4 KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN 4.1
Keadaaan Umum Kabupaten Sukabumi Kabupaten Sukabumi berada di wilayah Propinsi Jawa Barat dengan jarak
tempuh 96 km dari Ibukota Propinsi Jawa Barat (Bandung) dan 119 km dari Ibukota Negara (Jakarta). Secara geografis wilayah Kabupaten Sukabumi terletak diantara 6º 57´- 7º 25´ Lintang Selatan dan 106º 49´ - 107º 00´ Bujur Timur dan mempunyai luas daerah 4.128 km2 atau 14,39% dari luas Jawa Barat atau 3,01% dari luas Pulau Jawa. Berdasarkan Biro Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi (2008), batas-batas wilayah Kabupaten Sukabumi antara lain: Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bogor, Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia, Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Samudera Indonesia, Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cianjur, Selain itu secara administratif Kabupaten Sukabumi juga berbatasan dengan wilayah Kota Sukabumi yang merupakan daerah kantong (enclave) dikelilingi beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Sukabumi, kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Sukabumi di sebelah Utara, Kecamatan Cisaat dan Kecamatan Gunung Guruh di sebelah Barat, Kecamatan Nyalindung di sebelah Selatan, Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Kebon Pedes di sebelah Timur (BPS Kabupaten Sukabumi, 2008). Bentuk topografi wilayah Kabupaten Sukabumi pada umumnya meliputi permukaan yang bergelombang di daerah selatan dan bergunung di daerah bagian utara dan tengah, dengan ketinggian berkisar antara 0 - 2.960 m. Dengan adanya daerah pantai dan gunung-gunung antara lain Gunung Salak dan Gunung Gede yang masing-masing mempunyai puncak ketinggian 2.211 m dan 2.958 m menyebabkan keadaan lereng sangat miring (lebih besar dari 35º) meliputi 29% dari luas Kabupaten Sukabumi (BPS Kabupaten Sukabumi, 2008) Sementara kemiringan antara (13º - 35º) meliputi 37% dan kemiringan antara (2º - 13º) meliputi 21% dari luas kabupaten. Sisanya daerah datar meliputi 13% dari luas kabupaten.
Keadaan topografi yang demikian menyebabkan
32
wilayah Kabupaten Sukabumi menjadi rawan terhadap longsor, erosi tanah dan lain-lain (BPS Kabupaten Sukabumi, 2008). Kabupaten sukabumi beriklim tropis. Pada tahun 2006 curah hujan setahun sebesar 3247 mm dari 124 hari hujan dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan curah hujan 762 mm dari hari hujan 25 hari. Suhu udara berkisar 17,2º - 32,8º C dengan suhu rata-rata 25,50º C. Kelembaban rata-rata sebesar 86,2 %, sedangkan potensi geologis Kabupaten Sukabumi antara lain sumber panas bumi di daerah Gunung Salak dan Cisolok, bahan tambang dan bahan galian emas, perak, batu bara, pasir, kwarsa, marmer, pasir besi, bentonit, teras, batu gamping, tanah liat dan lain-lain (BPS Kabupaten Sukabumi, 2008). Jika dilihat dari sumber air, Kabupaten Sukabumi ternyata memiliki sumber daya air yang cukup banyak. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya aliran sungai seperti Sungai Cimandiri dan anak-anak sungainya, Cipelang, Citatih, Citarik, Cibodas dan Cidadap. Selain itu terdapat juga Sungai Ciletuh, Cikarang, Cikaso dan Cibuni yang merupakan batas dengan daerah Kabupaten Cianjur di sebelah Timur. Sumber-sumber air tersebut banyak digunakan masyarakat untuk mengairi lahan pertaniannya (BPS Kabupaten Sukabumi, 2008).
