HASIL RAKORPIMNAS I
PAGE 2
HASIL RAKORPIMNAS I
AGENDA KHUSUS KEGIATAN DAN PERJUANGAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA 4.
Agenda khusus kegiatan atau perjuangan PGRI adalah kegiatan-kegiatan prioritas yang akan diperjuangkan dalam kurun waktu tertentu. Agenda khusus dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil kajian PB PGRI maupun berdasarkan aspirasi yang masuk dan berkembang di masyarakat.
5.
PGRI akan melaksanakan kajian dan diskusi secara komprehensif berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan dan dimungkinkan pada perbaikan sistem pendidikan. Dalam diskusi itu PGRI melibatkan para birokrasi pendidikan, tokok politik, pakar pendidikan, tokoh pendidikan, para praktisi, dan pihak-pihak lain yang peduli pada pendidikan.
6.
Pada pertemuan koordinasi antara PB PGRI dengan Dewan penasihat disepakati pentingnya politik guru nasional atau kebijakan nasional tentang guru. Oleh karena itu. PGRI sudan mengusulkan di berbagai kesempatan pentingnya politik guru. Untuk melengkapai usulan itu, PB PGRI akan memnyiapkan kajian mendalam tentang Politik Guru Nasional.
Berdasarkan kajian di berbagai negara, peran guru dalam peningkatan mutu pembelajarn lebih dari 60%. Artinya, peran guru sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena tu, PGRI harus mendrong dan mengusahakan terjadi perubahan pola pikir dan kinerja guru menjadi lebih baik dan profesional. PGRI juga harus mendorong agar suasana kerja profesional guru menjadi lebih membudaya.
7.
2.
Untuk beberapa kali, PGRI telah bekerja sama dengan PMPTK untuk perlindungan guru, termasuk bekerja sama dalam pelaksanaan pelatihan LKBH. PGRI juga sudah beberapa kali memperoleh dana untuk LKBH di seluruh propinsi.
" #$ 1.
Memeperhatikan hasil evaluasi tentang pembinaan guru, terutama yang dilakukan leh pemerintahkabupaten dan kota, PGRI memandang perlu dilakukan perubahan, terutama berkait dengan sistem pembinaan, anggaran, dan juga materi pembinaannya.
UU BMP dan UN perlu dihapuskan, termasuk merevisi UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen. Kebijakan menyangkut jenjang, jalur, dan jenis pendidikan perlu ditata ulang disesuaikan dengan kebutuhan menurut visi perekonomian dan kebudayaan bangsa merdeka. Demikian pula mengenai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) harus disesuaikan dengan gagasan pendidikan profesi guru. Merombak kurikulum, orientasi dan metodologi pembelajan, Jumlah mata pelajaran harus dikurangi, pendekatan dan proses pembelajaran mengacu kepada makna pendidikan seperti didefinisikan oleh UU Sisdiknas pasal 1 ayat 1 yaitu "mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya." Untuk itu model Pendidikan Profesi Guru dipersiapkan dengan matang sehingga memiliki signifikansi bagi peningkatan mutu. Kesejahteraan guru ditingkatkan secai'a progresif sejalan dengan pengadministrasian dan pengklasifikasian guru sebagai basis untuk penanganan kualitas. Pengadaan buku, sarana dan prasarana diwajibkan melalui uji kelayakan. Mengefektifkan penggunaan dana pendidikan melalui penertiban proyek-proyek yang ada. Melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan berbagai lembaga penegak hukum untuk memberantas korupsi di jajaran Depdiknas. Menerapkan sekolah gratis hingga jenjang pendidikan menengah dengan baik, tanpa mengurangi kesejahteraan guru. Mencapai Angka Partisipasi Pendidikan Tiriggi sekurang-kurangnya 50 persen. Mengubah paradigma masyarakat terhadap pendidikan melalui pengembangan pendidikan diploma atau politeknik yang difasilitasi dengan lapangan kerja sejalan dengan visi dan kebijakan dalam bidang perekonomian dan ketenagakerjaan. Karena masyarakat juga merupakan ranah pendidikan, maka lakon para pemimpin, media masa, dan masyarakat itu sendiri perlu pembudayaan penggunaan akal sehat. Masyarakat pembelajar (learning society) tak mungkin tercipta jika bangsa ini tidak mementingkan pendidikan.
1.
!
PAGE 23
2. 3.
