KELOMPOK KERJA AMPL KOTA MATARAM Latar Belakang

KELOMPOK KERJ A AMPL KOT A MATARAM 2010

1.1. Latar Belakang Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk dapat memenuhi tujuantujuan Millenium Development Goals (MDGs). Khususnya yang terkait dengan Butir 7 Target ke-10 MDGs, yakni “mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk yang tidak punya akses berkelanjutan pada air yang aman diminum dan sanitasi yang layak pada tahun 2015”. Hal ini sejalan dengan target nasional dalam RPJMN 2010-2014, bidang sanitasi dengan uraian kuantitatif sebagai berikut : (i). Target air minum perpipaan dan non-perpipaan dari 54,08% pada tahun 2010 menjadi 70% pada tahun 2014; (ii). Target akses air limbah off-site dan on-site System dari 75% tahun 2010 menjadi 100% pada tahun 2014; dan (iii). Target sampah terangkut perkotaan dari 44,60% pada tahun 2010 menjadi 80% pada tahun 2014. Sedangkan target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB 2009-2013, terkait bidang Sanitasi memuat tentang upaya peningkatan cakupan air bersih sebesar 75 % (2013 dari 65% (2007) serta meningkatnya cakupan jamban keluarga dari 57% pada tahun 2007 menjadi 80% di tahun 2013. Target ini bisa dipenuhi secara kuantitif, tetapi secara kualitatif layanan yang tersedia masih belum memadai. Kurang dari 10 kota memiliki jaringan pembuangan limbah dan ini mencapai kurang lebih 1,3% penduduk kota. Penyebab utama buruknya kondisi sanitasi di Indonesia adalah lemahnya perencanaan pembangunan sanitasi yang lebih disebabkan karena tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat. Sanitasi merupakan salah satu tantangan paling signifikan yang berhubungan dengan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Kurangnya pengelolaan sanitasi di perkotaan memiliki konsekwensi rendahnya tingkat kesehatan masayarakat pada pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Sebagai upaya memperbaiki kondisi sanitasi tersebut perlu dengan menyiapkan sebuah perencanaan pembangunan sanitasi yang responsif dan berkelanjutan. Diperlukan perhatian khusus dalam upaya meningkatkan kepedulian dan menggalakan pola hidup bersih dan sehat untuk merubah kebiasaan buruk masyarakat dalam bidang sanitasi BUKU PUTIH SANITASI

