332 Ind m MODUL PELATIHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KESEHATAN TERPADU (P2KT)

332 Ind m

MODUL PELATIHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KESEHATAN TERPADU (P2KT)

DIREKTORAT JENDERAL BINA KESEHATAN MASYARAKAT DEPARTEMEN KESEHATAN RI 2007

KATA SAMBUTAN Modul ini telah disusun jauh sebelum diberlakukannya kebijakan desentralisasi/otonomi daerah tahun 1999 dan telah mengalami perjalanan panjang dalam merespon berbagai perubahan yang sangat dinamis sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, hingga menghantarkan revisi modul sampai dengan edisi ke-4. Pada tahun 1983-1984 disusun Modul Perencanaan Program Kesehatan Komprehensif (Comprehensive Health Planning) oleh Biro Perencanaan bersama dengan FKM-UI dan Johns Hopkins University dengan dukungan dana dari USAID. Namum penerapannya belum berjalan lancar dan masih menghadapi banyak kendala karena sistem yang berlaku masih "Top down"dan sangat terfragmentasi. Pada tahun 1990, Biro Perencanaan telah mengitegrasikan perencanaan 4 program yang didanai dari Pusat yaitu 1). KIA/KB, 2). Gizi, 3). P2M-PLP dan Pelayanan Kesehatan dalam satu Pedoman Integrasi Perencanaan Program Kesehatan Terpadu (DIP-PPKM). Keempat program tersebut disatukan dalam satu Pimpro dan Bendahara yang tidak lagi berkedudukan di Provinsi melainkan berada di Kabupaten/Kota. Namun nuansanya masih "Top down". Modul Perencanaan Program dan Penganggaran Kesehatan Terpadu (P2KT) Edisi-1 disusun pada tahun 1996 dengan mengintegrasikan semua progam, mencakup wilayah Kabupaten/Kota, menggunakan pendekatan "bottom up", komprehensif (meliputi semua program prioritas) dan menintegrasikan intervensi kuratif, promotif dan preventif. Dalam modul ini juga mulai diperkenalkan analisis faktor resiko sebagai bagian penting dalam perencanaan kesehatan, khususnya dalam analisa situasi dan merancang intervensi yang diperlukan. Pada tahun 1999, kebijakan desentralisasi/otonomi daerah mulai diterapkan. Situasi ini memberikan peluang bagi daerah untuk menerapkan P2KT. Sejalan dengan Kebijakan Desentralisasi, banyak terjadi perubahan mekanisme penganggaran, mekanisme alokasi APBN melalui DIP/DIK dihapuskan diganti dengan DAU dan DAK. Anggaran Pusat yang bersifat khusus seperti SBBO dan OPRS juga dihilangkan. Dinamika perubahan yang begitu cepat dan dinamis tersebut juga dialami dan dihadapi oleh tingkat Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu pada tahun 2002, Biro Perencanaan bersama Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan FKM-UI melakukan revisi terhadap Modul P2KT tersebut, menghasilkan Modul P2KT edisi-2 yang terdiri dari 9 modul, dengan dukungan Proyek DHS-1. Sejalan dengan perubahan sistem anggaran menjadi Anggaran Berbasis Kinerja sesuai SK Mendagri No. 29/2002 dan UU No. 32 tahun 2004, yang juga menetapkan pedoman dan siklus perencanaan daerah. Disamping setiap daerah diharuskan menyusun Rancana Strategis Daerah (Renstrada) dan Rencana Strategis Sektoral

i DHS-1

MODUL PELATIHAN P2KT

(Renstrakes untuk kesehatan). Maka pada tahun 2004 kembali dilakukan revisi modul edisi-3 yang menghasilkan penyederhanaan materi pelatihan (menjadi 1 modul) disertai pengganggaran secara terpadu, mulai dari analisis situasi, penetapan tujuan, penyusunan rencana operasional, perhitungan kebutuhan biaya dan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Dengan dikeluarkannya UU No. 32 dan No. 33 tahun 2004 dan berubahnya format penyusunan anggaran penyusunan anggaran berbasis kinerja sesuai Kepmendagri No. 13/2006 sebagai pengganti No. 29/2004 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Adanya perkembangan yang dinamis tentang KW/SPM serta berkembangnya berbagai rumusan kebijakan kesehatan nasional yang semakin berkaitan dengan target Millenium Development Golas (MDGs), seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) dan Renstra Departemen Kesehatan sehingga mengharuskan kita kembali melakukan revisi Modul P2KT sampai dengan edisi-4. Dengan perubahan yang sangat dinamis dan akan terus berlangsung revisi terhadap Modul perlu terus dilakukan. Modul Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Terpadu (P2KT) tersusun berkat kerjasama dan dukungan dari berbagai unit terkait dilingkungan Departemen Kesehatan, khususnya Biro Perencanaan, Tim TRT Pusat, Tim Konsultan 3579 dan Tim Penyusun. Pada kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penyusunan Modul dan Pedoman ini, dan Sekretaris Eksekutif Proyek DHS-1 yang secara sistematis memfasilitasi mengembangkan draft revisi modul, mendiskusikannya dengan banyak fihak dan melakukan uji coba dan pelatihan serta bimbingan kepada daerah. Semoga pedoman ini bermanfaat bukan saja bagi daerah, akan tetapi juga bagi tingkat propinsi dan pusat dan siapa saja yang berkepentingan dengan pengembangan dan penguatan Sistem Kesehatan bukan hanya di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan juga di Pusat. Jakarta, 5 November 2007 Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan R.I.

Dr. Sri Astuti S. Suparmanto, M.Sc (PH) NIP: 140 061 067

ii DHS-1


KATA SAMBUTAN Proyek DHS-1 telah dilaksanakan sejak 25 Juni 2001 dan akan berakhir pada bulan September 2007. Pada dasarnya proyek ini ditujukan untuk meningkat proses desentralisasi kesehatan ke tingkat Kabupaten/Kota, yang merupakan pewujudan dari pesan UU No. 32 dan UU No. 33 tentang desentralisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam proyek DHS-1 dilaksanakan 4 komponen kegiatan, yaitu (a) advocacy dan capacity building, (b) health sector reform untuk menyesuaikan pembangunan kesehatan dengan kebutuhan lokal, (c) investasi di bidang kesehatan dan KB dan (d) manajemen proyek. Khusus dalam komponen pertama, proyek DHS-1 telah menghasilkan berbagai macam pedoman dan modul pelatihan yang sudah disusun, diujicobakan dan di terapkan didaerah. Semua pedoman dan modul tersebut ditujukan untuk m e n i n g k a t k a n k a pa s i ta s d a e r a h , k h u s u s n y a D i n a s K e s e h a ta n . Sampai dengan Desember 2004, proyek DHS-1 telah menghasilkan 7 pedoman/modul sebagai berikut: 1. Kebijakan Desentralisasi di Indonesia dan Implikasinya terhadap Pembangunan Kesehatan Daerah 2. Advocacy 3. Perencanaan dan Implementasi Strategi 4. Perencanaan Sumberdaya Manusia Bidang Kesehatan 5. Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten/Kota 6. Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Terpadu (P2KT) 7. Kepemimpinan Transformasional (Learning Organization) Selanjutnya, sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan perubahan-perubahan dalam proses desentralisasi di Indonesia, beberapa pedoman/modul tersebut mengalami penyesuaian. Selain itu, sejak tahun 2005 Proyek DHS-1 difokuskan pada percepatan peningkatan kesehatan Ibu dan Anak, walaupun misinya tetap sama yaitu memperkuat daerah dalam melaksanakan desentralisasi kesehatan. Maka sampai Desember 2007, telah dihasilkan seperangkat pedoman/modul sebagai berikut: 1. Modul Surveilans KIA: Peningkatan Kapasitas Agen Perubahan dan Pelaksana Program Kesehatan Ibu dan Anak 2. Pedoman Surveilans KIA 3. Modul Advocacy Kesehatan Ibu, Neonatal dan Anak (MNCH) 4. Modul Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Terpadu (P2KT) (Penyesuaian Modul yang lama)

iii DHS-1


5. Pedoman Reformasi Sektor Kesehatan (Health Sector Reform atau HSR) 6. Modul Advocacy Kesehatan (Penyesuaian Modul yang lama) Secara garis besar, semua modul dan pelatihan tersebut dapat dibagi dalam empat kelompok yaitu (1) penguatan sistem informasi, (2) penguatan kebijakan dan manajemen program, (3) penguatan manjemen perubahan dan (4) peningkatan komitmen terhadap kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak. Keterkaitan antara modul-modul tersebut digambarkan dalam diagram berikut. Pedoman & Modul Pelatihan yang dihasilkan Proyek DHS-1 (Sampai 2006)

Diharapkan pedoman dan modul-modul dapat dimanfaatkan oleh semua Kabupaten/Kota, yaitu meningkatkan kinerja daerah untuk mencapai target-target pembangunan kesehatan seperti tertuang dalam RPJMN dan MDGs. Pedoman dan modul tersebut juga perlu difahami oleh Tingkat Pusat dan Propinsi. Dengan demikian peranan Pusat dan Provinsi dalam memberikan bantuan kepada tingkat Kabupaten/Kota bisa lebih efektif. Jakarta, 5 November 2007 Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI

Dr. Sjafii Ahmad, MPH NIP: 140 086 897

iv DHS-1


KATA SAMBUTAN Alhamdulillah dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Module Pelatihan untuk meningkakan kapasitas petugas kesehatan dalam melaksanakan proses desentralisasi yang telah mengalami beberapa kali penyesuaian dapat diselesaikan. Module Pelatihan untuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam kontek desentralisasi ini disusun mengikuti perkembangan kebutuhan dan perubahan-perubahan dalam proses desentralisasi di Indonesia, beberapa pedoman/modul tersebut mengalami beberapa kali penyesuaian dan diuji cobakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, sejak tahun 2005 Proyek DHS-1 difokuskan pada percepatan peningkatan kesehatan Ibu dan Anak, walaupun misinya tetap sama yaitu memperkuat daerah dalam melaksanakan desentralisasi kesehatan. Maka sampai Desember 2007, telah dihasilkan seperangkat pedoman/modul sebagai berikut: 1. Modul Surveilans KIA: Peningkatan Kapasitas Agen Perubahan dan Pelaksana Program Kesehatan Ibu dan Anak 2. Pedoman Surveilans KIA 3. Modul Advocacy Kesehatan Ibu, Neonatal dan Anak atau Maternal Neonatal and Child Health (MNCH) 4. Modul Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Terpadu (P2KT) (Penyesuaian Modul yang lama) 5. Pedoman Reformasi Sektor Kesehatan atau Health Sector Reform (HSR) 6. Modul Advocacy (Penyesuaian Modul yang lama) Modul Pelatihan dan Pedoman ini tersusun berkat kerjasama dan dukungan dari Direktorat Jenderal P2M-PL, Direktorat Kesehatan Ibu, Direktorat Kesehatan Anak, Biro Perencanaan, Pusat Data dan Informasi Kesehatan, Tim TRT Pusat, Tim Konsultan 3579, para Pihak Ketiga yang ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan dan Sekretaris Eksekutif Proyek DHS-1 yang telah memfasilitasi penyusunan pedoman dan modul tersebut diatas. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Modul dan Pedoman ini. Kami menyadari bahwa modul pelatihan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat kami harapkan. Akhirnya, kami berharap Modul dan Pedoman ini bermanfaat bukan saja bagi daerah, akan tetapi juga bagi tingkat Provinsi dan Pusat serta siapa saja yang berkepentingan dengan Pengembangan dan Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan dalam konteks Desentralisasi. Jakarta, 5 November 2007 Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan R.I.

Dr. Bambang Sardjono, MPH NIP. 140 127 292

v DHS-1


vi DHS-1


PENDAHULUAN Seperti sudah disampaikan dalam bagian Pengantar, pedoman dan modul perencanan kesehatan tingkat kabupaten/kota sudah disusun sejak awal tahun 1980-an oleh Depkes RI (Biro Perencanaan) bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dan Donor. Sejak itu, sudah dilakukan beberapa kali revisi yang secara berurutan disampaikan berikut ini: 1. Modul Perencanaan Program Kesehatan Komprehensif (Comprehensive Health Planning) Modul ini disusun pada tahun 1983 - 1984 oleh Depkes RI (Biro Perencanaan dan Pusdiklat) bersama FKMUI dan Johns Hopkins University dengan dana dari USAID dan WHO. Walaupun pelatihan sudah dilakukan di beberapa propinsi, penerapannya oleh daerah mendapat kendala karena sistem yang berlaku waktu itu adalah perencanaan "top down", dan sangat terfragmentasi (tidak ada integrasi antara program) 2. Pedoman Integrasi Perencanaan Program Kesehatan Terpadu (DIP-PPKM) Pada awal 1990, Biro Perencanaan mencoba mengintegrasikan perencanaan 4 program yang di danai oleh pusat, yaitu program-program (1) KIA/KB, (2) Gizi, (3) P2M-PLP dan (4) Pelayanan Kesehatan. Jadi sifat perencanaan tersebut terbatas pada 4 program dan nuansanya tetap "top down". Ke empat program tersebut disatukan dibawah satu Pimpro dan Bendahara yang kedudukannya tidak lagi di propinsi, akan tetaPi di kabupaten/kota. 3. Modul Perencanaan Program dan Penganggaran Kesehatan Terpadu Edisi-1 (P2KT Edisi-1) Pada tahun 1996, kembali dilakukan penyusunan Modul/Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang (1) terintegrasi untuk semua program, (2) mencakup wilayah kabupaten/kota, (3) bottom up, (4) komprehensif atau meliputi semua program prioritas, (5) mengintegrasikan intervensi kuratif, promotif dan preventif. Dalam Modul ini mulai diperkenalkan analisis faktor resiko sebagai bagian penting dalam perencanaan kesehatan, khususnya dalam analisis situasi dan merancang intervensi yang diperlukan. Pedoman tersebut disebut P2KT dan penyusunannya dilakukan oleh Biro Perencanaan dengan bantuan PT Indoconsult, FKMUI dan Johns Hopkins University. P2KT edisi1 ini terdiri dari 11 modul dan sudah dilatihkan di banyak propinsi (Sumatra Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, dll). Namun kembali penerapannya menghadapi kendala, yaitu kenyataan bahwa sistem yang berlaku adalah sistem sentralistis. Pada waktu itu, 75 % anggaran kesehatan daerah berasal dari pusat dalam bentuk alokasi APBN. Peranaan APBD-1 dan APBD-2 hanya 25%. Daerah lebih bersifat pelaksana program yang direncanakan dan dibiayai oleh Pusat.

1 DHS-1


4. Modul P2KT Edisi-2 Pada tahun 1999, kebijakan desentralisasi/otonomi daerah mulai diterapkan. Situasi ini memberi peluang bagi daerah untuk menerapkan P2KT. Namun ternyata P2KT edisi-1 tersebut diatas sudah tidak relevan lagi. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi, mekanisme penganggaran di daerah juga mengalami perubahan drastis. Mekanisme alokasi APBN melalui DIP/DIK dihapus dan digantikan dengan DAU dan DAK. Anggaran Pusat yang bersifat spesifik seperti SBBO dan OPRS juga dihilangkan. Sementara itu, struktur organisasi daerah juga berubah. Oleh sebab itu, Biro Perencanaan bersama Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan FKMUI melakukan revisi terhadap modul P2KT tersebut yang menghasilkan P2KT edisi-2 yang teridiri dari 9 modul. Pelaksanaan revisi tersebut dilakukan pada tahun 2002. Revisi modul tersebut dilakukan dengan dana dari Proyek DHS-1 (ADB) dan sudah dilatihkan di semua propinsi yang dicakup dalam proyek DHS-1 tersebut. Revisi modul P2KT dalam proyek DHS-1 dilakukan bersama dengan penyusunan modulmodul lainnya, yang diharapkan akan meningkatkan kemampuan daerah melaksanakan desentralisasi kesehatan. Modul-modul yang dikembangkan dalam proyek DHS-1 tersebut adalah sebagai berikut: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kebijakan desentralisasi kesehatan Advocacy kesehatan Manajemen Strategis Perencanan dan pengembangan ketenagaan Sistem Informasi Kesehatan Daerah P2KT (edisi-2) Pembelajaran Organisasi (Learning Organization)

Kebijakan Desentralisasi

Advocacy Perencanaan & pengembangan ketenagaan

Manajemen Strategis

P2KT Sistem Informasi Kesehatan

Kepemimpinan Strategis/LO

2 DHS-1


5. Modul P2KT Edisi-3 Ternyata kemudian terjadi perkembangan yang sangat cepat sehubungan dengan otonomi daerah. Sistem anggaran dirubah dari DIP/DIK menjadi Anggaran Berbasis Kinerja (SK Mendagri No. 29/2002). Kemudian pada tahun 2004 dikeluarkan UU No. 32 yang juga menetapkan pedoman dan siklus perencanaan daerah. Sementara itu setiap daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan Rencana Strategis Sektoral (untuk kesehatan disebut Renstrakes). Oleh sebab itu, masih dalam rangka Proyek DHS-1, dilakukan kembali revisi terhadap P2KT edisi-2 diatas, yang menghasilkan P2KT edisi-3. Revisi ini dilakukan dalam tahun 2004. Hasilnya adalah penyederhanaan materi pelatihan (menjadi hanya 1 modul) disertai dengan penggunaan program Excell untuk memudahkan proses perencanaan dan penganggaran secara terpadu, mulai dari analisis situasi, penetapan tujuan, penyusunan rencana operasional, penghitungan kebutuhan biaya dan penyusunan anggaran berbasis kinerja. P2KT edisi-3 juga sudah dilatihkan di banyak daerah, termasuk 6 propinsi daerah proyek DHS-1, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, Jambi, Sumatra Selatan, dan Papua. 6. Modul P2KT Edisi-4 Modul P2KT Edisi-4 ini merupakan revisi terhadap Modul P2KT Edisi-3 dan revisi ini dilakukan pada bulan Agustus 2006. Garis besarnya sama dengan edisi-3, akan tetapi perubahan dan perkembangan desentralisasi diakomodir dalam modul edisi-4 ini. Perubahan yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Dikeluarkannya UU No. 32 dan 33 pada tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 dan 25 tahun 1999, yang mengatur pembagian kewenangan serta perimbangan keuangan antara pusat, propinsi dan kabupaten/kota. b. Berubahnya format penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan dikeluarkannya Permendagri No. 13/2006 sebagai pengganti Permendagri No. 29/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah c. Perkembangan dinamis tentang Kw/SPM yang sampai saat revisi terakhir ini dilakukan masih terus mengalami penyempurnaan. Dari semula terdiri dari 31 jenis program/pelayanan dengan 54 indikator, versi SPM per Juli 2006 jumlahnya berkurang menjadi 8 jenis/kelompok program/pelayanan dengan 30 indikator. d. Berkembangnya rumusan kebijakan kesehatan nasional yang semakin berkaitan dengan target MDG (Millenium Development Goal) 2015, seperti tertuang dalam dokumen RPJM dan Renstra Depkes.