Berdasarkan Kepres dan UUGD peringatan HGN dilaksanakan tanggal 25 November, bertepatan dengan Hari kelahiran PGRI. Ini hasil perjuangan yang sangat berharga. Peringatan HGN dan HUT PGRI beberapa tahun terakhir dilaksanakan bersamaan antara pemerintah, PGRI, dan masyarakat secara terintegrasi dan kebersamaan yang sangat baik. Kebersamaan ini hendaknya dibina secara baik, termasuk ketika menyelesaiakn berbagai persoalan guru dan pendidikan.
HASIL RAKORPIMNAS I
PAGE 22
HASIL RAKORPIMNAS I
%
N. Birokrasi pendidikan, PB PGRI mengirim surat kepada Presiden berkaitan dengan Birokrasi Pendidikan, yang ditembuskan kepada menteri terkait serta seluruh gubernur, bupati, walikota, dan seluruh jajaran PGRI yang isinya antara lain, agar pejabat birokrasi pendidikan hendaknya diisi oleh orang yang memenuhi syarat:
O. Berkaitan dengan sistem Pendidikan untuk pemerintah baru PB mengirim surat sebagai berikut. 1. 2.
3.
Menjadikan Pendidikan sebagai Agenda Nasional Utama Meletakkan pendidikan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi dan kebudayaan jangka menengah dan panjang. Pendidikan harus dikaitkan langsung dengan upaya pembangunan kapabilitas dalam konteks kesejahteraan masyarakat, seperti dengan sektor pertanian, kelautan, dan ketenagakerjaan dan perdagangan. Pendidikan harus memberikan jawaban terhadap problem-problem dan kebutuhan eksistensial bangsa ini. Pada sisi lain secara bersamaan pendidikan juga harus mengembangkan nalar sebagai basis bagi pembentukan watak dan akhlak mulia. Maka untuk iru pemerintah perlu memiliki visi tentang manusia Indonesia dan peradabannya. Tindak politik pendidikan hendaklah selalu didahului oleh studi dan kajian terhadap situasi dan teori. Jika bidang pendidikan merupakan agenda terpenting dengan anggaran terbesar, maka dalam Wantimpres, Lembaga Kepresidenan dan Wakil Presiden seharusnya masing-masing menempatkan staf khusus bidang pendidikan. Apabila dipandang perlu pemerintah membentuk Komisi/Dewan Pendidikan Nasional yang independen, bertugas sebagai pemikir dan pengawas kebijakan pendidikan nasional (Restorasi Meiji Jepang diawali oleh pembentukan tim yang dipimpin Pangeran Iwakura Tomomi. Tim berkeliling dunia selama dua tahun (1871 -1873) dengan misi mencari blue print untuk memodernisasi Jepang secepat mungkin, termasuk cetakbiru sistem pendidikan yang terbaik bagi Jepang). Jabatan Menteri Pendidikan janganlah dijadikan sekedar hadiah hiburan untuk sebuah partai politik karena pendidikan adalah pertaruhan masa depan bangsa. Menteri pendidikan haruslah personal yang bukan sekedar memiliki kapabilitas, tetapi juga memiliki ideologi pendidikan. Melakukan debirokratisasi dalam bidang pendidikan. Situasi serba birokratik akan memengaruhi aktivitas persekolahan dan pembelajaran. Membenahi manajemen pendidikan dengan memperbaiki sistem rekrutmen kepala dinas dan kepala sekolah. Beberapa kebijakan dan gagasan kontroversial, tidak relevan dengan kebutuhan bangsa dan perundang-undangan seperti
PAGE 3
## UURI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah berlaku lebih dari enam tahun. Ternyata sampai saat ini masih banyak peraturan pelaksanaannya, misalnya peraturan pemerintahnya, belum lahir. Yang sudah ada adalah PP tentang Standar Nasional Pendidikan, PP tentang Pendanaan, dan PP tentang Wajar. Masih sangat banyak peraturan pemerintah yang mestinya harus segera diuat tetapi sampai sekarang belum ada, misalnya PP tentang TK, PP tentang SD, PP tentang SMP, PP tentang SMA, PP tentang SMK, PP tentang PT, PP tentang PNF, dan sebagainya.