PENDAHULUAN

1


Suatu perencanaan pembangunan Sanitasi tanpa disertai data-data yang memadai, tentu hasilnya akan jauh dari harapan. Demikian pula dalam hal pembangunan sanitasi, perlu gambaran riil kondisi di lapangan agar prioritas dan model pembangunan sanitasi tepat sasaran dan sesuai kondisi wilayah setempat. Selama ini pemerintah daerah sudah memiliki data-data sekunder tentang kondisi sanitasi di wilayahnya. Namun data-data tersebut masih bersifat terbatas. Data yang terkait dengan sanitasi umumnya berada di tingkat kota/kabupatan dan tidak mampu dipecah ke dalam tingkat yang lebih ke bawah. Selain itu, data yang terkait dengan sanitasi kerapkali berada di database yang berbeda-beda, tersebar di berbagai sektor. Salahsatu sumber data mengenai air bersih (air minum), drainase serta air limbah dan sanitasi termuat dalam RPJP Kota Mataram tahun 2006-2025 dengan gambaran yang sangat terbatas. Database yang lebih komprehensif sangat penting dalam proses mengubah paradigma pembangunan sanitasi yang semula sektoral menjadi pembangunan yang menekankan kolaborasi lintas sektor. Dengan adanya database bersama diharapkan semua pihak memiliki persepsi yang sama terhadap masalah sanitasi yang ada dan mengerti kontribusi yang diharapkan dari setiap pihak dalam rangka mencapai kondisi sanitasi kota yang lebih baik. Menyadari pentingnya sinergi dalam pembangunan Sanitasi, pemerintah mendorong kabupaten/kota untuk menyusun rencana Strategi Sanitasi Perkotaan (SSK) yang memiliki prinsip (1) berdasarkan data aktual (2) berskala kota (3) disusun sendiri oleh kota: dari, oleh, dan untuk kota (4) menggabungkan pendekatan bottom-up dan top-down. Untuk menghasilkan SSK yang ideal, kota/kabupaten harus mampu memetakan situasi sanitasi wilayahnya. Pemetaan situasi sanitasi yang baik hanya dapat dibuat apabila kota/kabupaten mampu mendapatkan informasi lengkap, akurat, dan mutakhir tentang kondisi sanitasi, baik menyangkut aspek teknis mapun non teknis. Hasil pemetaan ini akan dituangkan dalam Buku Putih Sanitasi yang merupakan prasyarat utama dan mendasar dalam penyusunan rencana SSK. Buku Putih Sanitasi merupakan dokumen pemetaan situasi sanitasi kota/ kabupaten berdasarkan kondisi aktual atau kondisi sebenarnya atau existing condition. Buku Putih yang baik bisa menjadi database sanitasi kota yang paling lengkap, mutakhir, aktual, dan disepakati seluruh SKPD dan stakeholder yang terlibat dalam kelompok kerja (pokja). Menyikapi kondisi dan pentingnya pembangunan sanitasi tersebut, Walikota Mataram telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Walikota Mataram No. 240/III/2010, tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Mataram Tahun 2010; yang ditetapkan tanggal 29 Maret 2010. SK ini merupakan suatu sikap responsif terhadap program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) setelah resmi dimulai 15 Maret 2010. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan adalah sebuah roadmap pembangunan sanitasi di Indonesia. Program ini digagas oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) dengan mempromosikan strategi sanitasi perkotaan (SSK) sebagai cetak biru bagi pembangunan sanitasi yang bersifat komprehensif di kawasan perkotaan. BUKU PUTIH SANITASI

PENDAHULUAN

2


Pembentukan Pokja dimaksudkan sebagai lembaga koordinasi yang bersifat sementara (ad-hoc), yang akan membantu lembaga-lembaga struktural pemerintah atau lembaga non-pemerintah dalam meningkatkan pembangunan sanitasi yang mutlak sangat dibutuhkan dalam berbagai proses kerja yang akan berlangsung untuk Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di tahun 2010 ini. Dalam SK tersebut ditetapkan adanya dua jenis pokja yakni Pokja Air Minum dan Pokja Penyehatan Lingkungan, yang beranggotakan SKPD terkait. Masing-masing Pokja memiliki tugas dan fungsi yang sama di bidangnya dalam mengkoordinasikan, menyusun dan mengimplementasikan program kerjanya di bidang masing-masing secara terintegrasi antar instansi lintas sektor, instansi terkait dan antar program dengan pembiayaan baik bersumber dari dana APBD maupun berbagai sumber dana lainnya. Serta bertugas melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bidang Sanitasi Perkotaan dan program Air Minum dan Sanitasi (AMS) UNICEF dan Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Berbekal SK tersebut anggota tim pokja AMPL dengan difasilitasi oleh City Facilitator (CF), pada tanggal 14 April 2010, mengadakan pertemuan (Minute of Meeting) sebagai upaya menyamakan persepsi tentang program percepatan sanitasi permukiman di Kota Mataram. Dengan terbentuknya Pokja AMPL ini tersirat suatu kesepahaman dan sinergisitas pembangunan sanitasi antar SKPD dalam Pokja AMPL Kota Mataram dan terbangun suatu koordinasi serta komunikasi antar SKPD dan pemangku kepentingan yang dapat berjalan dengan baik. Kesepahaman dimaksud diantaranya adalah bahwa dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi, database yang digunakan dari tahun 2005 sampai 2008, serta data tahun 2009 jika tersedia. Dengan basis wilayah kajian yakni wilayah kecamatan.

