Bersama Merumuskan Visi AMPL ... hal 5 Jambanku Kebanggaanku
... hal 6
Dinamika Isu AMPL
... hal 7
Juli 2012
Newsletter
AMPL
Pemetaan
Pokja AMPL P
okja AMPL, dulu dan kini. Kalimat tersebut tepat menggambarkan dinamika pembangunan Air Minum dan Sanitasi yang diemban Pokja AMPL, sejak dahulu terbentuk pertama kali di tahun 2004 hingga sekarang. Di tahun 2012 ini sudah terdapat banyak Pokja AMPL daerah, baik di Kabupaten/Kota maupun di tingkat Provinsi. Pokja sebagai wadah koordinasi berperan strategis dalam mengawal proses pembangunan AMPL di daerah. Terlebih ketika daerah harus memacu peningkatan akses AMPL sesuai target MDGs, RPJMN, ataupun RPJMD. Delapan tahun merupakan waktu yang cukup panjang untuk melihat dinamisasi yang telah terbentuk. Untuk tingkat provinsi, ada beberapa Pokja AMPL yang masih aktif, namun ada juga beberapa yang sudah mulai surut kinerjanya. Oleh karena itu tahun 2011-2012 Waspola melakukan kegiatan pemetaan mendalam terhadap Pokja AMPL Provinsi. Terdapat beberapa tujuan utama dari pemetaan ini, diantaranya adalah; untuk melihat peluang dan tantangan daerah dalam upaya pencapaian target RPJMN dan MDGs sektor AMPL, menilai kinerja Pokja AMPL, dan untuk memetakan kebutuhan penguatan kapasitas anggota Pokja AMPL. Melalui serangkaian audiensi, penyebaran kuesioner dan wawancara dengan para pengurus dan anggota Pokja AMPL, akhirnya dihasilkan serangkaian analisis tematik ...hal 2
CSS XII
C
ALOKASI APBD 2 PERSEN TAK CUKUP UNTUK PEMBANGUNAN SANITASI
ity Sanitation Summit (CSS) XII dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), Rabu (4/7) malam dimulai di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pertemuan puncak kabupaten/kota sanitasi
kali ini mengangkat tema: “Realisasikan Komitmen Program Pembangunan Sanitasi Permukiman” dengan sub tema “Percepat Pembangunan Sanitasi Skala Kawasan”. Tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan investasi sanitasi ...hal 3
Pemetaan...
yang diharapkan menjadi masukan untuk menemukenali berbagai aspek yang masih harus diperbaiki ataupun diatasi. Contohnya bagaimana mengatasi mutasi jabatan dan lemahnya penguatan kapasitas Pokja masih menjadi isu utama yang mendominasi seluruh Pokja AMPL Provinsi. Ranking Kinerja dan Keberlanjutan Pokja AMPL Provinsi Dalam penilaian terhadap kinerja Pokja AMPL Provinsi, terdapat lima aspek yang dilihat; kelembagaan, perencanaan, koordinasi dan advokasi, monitoring dan evaluasi, serta finansial. Kelima aspek ini dinilai mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menunjang keberlanjutan Pokja AMPL. Hasilnya, Pokja AMPL Provinsi Sumatera Barat menempati urutan tertinggi untuk aspek kelembagaan, perencanaan dan monev. Hal ini ditunjukkan oleh profil status dan keanggotaan Pokja serta keaktifannya dalam kegiatan penyusunan dan review dokumen perencanaan di bidang AMPL. Provinsi Sumatera Barat juga memiliki agenda monitoring dan evaluasi terpadu.
dari hal 1
Sedangkan bila dilihat dari aspek finansial maka Jawa Timur menempati urutan tertinggi. Provinsi Jawa Timur memiliki alokasi anggaran operasional Pokja yang cukup baik sehingga Pokja AMPL Provinsi untuk kegiatan layanan Pokja AMPL Provinsi Jawa Timur diantaranya penguatan kapasitas, advokasi dan koordinasi dengan kabupaten/ kota. Hasil ranking tersebut ditunjukkan dalam tabel di bawah. Walaupun studi ini memiliki berbagai limitasi, namun dari hasil yang didapatkan cukup memberikan gambaran bahwa keberadaan Pokja AMPL memiliki dampak positif terhadap peningkatan akses masyarakat terhadap AMPL. Selain itu, studi ini memberikan masukan bagi upaya peningkatan kapasitas khususnya Pokja AMPL Provinsi agar dapat meningkatkan kinerja Pokja AMPL dan lebih lanjut pelayanan AMPL bagi masyarakat. Louise/Kelly
Tabel Ranking Kinerja dan Keberlanjutan Pokja AMPL Provinsi per Aspek
No.