Sejak awal berdirinya PGRI selalu berupaya agar pendidikan memperoleh perhatian baik dan mendapatkan prioritas dalam pembangunan. Anggaran pendidikan yang cukup selalu diperjuangkan dalam setiap kongres PGRI. Setelah amandemen UUD 1945 ke-3 tahun 2001, yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan diprioritaskan minimal 20% dari APBN dan APBD. Selanjutnya, dalam UUR1 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 49 Ayat 1 juga dinyatakan bahwa Anggaran pendidikan minimal 20% di luar gaji guru dan pendidikan kedinasan. Oleh karena itu, ketika UU tenga APBN setelah amandemen UUDRI 1945 tetap belum memenuhi 20%, maka PGRI melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2005, kemudian 2006, dan 2007. PGRI menang dan baru dilaksanakan tahun 2009. Di antara waktu itu, ada dua orang dari Sulawesi selatan yang menggugat di MK agar mengamandemen Pasal 49 UU Sisdiknas supaya anggaran pendidikan termasuk gaji guru di dalamnya, dengan pertimbangan agar ketika anggaran pendidikan naik kesejahteraan guru juga naik. Gugatan itu dikabulkan oleh MK, sehingga sejak tahun 2008 anggaran pendidikan termasuk gaji guru. Akibatnya, anggaran pendidikan yang dipergunakan untuk peningkatan mutu (di luar gaji guru) di kabupaten/kota banyak yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya. PB PGRI sudah berkali-kali mengusulkan dan mewacanakan bahwa jiwa dan semangat Pasal 31 UUD Rl 1945 adalah di luar gaji guru. PB PGRI telah mengirimkan surat ke Menteri Keuangan agar menerbitkan pedoman tentang anggaran pendidikan sehingga pemahaman pemerintah kabupaten dan kota tentang anggaran pendidikan menjadi benar.
&
##
Implementasi UU Guru dan Dosen harus dikawal dengan baik, termasuk pelaksanaan PP tenaga Guru dan PP tentang Dosen. Berbagai persoalan seperti peningkatan kualifikasi guru, Pendidikan Profesi Guru, sertifikasi guru, perlindungan guru, hak dan kewajiban guru, organisasi profesi guru, harus dikawal agar dapat berjalan sesuai harapan PGRI dan guru pada umumnya.
HASIL RAKORPIMNAS I
PAGE 4
$
HASIL RAKORPIMNAS I
PAGE 21
&
Guru adalah komponen utama dan pertama dalam peningkatan mutu pendidikan. Tetapi, berdasarkan kajian PGRI bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan sangat diperlukan kerja sama yang efektif antara guru dan tenaga kependidikan lain. PGRI memandang diperlukan peningkatan kualitas tenaga kependidikan. PB PGRI sudah mengusulkan ke pihak terkait agar segera diterbitkan PP tentang Tenaga Kependidikan tetapi sampai sekarang belum berhasil. Untuk itu, PGRI akan tetap mengusulkan perlunya PP tentang Tenaga Kependidikan yang di dalamnya memuat sistem rekruitmen, hak dan kewajiban, perlindungan, penghargaan dan sebagainya tentang Kepala Sekolah, Pengawas, Penilik, Laboran, Pustakawan, dan lainnya.
! " #$ ''
%%& %%& (
)
*+,
%%-
'
'
- . '
'
'
'
' Guru adalah profesi khusus, agar hak-hak guru dapat diwujudkan tanpa diirikan oleh pihak lain. Perlu diatur secara khusus sistem penggajiannya. Saat ini yang sistem penggajiannya sudah diatur secara khusus, misalnya pegawai di Departemen keuangan, pegawai di departemen hukum dan HAM, POLRI, dan sebagainya. PB PGRI sudah mengusulkan kepada pemerintah tentang sistem pengajian khusus, tetapi karena keterbatasan keuangan negara pada tahun 2009 baru dipenuhi standar penghasilan guru minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dengan dikabulkannya permintaan tambahan kesejahteraan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan berlaku sejak bulan Januari 2009. Untuk itu, PB PGRI tetap memandang perlu untuk tetap mengusulkannya adanya Sistem Pengajian Khusus Guru.
/
#$ ''
#$
' 0
Berkaitan dengan sistem Pendidikan untuk pemerintah baru PB mengirim surat sebagai berikut. '
.
+ '
&
(
&
Pelaksanaan UUGD Pasal 39 tentang perlindungan guru belum bisa dilaksanakan dengan baik. PGRI memandang perlu adanya PP tentang Perlindungan guru yang mengatur lebih jelas dan rinci tentang perlindungan guru, yang berhak memperoleh perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan ketenagaan dan keselamatan kerja. Dalam rangka memberikan perlindungan dan mengantisipasi tindakan hukum yang menghadapi persoalan dan musibah, PGRI akan berupaya untuk melaksanakan kerja sama dengan Kapolri, Kejaksanaan, Mahkamah Konstitusi, dan juga KPK.