3 DHS-1


Disamping hal-hal diatas, revisi terhadap edisi-3 juga dilakukan karena banyak masukkan diperoleh dari pengalaman melatihkan P2KT edisi-3 tersebut dibanyak daerah, misalnya di Papua, Lampung dan Jambi, di DIY, Jawa Timur dan Jawa Barat. Beberapa masukan penting yang diakomodir dalam revisi ini adalah sebagai berikut: a. b. c. d.

Memperjelas urutan logis (logical sequence) antara satu template dengan template lainnya dalam instrumen P2KT Memperjelas peranan Puskesmas dalam proses penyusunan rencana tahunan Dinas Kesehatan Memperjelas instrumen untuk integrasi perencanaan dan penganggaran Menyampaikan definisi terminologi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan teori baku dan definisi formal dalam sistem pemerintah (seperti tertulis dalam perundang-undangan dan peraturan)

7. Modul Perencanaan spesifik (khusus) Disamping modul-modul seperti disampaikan dimuka, dalam beberapa proyek kesehatan, dikembangkan Pedoman/Modul Perencanaan Kesehatan yang spesifik. Modul-modul tersebut perlu diketahui agar dalam pelatihan dan penggunaan P2KT tidak terjadi kesimpang-siuran. Modul-modul spesifik tersebut adalah sebagai berikut: (1) Modul P2KT untuk program PPM-PL Modul ini disusun dalam proyek ICDC (Intensifying Communicable Disease Control, dengan dana pinjaman dari ADB) dibawah Dirjen PPMPL. Modul tersebut pada dasarnya adalah penerapan P2KT dan kebijakan desentralisasi untuk 4 program PPMPL, yaitu (1) malaria, (2) tuberkulosis, (3) ISPA/pneumonia dan (4) immunisasi. Modul P2KT Penyakit Menular ini sangat menekankan aspek analisis dan intervensi terhadap faktor resiko lingkungan dan faktor resiko perilaku. (2) Modul Prospek (Perencanaan untuk meningkatkan kinerja program) Modul/Pedoman Prospek dikembangkan oleh MSH dengan dana USAID. Prospek adalah perencanaan untuk meningkatkan (1) program kesehatan yang kinerjanya rendah dan (2) di daerah atau kecamatan yang kinerjanya rendah. Prinsip dasarnya tetap "problem solving cycle" dengan penekanan pada analisis hambatan untuk menentukan strategi. Prospek dilakukan pada 2 atau 3 program saja dan bukan untuk menyusun rencana kesehatan tahunan.

4 DHS-1


I.

URAIAN SINGKAT TENTANG MODUL P2KT

Dalam modul ini disampaikan teori/konsep, prinsip, langkah-langkah dan instrumen (alat bantu) untuk menyusun rencana dan anggaran tahunan program kesehatan tingkat daerah (Kabupaten/Kota). Selain itu disampaikan juga pedoman untuk melatihkan materi tersebut yang berisi proses belajar mengajar, pokok bahasan yang harus disampaikan, pedoman dan materi untuk penugasan/latihan kelompok serta soal-soal untuk pre- dan post-test. Tujuan modul ini adalah untuk meningkatkan kemampuan daerah, khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk menyusun rencana tahunan program kesehatan secara terpadu. Selain itu, tujuan pelatihan ini adalah meningkatkan kemampuan Dinas Kesehatan untuk menyusun anggaran tahunan yang didasarkan pada (1) hasil penyusunan rencana tahunan terpadu dan (2) kinerja program yang akan dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam pelatihan ini disampaikan beberapa pokok bahasan yang secara garis besar terbagi dalam tiga bagian, yaitu: (1) Umum: kebijakan kesehatan, desentralisasi dan Kw-SPM. (2) Perencanaan kesehatan (kebijakan, masalah perencanan kesehatan, siklus perencanaan kesehatan dan aspek teknis perencanaan kesehatan) (3) Penyusunan anggaran berbasis kinerja (masalah penganggaran, anggaran berbasis kinerja, tehnik menghitung kebutuhan biaya dan penyusunan anggaran program kesehatan) Materi tersebut disampaikan melalui mekanisme curah pendapat, tanya jawab dan latihan kelompok. Sasaran pelatihan ini adalah staff Dinas Kesehatan Kabupetan/Kota, namun disarankan juga agar prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran program kesehatan ini juga difahami oleh Bappeda dan Staff Puskesmas. Dari Dinas kesehatan, yang perlu dilatih adalah semua unit Dinas Kesehatan yang terlibat dalam penyusunan rencana program kesehatan. Pelatihan untuk P2KT ini dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu (1) kegiatan dalam kelas, (2) kegiatan di lapangan dan (3) review hasil perencanaan oleh pendamping. Kegiatan dalam kelas bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan teknis melaksanakan perencanaan dan penganggaran secara terpadu. Kegiatan dilapangan dilakukan oleh peserta dengan menggunakan data ril, sebagai kelanjutan dari penugasan dalam kelas. Review hasil perencanaan dan anggaran dilakukan oleh Staff Dinas Kesehatan dengan nara sumber (Technical Assistance) dari tenaga pelatih, baik yang berasal dari pusat maupun dari tingkat propinsi.

5 DHS-1


II. TUJUAN PEMBELAJARAN Tujuan Pembelajaran Umum Setelah selesai mengkuti pelatihan P2KT ini, peserta akan mampu menyusun rencana dan anggaran tahunan kesehatan daerah secara terpadu, yang didasarkan pada kebutuhan kesehatan spesifik daerah dan diselaraskan dengan kebijakan kesehatan nasional dan global, sekaligus menghitung kebutuhan pembiayaan kesehatan yang realistis. Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah selesai mengikuti pelatihan ini peserta akan: 1. Mampu menjelaskan kebijakan kesehatan yang berkembang ditingkat global dan nasional serta latar belakang kebijakan-kebijakan tersebut berikut implikasinya terhadap perencanaan dan penganggaran kesehatan daerah 2. Mampu menjelaskan siklus tahunan perencanan dan penganggaran kesehatan daerah 3. Mampu melakukan analisis situasi kesehatan secara komprehensif 4. Mampu menetapkan tujuan tahunan program kesehatan daerah 5. Mampu menguraikan kegiatan program secara komprehensif (kegiatan pelayanan perorangan, kegiatan kesehatan masyarakat, kegiatan manajemen dan kegiatan pengembangan/investasi) 6. Mampu melakukan integrasi kegiatan program-program kesehatan dalam rencana tahunan kesehatan daerah dan menyusun rencana operasional program kesehatan daerah 7. Mampu menghitung kebutuhan biaya untuk melaksanakan rencana operasional tersebut dengan menggunakan "activity and input based costing" 8. Mampu menyusun anggaran tahunan program kesehatan secara terpadu dan berbasis kinerja. III. PESERTA PELATIHAN Karena perencanaan kesehatan ditingkat Dinas Kesehatan Daerah melibatkan hampir semua unit organisasi Dinkes, maka Kepala Dinas Kesehatan serta kepala unit-unit di Dinas Kesehatan perlu memahami dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan perencanaan kesehatan daerah sesuai dengan prinsip dan langkah-langkah P2KT. Oleh sebab itu peserta pelatihan yang disarankan adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Kepala Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten Kepala Tata Usaha Unit Perencanaan (Bina Program) Unit lain (P2PL, Yankes, Kesga, PKM).

6 DHS-1


IV. POKOK BAHASAN

Isi modul ini dibagi tiga, yaitu sebagai berikut: Pokok Bahasan I. Umum: 1. 2. 3. 4.

Kebijakan kesehatan nasional dan perencanaan kesehatan daerah Konsep desentralisasi dan Kw/SPM Prinsip dan ringkasan proses P2KT Siklus perencanaan program tahunan

Pokok Bahasan II. Langkah-langkah Perencanaan Kesehatan Terpadu 1. Analisis Situasi 2. Penetapan Tujuan Program 3. Identifikasi kegiatan 4. Klasifikasi kegiatan (a) kegiatan pelayanan individu (b) kegiatan program kesehatan masyarakat (c) kegiatan manajemen (d) kegiatan pengembangan 5. Penyusunan RO (Rencana Operasional) dan Integrasi kegiatan Pokok Bahasan III. Langkah-langkah Penganggaran Terpadu 1. Perhitungan kebutuhan biaya 2. Penyusunan anggaran berbasis kinerja 3. Konversi mata anggaran sesuai dengan pedoman Anggaran Berbasis Kinerja 4. Integrasi anggaran 5. Identifikasi sumber pembiayaan

7 DHS-1


Garis Besar Proses Pemahbelajaran METODE POKOK BAHASAN POKOK BAHASAN I : Kebijakan Kesehatan & Perencanaan Kesehatan Daerah 1. Kebijakan kesehatan nasional dan daerah 2. Desentralisasi, SPM dan perencanaan tahunan daerah 3. Pengelolaan keuangan daerah 4. Prinsip-prinsip P2KT 5. Proses dan siklus Perencanaan Kesehatan Daerah POKOK BAHASAN II Perencanaan Program Kesehatan Terpadu 1. Analisis Situasi Kesehatan Daerah 2. Penetapan tujuan program 3. Identifikasi intervensi 4. Perumusan kegiatan 5. Penyusunan Rencana Operasional 6. Integrasi kegiatan (sektoral) POKOK BAHASAN III Penyusunan Anggaran Terpadu 1. Prinsip dan teknik perhitungan kebutuhan biaya program kesehatan 2. Integrasi anggaran 3. Konversi mata anggaran (matriks anggaran) berbasis kinerja 4. Matching biaya dengan sumber Pembiayaan PENYUSUNAN PLAN OF ACTION

CTJ

ALAT BANTU

OHP

75 menit

Data

45 menit 45 menit 45 menit 45 menit 45 menit 45 menit

CTJ CTJ

CTJ

Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan Latihan

CTJ

45 menit

Latihan

45 menit

Latihan

45 menit

Total PELAKSANAAN P2KT DI DAERAH EVALUASI HASIL P2KT DI MASING-MASING DAERAH

WAKTU

Kunjung an Tim

45 menit 660 menit 2 - 4 mgg 2 hari

8 DHS-1


V. LANGKAH-LANGKAH/PROSES PELATIHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Perkenalan Pre test Penyampaian Materi Pokok Bahasan (CTJ) Pembagian Kelompok Latihan Perencanaan Terpadu Latihan Penyusunan anggaran terpadu Penyusunan Plan of Action Presentasi kelompok Rangkuman Post test

9 DHS-1


VI. BAHAN BACAAN/URAIAN MATERI Pokok Bahasan I: UMUM 1.

Kebijakan nasional dan perencanaan kesehatan daerah

Pada satu sisi, perencanaan kesehatan daerah harus memperhatikan hiearchi kebijakan yang lebih tinggi dalam administrasi negara, yaitu (1) Renstra kesehatan daerah atau Renstrakesda yang merupakan kebijakan pembangunan kesehatan daerah dalam jangka lima tahun, (2) Renstrada yang merupakan kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh, (3) RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang merupakan kebijakan limatahunan pembangunan nasional, (4) Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang berisi kebijakan pokok pembangunan kesehatan (5) Renstra Depkes, serta (7) kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan seperti misalnya tentang target Millenium Development Goals (MDG) di bidang kesehatan, rumusan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimum, kebijakan anggaran, prioritas terhadap penduduk miskin, dll. Disisi lain, perencanaan kesehatan daerah juga harus responsif dan akomodatif terhadap masasalah kesehatan spesifik daerah termasuk aspirasi masyarakat tentang pembangunan kesehatan daerah. Dari uraian diatas tampak bahwa perencanaan kesehatan daerah harus dilaksanakan dalam dua arah, yaitu "top down" dan "bottom up". Pada masa lalu perencanaan kesehatan sangat bersifat "top down". Perencanaan kesehatan disusun di tingkat pusat termasuk penentuan tujuan atau target yang harus dicapai daerah dan juga dalam penentuan besaran anggaran. Setelah kebijakan desentralisasi diterapkan, daerah diharuskan menyusun rencana kesehatan secara "bottom up". Namun perlu dikemukakan bahwa proses "bottom up" bukanlah untuk mengganti proses "top down" secara mutlak. Proses "bottom up" dan "top down" keduaduanya tetap harus diterapkan. Oleh sebab itu, perencanaan kesehatan daerah perlu memperhatikan dan mengakomodir kebijakan kesehatan nasional. Beberapa kebijakan nasional yang penting dan perlu dipertimbangkan dalam perencanaan kesehatan daerah adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Prioritas masalah kesehatan nasional Prioritas intervensi dan program kesehatan Kewenangan wajib, SPM dan pelayanan/program essensial Pemeliharaan kesehatan penduduk miskin

10 DHS-1


a. Prioritas masalah Pada masa lalu (era tahun 1970-an - 1980-an), penentuan prioritas masalah kesehatan selalu dilakukan dalam perencanaan kesehatan. Berbagai macam metode dipergunakan untuk menentukan masalah kesehatan mana yang perlu diberikan prioritas. Namun setelah berjalan beberapa dekade, pengalaman empiris telah membantu para pengambil keputusan dan perencana untuk mengetahui masalah kesehatan mana yang menjadi prioritas di suatu negara atau wilayah. Untuk Indonesia, misalnya, dalam kelompok masalah non-infeksi sudah diketahui bahwa masalah KIA/KB dan kurang gizi adalah masalah prioritas. Dalam kelompok penyakit infeksi, malaria, tuberkulosis, HIV/AIDS, ISPA, diare, DBD adalah beberapa penyakit infeksi yang menjadi prioritas nasional. Namun demikian, kalau disuatu daerah ada masalah tertentu yang dianggap penting dan tidak termasuk dalam prioritas masalah kesehatan nasional, daerah perlu melakukan penentuan prioritas masalah tersebut relatif terhadap masalah lain. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria tertentu, misalnya (1) prevalens masalah tersebut, (2) besar dampaknya seperti ditunjukkan oleh angka CFR, kerugian ekonomi yang ditimbulkan, dll. Sebagai contoh, masalah penggunaan formalin dan baygon dalam pengolahan ikan di Kabupaten Tangerang dianggap sebagai masalah penting oleh daerah ybs, penyakit reabies dianggap penting di pulau Flores, dll. b. Prioritas intervensi Prioritas intervensi berbeda dari prioritas masalah. Dalam program kesehatan, ada dua kelompok intervensi yang dapat dilakukan, yaitu: (a) Intervensi terhadap penyakit, yang umumnya bersifat pelayanan pengobatan individu (b) Intervensi terhadap faktor resiko termasuk intervensi perilaku dan intervensi lingkungan, yang umumnya merupakan program kesehatan masyarakat Dalam masing-masing kelompok intervensi tersebut, kemajuan ilmu dan teknologi menawarkan berbagai macam jenis intervensi. Untuk pengobatan, tersedia berbagai macam jenis pengobatan untuk suatu jenis penyakit (misalnya untuk malaria tersedia berbagai alternatif obat). Demikian juga untuk faktor resiko lingkungan dan perilaku, tersedia berbagai macam alternatif (misalnya untuk malaria tersedia intervensi pemberantasan sarang nyamuk, pengunaan kelambu, berbagai media untuk KIE, dll). Penentuan prioritas intervensi adalah memilih intervensi yang terbaik diantara pilihan yang ada. Salah satu cara untuk menentukan intervensi terbaik adalah analisis "cost effectiveness". Dalam P2KT, penentuan jenis intervensi ini termasuk salah satu langkah penting, karena memang cukup banyak pilihan intervensi yang sekarang tersedia. Namun - sekali lagi - pengalaman empiris sudah membuktikan mana intervensi yang "cosr effective" dan mana yang tidak. Artinya, dalam melaksanakan P2KT, daerah/Dinkes tidak perlu melakukan analisis tersebut. Apalagi WHO sudah membuat daftar sejumlah

11 DHS-1


intervensi yang terbukti "cost effective", seperti misalnya immunisasi, Tb-DOTS, MTBS, dll. Untuk menurunkan kematian ibu, intervensi yang sudah terebukti "cost effective" termasuk KB, ANC (khususnya K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih. c. Kewenangan Wajib, SPM dan pelayanan/program essensial UU No. 32/2004 menyebutkan bahwa daerah harus melaksanakan program/pelayanan tertentu yang disebut sebagai Standar Pelayanan Minimal. Ada kriteria yang disebutkan dalam UU tersebut tentang SPM, yaitu sebagai berikut: (1) Pelayanan/program yang diperlukan untuk menjamin hak konstitusi penduduk (2) Pelayanan/program yang penting untuk kesejahteraan penduduk, menjamin ketertiban dan menjaga keutuhan NKRI (3) Pelayanan/program yang merupakan komitment global Pada tahun 2003 dikeluarkan Kepmenkes 1457 yang berisi daftar 31 jenis program/kegiatan yang termasuk dalam SPM (lihat tabel berikut). Program/pelayanan atau kegiatan dalam daftar SPM tersebut juga perlu dipertimbangkan dalam perencanaan daerah. Seperti terlihat, jumlahnya cukup banyak dan ada program tertentu dalam daftar tersebut yang masih bisa diuraikan lebih lanjut, sehingga jumlah total program dalam SPM sebetulnya lebih banyak dari 31 buah (26 diberi nomor dan lima tanpa nomor). Seperti terlihat, ternyata tidak semua kegiatan dalam daftar tersebut dapat disebut sebagai pelayanan, misalnya adalah pembiayaan kesehatan. Demikian pula, ada pelayanan farmasi yang sebetulnya sudah terintegrasi dengan pelayanan lain. Misalnya, apabila daerah menyusun rencana program malaria, otomatis kebutuhan farmasi untuk program tersebut sekaligus direcanakan. Artinya, dipertanyakan kenapa pelayanan farmasi dianggap sebagai pelayanan yang ekslusif. Masalah lain adalah kesehatan usila, yang didalamnya tercakup banyak pelayanan/ program kesehatan. Hal yang sama terjadi dengan pelayanan kesehatan kerja. Kedua pelayanan ini menggunakan pendekatan sasaran pelayanan (penduduk usila dan tenaga kerja), sedangkan pelayanan lain menggunakan pendekatan masalah kesehatan. Maka jenis-jenis pelayanan dalam daftar tersebut tidak "mutually exclusive" atau tumpang tindih. Pada tahun 2006, Depkes melakukan upaya-upaya untuk mereview kembali daftar SPM tersebut. Acuan dasarnya adalah UU No. 32 seperti disampaikan dimuka. Draft awal perbaikan SPM tersebut berisi pelayanan dengan jumlah yang jauh lebih sedikit, yaitu 8 jenis pelayanan/program, dengan 30 jenis indikator. Draft perubahan daftar SPM tersebut disampaikan dalam tabel berikutnya.