4.2
Keadaan Umum Daerah Palabuhanratu Wilayah pesisir Teluk Palabuhanratu secara geografis terletak pada posisi
6º 50’ – 6º 55’ lintang selatan dan 106º 25’ – 106º 50’ bujur timur. Panjang pantai laut Sukabumi 117 km dimulai dari ujung barat kecamatan Cisolok sampai dengan ujung timur kecamatan Tegal buled yang melintasi 9 kecamatan pesisir (65 desa) dengan dihampari terumbu karang dan rumput laut yang tumbuh dengan indah diterpa oleh 1,8m-3m ketinggian sapuan ombak
di wilayah
kewenangan daerah (702 km2) (DKP Kabupaten Sukabumi, 2006). Kondisi iklim tropis di wilayah pesisir Teluk Palabuhanratu dipengaruhi oleh musim angin barat yang bertiup dari timur ke barat dan musim angin timur yang bertiup dari barat ke timur. Musim angin barat bertiup dari bulan Desember sampai bulan Maret, sedangkan musim angin timur berlangsung antara bulan Juni sampai bulan September. Curah hujan tahunan di pesisir teluk Palabuhanratu dan sekitarnya berkisar antara 2.500 - 3.500 mm/tahun dan hari hujan antara 110-170
33
hari/tahun. Suhu udara di sekitar wilayah ini berkisar antara 18°- 30° C dan memiliki kelembaban udara yang berkisar antara 70 - 90% (BLH Kabupaten Sukabumi dan PKSPL-IPB, 2003 vide DKP Kabupaten Sukabumi, 2006). Kecamatan Palabuhanratu merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi yang batas wilayahnya menurut DKP Kabupaten Sukabumi (2006) antara lain: Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cikakak dan Cikondang Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Cimanggu Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Simpenan Sebelah barat berbatasan dengan Teluk Palabuhanratu Luas wilayah Kecamatan Palabuhanratu adalah 9.087 Ha dengan kondisi pegunungan yang di tumbuhi oleh pohon -pohon liar, perkebunan, ladang, sawah dan pertambangan. Wilayah ini tersebar pada 8 desa, yaitu Desa Palabuhanratu, Citepus, Buniwangi, Citarik, Cikadu, Tonjong, Cibodas dan Pasirsuren. Panjang pantai perairan Palabuhanratu adalah 7,9 km dengan jenis pantai berpasir, sedangkan sungai besar yang melewati daerah kecamatan dan menjadikan muara di pantai perairan Palabuhanratu adalah Sungai Cipalabuhan, Citepus dan Cimandiri yang sekaligus sebagai garis perbatasan dengan kecamatan Simpenan (DKP Kabupaten Sukabumi, 2006).
4.3
Keadaan Umum Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu PPN Palabuhanratu terletak di Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten
Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Pelabuhan ini diresmikan oleh Bapak Presiden RI pada tanggal 18 Februari 1993 dengan dana pembangunan pada tahap awal bersumber dari Asian Development Bank (ADB) dan Islamic Development Bank (ISDB) (PPN Palabuhanratu, 2008c). Latar belakang pembangunan PPN Palabuhanratu yaitu: Sebagian besar penduduknya mencari nafkah ke laut sebagai nelayan; Mengakomodir kegiatan masyarakat pesisir pantai Kabupaten Sukabumi; Lokasi terlindung dari ombak besar (Teluk Palabuhanratu); Adanya peluang untuk pemanfaatan stok ikan di WPP IX (Pansela Jabar); Kedekatan jarak Teluk palabuhanratu dengan fishing ground; Kedekatan akses pemasaran (Jakarta, Bandung, Bogor).
34
PPN Palabuhanratu mulai dioperasionalkan pada tahun 1993.
Sejak
pengembangannya pada periode tahun 1993-2008, PPN Palabuhanratu telah mengalami dua tahap pembangunan, yaitu pembangunan tahap pertama pada tahun 1993 dan beroperasi sampai dengan 2002, kemudian pembangunan tahap kedua selama periode tahun 2003-2005, yang merupakan pengembangan pembangunan tahap pertama. Pembangunan pelabuhan perikanan tahap pertama ditujukan untuk menunjang aktivitas perikanan terutama untuk penangkapan ikan dengan ukuran kapal sampai 30 GT dan pembangunan pelabuhan perikanan tahap kedua untuk menunjang aktivitas kapal berukuran 30 GT sampai dengan 150 GT (PPN Palabuhanratu, 2008c). Berdasarkan PPN Palabuhanratu (2009b), visi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yaitu sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan masyarakat