46 VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 6.1.
KINERJA PETANI TEBU DI KELURAHAN PADURAKSA
61.1.
Profil Petani Tebu Sejarah petani tebu di kabupaten Pemalang dapat dilihat dari
keberadaan pabrik gula Sumberharjo yang selesai dibangun pada tahun 1911 dan pertama kali berproduksi pada tahun 1912. Areal atau lahan yang digunakan untuk tanaman tebu menggunakan sawah teknis dengan pola glebagan. Tebu pada lahan tegalan (tanah kering) dimulai pada tahun 1986 ketika salah seorang petani, yang kami jadikan pula sebagai salah seorang responden mengawali menanam tebu di tegalan yang sebelumnya ditanami padi gogo dan palawija. Pada awal kegiatan tidak ada yang mengikuti, tetapi ketika hasil dari tanaman tebu ternyata melebihi hasil tanaman padi gogo dan palawija, petani lain akhirnya mengikuti menanam tebu sampai sekarang. Profil petani tebu di kelurahan Paduraksa dapat di bedakan menjadi : 1) petani pemilik dan penggarap yaitu, petani pemilik lahan sekaligus yang mengelola lahan yang dimiliki baik dengan cara mengupah orang maupun dikerjakan sendiri; 2) Petani penggarap dengan lahan sewa yaitu, petani petani yang tidak memiliki lahan sendiri, tetapi lahan diperoleh dengan cara menyewa lahan milik orang lain; 3) Petani penggarap maro yaitu, petani yang mengelola lahan orang lain dan hasil panen dibagi dua untuk penggarap dan pemilik; dan buruh tani yaitu orang yang bekerja pada kebun orang lain sebagai tenaga upahan. Sedangkan petani anggota koperasi yaitu petani yang menyatakan diri bergabung dengan koperasi, jadi tidak semua petani tebu secara otomatis menjadi anggota koperasi. Karakter petani tebu di kelurahan Paduraksa secara umum sangat pasrah dengan kondisi lingkungan hidupnya. Hal ini dapat dilihat dari sikap nrimo dengan apapun hasil yang diberikan oleh pabrik gula atas usaha tani yang dilakukan. Sikap ini tercermin dari komentar responden ketika ditanya mengenai penetapan rendemen. Seperti komentar HD, salah seorang responden dari petani tebu dengan pemilikan lahan di atas satu hektar, mengungkapkan sebagai berikut : “Kalo saya sih manut saja sama pabrik gula, kan yang tahu rendement pabrik gula, saya kan tinggal terima jadi. Masalah rendement ya saya serahkan semua pada pabrik, soalnya kalaupun usul-usul juga percuma”.
47 Lain halnya dengan HS yang juga seorang tokoh yang mengawali dalam budidaya tebu lahan kering, berkomentar lebih keras, sebagai berikut : “Masalahe wong nebu kuwi mung siji, yo kuwi rendement. Moso, tebu selot tuwo selot ora manis. Waktu disampel wulan papat rendemen pitu, lako barang panen rendement sing ditompo malah mung dadi enem. Berarti pabrik tah ora bener. Mestine kabupaten biso mbantu nengahi, ben wong tani ora rugi” (Artinya : “Masalah petani tebu itu cuma satu, yaitu rendement. Masa tanaman tebu semakin tua semakin tidak manis. Ketika diambil contoh nira pada bulan empat rendement mencapai tujuh, tapi setelah panen rendement yang diterima justru menjadi enam. Berarti pabrik gula tidak benar (dalam menetapkan rendement). Harusnya kabupaten (pemda) membantu memfasilitasi mencari jalan keluar agar petani tidak rugi). Kondisi ini mencerminkan ketidak-berdayaan petani khususnya dalam penetapan rendement tebu. Memang ada juga yang bersikap kritis dan vokal. Namun karena bersifat perorangan dan ketidak kemampuan dalam penguasaan teknologi, maka sikap ini juga tidak banyak menolong. Berkaitan dengan pencapaian rendement tebu, menurut penjelasan pejabat kepala tanaman PG Sumberharjo, banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya yang paling dominan yaitu faktor iklim, khususnya kemarau panjang yang menyebabkan tebu layu di kebun, disamping itu faktor penanganan pascapanen juga dapat mempengaruhi pencapaian rendement. Memperhatikan beberapa komentar di atas, dapat dikatakan bahwa rendement sangat dipengaruhi oleh kondisi tanaman di kebun dan penanganan dalam tebang dan angkut serta perlakuan di dalam pabrik gula. Kecurigaan atau ketidakpercayaan petani dalam penetapan rendement oleh pabrik sangat beralasan karena katidak tahuan dalam proses penetapan rendement, sehingga menuntut adanya transparansi dari pabrik gula.
6.1.2.
Pengalaman Petani Dalam Usaha Tani Tebu Pengalaman petani dalam usaha tani tebu ditunjukkan dengan lamanya
petani dalam melaksanakan usaha tani tebu. Semakin lama pengalaman usaha tani,
akan
semakin
meningkat
ketrampilan
yang
dimiliki
yang
dapat
mempengaruhi peningkatan produksi tebu yang diperoleh. Dari responden yang ditemui diketahui satu orang berpengalaman selama tujuh tahun, tiga orang berpengalaman dua belas tahun, satu orang berpengalaman lima belas tahun, tiga orang berpengalaman sembilan belas tahun dan satu orang berpengalaman dua puluh satu tahun.
48 Dari
variasi pengalaman bercocok
tanam
tebu sebagian besar
pengalaman kerja petani dalam usaha tani tebu rata-rata di atas sepuluh tahun, bahkan hampir separuh petani tebu yang ada berpengalaman lebih dari lima belas tahun. Dengan pengalaman yang cukup lama tersebut, merupakan potensi dan modal awal untuk melaksanakan usaha tani tebu. Pengalaman kerja ini dapat dijadikan alasan pendukung keberhasilan usaha dalam pengajuan pinjaman pembiayaan kepada lembaga perbankan.
6.1.3.