12 DHS-1


Tabel-1. Daftar SPM,SK Menkes 1457/2003 No Kewenangan Wajib 1 Pelayanan kesehatan dasar

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 4 Pencegahan & Pemberantasan 11 Penyakit Menular 12 13 14 15 16 17 2 Penyelenggaraan Perbaikan Gizi Masyarakat 3 Pelkes Rujukan & Penunjang

18 19 20 Promosi Kesehatan 21 Pencegahan & Penanggulangan 22 penyalahgunaan Napza Pelayanan Kefarmasian (obat) 23 24 25 Penyediaan pembiayaan dan 26 jaminan kesehatan (*) didaerah tertentu

5 Penyelenggaraan kesling & Sanitasi Dasar 6 7 8 9

Pelayanan Pel Kes. Ibu dan Bayi Pelkes Anak Prasekolah & Usia Sekolah Pelayanan KB Pelayanan Immunisasi Pelayanan Pengobatan/Perawatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Pelayanan Kesehatan Kerja (*) Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (*) Pemantauan Pertumbuhan Balita Pelayanan Gizi Pel. Obstetri & Neonatal Emergensi dasar & komprehensif Pelayanan Gawat Darurat Surveilans Epidemiologi, penanggulangan KLB & Gizi Buruk Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Polio Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Tb Paru Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ISPA Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV-AIDS Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Diare Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Malaria (*) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kusta (*) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Filariasis (*) Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pelayanan Pengendalian Vektor Pelayanan Hygiene sanitasi di Tempat Umum Penyuluhan Perilaku Sehat Penyuluhan P3 NAPZA berbasis masyarakat Pelayanan Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pelayanan Penggunaan Obat Generik Penyelenggaraan Pembiayaan pelayanan kes. perorangan Penyelenggaraan Pembiayaan utk Gakin & Masy. Rentan

13 DHS-1


Draft revisi daftar SPM NO

JENIS PELAYANAN

NO

1

Pelayanan kesehatan ibu dan anak

1

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

2

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

3

Ibu hamil resiko tinggi yang ditangani

Termasuk Bumil resti yang dirujuk

4

Cakupan kunjungan bayi dan balita

Termasuk kunjungan neonatus, cakupan BBLR yang ditangani

5

Cakupan peserta aktif KB

6

Cakupan balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun

7

Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

8

Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus Neonatal resiko tinggi/komplikasi yang ditangani

9

2

Pelayanan keperawatan

INDIKATOR

KETERANGAN Termasuk cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe

Termasuk Acute Flacid Paralysis (AFP)

10 Skrining anak prasekolah, siswa SD, SMP , SMA, dan setingkat 11 Cakupan Rawat Jalan (*)

Sumber data : pelaporan yang ada.

12 Cakupan rawat Inap (*)

Alternatif indicator berupa input

13 Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat 3

Pelayanan gizi masyarakat

14 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6 24 bulan keluarga miskin 15 Balita gizi buruk mendapat perawatan 16 Balita yang naik berat badannya

Termasuk Balita BGM, cakupan Deteksi Dini Tumbuh kembang Balita

17 Kecamatan Bebas rawan Gizi 4

Penyelenggaraan penyelidikan epidemilogi, dan penanggulangan KLB dan Gizi

18 Desa/Kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam

5

Pencegahan dan pemberantasan penyakit

19 Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun sebesar ? 2 20 Penemuan dan Kesembuhan Penderita TBC BTA Positif (*) Ditentukan oleh Dit. P2&PL untuk indicator yang lebih jelas 21 Penemuan Penderita Pneumonia (*)

Termasuk KLB Gizi

22 Penderita DBD yang ditangani 23 Penderita Diare yang Ditangani 6 7

Pelayanan Penyehatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

24 Sarana air bersih dan sanitasi dasar yang memenuhi syarat Termasuk Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan di lingkungan pemukiman 25 Rumah Tangga Sehat (*) 26 Bayi yang mendapat ASI-Eksklusif 27 Desa dengan garam beryodium baik 28 Posyandu Purnama

Pilih Purnama atau aktif. Tidak dikelompokkan ke Promkes

29 Upaya Penyuluhan NAPZA oleh petugas kesehatan. 8

Pelayanan Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

30 Ketersediaan Obat esensial dan generic sesuai kebutuhan

Termasuk penulisan resep obat generic

Beberapa negara lain dan badan internasional seperti WHO dan Bank Dunia menyarankan penggunaan konsep "program atau pelayanan essensial", yaitu progam atau pelayanan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) mengenai sejumlah besar penduduk, seperti terlihat dari angka prevalens kejadiannya

14 DHS-1


(2) dampaknya besar, misalnya Case Fatality Rate (CFR) yang tinggi, meyebabkan tingginya kehilangan waktu produktif yang diukur dengan DALY (Dissability Adjusted Life Years) dan menyebabkan mutu SDM menurun (3) intervensi tersebut "cost effective" Berikut ini disampaikan beberapa contoh pelayanan essensial yang disarankan: Tabel-2. Daftar program/pelayanan kesehatan essensial yang disarankan Essential Public Health program Essential clinical services 1. EPI Plus (immunisasi) 1. Pegobatan the 2. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 2. MTBS (Manajemen Terpadu Balita 3. Pengendalian tembakau dan alkohol Sakit) 4. KIE kesehatan, KB dan gizi 3. ANC dan pertolongan persalinan 5. Pengendalian vektor 4. Keluarga Berencana (KB) 6. Pencegahan Penyakit Menular 5. Pengobatan PMS Seksual (PMS) 6. Pengobatan infeksi & trauma minor 7. Surveilans 7. Pengobatan paliatif (untuk nyeri)

Sumber: World Development Report 1993: Investing in Health. World Bank 1993. Sebagai contoh, berikut ini disampaikan daftar pelayanan dan program yang oleh WHO digolongkan sebagai intervensi yang cost effective dan oleh karenanya perlu diberikan prioritas dalam perencanaan kesehatan.

15 DHS-1


1 2

3

4

Tabel-3. Pelayanan esensial rekomendasi WHO Prioritas Target Prioritas masalah/intervensi masalah/intervensi 2015 Tb 70% 5 MTBS Malaria (1) ISPA (2) Diare (1) Pengobatan 70% 6 KIA (2) Pencegahan 70% (1) ANC HIV/AIDS (2) Persalinan dg nakes (1) Pencegahan 80% 7 Pengendalian konsumsi (2) Perawatan kasus 70% rokok (1) Kebijakan pajak rokok Immunisasi 90% (2) Pelarangan iklan (1) BCG/DPT/OPV (3) Penyuluhan masyarakat (2) Hb (3) Campak

Target 2015 80%

90%

80%

Macroeconomic and health, 2000

Tabel-4. Program kesehatan prioritas dan kebutuhan biayanya di tingkat Kabupaten/Kota Jenis program/pelayanan 1. EPI 6. ISPA 11. UKS 2. Tb paru 7. PMS 12. PHN 3. Malaria 8. Pengobatan 13. KB 4. DHF 9. KIA 14. Air bersih/sanitasi 5. Diarrhea 15. MTBS 10. Gizi Proyek PHP-II, Jawa Barat dan Sumut, 1999

d. Pemeliharaan kesehatan penduduk miskin Kebijakan lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan kesehatan daerah adalah pemeliharaan kesehatan penduduk miskin. Hal ini akan tetap relevan dalam 5 - 10 tahun mendatang mengingat besarnya jumlah penduduk miskin (36 - 40 juta pada tahun 2006). Salah satu pertanyaan dalam issue pemeliharaan kesehatan penduduk miskin adalah: pelayanan atau program apa yang perlu dijamin untuk penduduk miskin mengingat keterbatasan sumberdaya? Berapa besar biayanya? Dari mana sumber biayanya? Bagaimana alokasi anggarannya? Secara umum, penduduk miskin juga memerlukan program/pelayanan yang bisa dibagi dalam dua kelompok, yaitu (1) pelayanan klinis dan (2) program kesehatan masyarakat. Daftar pelayanan essensial yang disampaikan dimuka dapat dipergunakan sebagai

16 DHS-1


pedoman untuk menentukan jenis pelayanan dan program yang perlu dijamin bagi penduduk miskin. Pada tahun 1998, sebagai respons terhadap krisis ekonomi dikawasan Asia Tenggara, pertemuan regional yang diselenggarakan di Tokyo merumuskan 6 kelompok/jenis pelayanan yang dianggap essensial untuk penduduk miskin. Penentuan jenis pelayanan/ program tersebut didasarkan pada pola utilisasi pelayanan tersebut oleh penduduk miskin. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pelayanan KIA dan KB Immunisasi P2M (terutama untuk tbc, malaria, DBD) Gizi Promosi kesehatan Pelayanan di RS (untuk kasus rujukan yang berkaitan dengan KIA dan penyakit menular)

2. Pengelolaan Keuangan Daerah Sejak tahun 2002 Pemerintah mulai menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja, meninggalkan sistem anggaran melalui proses penyusunan DIP untuk anggaran pembangunan dan DIK untuk anggaran rutin. Kedua sistem anggaran ini adalah berbasis mata anggaran (line item budget). Pada tahun 2002 dikeluarkan Kep.Mendagri No. 29 yang memuat pedoman penyusunan anggaran berbasis kinerja. Kelompok anggaran dibagi dalam kegiatan (a) aparatur dan (b) pelayanan publik. Masing-masing kelompok anggaran tersebut, dibagi lagi menjadi 3 jenis mata anggaran, yaitu (1) belanja administrasi umum, (2) belanja operasional dan pemeliharaan dan (3) belanja barang modal. Tujuan sistem baru ini adalah untuk lebih menjamin bahwa setiap belanja daerah jelas terkait dengan kinerja tertentu yang akan dicapai. Disamping itu, sistem ini juga diharapkan adanya keseimbangan antara belanja aparatur dengan belanja pelayanan publik. Pada tahun 2005, dikeluarkan PP No. 58/2005 yang kemudian disusul dengan Permendagri No. 13/2006 sebagai pengganti Kep.Mendagri No. 29/2002. Ada tiga hal penting dalam PP dan Permendagri tersebut yang perlu diadopsi dalam P2KT versi-4 ini, yaitu tentang (a) definisi istilah dalam sistem perencanaan dan penganggaran, (b) sumber pendapatan daerah dan kaitannya dengan keuangan pusat dan (c) kelompok belanja dalam keuangan daerah.

17 DHS-1


a. Definisi istilah dalam sistem perencanaan dan penganggaran Daerah (PP No. 58/2005 dan Permendagri No. 13/2006) RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), adalah rencana kerja dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 tahun. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah perangkat Daerah pada pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah salah satu SKPD. RKA SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran SKPD) adalah dokumen perencanaan dan pengganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. KUA (Kebijakan Umum APBD) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan juga merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Input (masukan) adalah semua sumberdaya yang dipergunakan untuk mengerjakan suatu kegiatan, yang dapat berupa SDM, barang modal dan/atau dana. Output (keluaran) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan program dan kebijakan Target (sasaran) adalah banyaknya output yang diharapkan dari suatu program Outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam satu program tertentu. Dalam tabel berikut disampaikan contoh aplikasi istilah-istilah tersebut diatas untuk program kesehatan.

Modul Pelatihan P2KT DHS-1

18 MODUL PELATIHAN P2KT

Program Immunisasi campak Kegiatan Pencatatan sasaran, sweeping immunisasi

Gizi balita Penimbangan balita, pemberian PMT

Input

Petugas gizi, dacin, PMT pemulihan, biaya transport Balita ditimbang 100% balita ditimbang, 100% balita BGM* dapat PMT pemulihan KEP Balita menurun

Output Target

Jurim, vaksin, cold chain, biaya transport Balita diimunisasi 95% balita di immunisasi

Outcome KLB campak tidak terjadi * BGM = Bawah Garis Merah dalam KMS

3. Prinsip P2KT Bagian ketiga dalam Pokok Bahasan I ini adalah tentang prinsip-prinsip P2KT, yaitu sebagai berikut. 1. P2KT adalah perencanaan dan penganggaran program kesehatan tahunan, yang merupakan implementasi tahunan dari Rencana Strategis. Dengan demikian, dokumen Renstra Kesehatan Daerah harus menjadi rujukan dalam menyusun P2KT. 2. P2KT adalah perencanaan kesehatan untuk seluruh wilayah kabupaten/kota (areawide planning). Dengan perkataan lain, P2KT adalah perencanaan berbasis wilayah, yaitu wilayah kabupaten/kota. Oleh sebab itu, suatu masalah kesehatan dilihat kaitannya dengan ekologi daerah secara keseluruhan. Masalah pneumonia misalnya, dilihat dalam perspektif "host - agent - environment" dimana "host " adalah individu dan penduduk secara keseluruhan dalam lingkungan daerah yang multi dimensi (fisik, biologis, social, ekonomi, politik, dll). 3. Konotasi integrasi dalam P2KT mempunyai makna sebagai berikut: a. Integrasi kegiatan berbagai progam berbeda yang bisa dilakukan bersama , misalnya surveilans, supervisi, dll b. Integrasi sumberdaya berbagai program yang bisa dipergunakan bersama (sharing), misalnya SDM, kenderaan, alat seperti mikroskop, dll c. Intervensi yang terintegrasi dan holistik (pelayanan klinis dan intervensi kesehatan masayarakat) d. Integrasi sistem pelayanan pemerintah dan non-pemerintah e. Integrasi dana pemerintah dan dana non-pemerintah 4. P2KT adalah "evidence based planning". Oleh sebab itu salah satu syarat untuk P2KT yang baik adalah berfungsinya SIK (Sistem Informasi Kesehatan) dan SIM (Sistem Informasi Manajemen Kesehatan). Surveylans sangat vital dalam P2KT karena hanya dengan surveilans yang baik dapat diketahui prevalens dan insidens suatu masalah kesehatan tertentu serta distribusinya menurut penduduk, tempat dan waktu.

19 DHS-1


5. P2KT adalah proses berulang (iterrative) untuk menemukan kompromi antara kebutuhan kesehatan dengan ketersediaan sumberdaya (yang terbatas). Dalam bahasa perencanaan, P2KT mempertemukan pendekatan "target based budgeting" dengan "budget based targeting" 6. P2KT menekankan pentingnya eksplorasi atau menemukan intervensi terhadap faktorfaktor resiko terjadinya suatu masalah kesehatan, yaitu (1) faktor resiko lingkungan dan (2) faktor resiko perilaku 7. P2KT mengintegrasikan kegiatan langsung (pelayanan klinis dan kesehatan masyarakat) dengan kegiatan penunjang (manajemen) dan kegiatan pengembangan (capacity building) 8. Penyusunan anggaran dalam P2KT didasarkan pada (1) target kinerja program, (2) biaya satuan, (3) ketersediaan dan sumber biaya 9. P2KT melibatkan semua unit Dinas Kesehatan, Puskesmas dan sedapat mungkin juga melibatkan RSUD.

4. Proses dan jadwal perencanaan kesehatan tahunan Siklus perencanaan kesehatan daerah terikat pada siklus perencanan daerah yang diatur oleh UU No. 25/2004. Penyusunan rencana untuk tahun mendatang disusun dalam tahun sekarang. Ternyata siklus tersebut sangat ketat, karena draft awal rencana dibahas dalam bulan Maret, yaitu dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten/kota. Dengan perkataan lain, proses penyusunan rencana tahun mendatang harus sudah dimulai pada awal Januari tahun berjalan. Selama tiga bulan, rencana dan anggaran tersebut harus sudah selesai disusun. Adapun kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan disampaikan dalam tabel berikut:

20 DHS-1


Jadwal penyusunan rencana tehunan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota No

Kegiatan

1 Analisis situasi a. Review kinerja thn lalu (evaluasi) b. Analisis situasi & kebijakan kesehatan 2 Rapat Kerja Perencanaan (1) 3 Musrenbang desa 4 Unit-unit Dinkes menyusun PKT 5 Puskesmas menyusun PKT 6 Musrenbang kecamatan 7 Rapat Kerja Perencanaan (II) 8 Forum SKPD (ekpos oleh Kadinkes) 9 Musrenbang Kabupaten/Kota 10 Jaring asmara 11 Kebijakan Umum Anggaran 12 Asistensi anggaran (pembahasan usulan) 13 Keputusan anggaran

Unit pelaksana

Des Jan

x x

Dinkes Dinkes Arahan oleh Dinkes Puskesmas + Desa Unit-2 Dinkes Puskesmas Puskesmas + Camat Dinkes + Puskesmas SKPD + Bappeda SKPD + Bappeda + DPRD DPRD DPRD & Pemda Dinkes + Bappeda DPRD + Pemda

x x x x x

Peb Mar Apr Mei Jun Jul

x x x x x

x x x

Ags

Sep Okt Nop Des

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

RKT = Rencana Kerja Tahunan Jaring asmara = menjaring aspirasi masyarakat

(1) Analisis situasi (Desember - Januari) Analisis situasi adalah langkah paling awal dalam perencanaan kesehatan. Analisis situasi sudah harus mulai dikerjakan sejak bulan Desember (lihat tabel jadwal diatas). Yang dihasilkan dari suatu analisis situasi kesehatan daerah adalah sebagai berikut: Gambaran besaran masalah kesehatan dan distribusinya menurut penduduk, menurut tempat dan menurut waktu Faktor-faktor resiko yang berkaitan dengan masalah kesehatan tersebut, mencakup faktor resiko lingkungan dan faktor resiko perilaku Pencapaian program tahun yang lalu Kesenjangan (gap) dalam pencapaian target (1) menurut program dan (2) menurut wilayah Puskesmas Kebijakan pembangunan kesehatan nasional dan daerah (termasuk target program) Hal-hal yang perlu diprioritaskan dalam rencana tahun mendatang Untuk menghasilkan enam butir diatas, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu seperti disampaikan dalam tabel berikut.