Rapat Koordinasi I Tim Pokja AMPL Kota Mataram Mataram 2010

Bercermin dari perkembangan kota-kota lain di Indonesia dan melihat fakta kondisi sanitasi setempat, kota Mataram tergerak untuk memperbaiki dan mengedepankan penanganan sanitasi di kota Mataram. Sanitasi yang buruk dipastikan memberikan resiko lebih besar terhadap kesehatan masyarakat, sedangkan rendahnya kesehatan masyarakat diyakini menjadi penyebab menurunnya produktivitas manusia dan memberikan dampak berupa kerugian ekonomi. Usaha ini merupakan sebuah langkah pencegahan guna mengurangi resiko kerugian material maupun non-material akibat kondisi sanitasi yang buruk. BUKU PUTIH SANITASI

PENDAHULUAN

3


Dengan tersusunnya Buku Putih Sanitasi ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan dan kesenjangan database Sanitasi dan Strategi Sabitasi Kota menjadi arah dalam penyusunan kebijakan Sanitasi di massa mendatang. Usaha-usaha perbaikan kondisi sanitasi ini perlu diiringi dengan peningkatan hygiene perseorangan untuk memberikan hasil yang maksimum. Sementara itu kondisi eksisting yang ada saat ini berkaitan dengan perilaku masyarakat terhadap persoalan limbah saja adalah sebagai berikut : a. Tingkat kesadaran masyarakat akan kualitas lingkungan masih sangat rendah dengan demikian masyarakat belum banyak terlibat dalam pembangunan prasarana dan sarana air limbah. b. Pendidikan masyarakat yang rendah mengurangi kecepatan pembangunan prasarana dan sarana air limbah. c. Kurangnya pengetahuan masayarakat tentang pembuatan pembuangan air limbah setempat secara benar d. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang perilaku hidup besih dan sehat yang mencerminkan bahwa air limbah bukan merupakan isu penting bagi masyarakat dan kurangnya sosialisasi yang kontinyu tentang limbah terhadap kesehatan masayarakat. e. Keterlibatan masyarakat yang masih rendah dalam pembangunan prasarana dan sarana air limbah sering mengakibatkan pembangunan prasarana dan sarana limbah salah sasaran, tidak efisien, serta keberlangsungan (sustainability) operasionalisasi prasarana tidak dapat dijamin. Menyadari bahwa persoalan dan kondisi sanitasi ini bukan semata menjadi tanggung-jawab satu pihak, maka tim Pokja AMPL Kota Mataram melalui PPSP telah berkoordinasi dan bekerja keras dalam serangkaian kegiatan rapat pembahasan, pertemuan rutin, konsultasi, survey dan studi untuk dapat menyajikan Buku Putih Sanitasi Kota Mataram tahun 2010 ini sebaik-baiknya. Dengan tersusunya Buku Putih Sanitasi Kota Mataram ini bukanlah akhir tugas dari Pokja AMPL. Tugas sesungguhnya baru dimulai sesaat setelah tersusun dan memiliki buku rencana Strategi Sanitasi Kota Mataram 2010 (SSK). Buku Putih Sanitasi ini merupakan pemicu awal dalam kerangka mensinergikan dan membangun kapasitas masing-masing SKPD yang terlibat di Pokja AMPL dalam penyusunan Buku Putih ini, selanjutnya dapat mewujudkan suasana kondusif di dalam melaksanakan pembangunan sanitasi dan lingkungan berkelanjutan di Kota Mataram dengan para pihak terkait, masyarakat, swasta, LSM dan perguruan tinggi.

