Berdasarkan pengamatan penulis, belum ada penelitian terdahulu yang membahas temuan BPK atas hibah pemerintah secara komprehensif.

Metode Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dengan pendekatan studi kasus diharapkan masalah spesifik terkait dengan temuan BPK atas pengelolaan hibah Pemerintah Indonesia dapat dianalisis. Data dalam penelitian berupa data primer berupa wawancara terstruktur yang dilakukan secara tatap muka dengan pihak terkait pelaporan hibah yaitu Bapak Suharianto selaku Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi dan Bapak Vindy Pramudyanto selaku pelaksana seksi Akuntansi Pinjaman dan Hibah di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Data sekunder yang dipergunakan


berasal dari Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.02 dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2008 - 2011. Unit yang dianalisis pada penelitian ini adalah Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.02 tahun 2008 - 2011. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu data/informasi yang diperoleh akan dianalisis terkait dengan pengelolaan hibah Pemerintah Indonesia.

Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) mencakup temuan dan rekomendasi dari tim BPK atas pengelolaan hibah. Rincian temuan, penyebab, rekomendasi BPK dan tindak lanjut beserta kendala yang masih dihadapi pemerintah dalam pengelolaan hibah tahun 2008 adalah sebagai berikut: 1. Penerimaan hibah yang dilaporkan dalam laporan keuangan sebesar Rp 845.259,33 juta tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan dokumen sumber dan waktu pencatatan hibah yang diterima melalui Menteri Keuangan antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPB). BPK memberikan rekomendasi berupa menyempurnakan sistem pencatatan atas penerimaan hibah diantaranya menetapkan dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat penerimaan hibah dan menyeragamkan waktu pengakuan. Tindak lanjut yang dilakukan pemerintah atas rekomendasi tersebut diantaranya adalah pada tahun 2009, Pemerintah menyusun dan menerapkan PMK 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah yang mengatur tata cara pencatatan dan pelaporan hibah yang diterima KL baik berupa kas, aset tetap maupun jasa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Vindy Pramudyanto, diketahui penyebab terjadi temuan Rp 845.259,33 juta tidak dapat diyakini kewajarannya adalah DJPU tidak dapat memberikan bukti – bukti yang memadai ketika angka hibah yang dicatat DJPU memiliki perbedaan dengan angka pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan hasil konfirmasi donor. Berdasarkan hasil analisis penulis, kendala yang dihadapi pemerintah pada saat itu dikarenakan belum memiliki mekanisme yang memadai sehingga menyebabkan masih terdapat sejumlah hibah yang tidak diyakini kewajarannya. 2. DJPU tidak dapat memastikan kelengkapan perolehan Notice of Disbursement (NoD) dari pemberi hibah sehingga hasil konfirmasi dengan donor masih menunjukkan selisih dengan