21 DHS-1


Analisis situasi kesehatan

Analisis situasi Evaluasi kinerja th yll

Bahan

- Data demografi - Laporan pelayanan - Profil kesehatan - Hasil analisis Susenas - dll

- Laporan program

Hasil analisis

- Prevalens - Insidens - Jumlah kasus sakitlmati - Faktor resiko perilaku - Faktor resiko lingkungan

- Apakah target program tercapai? - Program apa yg targetnya belum tercapai dan di kecamatan mana ?

Analisis kebijakan kesehatan - Kebijakan pembangunan nasional - Renstrakes daerah - Data dan informasi lain yg penting utk perencanaan kesehatan (misalnya kegiatan sektor lain yg berdampak thd kesehatan) - Rumusan prioritas masalah kesehatan - Prioritas intervensi kesehatan - Prioritas sasaran pembangunan kesehatan (misalnya penduduk miskin, kesehatan anak pra- dan sekolah)

Dalam tabel diatas disampaikan tiga area analisis situasi (Situasi kesehatan, Evaluasi kinerja program dan Analisis kebijakan). Disampaikan juga daftar bahan-bahan yang perlu ditelaah untuk merumuskan hasil analisis situasi tersebut. Analisis situasi ini seluruhnya harus sudah selesai dalam bulan Januari. (2) Rapat kerja Perencanaan I Rapat kerja Perencanaan pertama dilakukan dalam bulan Januari. Rapat kerja ini melibatkan semua unit dibawah Dinkes: -

Ka.Bag. Tata Usaha dan Ka.Sub.Bag Ka.Sub.Din / Ka.Bid. dan Ka.Sie Ka.Puskesmas dan Tim Perencanaan Puskesmas, RSUD. Sedapat mungkin Bappeda dan Dinas Kesra diundang dalam rapat ini. Demikian pula, provider swasta, LSM kesehatan, profesi dll.

Dalam rapat kerja ini Dinkes menyampaikan kebijakan kesehatan, pencapaian program sampai saat sekarang, gap yang ada (tidak tercapainya target program) serta hambatan yang dihadapi. Fihak-fihak yang diundang diminta masukannya untuk rencana tahun mendatang. Selain itu, Dinkes juga menyampaikan target-target kabupaten yang harus dicapai. Dalam rapat ini perlu juga disampaikan progam mana yang perlu dipacu kinerjanya dan Puskesmas mana yang juga perlu dipacu kinerjanya untuk program tersebut.

22 DHS-1


Dalam Rapat Kerja Perencanaan ini hendaknya sudah disepakai target-target program yang harus dicapai oleh masing-masing Puskesmas, dalam rangka mencapai target Kabupaten/Kota. Target-target tersebut bisa berbeda antara Puskesmas, tergantung pada kinerja Puskesmas bersangkutan pada tahun yang lalu. Agar tidak terjadi tumpang tindih usulan antar Dinas Kesehatan dan Puskesmas harus disepakati pula jenis kegiatan apa dari setiap program yang akan dilaksanakan oleh Puskesmas dan kegiatan yang bagaimana akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Sebagai contoh : 1. Kegiatan pelayanan individu seperti case finding, treatment merupakan jenis kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Puskesmas. 2. Kegiatan ke masyarakat seperti Surveilance lintas wilayah kerja , foging yang merupakan kegiatan dalam dan lintas wilayah kerja Puskesmas harus dikerjakan oleh Dinas Kesehatan. Sedangkan abatisasinya dikerjakan oleh Puskesmas. 3. Kegiatan pengembangan/investasi seperti pembelian alat-alat kesehatan, rehab fisik Puskesmas, cetak leaflet, Pelatihan Guru UKS, Pelatihan Kader Posyandu diusulkan oleh Puskesmas tapi pelaksananya oleh Dinas Kesehatan. 4. Kegiatan Manajemen yang sifatnya lintas wilayah seperti rapat Lintas Program dan Lintas Sektor, dan Supervisi dikerjakan oleh Dinas Kesehatan . 5. Mobilisasi peran serta masyarakat bila lintas wilayah kerja Puskesmas pelaksananya oleh Dinas Kesehatan. Kriteria yang berkaitan dengan prinsip efisiensi dan efektif harus menjadi pertimbangan dalam pembagian pelaksanaan kegiatan. (3) Perencanan tahunan oleh Puskesmas dan Unit-unit Dinkes Setelah rapat kerja pertama, Puskesmas dan Unit-unit Dinkes diminta menyusun rencana kerja tahunan (RKT) masing-masing. Isi RKT tersebut paling tidak adalah sebagai berikut:

a. b. c. d.

Target yang akan dicapai tahun depan Kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut Jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut Tambahan sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut (dana, tenaga, sarana)

Penyusunan RKT oleh masing-masing unit tersebut dilakukan dalam bulan Januari (setelah Rapat Perencanaan I) sampai bulan Pebruari.

23 DHS-1


Khusus untuk Puskesmas, dalam menyusun RKT perlu mengakomodir hasil Musrenbang Kecamatan, yaitu usul-usul dari masyarakat untuk program kesehatan di kecamatan bersangkutan. Rencana usulan kegiatan Puskesmas yang dituangkan dalam sebuah dokumen rencana kerja tahunan Puskesmas harus didasarkan pada sebuah fakta dilapangan, berorientasi pada masalah dan kebutuhan masyarakat setempat dan tidak semata mata memenuhi kebutuhan program . Untuk memenuhi persyaratan tersebut Kepala Puskesmas beserta stafnya harus melaksanakan langkah-langkah penyusunan usulan kegiatan yang dapat berpedoman pada Kep.Men.Kes.RI No.128 / 2004. Langkah pertama untuk upaya kesehatan wajib ( Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak termasuk KB, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular serta Pengobatan) yang harus dilakukan adalah memperhatikan berbagai kebijakan yang berlaku baik nasional maupun daerah yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan para Ka.Sub.Din / Ka.Bid,, melakukan analisis situasi masalah melalui kajian data dan informasi yang tersedia di Puskesmas. Untuk upaya kesehatan pengembangan yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi upaya kesehatan pengembangan yang akan diselenggarakan oleh Puskesmas. Identifikasi dilakukan berdasarkan ada tidaknya masalah kesehatan yang terkait dengan upaya kesehatan pengembangan. Usulan tersebut dituangkan dalam sebuah matriks (Gantt Chart) yang berisikan rincian kegiatan, tujuan, sasaran, besaran kegiatan (volume), waktu, lokasi serta perkiraan kebutuhan biaya untuk setiap kegiatan., seperti contoh di bawah ini : Contoh Gantt Chart Usulan Kegiatan (RUK) No

Upaya

Keg

Tujuan

Sasaran

Puskesmas

Target

Waktu

Vol

Hasil yg

Keg

diharapkan

24 DHS-1


Langkah ke dua Puskesmas mengajukan rencana usulan kegiatan tersebut ke Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota untuk mendapat persetujuan pembiayaannya. Dalam pengajuan usulan kegiatan ke Dinas Kesehatan kaitannya dengan upaya mendukung Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Terpadu (P2KT) tingkat Kabupaten/Kota, dapat dilakukan melalui Rapat Kerja Perencanaan ke II (4) Rapat Kerja Perencanaan II Rapat Kerja Perencanaan II ini dilaksanakan pada akhir Pebruari atau Awal Maret, yaitu sebelum Musrenbang Kabupaten/Kota dilaksanakan. Dalam rapat ini unit-unit Dinkes dan Puskesmas menyampaikan RKT yang sudah disusunnya dengan cara presentasi atau desk programer Puskesmas dengan programer Dinas Kesehatan. Hal yang harus diperhatikan oleh para programer Dinas Kesehatan dan Puskesmas pada saat desk adalah : 1. Dalam menerima usulan kegiatan Puskesmas , programer Dinas Kesehatan harus memperhatikan latar belakang rencana usulan tersebut (analisis situasi), dan Puskesmas dalam memberikan rencana usulannya harus disertai dengan data pendukungnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pencoretan usulan oleh programer Dinas kesehatan apabila pagu anggaran dari APBD tidak sesuai dengan jumlah yang diusulkan. 2. Apabila pagu anggaran bersumber APBD Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan jumlah yang diusulkan, sebaiknya programer Dinas Kesehatan atau Bina Program melakukan langkah penyesuaian volume kegiatan terlebih dahulu sebelum pencoretan usulan kegiatan. Atau mengalihkan pembiayaannya ke sumber anggaran lain seperti APBD Propinsi, DAK, APBN Dekon dll. 3. Kewajiban Puskesmas bila sudah pasti akan melaksanakan kegiatan yang sudah disetujui oleh Dinas Kesehatan, harus segera membuat rencana pelaksanaan kegiatannya, seperti contoh di bawah ini:

Contoh Gantt Chart Rencana Pelaksanaan (POA) Upaya kesehatan .............................................. No

Keg

Sasaran

Target

Vol

Rincian

Lokasi

Tenaga

Keg

Pelaksan

Pelaks

Pelaks

Jadwal

Kebutuhan pelaksanaan

aan

25 DHS-1


Tujuan Rapat II ini adalah melakukan konsolidasi rencana dan mempersiapkan draft awal Rencana Kerja atau RK atau disebut juga Renja Hasil Rapat Kerja II ini adalah sebuah dokumen RK yang terdiri dari: a. b. c. d. e. f.

Hasil analisis situasi Prioritas masalah Tujuan pembangunan kesehatan tahun mendatang Target-target program yang akan dicapai Uraian kegiatan yang akan dilakukan Estimasi awal biaya yang diperlukan

Penyusunan draft awal ini dapat dilakukan dengan bantuan "Template" P2KT (terlampir) (5) Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Dinkes menyampaikan usulan rencana dan anggaran sektor kesehatan tahun mendatang dalam Musrenbang. Selain itu Dinkes juga mengakomodir usulan-usulan yang disampaikan dalam Musrenbang tersebut, yang dipegunakan untuk memperbaiki draft RK. Biasanya Musrenbang ini diselenggarakan dalam bulan Maret dan April. (6) Penyampaian RK dalam forum SKPD Dalam bulan yang sama (Maret atau April), Pemda/Bappeda menyelenggaran pertemuan dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), termasuk Dinas Kesehatan. Dalam forum ini Dinkes manyampaikan RK kesehatan dan perlu melakukan advocacy untuk meyakinan pengambil keputusan. (7) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Dalam bulan Pebruari - Maret biasanya DPRD melakukan penjaringan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat diharapkan mempengaruhi kebijakan umum anggaran, yang dibahas bersama antara DPRD dengan Pemda selama bulan April - Mei. (8) Konsultasi anggaran Konsultansi atau asistensi anggaran berlangsung antara Juni sampai dengan Desember. Dalam asistensi ini dilakukan pembahasan usulan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) antara Dinkes dengan Bappeda.

26 DHS-1


Selama proses asistensi anggaran ini dilakukan penyesuaian-penyesuaian RKA, yaitu tentang (a) target, (b) kegiatan dan (c) anggaran. Prosesnya bersifat "iteraif" atau berulangulang, tergantung proses negosiasi dengan fihak Bappeda. (9) Keputusan anggaran Keputusan anggaran untuk tahun mendatang diambil pada akhir tahun sebelumnya, yaitu sekitar bulan Nopember - Desember.

27 DHS-1


Pokok Bahasan II PERENCANAAN KESEHATAN DAERAH TERPADU Lima kegiatan pokok dalam penyusunan rencana terpadu dalam program kesehatan adalah sebagai berikut: a. Analisis situasi dan perumusan masalah b. Penentuan tujuan c. Identifikasi kegiatan d. Penyusunan rencana operasional e. Integrasi perencanaan Analisis situasi Ada 4 output utama analisis situasi, yaitu: 1. 2. 3. 4.

Deskripsi masalah Kinerja sistem pelayanan/program kesehatan Faktor resiko lingkungan Faktor resiko perilaku

(1). Deskripsi masalah Catatan: Rumusan deskripsi masalah sangat penting untuk merumuskan tujuan umum (outcome) yang akan dicapai program (lihat bagian perumusan tujuan dalam modul ini). Deskripsi masalah menggunakan prinsip dan metode epidemiologi, yaitu: a. merumuskan dan mengukur besaran masalah serta b. distribusinya menurut kelompok penduduk c. distribusinya menurut tempat d. distribusinya menurut waktu (musim) e. kemungkinan sumber penyakit tersebut Untuk masing-masing masalah kesehatan, biasanya sudah ada ukuran baku untuk menggambarkan ukuran besar masalah penyakit tersebut, seperti AMI/API untuk malaria, prevalens untuk masalah gizi, KIA, TB dan Pneumonia, dll. Distribusi menurut kelompok penduduk bisa: (a) menurut kelompok umur (ibu, balita, anak sekolah) (b) menurut kelompok kelamin (laki, perempuan), (c) menurut kelompok strata ekonomi (miskin, non-miskin, kuintil pengeluaran), (d) menurut kelompok jenis pekerjaan (buruh tani, industri, perdagangan, nelayan, dll).

28 DHS-1


Distribusi menurut tempat dalam konteks kabupaten sebaiknya dibagi menurut (a) kecamatan atau (b) wilayah kerja Puskesmas. Distribusinya menurut waktu menunjukkan pola kejadian penyakit tersebut menurut musim atau bulan tertentu sepanjang tahun. Deskripsi sumber penyakit didasarkan pada hasil survei atau pengalaman empiris tentang sumber penyakit bersangkutan. Misalnya tbc bersumber pada kontak dengan penderita, malaria bersumber pada spesies anopheles tertentu dan parasit malaria tertentu, DBD bersumber pada nyamuk aedes yang bertelur di tempat perteluran yang khas, ISPA berkaitan dengan polusi dalam ruangan rumah atau wabah campak, kurang yodium bersumber pada kualitas garam dan air minum dan makanan, perdarahan pada saat persalinan bersumber pada anemia ibu hamil, dll. Sumber data untuk deskripsi masalah kesehatan ini antara lain adalah sebagai berikut: - Laporan Puskesmas - Laporan Rumah Sakit - Laporan program - Hasil Surkesda - Hasil analisis data Susenas - Dll (2). Kinerja/sistem pelayanan dan program kesehatan Catatan: Gambaran situasi kinerja program sangat penting untuk merumuskan tujuan khusus/target output dalam proses perencanaan (lihat bagian "Penentuan Tujuan" dalam modul ini). Selain itu, gambaran proses dan input sangat penting untuk merencanakan kegiatan manajemen program (lihat bagian "Identifikasi kegiatan" dalam modul ini). Hal berikutnya yang perlu dianalisis adalah kinerja program dan sistem pelayanan yang berkaitan dengan masalah bersangkutan. Fokus analisis ini adalah sebagai berikut: 1. Kinerja/output: a. Usahakan memperoleh trend output dari tahun ke tahun b. Apakah output program/pelayanan sesuai dengan target c. Kalau tidak, lakukan analisis untuk mengetahui sebab-sebabnya d. Kalau berhasil atau melebihi target, jelaskan juga sebab-sebabnya 2. Proses: a. Apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana tahunan

29 DHS-1


b. Kalau tidak sebutkan kegiatan yang mana c. Jelaskan sebabnya d. Juga lakukan analisis terhadap proses manajerial seperti: d.1. supervisi d.2. kordinasi dan integrasi lintas program d.3. kordinasi dan integrasi lintas sektor d.4. peran fihak swasta d.5. peran masyarakat 3. Input: a. Lakukan analisis tentang kecukupan input (tenaga, dana, alat, obat, dll) b. Apakah ketersediaan input tersebut tepat waktu c. Apakah ada input yang tidak terserap/tidak terpakai, dan jelaskan kenapa (3). Faktor resiko lingkungan Analisis faktor resiko lingkungan (sebagaimana halnya dengan resiko perilaku) bertujuan untuk mengetahui sumber penyakit (faktor yang berkaitan langsung dengan kejadian penyakit) dan juga mengetahui faktor lain yang tidak langsung berkaitan dengan kejadian penyakit. Misalnya nyamuk malaria adalah sumber penyakit (faktor yang berkaitan langsung dengan kejadian malaria) sedangkan adanya genangan air (misalnya laguna) adalah faktor yang secara tidak langsung berkaitan dengan kejadian malaria) Data yang perlu ditelaah dalam identifikasi faktor resiko lingkungan adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Hasil surveilans Laporan Puskesmas Hasil survey khusus dan OR Data kegiatan pembangunan (dari Pemda) Laporan masyarakat/mass media/LSM Pengamatan oleh staff Dinkes Dll

Lakukan analisis untuk mengidentifikasi apakah ada faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap masalah bersangkutan. Kemudian lakukan analisis untuk mengetahui fihak/sektor mana yang relevan untuk melakukan intervensi terhadap faktor tersebut (misalnya sektor kesehatan, pertanian, pendidikan, dll) (4). Faktor resiko perilaku Data yang perlu ditelaah dalam identifikasi faktor resiko perlaku adalah sebagai berikut:

30 DHS-1


1. Analisis data Susenas (tentang pola pencarian pengobatan, dll) 2. Hasil survey khusus dan OR (misalnya tentang pola pencarian pertolongan persalinan, dll) 3. Laporan masyarakat/mass media/LSM 4. Pengamatan oleh staff Dinkes 5. Laporan Puskesmas Lakukan analisis untuk mengidentifikasi apakah ada faktor perilaku yang berkontribusi terhadap masalah yang bersangkutan. Kemudian lakukan analisis untuk mengetahui fihak/sektor mana yang relevan untuk melakukan intervensi terhadap faktor tersebut (misalnya sektor kesehatan, pendidikan, agama, dll) 2. b. Penentuan tujuan Dalam istilah perencanaan, tujuan program bisa berupa (a) outcome atau hasil dan (b) output atau keluaran (lihat definisi istilah seperti telah disampaikan dimuka). Tujuan untuk mencapai sejumlah output disebut target. Untuk itu sekali lagi tabel dimuka disampaikan disini: Program Immunisasi campak Kegiatan Pencatatan sasaran, sweeping immunisasi

Gizi balita Penimbangan balita

Input

Petugas gizi, dacin, PMT pemulihan, biaya transport

Jurim, vaksin, cold chain, biaya transport

Output Balita diimunisasi Target 90% balita di immunisasi Outcome KLB campak tidak terjadi

Balita ditimbang 100% balita KEP Balita menurun

Tujuan yang berkaitan dengan pencapaian sejumlah output (target) sering juga disebut sebagai tujuan khusus. Sedangkan tujuan yang berkaitan dengan outcome disebut tujuan umum. (1) Tujuan umum, atau tujuan pencapaian outcome berkaitan dengan perbaikan derajat kesehatan, yaitu penurunan morbiditas dan mortalitas. Penentuan tujuan ini mengacu pada rumusan masalah kesehatan bersangkutan. Misalnya menurunnya AMI/API dalam program malaria, menurunkan prevalens pneumonia balita, menurunkan angka anemia ibu hamil, menurunkan angka kurang gizi anak sekolah, dll. (2) Tujuan khusus - atau pencapaian target output, berkaitan dengan perbaikan kinerja program. Penentuan tujuan ini mengacu pada rumusan kinerja program. misalnya

31 DHS-1


untuk meningkatkan penyemprotan nyamuk malaria, meningkatkan cakupan immunisasi, meningkatkan temuan kasus dan pengobatan pneumonia, meningkatkan cakupan penimbangan bayi dan balita, dll.