Photo 2. Lokakarya Tim Pokja AMPL Kota Mataram 2010 BUKU PUTIH SANITASI

PENDAHULUAN

4


1.2. Pengertian Dasar Sanitasi Secara umum pengertian Sanitasi adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya (Notoadmojo, 2003). World Health Organization (WHO) mendefinisikan sanitasi sebagai suatu upaya pengendalian terhadap seluruh faktor-faktor fisik, kimia dan biologi yang menimbulkan suatu kerusakan atau terganggunya perkembangan dan kesehatan manusia baik fisik, mental maupun sosial serta kelangsungan kehidupan manusia dalam lingkungan. Upaya pengendalian tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi seperti penyediaan air minum, penyaluran dan pengolahan air limbah, pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan. Secara ringkas berdasarkan manual tahap B, Sanitasi adalah usaha untuk mmemastikan pembuangan kotoran manusia, cairan limbah dan sampah secara higienis. Hal ini akan berkontribusi pada kebersihan dan lingkungan hidup yang sehat, baik di rumah maupun lingkungan sekitarnya. Sedangkan pengertian Air limbah atau air buangan adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri maupun tempat-tempat umum lainya, dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. Batasan lain mengatakan bahwa air limbah adalah kombinasi dari cairan dan sampah cair yang berasal dari daerah pemukiman, perdagangan, perkantoran dan industri, bersama-sama dengan air tanah, air permukaan dan air hujan yang mungkin ada (Haryoto Kusnoputranto, 1985). Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktifitas manusia. Setiap aktifitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang/material yang kita gunakan sehari-hari. Demikian juga dengan jenis sampah, sangat tergantung dari jenis material yang kita konsumsi. Oleh karena itu pengelolaan sampah tidak bisa lepas juga dari „pengelolaan‟ gaya hidup masyarakat. Secara umum, sistem untuk pengelolaan limbah sampah merupakan komponen-komponen terpenting dari suatu sistem penanganan sampah perkotaan. Tanggung jawab dalam pengelolaan sampah adalah tanggung jawab semua pihak, setiap diri manusia berkewajiban berperan aktif dalam pengelolaan sampah karena pada hakekatnya setiap manusia sejak dilahirkan sampai menemui ajalnya pasti menghasilkan sampah. Keterlibatan masyarakat didalamnya bukanlah tuntutan tetapi merupakan kewajiban atas diri dan lingkungannya. Dengan demikian pengertian dasar Penanganan Sanitasi Kota Mataram secara sempit dibatasi sebagai berikut : 1. Penanganan Air Limbah yaitu pengolahan Air Limbah Rumah Tangga (Domestik) terdiri dari : BUKU PUTIH SANITASI

PENDAHULUAN

5


a. Pengolahan On Site menggunakan sistem septik-tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah Rumah Tangga. b. Pengolahan Off Site adalah pengolahan limbah Rumah Tangga yang dilakukan secara terpusat. 2. Penanganan Persampahan atau Limbah Padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik berasal dari Rumah Tangga, Pasar, Restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer Depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), juga menyangkut program lain dalam pengelolaan persampahan kota. 3. Penanganan Drainase Kota adalah memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air kota dan mematuskan genangan air hujan dari permukaan tanah. 4. Identifikasi kondisi Penyediaan Air Bersih oleh Pemerintah Kota untuk menyediakan air bersih kepada masyarakat yang sangat menunjang program peningkatan perbaikan kondisi sanitasi yang ditindaklanjuti melalui program lain secara terpisah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007, yang dimaksud dengan air minum adalah : 1. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. 2. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. 3. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. 4. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum. 5. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

BUKU PUTIH SANITASI

PENDAHULUAN

6


1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari disusunnya Buku Putih Sanitasi Kota Mataram Tahun 2010 ini untuk memberikan informasi awal yang lengkap tentang kondisi aktual atau kondisi sebenarnya (existing condition) dari sanitasi Kota Mataram. Buku Putih Sanitasi ini merupakan dokumen pemetaan situasi sanitasi kota Mataram berdasarkan sumbernya yang dapat menjadi database sanitasi kota yang paling lengkap, mutakhir, aktual, dan disepakati seluruh SKPD dan stakeholder. Untuk dijadikan sebagai dasar melakukan perencanaan pembangunan sanitasi di masa yang akan datang. Buku Putih Sanitasi Kota Mataram merupakan dasar dan acuan dimulainya pekerjaan sanitasi yang lebih terintegrasi, karena Buku Putih Sanitasi merupakan hasil kerja berbagai komponen SKPD yang terkait dengan sanitasi. Sebagaimana dijelaskan dalam manual tahap B bahwa secara spesifik Buku Putih Sanitasi adalah suatu hasil analisis terhadap situasi kesehatan lingkungan, jender, keterlibatan sektor swasta, kelembagaan, keuangan dan media. Sekaligus pemetaan terhadap kondisi layanan sanitasi kota, sebagai dasar penegembangan Strategi Sanitasi Kota. Sedangkan secara umum tujuan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Mataram Tahun 2010 ini adalah : 1. Memberikan gambaran konkret dan mendapatkan potret (pemetaan) situasi sanitasi Kota Mataram secara komprehensif yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan dasar dan pertimbangan penyusunan rencana peningkatan sanitasi kota di masa yang akan datang. 2. Dipergunakan oleh para pihak dan semua unsur pemangku kepentingan di dalam memainkan perannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kota Mataram di masa mendatang. 3. Memberi bahan dasar penetapan kebijakan daerah dalam pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pijakan penyusunan strategi sanitasi perkotaan (SSK).