catatan DJPU. Hal ini disebabkan karena rekonsiliasi dan konfirmasi data penerimaan hibah belum diajukan secara efektif. BPK memberikan rekomendasi agar meningkatkan efektivitas rekonsiliasi dan konfirmasi data penerimaan hibah. Pemerintah telah melakukan upaya tindak lanjut dengan mulai rutin secara triwulanan mengirimkan permintaan konfirmasi data penerimaan hibah kepada donor. Kendala yang dihadapi pemerintah adalah masih terdapat banyak donor yang belum mau secara kooperatif membalas surat konfirmasi terkait. 3. Penerimaan hibah yang langsung diterima oleh Kementerian Lembaga sebesar Rp 3.923.460,59 juta belum dilaporkan dalam LRA BA 999.02. Hal ini disebabkan karena belum adanya peraturan terkait sistem pencatatan hibah yang diterima langsung KL selama tahun 2008 perihal aturan penyampaian dokumen realisasi penerimaan hibah kepada DJPU. BPK memberikan rekomendasi agar menyempurnakan sistem pencatatan atas penerimaan hibah baik yang diterima melalui Menteri Keuangan maupun diterima langsung oleh KL. Upaya tindak lanjut Pemerintah seperti yang dijelaskan pada temuan sebelumnya yaitu menyusun dan menerapkan PMK 40/PMK.05/2009. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Vindy Pramudyanto, kendala yang menyebabkan sejumlah 3,9 trilun hibah langsung tidak tercatat di DJPU karena pada tahun 2008 data pada aplikasi Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS) hanya berdasarkan Notice of Disbursement (NoD) dam DMFAS belum bisa mencatat hibah langsung yang dokumennya berupa Surat Perintah Pengesahan dan Pembukuan (SP3). Rincian temuan, penyebab, rekomendasi BPK dan tindak lanjut beserta kendala yang masih dihadapi pemerintah dalam pengelolaan hibah tahun 2009 adalah sebagai berikut: 1. Penerimaan hibah yang langsung diterima oleh Kementerian Lembaga sebesar Rp 1.528.993,15 juta belum dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hal ini disebabkan karena PMK No. 40/PMK.05/2009 belum tersosialisasi dengan baik di KL. BPK memberikan rekomendasi agar mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi kepada KL atas mekanisme pencatatan dan pelaporan hibah yang diterima langsung oleh KL serta menyusun dan menetapkan peraturan teknis tentang rekonsiliasi penerimaan hibah dengan KL dan kemudian melaksanakan rekonsiliasi secara rutin. Tindak lanjut pemerintah pada tahun 2010, DJPU semakin mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi kepada KL dan donor atas Sistem Akuntansi Hibah. Kendala yang dihadapi pemerintah adalah masih cukup banyak KL yang belum sepenuhnya memahami dan


melaksanakan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban hibah sesuai peraturan yang berlaku. Menurut penulis, banyaknya jumlah KL beserta satuan kerja menyebabkan sulitnya mencapai

tingkat

pemahaman

seluruh

KL

atas

mekanisme

pelaporan

dan

pertanggungjawaban hibah. 2. DJPU belum mengajukan revisi anggaran atas pendapatan hibah yang sudah diterbitkan nomor registernya. Hal ini disebabkan karena Pemerintah belum menetapkan mekanisme revisi DIPA atas estimasi pendapatan hibah. BPK memberi rekomendasi agar Menteri Keuangan menyusun dan menetapkan peraturan teknis tentang pengajuan revisi DIPA atas pendapatan hibah. DJPU telah mengajukan revisi DIPA BA 999.02 kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan DJPB berdasarkan data hibah yang diterima langsung oleh KL yang telah dilaporkan kepada DJPU. Namun sampai saat ini DIPA dimaksudkan belum diterbitkan karena peraturan teknis tentang pengajuan revisi DPA atas pendapatan hibah belum tersusun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suharianto, DJPU bisa melakukan revisi DIPA pendapatan hibah jika telah ada peraturan teknis yang menaungi namun belum juga diterbitkan. Kewenangan atas revisi DIPA terdapat pada DJA. Selama ini, DIPA hanya dipahami sebagai anggaran untuk pagu belanja sehingga peraturan terkait untuk revisi DIPA pendapatan belum ditetapkan. 3. Sistem Pengendalian Internal atas pencatatan belanja hibah belum bisa mengidentifikasi belanja hibah berupa aset tetap yang dilakukan KL. Hal ini disebabkan oleh belum adanya mekanisme koordinasi antara DJPU dan DJKN mengenai hibah berupa aset yang dilakukan KL dan PMK No. 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah khususnya mengenai tata cara pengesahan belanja hibah, belum tersosialisasi dengan baik di KL. BPK memberikan rekomendasi berupa: a. Mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi kepada KL atas mekanisme pencatatan dan pelaporan belanja hibah berupa aset tetap; b. Menyusun mekanisme monitoring atas pelaporan belanja hibah berupa aset tetap dari KL diantaranya melalui mekanisme koordinasi dengan DJKN selaku pengelola Barang Milik Negara (BMN). Upaya tindak lanjut pemerintah terkait mekanisme monitoring atas pelaporan belanja hibah berupa aset tetap dari KL diantaranya melalui mekanisme koordinasi dengan DJKN. DJPU mengirimkan surat resmi kepada DJKN agar DJKN menyampaikan tembusan surat