Untuk tingkat daerah, ada program-program yang tujuan umumnya (outcome) hanya bisa dinyatakan secara kualitatif, misalnya "menurunkan angka kematian bayi". Rumusan tujuan khusus (target output) harus spesifik, yaitu: (1) (2) (3) (4)

ada rumusan kuantitatif jelas sasaran penduduknya jelas sasaran lokasinya jelas sasaran (target) waktu pencapaiannya

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan tujuan program, yaitu sebagai berikut: - Target atau tujuan yang merupakan komitmen nasional - Target atau tujuan yang merupakan komitmen global - Tujuan progam lima tahunan seperti ditetapkan dalam Renstra Kesehatan Daerah Namun pada tataran operasional, penentuan tujuan secara kuantitatif harus realistis., artinya sesuai dengan realita masalah didaerah serta kemampuan daerah untuk mencapainya. Agar realistis, hal-hal berikut ini perlu dipertimbangkan dalam merumuskan tujuan: (1) trend (kecenderungan) kinerja tahun-tahun sebelumnya (2) kemungkinan perubahan dalam sistem sistem kesehatan (internal) a. adanya penambahan atau pengurangan tenaga b. adanya prospek penambahan atau pengurangan dana c. adanya prospek penambahan atau pengurangan obat/bahan sserta peralatan (3) kemungkinan perubahan diluar kesehatan (eksternal) a. prospek perubahan kebijakan politik dan pembangunan daerah b. prospek musim

32 DHS-1


Kinerja

? ? ?

Tahun 00

01

02

03

04

05

06

Penggunaan trend untuk penentuan tujuan tahun yang akan datang

70 60 50 40 30 20 10 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Pada diagram diatas disampaikan contoh penggunaan trend (kecenderungan) masa lalu dalam penentuan tujuan tahun yang akan datang. Dari kinerja tahun-tahun sebelumnya, bisa dibuat garis linier yang merupakan kecenderungan kenaikan kinerja. Kalau diperkirakan tidak ada hal-hal istimewa yang akan terjadi di tahun mendatang, maka dapat diasumsikan bahwa target tahun depan yang paling realistis adalah mengikuti trend tahun-tahun sebelumnya. Namun apabila diperkirakan akan terjadi hal-hal khusus, maka target atau tujuan tahun depan bisa menyimpang dari trend tersebut. Penyimpangan tersebut bisa berupa penurunan atau kenaikan. Diagram berikut menjelaskan langkah-langkah untuk menetapkan tujuan (target) program untuk tahun mendatang.

33 DHS-1


Tujuan/ target nasional Target thn yad dlm Rensratekes Daerah Keadaan / Masalah thn yll

Rumusan awal tujuan (terget thn yad)

Trend kinerja masa lalu Faktor internal Faktor eksternal

Rumusan Tujuan (Rumusan akhir)

Pertama, dasar penentuan tujuan untuk tahun mendatang adalah perkiraan tentang keadaan akhir tahun sebelumnya, dengan catatan bahwa tahun yang berjalan adalah menjadi "tahun yang lalu" bagi posisi tahun mendatang. Jadi misalnya tujuan (target) persalinan oleh tenaga terlatih untuk tahun mendatang harus didasarkan pada perkiraan % persalinan oleh tenaga terlatih pada akhir tahun yang sedang berjalan. Kedua, perlu dipertimbangkan tujuan/target nasional yang akan dicapai untuk tahun mendatang. Angkanya bisa diperoleh dari dokumen RPJM dan hasil Rakerkesnas. Ketiga, juga perlu dipertimbangkan target tahun mendatang seperti mungkin sudah ditetapkan dalam Renstrakes Daerah. Dengan tiga informasi tersebut, ditetapkan target program dengan judgment (perkiraan). Hasilnya adalah rumusan tujuan/target awal atau sementara. Selanjutnya, rumusan tujuan awal tersebut perlu ditelaah apakah cukup realistis atau tidak. Ini dapat dinilai dengan melihat (a) trend kinerja tahun-tahun sebelumnya, (b) kemungkinan perubahan mendasar dalam lingkungan internal Dinas Kesehatan/Puskesmas dan (c) Kemungkinan perubahan dalam lingkungan eksternal. Setelah semua itu dipertimbangkan, barulah ditetapkan rumusan tujuan yang sebenarnya yang akan dicapai tahun mendatang.

34 DHS-1


2.c. Identifikasi kegiatan Catatan: Identifikasi kegiatan merujuk pada (a) rumusan tujuan (output program), (b) rumusan proses dan input program, (c) rumusan faktor resiko ligkungan, (d) rumusan faktor resiko perilaku. Identifikasi kegiatan sangat penting dalam perencanaan karena kaitannya yang erat dengan perhitungan kebutuhan anggaran. Secara garis besar, kegiatan dalam program kesehatan dapat dibagi lima, yaitu: 1. Kegiatan pelayanan individu a. penemuan kasus (case finding) b. pengobatan kasus (case treatment) 2. Kegiatan pelayanan masyarakat a. kegiatan intervensi terhadap faktor resiko lingkungan b. kegiatan intervensi terhadap faktor resiko perilaku c. kegiatan mobilisasi sosial (kemitraan) 3. Kegiatan manajemen untuk mendukung 1 dan 2 , termasuk misalnya sistem informasi, monitoring, supervisi, koordinasi, dll. 4. Kegiatan pengembangan/peningkatan kapasitas (untuk 1, 2 dan 3), yaitu kegiatan untuk memelihara kapasitas program dan mengembangkan kapasitas program. Termasuk disini kegiatan pelatihan, pembelian alat, penambahan fasilitas, pengadaan kenderaan, dll. Untuk keperlukan penyusunan anggaran berbasis kinerja, kegiatan-kegiatan program tersebut diatas dibagi dua kelompok kegiatan, yaitu: (1) Kegiatang langsung: a. Pelayanan individu: a.1. Temuan kasus b.2. Pengobatan c.3. Kegiatan Pengembangan b. Pelayanan masyaralat: b.1. Intervensi lingkungan b.2. Intervensi perilaku b.3. Mobilisasi masyarakat dan peran serta b.4. Kegiatan Pengembangan

35 DHS-1


(2) Kegiatang tidak langsung: a. Kegiatan rutin (perencanaan, monitoring, supervisi, evaluasi,dll) b. Kegiatan pengembangan IDENTIFIKASI & PERUMUSAN KEGIATAN

Pelayanan individu Pengembangan/ a. Temuan kasus b. Pengobatan investasi

Tujuan outcome Kegiatan Manajemen Pengembangan/ investasi

Tujuan output Kegiatan di masyarakat Pengembangan/ a. Intervensi lingk. b. Intervensi perilaku investasi c. Mobilisasi sosial

Kegiatan tak langsung

Kegiatan langsung

Agar lebih lengkap, sewaktu merumuskan kegiatan program, perlu dilihat pedoman standar yang sudah baku seperti yang dipersiapkan oleh Depkes RI/WHO, Unicef, dll. Beberapa contoh pedoman baku misalnya: (1) (2) (3) (4) (5) (6)

pedoman MTBS pedoman Gebrak Malaria pedoman Tb-DOTS pedoman program immunisasi pedoman program gizi dll

Dalam identifikasi kegiatan ini, langsung dilakukan identifikasi pelaku potensial (fihak yang diperkirakan mampu dan sesuai untuk melakukan kegiatan tersebut. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan matriks seperti berikut:

36 DHS-1


No Kegiatan

Oleh sektor kesehatan

Pelaksanaan oleh fihak/sektor lain Sektor lain Swasta/LSM Masy

dll

1 2 3 4 5 6

Semua kegiatan yang akan dilakukan oleh sektor kesehatan selanjutnya diuraikan dalam rencana operasional dan kemudian juga diterjemahkan dalam rencana anggaran. Sedangkan untuk semua kegiatan yang dapat dan perlu dilakukan oleh sektor lain, swasta dan masyarakat, Dinas Kesehatan perlu melakukn mobilisasi kemitraan dan advocacy. 2.d. Penyusunan rencana operasional Dari hasil analisis sebelumnya, kemudian disusun rencana operasional yang isinya adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.

daftar kegiatan output masing-masing kegiatan tersebut lokasi/tempat kegiatan jadwal pelaksanaannya (mulai dan berakhir) penanggung jawab pelaksana kegiatan tersebut (perorangan atau unit organisasi)

Dalam menyusun jadwal kegiatan, harus diperhatikan keterkaitan dan ketergantungan antara kegiatan. Rangkuman jadwal kegiatan dalam satu tahun dapat disampaikan dalam bentuk Gant Chart 2.e. Integrasi rencana Setelah selesai, perlu dillihat kembali apakah ada dari rencana kegiatan tersebut yang dapat diintegrasikan dengan kegiatan lain (dalam program yang bersangkutan) atau dengan kegiatan dari program lain. (Lihat juga uraian teoretis tentang arti keterpaduan). Dalam melakukan integrasi kegiatan ini, beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

37 DHS-1


1. Apakah antara kegiatan yang berbeda ada kesamaan sasaran (kesamaan populasi dan kesamaan wilayah/lokasi) 2. Apakah antara kegiatan yang berbeda ada kesamaan jadwal 3. Apakah antara kegiatan yang berbeda ada kesamaan output kegiatan Apabila ada kesamaan, lakukan analisis apakah kegiatan tersebut dapat diintegrasikan (dalam satu program). Untuk integrasi kegiatan lintas program, secara teoretis kemungkinan integrasi umumnya terdapat pada kegiatan penunjang (kegiatan tidak langsung), yaitu : (b) kelompok kegiatan manajemen dan (c) kelompok kegiatan pengembangan. Artinya ada kemungkinan kegiatan manajemen dan kegiatan penunjang yang sekaligus bermanfaat untuk program yang berbeda-beda. Supervisi, sistem informasi, pelatihan, dan pengadaan alat adalah contoh kegiatan manajemen dan pengembangan yang mungkin diintegrasikan untuk beberapa program kesehatan yang berbeda. Kalau ditemukan kemungkinan integrasi kegiatan, maka rencana kegiatan untuk program bersangkutan perlu dirubah. Pastikan bahwa kegiatan tersebut dialihkan ke program lain.

38 DHS-1


RINGKASAN: Saling keterkaitan antara langkah-langkah perencanaan terpadu Semua langkah-langkah penyusunan rencana seperti telah disampaikan dimuka dapat diringkaskan seperti diagram berikut ini.

Analisis situasi

1. Besaran masalah

Penetapan tujuan

Tujuan (outcome) Identifikasi kegiatan

2. Kinerja program a. Output program

1.Case finding&Th/

Tujuan (output)

b. Proses program 4.Kegiatan Mgt. c. Input program 2.Intervensi lingk

3. Resiko lingk.

3.Intervensi prlaku

4. Resiko perilaku

4.Mobilisasi sosial 5.Kegiatan pengembangan/innovatif Rencana operasional Rencana operasional

Dalam diatas diperlihatkan bahwa secara garis besar, ada empat langkah utama dalam penysunan rencana program terpadu, yaitu sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Analisis situasi Penetapan tujuan Identifikasi kegiatan Penyusunan rencana operasional

Hasil analisis situasi dipergunakan sebagai dasar untuk menentukan besaran tujuan. Ada dua jenis tujuan, yaitu: 1. Tujuan yang berkaitan dengan "outcome", misalnya menurunkan morbiditas (prevalens dan insidens) dan menurunkan mortalitas

39 DHS-1


2. Tujuan yang berkaitan dengan output program, misalnya meningkatkan temuan kasus dan pengobatan, meningkatkan cakupan immunisasi, meningkatkan cakupan penimbangan bayi, dll. Hasil analisis situasi dan perumusan tujuan dipergunakan sebagai dasar dalam penentuan atau identifikasi kegiatan. Secara garis besar ada dua kelompok kegiatan, yaitu: 1. kegiatan langsung, yang terdiri dari 3 jenis sub-kegiatan yaitu: a. penemuan kasus dan pengobatan b. intervensi terhadap faktor lingkungan c. intervensi terhadap faktor perilaku 2. kegiatan tidak langsung, yaitu: kegiatan manajemen untuk menunjang ke tiga kegiatan langsung tersebut diatas 3. kegiatan pengembangan dan innovatif untuk menunjang kegiatan langsung maupun kegiataan manajemen

40 DHS-1


Pokok Bahasan III PENYUSUNAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA

1. Prinsip penyusunan anggaran Dalam penyusunan anggaran secara terpadu, ada TUJUH hal yang harus diperhatikan, yaitu bahwa: 1. Anggaran disusun untuk semua program (menyeluruh) yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 2. Kebutuhan anggaran untuk masing-masing program tersebut diperhitungkan secara "bottom up" 3. Alokasi anggaran harus terpadu dan seimbang, yaitu untuk unit yang melaksanakan kegiatan penunjang dan unit yang melaksanakan kegiatan langsung (pelayanan). 4. Alokasi anggaran harus terpadu dan seimbang antara anggaran investasi dengan anggaran operasional dan pemeliharaan. 5. Sumber anggaran untuk program-program tersebut beragam, yaitu anggaran pusat, propinsi, kabupaten/ kota dan masyarakat/ swasta. 6. Mata anggaran dalam masing-masing sumber juga beragam. 7. Ada mata anggaran yang bisa dimanfaatkan secara bersama antara program (sharing) seperti anggaran supervisi, alat tertentu, dll. Mata anggaran seperti ini perlu diintegrasikan antara program untuk mencegah tumpang tindih dan inefisiensi. Landasan pikir ke tujuh hal tersebut diatas adalah bahwa pembangunan kesehatan kabupaten harus bersifat lintas program, dan bahkan lintas sektor, yang bisa bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Atau dari perspektif lain, pembangunan kesehatan harus menyangkut intervensi di bidang lingkungan, perilaku dan gaya hidup, kependudukan dan pelayanan kesehatan individual dan masyarakat. Dari perspektif ini, semua program hendaknya mendapat alokasi anggaran sesuai dengan target program tersebut masingmasing. Selain itu, program dan pelayanan kesehatan adalah suatu produk dari kegiatan-kegiatan langsung (pelayanan kesehatan) dan kegiatan tak langsung atau penunjang. Kegiatan langsung umumnya dilakukan oleh fasilitas pelayanan (Puskesmas dan Rumah Sakit dan program pelayanan di lapangan atau di tengah masyarakat), sedangkan kegiatan tidak langsung atau penunjang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam bentuk pelatihan, kordinasi, supervisi, dll. Dari perspektif ini, maka semua unit-unit (langsung dan penunjang)

41 DHS-1


juga harus mendapat alokasi yang mencukupi dan seimbang, sesuai dengan bobot kegiatannya masing-masing. Suatu proses produksi (misalnya produksi pelayanan kesehatan atau kegiatan program kesehatan masyarakat), selalu memerlukan biaya investasi dan biaya operasional serta pemeliharaan. Dari perspektif ini, maka alokasi untuk mata anggaran investasi, operasional dan pemeliharaan juga harus seimbang. 2. Masalah atau "penyakit" pembiayaan kesehatan Dalam menyusun anggaran program kesehatan, perlu dicegah terjadinya "penyakit" anggaran kesehatan yang banyak terjadi pada masa lalu. Ada sepuluh masalah yang perlu diketahui dan dicegah untuk terjadi, yaitu sebagai berikut: (1) Anggaran kesehatan terlalu kecil Analisis pembiayaan kesehatan dibanyak daerah umumnya menunjukkan alokasi untuk kesehatan dibawah kebutuhan normatif, yaitu dibawah US$ 12/kapita pertahun. (2) Realisasi terlambat Selama ini realisasi anggaran sering sangat terlambat sampai bulan Juli/Agustus. Kosekuensinya adalah beban kerja yang sangat berat bagi daerah - yang sebetulnya tidak realistis - yaitu untuk menyerap anggaran tersebut dalam jangka waktu yang tidak normal. Keterlambatan realisasi ini umumnya terjadi dengan anggaran yang berasal dari pusat, seperti DAK, Dana dekonsentrasi, Tugas Perbantuan dan JPKMM. (3) Anggaran terfragmentasi Anggaran kesehatan Daerah berasal dari beberapa sumber: DAU, DAK, Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Perbantuan, JPK-MM, Pinjaman, dll. Dana yang berasal dari pusat umumnya terfragmentasi dan Daerah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan konsolidasi anggaran. (4) Kecenderungan untuk belanja fisik Dana DAK dan TP peruntukannya adalah untuk belanja barang modal (fisik). Dibeberapa daerah dana APBD juga cenderung untuk belanja fisik (misalnya membangun sarana kesehatan dan pengadaan alat). (5) Biaya operasional tidak cukup Akibat dari butir (4), maka program kesehatan kekurangan biaya operasional. Program pelayanan kesehatan memerlukan biaya operasional obat/bahan. Program kesehatan masyarakat memerlukan biaya operasional untuk perjalanan dan kegiatan-kegiatan diluar gedung. Ketidak cukupan biaya operasional ini menyebabkan kinerja pelayanan tidak optimal, baik dari segi jumlahnya maupun dari segi mutunya.