1.4. Pendekatan dan Metodologi Sebagaimana telah diuraikan dalam sub-bab sebelumnya bahwa keberadaan database tentang sanitasi masih tersebar di masing-masing SKPD dan tidak bersifat komprehensif dalam upaya penanganan serta pelayanan sanitasi karena program kegiatan yang dilaksanakan masih bersifat sektoral. Sehinggan capaian target yang diharapkan secara kuantitas tidak terlihat signifikan. Sebaran data tentang sanitasi ini agak menyulitkan dalam memotret kondisi faktual sanitasi kota, sehingga sangat perlu suatu komitmen bersama dalam kerangkan penanganan dan pelayanan sanitasi yang lebih baik. Kehadiran program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman merupakan jawaban yang tepat mewujudkan tujuan yang diharapkan. BUKU PUTIH SANITASI

PENDAHULUAN

7


Untuk merajut kembali benang kusut dalam penanganan dan pelayanan Sanitasi maka perlu disusun dalam suatu kerangka berpijak mengenai kondisi nyata dan apa adanya tentang sanitasi masyarakat Kota Mataram yang dituangkan ke dalam suatu format Buku Putih Sanitasi. Dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Mataram 2010 ini diperlukan suatu pendekatan dan metodologi yang tepat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan bersifat ilmiah. Dalam artian untuk menghindari cara pemecahan masalah dan cara berfikir yang spekulatif serta menayajikan data yang bersifat objektif dalam menggali kebenaran sehingga sangat besar pengaruhnya terhadap kegunaan praktis dalam suatu upaya penanganan. Adapun pendekatan dan metodologi yang diterapkan adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran/lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 1988). Sedangkan menurut definisi lain bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1998).

Bentuk observasi objek relevan yang digunakan dalam proses kompilasi data primer dengan data sekunder bersumber dari masing-masing SKPD. Pengumpulan data primer dilakukan melalui suatu hasil kegiatan survey dari Survey Environmental Heatlh Risk Assesment (EHRA), Sedangkan data sekunder selain bersumber dari data yang dimiliki oleh SKPD juga dilengkapi dengan melakukan beberapa studi dan analisis. Tehnik yang diterapkan dalam metode penyusunan Buku Putih Sanitasi ini, anggota Pokja berpartisipasi dalam rangkaian penyusunan Buku Putih Sanitasi dengan melibatkan partisipatif para stakeholder (masyarakat), baik dalam bentuk survey maupun studi meliputi : 1. Studi Pustaka (Desk Study) 2. Daftar pertanyaan atau kuesioner 3. Wawancara Mendalam (deep interview) 4. Kelompok diskusi terarah (FGD) 5. Pengamatan (observasi) 6. Analisis dokumen dan hubungan. (kualitatif dan kuantitatif) Berdasarkan Metodologi dimaksud maka sistematika penulisan Buku Putih Sanitasi Kota Mataram Tahun 2010 ini disusun sebagai berikut : a. Bab I merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran latar belakang, pengertian dasar sanitasi, maksud dan tujuan penyusunan Buku Putih, pendekatan dan metode yang diterapkan, manfaat buku putih terhadap SSK, dasar penyusunan buku putih serta sistematika laporan. b. Bab II merupakan gambaran umum Kota Mataram, meliputi pemerintahan, kependudukan dan kepadatan penduduk, letak geografis, topografis, kondisi geologi dan hidrologi c. Bab III merupakan gambaran umum kondisi sanitasi Kota Mataram, meliputi pengelolaan air minum, air limbah, persampahan dan drainase, BUKU PUTIH SANITASI