perikanan yang berorientasi ekspor, berwawasan lingkungan dan bernuansa wisata bahari, sedangkan misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yaitu : 1) Meningkatkan kualitas pelayanan jasa dan operasional pelabuhan perikanan (pelayanan prima); 2) Mengembangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera; 3) Membangun dan meningkatkan kualitas pasar ikan serta TPI; 4) Memusatkan segenap kegiatan perikanan dan kelautan di Pelabuhan Perikanan (DKP Mini); 5) Mendukung pertumbuhan dan pengembangan unit bisnis perikanan terpadu yang berstandar internasional/Uni Eropa; 6) Mengoperasionalkan gedung pusat pembinaan pengolahan dan pemasaran ikan serta gedung laboratorium. Pelaksanaan fungsi PPN Palabuhanratu selama program revitalisasi pelabuhan perikanan dijalankan sejak periode tahun 2003-2008 adalah: 1)
Sebagai tempat tambat labuh kapal (1) Menyelenggarakan pemeliharaan fender dan bolard yang ada di dermaga, lampu suar pintu masuk kolam pelabuhan, penerangan dermaga, instalasi air di dermaga;
35
(2) Menyelenggarakan fungsi kesyahbandaran, yakni mempersiapkan tenaga syahbandar; (3) Melakukan fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya ikan, pemberian ijin kapal keluar masuk pelabuhan; (4) Melakukan pemantauan dan pengaturan terhadap kapal yang berlabuh dan bongkar muat; (5) Menerima dan mengelola jasa tambat; (6) Memberikan kemudahan dalam hal kebutuhan sarana dan jasa komunikasi dan telekomunikasi. 2)
Tempat pendaratan ikan (1) Memberikan pelayanan teknis untuk pendaratan ikan; (2) Menyediakan tenaga dan sarana pendaratan; (3) Pelayanan untuk mempertahankan mutu hasil tangkapan; (4) Alat bantu bongkar dan alat angkut ikan hasil tangkapan lainnya; (5) Pelayanan terhadap kebutuhan tenaga dan petugas bongkar muat ikan.
3)
Tempat untuk memperlancar kegiatan kapal-kapal perikanan (1) Memberikan
pelayanan
teknis
untuk
memudahkan
kapal-kapal
melakukan kegiatan di pelabuhan (merapat, berlabuh, bongkar muat keluar pelabuhan); (2) Melayani kebutuhan kapal (BBM, es, garam dan perbekalan lain); (3) Memberikan
dokumen
perizinan
surat
tanda
bukti
lapor
kedatangan/keberangkatan kapal (STBLKK); (4) Membantu pemeriksaan kesehatan kapal; (5) Membantu melaksanakan pemeriksaan dokumen keimigrasian ABK warga negara asing; (6) Membantu pelaksanaan pemeriksaan muatan sehubungan dengan peraturan bea dan cukai; (7) Memberikan pelayanan dalam hal kebutuhan perbekalan ABK, jasa perbengkelan dan perawatan kapal serta jasa lainnya. 4)
Tempat pemasaran dan distribusi hasil tangkapan (1) Menyediakan dan merawat tempat pelelangan ikan; (2) Menyediakan pasar ikan dan lapak pengecer ikan segar;
36
(3) Menyediakan gedung perkantoran dan toko BAP. 5)
Tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan (1) Mengadakan dan mengembangkan berbagai sarana yang mendukung penanganan pasca penangkapan ikan (tempat/ruangan penanganan, pengolahan dan pengepakan ikan, ruangan pendingin, pabrik es, dll); (2) Membantu Dinas Perikanan dalam pembinaan kegiatan penanganan, pengolahan, pengepakan dan pengangkutan hasil perikanan serta penyuluhannya sebagai upaya untuk menjamin mutu hasil perikanan; (3) Mengkoordinasikan upaya pembinaan mutu hasil perikanan bersama Dinas Perikanan; (4) Membantu kelancaran sertifikat mutu ikan dari Dinas Perikanan; (5) Melakukan uji tes formalin pada ikan dan bekerjasama dengan Polres setempat dalam pemberantasan penggunaan formalin.
6)
Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data (1) Mengkoordinasikan pengumpulan data statistik perikanan di pelabuhan bersama dengan Dinas Perikanan; (2) Mewajibkan kepada unit usaha yang beroperasi di lingkungan pelabuhan untuk memberikan data yang diperlukan; (3) Melakukan tindakan pemeriksaan teknis kapal perikanan; (4) Melakukan pemantauan tugas dan kegiatan pemeriksaan kapal perikanan oleh petugas pengawasan penangkapan ikan; (5) Penyuluhan dan sosialisasi hasil riset serta mengadakan pelatihan berkaitan dengan peningkatan usaha perikanan.