Rangking Kinerja
1
2
Rangking per Aspek Kelembagaan
Perencanaan
Koordinasi & Advokasi
Monev
Finansial
Sumatera Barat
Sumatera Barat
Sumatera Barat
Nusa Tenggara Barat
Sumatera Barat
Jawa Timur
2
Kalimantan Selatan
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Selatan
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Kalimantan Selatan
3
Nusa Tenggara Barat
Aceh
Jawa Timur
Sumatera Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
4
Jawa Timur
Gorontalo
Banten
Jawa Timur
Sulawesi Tengah
Sumatera Utara
5
Jawa Tengah
Jawa Tengah
Jawa Tengah
Papua
Kalimantan Barat
Maluku Utara
| Newsletter AMPL | Juli 2012
CSS XII...
melalui peningkatan anggaran sektor sanitasi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan untuk mengerahkan daya bagi penggalian sumber pendanaan alternatif guna mendukung upaya perbaikan sanitasi di daerah serta menciptakan lingkungan yang mendukung bagi tumbuhnya partisipasi berbagai kalangan dalam investasi sanitasi. Acara yang berlangsung di Hotel Le Grandeur ini dibuka oleh Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak. CSS dan Rakernas AKKOPSI ini diikuti oleh utusan kementerian terkait, 111 Bupati dan Walikota serta 22 Gubernur se-Indonesia, perwakilan Pokja Sanitasi Provinsi dan Kabupaten/Kota peserta Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan perwakilan negara donor. Acara ini merupakan agenda kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh AKKOPSI. Pertemuan ini menjadi ajang diskusi dan tukar pengalaman dalam pengelolaan sanitasi di kabupaten/kota peserta PPSP dan Rakernas AKKOPSI guna membahas program yang akan dilaksanakan oleh AKKOPSI pada tahun berikutnya. Alokasi dana APBD sebesar 2 persen per tahun untuk mendukung alokasi APBN dalam pembangunan sanitasi, dinilai belum cukup. Perlu digalang lagi komitmen bersama untuk menggali dana non APBD antara lain dari sumber swasta (melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta-KPS dan Corporate Social Responsibility-CSR) dan dana masyarakat. Demikian salah satu butir kesimpulan yang dibacakan pada 6 Juli 2012. Peserta CSS menyadari, untuk mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dibutuhkan dana yang cukup besar. Alokasi pemerintah pusat akan tetap difokuskan bagi dukungan pembangunan layanan sistem primer bagi air limbah dan drainase
dari hal 1
serta penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk persampahan. Sementara alokasi APBD dialokasikan untuk layanan langsung ke rumah tangga penerima manfaat seperti pipa pengumpul dan sambungan air limbah, jaringan sekunder dan tertier drainase serta penyediaan sarana pengumpul dan pengolahan sampah, termasuk untuk pembiayaan kegiatan operasional dan pemeliharan yang saat ini masih menjadi kendala utama yang perlu menjadi perhatian. Oleh sebab itu, perlu alternatif pendanaan di luar APBN dan APBD untuk memenuhi gap pendanaan yang ada. Sinergi Penggalian Sumber Dana Menghadapi kendala pendanaan yang ada, perlu upaya sinergitas untuk menggali sumber dana alternatif pembangunan di bidang Cipta Karya yang mencakup pembangunan air minum dan sanitasi. Untuk sub-sektor sanitasi difokuskan untuk meningkatkan akses pelayanan sanitasi menjadi 62,41 persen pada tahun 2015. Pemerintah pusat mengajak kalangan dunia usaha/ swasta ikut andil dalam membantu pendanaan pembangunan sanitasi di Indonesia. Hal itu dikemukakan oleh Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono saat memberikan sambutannya. “Oleh karena itu, dalam mewujudkan sasaran dalam RPIJM Bidang PU Cipta Karya, yang tentunya membutuhkan investasi
Juli 2012 | Newsletter AMPL |
3
Penandatanganan Nota Kesepahaman foto-foto: Sekt. Pokja AMPL
yang cukup besar, pemerintah pusat mendorong optimalisasi alternatif sumber-sumber pendanaan lain, diantaranya dengan melibatkan dunia usaha atau pihak swasta dan BUMN untuk turut serta membantu pembangunan di daerah-daerah yang menjadi wilayah kerjanya, melalui program CSR” katanya. Sejauh ini, peluang dan potensi untuk KPS dan CSR di bidang pembangunan melalui CSR air minum dan sanitasi cukup tinggi mengingat semakin banyak perusahaan kompeten yang siap membantu. Oleh karena itu, Ditjen Cipta Karya dan Corporate Forum for Community Development (CFCD) siap membantu kebutuhan masyararakat dengan turut memfasilitasi pola kerja sama CSR yang diperlukan dengan memanfaatkan kemampuan kelembagaan yang ada melalui penyediaan informasi tentang Rencana Program dan Investasi Jangka