PENDAHULUAN

8


serta menggambarkan kondisi kesehatan dan profil sanitasi kota, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sanitasi d. Bab IV menggambarkan permasalahan sanitasi Kota Mataram e. Bab V merupakan program pengembangan sanitasi Kota Mataram, meliputi visi dan misi pembangunan sanitasi, penetapan area prioritas pembangunan sanitasi, program pengembangan air minum, air limbah, persampahan dan drainase, serta program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sanitasi f. Bab VI merupakan penutup yang menyajikan kesimpulan sementara serta memuat harapan dan langkah-langkah tindak lanjut (opsi pengembangan) yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan dalam penyusunan rencana strategis pembangunan sanitasi kota atau SSK.

1.5. Sumber Data Sumber data dalam penyusunan Buku putih Sanitasi Kota Mataram tahun 2010 ini disepakti oleh anggota Pokja AMPL, mengacu pada sumber data dalam rentang waktu tahun 2005 - 2009, dan kebijakan pemerintah daerah periode tahun 2006-2010. Dengan dasar pertimbangan bahwa Buku Putih Sanitasi ini akan direvisi atau dilakukan pemutakhiran data pada tahun berikutnya. Secara singkat sumber-sumber data dalam penyusunan buku putih sanitasi dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Sumber Data a. Sumber data Internal Dimaksudkan sumber data internal adalah data-data yang diperoleh dari masing-masing SKPD terkait dan badan atau lembaga pemerintah yang mengeluarkan data tersebut secara resmi yang diperguanakan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi atas kesepakatan anggota pokja. b. Sumber data Eksternal Adalah sumber data yang diperoleh berdasarkan hasil survey, studi dan pengamatan di lapangan, yang memiliki validitas serta disepakati bersama oleh tim Pokja. 2. Jenis Data a. Data Primer Untuk pengumpulan data primer kondisi sanitasi terutama yang berkaitan dengan penilaian resiko kesehatan lingkungan, dilakukan melalui survey langsung oleh Pokja AMPL melalui kegiatan survey EHRA, studi komunikasi dan pemetaan media, dan studi penyedia layanan sanitasi dilengkapi dengan pengamatan serta persepsi masing-masing SKPD. b. Data Sekunder Data yang bersumber dari SKPD terkait, dilakukan proses seleksi dan kompilasi data sekunder menggunakan teknik kajian dokumen yang ada. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi BUKU PUTIH SANITASI

PENDAHULUAN

9


mengenai apa yang terjadi dimasa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang sedang terjadi pada masa kini. 3. Pengumpulan Data a. Data-data yang berupa arsip dan dokumen akan ditabulasi, diverifikasi dan di kompilasi berdasarkan bidang yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta. b. Berbagai narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/kantor terkait, pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat yang dapat memberikan masukan terhadap perbaikan kondisi sanitasi Kota Mataram. 4. Analisis Data Prosedur analisis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : a. Menseleksi dan mengobservasi data-data berdasarkan sumber pemanfaatan dan validitasnya. b. Menyusun atau mentabulasi item-item spesifik data yang diselidiki dengan menggunakan alat pengumpul data. c. Melakukan pengukuran terhadap data secara kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan penggambaran atau ilustrasi penyampaian narasi. d. Menyajikan hasil analisis kuantitatif dengan mempergunakan perhitungan statistik dari data yang relevan sebagai interprestasi konten data.