7)
Tempat pelaksanaan pengawasan (MCS) sumberdaya ikan (1) Penyebaran dan pengumpulan log book; (2) Melakukan pendataan dan evaluasi terhadap log book; (3) Melakukan pendugan stock; (4) Melakukan perhitungan terhadap CPUE; (5) Memberikan informasi tentang kondisi fishing ground.
37
4.3.1 Unit penangkapan Unit penangkapan merupakan kesatuan teknis yang saling berhubungan dalam menunjang operasi penangkapan yang terdiri dari kapal, alat tangkap, dan nelayan. 1) Kapal Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk
melakukan penangkapan
ikan,
mendukung
operasi
penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi penelitian (UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan). Kapal yang terdapat di PPN Palabuhanratu dibedakan menjadi 2 jenis yaitu perahu motor tempel (PMT) dan kapal motor (KM).
Perahu motor tempel
biasanya digunakan untuk pengoperasian alat tangkap payang, jaring rampus, trammel net dan gillnet, sedangkan kapal motor digunakan untuk pengoperasian alat tangkap pancing ulur, gillnet, rawai, pancing tonda, tuna longline dan untuk angkutan bagan. Tabel 7 Perkembangan jumlah kapal perikanan di PPN Palabuhanratu, 1999-2008 Tahun 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Rata-rata Kisaran
PMT (unit) 278 235 343 317 253 266 428 511 531 416 358 -
KM (unit) 181 181 186 135 128 264 248 287 321 230 216 -
Jumlah (unit) 459 416 529 452 381 530 676 798 852 646 574 -
Pertumbuhan % -9,4 27,2 -14,6 -15,7 39,1 27,5 18,0 6,8 -24,2 5,5 -24,2 – 39,1
Sumber: PPN Palabuhanratu, 2009a
Pada tahun 2008 jumlah kapal mengalami penurunan sebesar 24,2%. Penurunan jumlah nelayan pada tahun ini dikarenakan banyaknya kapal yang tidak beroperasi karena mahalnya harga BBM, salah satunya seperti kapal payang
38
akibat mahalnya harga bahan bakar minyak tanah. Untuk kisaran pertumbuhan setiap tahun dari tahun 1999-2008 sebesar -24,2 – 39,1%.
Gambar 2 Perkembangan jumlah kapal perikanan di PPN Palabuhanratu, 19992008. Pada grafik diatas, dapat dilihat bahwa jumlah kapal di PPN Palabuhanratu pada kurun waktu 1999-2008 mengalami fluktuasi tergantung pola musim ikan dan perubahan cuaca yang tidak menentu. Pada kurun waktu 1999-2008, dapat diketahui bahwa PPN Palabuhanratu lebih banyak memiliki perahu motor tempel dibandingkan kapal motor. Jumlah kapal selama 10 tahun tersebut, mengalami peningkatan sebesar 5,5% setiap tahunnya.
2) Alat tangkap Jenis alat tangkap yang dioperasikan di PPN Palabuhanratu pada saat ini antara lain payang, pancing ulur, jaring rampus, bagan apung, trammel net, gillnet, rawai, pancing tonda dan longline.
Jumlah alat tangkap di PPN
Palabuhanratu pada tahun 1999-2008 dapat dilihat pada Tabel 8.
39
Tabel 8 Perkembangan jumlah alat tangkap di PPN Palabuhanratu, 1999-2008 Alat tangkap Payang Pancing ulur Jaring rampus Bagan Trammel net Purse seine Gillnet Rawai Pancing tonda Tuna longline Jaring klitik Jumlah
1999 64 242 102 141 103 652
2000 64 202 95 179 15 555
2001 64 188 33 93 172 2 552
2002 64 204 102 39 1 135 12 518
Tahun (unit) 2003 2004 2005 85 89 101 187 220 236 19 48 26 142 96 288 27 23 6 8 7 168 147 40 18 25 10 9 29 36 71 22 14 654 693 825
2006 166 280 46 263 31 2 94 7 20 34 892
2007 159 414 101 267 33 9 135 27 29 155 1.329
Sumber: PPN Palabuhanratu (2008a) & PPN Palabuhanratu (2009a)
Jenis alat tangkap yang selalu digunakan oleh nelayan di PPN Palabuhanratu dari tahun 1999-2008 adalah payang, pancing ulur, bagan, gillnet dan rawai, tetapi yang tiap tahun jumlahnya selalu banyak hanya ada 3 alat tangkap yaitu pancing ulur, bagan dan gillnet. Untuk jumlah alat tangkap secara keseluruhan dari tahun 1999-2008, jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 1.329 unit dan jumlah terkecil terjadi pada tahun 2002 sebesar 518 unit. Pada periode 1999-2008. tahun 2000 merupakan awal dari penurunan jumlah alat tangkap di PPN Palabuhanratu. Penurunan tersebut terjadi hingga tahun 2002 dan pada tahun 2003 mulai mengalami peningkatan hingga tahun 2007, tetapi jumlah alat tangkap mengalami penurunan kembali sebesar 554 unit pada tahun 2008 yang pada tahun 2007 sebesar 1.329 unit menjadi 774 unit. Penurunan jumlah alat tangkap ini dikarenakan banyaknya kapal yang tidak beroperasi pada tahun tersebut.
