AGAMA, NEGARA DAN KAMPANYE Ditulis oleh Prof. Dr. H. Duski Samad, M.Ag./ Ketua MUI Kota Padang Kamis, 05 Desember 2013 23:18
AGAMA, NEGARA DAN KAMPANYE
OLEH: DUSKI SAMAD
Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Padang
Kedudukan agama dalam negara Republik Indonesia sejak awal berdirinya negara ini adalah pasti, kuat dan jelas. UUD 1945 Bab XI Agama, Pasal 29 memuat dua ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa. (2)Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan negara terhadap keberadaan agama dan jaminan tiap warga negara melakukan pengamalannya agama yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah tugas pokok yang harus diemban oleh siapapun penyelenggara negara dalam segala tingkatannya.
Wujud nyata jaminan negara terhadap eksistensi agama dan umat beragama telah dicatat sepanjang sejarah Republik Indonesia. Satu tahun saja setelah kemerdekaan – tepatnya 3 Januari 1946 – Pemerintah mendirikan Departemen Agama – kini Kementrian Agama RI – yang tugas pokoknya adalah memberikan pelayanan terhadap umat beragama, pendidikan agama, bimbingan dan pembinaan keagamaan umat beragama, seperti perkawinan, zakat, haji, wakaf
1/5
AGAMA, NEGARA DAN KAMPANYE Ditulis oleh Prof. Dr. H. Duski Samad, M.Ag./ Ketua MUI Kota Padang Kamis, 05 Desember 2013 23:18
dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelayanan bagi umat beragama.
Secara tegas bisa dicermati pada visi Kementrian Agama “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN.”. MI SI, (1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama. (2) Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.(3) Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.(4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.dan (5) Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.(Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010)
Hubungan agama dengan negara dalam perjalanan waktu terus berkembang sesuai perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan negara untuk memberikan pelayanan prima terhadap umat beragama bukan saja ditunjukkan dalam bentuk memfasilitasi layanan ibadah dan sosial keberagamaan, seperti membantu rumah ibadah, akan tetapi sudah menyintuh pada penetapan undang-undang dan regulasi yang secara subtansial memberikan jaminan pada kehidupan beragama.
Ada sejumlah undang-undang yang punya kaitan langsung dengan jaminan pada layanan negara terhadap agama dan sudah menjadi aturan hukum positif yang mengikat bagi setiap warga negara. Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 adalah aturan hukum yang telah memberikan kepastian hukum pada perkawinan dan konsekwensi hukum dari perkawinan itu sendiri. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama adalah landasan hukum formal yang mengatur tata cara bagaimana menyelesaikan perselisihan tentang berbagai hal dari umat beragama.
Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah aturan hukum yang memberikan jaminan terhadap pengaturan zakat bagi umat Islam. Dasar hukum ini diperkuat lagi dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dengan demikian, lembaga amil zakat di Indonesia memiliki ketentuan yang mengikat dalam menerima, mengelola dan menyalurkan dana zakat kepada kaum dhuafa.
Mengapa lembaga amil zakat harus dibuatkan undang-undang pengelolaan dana zakat?. Disadari oleh penyelenggara negara, beragam manfaat zakat akan terwujud bila terdapat dasar
2/5
AGAMA, NEGARA DAN KAMPANYE Ditulis oleh Prof. Dr. H. Duski Samad, M.Ag./ Ketua MUI Kota Padang Kamis, 05 Desember 2013 23:18
hukum yang mengatur kegiatan amil zakat mulai dari pengumpulan zakat, pengelolaan, hingga penyalurannya. Undang-undang zakat ini juga mengharuskan setiap lembaga amil zakat bersikap profesional dan amanah dalam menyalurkan dana zakat masyarakat Islam kepada mereka yang berhak menerima.
Selain itu, dengan pemberlakukan ketentuan hukum tentang zakat di Indonesia maka masyarakat muslim Indonesia bisa mendapatkan informasi yang tepat seputar pelaksanaan ibadah zakat. Peran negara dalam hal ini adalah sebagai penyedia sarana dan prasarana peribadahan warga negaranya sehingga tercipta pemerataan kemakmuran lahir dan batin di masyarakat.
Dalam urusan haji negara cukup kuat perannya sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI. nomor 17 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pelaksanaan ibadah haji sebagai ibadah ma hdah (ibadah murni) - sebagaimana juga ibadah shalat, puasa dan zakat- ternyata menjadi pekerjaan tahunan yang melibatkan semua unsure negara dan harus diakui pengaturan ibadah haji telah juga memberi manfaat banyak bagi negara, lihat saja berapa jumlah dana umat tanpa bunga yang dikelola negara, tentu negara memperoleh keuntungan tidak kecil. Dalam bidang pendidikan, Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 tahun 2013 juga dengan eksplisit menyatakan bahwa Pendidikan Agama adalah subsistem dan bahagian tak terpisahkan dari sistim pendidikan nasional.