4
| Newsletter AMPL | Juli 2012
Menengah (RPIJM) dan skema kerja sama, koordinasi lintas sektoral dan konsultasi teknis, penyiapan pedoman teknis dan pensinergian program. CFCD sendiri merupakan wadah jejaring perusahaan yang sadar pada pembangunan lingkungan. CFCD juga merupakan wadah pengembangan kapasitas bagi para pelaku pemberdayaan masyarakat yang menggali alternatif pembiayaan pembangunan non pemerintah; mendorong perusahaan untuk melaksanakan kegiatan community development yang terintegrasi dan mendukung pemerintah untuk menciptakan suasana kondusif dalam penyelenggaraan community development perusahaan. Sementara itu, AKKOPSI akan mengembangkan pencarian peluang CSR dengan mendayagunakan kelembagaan yang ada melalui bidang kemitraan AKKOPSI dengan memanfaatkan pembentukan forum CSR
yang telah terbentuk di tingkat kota dan kabupaten. Pemerintah Ajak Dunia Usaha Danai Pembangunan Sanitasi CFCD dan AKKOPSI bersamasama akan mendukung pelaksanaan roadshow Ditjen Cipta Karya di tujuh wilayah guna menjaring keterlibatan CSR dalam pelaksanaan program PPSP. Sebagai langkah awal, saat ini telah dilakukan kerja sama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Dirjen Cipta Karya, Kemen-terian PU dan CFCD. Nota kesepahaman tersebut ditujukan dalam rangka mendorong perusahaanperusahaan anggota CFCD untuk melakukan Kerjasama Kemitraan Multipihak dengan cara mengalokasikan dana CSR-nya untuk pembangunan prasarana dan sarana Bidang Cipta Karya. Mujiyanto
MPL
ja A
k t. Po : Sek
to
-fo foto
“Bersama Merumuskan Visi AMPL”
M
emasuki pertengahan tahun 2012 yang bertepatan dengan pertengahan tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2010-2014, pemerintah masih menyisakan banyak pekerjaan terkait pembangunan sektor air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL). Sehubungan dengan hal tersebut, Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan (Pokja AMPL) Nasional melalui dukungan dari Waspola Facility mengadakan Lokakarya Penyusunan Visi dan Strategi Pengelolaan Pembangunan AMPL. Maraita Listyasari selaku Kepala Harian Sekretariat Pokja AMPL Nasional menyampaikan bahwa kita perlu menilai sejauh mana upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target Millenium Development Goals (MDGs). “Bila kecepatan investasi kita tidak mengalami peningkatan, maka diperkirakan kita hanya bisa mencapai target 60% saja hingga akhir tahun 2014” ujar Meike Kencanawulan dari Direktorat Pengembangan Air Minum–Ditjen Cipta Karya. Sebagai salah satu upaya untuk mempercepat pencapaian target MDGs diusulkan agar pemerintah dan mitranya memiliki rencana ‘percepatan’ pencapaian target RPJMN dan MDGs. Selain itu, perlu juga penyeimbangan fokus antara pencapaian target sanitasi dan air minum. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Pekerjaan Umum pada Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) 2011 bahwa air minum dan sanitasi adalah satu tarikan nafas. Penyeimbangan pencapaian target diusulkan untuk dilakukan melalui berbagai kegiatan advokasi air minum di-
antaranya dengan kembali mengingatkan akan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Rencana percepatan tersebut –salah satunya- dapat dilakukan dengan melaksanakan kewajiban daerah untuk menyusun Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM). Fasilitasi yang dilakukan secara massive oleh pemerintah pusat kepada daerah juga menjadi rencana yang perlu untuk direalisasikan. Hal ini tidak lain agar mandat pembangunan air minum dapat sejalan dengan nafas upaya percepatan pencapaian target sanitasi dalam Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Pada pencapaian target sanitasi, saat ini dinilai bahwa Pemerintah telah melakukan upaya yang maksimal. Namun perlu diperhatikan untuk menjamin agar investasi yang dilakukan tersebut dapat berkontribusi terhadap peningkatan akses, yaitu masyarakat mau menggunakan sarana sanitasi dan adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah untuk menyediakan sambungan rumah (SR) air limbah. Dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), implementasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) harus dilakukan secara massif dan terintegrasi dengan PPSP sebagai payung progam sanitasi. Adhitya Wirayasa
Juli 2012 | Newsletter AMPL |
5
foto: IUWASH
JAMBANKU...