' ' '
'
1 '
,
$
"
'
2 3
$$(
() *
(
$$
Pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan keuangan guru dan mengangkat guru sebagai pegawai negeri. Ada beberapa cara mengatasi kekurangan guru, baik oleh pemda maupun oleh unit/satuan pendidikan pendidikan. Ada yang mengangkat guru luar biasa, guru kontrak, guru tidak tetap, guru honorer, guru wiyata bakti, dan sebagainya. Guru jenis itu
4
5
3 .
+ 7 #
1
6 5
)
' '2
$
"
"
HASIL RAKORPIMNAS I
PAGE 20
HASIL RAKORPIMNAS I
sampai sekarang sama sekali tidak memperoleh perlindungan, tidak mendapat kesempaan mengembangkan karir, dan juga tidak memperoleh haknya yang wajar. Bahkan, banyak guru yang memperoleh penghasilan sangat tidak wajar, misalnya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, bahkan banyak yang lebih sedikit dari upah itu. Artinya, banyak guru yang memperoleh upah di bawah UMR buruh pabrik, yang pendidikan mereka jauh lebih rendah dari pada guru. Dalam PP tersebut diatur sistem rekrutmen, pembinaan, penghargaan/ penggajian, perlindungan hukum, jaminan hari tua, dan sebagainya.
' #$ 0 7
8 '
' 6
+
'
6
6
+
9)%%* 6
6
6
'
0
8
'
6 6
) 9
.
&
'
/
Peningkatan mutu pembelajaran di sekolah sangat dipengaruhi oleh kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas. Oleh karena itu, mereka juga harus ditingkatkan kinerja dan kompetensinya. Bersamaan dengan itu, penghargaan untuk mereka pun layak memperoleh perhatian wajar. Dengan tugas yang sangat berat untuk memajukan pendidikan di sekolahnya, tunjangan kepala sekolah sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan, tentu sangat kecil dibandingkan dengan tugas dan tangung jawab yang harus dipikulnya. Termasuk pengawas sekolah yang sangat memerlukan dukungan transportasi ketika melaksanakan tugas dengan sekolah yang jumlahnya besar serta lokasinya yang sering terpencar.
' '
,-
$
6
7
&
'
6 6
$
Pada akhir tahun 2008 PB PGRI mengusulkan kepada Presiden dan Menpan, agar Batas Usia Pensiun Tenaga kependidikan diperpanjang dari 56 tahun menjadi 58 tahun. Usulan ini akan tetap dikawal sampai tercapai.
' 7' 8
'
PAGE 5
'
'
0
#$ *
6
' 6
6 : . ' ' )
)
7
'
/
Penilik pendidikan nonformal, memang dimungkinkan berasal dari luar guru, tetapi sebagian besar berasal dari guru, bahkan kepala sekolah. Tetapi, perlakuan terhadap penilik PLS ini temyata tidak lebih baik dari guru, misalnya BUP 56 tahun, guru 60 tahun. Selanjutnya guru dan kepala sekolah bisa mengikuti seritifikasi guru, sedangkan penilik tidak. Implikasi seritifikasi ini adalah diperolehnya tunjangan profesi. Penilik tidak bisa menerima tunjangan profesi. Tunjangan fungsional penilik sama dengan guru, lebih sedikit dibandingkan dengan pengawas. Berkaitan dengan hal itu, PB PGRI mengusulkan dan akan mengawal perbaikan status penilik luar sekolah agar bisa sama dengan pengawas.
8 1 &
+ 9" -
1
-
7
%%* 2
%%&8
PB PGRI telah berkali-kali mengusulkan pebaikan pelaksanaan sertifikasi. Yang masih perlu perbaikan adalah penentuan kuota, terlebih di Departemen Agama, Pelaksanaan dan sistem
HASIL RAKORPIMNAS I
PAGE 6
penilaiannya, apakah tetap dengan menggunakan fortofolio, pebayaran tunjangan profesinya yang mestinya bersamaan dengan pembayaran gaji, peningkatan kualitas guru yang sudah 6
HASIL RAKORPIMNAS I
PAGE 19
6 9
' '
!
' Berdasarkan laporan dari pengurus PGRI kabupaten/Kota, pengangkatan birokrasi pendidikan, banyak yang tidak berdasarkan kompetensi dan karier pegawai yang bersangkutan. Banyak birokrasi pendidikan yang diangkat dari Tim Sukses Bupati/Walikota terpilih. Penempatan pejabat yang kompetensinya tidak sesuai dengan tugas dan wewenangnya di bidang pendidikan sangat merugikan upaya peningkatan mutu pendidikan yang berbasis di kabupaten/kota setelah otonomi ini. PB PGRI telah mengirim surat kepada Presiden Rl dengan tembusan kepada beberapa Menteri terkait, gubernur, bupati dan walikota tentang kriteria pejabat bidang pendidikan.