2008 45 254 35 200 30 3 50 7 40 110 774
40
Gambar 3 Komposisi alat tangkap di PPN Palabuhanratu tahun 2008.
Alat tangkap yang di operasikan di PPN Palabuhanratu pada tahun 2008 adalah payang, pancing ulur, jaring rampus, bagan, trammel net, purse seine, gillnet, pancing tonda dan tuna longline, sedangkan jaring klitik sudah tidak dioperasikan. Alat tangkap yang dominan dioperasikan di PPN Palabuhanratu pada tahun 2008 adalah pancing ulur sebesar 32,8%, bagan apung sebesar 25,8% dan tuna longline sebesar 14,2%, sedangkan alat tangkap yang paling sedikit dioperasikan adalah purse seine sebesar 0,4% yaitu 3 unit. Dari hasil wawancara baik dengan pihak UPT PPN Palabuhanratu maupun nelayan, pada tahun 2009 sudah tidak ada lagi nelayan yang mengoperasikan purse seine.
3) Nelayan Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan (UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan). Nelayan yang ada di PPN Palabuhanratu meliputi nelayan penetap dan nelayan pendatang. Nelayan penetap merupakan nelayan yang berdomisili di wilayah Palabuhanratu, sedangkan nelayan pendatang merupakan nelayan yang berasal dari luar wilayah Palabuhanratu seperti Cirebon dan Indramayu, sedangkan berdasarkan status kepemilikan unit penangkapan terdiri dari nelayan pemilik dan nelayan pekerja. Nelayan pemilik adalah nelayan yang memiliki modal berupa kapal dan alat tangkap, sedangkan nelayan pekerja atau buruh adalah nelayan yang tidak
41
memiliki peranan dalam pembelian alat tangkap ataupun kapal melainkan hanya berperan dalam kegiatan operasi penangkapan saja. Berdasarkan waktu kerjanya, nelayan dikelompokkan menjadi nelayan penuh dan nelayan sambilan utama. Nelayan penuh adalah nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan operasi penangkapan, sedangkan nelayan sambilan utama adalah nelayan yang sebagian besar waktunya digunakan untuk melakukan operasi penangkapan ikan.
Untuk di PPN Palabuhanratu
didominasi oleh nelayan penuh. Hal ini disimpulkan dari jawaban mereka yang tidak memiliki pekerjaan selain menjadi nelayan. Jika mereka tidak melaut, mereka hanya berdiam diri di rumah. Selain itu, nelayan PPN Palabuhanratu juga didominasi oleh nelayan penetap yaitu asli penduduk daerah Palabuhanratu. Tabel 9 Perkembangan jumlah nelayan di PPN Palabuhanratu, 1999-2008 Tahun
Nelayan
Jumlah (orang) 1999 2.565 2000 2.354 2001 2.377 2002 2.519 2003 3.340 2004 3.439 2005 3.498 2006 4.363 2007 5.994 2008 3.900 Rata-rata 3.435 Kisaran Sumber: PPN Palabuhanratu, 2009a
Pertumbuhan (%) -8,2 1,0 6,0 32,6 3,0 1,7 24,7 37,4 -34,9 6,3 -34,9 – 37,4
Jumlah nelayan di PPN palabuhanratu pada tahun 2008 sebesar 3.900 orang, sedangkan rata-rata jumlah nelayan di PPN Palabuhanratu dari tahun 1999-2008 adalah 3.435 orang/tahun. sebesar -34,9 – 37,4%.