42 DHS-1


(6)

Fenomena pyramida terbalik Masalah lain adalah terserapnya anggaran untuk kegiatan-kegiatan penunjang dan administratif, seperti biaya pertemuan, biaya perjalanan ke propinsi, biaya pelatihan di Kabupaten ataupun di Propinsi. Sedangkan untuk kegiatan ditingkat bawah, misalnya untuk kegiatan Musrenbang tingkat desa dan kecamatan, mobilisasi peran serta dll, seringkali Puskesmas mendapat kesulitan membiayainya.

(7)

Lemahnya kaitan antara anggaran dengan kinerja Walaupun sistem anggaran berbasis kinerja sudah diperkenalkan untuk diterapkan, masih banyak mata anggaran yang sulit dijelaskan hubungan logisnya dengan kinerja atau output program. Ini disebabkan antara lain karena semakin besarnya porsi anggaran pusat (APBN) dalam anggaran kesehatan daerah. Dana dekonsentrasi misalnya, sebagian besar dipergunakan untuk berbagai macam pelatihan. Apakah pelatihan tersebut kemudian meningkatkan cakupan program ?

(8)

Cenderung untuk kuratif Kecenderungan pelayanan kuratif menyerap sebagian besar anggaran adalah masalah khronis dalam pembiayaan kesehatan. Pembangunan RS, pembelian alat medis, pengadaan obat dan bahan, adalah jenis-jenis mata anggaran yang menyerap banyak anggaran kesehatan daerah. Sedangkan program kesehatan masyarakat seperti Promkes, Kesling, surveilans epidemilogi, mendapat alokasi anggaran yang relatif sangat kecil.

(9)

Peruntukan kaku Sampai sekarang (2006) memang desentralisasi belum sepenuhnya diterapkan. Bahkan dari segi perimbangan anggaran pusat dan daerah, ada tanda-tanda semakin kuatnya proses resentralisasi keuangan (fiscal recentralization). Tanda-tandanya adalah kenaikan anggaran DAK, TP dan Dekonsentrasi yang menyolok pada tahun 2005 dan 2006. Peruntukkan anggaran pusat ini (APBN) adalah untuk peningkatan kapasitas (capacity building) dan tidak untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Anggaran pusat tersebut adalah "fragmented budget" yang kaku, karena daerah tidak boleh mengkonsolidasikan anggaran-anggaran tersebut. Jadi dalam mengelola anggaran pusat tersebut, daerah/dinas kesehatan hanya berfungsi sebagai administrator anggaran sesuai Juknis.

(10) "Bocor" Tidak bisa disangkal bahwa kebocoran juga terjadi dalam pengelolaan pembiayaan kesehatan. Dengan memahami sepuluh masalah pembiayaan kesehatan tersebut diatas, diharapkan dalam pelaksanaan P2KT semua itu dapat dicegah atau dikurangi seminimal mungkin.

43 DHS-1


3. Penganggaran menyeluruh, terpadu dan seimbang Dalam Pokok Bahasan Perencanan disampaikan prinsip dan langkah-langkah perencanaan program kesehatan Kabupaten/Kota secara terpadu. Hasilnya antara lain adalah rencana program yang akan dilaksanakan serta target yang hendak dicapai selama tahun mendatang. Cara-cara menyusun program seperti penentuan target kinerjanya, jenis intervensinya dan rencana operasionalnya telah disampaikan dalam Pokok Bahasan-1. Teknik atau cara untuk menghitung kebutuhan biaya operasional masing-masing program tersebut, didasarkan pada kebutuhan riel di lapangan serta target yang hendak dicapai. Perkiraan kebutuhan anggaran tersebut dapat diringkaskan dalam Tabel-1. Tabel ini merupakan suatu rangkuman menyeluruh tentang kebutuhan biaya. Pada Tabel-1 dapat dilihat berapa jumlah kebutuhan anggaran untuk kegiatan penunjang, yaitu kegiatan manajemen dan pengembangan yang umumnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Dalam penyusunan anggaran, perlu dilakukan telaahan kemungkinan memadukan beberapa kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sekaligus untuk beberapa program. Oleh sebab itu, kolom total untuk anggaran Dinas Kesehatan bisa berubah-ubah tergantung dari sejauh mana keterpaduan bisa dilakukan. Sebagai contoh, anggaran perjalanan Dinas Kesehatan untuk supervisi program bisa dipadukan antara beberapa program, sehingga jumlahnya menjadi lebih kecil. Upaya inilah yang disebut sebagai penganggaran terpadu. Selanjutnya, dalam proses penganggaran juga diusahakan agar kebutuhan biaya investasi dan operasional juga terpenuhi secara seimbang. Untuk masing-masing program, Tabel berikut menjelaskan komponen-komponen biaya yang lazim diperlukan dalam program kesehatan.

44 DHS-1


Tabel 1. Komponen atau mata anggaran program kesehatan Nama program: Jenis kegiatan :

Biaya Investasi

Biaya Kegiatan Penunjang (Dinas Kesehatan/Puskesmas) - Gedung - Alat Non-medis - Pendidikan - Dll

Biaya Operasional

- Gaji/honor, dll - ATK/bahan habis pakai - Listrik, Air, telepon - Perjalanan - dll

Biaya Pemeliharaan

- Gedung - Alat Non-medis - Pelatihan - Dll

Biaya Kegiatan langsung (Unit pelayanan: Puskesmas & RSUD) - Gedung - Alat Non-medis - Alat medis - Pendidikan - Dll - Gaji/upah - Obat/bahan - Makan - ATK - Listrik, Air, telepon - Perjalanan - dll - Gedung - Alat Non-medis - Alat medis - Pelatihan - Dll

Semua yang diuraikan diatas adalah proses untuk menjamin terlaksananya empat dari tujuh hal yang disebutkan diatas, yaitu (1) penganggaran menyeluruh untuk semua program, (2) kebutuhan anggaran ditetapkan secara "bottom up", (3) terpadu dan seimbang antara unit penunjang dan unit pelayanan dan (4) terpadu dan seimbang antara anggaran investasi dan operasional/pemeliharaan. Selanjutnya untuk tiap program yang diusulkan, seluruh komponen biaya tersebut di atas perlu dihitung.

45 DHS-1


4. Koordinasi anggaran dari berbagai sumber Prinsip lain dalam penganggaran terpadu adalah koordinasi sumber-sumber pembiayaan. Selama ini perencanaan kesehatan kabupaten/ kota belum mengkordinasikan anggaran yang berasal dari berbagai sumber. Koordinasi anggaran dalam penganggaran terpadu menurut konsep P2KT adalah koordinasi menyeluruh. Untuk itu diperlukan beberapa hal yaitu: - Adanya rencana kebutuhan pembiayaan yang menyeluruh yang dapat dinamakan sebagai "master budget requirement" kabupaten/ kota serta "master budget RS' (tidak termasuk dalam modul P2KT, lihat modul lain yang dikeluarkan oleh Dirjen Yanmedik). - Adanya informasi pembiayaan kesehatan kabupaten yang menyeluruh (dibahas dalam topik tentang 'District Health Account' (DHA) yang dikembangkan oleh Biro Perencanaan bersama FKMUI). Matrik anggaran Sumber

a

Program-A b c

d

a

Program-B b c

dst d

BH DAU DAK TP Dekon PAD BLN PLN Dll (a) Kegiatan pelayanan individu (b) Kegiatan kesehatan masyarakat (c) Kegiatan manajemen (d) Kegiatan investasi

46 DHS-1


5. Anggaran berbasis kinerja a. Anggaran Berbasis Jenis Belanja dan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam teori penyusunan anggaran dikenal istilah "line item budgeting" dan "performance budgeting". Line item budgeting berorientasi pada input, yaitu "item" atau barang/jasa yang akan dibiayai. Pendekatan "line item budgeting" ini dominan dalam sistem anggaran melalui DIP/DIP yang sudah ditinggalkan. Kelemahannya adalah ketidak jelasan hubungan antara belanja barang dan jasa tersebut dengan output atau kinerja program. "Performance budgeting" (anggaran berbasis kinerja) didasarkan pada hasil proses perencanaan yang realistis dan sistematis. Proses perencanaan tersebut akan menjamin adanya kesinambungan dan konsistensi antara (1) masalah, (2) tujuan, (3) kegiatan, (4) output atau kinerja kegiatan, dan (5) input yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Anggaran berbasis kinerja oleh sebab itu didasarkan pada butir (4) diatas, yaitu nilai rupiah semua input yang diperlukan untuk kegiatan program, yaitu butir (3) Ciri lain dari anggaran berbasis kinerja adalah keseimbangan antara anggaran untuk kegiatan pelayanan langsung dengan kegiatan penunjang. Dalam penyusunan rencana terpadu, memang dijaga agar kegiatan pelayanan langsung betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Ada sinyalemen bahwa dalam program kesehatan terlalu banyak kegiatan tidak langsung yang dilakukan seperti rapat kordinasi, pelatihan, seminar/lokakarya, jasa konsultan, dll. b. Anggaran Berbasis Kinerja dan keseimbangan antara mata anggaran Sejak 2002, pemerintah (Mendagri) menetapkan sistem penyusunan anggaran berbasis kinerja (SK Mendagri No.29/2002. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan anggaran untuk (1) kegiatan aparatur dan (2) kegiatan pelayanan publik. Masing-masing kelompok anggaran tersebut, lebih lanut dibagi dalam (a) Belanja Administrasi Umum, (b) Belanja Operasional dan Pemeliharaan dan (c) Belanja Barang Modal. Formatnya secara umum adalah sebagai berikut: Anggaran Aparatur 1. Belanja Administrasi Umum 2. Belanja Operasional dan Pemeliharaan 3. Belanja Barang Modal

Anggaran Pelayanan Publik 1. Belanja Administrasi Umum 2. Belanja Operasional dan Pemeliharaan 3. Belanja Barang Modal

Pada tahun 2005 dikeluarkan PP No. 58 disusul dengan Permengrasi No. 13/2006 yang menguraikan tentang 9 jenis/klasifikasi belanja sebagai berikut.

47 DHS-1


Belanja Tidak Langsung 1.Belanja Pegawai 2.Belanja Barang dan Jasa 3.Belanja Modal 4.Bunga 5.Belanja Subsidi 6.Belanja Hibah 7.Belanja Bagi Hasil 8.Belanja Bantuan Keuangan 9.Belanja Tidak Tersangka

Belanja Langsung 1.Belanja Pegawai 2.Belanja Barang dan Jasa 3.Belanja Modal

c. Sumber keuangan daerah (1) Dana Perimbangan a. Dana bagi hasil (pajak dan bukan pajak) b. DAU c. DAK (2) PAD (3) Dana dekonsentrasi (4) Dana Tugas Perbantuan (5) Dana Pinjaman (loan) (6) Dana Bantuan (grant, hibah) d. Jenis/klasifikasi belanja dalam keuangan daerah (PP No. 58/2005) (1) Belanja pegawai Termasuk gaji, tunjangan, hoborarium, lembur, kontribusi sosial, dll (2) Belanja barang dan jasa Barang habis pakai termasuk barang dan jasa keperluan kantor, jasa pemeliharaan, ongkos perjalanan dinas (3) Belanja modal Pembelian aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Termasuk tanah, peralatan, gedung, buku perpustakaan, dll (4) Bunga Pembayaran bunga hutang (5) Subsidi Alokasi anggaran kepada perusahaan untuk membantu biaya produksi agar harga jualnya terjangkau oleh masyarakat banyak

48 DHS-1


(6) Hibah Pemberian uang, barang dan jasa kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, organisasi kemasayarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus (7) Bantuan sosial Bantuan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk bantuan kepada partai politik sesuai dengan undang-undang (8) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan Bagi hasil atas pendapatan daerah, misalnya bagi hasil pajak kabupaten/kota untuk pemerintahan desa (9) Belanja tak terduga Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial; termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya Untuk menjamin bahwa besaran dan mata anggaran tersebut betul-betul dikaitkan dengan kinerja, maka langkah awal sebelum penyusunan angaran adalah menyusun rencana . Dalam penyusunan rencana tersebut, dilakukan langkah-langkah sistematis sehingga terjamin kesinambungan logis antara hal-hal sebagai berikut: 1. Besaran masalah yang dihadapi (program tertentu) 2. Besaran tujuan yang akan dicapai 3. Jenis kegiatan yang betul-betul relevan untuk mencapai tujuan tersebut Pada dasarnya, anggaran berbasis kinerja adalah bagaimana menghitung dan mengalokasikan sejumlah anggaran yang cukup dan tepat sehingga kegiatan tersebut bisa terlaksana, sehingga tujuan yang ditargetkan bisa tercapai. Langkah-langkah menyusun anggaran program terpadu 1. Landasan dan prinsip dasar Bahan dasar penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah hasil akhir penyusunan rencana program terpadu (Pokok Bahasan 1). Hasil akhir tersebut adalah daftar kegiatan (1) langsung dan (2) tidak langsung yang akan dilakukan oleh sektor/Dinas Kesehatan. Ringkasannya disampaikan sebagai berikut: 1. Kegiatan pelayanan individu a. Penemuan kasus (case finding) b. Pengobatan kasus (case treatment) c. Kegiatan pengembangan 2. kegiatan pelayanan masyarakat a. Kegiatan intervensi terhadap faktor resiko lingkungan

49 DHS-1


b. Kegiatan intervensi terhadap faktor resiko perilaku c. Kegiatan mobilisasi sosial/pemberdayaan masyarakat d. Kegiatan pengembangam 3. Kegiatan manajemen untuk mendukung 1 dan 2 a. Kegiatan rutin (perencanaan, monitoring/supervisi, evaluasi, dll) b. Kegiatan pengembangan Untuk jelasnya, diagram yang sudah disampaikan dimuka (Pokok Bahasan Perencanaan) disampaikan sekali lagi berikut ini. IDENTIFIKASI & PERUMUSAN KEGIATAN

Pelayanan individu Pengembangan/ a. Temuan kasus b. Pengobatan investasi

Tujuan outcome Kegiatan Manajemen Pengembangan/ investasi

Tujuan output Kegiatan di masyarakat Pengembangan/ a. Intervensi lingk. b. Intervensi perilaku investasi c. Mobilisasi sosial

Kegiatan tak langsung

Kegiatan langsung

Dari perspektif "fungsi produksi", Kegiatan Pelayanan Individu dan Kegiatan Kesehatan Masyarakat disebut sebagai "Kegiatan Langsung" karena kegiatan-kegiatan tersebut langsung menghasilkan "output" program. Sedangkan Kegiatan Manajemen disebut "Kegiatan Tidak Langsung" karena sifatnya memberikan support (penunjang) terhadap ke dua jenis Kegiatan Langsung diatas. Kegiatan Pengembangan bisa berupa pembangunan gedung, pengadaan alat, pelatihan dan pendidikan staff. Kegiatan ini bisa bersifat "Langsung" bisa juga bersifat "Tidak Langsung", tergantung kegiatan mana yang didukungnya. Klasifikasi kegiatan seperti diatas penting untuk melakukan klasifikasi anggaran, yaitu sebagai berikut:

50 DHS-1


a. Semua anggaran/biaya untuk kegiatan (a) pelayanan individu dan (b) program kesehatan masyarakat disebut biaya langsung b. Semua anggaran/biaya untuk kegiatan manajemen disebut biaya tidak langsung Dalam Pedoman Rencana Anggaran Satuan Kerja dan Cara Pengisiannya (terlampir) ada beberapa prinsip atau patokan yang perlu diikuti, yaitu sebagai berikut: 1. Anggaran yang disusun adalah anggaran untuk satuan kerja 2. Anggaran tersebut dibagi dalam 2 kelompok, yaitu: a. Anggaran belanja langsung per kegiatan satuan kerja b. Anggaran belanja tidak langsung per satuan kerja 3. Harus disebutkan hal-hal sebagai berikut: a. Nama program b. Kegiatan c. Lokasi kegiatan d. Indikator & tolok ukur kinerja (1) masukan (2) keluaran (3) hasil (4) manfaat (5) dampak Untuk mengisi butir (3) diatas, dapat dibuka dokumen rencana terpadu yang telah disusun sebelumnya (lihat modul P2KT tentang penyusunan rencana program ). Oleh sebab itu, proses penyusunan rencana anggaran berbasis kinerja adalah bagaimana mentransformasikan rencana kegiatan kedalam nilai moneter. 2. Langkah-langkah Untuk mentransformasikan rencana kedalam nilai moneter, langkah awal adalah mengkonversi daftar kegiatan yang telah disusun (kegiatan langsung dan penunjang) kedalam jenis dan jumlah input yang dibutuhkan. Dengan perkataan lain, kebutuhan anggaran untuk kegiatan tersebut diasumsikan sama dengan nilai input yang diperlukan untuk melaksanakannya. Dalam konsep analisis biaya ini disebut sebagai "activity and input based costing and budgeting". Ada 6 langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun Anggaran Berbasis Kinerja tersebut, yaitu sebagai berikut:

51 DHS-1


Langkah-1 Untuk setiap kegiatan yang telah disusun dalam proses perencanaan, dilakukan identifikasi semua jenis input yang diperlukan untuk melakukan masing-masing kegiatan tersebut. Input tersebut bisa terdiri dari: a. Tenaga, b. Obat/bahan, c. ATK, d. Alat, e. dll Langkah-2 Lakukan estimasi jumlah atau volume masing-masing input yang diperlukan untuk melaksanakan kegiataan bersangkutan Langkah-3 Lakukan estimasi atau dapatkan informasi biaya satuan (UC) per input dan kemudian hitung nilai totalnya = UC x jumlah input. Tentang UC ini, sesuaikan dengan UC yang berlaku di daerah bersangkutan atau sesuaikan dengan UC yang berlaku menurut sumber dana bersangkutan. Langkah-4 Lakukan konversi item input agar sesuai dengan kode rekening Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (lihat pedoman) Langkah-5 Integrasi anggaran, yaitu melihat apakah ada jenis input (mata anggaran) yang bisa diintegrasikan antara kegiatan yang berbeda. Perhatian perlu diberikan pada (1) kegiatan manajemen dan (2) kegiatan pegembangan yang mungkin bisa di "share" oleh beberapa kegiatan langsung. Demikian juga, perlu dibandingkan rencana anggaran antara program yang berbeda. Misalnya, apakah pembelian mikroskop untuk program malaria bisa diintegrasikan dengan rencana pebelian mikroskop untuk program tbc. Langkah-6 Identifikasi sumber pembiayaan untuk masing-masing input tersebut

52 DHS-1


VII. TUGAS/DISKUSI KELOMPOK Peserta latihan dibagi dalam kelompok kecil. Masing-masing kelompok ditugaskan untuk melakukan perencanaan program terpadu disusul dengan penyusunan anggaran program terpadu. (Sebagai contoh, program yang dipilih dalam latihan ini adalah (1) malaria, (2) tuberkul;osis, (3) KIA, (4) Gizi) Untuk itu telah dipersiapkan seperangkat instrument dalam bentuk template (program Excell). Instrumen tersebut disampaikan dalam lampiran modul ini berikut petunjuk menggunakannya. Selain itu, juga disampaikan file program Excell tersebut.