keputusan penghapusan aset tetap KL kepada DJPU sebagai dasar monitoring atas pelaporan hibah berupa aset tetap dari KL dan juga dijadikan dokumen sumber dalam pencatatan belanja hibah. Rincian temuan, penyebab, rekomendasi BPK dan tindak lanjut beserta kendala yang masih dihadapi pemerintah dalam pengelolaan hibah tahun 2010 adalah sebagai berikut: 1. Sistem pengendalian intern atas pencatatan penerimaan, belanja dan pengembalian hibah belum sepenuhnya memadai. Permasalahan tersebut disebabkan karena hal sebagai berikut: a. DJPU dalam hal ini Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen belum memiliki Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur mekanisme monitoring dokumen sumber pencatatan hibah. b. Belum sempurnanya PMK 40/PMK.05/2009 dan PMK 255/PMK.05/2010 yang mengatur tentang penatausahaan hibah baik hibah terencana maupun hibah tidak terencana. BPK memberikan rekomendasi agar menyempurnakan PMK Nomor 40/PMK.05/2009 mengenai sistem akuntansi hibah dan peraturan teknis lainnya serta memperbaiki monitoring penerimaan dokumen sumber. Tindak lanjut pemerintah atas rekomendasi BPK tersebut adalah DJPU bersama DJPB menyusun revisi PMK 40/PMK.05/2009 dan PMK 255/PMK.05/2010 yaitu PMK Nomor 191/PMK.05/2011

tentang

mekanisme

pengelolaan

hibah

dan

PMK

Nomor

230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah pada tanggal 21 Desember 2011. Kendala yang dihadapi adalah masih diperlukannya waktu untuk menerapkan peraturan yang terbaru pada seluruh pihak dan perbaikan sistem pengendalian internal yang ada di DJPU. Selain itu DJPU telah menggunakan routing slip dalam rangka memonitor dokumen yang ada sehingga tidak terjadi kembali permasalahan tidak tercantumnya dokumen terkait. 2. Penerimaan hibah langsung oleh KL sebesar Rp 864.789,77 juta dalam LRA BA 999.02 TA 2010 belum dapat diyakini kelengkapannya. Hasil pemeriksaan BPK secara uji petik menunjukkan bahwa KL yang menerima hibah secara langsung belum seluruhnya melaporkan penerimaan dan belanja hibahnya kepada Kementerian Keuangan baik kepada DJPB maupun DJPU yaitu 13 KL belum melaporkan hibah langsung sebesar Rp 847.632,46 juta. Temuan terkait disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:


a. Belum adanya mekanisme pelaporan penerimaan hibah secara berjenjang dari tingkat satker sampai dengan tingkat KL. b. Belum adanya peraturan yang mengatur tentang sanksi kepada KL atau satker yang tidak melaporkan penerimaan hibahnya. c. Metode dan format konfirmasi kepada lembaga donor belum mencakup data penerima hibah. BPK memberikan rekomendasi berupa: a. Menetapkan peraturan mengenai monitoring penerimaan hibah langsung di tingkat KL, pelaporan dan sanksi bagi satker yang tidak melaporkan. b. Memperbaiki metode dan format konfirmasi penerimaan hibah yang dikirimkan kepada lembaga donor. Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan Pemerintah adalah DJPU juga mengirimkan surat kepada KL dengan nomor S-654/PU/2011 perihal tindak lanjut temuan BPK atas LK BA 999.02 kepada KL yang meminta KL untuk mengambil langkah untuk memenuhi rekomendasi BPK, sebagai berikut: a. KL menetapkan one gate policy untuk pengelolaan hibah melalui koordinasi antara biro perencanaan/biro keungan/biro kerjasama luar negeri di bawah Sekretaris Jenderal. b. Menyusun SOP pengelolaan hibah on budget maupun off budget dengan mempedomani PMK No. 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah. 3. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) belum melakukan monitoring atas penyaluran dana hibah sebesar Rp 70,01 miliar kepada Pemerintah Daerah. Permasalahan disebabkan karena DJPK belum melakukan upaya monitoring atas penyaluran dana penerusan hibah kepada Pemerintah Daerah. BPK memberikan rekomendasi yaitu Menteri Keuangan dalam hal ini DJPK agar melakukan monitoring penyaluran dana hibah agar penyaluran dana hibah diterima di rekening yang tepat dengan jumlah yang tepat. Upaya tindak lanjut pemerintah dalam hal ini DJPK adalah dalam rangka pelaksanaan monitoring penyaluran hibah ke daerah, DJPK telah mengirimkan surat ke Pemerintah Daerah nomor S-446/PK/2011 tanggal 8 Juli 2011 perihal permintaan bukti penerimaan hibah/kuitansi atas penyaluran hibah ke daerah. Namun hasil dari monitoring ini, dari 97 penyaluran hibah ke daerah pada tahun 2010, hanya 47 kuitansi yang diterima atau hanya sebesar 48,45 %. Menurut penulis, seharusnya DJPK bukan hanya