Dan untuk kisaran pertumbuhan setiap tahunnya
42
Gambar 4 Perkembangan jumlah nelayan di PPN Palabuhanratu, 1999-2008 Jumlah nelayan di PPN Palabuhanratu dari tahun 1999-2008 cenderung meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,3%. Penurunan jumlah nelayan terjadi hanya pada tahun 2000 dan 2008. Penurunan ini juga seiring dengan penurunan jumlah kapal dan alat tangkap pada dua tahun tersebut.
4.3.2 Fasilitas PPN Palabuhanratu Dalam menjalankan fungsinya, pelabuhan perikanan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Fasilitas-fasilitas tersebut umumnya terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas tambahan atau penunjang.
Fasilitas pokok
berfungsi untuk menjamin keamanan dan kelancaran kapal baik sewaktu berlayar keluar masuk pelabuhan maupun sewaktu berlabuh di pelabuhan, fasilitas fungsional berfungsi untuk menunjang aktivitas pelabuhan, dan fasilitas penunjang berfungsi meningkatkan pelayanan pelabuhan dan memberikan kenyamanan pada pengguna dalam melakukan aktivitas di pelabuhan. Untuk fasilitas yang terdapat di PPN Palabuhanratu dapat dilihat pada Tabel 10.
43
Tabel 10 Fasilitas yang terdapat di PPN Palabuhanratu, 2009 No
Fasilitas
Total Lahan Pelabuhan Perikanan A. Fasilitas Pokok 1 Dermaga 1 2 Dermaga 2 3 Kolam 1 4 Kolam 2 5 Breakwater 1/utara 6 Breakwater 2/selatan 7 Alur masuk 8 Turap sungai 9 Krib penahan sedimen B. Fasilitas Fungsional 1 Gedung TPI 2 UPT PPN palabuhanratu 3 Lahan industri 4 Tangki air 5 Rumah pompa air 6 Tangki BBM 7 Listrik + instalasi 8 Genset + instalasi 9 Gedung perbaikan jaring 10 Tempat penjemuran dan perbaikan jaring 11 Areal docking 12 Gedung bengkel 13 Pos pelayanan terpadu Dermaga I 14 Pos pelayanan terpadu Dermaga II 15 Balai pertemuan nelayan 16 Radio SSB 17 Pos Jaga 18 Garasi alat berat 19 Kendaraan operasional 20 Laboratorium bina mutu C. Fasilitas Penunjang 1 Rumah Type 70 2 Rumah Type 50 3 Rumah Type 45 4 Guest house 5 Mess operator (Type 36) 6 Musholla nelayan 7 Musholla dermaga II 8 Tempat parkir 9 Pasar ikan 10 MCK Umum 11 MCK Umum Dermaga II Sumber : PPN Palabuhanratu, 2009a
Jumlah (unit) 1
Kapasitas 10,29 ha
1 1 1 1 1 1 1 1 2
500 m 410 m 3 ha 2 ha 125 m 294 m 294 m 245 m 80 m
1 1
920 m2 528 m2 5.582 m2 400 m3 27 m2 320 m dan 208 m 82,50 KVA 95 KVA 500 m2 3000 m2 6000 m2 250 m2 72 m2 60 m2 150 m2 52 m2 200 m2 117 m2
1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 9 1 2 5 5 1 7 1 1 1 1
140 m2 250 m2 225 m2 200 m2 252 m2 359 m2 60 m2 120 m2 360 m2 45 m2 24 m2
44
4.3.3 Pengelolaan PPN Palabuhanratu Pengelolaan pelabuhan perikanan tergantung antara lain kepada aspek legalitas, organisasi, tata hubungan kerja, kondisi sumberdaya manusia, standar operasional procedure (SOP) dan pelayanan (PPN Palabuhanratu, 2008c). 1. Legalitas pelabuhan perikanan Peraturan yang mengatur tentang operasional pelabuhan perikanan adalah UU No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan yang diperbaharui oleh UU No. 31 Tahun 2004 dan diperbaharui kembali dengan UU No.45 Tahun 2009.
Selain itu
terdapat pula peraturan lainnya yakni: 1) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER. 06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan 3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER. 17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap
2. Organisasi pelabuhan perikanan Didalam Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. Per/06/MEN/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan, telah ditetapkan bahwa susunan organisasi PPN Palabuhanratu adalah sebagai berikut: 1) Kepala pelabuhan perikanan, yang mempunyai wewenang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelabuhan perikanan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan dan operasional pelabuhan. 2) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan tata usaha dan rumah tangga, pelaksanaan dan koordinasi pengendalian lingkungan yang meliputi keamanan, ketertiban, kebersihan, kebakaran, dan pencemaran di kawasan pelabuhan perikanan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelayanan masyarakat perikanan.