Undang-Undang tersebut di atas telah diikuti oleh Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Mentri, Dirjen dan peraturan tekhnis yang tentunya memberikan panduan dan bimbingan bagaimana layanan keberagamaan umat ini dapat dilaksanakan menurut semestinya. Patut dipikirkan dengan jernih dan tenang bahwa realitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengharuskan negara memberikan layanan, bimbingan dan penetapan regulasi bagi pelaksanaan ibadah umat beragama adalah langkah tepat, proporsional, memiliki landasan hukum dan tentunya sebagai wujud arti hidup bernegara sebagaimana amanat UUD 1945.
AGAMA DALAM KAMPANYE.
3/5
AGAMA, NEGARA DAN KAMPANYE Ditulis oleh Prof. Dr. H. Duski Samad, M.Ag./ Ketua MUI Kota Padang Kamis, 05 Desember 2013 23:18
Isyu agama dalam setiap ada pemilihan adalah kenyataan yang harus dicermati dengan hati-hati. Pengalaman kehidupan berdemokrasi yang begitu terbuka, bebas dan cendrung liberal di era reformasi ini adalah peluang dan sekaligus tantangan bagi umat beragama dan warga bangsa untuk tetap hidup berdampingan. Kemasan kampanye terselubung atau nyata-nyata dengan membawa agenda agama, dan ataupun ada upaya memposisikan agama secara tidak sepatutnya, harus diperhatikan dan dicerdasi, karena kondisi ini berpotensi membawa gesekan antar elemen umat beragama.
Bagi umat beragama dan calon pemimpin yang memang juga berasal dari umat beragama hendaknya dengan ikhlas menempatkan agama pada wilayahnya yang sacral, mulia dan terhormat sesuai kodratnya. Tidak elok rasanya menjadikan agama sebagai alat pancing merebut simpati dan mendulang suara, dan juga kurang baik dan mengingkari sejarah jadinya ketika calon pemimpin tidak punya perhatian (care) pada layanan agama bagi umat beragama. Penempatan agama dan layanan keagamaan oleh negara pada porsi yang tepat, sesuai amanah UUD 1945, dan Undang-undang yang mengikutinya adalah pilihan cerdas yang harusnya dielaborasi oleh calon pemimpin yang tengah mengincar kursi pejabat negara.
Berkelindanya hubungan agama dan negara adalah keniscayaan sejarah yang harus dirawat dan terus dikembangkan oleh setiap warga negara. Warga negara, lebih-lebih lagi aparatur negara, pemimpin negara, calon pemimpin yang ingin menduduki singgasana pejabat negara, hendaknya dapat membaca dan menelaah dengan jernih dan sungguh-sungguh bagaimana menjaga, meningkatkan dan mendayagunakan potensi agama dan umat beragama untuk kemaslahatan dan kesejahteraan bangsa dan negara.
Adalah naïf dan menyedihkan apabila warga negara, pejabat negara, dan atau calon pemimpin di negara yang berdasarkan Pancasila, bertindak bodoh sengaja mengaburkan dan atau memarjinalkan hubungan baik dan saling memberi manfaat antara agama dan negara. Umat beragama yang sekaligus juga warga negara diminta untuk dengan cerdas, arif dan berhati jernih memilih, memilah dan memberikan dukungan terhadap mereka yang akan bertarung dalam merebut posisi tertentu dalam sistim kehidupan bernegara. Sekecil apapun peran pimpinan negara adalah menentukan bagi kebaikan hubungan umat beragama dengan negara dan bangsa.
Lembaga keagamaan – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan segenap jajarannya- dalam fungsinya sebagai pelayan umat dan mediasi antara umat dengan pemerintah akan dengan serius dan terus menerus mengawal dan mengisi kegiatan, kerjasama dan penguatan hubungan agama dan negara yang sudah terbangun dengan baik di negara ini. Ulama, pemuka agama, mubaligh dan aktivis umat diharapkan dengan rendah hati dapat menjelaskan kepada
4/5
AGAMA, NEGARA DAN KAMPANYE Ditulis oleh Prof. Dr. H. Duski Samad, M.Ag./ Ketua MUI Kota Padang Kamis, 05 Desember 2013 23:18
umat dan pemimpin, aparat negara tentang indahnya kehidupan kebersamaan yang sudah terbangun sejak awal kemerdekaan Republik ini.
Pikiran sempalan, picik, tidak beralasan yang menempatkan hubungan agama, umat beragama dan negara dalam garis yang berlawan harus direformasi dan diluruskan. Amanat pendiri negara (founding father) dan UUD 1945 bahwa negara menjamin keberadaan agama dan pelayanan pengamalan agama adalah kunci sukses menjadi pemimpin dan tentunya akan mempercepat tercapainya tujuan negara dan kesejahteraan bangsa. Semoga warga bangsa, umat beragama dan pemimpin bangsa memiliki komitmen dan konsistensi dalam menjaga hubungan agama, umat beragama dan negara. Amin. Ds. 23112013.
5/5