KEBANGGAANKU... Syamsudin Sitaba dari Jeneponto, Sulawesi Selatan memutuskan untuk membangun jambannya sendiri dan berhenti melakukan buang air besar di tempat terbuka setelah upaya advokasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) yang dilakukan IUWASH.
S
yamsudin Sitaba dan keluarganya tinggal di desa Empoang Utara, Kabupaten Jeneponto, sekitar 90 kilometer dari Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti umumnya di Sulawesi Selatan dan wilayah lain, buang air besar sembarangan masih banyak dilakukan di Jeneponto, dan diperkirakan hanya 51 persen rumah tangga yang memiliki jamban pribadi. Menurut Dinas Kesehatan setempat, hal ini mengakibatkan tingginya angka diare dan merupakan ancaman bagi kesehatan yang cukup serius. Pemerintah daerah, dengan dipimpin Bupati, Dinas Kesehatan dan lembaga-lembaga lainnya telah berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sebagai target utama yang hendak dicapai di tahun mendatang. Atas komitmen kuat dan arahan dari Kementerian Kesehatan (khususnya terkait program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-STBM), Indonesia Urban Water and Sanitation Hygiene (IUWASH) mendukung para sanitarian setempat untuk menggelar se-
6
| Newsletter AMPL | Juli 2012
rangkaian kegiatan “pemicuan” untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman warga tentang bahaya BABS. Lebih penting lagi untuk mengambil “Saya bangga dengan jamban baru saya, terutama karena tahu sekarang saya tidak lagi mencemari sungai yang tindakan dalam menghentikan digunakan banyak orang.“ kata Syamsudin Sitaba, praktik BABS. Para kader saniwarga desa Empoang Utara, Kabupaten Jeneponto. tarian ini kemudian melakukan pertemuan kelompok dan kunjungan di rumah termasuk mendapatdari pintu ke pintu. Mereka juga kan bantuan dari pengusaha dan menyarankan kepada masyarakat dermawan setempat serta menbagaimana cara membangun jamban cari tukang untuk membantu detail yang layak dengan tangki septik. teknis pembangunan jamban yang Sitaba adalah salah satu warga layak dengan tangki septik. Bersama yang terlibat dalam progam pemicu102 kepala keluarga lainnya di Eman. Dari pemicuan yang dilakukan, poang Utara, Sitaba mengeluarkan ia menyadari bahwa praktik BABS biaya rata-rata Rp.300.000 hingga tak hanya merugikan diri sendiri dan Rp.700.000 untuk membeli bahan tetangga, tapi juga mencemari air bangunan untuk pembangunan jamsungai yang menjadi sumber air bagi ban mereka. masyarakat yang tinggal di wilayah Meskipun prosesnya tidak muhilir (termasuk Kota Jeneponto). Ia dah, Sitaba dan keluarganya kini bisa pun mulai menyadari bahwa medikatakan telah bebas dari BABS dan miliki jamban keluarga juga akan tinggal di lingkungan dengan taraf meningkatkan martabat keluarga. kesehatan dan martabat yang lebih Sitaba dan warga lainnya segera baik. Mereka juga telah berkontribekerjasama untuk menyudahi prak- busi dalam satu gerakan besar untuk tik BABS. Mereka kemudian mengmeningkatkan kondisi kesehatan linghimpun sumber daya sendiri untuk kungan bagi diri mereka sendiri, anakmempercepat pembangunan jamban anak dan masyarakat. IUWASH
DINAMIKA ISU AMPL DI BULAN JULI 2012
D
alam rangka mengamati dinamika isu air minum dan sanitasi yang muncul di media massa, Sekretariat Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional melakukan monitoring media dengan fokus kepada pemberitaan air minum, persampahan, air limbah, dan drainase lingkungan. Keempat tema ini kemudian dipantau melalui pemberitaan dari tujuh media online yaitu Antara.com, Vivanews.com, Kompas.com, mediaindonesia.com, inilah.com. detik.com, dan okezone.com. Persentase Berita AMPL di Media Total pemberitaan isu AMPL selama bulan Juli di media online sebanyak 322 berita. Sejumlah 122 berita atau 38% mengangkat masalah “Drainase Lingkungan”. Berita yang paling banyak diulas adalah mengenai banjir. Meski masih pertengahan tahun dan belum memasuki musim hujan, ternyata beberapa wilayah Indonesia telah dilanda banjir. Tercatat banjir melanda sebagian kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan karena meluapnya Sungai Asam-Asam. Di Padang juga mengalami banjir bandang yang menggenangi lima dari 11 Kecamatan di kota tersebut.