Pemilikan Lahan Areal kebun tebu di wilayah kerja PG Sumberharjo, pada tahun 2006
seluas 1.707 hektar. Dari luas kebun tersebut, 670 hektar (24,48 %) diantaranya merupakan kebun tebu milik petani. Dari kebun milik petani terdapat tebu lahan kering seluas 591 hektar dan 320 hektar diantaranya terdapat di kebun Surajaya yang merupakan daerah penelitian/kajian (Sumber : plafond kebutuhan areal tebu rakyat MT. 2006/2007 di Kabupaten Pemalang). Pemilikan lahan di Kelurahan Paduraksa pada umumnya menggunakan satuan luas Bau (0,71 Ha) dan hektar. Satuan pemilikan lahan dimulai dari 1/16 Bau (0,044 Ha), 1/8 Bau (0,088 Ha), ¼ Bau (0,175 Ha), ½ Bau (0,350 Ha), 1 Bau (0,710 Ha) dan hektar. Jumlah petani pemilik lahan dalam tiga kelompok satuan luas berbeda yang diambil berdasarkan
pemilikan luas lahan adalah
sebagai berikut ; Kelompok I (< 0,5 Ha) 163 orang, Kelompok II (0,5 s/d 1 Ha) 10 orang dan Kelompok III (> 1 Ha) 6 orang. Sedangkan rata-rata pemilikan lahan dapat dilihat dengan cara membandingkan luas lahan dengan jumlah petani pemilik, diketahui pemilikan luas lahan rata-rata milik petani di kelurahan Paduraksa sebesar 0,254 hektar per keluarga (lihat Tabel 9). Tabel 9 Tingkat Kepemilikan Lahan Petani Tebu Di Kelurahan Paduraksa Tahun 2007 NO
Nama Kebun
Ketua Kelompok
Jumlah Petani
H. Sanadi
Luas Lahan (Ha) 13.175
36
Rata-rata Pemilikan Lahan(Ha) 0,366
1
Siali-ali
2
Sumurbolang
H. Sanadi
11,065
25
0,442
3
Sileles
Darya
21,175
118
0,179
45,415
179
0,254
Jumlah
Sumber : Data Sekunder, diolah. Koperasi Raksa Jaya, Nopember 2007
49 Dilihat dari analisa usaha tani, luasan lahan tersebut tergolong sempit untuk kegiatan usaha tani tebu. Karena hasil dari usaha tani dengan luasan tersebut jauh dibawah upah minimum kabupaten Pemalang dan beban kebutuhan hidup yang harus ditanggung petani (lihat Tabel 12). Untuk menghasilkan pendapatan di atas upah minimum kabupaten, apabila petani hanya mengandalkan pendapatan dari usaha tani tebu, maka lahan yang harus dimiliki minimal seluas 1 bau (0,71 hektar). Untuk mencukupi kebutuhan rata-rata bulanan sebesar Rp. 833.000,- (lihat Tabel 10) maka lahan yang dikelola untuk bertanam tebu minimal 0,9 hektar. 6.1.4. Jumlah Anggota Keluarga dan Beban Kebutuhan Hidup Petani Responden yang digunakan untuk mengetahui jumlah anggota keluarga dan beban kebutuhan hidup petani diambil dari petani dengan pemilikan lahan sampai dengan 0,5 hektar. Responden pada kelompok ini diambil karena merupakan mayoritas petani tebu di wilayah kajian, dan kelompok ini pula yang seharusnya memperoleh perhatian dan upaya pemberdayaan agar meningkat kesejahteraan hidupnya. Untuk mengetahui jumlah rata-rata anggota keluarga dan beban kebutuhan biaya hidup bulanan petani, dapat dilihat pada Tabel 10. Tabel 10 Jumlah Anggota Keluarga dan Beban Kebutuhan Hidup Petani Di Kelurahan Paduraksa Tahun 2007 Responden
Umur (Tahun)
Luas Lahan (Ha)
Jml (Jiwa)
Kebutuhan Harian (Rp)
1 2 3
60 64 40
0,350 0,350 0,175
5 4 4
30.000,30.000,20.000,-
Kebutuhan Bulanan (Rp) 1.000.000,1.000.000,500.000,-
0,291
5
26.500,-
833.000,-
Jumlah
Rata-rata
Sumber : Data Primer, diolah. Nopember 2007
Dari data Tabel 10 di atas, diketahui pemilikan lahan per keluarga ratarata 0,291 hektar, jumlah anggota keluarga lima jiwa, beban kebutuhan biaya harian keluarga Rp. 26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan beban kebutuhan biaya bulanan rata-rata Rp. 833.000,- (delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) per keluarga. Padahal untuk luasan lahan tersebut pendapatan rata rata diterima petani berkisar Rp. 3.233.000,- atau rata-rata bulanan berkisar Rp. 269.000,- (lihat pendapatan petani Kelompok I). Dengan demikian, pendapatan
50 rata-rata petani dari usaha tani tebu masih jauh dibanding kebutuhan biaya hidup bulanan keluarga yang harus di tanggung. Dari Kebutuhan bulanan dibagi jumlah jiwa dalam keluarga akan diperoleh kebutuhan biaya hidup per jiwa sebesar Rp. 166.600,- per bulan atau Rp. 5.500,- per hari. Sementara kebutuhan hidup menyangkut kebutuhan pangan, sandang, tempat hunian, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, maka dapat dipastikan bahwa ada kebutuhan lain yang mesti dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Dengan kondisi demikian dapat digambarkan bahwa petani tebu pada kelompok ini masih jauh dari tingkat sejahtera. Untuk mencukupi biaya hidup yang ditanggung, petani dan keluarganya menggunakan waktu luang di luar kegiatan bertani tebu dengan melakukan pekerjaan lain sesuai keahlian yang dimiliki, seperti menjadi buruh tani pada orang yang memerlukan tenaganya, berdagang, berternak, menjadi pekerja bangunan dan sebagainya. Anak dalam keluarga petani miskin juga merupakan aset keluarga yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan keluarga. Ketika anak sudah memasuki usia remaja, mereka akan bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya.
6.1.5. Pendapatan Petani Dengan adanya program akselerasi tebu dan kegiatan kemitraan usaha budidaya tebu, produksi dan pendapatan petani dapat ditingkatkan (lihat Tabel 7). Di samping itu, pola penjualan gula dengan sistem dana talangan juga sangat menolong atau memberikan jaminan kestabilan harga gula petani pada saat panen. Dengan dana talangan ini berarti harga gula sudah dipatok pada posisi break event point (BEP) artinya dengan harga dasar yang ditetapkan pada dana talangan tersebut, dilihat secara analisa usaha, petani sudah tidak mengalami rugi. Penjualan gula dilakukan melalui sistem lelang, berarti siapapun penawar tertinggi dari batas dana talangan tersebut yang akan memperoleh gula. Kenaikan pendapatan yang diperoleh petani tebu ternyata belum mampu mencukupi beban kebutuhan hidup bulanan, khususnya pada kelompok petani dengan pemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar. Gambaran perbandingan penerimaan pendapatan petani berdasarkan pemilikan lahan dalam tiga kelompok berbeda, dapat dilihat pada Tabel 11.
51 Tabel 11 Pendapatan Petani Berdasarkan Pemilikan Lahan Tahun 2007 Res pon den
Kelompok I ( < 0,5 Ha) Luas Rerata/ Pendap atan lahan Bln (Ha) (Rp.000) (Rp.000)
Kelompok II ( 0,5 -1,0 Ha) Luas Penda Rerata/ Lahan Bln patan (Rp.000) (Rp.000) (Ha)
Kelompok III ( > 1,0 Ha) Luas Penda Rerata/ Lahan Bln patan (Rp.000) (Rp.000) (Ha)
1
0.350
4.600
383
1,0
12.300
1025
2,25
35.800
2.983
2
0.350
3.000
250
0,71
9.000
750
5
57.500
4.791
3
0,175
2.100
175
1,0
12.300
1025
7
77.000
6.416
Rata 0,291 3.233 269 0,900 11.200 -rata Sumber : Data Primer, diolah. Nopember 2007
933
4,75
56.766
4.730
Dari Tabel 11 di atas, dapat dilihat pendapatan petani pada Kelompok I sebesar Rp. 3.233.000,- atau Rp. 269.000,-/bulan, pada Kelompok II sebesar Rp.11.200.000,- atau Rp. 933.000,-/bulan, dan pada Kelompok III sebesar Rp. 56.766.000,- atau Rp.4.730.000,-/bulan. Dengan perbedaan pendapatan yang cukup besar antara kelompok I dengan kelompok lainnya. Peluang peningkatan pendapatan pada kelompok I dapat dilakukan melalui koperasi yaitu dengan mengusahakan penyediaan pinjaman biaya garap maupun dengan kegiatan lain seperti, mengusahakan pengadaan lahan baik melalui sistem maro maupun upaya ektensifikasi dengan melakukan kerja sama dengan Perum Perhutani untuk pengembangan tebu di lahan hutan. Dengan membandingkan pendapatan yang diperoleh dengan rata-rata tingkat kebutuhan hidup bulanan, penghasilan pada Kelompok I dapat dikatakan masih sangat rendah dan tidak dapat mencukupi beban kebutuhan biaya hidup bulanan. Penghasilan kelompok I masih jauh dari dari upah minimum kabupaten Pemalang (UMK) sebesar Rp. 540.000,- /bulan. Pendapatan yang diperoleh sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup yang meliputi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder keluarga. Apalagi bagi keluarga yang mempunyai balita atau anak usia sekolah yang masih memerlukan asupan dengan kandungan gizi yang cukup bagi pertumbuhan tubuh dan biaya pendidikan anak. Oleh karena itu program pemberdayaan lebih difokuskan pada kelompok ini. Petani pada kelompok II dan kelompok III diharapkan dapat mendukung kelompok I baik melalui kelembagaan maro maupun dengan cara duduk di perwakilan petani dalam tim pengamat rendement untuk memperjuangkan petani secara keseluruhan.