menyurati Pemerintah Daerah akan tetapi melakukan monitoring langsung untuk melihat apakah penyaluran dana penerusan hibah telah sampai kepada tujuan yang benar. Rincian temuan, penyebab, rekomendasi BPK dan tindak lanjut beserta kendala yang masih dihadapi pemerintah dalam pengelolaan hibah atas LHP tahun 2011 adalah sebagai berikut: Temuan atas Sistem Pengendalian Internal adalah sebagai berikut: 1. DJPK belum melakukan monitoring atas peyaluran dan hibah sebesar Rp 280,1 miliar kepada Pemeritah Daerah. Temuan tersebut disebabkan beberapa hal sebagai berikut: a. Petugas DJPK dalam hal ini Subdit hibah daerah belum mematuhi ketentuan penyaluran dana penerusan hibah ke Pemda dalam hal pemantauan dan evaluasi di bidang hibah kepada daerah yang bersumber dari hibah dalam negeri dan luar negeri. b. DJPK belum memiliki SOP monitoring penyaluran dana penerusan hibah ke Pemda. BPK memberikan rekomendasi sebagai berikut: a. Melakukan monitoring penyaluran dana hibah agar penyaluran dana hibah diterima di rekening yang tepat dengan jumlah yang tepat. b. Menyusun SOP mengenai monitoring penyampaian laporan kegiatan hibah kepada Pemda. c. Memberikan sanksi kepada Pemda yang terlambat atau tidak menyampaikan bukti penerimaan, laporan triwulanan dan laporan akhir kegiatan. Upaya tindak lanjut pemerintah adalah DJPK melakukan kajian terkait pemberian sanksi kepada Pemerintah Daerah, DJPK menyatakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang terkait dengan pelaksanaan hibah daerah terdapat kewajiban pemerintah daerah selaku penerima hibah dari Pemerintah untuk menyampaikan laporan triwulanan kepada Kementerian Keuangan dan kementerian teknis. Laporan triwulan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah yang didanai dari hibah Pemerintah merupakan salah satu alat pemantauan dan evaluasi penggunaan hibah. Menurut penulis, DJPK seharusnya tidak hanya menerapkan laporan triwulanan bagi Pemerintah Daerah akan tetapi juga bisa turun langsung memonitor dana penerusan hibah yang berjumlah signifikan kepada Pemerintah daerah Temuan LK BA 999.02 tahun 2011 terkait kepatuhan perundang – undangan adalah sebagai berikut:


1. Penerimaan hibah pada LK BA 999.02 masih berbeda sebesar Rp 183,94 miliar dengan LK BUN/LKPP. Hal itu disebabkan karena hal sebagai berikut: a. DJPU, DJPB (Direktorat PKN, KPPN Khusus Jakarta VI dan Direktorat APK), dan KL tidak segera melakukan penelusuran atas perbedaan hasil rekonsiliasi penerimaan hibah. b. Belum ada aturan yang tegas dan jelas mengenai batas waktu pengesahan hibah. BPK memberikan rekomendasi adalah DJPU agar memperbaiki rekonsiliasi antara pencatatan BA 999.02 dengan catatan BUN serta menetapkan aturan mengenai batas waktu pengesahan hibah. Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan pemerintah adalah rekonsiliasi antara DJPU dan DJPBN telah dilakukan secara rutin. Kendala yang dihadapi pemeritnah dalam permasalahan ini adalah perbedaan penggunaan kurs valuta asing dan dokumen sumber antara DJPU dan DJPB. 2. Penerimaan hibah langsung sebesar Rp 292,43 miliar dan USD 781,99 ribu pada lima belas KL belum dilaporkan kepada BUN dan dikelola di luar mekanisme APBN. Hal itu disebabkan karena hal sebagai berikut: a. KL tidak mematuhi ketentuan untuk segera melakukan pengesahan hibah langsung kepada DJPB dan DJPU. b. Perjanjian hibah tidak mengatur/mewajibkan negara/lembaga donor melakukan rekonsiliasi dengan KL penerima hibah. BPK memberikan rekomendasi sebagai berikut: a. Menetapkan peraturan mengenai monitoring penerimaan hibah langsung di tingkat KL, pelaporan, dan sanksi bagi satuan kerja yang tidak melaporkan hibah langsung yang diterimanya. b. Menteri keuangan dan menteri/pimpinan lembaga penerima hibah melakukan amandemen atas perjanjian hibah yang sudah ada dan menyusun perjanjian berikutnya dengan menambahkan klausul penerbitan BAST antara pihak negara/lembaga donor dengan KL penerima hibah. Upaya

tindak

lanjut

pemerintah

adalah

pemerintah

telah

menerbitkan

PMK

180/PMK.08/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah. Kendala yang dihadapi masih tidak jauh berbeda


dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu dibutuhkan penerapan sanksi yang lebih tegas bagi KL yang tidak mematuhi aturan. 3. DJPU belum sepenuhnya melaksanakan konfirmasi penerimaan hibah kepada pihak donor pada Tahun Anggaran 2011. Permasalahan tersebut disebabkan oleh DJPU belum sepenuhnya mematuhi ketentuan dalam PMK terkait konfirmasi penerimaan hibah kepada negara/lembaga donor. BPK memberikan rekomendasi berupa melaksanakan ketentuan konfirmasi kepada pihak donor atas penerimaan hibah dan menelusuri perbedaan yang ditemukan secara lebih intensif, sebagai salah satu data pembanding atas pencatatan penerimaan hibah. Pemerintah telah berupaya untuk terus mengintensifkan konfirmasi kepada pihak donor dengan meningkatkan koordinasi dengan donor. Konfirmasi kepada donor dilakukan secara triwulanan mengirimkan surat konfirmasi kepada donor. Kendala yang masih dihadapi pemeritnah adalah alamat donor yang belum lengkap menyulitkan sampainya surat konfirmasi dan masih adanya donor yang tidak antusias dalam menjawab konfirmasi yang alasannya tidak diketahui oleh Pemerintah. 4. Penyusunan laporan keuangan DJPK atas penerusan hibah ke Pemerintah Daerah belum sesuai ketentuan. Permasalahan itu disebabkan oleh Pejabat penyusun Laporan Keuangan DJPK tidak mengikuti ketentuan PP No. 24 tahun 2005 tentang SAP dan Perdirjen Per 65/PB/2010 tentang pedoman penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Rekomendasi BPK agar DJPK menyusun laporan keuangan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan keuangan penerusan hibah yang disusun oleh DJPK ditujukan untuk dikompolisasi oleh DJPU dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BA 999.02 (hibah). Upaya tindak lanjut pemerintah adalah DJPK telah berkoordinasi dengan tim BPK untuk memperbaiki format dan poin – poin yang masih kurang dalam penyusunan laporan keuangan untuk dilengkapi/disempurnakan. Saran dan rekomendasi upaya perbaikan pengelolaan hibah atas temuan berulang adalah sebagai berikut: 1. Terdapat temuan yang selalu berulang setiap tahunnya yaitu hibah langsung Kementerian Lembaga yang belum terlaporkan ke Kementerian Keuangan.


Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suharianto, saran untuk perbaikan ke depannya diantaranya adalah penyempurnaan PMK kembali mencakup penyederhanaan dokumen dan pengesaham hibah serta penetapan sanksi. Menurut penulis atas permasalahan serta melihat kendala – kendala yang dihadapi pemerintah dalam pengelolaan hibah, diperlukan suatu penyempurnaan peraturan seperti yang disampaikan oleh Bapak Suharianto

mencakup

beberapa hal sebagai berikut: i. Pengesahan penerimaan hibah langsung Kementerian Lembaga (KL) hanya bisa melalui satu pintu atau KL menerapkan kebijakan one gate policy. ii. Penyusunan perjanjian hibah harus mencantumkan kesepakatan antara donor dan Kementerian Lembaga dalam kesediaan untuk menyusun Berita Acara Serah Terima (BAST). iii. Penerapan suatu sanksi tegas yaitu KL yang diketahui tidak melaksanakan mekanisme pengelolaan hibah pada suatu tahun tertentu akan tidak diperbolehkan untuk menerima hibah pada tahun depannya. 2. Sosialisasi hibah Salah satu penyebab permasalahan ini adalah peserta yang hadir seringkali bukan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan mekanisme pengelolaan hibah. Upaya pemerintah yang bisa dilakukan untuk ke depannya adalah melaksanakan sosialisasi dengan lebih efektif. Menurut penulis, untuk ke depannya pemerintah bisa beupaya mengundang dan menyampaikan materi secara tepat sasaran yaitu kepada pihak yang benar – benar terkait. Selain itu, diperlukan penyusunan booklet berupa ringkasan mekanisme pelaporan hibah terbaru dalam versi Indonesia dan Inggris dan mencetaknya dalam jumlah besar untuk dibagikan ke seluruh pihak terkait. 3. Berdasarkan hasil analisis penulis, hal lain yang bisa dilakukan pemerintah diantaranya Kementerian Keuangan selaku pihak yang juga bisa sebagai penerima hibah bisa membuat SOP terkait pelaporan dan pertanggungjawaban hibah. Diharapkan SOP tersebut bisa diadopsi oleh KL dan diterapkan dalam instansi masing – masing. Penyusunan aplikasi diharapkan bisa mempermudah akses KL dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban hibah. 4. Kewajiban Kementerian Lembaga dalam melaksanakan proses rekonsiliasi.


Menurut Bapak Suharianto, diperlukan suatu media yang mempermudah KL melakukan rekonsiliasi. Pada tahun 2013 Pemerintah sedang berupaya menyusun Aplikasi Sistem Informasi Hibah (ASIH) yang ditujukan untuk memonitoring hibah langsung. Saat ini kita hanya bisa mengetahui hibah yang diterima langsung oleh Kementerian Lembaga apabila mereka telah melakukan registrasi dan pengesahan hibah. ASIH juga ditujukan untuk memonitoring

pihak

Kementerian

Lembaga

yang

menerima

hibah

tetapi

belum

melaporkannya. Aplikasi ASIH diharapkan bisa membantu Kementerian Lembaga untuk melaporkan hibah yang diterima terlebih dahulu melalui aplikasi tersebut yaitu ketika menerima hibah atau ketika telah tersusunnya perjanjian hibah dengan cara mengupload data hibah ke dalam ASIH. Selain itu, proses registrasi akan dilakukan berbasis web secara online dan progress hibah yang diterima akan selalu di update. Posisi saat ini Aplikasi Sistem Informasi Hibah masih dikaji oleh Kementerian Keuangan yang melibatkan DJPU, DJPB dan DJPK agar aplikasi itu bisa terwujud. Menurut penulis, aplikasi tersebut sangat tepat dan penting untuk direalisasikan. Aplikasi tersebut juga bisa dijadikan media dalam proses rekonsiliasi sehingga KL lebih praktis dalam melakukan pencocokkan data dengan DJPU. 5. Terkait perbedaan pencataan data hibah antara DJPU dan DJPB disebabkan perbedaan kurs yang digunakan dan perbedaan waktu pencatatan antara DJPU dan DJPB. Menurut Bapak Suharianto, permasalahan ini bisa diatasi dengan penggunaan kurs yang sama dan permasalahan tentang perbedaan waktu pencatatan bisa diminimalisasi dengan upaya untuk DJPU dan DJPB menerbitkan dokumen dalam kurun waktu yang sama. Penulis setuju dengan pendapat Bapak Suharianto untuk mempergunakan kurs yang sama antara DJPU dan DJPB. Namun, terkait dengan perbedaan waktu pencataan, menurut penulis akan lebih efektif apabila pengesahan atas hibah barang/jasa/surat berharga hanya dilakukan pada DJPB seperti layaknya pengesahan hibah berupa uang.

Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan temuan hibah dari tahun 2008 – 2009 dan menganalisis temuan serta memberikan saran rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan hibah di Indonesia. Penelitian diawali dengan proses pemetaan temuan, rekomendasi beserta tindak lanjut atas Laporan Keuangan BA 999.02 (Hibah) dari data Laporan Hasil Pemeriksaan


BPK tahun 2008 – 2011. Selanjutnya penulis melakukan proses wawancara kepada pihak terkait sebagai salah satu dasar untuk melakukan proses analisis. Hasil analisis selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penulis memberikan saran dan rekomendasi kepada Pemerintah terkait pengelolaan hibah untuk ke depannya. Dari hasil analisis, hasil wawancara dan studi literatur dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Pengelolaan hibah Pemerintah Indonesia dari tahun 2008 – 2011 mengalami perbaikan cukup signifikan. Hal itu dapat terlihat dari telah disusun serta disempurnakannya suatu sistem pengelolaan

hibah

yang

tercakup

dalam

PMK

191/PMK.05/2011

dan

PMK

230/PMK.05/2011 dan berkurangnya jumlah hibah langsung diterima Kementerian Lembaga (KL) yang tidak terlaporkan. 2. Adapun temuan yang masih berulang dari tahun 2008 – 2011 dan rekomendasi serta tindak lanjut yaitu: a. Adanya perbedaan pencatatan data hibah pada LK BA dan LK BUN/LKPP yang disebabkan oleh perbedaan kurs pencatatan dan perbedaan penggunaan dokumen sumber antara DJPU dan DJPB. Rekomendasi atas temuan tersebut agar DJPU memperbaiki rekonsiliasi antara pencatatan BA 999.02 dengan catatan BUN serta menetapkan aturan mengenai batas waktu pengesahan hibah. Tindak lanjut yang telah dilakukan pemerintah adalah rekonsiliasi antara DJPU dan DJPBN telah dilakukan secara rutin. b.Masih terdapat hibah langsung yang diterima KL belum dilaporkan kepada BUN dan dikelola di luar mekanisme APBN. Rekomendasi atas temuan itu adalah menetapkan peraturan monitoring penerimaan hibah langsung di tingkat KL, pelaporan, dan sanksi bagi satuan kerja yang tidak melaporkan hibah langsung. Tindak lanjut yang telah dilakukan pemerintah adalah melakukan revisi atas peraturan terkait pemantauan dan evaluasi atas pinjaman dan hibah kepada Pemerintah. c. DJPU belum sepenuhnya melaksanakan konfirmasi penerimaan hibah kepada Pihak Donor pada TA 2011. Rekomendasi atas temuan itu adalah DJPU melaksanakan ketentuan konfirmasi kepada pihak donor atas penerimaan hibah dan menelusuri perbedaan yang ditemukan secara lebih intesif. Tindak lanjut yang telah dilakukan pemerintah adalah DJPU mengirimkan surat konfirmasi kepada donor secara triwulanan.