45
3) Seksi Tata Pengembangan, mempunyai tugas melakukan pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pendayagunaan sarana, pelayanan jasa, fasilitas usaha, pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari, pemberdayaan masyarakat perikanan, serta koordinasi peningkatan produksi. 4) Seksi Tata Operasional, mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, fasilitas pemasaran dan distribusi hasil perikanan serta penyuluhan perikanan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perikanan, pengelolaaan system informasi, publikasi hasil riset, produksi, dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya. 5) Kelompok jabatan fungsional, yang terdiri dari jabatan fungsional pengawas penangkapan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan penangkapan ikan serta jabatan fungsional kehumasan. Kepala PPN Palabuhanratu
Kepala Sub Bag Tata Usaha
Kepala Seksi Tata Pengembangan
Kepala Seksi Tata Operasional
Kelompok Jabatan Fungsional
Gambar 5 Struktur organisasi PPN Palabuhanratu.
3. Tata hubungan kerja Di wilayah PPN Palabuhanratu terdapat beberapa lembaga yang terkait dengan pengelolaan wilayah pelabuhan yang masing-masing mempunyai kewenangan yang berbeda. PPN Palabuhanratu berkewajiban mengkoordinasikan segenap kegiatan yang dilakukan oleh instansi terkait agar lebih bersinergi untuk mencapai tujuan. antara lain adalah:
Berdasarkan PPN Palabuhanratu (2008c), instansi tersebut
46
1) UPT Pelabuhan Perikanan UPT Pelabuhan perikanan mempunyai wewenang antara lain: a) Menyelenggarakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan sarana pokok dan penunjang yang menjadi aset pemerintah. b) Menyelenggarakan pelayanan teknis terhadap kapal perikanan. c) Menyelenggarakan keamanan, ketertiban dan kebersihan di pelabuhan perikanan. d) Menyelenggarakan fungsi kesyahbandaran. e) Mengkoordinasikan kegiatan instansi terkait di pelabuhan. 2) Dinas Perikanan Dinas perikanan mempunyai wewenang dan tanggung jawab melaksanakan pembinaan teknis perikanan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah di bidang perikanan. 3) Kesehatan Pelabuhan Kesehatan pelabuhan mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan penanganan dan pengawasan kesehatan di pelabuhan. 4) Polisi Air Polisi air mempunyai wewenang dan tanggung jawab melaksanakan penangkapan,
penyidikan dan penanggulangan kasus-kasus kejahatan
umum/kriminal. 5) TNI Angkatan Laut TNI AL mempunyai wewenang menjaga pertahanan dan keamanan laut termasuk melakukan upaya hukum terhadap pelanggaran perikanan di laut. 4. Sumberdaya manusia Jumlah pegawai PPN Palabuhanratu saat ini sebanyak 69 orang terdiri dari 57 orang PNS dan 12 orang pegawai honorer. Secara terperinci komposisi pegawai PPN Palabuhanratu disajikan pada Tabel berikut ini.
47
Tabel 11 Komposisi pegawai PPN Palabuhanratu berdasarkan pendidikan Unit Kerja
PENDIDIKAN
Jumlah
S3
S2
S1
D4
D3
SLTA
SLTP
SD
TSD
Kepala Pelabuhan
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
Subbag. Tata Usaha
-
1
1
-
1
7
1
1
-
11
Seksi Tata Operasional
-
-
4
1
2
12
-
-
-
19
Seksi Tata Pengembangan
-
1
1
2
-
19
-
3
1
26
Honorer
-
-
-
1
-
2
1
1
7
12
Jumlah
-
3
6
4
2
40
2
5
7
69
Keterangan: TSD = Tidak Tamat SD Satuan = orang
5. Standard operational procedure (SOP) Beberapa SOP yang telah dipersiapkan oleh PPN Palabuhanratu antara lain adalah pelelangan ikan, operasional bengkel, operasional alat berat, operasional tambat labuh, operasional K3 (kebersihan, keindahan dan ketertiban), operasional sewa tanah, gedung bangunan, operasional instalasi air bersih, instalasi BBM, aliran dari barang (flow of goods), aliran orang (flow of person) dan tata tertib lainnya seperti keluar masuk kapal.