52 Untuk
mengetahui
perbandingan
jumlah
kebutuhan
biaya
dan
pendapatan yang diterima petani pada musim giling tahun 2006 pada tiga kelompok luasan berbeda dapat dilihat pada Tabel 12. Tabel 12 Kebutuhan Biaya dan Pendapatan Petani Tebu Di Kelurahan Paduraksa Pada Tiga Kelompok Luasan Berbeda Pada Musim Tanam Tahun 2006
Kebutuhan Biaya
Kelompok 1
Kelompok II
Kelompok III
(Luas lahan 0,35 Hektar)
(Luas lahan 0,71 Hektar)
(Lahan 1 Ha)
Biaya per
Pendapatan
Biaya per
Pendapatan
0,35 Ha.
Bersih (Rp)
0,71 Ha.
Bersih (Rp)
(Rp)
Biaya per Ha.
Pendapatan
(Rp)
Bersih (Rp)
(Rp)
Biaya Garap
650.000
1450.000
2.000.000
Pupuk
402.500
800.000
1.100.000
Bibit
900.000
1.750.000
2.750.000
Bunga kop. 10%
195.250
425.000
585.000
Sewa Lahan
1.500.000
3.000.000
4.000.000
Tebang Angkut
1.554.000
3.150.000
4.440.000
Jumlah
5.201.750
4.600.000 10.625.000
Rasio Keuntungan/ biaya
0,884
9.000.000
14.875.000 12.300.000
0,847
0,826
Sumber : Data Primer diolah, Nopember 2007
Memperhatikan Tabel 12 di atas, dapat dilihat bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan petani untuk usaha tani tebu pada kelompok I akan menghasilkan keuntungan sebesar 0,884 rupiah, pada kelompok II sebesar 0,847 rupiah, dan pada kelompok III sebesar 0,826 rupiah. Dari segi ekonomi dapat dikatakan bahwa usaha tani tebu pada saat ini sangat baik, karena prosentase pendapatan diterima petani cukup besar dibanding modal yang dikeluarkan. Hal yang perlu diperhatikan yaitu masa usaha tani yang mencapai satu tahun, sedangkan kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi setiap hari. Karena waktu usaha yang lama, maka pendapatan yang cukup besar tersebut, tetap tidak dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup khususnya pada kelompok I. Dalam usaha tani tebu, pemilikan lahan atau luasan lahan yang dikelola petani sangat menentukan dalam pencapaian pendapatan yang diterima petani. Semakin luas lahan yang dikelola, maka pendapatan yang diterima juga akan semakin besar, dan peluang kecukupan biaya hidup dapat terpenuhi.
53 Untuk memprediksi tingkat pendapatan petani tebu lahan kering pada giling tebu tahun 2008 yang akan datang, dapat dilihat dari analisa usaha tani di tingkat petani pada musim tanam 2007 yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan HD, seorang petani tebu sebagai berikut (lihat Tabel 13) : Tabel 13 Keragaan Analisa Usaha Tani Tebu Lahan Kering Per Hektar Di Tingkat Petani Di Kelurahan Paduraksa Musim Tanam Tahun 2007 NO 1
2
3
4
RINCIAN
(Rp)
Kebutuhan Biaya Per Hektar Bajag/Olah Lahan Bibit (100 kw x @ Rp.32.000,-) Tanam dan Lipur Kletek 2 kali Arug (bumbun) Pupuk (9 kw x @ Rp.115.000,-) Sewa Lahan (tegalan) Biaya Panen (800 kw x @ Rp.5.550,-)
1.200.000,00 3.200.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00 600.000,00 1.035.000,00 4.500.000,00 4.440.000,00 17.675.000,00
Produksi per Hektar Produksi rata-rata = 800 kw. Rendemen = 7,65 % Kristal gula = 61,20 kw Bagian Petani = 40,39 kw (66 %) Tetes = 2.125 kg Pendapatan Kotor Diterima Petani Penjualan gula 40,39 kw x @ Rp.550.000,Penjualan Tetes 2.125 kg x @ Rp. 385,Pendapatan Bersih Diterima Petani Rp. 23.032.625,00 - Rp. 17.675.000,00 =
22.214.500,00 818.125,00 23.032.625,00 Rp. 5.357.625,00
Sumber : Data primer, diolah. Nopember 2007
Pendapatan di atas merupakan prediksi pendapatan per hektar pada panen 2008, dengan asumsi harga gula Rp.5.500/Kg dan lahan dihitung sebagai faktor produksi. Pada lahan milik sendiri, pendapatan diterima bertambah menjadi Rp. 5.357.625,00 + Rp. 4.500.000,00 = Rp. 9.857.625,00. Pada panen tunas berikutnya (sebelum produktifitas tanaman menurun), berarti pendapatan akan lebih besar lagi, karena ditambah ongkos bibit, sebesar Rp. 3.200.000,sehingga pendapatan diterima menjadi sebesar Rp. 13.057.625,00. Dari analisa usaha di tingkat petani dapat dilihat kebutuhan biaya usaha tani tebu per hektar di luar sewa lahan dan biaya tebang angkut sebesar Rp.8.735.000,- sedangkan bantuan pinjaman diterima dari pemerintah sebesar Rp.3.850.000,-. Dengan demikian petani masih harus mencukupi kekurangan biaya sebesar Rp.4.885.000,-.
54 Berdasarkan analisa kinerja petani pada dasarnya petani mempunyai kemampuan dalam kegiatan usaha tani tebu, tetapi dengan pemilikan lahan yang terbatas, maka pendapatan yang diterima juga menjadi kecil. Pendapatan per satuan rupiah yang dikeluarkan pada lahan sempit memang lebih besar dibanding pada lahan luas, namun dengan lahan sempit pendapatan pada petani kelompok I tidak dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, selama masa budidaya tahun berikutnya. Hal ini berakibat pemupukan modal sulit dilakukan. Dengan modal terbatas, maka tahapan kegiatan usaha tani yang tidak bisa dicukupi sendiri, seperti pemenuhan kebutuhan pupuk tepat waktu juga menjadi terhambat. Memperhatikan hal tersebut, diperlukan adanya dukungan dan
upaya inovatif melalui koperasi yang dimiliki agar dapat
memberikan dukungan keberlangsungan usaha tani tebu yang dilakukan.
6.2. PERFOMA KOPERASI RAKSA JAYA PADURAKSA 6.2.1. Kepengurusan Koperasi Raksa Jaya merupakan koperasi yang bergerak di bidang usaha spesifik yaitu dalam layanan usaha budidaya tebu. Koperasi ini telah mempunyai Badan Hukum, dengan Nomor : 90/BH/KOP.II.I/XI/99 TGL. 15-11-1999. Lokasi di Jalan Paduraksa – Kramat Pemalang. Kepengurusan KPTR Raksa Jaya termasuk sangat sederhana dengan jumlah pengurus lima orang , terdiri dari satu orang ketua, sekretaris, bendahara dan dua orang pembantu, ditambah dua orang pengawas. Berdasarkan keterangan sekretaris koperasi raksa jaya, diketahui pendidikan pengurus terdiri dari lulusan SLTA tiga orang, lulusan SLTP 1 orang dan 1 orang lulusan SD.
Tabel 14 Jenjang Pendidikan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Raksa Jaya Paduraksa Periode 2006 -2009 No 1 2 3 4 5
Jabatan Pengurus Ketua Sekretaris Bendahara Pembantu 1 Pembantu 2
Badan Pengawas 1 Ketua 2 Anggota Sumber : Data Primer, diolah Nopember 2007
Pendidikan SLTP SLTA SLTA SD SLTA SD SLTA
55 Dilihat dari tingkat lulusan kepengurusan tersebut, dapat dikatakan bahwa figur kepemimpinan dalam koperasi tersebut disamping pada kemampuan dalam mengelola organisasi yang mendasarkan pada kharisma, juga lebih didasarkan pada status sosial yang dimiliki dari pada tingkat pendidikan yang diperoleh dari bangku pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari masa kepengurusan, sejak didirikan pada tahun 1999 sampai sekarang (tiga periode kepengurusan) ternyata jabatan ketua masih dijabat oleh orang yang sama. Ketua terpilih kebetulan merupakan tokoh dalam usaha tani tebu lahan kering dan status sosial secara ekonomi termasuk orang mampu. Padahal pemilihan ketua dilakukan secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa figur yang dipilih dipandang mampu dan jujur dalam menjalankan tugas kepengurusan, seperti komentar RS, salah seorang responden ketika ditanya tentang pengangkatan ketua koperasi : “Ketua dipilih sampai tiga kali berturut-turut, karena selama ini jujur, tidak macem-macem. Tapi juga sebagai penghargaan karena jasa-jasa beliau terhadap kaum tani” Tingkat kepercayaan ini juga berkaitan dengan pelayanan yang diberikan koperasi kepada anggota yang menyebabkan petani mau bergabung dalam koperasi. Koperasi mereka gunakan sebagai alat untuk membantu usaha yang mereka geluti. Dalam suatu kelembagaan pengurus merupakan operator bagi jalannya sebuah lembaga. Oleh karena itu diperlukan kreatifitas peran pengurus agar koperasi dapat selalu menjadi solusi bagi setiap permasalahan anggotanya. Peran kepengurusan untuk menciptakan nama baik koperasi akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat, yang ditandai dengan keikutsertaan mereka bergabung sebagai anggota koperasi secara sukarela. Anoraga (2002) menyatakan, keunggulan bersaing koperasi juga bisa diraih dari arsitektur koperasi. Arsitektur koperasi didasarkan pada prinsip identitas (identity principles) yang menyatakan “ anggota sebagai pemilik dan sebagai pelanggan”. Berdasarkan prinsip ini, orang akan masuk menjadi anggota koperasi sesuai dengan kepentingannya. Oleh karena itu secara ekonomis dapat dikatakan bahwa seseorang menjadi anggota dan berpartisipasi dengan koperasi apabila ia memperoleh keuntungan yang lebih besar dari pada dengan usaha sendiri, atau masyarakat yakin bahwa dengan menjadi anggota koperasi akan memperoleh kemudahan berkaitan dengan usaha yang dilakukan. Sehubungan peran pengurus sangat menentukan dalam koperasi, maka upaya peningkatan kualitas pengurus atau sumberdaya pengelola koperasi perlu ditingkatkan agar koperasi yang dikelola mampu memberikan pelayanan semakin baik kepada anggotanya.
56 6.2.2. Keanggotaan Dilihat dari perkembangan jumlah keanggotaan koperasi, koperasi Raksa Jaya merupakan lembaga yang dibutuhkan petani tebu. Hal ini tercermin dari perkembangan penambahan jumlah anggota baru yang dari tahun ke tahun semakin
meningkat.
Perkembangan
jumlah
keanggotaan
koperasi
juga
merupakan wujud kepercayaan petani terhadap koperasi. Tingkat kepercayaan masyarakat/petani tebu kepada koperasi Raksa Jaya dapat dilihat dari perkembangan keanggotaan petani tebu dalam koperasi sebagaimana Tabel 15.
Tabel 15 Perkembangan Jumlah Anggota KPTR Raksa Jaya Paduraksa
NO
Jumlah Anggota
TAHUN 1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1
Masuk
85
19
7
3
7
26
20
19
2
Keluar
16
2
-
-
-
-
-
-
3
Jumlah
69
86
93
96
103
129
149
168
Sumber : Koperasi Raksa Jaya Paduraksa, Nopember 2007
Dari tabel tersebut dapat dilihat, pada awal pendirian koperasi terjadi mutasi anggota cukup besar (18,9 %), tetapi pada tahun berikutnya terjadi peningkatan jumlah anggota secara signifikan. Menurut penjelasan bendahara koperasi, sebagai berikut : “Mutasi keluar tahun-tahun pertama dimungkinkan karena manfaat berkoperasi belum dapat dirasakan secara langsung. Apalagi pada saat itu respon masyarakat terhadap koperasi sangat negatif. Dalam perkembangannya, koperasi dipandang cukup mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan anggota walaupun tidak secara keseluruhan, sehingga dari tahun ke tahun tingkat kepercayaan semakin meningkat”. Pernyataan tersebut cukup beralasan, melihat tingkat perkembangan dan bertahannya petani menjadi anggota koperasi. Hal ini mengindikasikan bahwa petani memperoleh manfaat dengan menjadi anggota koperasi. Dilihat dari sisi masyarakat, perkembangan penambahan jumlah petani yang menjadi anggota koperasi, dapat dijadikan sebagai indikator tingkat kebutuhan masyarakat terhadap koperasi sebagai alat penunjang dan pendukung kegiatan usaha tani yang dilakukan. Dari sisi koperasi, dapat dikatakan koperasi telah mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh anggota, sehingga anggota menaruh kepercayaan kepada koperasi untuk tetap bergabung sebagai bagian dari koperasi.
57 6.2.3. Permodalan Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, permodalan koperasi dapat diperoleh melalui banyak sumber diantaranya melalui modal sendiri, modal pinjaman dan modal kemitraan. Usaha koperasi adalah usaha
yang
berkaitan
langsung
dengan
kepentingan
anggota
untuk
meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Berkaitan dengan luasnya sumber-sumber pendapatan yang dapat dijadikan sebagai modal usaha, koperasi Raksa Jaya memperoleh permodalan antara lain dari, simpanan pokok dan simpanan wajib, simpanan sukarela anggota dan lain-lain. Secara terperinci modal kerja koperasi dapat dilihat sebagaimana Tabel 16. Tabel 16 Modal kerja Koperasi Raksa Jaya Paduraksa Tahun 2006 NO
JENIS
JUMLAH (Rp)
1
Simpanan Pokok
8.350.000,00
2
Simpanan Wajib
28.907.000,00
3
Simpanan Sukarela
17.779.640,00
4
Titipan SHU
42.670.460,00
5
Cadangan
62.631.220,00
6
Modal Donasi
7
Dana Revitalisasi
8
Dana APBD II
9
Dana Akselerasi
10
Dana BUEP JUMLAH
2.500.000,00 49.000.000,00 945.000.000,00 1.238.000.000,00 54.000.000,00 2.448.838.320,00
Sumber : Koperasi Raksa Jaya, Nopember 2007.
Dari Tabel 16 di atas, dapat dilihat modal koperasi sendiri sebesar Rp.162.838.320,- atau 6,35 % dari keseluruhan modal usaha yang dimiliki, sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.286.000.000,- (93,35 %) merupakan pemupukan modal dari luar yaitu berupa dana akselerasi dan dana penyertaan modal kemitraan. Artinya tanpa dukungan modal dari luar maka peran koperasi menjadi sangat kurang berarti dalam memberikan pelayanan kepada petani, atau apabila program bantuan dihentikan, maka modal untuk operasional sangat kecil untuk dapat memenuhi kebutuhan anggota dan petani tebu pada umumnya. Kondisi ini hampir menyerupai KUD pada masa lalu. Oleh karena itu masih diperlukan adanya perluasan usaha atau sumber pendapatan lain untuk memupuk modal kerja koperasi.
58 6.2.4. Pelayanan Pelayanan koperasi dapat dilihat dari kegiatan usaha yang dilakukan koperasi Raksa Jaya antara lain meliputi; Simpan Pinjam, Pengadaan dan Penyaluran Pupuk, Penyaluran Dana APBD II dan Dana Akselerasi (APBN), serta Pembagian SHU Petani. Dalam rangka membantu membangun potensi masyarakat tani tebu dan meningkatkan
kesejahteraan
anggotanya,
Koperasi
Raksa
Jaya
yang
mempunyai aktifitas spesifik dalam kegiatan usaha tani tebu di samping memberikan pelayanan tersebut, juga membantu dalam pengadaan bibit, mengusahakan bantuan pinjaman biaya garap ke lembaga perbankan yang menyediakan alokasi dana untuk pembiayaan budidaya tebu, seperti Bank Agro, Bank Niaga dan Bank Bukopin. Mengingat aktifitas budidaya tebu meliputi banyak kegiatan, maka lingkup pelayanan koperasi masih dapat dikembangkan lagi. Kegiatan tersebut antara lain seperti, tebang dan angkut tebu yang selama ini dilaksanakan oleh pabrik gula, pengadaan dan distribusi pupuk, dan sebagainya. Pengembangan pelayanan tersebut di samping untuk melayani anggota, sekaligus sebagai untuk mengembangkan peluang usaha bagi koperasi.
6.2.5. Pola Hubungan Kerja Dalam melihat pola hubungan kerja koperasi, dipetakan menjadi tiga yaitu koperasi dengan petani, koperasi dengan pabrik gula dan koperasi dengan pihak lain sebagai berikut :
A. Petani Dengan Koperasi Hubungan kerja petani dengan koperasi terjalin sejak pengajuan lahan untuk disertakan dalam ricikan (rincian) kebun guna memperoleh bantuan pembiayaan dari pemerintah, dalam hal pengadaan pupuk, proses pengajuan tebang kepada pihak pabrik gula, dan terakhir yaitu dalam penjualan gula yang dilakukan melalui lelang. Layanan koperasi dengan petani tidak terbatas pada anggota, tetapi juga kepada petani tebu secara keseluruhan yang berada di wilayah
kerja
koperasi
yaitu
meliputi
petani
tebu
di
sembilan
belas
desa/kelurahan di kecamatan Pemalang. Bentuk layanan yang diberikan antara lain, distribusi bantuan pinjaman yang diberikan oleh pemerintah. Peran koperasi di sini hanya sebagai alat atau
59 media untuk kelancaran program, sebagamana KUD pada masa lalu. Di samping itu, koperasi juga bertindak atas nama petani untuk melakukan transaksi ke luar, seluruhnya dilayani oleh koperasi. Seperti dalam hubungan dengan pemerintah kabupaten, dengan pabrik gula, dan perbankan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa petani sudah memanfaatkan secara maksimal keberadaan koperasi bagi kelancaran kegiatan usaha yang dilakukan. Wujud kepercayaan petani/anggota terhadap koperasi dalam melakukan kerja sama, selain dalam hubungan usaha tani tebu juga bisa dilihat dari berkembangnya
simpanan
sukarela
yang
berasal
dari
anggota,
yang
dipercayakan kepada koperasi. Simpanan sukarela tersebut mulai dilaksanakan sejak tahun 2005 sampai sekarang (lihat Tabel 16), dilaksanakan disamping simpanan wajib dan simpanan pokok.
B. Koperasi Dengan Pabrik Gula Hubungan petani dengan gula yang dilakukan melalui koperasi yaitu mulai proses persiapan kebun sampai proses pasca panen. Dalam proses pasca panen, proses pengolahan tebu menjadi kristal gula diserahkan kepada pabrik gula Sumberharjo, dengan pembayaran berupa bagi hasil gula dengan komposisi 34 % untuk pabrik gula dan 66 % dikembalikan kepada petani. Komposisi ini diberlakukan pada tebu dengan rendement gula sampai dengan 6,0 %. Sedangkan kelebihan prosentase di atas 6,0 % tersebut dibagi dengan komposisi 30 % untuk pabrik gula dan 70 % untuk petani. Pola pembagian ini mulai berlaku sejak tahun 2005 sampai sekarang dan dipandang sudah cukup proporsional oleh kedua pihak, karena dari sisi analisa usaha tidak akan mengganggu keberlangsungan operasional pabrik dan sesuai dengan tuntutan petani tebu. Sesuai penjelasan dari ketua koperasi dan hasil konfirmasi dengan kepala tanaman PG Sumberharjo, diketahui hubungan kerja antara koperasi dengan pabrik gula antara lain meliputi : 1. Dalam hal pengadaan lahan untuk ditanami tebu, setelah koperasi menerima usulan ricikan (rincian) kebun dari petani kemudian diajukan kepada pabrik gula. Hal ini berkaitan dengan plafond areal tebu yang ditetapkan oleh Bupati dan berkaitan dengan kapasitas giling mesin pabrik gula. 2. Penyaluran/distribusi pupuk, penyaluran pupuk kepada petani masih melibatkan pabrik gula dengan alasan, koperasi belum memiliki gudang penyimpanan sehingga masih memerlukan fasilitas gudang milik pabrik gula.
60 3. Mengusulkan jadwal tebang dan mengajukan perwakilan petani untuk ditunjuk sebagai anggota tim pengamat mutu rendement. yang dilakukan melalui Forum Musyawarah Produksi Gula. 4. Pengurusan DO (delivery order) gula petani. 5. Dan lain-lain kepentingan petani tebu yang berkaitan dengan pabrik gula.
C. Koperasi Dengan Pihak Lain Hubungan kerja dengan pihak lain diantaranya dilakukan oleh koperasi dengan pemerintah, baik pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah Kabupaten Pemalang, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan program akselerasi tebu dan kegiatan penyertaan modal kemitraan yang dilakukan dengan pemerintah kabupaten. Di samping dengan pemerintah, koperasi juga telah menjalin kerjasama dengan lembaga perbankan seperti, Bank Agro, Bank Bukopin, Bank Niaga dan Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR), khususnya dalam kegiatan pengolahan tanah. Jaringan kerja koperasi dengan pihak lain meliputi dengan pemerintah kabupaten Pemalang antara lain dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dengan Bagian Perekonomian yaitu menyangkut bimbingan teknis dan finansial, dan Disperindagkop yaitu menyangkut kelembagaan koperasi. Di tingkat
provinsi,
kerjasama
dilakukan
dengan
APTR
khususnya
dalam
pelaksanaan lelang gula petani, dan dengan Dinas perkebunan provinsi khususnya menyangkut pengelolaan dana akselerasi. Dari jaringan kerja yang sudah ada, kerja sama baru masih perlu dibangun seperti dengan perum Perhutani Pemalang, khususnya dalam pemanfaatan lahan bekas tebangan untuk ditanami tebu, dengan PT. Petro Kimia sebagai produsen pupuk ZA yang digunakan petani/anggota, sehingga diperoleh kelancaran dalam pasokan pupuk dan terhindar dari adanya pupuk palsu serta keuntungan harga yang lebih murah dari harga produsen. Hubungan kerja baru tersebut perlu dibangun untuk memperoleh dukungan dan alternatif pemecahan masalah yang ada, khususnya bagi petani berlahan sempit maupun petani penggarap.
61 6.2.6. Pertanggung-jawaban Berdasarkan penjelasan pengurus maupun pejabat Disperindagkop Kabupaten Pemalang, dapat dikatakan bahwa Koperasi Raksa Jaya termasuk koperasi yang mampu menyelenggarakan rapat pertanggung-jawaban kepada anggota secara tepat waktu, biasanya berkisar antara bulan Pebruari dan Maret setiap
tahunnya.
Pelaksanaan
RAT
tepat
waktu
merupakan
indikator
keberhasilan pengurus koperasi dalam menjalankan amanat kepengurusan. Dapat dikatakan pengurus telah mampu menjabarkan program kerja sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.
Dari beberapa analisis di tingkat petani dan koperasi di atas, terdapat beberapa kelemahan pada koperasi Raksa Jaya, antara lain keterbatasan kualitas sumberdaya manusia pengelola koperasi sehingga inisiatif kurang berkembang. Hal ini terlihat dari pelayanan atau usaha yang dilakukan, permodalan yang dimiliki 93 % dari akumulasi modal yang digunakan merupakan modal pihak luar sehingga diperlukan kegiatan usaha baru yang dapat meningkatkan pemupukan modal koperasi sekaligus memberikan pelayanan kepada anggota dan petani tebu pada umumnya. Jaringan kerja sama baru belum terbangun secara maksimal, sehingga diperlukan upaya terobosan untuk mencari peluang usaha baru. Dengan adanya beberapa kelemahan tersebutn berdampak pada pelayanan kepada petani menjadi kurang maksimal. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di tingkat kelembagaan koperasi, diperlukan upaya pemberdayaan yang diarahkan pada perbaikan peningkatan
kualitas
sumberdaya
pengurus
koperasi.
Peningkatan
dan
pengembangan jaringan kerjasama maupun upaya kreatif dalam menciptakan peluang usaha baru. Upaya pemberdayaan ditingkat koperasi perlu dilakukan agar koperasi lebih aktif dalam upaya membantu mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, sebagaimana di amanatkan dalam Undangundang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
62 6.3.
ANALISIS SWOT
Dengan memperhatikan kajian diatas di atas, maka dapat disusun strategi dan program pemberdayaan yang memungkinkan untuk dilaksanakan guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani tebu di kelurahan Paduraksa. Untuk menyusun strategi pemberdayaan ini penulis menggunakan analisis
SWOT
sebagai
alat
untuk
menemukan
rancangan
program
pemberdayaan. Analisis dilakukan di tingkat petani dan ditingkat kelembagaan, sebagai berikut :
6.3.1.
Analisis Di Tingkat Petani
6.3.1.1. Faktor Internal A. Kekuatan (Strengths) 1. Kemampuan Berusaha Tani Tebu Sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang memerlukan ketekunan dan keahlian tertentu, usaha tani tebu di kelurahan Paduraksa merupakan pilihan sebagian petani sebagai matapencaharian pokok maupun sampingan. Sebagai pilihan matapencaharian utama, maka kemampuan petani dalam berusaha tani tebu tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman berusaha tani rata-rata diatas sepuluh tahun, maka usaha tani tebu yang dilakukan dapat diandalkan sebagai penyedia bahan baku gula. Produk yang dihasilkan juga mampu untuk mensuplai kebutuhan lokal maupun nasional. 2. Lokasi Tempat Usaha Kawasan kebun tebu milik petani berada disekitar pemukiman penduduk dan berada dekat dengan pabrik gula sumberharjo dengan jarak antara tiga sampai enam kilometer. Lokasi tersebut merupakan keuntungan tersendiri dari sisi pengawasan, dukungan bimbingan teknis dan jarak transportasi angkutan tebu sangat menguntungkan bagi petani karena biaya transportasi bisa ditekan pada biaya terendah. 3. Adanya Modal Sosial Modal sosial dimaksud yaitu berupa kelembagaan maro. Dengan adanya kelembagaan maro ini, petani berlahan luas dapat membantu menyediakan lahan garapan bagi petani tidak berlahan. Kelembagaan ini juga sangat menunjang terbentuknya hubungan sosial yang kuat di antara masyarakat tani, termasuk di komunitas petani tebu.
63 Kelembagaan maro merupakan bentuk ketahanan sosial bagi masyarakat pedesaan. Melalui lembaga ini seseorang dapat memperoleh pemenuhan kebutuhan secara timbal balik dan saling menguntungkan. Dalam prakteknya maro biasanya dilaksanakan pertama, di dalam lingkungan keluarga dekat, seperti orang tua dengan anak, dengan saudara seperti keponakan, cucu dan saudara jauh. Kemudian pada lingkungan tetangga terdekat yang bermukim di sekitar tempat tinggal dan orang-orang yang dikenal. Dasar pelaksanaan maro yaitu kepercayaan dan rasa tepo-seliro (keinginan
untuk
terselenggaranya
memperhatikan kelembagaan
dan
maro
membantu
maka
sesama).
pengelolaan
lahan
Dengan dapat
terdistribusikan kepada golongan petani yang tidak berlahan atau petani berlahan sempit. Petani golongan ini dapat memperoleh lahan garapan dan pendapatan, sedangkan pemilik lahan tetap memperoleh pendapatan dari bagi hasil maro dan kepuasan batin dapat membantu sesamanya. Melalui kelembagaan
maro
terbangun
hubungan
kekeluargaan,
rasa
saling
menghormati berdasarkan kepercayaan dan saling membutuhkan di antara pelaku maro. 4. Keanggotaan koperasi Dengan menjadi anggota koperasi, manfaat dan kemudahan dapat diperoleh petani tebu khususnya dalam pemenuhan kebutuhan modal kerja dan kemudahan dalam menjalin hubungan kerja dengan pabrik gula. Keanggotaan koperasi juga merupakan wujud apresiasi petani dalam berorganisasi.
B. Kelemahan (Weaknesses) 1. Luas Lahan Sempit Lahan merupakan faktor produksi dalam kegiatan usaha tani. Pemilikan lahan bagi petani merupakan modal utama untuk menunjang keberlangsungan usaha dan pendapatan petani. Dengan pemilikan lahan rata-rata berkisar 0,25 hektar per keluarga, menjadikan usaha yang dilakukan tidak memenuhi skala usaha. Pendapatan yang diperoleh kecil sementara waktu yang digunakan untuk usaha sampai panen mencapai satu tahun. Pemilikan lahan sempit ini merupakan permasalahan umum petani tebu di kelurahan Paduraksa.
64 2. Modal Kecil dan Tidak Mampu Meningkatkan Pemilikan lahan sempit menyebabkan pendapatan yang diterima juga kecil. Dengan pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka pemupukan modal sangat sulit untuk dilakukan. Akibatnya ketergantungan dukungan permodalan dari pihak luar sangat tinggi. 3. Posisi Tawar Rendah Kemampuan negosiasi atau nilai tawar petani untuk memperoleh dukungan operasional usaha tani yang dilakukan, seperti untuk memperoleh pupuk tepat waktu maupun hak-hak lain seperti penetapan rendement sangat rendah. 4. Tidak mengetahui Cara Menghitung Rendement Petani sama sekali tidak mempunyai kemampuan dalam menghitung rendement. Proses penetapan atau penghitungan kadar rendement tebu dilakukan di pabrik gula. Oleh karena itu masalah rendement merupakan masalah paling sensitif dalam usaha tani tebu atau dalam kerja sama petani dengan pabrik gula.
6.3.1.2. Faktor Eksternal A. Peluang (Oportunities) 1. Permintaan Pasar Terhadap Produk Meningkat Menurut sumber Tempo Interaktif, 24 Januari 2007, diketahui produksi gula nasional
sebesar 2,3 juta ton, dan kebutuhan konsumsi gula nasional
mencapai 2,6 juta ton. Menurut versi Dewan Gula, kebutuhan gula nasional diperkirakan mencapai 4,48 juta ton terdiri dari kebutuhan konsumsi 2,7 juta ton dan sisanya untuk kebutuhan industri.
Untuk mencukupi kekurangan
pasokan gula dipenuhi dari gula import. Kekurangan pasokan gula dari tahun ke
tahun
diperkirakan
akan
semakin
bertambah
seiring
dengan
bertambahnya jumlah penduduk. Dilihat dari selisih permintaan dan pemenuhan kebutuhan gula dalam negeri, usaha tani tebu merupakan peluang usaha yang sangat menjanjikan keberlangsungannya. 2. Dukungan Pemerintah Dukungan pemerintah dapat dilihat dengan adanya program pembangunan pertanian yang diarahkan pada peningkatan produktifitas tebu, baik pemerintah pusat (Program Akselerasi) maupun pemerintah daerah (Program Kemitraan). Target swa sembada gula pada tahun 2009 juga merupakan peluang usaha bagi petani tebu.
65 3. Ketersediaan Infrastruktur Ketersedian fasilitas sarana dan prasarana transportasi seperti jalan jembatan, pasar dan alat angkut di lokasi penelitian sangat menunjang kelancaran proses produksi, baik dalam distribusi saprodi maupun kegiatan tebang angkut tebu. 4. Adanya Pabrik Gula Keberadaan pabrik gula di lingkungan tempat usaha merupakan peluang bagi kelancaran proses produksi, khususnya pada proses pasca panen. Keberadaan pabrik gula ini memberikan jaminan bagi kelangsungan dan kelancaran proses giling tebu menjadi gula.
B. Ancaman (Threaths) 1. Kelayakan Mesin Pabrik Usia pabrik gula sumberharjo yang mendekati seratus tahun menyebabkan kemampuan fasilitas mesin pabrik juga telah mengalami penurunan. Jam berhenti pabrik tergolong tinggi, pada giling tahun 2006 jam berhenti mencapai 300 jam atau setara dua belas setengah hari, kondisi ini selalu terulang setiap kali giling. Jam berhenti ini antara lain disebabkan kerusakan mesin dan keterlambatan pasokan tebu. Dengan adanya berhenti giling, maka kapasitas giling tidak tercapai sehingga menyebabkan in-efisiensi dan biaya beban tinggi yang harus ditanggung petani. 2. Tata Niaga Gula Penjualan gula dengan sistem dana talangan mempunyai nilai positif dan negatif. Nilai positif harga dasar gula dipatok pada posisi break event point, nilai negatifnya harga dasar gula ditentukan adanya dana talangan pihak swasta. Artinya apabila tidak ada swasta yang memberikan dana talangan, maka penjualan gula bisa jatuh pada permainan para pemilik modal besar. Dan yang paling dirugikan dalam hal ini yaitu petani. 3. Transparansi Dalam Penetapan Rendement Permasalahan rendement merupakan permasalahan paling sensitif, dan sampai sekarang belum ada solusi tepat yang dapat diterima, khususnya oleh petani. 4. Penyediaan Saprodi Ketersediaan saprodi khususnya pupuk secara tepat waktu, sulit dipenuhi petani karena keterbatasan pemilikan modal kerja petani.
66 Dengan memperhatikan analisis di tingkat petani (faktor internal dan faktor eksternal), maka dapat disusun rencana strategi program pengembangan petani tebu di kelurahan Paduraksa ke dalam Matrik SWOT, sebagaimana pada Tabel 17.
Tabel17 Matrik Analisis SWOT Di Tingkat Petani Tebu Di Kelurahan Paduraksa Tahun 2007 FAKTOR INTERNAL
KEKUATAN (S=STRENGTHS) 1. Kemampuan usaha tani tebu 2. Lokasi tempat usaha 3. Adanya modal sosial 4. Keanggotaan koperasi
FAKTOR EKSTERNAL PELUANG (O=OPORTUNITIES) 1. Permintaan pasar terhadap produk meningkat 2. Dukungan pemerintah 3. Ketersedian Infrastuktur 4. Adanya Pabrik Gula ANCAMAN (T=TREATHS) 1. Kelayakan mesin pabrik 2. Tata niaga gula 3. Tranparansi dalam penetapan rendement 4. Penyediaan saprodi
KELEMAHAN (W=WEAKNESSES) 1. Luas lahan sempit 2. Modal kecil dan tidak mampu meningkatkan 3. Posisi tawar rendah 4. Tidak mengetahui cara menghitung rendement
STRATEGI SO
STRATEGI WO
“Perbaikan teknik budidaya tebu” (melalui ; penyediaan bibit unggul dan pemupukan tepat waktu)
“Penguatan permodalan petani” (melalui ; 1. Pengajuan pembiayaan usaha tani ke lembaga perbankan; 2. Pengembangan tebu di lahan hutan)
STRATEGI ST
STRATEGI WT
“Peningkatan Rendement” (melalui : 1 Perubahan sampel nira; 2. Tebang tebu layak giling)
“Efektifitas Kinerja Tim Pengamat Rendement”
Dari hasil analisis SWOT di tingkat petani diperoleh empat strategi program pemberdayaan yaitu : 1) Strategi Perbaikan Teknik Budidaya Tebu (Strategi SO), yang dilakukan melalui program kegiatan pengadaan bibit unggul dan penyediaan pupuk tepat waktu; 2) Strategi Penguatan Permodalan Petani (Strategi WO), yang dilakukan melalui pengajuan pembiayaan usaha tani ke lembaga perbankan; 3) Strategi Peningkatan Rendement (Strategi ST), yang dilakukan melalui perubahan sampel nira dan tebang tebu layak giling; dan Strategi Efektifitas Kinerja Tim Pengamat Rendement (Strategi WT), yaitu dengan mengefektifkan kinerja Tim yang telah dibentuk.
67 Untuk menunjang terselenggaranya program kegiatan tersebut, diperlukan adanya dukungan kelembagaan koperasi, sehingga akses petani terhadap sumber-sumber yang ada dapat tercapai dan terlaksana dengan baik.
6.3.2. Analisis Di Tingkat Kelembagaan Koperasi Petani Tebu Rakyat 6.3.2.1. Faktor Internal
A. Kekuatan (Strengths) 1. Badan Hukum Koperasi Dengan adanya Badan Hukum Koperasi (BH.No.90/BH/KDK.11/1/XI/1999. Tanggal, 15 Nopember 1999), merupakan modal utama dalam melakukan aktifitas kelembagaan koperasi dan merupakan sarana untuk melakukan hubungan kerja sama baik hubungan internal maupun eksternal. 2. Dukungan Anggota Adanya dukungan anggota terhadap program kerja koperasi merupakan kekuatan sebagai dorongan internal untuk aktifitas koperasi.
B. Kelemahan (Weaknesses) 1. Kemampuan Manajerial Rendah Keterbatasan kualitas sumberdaya manusia pengelola koperasi (pengurus), menyebabkan koperasi
belum
dapat melaksanakan
fungsinya
secara
maksimal, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada anggota maupun petani tebu pada umumnya. 2. Kemampuan Membuat Jaringan Kerja Baru Rendah Kemampuan Membuat Jaringan Kerja Baru Inisiatif koperasi untuk melakukan kerja sama baru dengan pihak luar, belum nampak. Hal ini dapat dilihat dari hubungan kerja-sama yang dilakukan terbatas pada relasi lama yaitu pabrik gula, padahal dengan menjalin hubungan kerja baru dimungkinkan akan memperoleh peluang usaha yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan anggota koperasi maupun petani tebu pada umumnya. 3. Permodalan Rendah Modal kerja milik koperasi termasuk rendah untuk menunjang aktifitas budidaya petani tebu anggota koperasi maupun petani tebu pada umumnya. Modal kerja merupakan kekuatan bagi sebuah organisasi atau kelembagaan,
68 dengan pemilikan modal yang terbatas, maka koperasi akan sulit untuk melakukan transaksi dengan pihak luar maupun dalam melayani keperluan anggotanya.