1.6. Posisi Buku Putih Salah satu target kerja dari pokja AMPL Kota Mataram dalam PPSP 2010 ini adalah menghasilkan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK), dan selanjutnya akan menjalani proses penyiapan memorandum program untuk implementasi program dan kegiatan yang diindikasikan dalam SSK untuk tahun berikutnya. Namun untuk dapat menyusun SSK harus berdasarkan dan bersumber dari datadata yang tertuang dan terangkum dalam Buku Putih Sanitasi Kota Mataram. Menilik dari pemaparan diatas, sejatinya Buku Putih memiliki peranan sangat penting dan utama di dalam penyusunan dokumen SSK, bahkan keberlanjutan dari Program PPSP ini, sangat tergantung dari tersusunnnya buku putih ini setelah dilakukannya verifikasi oleh SKPD terkait akan keabsahan dan validitas data-data yang tertuang didalammnya. Buku Putih merupakan dokumen acuan dasar (roadmap) dalam penyusunan strategi pembangunan sanitasi Kota Mataram. Sebagaimana telah dijelaskan dimuka, isi Buku Putih Sanitasi ini didasarkan pada data sekunder yang tersedia dan dukungan data primer dari hasil survei EHRA, dan survei keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan sanitasi. Selanjutnya Buku Putih rencananya akan diperbaharui secara berkala setiap sekitar 3 tahun dan menjadi dasar untuk perbaikan atau penyesuaian Rencana Strategis Sanitasi Kota Mataram. BUKU PUTIH SANITASI

PENDAHULUAN

10


Tim Pokja AMPL Kota Mataram sepakat, bahwa Buku Putih ini adalah suatu keragaan yang terbangun atas komitmen dan didukung oleh data-data serta kebijakan yang menopang kerangka yang tersusun dengan baik. Untuk dapat bergerak secara dinamis maka perlu diberi ruh sehingga bersifat hidup. Ruh dari Buku Putih ini adalah keterlibatan semua pihak yang terkait dan terpanggil untuk melakukannya. Rencana strategis sanitasi skala kota diperlukan untuk memberikan arahan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target yang diimpikan. Target tersebut umumnya cukup jauh untuk dicapai. Suatu usaha untuk mencapai target tersebut memerlukan lompatan besar dari kondisi yang ada sekarang dan boleh dikatakan mustahil dilakukan. Oleh karenanya diperlukan lompatanlompatan kecil melewati beberapa anak tangga dengan catatan bahwa lompatanlompatan tersebut harus terstruktur dengan jelas dan tergambarkan dalam bentuk rencana strategis. Setelah satu anak tangga tercapai, maka posisi anak tangga tersebut mencerminkan situasi sanitasi pada saat tersebut dan pada saat itulah kemungkinan dibutuhkan revisi Buku Putih Sanitasi. Pendekatan seperti itu diilustrasikan dalam gambar di bawah ini : Pendekatan Lompatan Kecil untuk Mencapai Situasi yang Diharapkan MENUJU PENCAPAIAN SITUASI YANG DIINGINKAN SITUASI YANG DIINGINKAN

KEMANA TUJUAN KITA ?

SATU LOMPATAN BESAR TIDAK MUNGKIN TERCAPAI

POT RET SITUASI SAAT INI

DIMANA KITA SAAT INI ?

LOMPAT AN KECIL LEBIH MUDAH DIC APAI DICANTUMK AN DLM

BUKU PUTIH Keterangan: - tinggi anak tangga: menunjukan tingkat kesulitan - lebar anak tangga: menunjukan waktu yang dibutuhkan

Sumber: Tayler ,K., Parkinson, J., Colin, J., Urban Sanitation A Guide to Strategic Planning , ITDG Publishing, 2003