*
' #$
:
6 7 6
'
'
0
8
'
6 6
Undang-undang Badan Hukum Pendidikan perlu dikaji dengan baik. Jika tidak bisa dibatalkan, PGRI perlu mengawal agar PP-nya sesuai dengan harapan PGRI dalam rangka menjadikan pendidikan nasional kita bermutu.
)
'
M. PB PGRI tertanggal 5 September 2008 berkirim surat kepada Presiden, setelah memperhatikan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008 tanggal 13
#
Agustus 2008, Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Paripurna
PGRI memandang perlunya sistem evaluasi yang baik, sesuai dengan kaidah pendidikan dan mampu memacu peningkatan mutu pendidikan. Berdasarkan laporan dari berbagai daerah, saat ini ditemukan dampak negatif pelaksanaan UN yang cukup mengkhawatirkan, antara lain adanya upaya membantu siswa agar mereka dapat menjawab dengan benar, mempersiapkan peserta UN dengan berlebihan sehingga mengubah pendidikan menjadi kursus dan latihan mengerjakan soal, pemanfaatan nilai UN yang berlebihan, bahkan cenderung seolah-olah nilai UN menjadi satusatunya penentu kelulusan. PGRI mendukung keputusan MA tentang UN. PGRI berpendapat jika pemerintah belum memiliki sistem ujian yang baru dan kewajiban memperbaiki kualitas guru dan sarana prasarana pendidikan belum bisa dilakuan, maka UN tahun 2010 ini harus dimaknai sebagai UN masa transisi, yang pelaksanaannya harus diperbaiki. Selambat-lambatnya Juli 2010 harus dlakukan evaluasi, jika memang ditemukan penyimpangan sehingga dampaknya merugikan pendidikan, sistem evaluasi itu harus diganti.
DPR RI pada tanggal 15 Agustus 2008, Materi Pembicaraan dalam audiensi dengan Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 5 September 2008, dan audiensi dengan Ketua MPR RI tanggal 5 September 2008 berkenaan dengan Anggaran Pendidikan dalam APBN tahun 2009, Pengurus Besar PGRI menyampaikan hal-hal sebagai berikut: #$
#$
#$ 1
.
%;
. +"
%%/
.
' . + ' '
$
+
<
&
Edaran menpan yang melarang penempatan guru negeri di sekolah swasta harus dicabut. Hal tu dalam rangka meningkatakn kualitas pendidikan di sekolah swasta.
'
< 5
!
HASIL RAKORPIMNAS I
PAGE 18
5
6
'
#
. ' 78 5 '
+
PAGE 7
0
Naskah selengkapnya terdapat pada Bagian 1
'
78
6
HASIL RAKORPIMNAS I
78
7 98
#
2
+
(
'
(
&
1
'
+
9
Naskah selengkapnya terdapat pada Bagian 1 6
* 5
= +<
2
%%* 2
)
"
%%:
7
PGRI harus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terutama dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, menjadikan PGRI kuat dan bermartabat, dan mewujudkan guru yang profesional, sejahtera, bermartabat, dan terlindungi.
8
*% : 5 ' $ 7
#
%%%%%%%
8
+<
1 '
'
'
&
'
'
-
' +<
/ " '
+<
'
6
' 2
7 5 %" '
) 5
%%& 8
6
6
6
+$
%
9
'
6 6 1 5
#$
+ &9 6
' 6
HASIL RAKORPIMNAS I
PAGE 8
PERJUANGAN
HASIL RAKORPIMNAS I
PAGE 17
& .