Uniknya, sebagian berita bicara mengenai banjir Jakarta. Bukan karena banjir sedang terjadi di Jakarta, namun karena isu ini selalu disinggung dalam setiap kampanye para kandidat calon gubernur DKI Jakarta. Dalam pernyataannya, Fauzi Bowo, Alex Nurdin dan Hendardji Supandji berbicara mengenai bagaimana rencana mereka untuk mengatasi banjir di ibukota. Sementara pemberitaan untuk tiga tema lainnya, “air minum”, “persampahan” dan “air limbah” masingmasing berkisar 31 %, 26% dan 5 %. Untuk air minum, mayoritas pembahasan mengenai krisi air bersih. Persampahan, banyak diangkat mengenai upaya-upaya penanganan sampah di beberapa daerah seperti pembangunan bank sampah, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan peraturan olah sampah menjadi energi. Sedangkan untuk kategori air limbah, banyak membicarakan seputar penanganan limbah rumah tangga. Skema Sebaran Pemberitaan “Drainase Lingkungan”
Rozi / Kelly
Kesimpulan: Banjir merupakan tema berita yang paling banyak diangkat oleh media online. Sebagian memang merupakan reportase kejadian bencana banjir. Namun sebagian lagi adalah pembahasan banjir dalam pemberitaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Isu penanganan banjir selalu digunakan para kandidat calon Gubernur DKI dalam setiap kampanye politik mereka. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika isu AMPL dihubungkan dengan salah satu isu lain yang tengah aktual, otomatis akan menarik perhatian media juga.
Juli 2012 | Newsletter AMPL |
7
Publikasi
Sumur Resapan Perkotaan Untuk Pemukiman dan Pedesaan nior Majalah Percik Yu 2 01 /2 22 Edisi
Agenda AMPL
AMPL Newsletter Cetak 12 20 ni Edisi Ju
Agustus 2012
- Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Pokja AMPL (Pokja AMPL Nasional - Kemendagri) - Konsultasi Publik Kajian Evaluasi Pencapaian PPSP dan Investasi Sanitasi dalam Pencapaian MDGs dan RPJMN (Bappenas) - Pertemuan Advokasi dan Sosialisasi STBM Bagi Pokja Provinsi dan Kabupaten (STBM - Kemenkes)
Telah Terbit Majalah Percik Yunior Edisi Terbaru 22 / 2012
Untuk informasi lebih lengkap dapat langsung dilihat di http://www.ampl.or.id atau http://digilib-ampl.net Anda juga dapat bergabung dalam milis AMPL [
[email protected]] Kami juga menerima tulisan berita yang terkait AMPL, kirimkan tulisan Anda ke
[email protected] atau
[email protected] Tulisan yang terpilih akan di muat dalam newsletter cetak tiap bulannya.
Diterbitkan oleh: Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional sebagai media informasi pembangunan air minum dan sanitasi di Indonesia | Pengarah: Nugroho Tri Utomo | Pimpinan Redaksi: Maraita Listyasari | Staf Redaksi: Aldy Mardikanto, Nur Aisyah Nasution, Hendra Murtidjaja, Nissa Cita A, Kelly A. Ramadhanti | Desain: Meddy CH | Alamat redaksi: Sekretariat Pokja AMPL, Jl. RP Soeroso No.50, Gondangdia Lama, Menteng - Jakarta 10350 | Telp/Fax: (6221) 31904113, 31903909 | Email:
[email protected] | Website: http://www.ampl.or.id
Didukung oleh:
