Modul Pelatihan Pemanfaatan Data dan Informasi Sebagai Dasar Perencanaan Daerah

Modul Pelatihan Pemanfaatan Data dan Informasi Sebagai Dasar Perencanaan Daerah 1. Sistem Informasi Kesehatan 2. Tools Assessment 3. Monitoring Evaluasi 4. Indikator Kesehatan 5. Manajemen Data 6. Penyajian Data Provil 7. Advokasi 8. Sistem Informasi Geografis

Kerjasama: Pusat Kajian Biostatistika dan Informatika Kesehatan FKM UI Dinas Kesehatan Provinsi NTB GTZ

KATA PENGANTAR

Dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) melalui sistim “Satu Pintu” di setiap layanan kesehatan di Nusa Tenggara Barat (NTB), telah disepakati untuk melakukan pembenahan dalam kelengkapan, ketepatan, dan kecepatan data bagi para pengguna informasi kesehatan untuk perbaikan kebijakan kedepan. Disadari bahwa perbaikan kondisi diatas dapat dicapai bila data dimanfaatkan secara maksimal baik pada tingkat pengumpul maupun pada tingkat pengguna untuk perbaikan management harian. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME yang telah membantu sehingga Modul Pelatihan Pemafaatan Data dan Informasi Sebagai Dasar Perencanaan Daerah dapat diselesaikan serta telah dilatihkan kepada Tim SIKDA pada tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi NTB. Modul ini berisikan konsep informasi kesehatan, alat untuk melakukan assessment sistim informasi kesehatan, serta pemanfaatan data untuk management kesehatan terkait indikator Standard Pelayanan Minimal, pengenalan System Informasi Geografis dalam fisualisasi data. Dengan terbitnya modul ini diharapkan dapat dipergunakan secara lebih luas oleh staf Dinas Kesehatan di semua tingkatan sehingga manajement, perencanaan dan kebijakan didasarkan pada data yang akurat.

Hormat kami, Penyusun

i

ii

DAFTAR ISI Kata Pengantar

i

Daftar isi

iii

Modul 1: Sistem Informasi Kesehatan

1

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.

3 5 6 7 9 9

Definisi sistem Sistem informasi kesehatan Pengembangan jejaring sistem informasi kesehatan sebagai inisiasi global Kebijakan sistem kesehatan nasional Kegiatan pokok siknas Sistem informasi kesehatan daerah (sikda) Pendekatan balanced scorecard dan dimensi strategis penguatan analisis sistem informasi kesehatan

10

Modul 2: Tools Assessment

13

2.1. 2.2.

15 15

Langkah-Langkah Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (WHO, 2004) Rencana Strategi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)

Modul 3: Monitoring Evaluasi

29

3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

Konsep monitoring dan evaluasi Definisi serta manfaat monitoring dan evaluasi (monev) Komponen indikator untuk monitoring dan evaluasi Sumber & teknik pengumpulan data

31 31 34 37

3.5.

Langkah monitoring dan evaluasi

38

Modul 4: Indikator Kesehatan

45

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6.

47 47 48 50 62 62

Definisi indikator Kriteria indikator Bentuk dan jenis indikator Contoh indikator program Langkah-langkah pengembangan indikator Tools dalam pengembangan indikator

Modul 5: Manajemen data

69

Bagian I:Manajemen data praktis menggunakan aplikasi spreadsheet I.1. Pengantar aplikasi spreadsheet I.2. Penggunaan data eksternal Bagian II:Fungsi analisa data Menggunakan aplikasi spreadsheet II.1. Pengantar analysis tool pak (paket alat bantu untuk Analisa data) dalam aplikasi spreadsheet II.2. Penggunaan tabel pivot

71 72 74 86

II.3.

Fungsi-fungsi dasar untuk analisa data

Lampiran Macro Menggunakan option button Menggunakan form input data pada excel Fungsi-fungsi

87 89 98 99 105 106 108

iii

DAFTAR ISI

Modul 6: Penyajian data Profil

125

BAB I: Pendahuluan BAB II: Visi, misi, tujuan dan kebijakan sdmk BAB III: Penyusunan profil sdmk

127 129 138

Modul 7: Advokasi

157

7.1. 7.2. 7.3.

159 160 164

Definisi advokasi Langkah-langkah advokasi Kegiatan yang harus terus menerus dilakukan

Modul 8: Sistem Informasi Geografis 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5.

Konsep Sistem Informasi Geografis (SIG) Konsep Basis Data Manajemen Data Spasial Membangun Basis Data Spasial Penyajian Data Kesehatan Berbasis SIG

169 171 172 174 176

iv

MODUL 1 Pelatihan Pemanfaatan Data Dan Informasi Sebagai Dasar Perencanaan Daerah

SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK) 1

2

SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK)

1 1.1.


DEFINISI SISTEM

Secara umum sistem informasi adalah : Sebuah

sistem manusia/mesin

yang

terpadu (integrated)

untuk

menyajikan

informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Dengan kata lain, sistem informasi merupakan kesatuan elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi yang akan mendukung pembuatan keputusan dan melakukan kontrol terhadap jalannya suatu organisasi/institusi.

Manajemen Strategis

● Keputusan jangka panjang ● Informasi tidak rinci ● Informasi eksternal dan internal

● Keputusan jangka panjang ● Informasi rinci Manajemen Taktis ● Informasi internal

Manajemen Operasional

● Keputusan harian ● Informasi rinci dan spesifik ● Informasi internal

Gambar 1 : Hirarki Sistem Informasi

3


Strategis (Executive

Taktis (Management

Operasional (Data Proccessing

Gambar 2 : Topologi Sistem Informasi Sistem sebagai sebuah pendekatan terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu :  Masukan (Input)  Masukan yang diolah  Masukan yang terlibat mengolah  Proses (Process)  Keluaran (Output)  Balikan (Feedback)  Kontrol (Control)  Lingkungan (Environment)

4


Gambar 3. Pendekatan Sistem 1.2.

SISTEM INFORMASI KESEHATAN

A health information system cannot exist by itself, but is a functional entity within the framework of a comprehensive health system (Suatu sistem informasi kesehatan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan sebagai baian dari suatu sistem kesehatan). Effective health information system provides information support to the decisionmaking

process

at

all

levels.

Health

information

system

should

be

transformed into effective management tools (suatu sistem informasi kesehatan yang efektif memberikan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan disemua jenjang.

Sistem informasi harus dijadikan sebagai alat yang efektif bagi

manajemen) (WHO,2003) Sistem Informasi Kesehatan (SIK) adalah tatanan berbagai komponen data dan informasi kesehatan

yang

saling

terkait

satu

dengan

yang

lainnya

untuk

menghasilkan data dan informasi tentang kondisi kesehatan dan kinerja kesehatan suatu wilayah. Manajemen data dan informasi kesehatan satu pintu adalah pengelolaan data dan informasi kesehatan mulai dari input (sumber data), pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan publikasi data & informasi baik ditingkat Puskesmas dengan jaringannya, tingkat kabupaten dengan jaringannya, serta

tingkat

provinsi

dengan

jaringannya

yang

terintergrasi

pada

satu

pusat/pengelola data.

5

SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK) Pusat / pengelola data adalah unit yang diberi kewenangan oleh pejabat yang berwenang di suatu wilayah, untuk mengelola dan mempublikasikan data & informasi secara resmi atas nama instansi yang bersangkutan. Perlu tim validasi dan analisis data di tingkat puskesmas dan kabupaten yang terdiri dari lintas program dan lintas sektor terkait. Di tingkat Kabupaten melibatkan pengelola data puskesmas. Jaringan

yang terintegrasi adalah penyatuan semua sistem-sistem

informasi berupa pengembangan, pembagian tugas, otoritas dan mekanisme saling hubung dengan maksud untuk lebih meningkatkan efisiensi, keterpaduan dan daya sinergi. Pada

prinsipnyainformasi

mendukung

proses

kesehatan

pengambilan

merupakan

keputusan

informasi

disetiap

kesehatan. Selain itu beberapa aspek penting dalam

kesehatan yang

jenjang

administrasi

Informasi kesehatan adalah

akurasi dan ketepatan penyajian informasi, pengelolaan informasi kesehatan harus memadukan pengumpulan data melalui cara rutin dan non rutin. Aspek kerahasiaan serta autoritas informasi harus diperhatikan.

1.3.

PENGEMBANGAN JEJARING SISTEMINFORMASI KESEHATAN SEBAGAI INISIASI GLOBAL

Dalam mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan dibutuhkan pengembangan jejaring (networking). Terdapat 4 prinsip dalam HMN, yaitu (1) Kepemilikan dan keterlibatan stakeholder; (2) Keterhubungan antara sektor kesehatan

dengan

insitusi penyedia data seperti Badan Pusat Statistik; (3) Harmonisasi dan ; (4) Pendekatan yang komprehensif dalam membangun sistem informasi kesehatan. Inisiasi global untuk membangun networking ini dikenal dengan Health Network Matriks (HMN).

Tujuan yang ingin dicapai dari HMN ini antara lain untuk

memperbaiki validitas, kualitas data dan ketersediaan data kesehatan sehingga dapat

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (better data—better

decission—better health). (Health Matriks Network,2006. Dalam mencapai tujuan tersebut antara lain dilakukan beberapa mekanisme teknis yaitu,

dengan

mengembangkan

framework

dan

standar

dalam membangun

sistem informasi kesehatan.

Framework yang dapat dipakai sebagai standar pengembangan sistem antara lain:

6

SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK) 1. Sumber Data 2. Sumber Daya 3. Indikator 4. Manajemen Informasi 5. Produk Informasi 6. Penyebaran dan pemanfaatan informasi

Gambar 4. HMN Framework (sumber: HMN, 2006) 1.4.

KEBIJAKAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL

Tujuan SIKNAS adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa secara sinergi efektif efisien sehingga tercapai derajat kesehatan. Sistem Kesehatan Nasional terdiri dari 6 Subsistem yaitu:  Upaya Kesehatan  Pembiayaan Kesehatan  Sumberdaya Kesehatan  Obat dan Perbekalan Kesehatan

7

SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK)  Pemberdayaan Kesehatan  Manajemen Kesehatan, dimana salah satu subsistemnya adalah Sistem Informasi Kesehatan Terdapat beberapa hal yang terkait dengan kebijakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional, antara lain:  SIKNAS

dibangun

dari

jejaring

sistem

kesehatan

Provinsi,

dan

Kabupaten/Kota dengan melibatkan mitra.  SIKNAS dikembangkan dalam rangka desentralisasi bidang kesehatan dalam mencapai Indonesia Sehat 2010.  SIKNAS dikembangkan secara bertahap untuk

kemudian dapat

diimplementasi- kan di tingkat Provinsi dan Kabupaten.  SIKNAS merupakan bagian dari SKN

 SIKNAS yang efektif harus dapat menyediakan data dan informasi bagi pengambil keputusan dan masyarakat.

Mngr & Pengambil Keputusan

Pengembangan pelayanan data & informasi untuk manajemen

Pengembangan Teknologi & Sumberdaya

Fasilitas pengembangan Sistem2 informasi kesda

Masyarakat

Pengembangan Pelayanan data & inf. Untuk masyarakat

Penetapan & pelaksanaan sistem pencatatan & pelaporan

Integrasi/kepaduan sistem2 pencatatan & pelaporan yang ada

Gambar 3. Strategi Pengembangkan SIKNAS

8

SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK) 1.5.

KEGIATAN POKOK SIKNAS

Kegiatan pokok SIKNAS meliputi antara lain: 1. Menata Sistem Informasi Kesehatan 2. Memfasilitasi Pengembangan dan Penyelenggaraan SIK Daerah 3. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data/informasi kesehatan. 4. Mengembangkan sdm pengelola data/info, dan pemanfaatan teknologi informasi serta pengembangan jejaring bank data

1.6.

SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH (SIKDA)

Sistem Informasi Kesehatan Daerah merupakan sub sistem dari Sistem Kesehatan Daerah yang diharapkan dapat berjalan secara sinergis, sehingga intervensiintervensi di bidang kesehatan dapat dilakukan secara tepat dan cepat sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Sebagai bagian dari lingkungan sistem, maka dalam pengembangan sistem informasi kesehatan daerah perlu menyelaraskan dengan tujuan yang akan

dicapai melalui pengembangan Sistem Informasi

Kesehatan Nasional (SIKNAS) dan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA).

Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) dikembangkan untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Sehat 2010 dalam bidang informasi. Oleh karena itu, maka ditetapkan visi Sistem Informasi Kesehatan Nasional yaitu INFORMASI KESEHATAN ANDAL 2010 (Reliable Health Information 2010). Untuk mewujudkannya maka ditetapkan misi dari pengembangan Sistem Kesehatan Nasional adalah : a. Mengembangkan

pengelolaan

data

yang

meliputi

pengumpulan,

penyimpanan, pengolahan dan analisis data. b. Mengembangkan pengemasan data dan informasi dalam bentuk Bank Data, Profil Kesehatan dan kemasan-kemasan informasi khusus. c. Mengembangkan jaringan kerjasama pengelolaan data dan informasi kesehatan. d. Mengembangkan pendayagunaan data dan informasi kesehatan.

Arah kebijakan terhadap pengembangan sistem informasi kesehatan antara lain adalah pengembangan manajemen data dan informasi kesehatan satu pintu. Yang dimaksud dengan kebijakan manajemen data satu pintu adalah disetiap tingkat wilayah administratif harus memiliki bank / pangkalan / pusat /pengelola data, dan

9

SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK) secara bertahap dikembangkan sistem pengelolaan data dan informasi dengan prinsip satu pintu melalui (berbasis) web, sehingga masing-masing pihak dapat mengakses dengan cara yang cepat dan mudah. Tujuan dari pengembangan Manajemen Data dan Informasi Kesehatan Satu Pintu adalah terwujudnya pengelolaan data dan informasi kesehatan mulai dari input (sumber data), pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan publikasi data & informasi baik ditingkat Puskesmas dengan jaringannya, tingkat kabupaten dan jaringannya, serta tingkat provinsi dan jaringannya, yang terintergrasi pada satu pusat / pengelola data yang berdayaguna dan berhasil guna, sehingga dapat menjadi tulang punggung pengambilan keputusan yang besifat evidence based. Pembangunan SIK terintegrasi harus berdasarkan komitmen bersama dari tingkat puskesmas, kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat, dengan membuat rancang bangun / Master Plan Sistem Informasi Kesehatan yang disepakati bersama. Untuk menjamin pelaksanaan dan kesinambungan SIK, sistem penganggaran perlu dikukuhkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) atau yang setingkat dengan peraturan itu. Pengembangan SIK dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuandaerah, secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan pada rancang bangun SIK yang telah disepakati bersama, dan kaidah-kaidah sistem informasi. SIK yang dibangun harus bermanfaat (untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan) bagi yang bersangkutan, bisa memberikan informasi tentang hasil kinerja dan derajat kesehatan wilayah, serta informasi yang evidence base sebagai tulang punggung pengambilan keputusan.

1.7.

PENDEKATAN STRATEGIS

BALANCED PENGUATAN

SCORECARD ANALISIS

DAN

SISTEM

DIMENSI INFORMASI

KESEHATAN Analisis situasi sistem yang sedang berjalan (Existing System) dilihat dengan pendekatan Balanced Scorecard dan analisis SWOT. Tujuannya agar hasil yang didapat

dilapangan

manajemen

SIK

dapat yang

dikaji

secara

strategis. Empat

mendalam perspektif

berdasarkan manajemen

komponen berdasarkan

Balanced Scorecard yaitu Pendanaan (Financial), Pengguna (Customer), Proses Bisnis/Lingkup Kegiatan (Bisnis Proses), Pembelajaran (Continual Improvement). Hasil kuantifikasi dari keempat perspektif tersebut akan menjadi dasar untuk

10

SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK) melakukan analisis SWOT untuk mengembangkan empat tipe strategi dalam pengembangan SIK terintegrasi yaitu strategi Kekuatan-Peluang (Strengths – Opportunities/SO), Strategi Kelemahan – Peluang (Weakness – Opportunities/WO), Strategi Kekuatan-Ancaman (Strengths – Threats/ST), dan Strategi KelemahanAncaman (Weakness – Threats/WT). A. Pendanaan (Financial) Dimensi pendanaan (financial) merupakan kemampuan pembiayaan (sumber pendanaan) untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi guna keberlangsungan sistem informasi. Alokasi dana merupakan komponen yang penting dalam pengembangan SIK terintegrasi, terutama dalam konteks memenuhi input dan terlaksananya proses untuk menghasilkan informasi yang adequate dan tepat waktu. Berdasarkan hasil identifikasi dilapangan, pengembangan SIK lebih mengarah kepada diarahkan

pengembangan kepada

sumber

daya

pengembangan

manusia, sehingga pendanaan

SDM. Selain

itu,

juga

digunakan

lebih untuk

membangun protokol/prosedur manajemen data yang terstandarisasi. Protokol yang

standar

akan

memperkuat

dan

mempermudah

manajemen

informasi

kesehatan nasional. Manajemen data dimulai dari pengumpulan data sampai dilakukannya diseminasi informasi baik dalam bentuk laporan tertulis atau bahkan kearah penggunaan media elektronik. B. Pengguna (Customer) Pengguna dapat diterjemahkan dalam konteks lingkungan (stakeholder) yang merupakan kondisi yang dapat mempengaruhi pembangunan dan penerapan sebuah SIK terintegrasi. Pengaruh yang paling terlihat dari analisis situasi dengan perspektif

pengguna

menunjukkan

faktor

keterlibatan

dan

koordinasi

antar

departemen atau unit-unit dalam konteks E-Goverment memiliki skor yang cukup besar untuk menjadi perhatian . C. Proses Bisnis (Business Process) Proses bisnis merupakan lingkup kegiatan terkait dengan sistem pencatatan dan pelaporan dari seluruh sumber data kesehatan.

Sumber data kesehatan adalah

seluruh proses bisnis dalam pembangunan kesehatan, baik upaya kesehatan masyarakat maupun pelayanan medis dan laboratorium. Proses bisnis dalam lingkup SIKNAS menunjukkan kemampuan pusat dalam mengumpulkan dan

11

SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK) mengintegrasikan data kesehatan baik dari daerah maupun kemampuan dalam menganalisis dan memanfaatkan data kesehatan nasional. D. Pembelajaran (Continual Improvement) Komponen yang termasuk dalam aspek pembelajaran termasuk komponen Sumber Daya Manusia (peningkatan kemampuan, jenjang karir dan jumlah), pemeliharaan dan penyempurnaan sistem (dalam konteks penggunaan teknologi ICT), serta audit sistem

(Quality Assurance). Perspektif pembelajaran memperlihatkan tiga

faktor yang perlu diperhatikan yaitu manajemen SDM, pengelolaan data serta audit sistem informasi.

12


TOOLS ASSESSMENT 13

14

TOOLS ASSESSMENT

2

TOOLS ASSESSMENT

2.1.

LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN (WHO, 2004) :

(1)

Review the existing system

(2)

Define the data needs of relevant units within the health system

(3)

Determine the most appropriate and effective data flow

(4)

Design the data collection and reporting tools

(5)

Develop the procedures and mechanisms for data processing

(6) Develop and implement a training programme for data providers and data users (7)

Pre-test, and if necessary, redesign the system for data collection, data flow, data processing and data utilization

(8)

Monitor and evaluate the system

(9)

Develop effective data dissemination and feedback mechanisms

(10)

Enhance the HMIS

2.2.

RENCANA STRATEGI SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH (SIKDA)

Proses Analisis

Pengembangan Master Plan

Komponen Master Plan

Visi & Misi

Tujuan

Tools dan Best Practice (BSC & HMN)

EFE & IFE

Matrix IE

Perumusan Strategy

SDMStrategy

Networking Strategy

Indikator Strategy

KPI

Protokol Strategy

Timeframe

ICT Strategy

15

TOOLS ASSESSMENT

Analisis Situasi

 Evaluasi Faktor Internal  Evaluasi Faktor External

Frame Work Perumusan Strategi

Perumusan Strategi dengan komponen Matrik SWOT

KPI

RoadMap

1. Analisis Situasi Proses analisis merupakan tahap pertama yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran kondisi

terkait dengan pelaksanaan SIK di setiap entitas yang

terlibat. Kegiatan ini merupakan hasil assessment yang dilakukan dengan teknik wawancara mendalam. Hasil kegiatan ini selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pengembangan rencana induk (Master Plan).

 Perspektif Financial Merupakan kemampuan Financial/ Pembiayaan, sumber pendanaan untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem sistem informasi.

informasi guna keberlangsungan

Alokasi dana merupakan komponen yang penting dalam

pengembangan SIK terintegrasi, terutama dalam konteks pemenuhan input dan proses untuk dapat menghasilkan output.

 Perspektif Customer (Environment) Customer dapat juga diterjemahkan dalam konteks lingkungan atau kondisi yang mempengaruhi dari pembangunan dan penerapan sebuah SIK terintegrasi.

 Perspektif Bisnis Proses Semua komponen yang terkait dalam lingkup kegiatan manajemen data (collecting, procesing, anlyzing, disemination) data kesehatan.

 Perspektif Pembelajaran Komponen yang termasuk dalam aspek pembelajaran audit sistem (Quality Assurance) untuk komponen Sumber Daya Manusia (peningkatan kemampuan, jenjang karir), Maintenance hardware, Penyempurnaan System Requierement

16

TOOLS ASSESSMENT

Specification (dalam konteks penggunaan teknologi ICT).

2. Pengukuran External Factor (EFE) dan Internal Factor (IFE) Ketidakberhasilan dalam pengembangan sistem informasi lebih disebabkan karena perencanaan yang kurang baik dimana identifikasi dari faktor-faktor penentu keberhasilan (critical succes factors) dalam implementasi sistem kurang lengkap dan menyeluruh. Analisis internal dan eksternal sistem penting dilakukan agar dapat diukur sehingga dapat menghasilkan rumusan analisis kondisi lingkungan sistem baik lingkungan internal maupun eksternal yang kemudian dijadikan acuan untuk merumuskan dan menetapkan strategi pengembangan sistem. Analisis terhadap internal sistem digunakan untuk melakukan introspeksi terhadap faktor kekuatan dan kelemahan. Sedangkan hasil analisis eksternal bertujuan untuk menghasilkan rumusan peluang dan ancaman yang akan dihadapi sistem yang dikembangkan di masa mendatang. Dalam pengukuran EFE dan IFE, critical sucses factor yang telah diidentifikasi diberikan nilai bobot untuk melihat seberapa besar pengaruh factor tersebut terhadap

keselurahan

factor

yang

membangun/mempengaruhi

pembangunan/pengembangan SIKDA. Kisaran nilai pembobotan

adalah 1-4,

dimana 1 menunjukkan nilai CSF berpengaruh kecil, 4 menunjukkan nilai CSF berpengaruh besar. Untuk pengukuran kondisi maka dilakukan penilaian pada critical sucses factor dengan kisaran skala 1-4. Untuk faktor peluang dan kekuatan, skala 1 menunjukkan keadaan / kondisi yang buruk, dan skala 4 menunjukkan keadaan/kondisi sangat baik. Untuk faktor tantangan dan kelemahan, skala 1 menunjukkan keadaan / kondisi yang sangat buruk, dan 4 menunjukkan keadaan/ kondisi sangat baik.

3. MATRIX IE Merupakan penggambaran hasil evaluasi/pengukuran faktor-faktor Eksternal dan Faktor- faktor

Internal sehingga dapat memperlihatkan posisi dan kondisi

organisasi. Hal ini akan berkaitan dengan perumusan dan menentukan strategi dalam perspektif manajemen (Balance scorecard)

17

TOOLS ASSESSMENT

4. Matrix SWOT Strategi SO atau strategi kekuatan – peluang menggunakan kekuatan internal sistem (existing system) untuk memanfaatkan peluang eksternal. Strategi WO atau strategi kelemahan – peluang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Strategi ST atau strategi kekuatan – tantangan menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengurangi tantangan. Dan strategi WT atau strategi kelemahan – tantangan merupakan taktik defensive yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan dan menghindari tantangan. Penggunaan pendekatan Balanced Scorecard memberikan kerangka yang komprehensif dan

sistematik

dalam analisis SWOT. Kekuatan, kelemahan,

peluang dan tantangan dalam

pengembangan SIK Terintegrasi kemudian

dianalisis melalui empat perspektif Balanced Scorecard : keuangan, customer, proses bisnis, dan pembelajaran. Identifikasi terhadap tersebut dan

akhirnya

tantangan

menghasilkan yang

kemudian

rumusan

keempat

kekuatan, kelemahan,

digunakan

untuk

perspektif peluang

perencanaan strategi

pengembangan SIKDA. Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada dalam sistem yang berjalan saat ini (existing system), antara lain: a. Strategi Peluang – Kekuatan (SO) b. Strategi Peluang – Kelemahan (OW) c. Strategi Tantangan – Kekuatan (ST) d. Strategi Tantangan – Kelemahan (TW)

5. Perumusan Tujuan dan Penetapan Indikator (Key Performance Indicator) Perumusan tujuan serta penetapan indikator yang dpaat dijadikan pengukuran keberhasilan kinerja ataupun pencapaian sebuah rencana stategis pengembangan Sistem

6. Penetapan Sasaran dan Target Sasaran merupakan rencana atau road map kegiatan yang akan dilaksanakan setelah menganalisis faktor internal dan eksternal.

Dalam setiap pelaksanaan

kegiatan harus memiliki target pencapaian sehingga pada tiap kurun waktu tertentu dapat dilakukan evaluasi pencapaian kinerja dalam hal ini adalah pengembangan SIKDA.

18

TOOLS ASSESSMENT

Tools Asessment

Menurut WHO

19

TOOLS ASSESSMENT

20

TOOLS ASSESSMENT

21

TOOLS ASSESSMENT

22

TOOLS ASSESSMENT

23

TOOLS ASSESSMENT

24

TOOLS ASSESSMENT

25

TOOLS ASSESSMENT

BALANCE SCORECARD (dalam software sederhana Tools Balancescorecard Banggai diformat Ms.excell)

26


MONITORING EVALUASI 27

28

MONITORING DAN EVALUASI

3

MONITORING EVALUASI (MONEV)

3.1. KONSEP MONITORING DAN EVALUASI Pertanyaan penting yang selalu dikemukakan terhadap berjalannya suatu program antara lain; Apakah program tersebut berjalan sesuai yang direncanakan?; Apakah telah mencapai populasi atau target yang ingin dicapai?; dan Seberapa besar tujuan tercapai? Pertanyaan tersebut penting untuk dijawab karena jangan sampai sumber daya yang harus maupun telah dialokasikan, untuk program-program tersebut, tetapi tidak dapat memperlihatkan hasil dan kinerja upaya kesehatan masyarakat secara jelas. Monitoring dan evaluasi terkadang dilakukan orang secara sederhana, namun ada juga yang melakukannya secara lebih hati-hati, dan membuatnya menjadi lebih kompleks, sehingga monitoring dan evaluasi menjadi proses yang memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Pertanyaan kemudian yang perlu diketengahkan adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan kemampuan yang terbatas, seperti tenaga, waktu dan uang (sumberdaya), untuk dapat melaksanakan evaluasi dan monitoring yang berguna bagi pengembangan program.

3.2. DEFINISI SERTA MANFAAT MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) 1. Monitoring Definisi Monitoring Monitoring atau pemantauan adalah upaya sistematis yang bersifat periodik atau terus menerus (berkesinambungan) untuk mengetahui sedini mungkin apakah

29


pelaksanaan program sesuai atau menyimpang dari rencana semula dengan memanfaatkan sekumpulan indikator terpilih. Pemantauan atau monitoring diperlukan karena beberapa alasan, antara lain; -

Sistem monitoring sangat penting untuk dilaksanakan namun sangat lemah dalam pelaksanaannya

-

Perlu dilakukan pengembangan indikator yang jelas dan kuat untuk pelaksanaan monitoring

-

Selain itu perlu dibangun cara melaksanakan monitoring, termasuk indikator monitoring, stategi pengukuran yang terintegrasi dengan system informasi kesehatan

Monitoring harus menjadi bagian dalam sistem informasi kesehatan. Hal tersebut termasuk basis data yang berkualitas dan terus menerus diperbaharui (up-to-date) terhadap

sumberdaya manusia kesehatan, informasi finansial, infrastruktur

kesehatan, keberadaan jenis pelayanan kesehatan, logistik dan sistem suplaynya.

Manfaat Monitoring Mengenali masalah program yang sedang dilaksanakan dengan sedini mungkin, melakukan perbandingan antar lokasi/tempat, menilai trend status situasi tertentu, sehingga dapat diambil tindakan korektif secara cepat dan tepat. Monitoring diharapkan dapat menjawab dua pertanyaan penting, berikut ini: 1. Apakah program telah mencapai populasi atau target yang diinginkan? 2. Apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang direncanakan?

2. Evaluasi Definisi Evaluasi Evaluasi merupakan proses periodik dan sistematis untuk menilai seluruh fungsi organisasi dengan cara menilai hasil yang dicapai kemudian dibandingkan dengan tujuan/harapa/target yang ingin dicapai. Evaluasi melihat hasil dari proses kegiatan secara keseluruhan. Hal terpenting bahwa data evaluasi yang digunakan tidak hanya dari hasil monitoring tetapi perlu didukung dengan data lain seperti survei, review dokumen untuk memperkuat hasil evaluasi.