'
6
'
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
-
#$ 6
6
#$
K. Pada saat PB PGRI beraudiensi dengan Wakil Presiden pada 5 September 2008. antara Sejak berdiri di awal kemerdekaan, PGRI terus berjuang agar guru dan tenaga kependidikan memperoleh perlakuan yang baik, peningkatan profesional yang bermakna, kesejahteraan yang wajar, serta pendidikan nasional yang bemutu. Perjuangan PGRI itu bisa berupa usulan, aspirasi, hasil kajian, keputusan organisasi, yang disampaikan secara lisan dalam diskusi mapun pertemuan koordinasi, melalui surat atau naskah tertulis, dan ada pula yang disampaikan melalui unjuk rasa, baik nasional maupun lokal dan pengawalannya. Hasil perjuangan PGRI sering tidak diketahui oleh para anggota, bahkan oleh pengurus organisasi ini. Ada beberapa sebab, misalnya pengurus yang berperan memperjuangkan berbagai aspirasi itu tidak mau mengutarakan dan mensosialisasikannya. Tidak adanya bahan sosialisasi yang bisa digunakan untuk memberikan informasi yang memadai di tingkat bawah. atau memang pengurus tidak mengetahui betapa pentingnya informasi itu dan tidak mau menyebarluaskan hasil kegiatan dan perjuangan PGRI. Tidak adanya sosialisasi perjuangan organisasi sering melahirkan tuduhan miring, hujatan, bahkan fitnah kepada pengurus dan organisasi ini. Tuduhan miring terhadap PGRI misalnya. PGRI dianggap organisasi yang tidak memberi manfaat, tidak melakukan apa-apa, tidak bisa memperjuangkan aspirasi guru, PGRI hanya organisasi pemotong gaji, PGRI hanya dijadikan tunggangan pengurusnya untuk meraih jabatan dan kedudukan, pengurus PGRI yang pensiunan, atau pengurus PGRI pejabat, dan sebagainya. Bagi sebagaian anggota dan juga masyarakat tuduhan miring itu bisa dianggap benar jika pengurus organisasi ini tidak mampu menunjukkan perbaikan kinerjanya, termasuk melakukan sosialisasi kegiatan dan perjuangan PGRI. Akibat berikutnya, bisa melemahkan dukungan anggota maupun masyarakat terhadap PGRI jika pengurus organisasi ini juga tidak mampu menunjukkan bukti bahwa tuduhan itu tidak benar. Bahkan, kesadaran dan pemahaman betapa pentingnya para guru dan tenaga kependidikan berserikat dan berhimpun dalam wadah organisasi guru iui bisa menjadi terganggu. Karena itulah, diperlukan dokumen dan catatan yang memadai tentang kegiatan khusus atau hasil perjuangan PGRI untuk dijadikan bahan sosialisasi kepada para anggota dan pihak lain agar tuduhan miring dan fitrnah tidak lagi terjadi dan dukungan maksimal terhadap organisasi ini juga akan mengalir
lain diusulkanlali hal-hal sebagai berikut: '
1
<$< $5+. <+
%% +
9
%%*
. + %%/ 5
5
%;
. +
.
$
9
'
1
* ! 1 :
6
Pada
PGRI
' 6'
&
#$
34 .
. +
3445
*
&
6
6 6
7 #$ ' '
.
'
. + %;
)
! 9/
' <
5
<
+
< > .
'
> . %;
' '
<
%
HASIL RAKORPIMNAS I
PAGE 16
%"
*.
%%/
#$
. + "
:.
<
# #$
%%/
4
.
%;
#$
'
(<
78
78 #$
9
< 78 7 98 6 7 :8
7 *8 5
!
'
#$
< '
=
? (#" . + $5
'
#$
%;
5 <
$ 6
'
5
#$
!
'
#$ 5
) 5
%; 2
J.
6
'
.
'
.
#$
Berkaitan dengan penyelenggaraan sertifikasi, PB PGRI mengusulkan beberapa hal, yaitu: < 6
'
PAGE 9
'
%%/
5
HASIL RAKORPIMNAS I
'
'
1. Yang dimaksud perjuangan PGRI adalah usulan dan masukan dari PGRI yang disampaikan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan juga badan penyelenggara pendidikan tentang halhal yaug mengarah perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan maupun dalam upaya mewujudkan guru dan tenaga kependidikan menjadi profesional, sejahtera. terlindungi, dan bermartabat serta upaya mengawalnya. 2. Usulan itu ada yang disampaikan secara lisan dan juga tertulis, ada yang disampaikan dengan utusan, pertemuan koordinasi, dan juga dengan unjuk rasa maupun mogok kerja. 3. Dalam menyampaikan usulan dan pengawalan, PGRI selalu berupaya menggunakan cara yang elegan dan cerdas sesuai karakteristik PGRI sebagai tempat berhimpunan para cerdik pandai dan dilakukan secara bertahap. Pada umumnya usulan disampaikan secara lisan dalam pertemuan informal kepada para pihak yang mempunyai kewenangan. Jika belum dipenuhi disampaikanlah usulan itu dalam diskusi atau pertemuan koordinasi. Apabila kesempatari itu belum bisa dilakukan atau belum berhasil pengurus sering menyampaikannya dalam bentuk tertulis, baik surat maupun naskah akademik. Jika dalam bentuk surat juga belum ada hasil yang sesuai harapan, sering dikirim utusan atau delegasi untuk menyampaikan harapan dan keinginan PGRI. Apabila setelah disampaikan dengan cara itu tetap belum ada tanda-tanda dipenuhi, apa lagi jika persoalan itu sangat penting dan menyangkut hajat hidup banyak orang, PGRI bisa juga menggunakan cara unjuk rasa. Unjuk rasa juga dilakukan secara bertahap, dari jumlah kecil sampai jumlah yang sangat besar. Tentu, jika semua itu tetap tidak membuahkan hasil, PGRI bisa juga melakukan gerakan mogok kerja agar usulannya bisa dipenuhi. 4. Informasi perjuangan yang ditulis dalam naskah ini hanya sebagian kecil, naskah perjuangan PGRI selengkapnya pernah terbit dalam beberapa buku khusus. Pada tahun 2013 juga direncanakan akan terbit buku khusus perjuangan PGRI menyongsong Kongres XXI PGRI.