BUKU PUTIH SANITASI

PENDAHULUAN

11


1.7. Peraturan Perundangan Amanat dari Undang Undang Dasar 1945, secara implisit mengandung pengertian dalam bidang sanitasi dan air minum yang tertuang dalam pasal 33 yang menyatakan bahwa bumi, air dan segala sesuatu yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Selain dari amanat UUD 1945, penyusunan Buku Putih Sanitasi ini didasarkan pula oleh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan umum di bidang Sanitasi dan Air Minum, secara hirarkis menunjukan kebijakan pemerintah pusat dan daerah menyangkut pembangunan sanitasi. Peraturan perundangan ini menjadi sangat penting didalam memberikan dasar pijakan yang pasti dalam upaya penanganan dan pelayanan di bidang sanitasi, dimana menunjukan suatu komitmen dan keberpihakan pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka pencapaian target yang telah disepakati dan tertuang dalam target MDGs sebagaimana telah dikemukakan dalam sub-bab sebelumnya. Sedangkan prioritas nasional yang telah dicanangkan oleh Presiden dan dijabarkan dalam RPJMN 2010-2014, tertuang dalam butir 3 dan butir 9, yakni bidang kesehatan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 1.7.1. Kebijakan Umum Sanitasi dan Air Minum Secara umum dibawah ini disebutkan beberapa peraturan perundangan sebagai kebijakan umum bidang Sanitasi dan air minum secara nasional. 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 pasal 22, Kesehatan lingkungan di selenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat. 2. Undang-Undang 7 tahun 2003 tentang Sumber Daya Alam yang mengamanatkan tentang Pelestarian Sumber Air, Pengaturan dan Penggunaannya. 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alami Hayati dan Ekosistemnya 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan BUKU PUTIH SANITASI

PENDAHULUAN

12


12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Tanaman 14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam 17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 19. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri 20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 21. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 Tentang Penggunaan Tanah bagi kawasan Industri 22. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 907/Menkes/SK/VII/2002 Tentang Persyaratan Kualitas Air minum 23. Peraturan Menteri Kesehatan No 416 Tahun 1997 Tentang Kualitas Air Bersih 24. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan & Strategi Nasional Pengelolaan Persampahan 25. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2006 tentang Kebijakan & Strategi Nasional Pengelolaan Air Limbah 26. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 534 Tahun 2000 Standard Pelayanan Minimal Bidang Permukiman Peraturan lainnya 1. SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan 2. SNI 19-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA 3. SNI 02-2406-1991 tentang Tata Cara Perencanaan Umum Drainase 1.7.2. Kebijakan Daerah dalam Peran Pemangku Kepentingan Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Mataram tahun 2010 ini masih menggunakan sumber-sumber data SKPD tahun 2005-2009, demikian pula dengan kebijakan daerah yang dijadikan sumber data penulisan masih mengacu pada kebijakan daerah periode tahun 2006-2010, sehingga terkait dengan RPJMD, RKPD atau RKA-SKPD tahun 2010-2014 belum dapat ditampilkan dalam penulisan Buku Putih Sanitasi ini, karena ketersediaan data masih dalam draft pembahasan. BUKU PUTIH SANITASI

PENDAHULUAN

13


Namun sebagai bahan masukan penyusunan buku putih sanitasi ini yang menjadi dasar hukum dan kebijakan daerah dalam pelaksanaan penanganan dan pelayanan bidang sanitasi Kota Mataram selama ini adalah sebagai berikut : 1. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 4 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Mataram Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan 2. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 5 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Mataram Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Retribusi Penyedotan Kakus 3. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 5 Tahun 2002 Tentang UKL dan UPL 4. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 3 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram 5. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram 6. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 8 Tahun 2008 Tentang RPJPD Kota Mataram 2005 – 2025 7. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 10 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 8. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 1 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 9. Peraturan Walikota Mataram No. 11 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, pokok dan fungsi Dinas Kesehatan 10. Peraturan Walikota Mataram No. 12 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum 11. Peraturan Walikota Mataram No. 14 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 12. Peraturan Walikota Mataram No. 19 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, pokok dan fungsi Dinas Kebersihan 13. Peraturan Walikota No. 23 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, pokok dan fungsi Dinas Pertamanan 14. Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, pokok dan fungsi Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat 15. Peraturan Walikota No. 34 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, pokok dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup 1.7.3. Penegakan Hukum Sampai dengan rampungnya draft Buku Putih Sanitasi ini disusun, tim pokja belum memperoleh data atau informasi yang siginifikan dan dapata dijadikan bahan tulisan mengenai penegakan hukum di bidang sanitasi.

BUKU PUTIH SANITASI

PENDAHULUAN

14

KELOMPOK KERJA AMPL KOTA MATARAM Latar Belakang

Recommend Documents