d.Pada tahun 2011 muncul temuan atas kepatuhan terhadap perundang – undangan. Hal itu didasarkan pada judgement auditor terhadap temuan sebelumnya yang berulang pada tahun 2011. 3. Beberapa saran dan rekomendasi dalam upaya perbaikan pengelolaan hibah untuk ke depannya diantaranya adalah sebagai berikut: a. Penyempurnaan kembali atas PMK yang telah berlaku dengan menambahkan kebijakan one gate policy pada KL dalam proses pengesahan hibah dan kewajiban pencantuman komitmen penyusunan BAST antara donor dan KL pada naskah perjanjian hibah. b. Sosialisasi bukan hanya dilakukan secara rutin melainkan juga harus tepat sasaran. Selain itu diperlukan penyusunan booklet ringkasan mekanisme pelaporan hibah dalam versi indonesia dan inggris untuk dibagikan kepada pihak – pihak terkait. c. Penyusunan SOP pada Kementerian Keuangan terkait pelaporan dan pertanggungjawaban hibah untuk bisa diadopsi oleh KL yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan mekanisme pengelolaan hibah. d. Penyusunan aplikasi. e. Membuat kesepakatan internal Kementerian Keuangan untuk menggunakan kurs yang sama dalam pencatatan hibah. Selain itu, diperlukan penyederhaan proses pengesahan dengan mengalihkan tugas dan fungsi pengesahan hibah langsung berupa barang/jasa/surat berharga dari DJPU kepada DJPB layaknya hibah bentuk uang. Secara keseluruhan, kesadaran setiap pihak atas peran yang dimiliki menjadi faktor utama dalam proses keberhasilan pelaksanaan pengelolaan hibah. Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dimiliki dan untuk itu terdapat beberapa saran jika ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut. Saran dan keterbatasan penelitian diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Penulis hanya bisa mewawancara pihak Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Penulis tidak melakukan wawancara kepada pihak lain seperti kepada BPK dikarenakan tidak memiliki akses untuk melakukannya. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya wawancara juga dilakukan kepada pihak Kementerian Lembaga yang memiliki hibah dengan jumlah yang cukup besar serta kepada BPK. 2. Penelitian ini baru dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif dan untuk ke depannya bisa dikembangkan dengan melakukan penelitian kuantitatif.


Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi khususnya bagi regulator berupa penyederhanaan mekanisme pengelolaan hibah. Berdasarkan hasil penelitian, bisa diketahui bahwa masih cukup banyak Kementerian Lembaga yang belum memahami mekanisme pengelolaan hibah dikarenakan kerumitan mekanisme yang ada. Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan masukkan dalam hal penyederhanaan mekanisme untuk membantu Kementerian Lembaga. Salah satu langkah penyederhanaan mekanisme yang ada adalah wewenang atas pengesahan hibah barang/jasa/surat berharga menjadi hanya berada di DJPB. Selain itu, implikasi penelitian berupa peningkatan sosialisasi kepada pihak yang tepat. Berdasarkan hasil penelitian, DJPU telah melakukan upaya peningkatan efektivitas kegiatan sosialisasi. Namun, kerapkali terjadi dalam pelaksanaannya pihak yang tidak terkait dalam proses mekanisme pengelolaan hibah hadir sehingga materi tidak tersampaikan kepada pihak yang bertugas secara teknis melakukan mekanisme pengelolaan hibah. Hasil penelitian diharapkan bisa memberi masukkan atas pelaksanaan sosialisasi materi peraturan hibah untuk ke depannya agar dilaksanakan secara tepat sasaran.

Daftar Referensi Adya, A. & Trihartanto, B. (2005). Perbendaharaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah. Jakarta: Gramedia. Hanik, Umi. (2010). Analisis Pengembangan Pola dan Penyelarasan Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Untuk Efektivitas Pendanaan Pembangunan Nasional: Studi Kasus Indonesia Paska Kesepakatan Deklarasi Paris. Jakarta : Skripsi, FE UI. Hutahayan, Rihana. (2003). Analisis Efektivitas Bantuan Hibah UNDP bagi Indonesia Studi Kasus: Program Pemulihan KeberdayaanMasyarakat. Jakarta : Skripsi, FE UI. Http://www.antaranews.com/ekonomi/ (diakses tanggal 10 Februari 2013) Http://www.bpk.go.id (diakses tanggal 10 Maret 2013) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah.


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2010 tentang Sistem Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang Diterima Langsung oleh KL dalam Bentuk Uang. Sumarto, H. (2009). Inovasi, Partisipasi dan Good Governance Edisi kedua. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Tjandra, R. (2009). Hukum Keuangan Negara Edisi Kedua. Jakarta: Grasindo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.


Analisis Temuan BPK Terkait Pengelolaan Hibah Pada Laporan Keuangan Hibah Di Kementerian Lembaga (BA ) Tahun

Recommend Documents