6 6 .
*%
9
'
%
<$
6 '
$@ )
$@ )
< )9
' 6
9
' %%-
'
6
6
'
'
' *
6 .
#$
' 6
: 5
6 %*
%9 '
6
6
+
&
1. Yang diperjuangkan oleh PGRI pada dasarnya meliputi upaya agar pendidikan mendapat perhatian yang baik, berbagai peraturan berpihak pada upaya peningkatan mutu pendidikan dan guru/tenaga kependidikan, birokrasi pendidikan yang kompeten, dan upaya untuk mewujudkan guru/dosen dan tenaga kependidikan yang profesioanl, sejahtera, terlindungi, dan bermartabat. 2. Lingkup perjuangan PGRI ada yang berskala nasional/pusat, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan unit atau satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta. Jadi, harus dipahami benar bahwa persoalan-persoalan berskala nasional, PB harus menjadi pihak yang paling bertanggung jawab untuk mempejuangkan dan mengawalnya. Demikian juga di tingkat propinsi adalah pengurus PGRI Propinsi, tingkat kabupaten/kota juga menjadi tugas utama pengurus PGRI kabupaten/kota untuk memperjuangkan dan mengawalnya dan seterusnya. Beberapa contph informasi hasil perjuangan yang disebut di bawah ini, semoga mampu memberikan inspirasi agar di propinsi dan kabupaten/kota juga bisa menghimpun bahan informasi untuk ' 1
HASIL RAKORPIMNAS I
PAGE 10
HASIL RAKORPIMNAS I
D. Perjuangan PGRI pada awal berdirinya banyak berhubuiigan clengan upaya memperbaiki dan meningkatkan eksistensi pendidikan dan institusi pendidikan, kesejahteraan guru dan
PAGE 15
%%& '
. +
*
%%&
tenaga kependidikan, dan pengakuan dan penegakkan organisasi guru, PGRI. Perjuangan
9/
5 /9*
<
5
'
#$
Pegawai Negeri Republik Indonesia. Perjuangannya terhadap upaya peningkatan kesejahteraan guru sebagai pekerja profesional pernah mengukuhkan Ketua Umum PB PGRI menjadi Menteri
<
<
PGRI saat itu dilakukan juga dengan cara membangun kebersamaan dengan organisasi buruh lainnya. Suatu periode, Ketua Umum PB PGRI menjadi Ketua Tim Penyusun Sistem Penggajian
%;
' 5
$
6
:
%%- #$
$<$
Sosial dan Ketenagakerjaan pada saat itu.
. + %;
%%-
#$ 5
.
E. Selama Orde Garu, PGRI yang memberi dukungan penuh kepada pemerintah, telah menjadikan
%%.
pendidikan sebagai prioritas pembangunan dan keberadaan guru sedikit demi sedikit juga
5
#$ 5
78
memperoleh perhatian yang lebih baik. PGRI pada masa itu mendapatkan kesempatan untuk
. + %%%%/
berkembang dan mengukuhkan kembali sebagai satu-satunya organisasi duru di Indonesia,
5
seperti pada awal kelahirannya.
%;
782 . +
%%/ %%-
F. Pada tahun 1980-an, PGRI juga mengusulkan agar kenaikan pangkat guru menggunakan angka
. +
#$
#
#$ #$
5
" @(
.
ribu dua ratus lima puluh rupiah). Usulan kenaikan tunjangan pendidikan pada tahun 2000 juga '
#$ 52
$ #$ <
.