VIII. REFERENSI/BAHAN BACAAN 1. Modul P2KT Edisi 1, Edisi 2 dan Edisi 3 2. UU No. 32/2004, UU No. 33/2004 3. Permendagri No 29/2002 4. PP No 58/2005 5. Permendagri No 13/2006 6. Buku dan makalah tentang perencanan dan penganggaran program kesehatan Planning 7. Sistem Kesehatan Nasional 8. SK Menkes No 1457/2003 tentang Kw/SPM 9. Draft Revisi SPM per Juli 2006 10. Studi SPM di 6 Kebupaten/Kota, Proyek DHS-1 & Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan FKMUI, 2004

53 DHS-1


LAMPIRAN-1 PEDOMAN DAN INSTRUMEN PERENCANAAN PROGRAM KESEHATAN TERPADU Instrumen Untuk melakukan perencanaan program secara terpadu sudah disiapkan sebuah instumen dalam bentuk template (program Excell). Template tersebut terdiri dari 11 files, yaitu sebagai berikut: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

File-1: Pengantar File-2a: Analisis masalah File-2b: Kinerja ouput File-2c: Kinerja proses File-2d: Kinerja input File-2e; Analisis resiko lingkungan File-2f: Analisis resiko perilaku File-3: Trend analysis untuk menetapkan tujuan File-4: Penetapan tujuan File-5: Penentuan dan perumusan kegiatan File-6: Penyusunan rencana operasional

Catatan: File-2a s/d File-2f semuanya adalah untuk Analisis Situasi kesehatan daerah

54 DHS-1


55

DHS-1


1 2 3 4 5

Tabel-2. Besaran masalah menurut bulan No Bulan Besaran masalah 1 Januari 2 Februari 3 Maret 4 April 5 Mei 6 Juni 7 Juli 8 Agustus 9 September 10 Oktober 11 Nopember 12 Desember

2000 2001 2002 2003 2004 Asumsi/penjelasan ttg sebab naik/turun

1 2 3 4 5 6 dst

Tabel-4 Besaran masalah mnrt wilayah Besaran Nama masalah Kecamatan

Tabel-5. Sumber Penyakit Jelaskan sumber penyakit yang diketahui berkaitan dengan penyakit ybs:

Tabel-3 Besaran masalah mnrt umur Besaran Kelompok Umur masalah 1 2 3 4 5 6 7 dst

Depkes RI

PKEK-FKMUI & Biro Perencanaan

naik/turun

ukuran masalah

Tahun

PROGRAM KESEHATAN

%

Besaran/

PERENCANAAN TERPADU

xxx

Tabel-1. Besaran masalah menurut tahun

NAMA PROGRAM :

PENJELASAN xxx Template ini adalah alat bantu untuk melaksanakan Perencanaan Program secara terpadu Ada 10 template yang disediakan Baca Modul sebagai pedoman menggunakan template ini Dalam file template pertama ini ada 5 tabel Sesuaikan ukuran besaran masalah menurut masing-masing program

56

DHS-1


Nama output: Tahun Target Pencapaian % Pencapaian 2000 2001 2002 2003 2004 Asumsi/penjelasan ttg sebab tidak tercapainya target tahun terakhir



Untuk setiap jenis output, pergunakan tabel berikut

Sebutkan semua output program ini (cakupan, jml kunjungan, dll) 1 2 3 4 5 6

Catatan : Catatan : Analisis kinerja ini meliputi (a) output, (b) proses, (c) input

PKEK-FKMUI & Biro Perencanaan Depkes

2000 2001 2002 2003 2004 2005

34% 32% 37% 41% 48% 52% -2% 5% 4% Rata-2 ke 7% naikkan 3.50%

57

DHS-1


1 2 3 4 5 6

Supervisi Kordinasi lintas program Kordinasi lintas sektor Mobilisasi peran swasta Mobilisasi peran masyarakat Dll

Kegiatan manajemen

B Analisis proses kegiatan manajemen

Nama kegiatan: Sebab-sebab tidak berjalan seperti yang diharapkan

Evaluasi kinerja proses Target Pencapaian

A Analisis proses secara umum 1 Lakukan review thd semua kegiatan dalam program ini dan pelaksanaannya selama 1 tahun yll 2 Identifikasikan kegiatan yang menurut Sdr. tidak berjalan seperti diharapkan 3 Analisis dan tuliskan tentang kemungkinan sebab-sebabnya


Penjelasan

58

DHS-1


1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3. Alat medis Identifikasikan jenis alat medis apa/yang mana yang menurut Sdr merupakan masalah, dan gunakan tabel berikut: Jenis alat: Kecukupan jumlah Ketepatan waktu pengadaan Tersisa ? Distribusi (*) (*) uraikan di Puskesmas mana terjadi kekurangan dan dimana kelebihan

2. Obat dan bahan media Identifikasikan jenis obat/bahan medis apa/yang mana yang menurut Sdr merupakan masalah, dan gunakan tabel berikut: Jenis obat/bahan medis: Kecukupan jumlah Ketepatan waktu pengadaan Tersisa ? Distribusi (*) (*) uraikan di Puskesmas mana terjadi kekurangan dan dimana kelebihan

1. Ketenagaan Identifikasikan jenis tenaga apa/yang mana yang menurut Sdr merupakan masalah, dan gunakan tabel berikut: Jenis tenaga: Kecukupan jumlah Kemampuan teknis Beban kerja Distribusi (*) (*) uraikan di Puskesmas mana terjadi kekurangan dan dimana kelebihan

Catatan: Fokus analisis kinerja/situasi input adalah pada (1) ketenagaan, (2) Obat/bahan medis, (3) Alat medis, (4) Alat non medis, (5) Dana


59

DHS-1


1 2 3 4 5 6 7 8 dst

1 2 3 4

Resiko lingkungan

(*) Misalnya: penambangan liar, laguna, peternakan, rumah tanpa ventilasi, dll (**) Sektor yg potensial ikut melakukan intervensi/mengatasinya

Program/Masalah: Penyebab/sumbernya (*)

Catatan: Untuk mengisi tabel ini, telaah hasil-hasil penelitian, OR, survei, dan pengalaman lapangan


4. Dana/anggaran Kalau sudah dilakukan District Healt Account, pergunakan hasilnya untuk mengisi tabel berikut: Kalau belum, lakukan analisis cepat thd pembiayaan program tahun yang lalu Kecukupan jumlah Ketepatan waktu realisasi Tersisa ? Keseimbangan (*) (*) Keseimbangan antara anggaran langsung dan tidak langsung (lihat modul ttg arti “langsung” dan “tidak langsung”

Sektor yang potensial (**)

60

DHS-1


1 2 3 4 5 6 7 8 dst

Resiko Perilaku (*)

(*) Misalnya: merokok, kebiasaan meludah, kepercayaan ttg sebab penyakit, dll (**) Sektor yg potensial ikut melakukan intervensi/mengatasinya

Program/Masalah:

Catatan: Untuk mengisi tabel ini, telaah hasil-hasil penelitian, OR, survei, dan pengalaman lapangan


Sektor yang potensial (**)

61

DHS-1


1 2 3 4 5 6 7 8 dst

50.18

Tujuan tahunan (1)

Tu j u a n o u t c o m e / i m p a c t

Tu j u a n t i n g k a t P u s k e s m a s Nama Puskesmas

Tu j u a n / t a r g e t P u s k e s m a s

Keterangan

Tujuan program (2)

Tu j u a n o u t p u t p r o g r a m

( * ) Tu l i s k a n t u j u a n a k h i r t a h u n k e l i m a R e n s t r a k e s u t k p r o g r a m i n i (**) Cukup dengan estmasi % kenaikan atau penurunan, yaitu sejauh mana akan menyimpang dari trend/kecenderungan kinerja program tahun yad.

Tu j u a n ( o u t p u t ) m e n u r u t t r e n d Pengaruh perubahan internal (*) Pengaruh perubahan eksternal (**)

Lihat file No. 5.a utk menentukan tujuan menurut trend

Tujuan Global Tujuan Nasional Tujuan Renstrakes (*)

Catatan: 1 . Ya n g a k a n d i t e t a p k a n a d a l a h r u m u s a n t u j u a n k i n e r j a p r o g r a m , y a i t u k i n e r j a o u t p u t p r o g r a m ( l i h a t m o d u l ) 2 . Te n t u k a n t u j u a n t a h u n a n d a e r a h d e n g a n m e m p e r t i m b a n g k a n t u j u a n g l o b a l , t u j u a n n a s i o n a l d a n t u j u a n l i m a t a h u n a n s p t tertuang dalam Renstrakes daerah 3. Lakukan penyesuaian rumusan pertama tersebut dengan mempertimbangkan (1) trend, (2) perubahan internal dan (3) perubanan eksternal 4. Jabarkan tujuan tahunan daerah dalam tujuan tahunan Puskesmas (melibatkan Ka Puskesmas), dgn mempertimbangkan kinerja Puskesmas tahun sebelumnya


62

DHS-1


3.3 5.4 2 14 6.18

Konversi 33.3 37.4 41.1 47.5 56.3 62.1 4.1 3.7 6.4 8.8 5.75

Cure Rate 64.79 72.22 81.9 81.3 81.5 85.7 7.43 6.68 -0.6 0.2 4.18

Jangan mengisi warna kuning & merah

2001 2002 2003 2004 2005 2006


2001 2002 2003 2004 2005 2006


2001 2002 2003 2004 2005 2006

CDR 19.3 22.6 28 30 44.0 50.2

TB

100 80 60 40 20 0 1999

1999

70 60 50 40 30 20 10 0

0 1999

10

20

30

40

50

60

2000

2000

2000

2001

2001

2001

2002

2002

2002

2003

2003

2003

T R E N D A N A LY S I S U T K M E N E N T U K A N T U J U A N TA H U N YA D . (Contoh untuk Tb-paru) 1) Isi data utk tahun 2001 s/d 2005 2) Jangan isi sel berwarna kuning (2006) 3) Dengan trend 2001-2005, proyeksi utk thn 2006 adalah angka dalam sel berwarna kuning


2004

2004

2004

2005

2005

2005

2006

2006

2006

63

DHS-1


1 2 3 4 dst

1b.

1 2 3 4 5 6 dst

1a.

Nama kegiatan

Pelayanan Individu (pengembangan)

Nama kegiatan

Kegiatan Langsung Pelayanan individu

Sektor Kesehatan

Sektor Kesehatan

(*) Sebutkan

Sektor lain (*)

Sektor lain (*)

Pelaku potensial Swasta/ LSM (*)


Masyarakat (*)

Masyarakat (*)

Catatan: 1 Identifikasikan semua kegiatan yang termasuk (!) pelayanan individu, (2) intervensi lingkungan, (3) intervensi perilaku, (4) mobilisasi peran serta, (5) kegiatan manajemen dan (6) kegiatan pengembangan 2 Identifikasikan pelaku potensial untuk masing-masing kegiatan tsb 3 Lihat template (1), (2a), (2b), (2c), (3) dan ()


64

DHS-1


1 2 3 4 5 6 dst

2b.

1 2 3 4 5 6 dst

2a.

Nama kegiatan

Intervensi lingkungan (pengembangan)

Nama kegiatan

Intervensi lingkungan

Sektor Kesehatan

Sektor Kesehatan

Sektor lain (*)

(*) Sebutkan

Sektor lain (*)



Masyarakat (*)

Masyarakat (*)

65

DHS-1


1 2 3 4 5 6 7 dst

3b.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dst

3a.

Nama kegiatan

Intervensi perilaku (pengembangan)

Nama kegiatan

Intervensi perilaku

Sektor Kesehatan

Sektor Kesehatan

Sektor lain (*)

(*) Sebutkan

Sektor lain (*)



Masyarakat (*)

Masyarakat (*)

66

DHS-1


1 2 3 4 5 6 7 dst

4b.

1 2 3 4 5 6 7 dst

4a. Sektor Kesehatan

Nama kegiatan

Sektor Kesehatan

Kegiatan mobilisasi peran serta (pengembangan)

Nama kegiatan

Kegiatan mobilisasi peran serta

Sektor lain (*)

(*) Sebutkan

Sektor lain (*) Pendidikan


Pelaku potensial Swasta/ LSM (*) Media Masa

Masyarakat (*)

Masyarakat (*) TOMA

67

DHS-1


1 2 3 4 5 6 7 dst

5b.

1 2 3 4 5 6 7 dst

5a.

Nama kegiatan

Kegiatan manajemen (pengembangan)

Nama kegiatan

Kegiatan tidak langsung Kegiatan manajemen

Sektor Kesehatan

Sektor Kesehatan

(*) Sebutkan

Sektor lain (*)

(*) Sebutkan

Sektor lain (*)



Masyarakat (*)

Masyarakat (*)

68

DHS-1


A2. Pelayanan individu (pengembangan) Nama Kegiatan 1 2 3 4 5 9 10

Kegiatan langsung A1. Pelayanan individu Nama Kegiatan 1 2 3 4 5 9 10

Output

Output

Lokasi

Lokasi

P. Jwb Jan

P. Jwb Jan

Feb

Feb

Mar

Mar

Apr

Apr

Mei

Mei

Jun

Jun

Jul

Jul

Ags Sep

Ags Sep

Okt

Okt

Nop

Nop

PENYUSUNAN RENCANA OPERASIONAL (2) Catatan: 1. Form Rencana Operasional ini menggunakan format Gant Cahrt 2. Tujuannya antara lain untuk menilai apakah kegiatan-2 tersebut realistis dalam konteks keterbatasan waktu 3. Penyusunannya mengacu pada langkah ke-6 (identifikasi kegiatan) 4. Isi masing-masing tabel adalah (1) rumusan kegiatan, (2) output, (3) lokasi tsb, (4) penanggung jawab pelaksanaannya, (5) jadwal waktu pelaksanaannya 5. Kegiatan langsung terdiri dari (1) Pelayanan individu, (2) Intervensi lingkungan (3) Intervensi perilaku, (4) Mobilisasi peran serta 6. Kegiatan tidak langsung terdiri dari (1) Kegiatan manajemen, (2) Kegiatan pengembangan 7. Setelah selesai menyusun tabel ini, harus dilakukan kordinasi dan intergrasi kegiatan dengan program lain (lihat modul)


Des

Des

69

DHS-1


Output

C2. Intervensi perilaku (pengembangan) Nama Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7

C1. Intervensi perilaku Nama Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7

Output

Output

B2. Intervensi lingkungan (pengembangan) Nama Kegiatan Output 1 2 3 4 5 6

B1. Intervensi lingkungan Nama Kegiatan 1 2 3 4 5 6

Lokasi

Lokasi

Lokasi

Lokasi

P. Jwb Jan

P. Jwb Jan

P. Jwb Jan

P. Jwb Jan

Feb

Feb

Feb

Feb

Mar

Mar

Mar

Mar

Apr

Apr

Apr

Apr

Mei

Mei

Mei

Mei

Jun

Jun

Jun

Jun

Jul

Jul

Jul

Jul

Ags Sep

Ags Sep

Ags Sep

Ags Sep

Okt

Okt

Okt

Okt

Nop

Nop

Nop

Nop

Des

Des

Des

Des

70

DHS-1


Output

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nama Kegiatan

Output

Lokasi

D2. Kegiatan mobilisasi peran serta (pengembangan)

D1. Kegiatan mobilisasi peran serta Nama Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P. Jwb Jan

P. Jwb Jan

Feb

Feb

Mar

Mar

Apr

Apr

Mei

Mei

Jun

Jun

Jul

Jul

Ags Sep

Ags Sep

Okt

Okt

Nop

Nop

Des

Des

71

DHS-1


Nama Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nama Kegiatan

E2. Kegiatan manajemen (Pengembangan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kegiatan tidak langsung E1. Kegiatan manajemen

Output

Output

Lokasi

Lokasi

P. Jwb Jan

P. Jwb Jan

Feb

Feb

Mar

Mar

Apr

Apr

Mei

Mei

Jun

Jun

Jul

Jul

Ags Sep

Ags Sep

Okt

Okt

Nop

Nop

Des

Des

LAMPIRAN-2 PEDOMAN DAN INSTRUMEN PENYUSUNAN ANGGARAN SATUAN KERJA BERBASIS KINERJA Pedoman penyusunan anggaran berbasis kinerja 1. Instrumen Instrumen penyusunan anggaran berbasis kinerja ini terdiri dari sejumlah tabel-tabel yang dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. 1. Instrumen untuk menghitung kebutuhan anggaran untuk kegiatan langsung 2. Instrumen untuk menghitung kebutuhan anggaran untuk kegiatan tidak langsung 3. Instrumen untuk mengkonversi mata anggaran kegiatan program kedalam mata anggaran baku yang ditetapkan oleh pemerintah (Mendagri) 2. Kegiatan program Berikut ini disampaikan sekali lagi daftar jenis kegiatan program secara lengkap dan menyeluruh. Daftar kegiatan ini adahal hasl akhir dari perencanaan teropadu (lihat modul perencanaan) dan sudah disusun dalam bentuk Rencana operasional. 1. Kegiatan langsung 1.1 Pelayanan individu 1.1.1 Penemuan kasus 1.1.2 Pengobatam 1.1.3 Kegiatan pengembangan 1.2 Pelayanan masyarakat 1.2.1 Intervensi lingkungan 1.2.2 Intervensi perilaku 1.2.3 Mobilisasi sosial/kemitraan/pemberdayaan masyarakat 1.2.4 Kegiatan pengembangan 2. Kegiatan tidak langsung 2.1 Kegiatan manajemen 2.1.1 Perencanaan 2.1.2 Monitoring dan supervisi 2.1.3 Sistem informasi 2.1.4 Kegiatan pengembangan (pelatihan, bangunan fisik, alat non-medis, dll) 2.1.5 Dll

72 DHS-1


3. Penggunaan instrumen Pada setiap instrumen tersebut disediakan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

kolom untuk menuliskan kegiatan, kolom untuk nilai output kegiatan tersebut, kolom untuk input yang diperlukan untuk kegiatan spesifik tersebut, kolom untuk perkiraan biaya satuan per input kolom hasil perkalian biaya satuan danjumlah input kolom biaya total.