6.3.2.2. Faktor Eksternal A. Peluang (Oportunities) 1. Dukungan Pemerintah Adanya
program
pengembangan
masyarakat
dalam
bentuk
bantuan
subsidi/pinjaman untuk petani tebu dengan menunjuk koperasi sebagai pelaksana program merupakan keuntungan bagi koperasi dalam memberikan pelayanan kepada anggota/petani tebu. 2. Keberadaan Lembaga Perbankan Keberadaan
lembaga
perbankan
yang
menyediakan
dana
untuk
pengembangan usaha tani tebu seperti, Bank Agro, Bank Bukopin dan BRI merupakan peluang bagi koperasi untuk mengusahakan kebutuhan modal kerja. 3. Ketersediaan Infrastruktur Ketersedian infrastruktur di wilayah kerja koperasi, sangat menunjang kelancaran aktifitas koperasi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anggota/petani tebu, baik dalam distribusi pupuk maupun pelaksanaan tebang angkut tebu. 4. Dukungan Produsen Pupuk Hubungan kerja sama produsen dan konsumen, dalam hal ini PT. Petrokimia selaku produsen pupuk ZA (Zuafel Amonium) dengan petani selaku pengguna produk dapat dilakukan melalui kontrak kerja sama pengadaan pupuk. Keuntungan dari kerjasama ini antara lain pengadaan pupuk dapat dilaksanakan tepat waktu, aman dari pemalsuan pupuk dan harga produsen.
B. Ancaman (T=Treaths) 1. Gagal panen Dalam usaha budidaya sangat dimungkinkan terjadinya gagal panen, baik dikarenakan serangan hama penyakit maupun karena faktor iklim. Dalam usaha tani tebu gagal panen sering terjadi akibat faktor iklim yang kurang mendukung, seperti musim kering yang panjang maupun hujan yang
69 berlebihan. Gagal panen dapat menyebabkan koperasi tidak mampu menyelesaikan kewajibannya kepada lembaga pemberi pinjaman. 2. Kredit macet Kredit macet sangat mungkin dalam kegiatan simpan pinjam. Hal ini bisa disebabkan karena gagal panen maupun karena faktor iktikad buruk dari peminjam itu sendiri. Terjadinya pinjaman macet sangat mengganggu ketersediaan dan keberlangsungan permodalan koperasi. 3. Kebijakan import gula Kebijakan import gula yang melebihi kebutuhan konsumsi dalam negeri dapat menyebabkan harga gula lokal jatuh. Hal ini dapat menggangu kelancaran petani dalam menyelesaikan kewajiban pinjaman terhadap koperasi, sehingga mengancam permodalan koperasi.
Memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal pada lingkungan kerja koperasi di atas, maka dapat disusun matrik analisis SWOT di tingkat kelembagaan koperasi seperti pada Tabel 18. Tabel 18 Matrik Analisis SWOT Kelembagaan KPTR Raksa Jaya Kelurahan Paduraksa Tahun 2007 FAKTOR INTERNAL
FAKTOR EKSTERNAL PELUANG (O=OPORTUNITIES) 1. Dukungan pemerintah 2. Keberadaan lembaga perbankan 3. Ketersediaan Infastruktur 4. Dukungan produsen pupuk (PT.Petrokimia)
ANCAMAN (T=TREATHS) 1. Gagal panen 2. Kredit macet 3. Kebijakan import gula
KEKUATAN (S=STRENGTHS)
KELEMAHAN (W=WEAKNESSES)
1. Badan Hukum Koperasi 2. Dukungan Anggota
1. Kemampuan manajerial rendah 2. Kemampuan membuat jaringan kerja baru rendah 3. Permodalan rendah
STRATEGI SO
STRATEGI WO
“Pengembangan jaringan kerja sama” “Peningkatan SDM dan (melalui : 1. Kerja sama permodalan” dengan PT. Petro Kimia dan (melalui : 1. Pelatihan P3GI. manajemen koperasi 2. Pelaksanaan tebang 2. Pengajuan pinjaman modal ngkut tebu mandiri kerja kepada lembaga 3. Usulan kerja sama perbankan) pengembangan tebu di lahan hutan dengan Perum Perhutani)
STRATEGI ST
STRATEGI WT
“Peningkatan kerjasama dengan pabrik gula” (melalui ; bimbingan teknik budidaya dan kegiatan
“Pengamanan modal kerja koperasi” (melalui penarikan pengembalian kredit melalui jemput bola)
pasca panen)
70 Memperhatikan Tabel 18 di atas, dengan mempertimbangkan faktor internal dan faktor eksternal diperoleh empat strategi program yang dapat dilaksanakan koperasi Raksa Jaya untuk mendukung strategi program pemberdayaan
ditingkat
petani
dan
meningkatkan
pelayanan
kepada
anggota/petani tebu antara lain sebagai berikut :
1. STRATEGI SO Yaitu, Strategi Pengembangan Jaringan Kerja Sama, dilakukan dengan cara : (1) Melakukan kerjasama dengan PT. Petro Kimia khususnya dalam pengadaan pupuk. Kerjasama dengan P3GI yaitu dalam rangka memperoleh bibit unggul baru. Strategi ini merupakan upaya memperkuat kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan luar komunitas (Bridging) juga merupakan upaya kreatif (Creating) untuk meningkatkan modal koperasi melalui penerimaan fee penyaluran pupuk, bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu dalam penyediaan pupuk ZA yang digunakan petani untuk tanaman tebu dan pupuk tersebut merupakan produk PT. Petro Kimia. (2) Pelaksanaan Tebang Angkut Mandiri, merupakan upaya kreatif (Creating) untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada anggota/petani sekaligus upaya pemupukan modal koperasi melalui usaha tebang angkut tebu. Dalam strategi ini juga terbentuk kerjasama antar kelembagaan di dalam komunitas (Bonding) seperti, dengan pengusaha jasa transportasi, dengan ormas pemuda dan pemerintah desa. (3) Mengusulkan kerja sama pengembangan tebu di lahan hutan kepada Perum Perhutani (Bonding), bentuk kerjasama yang terbangun yaitu dalam pengadaan lahan. 2. STRATEGI WO Yaitu Strategi Peningkatan SDM dan Permodalan, dilakukan dengan cara : (1) Pelatihan Manajemen Koperasi, strategi ini lakukan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pengelola koperasi. (2) Mengajukan Pinjaman Modal Kerja ke Lembaga Perbankan, strategi ini merupakan upaya memperkuat kapasitas kelembagaan dengan cara mempertautkan dengan lembaga financial (Creating) untuk memperoleh dukungan permodalan.
71 3. STRATEGI ST Strategi ini dilakukan dengan cara Peningkatan Kerjasama Dengan Pabrik Gula sebagai bentuk kerja sama kemitraan (partnership) yang menempatkan koperasi sejajar dengan pabrik gula. Kerjasama ini dalam bentuk pekerjaan teknis penanganan di kebun seperti bimbingan teknis budidaya termasuk pengadaan alat seperti pompa air dan traktor, maupun kerjasama pasca panen (Pelaksanaan perubahan Sampel Nira, Tebang Tebu Layak Giling dan Tim Pengamat Rendement) 4. STRATEGI WT Strategi Pengamanan Modal Kerja Koperasi, dilakukan dengan cara Penarikan Pengembalian Kredit Melalui Jemput Bola. Upaya ini dilakukan melalui pemotongan langsung beban kewajiban petani dalam penerimaan pendapatan usaha petani sebelum diterimakan kepada petani. Upaya ini merupakan upaya kreatif (Creating) khususnya untuk mengamankan modal kerja koperasi.
Melalui strategi yang diperoleh di dalam analisis SWOT, kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan koperasi dapat dilakukan. Dari strategi tersebut, maka akan terjadi sinergi antara program pemberdayaan di tingkat petani dengan program pemberdayaan di tingkat kelembagaan. Strategi program di
tingkat
kelembagaan
bersifat
mendukung
terlaksananya
program
pemberdayaan di tingkat petani. Apabila petani dapat memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dalam usaha tani yang dilakukan, maka keberdayaan petani tebu dapat
dicapai
yang
ditandai
dengan
adanya
peningkatan
pendapatan.
Peningkatan nilai tawar diperoleh melalui penyerahan pekerjaan tebang dan angkut tebu kepada petani yang dilaksanakan melalui koperasi.