" @
memperoleh persetujuan. Termasuk ketika PGRI mengusulkan agar guru swasta memperoleh
'
#$
5 - #
'
#
.
<
.
5
#$ %%/
G. Pada tahun 2000 an, PGRI mengusulkan agar pembinaan guru dapat dilaksanakan dengan baik,
#$
guru hendaknya ditangani oleh sebuah badan khusus langsung di bawah Presiden. Pada akhir
%;
6 # #$
tahun 2004, pada saat Puncak Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-59 Tahun 2004, Presiden
< *.
%%#$
menetapkan bahwa guru adalah jabatan profesi. Kemudian, pada awal tahun 2005, Presiden Direktorat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
-%% 5
# #$ # #$
tunjangan beras diganti uang, askes bisa dimanfaat untuk berobat di rumah sakit swasta, juga
%;
#$ .
dipenuhi sebesar 20% di tengah-tengah tahun anggaran. Selanjutnya, ketika PGRI mengusulkan
. 5
kredit seperti yang diberlakukan untuk dosen dan mendapat persetujuan. Mengusulkan kenaikan
memenuhi usulan itu dengan menetapkan direktorat baru di bawah depdiknas, dengan nama
) 5
.
gaji pada tahun 1999 juga mendapat perhatian, dipenuhi Rp 155.250,00 (seratus lima puluh lima
78 . +
.
.
&
tunjangan kesejahteraan dari pemerintah.
'
'
#$ / "
9.
%%#$
%%/ $
5 1
B
HASIL RAKORPIMNAS I
PAGE 14
*
.
%%/
#$
> 2 '
2
6 '
%%/
" '
6
&
<'
6 #$
6
>"
*
#$
%%/' #$
'
1
' '
5
5
5
#$
C @ $$$
+,
//-
#$
'
1
'
#$ " '
5
PAGE 11
Undang6#
'
2
HASIL RAKORPIMNAS I
" '
<
#$
6 " '
3
# #$
#
+
!
!.
'
. 5
" '
$5$
6
" '
#$ <
#$
5
" '
'
5
' #$
:
#$
1 6
6
' :%
6
5 #$
'5
9 <
#$ 2
'
'
:
:
%%*
#$
(
'
' /&%
'
#$
' .
.
#$ +
1 /9*
'
9/
#+
-% <
:
+
%%&
'
-%
< #$ .
$<$
5 /9*
%%:
#$
6
6 "
#$ 2
. +
%%&
#$
#$
#$
#$ 2
$<$
' 5
%;
'
' "
#$
2
1
"
. %%:
-
' '
.
%%*
-
'
/9* . +
5
%%
.
%)%%
%;
"
'
1
/9*
.
. +
9)%%* <
'
/9* %; <
#$
* <
#$
#$
%
%%*.
#$
%;
%%&
C # #$
1
#$
9
'
' #$
#$
2
" 1
#$
. '
5 '
6
6 +<
'
' +<
1
HASIL RAKORPIMNAS I
PAGE 12
A
' #
6
HASIL RAKORPIMNAS I
'
%%%%%%%7
8
2
6
+
6
%%&
-
PAGE 13
<
6
5
< 6
'
%%-
!"
' 6#
%%-
! " #$
1:
#
5
6
<
'
<$
#$
#
%
6
' 6
6
%%: '
/9*
! " #$
#$ '
! + %%-
! " #$
1:
. %%-
<
%
''
%%&
5
#$
'
%%-
> 5
#$ 2 .
%%-
#$
#$ ' %%-
1
'
'
" 5
< #
#$
2
+ +
'
&9)%%/
#
'
#
.
%%-
6 '
#$ 5
+ '
'
' '
!
#$ '
#$ '
#$>5 5
$
#$ <
> '
9+ ,
#$
%%/
<
'
#$
.
(
' 1:
+
#$ '
#$ ! " #$
%%5
%%/
#$ 9
! + %%-
<
-2
%%-
6
'
#
'
5
<
6
'
%%- 2
" 5
1: 8
.
# <
' 5
.
" 5
6
1
#$
<
7
9
.
<
<
6
'
#$
'
%%6 #
#$
.
%%/>
#$ ' 6
'
#$
#$
'
$@ )
6
#$
#
*%
78
.
#$
C C #$ "
#$ 78
#$
> .
'
&2 %%-
2 %%-
%%-
'
#$
*+ ,
'
! + %%&
%
1:
5 #$
6
#$
!+
'
1
/
'
+<
#$
-
'
%%- < '
&
5
%%/