4. Integrasi anggaran Setelah perhitungan kebutuhan biaya tersebut dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan integrasi anggaran antara program. Integrasi ini dilakukan bersama-sama antara pengelola/penanggung jawab program yang berbeda-beda dan dikordinir oleh KepalaDinas Kesehatan Integrasi anggaran dilakukan apabila ada input yang sama juga diusulkan oleh program lain. Misalnya dalam program tbc diusulkan pengadaan 5 mikroskop. Program malaria misalnya juga mengusulkan pengadaan 5 mikroskop. Penanggung jawab kedua program tersebut perlu duduk bersama untuk memutuskan apakah mikroskop tersebut bisa di pakai bersama (share), sehingga jumlah mikroskop yang perlu diadakan tidak 2 x 5 = 10 buah, akan tetapi misalnya cukup 7 buah. Hasil integrasi input tersebut kemudian dipergunakan untuk merevisi rencana masingmasing program tersebut. 5. Konversi mata anggaran Apabila semua tabel "activity and input based costing" tersebut sudah diisi, langkah selanjutnya adalah melakukan konversi mata anggaran agar sesuai dengan mata anggaran dalam prinsip dan pedoman "Anggaran Berbasis Kinerja". Untuk itu disiapkan satu tabel bantu. 6. Format usulan anggaran berbasis kinerja Apabila tabel konversi sudah diisi, langkah akhir adalah mengisi Tabel-tabel Anggaran Berbasis Kinerja yang dikembangkan oleh Depdagri (terlampir).

73 DHS-1


74

DHS-1


tuberkulosis

Kegiatan tidak langsung

Sub total Grand total

Pelayanan Individu: penemuan kasus Pelayanan Individu: pengobatan Intervensi lingkungan Intervensi perilaku Mobilisasi kemitraan Sub total

Kegiatan langsung

NAMA PROGRAM:

REKAPITULASI ANGGARAN

13,440,000 133,000,000 146,440,000 276,765,000

950,000 101,375,000 15,000,000 12,000,000 1,000,000 130,325,000

Biaya Total

52.9%

47.1% JANGAN MENGISI TEMPLATE INI !!

PENJELASAN Seluruhnya ada 9 tempale/spreadsheet, yaitu No. 1 s/d No. 9 Jangan mengisi template No.1, ini adalah rekapitulasi hasil template berikutnya Mulailah dengan template No.2 Jangan mengisi sel atau kolom yang diberi warna kuning atau warna merah Metode yang dipergunakan adalah “Activity & Input Based Costing”, (lihat modul) Baca Modul yang berisi konsep dan petunjuk menggunakan instrumen ini

6 Kegiatan manajemen 7b

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

75

DHS-1


Nama Kegiatan Pemeriksaan dahak Sweeping ke Pustu (kunjungan) Pengiriman slide ke PRM Buku register (1 per Puskesmas + Dinkes)

Slide Transport Buku register Input-d Input-d Output Jumlah UC Total Jumlah UC Total Jumlah UC Total Jumlah UC Total Jumlah UC Total 0 750 750 1000 8E+05 0 0 0 10 10 5000 50000 0 0 0 0 12 12 25000 300000 0 0 0 0 50 0 50 10000 5E+05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350000 8E+05 5E+05 0 0 Catatan: 1.Untuk sel input-a, input-b,dst, tuliskan nama/jenis input tsb 2.Untuk kegiatan yg bersifat rutin, biaya tenaga tidak dihitung (sudah termasuk gaji). Tetapi untuk kegiatan tambahan atau lembur, boleh dimasukkan sebagai biaya input “tenaga lembur”

Tuberkulosis

Mikroskop Transport Buku register Input-d Input-d Nama Kegiatan Output Jumlah UC Total Jumlah UC Total Jumlah UC Total Jumlah UC Total Jumlah UC Total 0 1 Pemeriksaan dahak 10 10 1,5E+07 2E+08 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 dst 0 0 0 0 0 2E+08 0 0 0 Catatan: Kegiatan pengembangan termasuk pengadaan gedung, alat, kendaraan, pelatihan, dll.

1.1.2 Temuan kasus (belanja model/pengembangan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dst

1 KEGIATAN LANGSUNG 1.1 Pelayanan individu 1.1.1 Temuan kasus

NAMA PROGRAM

PKEK-FKMUI & Biro Perencanaan Depkes Catatan: template ini boleh diperpanjang kebawah (sesuai jumlah kegiatan) dan kekanan (sesuai jumlah jenis input)

Biaya total 150.000,000 150.000,000

Biaya total 750,000 50,000 300,000 500,000 1.600,000

Sumber biaya

Sumber biaya

76

DHS-1



LCD Projector Output Jumlah UC Total Jumlah Nama Kegiatan 1 Pelatihan staf Puskesmas th/tbc 1 1 20000000 20000000 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 dst 0 Catatan: 20000000 Kegiatan pengembangan termasuk pengadaan gedung, alat, kendaraan, pelatihan, dll.

1.1.2 Pengobatan (belanja modal/pengembangan) Input-b UC Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paket OAT Pelatihan PMO Output Jumlah UC Total Jumlah UC Total Nama Kegiatan 1 Pengobatan kasus BTA+ 250 250 400000 100000000 0 2 DOTS 100 0 250 5000 1250000 3 Pemeriksaan BTA ulang 100 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 10 0 0 dst 0 0 Catatan: 100000000 1250000 1.Untuk sel input-a, input-b,dst, tuliskan nama/jenis input tsb 2.Untuk kegiatan yg bersifat rutin, biaya tenaga tidak dihitung (sudah termasuk gaji). Tetapi untuk kegiatan tambahan atau lembur, boleh dimasukkan sebagai biaya input “tenaga lembur”

1 KEGIATAN LANGSUNG 1.1 Pelayanan individu 1.1.1 Pengobatan (belanja operasional)

Catatan: template ini boleh diperpanjang kebawah (sesuai jumlah kegiatan) dan kekanan (sesuai jumlah jenis input)

250

Jumlah

250

500

Input-c UC

500

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 125000 0 0 0 0 0 0 0 0 125000

Slide + Reagensia Jumlah UC Total

Jumlah

Jumlah

Input-d UC

Input-d UC

Total

Total

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah

Jumlah

Input-d UC

Input-d UC

Total

Total

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.000.000

-

Biaya total 20.000.000

Biaya total 100.000.000 1.250.000 125.000 101.375.000

Sumber biaya

Sumber biaya

77

DHS-1



1.2.2 Intervensi lingkungan (belanja modal/pengembangan) Pemasangan jendela Output Jumlah UC Total Jumlah Nama Kegiatan 1 Pembuatan jendela rumah pasien Gakin 20 20 750000 15000000 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 dst 0 Catatan: 15000000 Kegiatan pengembangan termasuk pengadaan gedung, alat, kendaraan, pelatihan, dll.

Input-b UC

Transport Poster Output Jumlah UC Total Jumlah UC Nama Kegiatan 1 Penyuluhan masyarakat ttg rumah sehat 20 20 50000 10000000 250 20000 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 dst 0 Catatan: 10000000 1.Untuk sel input-a, input-b,dst, tuliskan nama/jenis input tsb 2.Untuk kegiatan yg bersifat rutin, biaya tenaga tidak dihitung (sudah termasuk gaji). Tetapi untuk kegiatan tambahan atau lembur, boleh dimasukkan sebagai biaya input “tenaga lembur”

1 KEGIATAN LANGSUNG 1.2 Kegiatan di masyarakat 1.2.1 Intervensi lingkungan (belanja operasional)

Total

Total


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah

Jumlah

Input-c UC

Input-c UC

Total

Total

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah

Jumlah

Input-d UC

Input-d UC

Total

Total

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah

Jumlah

Input-e UC

Input-e UC

Total

Total

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biaya total 15.000.000 15.000.000

Biaya total 6.000.000 6.000.000

Sumber biaya

Sumber biaya

78

DHS-1



Motor Output Jumlah UC Total Jumlah Nama Kegiatan 1 Kunjungan rumah oleh petugas 5 5 14000000 70000000 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 dst 0 Catatan: 70000000 Kegiatan pengembangan termasuk pengadaan gedung, alat, kendaraan, pelatihan, dll.

1.2.3 Intervensi perilaku (belanja modal/pengembangan) Input-b UC

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Siaran Poster ttg tbc Output Jumlah UC Total Jumlah UC Total Nama Kegiatan 1 Radip spott ttg tbc (frekuensi) 24 12 1000000 12000000 0 2 Penyuluhan masyarakat 0 500 20000 10000000 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 10 0 0 dst 0 0 Catatan: 12000000 10000000 1.Untuk sel input-a, input-b,dst, tuliskan nama/jenis input tsb 2.Untuk kegiatan yg bersifat rutin, biaya tenaga tidak dihitung (sudah termasuk gaji). Tetapi untuk kegiatan tambahan atau lembur, boleh dimasukkan sebagai biaya input “tenaga lembur”

1 KEGIATAN LANGSUNG 1.2 Kegiatan di masyarakat 1.2.2 Intervensi perilaku (belanja operasional)


Jumlah

250

Jumlah

Input-c UC

500

Input-c UC

Total

Total

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah

Jumlah

Input-d UC

Input-d UC

Total

Total

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah

Jumlah

Input-e UC

Input-e UC

Total

Total

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biaya total 70.000.000 70.000.000

Biaya total 22.000.000 22.000.000

Sumber biaya

Sumber biaya

79

DHS-1



1.2.2 Mobilisasi peran serta (belanja modal/pengembangan) Belanja gedung Output Jumlah UC Total Jumlah Nama Kegiatan 1 Konstrksi 3 R. rwt di Pusk (TT 3 3 60000000 1,8E+08 2 sumbangan alat dari swasta) 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 dst 0 Catatan: 1,8E+08 Kegiatan pengembangan termasuk pengadaan gedung, alat, kendaraan, pelatihan, dll. Input-b UC

Input-b Biaya pertemuan Output Jumlah UC Total Jumlah UC Nama Kegiatan 1 Pertemuan dg provider swasta (2x/th) 2 2 500000 1000000 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 dst 0 Catatan: 1000000 1.Untuk sel input-a, input-b,dst, tuliskan nama/jenis input tsb 2.Untuk kegiatan yg bersifat rutin, biaya tenaga tidak dihitung (sudah termasuk gaji). Tetapi untuk kegiatan tambahan atau lembur, boleh dimasukkan sebagai biaya input “tenaga lembur”

1 KEGIATAN LANGSUNG 1.2 Kegiatan di masyarakat 1.2.1 Mobilisasi peran serta (belanja operasional)

Total

Total


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah

Jumlah

Input-c UC

Input-c UC

Total

Total

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah

Jumlah

Input-d UC

Input-d UC

Total

Total

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah

Jumlah

Input-e UC

Input-e UC

Total

Total

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biaya total 180.000.000 180.000.000

Biaya total 1.000.000 1.000.000

Sumber biaya

Sumber biaya

80

DHS-1



Output

Total 1250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1250000

Komputer Paket pelatihan Output Jumlah UC Total Jumlah UC Total Nama Kegiatan 1 Peningkatan sistem inform tbc 4 4 4.000.000 16000000 0 2 Pelatihan perencanaan pgrm tbc (prop) 2 orng 0 2 5000000 10000000 3 Penelitihan kepatuhan berobat tbc 1 penelitian 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 10 0 0 dst 0 0 Catatan: 16000000 10000000 Kegiatan pengembangan termasuk pengadaan gedung, alat, kendaraan, pelatihan, dll.

1 30 kali 4 kali 2 kali

Honor 1 org operator (12 bln) Kertas Jumlah UC Total Jumlah UC 12 650000 7800000 50 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Catatan: 7800000 1.Untuk sel input-a, input-b,dst, tuliskan nama/jenis input tsb 2.Untuk kegiatan yg bersifat rutin, biaya tenaga tidak dihitung (sudah termasuk gaji). Tetapi untuk kegiatan tambahan atau lembur, boleh dimasukkan sebagai biaya input “tenaga lembur”

Nama Kegiatan Peningkatan sistem inform tbc Supervisi Pustu Pertemuan 27 Puskesmas utk tbc Penyusunan program

a. Belanja modal/pengembangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dst

2 KEGIATAN TIDAK LANGSUNG 2.1 Kegiatan manajemen a. Belanja operasional


Jumlah

Penelitian UC

Tinta UC 500000

Total

Total 5000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000000

0 0 1 15000000 15000000 0 0 0 0 0 0 0 0 15000000

Jumlah 10

Jumlah

30 108

Jumlah

Transport UC

25000 25000

Transport UC

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 750000 2700000 0 0 0 0 0 0 0 0 3450000

Total

Jumlah

2

UC

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 5000000 10000000 0 0 0 0 0 0 0 10000000

Biaya pertemuan Jumlah UC Total

Biaya total 16.000.000 10.000.000 15.000.000 41.000.000

Biaya total 14.050.000 750.000 2.700.000 10.000.000 27.500.000

Sumber biaya

Sumber biaya

PKEK-FKMUI & Biro Perencanaan Depkes Catatan: Pengisian template ini dengan data dari template sebelumnya

KELOMPOK BELANJA LANGSUNG PERMENDAGRI 13/2006 Pegawai

Barang dan jasa

Belanja Modal

Pegawai

Barang dan jasa

Belanja Modal

Kegiatan Kegiatan langsung Pelayanan individu: temuan kasus Operasional a. b. dst Modal/Pengembangan a. b. dst Pelayanan individu : pengobatan Operasional a. b. dst Modal/Pengembangan a. b. dst Pel. Masy: Intervensi lingkungan Operasional a. b. dst Modal/Pengembangan a. b. dst Pel. Masy: Intervensi perilaku Operasional a. b. dst Modal/Pengembangan a. b. dst Pel. Masy: Kemitraan Operasional a. b. dst Modal/Pengembangan a. b. dst Kegiatan tidak langsung Kegiatan manajemen Operasional a. b. dst Modal/Pengembangan a. b. dst

81 DHS-1


INTEGRASI SUMBER ANGGARAN

1

2

3

4

5

Kegiatan Kegiatan langsung Pelayanan individu: temuan kasus Operasional a. b. dst Modal/Pengembangan a. b. dst Pelayanan individu: pengobatan Operasional a. b. dst Modal/Pengembangan a. b. dst Pel. Masy: Intervensi lingkungan Operasional a. b. dst Modal/Pengembangan a. b. dst Pel. Masy: Intervensi perilaku Operasional a. b. dst Modal/Pengembangan a. b. dst Pel. Masy: Kemitraan Operasional a. b. dst Modal/Pengembangan a. b. dst

APBD

DAK

Dekon

Sumber TP

PLN

BLN

Dll

82 DHS-1


Kegiatan tidak langsung 1 Kegiatan manajemen Operasional a. b. dst Modal/Pengembangan a. b. dst Tak terduga 2 Kegiatan pengembangan Operasional a. b. dst Modal/Pengembangan a. b. dst

APBN

Dekon

Sumber APBD PLN

BLN

Dll

83 DHS-1


BELANJA LANGSUNG

1 1 1 1 1 1 1

KODE REKENING 02 01 15 02 01 15 01 02 01 15 02 02 01 15 03 02 01 15 04 02 01 15 05 02 01 15 06 07

PROGRAM KESEHATAN BERDASARKAN PERMENDAGRI 13/2006 PROGRAM DAN KEGIATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Monitoring evaluasi dan pelaporan dst......

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

1

02

01

17

01 Program pengawasan obat dan makanan

1

02

01

18

01 Program Pengembangan obat asli Indonesia

1

02

01

19

01 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1

02

01

20

01 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1

02

01

21

01 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1

02

01

22

01 Program Pencegahan dan Penanggukangan Penyakit Menular

1

02

01

23

01 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1

02

01

24

01 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1

02

01

25

01 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.

1

02

01

28

01 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1

02

01

29

01 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

1

02

01

30

01 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

1

02

01

31

01 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

1 1 1 1

02 02 02 02

01 01 01 01

32 32 32 32

Program peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak, meliputi kegiatan pokok : 01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 02 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 03 Pertolongan persalinan bagi Ibu dari keluarga kurang mampu TO TA L

Rp.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah Perbaikan gizi masyarakat Revitalisasi sistem kesehatan Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik essensial Peningkatan kesehatan masyarakat Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dst......

84 DHS-1


85

DHS-1


2 2 2

5

5 5

1

1 1 01 01

KODE REKENING

URUSAN PEMERINTAH ORGANISASI PROGRAM KEGIATAN

BELANJA PEGAWAI HONORARIUM

BELANJA LANGSUNG

2

3

4

VOLUME SATUAN

HARGA SATUAN 5

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

6 = (3 X 5)

JUMLAH (Rp)

332 Ind m MODUL PELATIHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KESEHATAN TERPADU (P2KT)

Recommend Documents