30


Tujuan Evaluasi adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 1. Apakah tujuan telah tercapai? 2. Berapa besar pengaruh program? 3. Apa saja hasil atau akibat yang tidak diharapkan dari program? 4. Bagian program mana yang paling atau kurang berhasil? Beberapa alasan mengapa orang perlu melakukan evaluasi adalah beragam, namun umumnya untuk menilai; 1. pencapaian program (achievement), melihat apa yang telah dicapai 2. mengukur kemajuan (progress), yang terkait dengan tujuan program 3. peningkatan monitoring, untuk menajemen yang lebih baik 4. Identifikasi kekuatan dan kelemahan suatu program 5. melihat efektifitas program, atau melihat perbedaan yang dicapai program 6. melihat cost-benefit, apakah biaya yang dikeluarkan sesuai 7. mengumpulkan informasi, untuk perencanaan yang lebih baik 8. Menyebarkan pengalaman, untuk menghindari kesalahan yang sama, atau adopsi metode yang sama 9. meningkatakan efektifitas program, untuk meningkatkan dampak 10. untuk perencanaan yang lebih baik 11. akuntabilitas program bagi sponsor Karena evaluasi harus melayani berbagai kebutuhan tersebut, maka evaluasi juga mempunyai strategi atau metode yang banyak, dan dilakukan pada berbagai tingkatan pelaksanaan program; 1. Pada perencanaan, menilai kelemahan dan kekuatan dalam suatu intervensi untuk menjadi lebih baik 2. pada proses, untuk menentukan derajat efektifitas program, terhadap target dari sumberdaya, pelayanan dan keuntungan yang diharapkan oleh sponsor. 3. Pada dampak, untuk melihat efek dari intervensi Evaluasi sebagai salah satu dari fungsi manajemen bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pelaksanaan suatu perencanaan, sekaligus mengukur seobyektif mungkin hasil-hasil pelaksanaan dengan ukuran-ukuran yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perencanaan. Tujuan utama dari penilaian/evaluasi adalah agar hasil penilaian tersebut dipakai sebagai umpan

31


balik bagi perencanaan selanjutnya. Monitoring VS Evaluasi Monitoring: melihat kemajuan kinerja program (performance) secara periodik untuk tindakan korektif Evaluasi : menilai hasil program (outcomes) untuk perbaikan program selanjutnya

3.3. KOMPONEN INDIKATOR UNTUK MONITORING DAN EVALUASI Informasi yang dibutuhkan adalah salah satu hal yang harus dikemukakan pada awal direncanakannya

monitoring dan evaluasi.

Tujuannya adalah untuk

mengetahui apa yang telah dan akan diketahui untuk menilai suatu intervensi. Jenis informasi yang akan dikumpulkan akan berkaitan erat dengan metode atau cara yang akan digunakan dalam melaksanakan monitrong dan evaluasi, sehingga perencaan dapat lebih lengkap dan terarah.

Informasi tersebut berupa indikator, yaitu ukuran tidak langsung (indirect) yang digunakan dalam proses monev untuk membantu mengukur perubahan-perubahan yang merefleksikan “keadaan sebenarnya”. Contoh: Berat Badan Menurut Umur (BB/U) merupakan ukuran tidak langsung (indikator) untuk menilai status gizi anak. Bila pengukuran dilakukan berturut-turut sepanjang waktu, maka akan memberikan informasi arah dan kecepatan perubahan program yang terjadi, sehingga dapat dipakai untuk membandingkan daerah atau kelompok lain yang berbeda pada waktu yang sama atau kelompok yang sama dalam waktu yang berbeda. Biasanya indikator dalam bentuk indeks, kuantitatif dan kualitatif.

Contohnya:

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator tingkat kesejahteraan masyarakat karena kematian bayi disebabkan bukan disebabkan bayi tersebut tetapi tergantung perlakuan keluarga kepadanya.

Oleh karena itu secara langsung, AKB

menunjukkan indikator kematian bayi, tetapi secara tidak langsung menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara.

32


Indikator dapat dibedakan menjadi indikator

input, output, dan efek dan impact.

Indikator input dan output merupakan indikator di tingkat program yang bertujuan menilai kinerja (performance) program, sedangkan indikator efek dan impact merupakan

indikator di

tingkat

masyarakat/populasi

program/intervensi. Indikator di tingkat masyarakat

yang

menjadi

target

bertujuan menilai outcome

keberhasilan dari program baik bersifat efek (intermediate outcomes) seperti peningkatan pengetahuan, peningkatan prevelansi kontrasepsi maupun impact (long-term outcomes) seperti penurunan fertilitas, penurunan kematian ibu.

Tabel 1. Contoh indikator Pelayanan Keluarga Berencana Tingkat Program (Kinerja) Input Ketersediaan tenaga, suplai peralatan dana Output Utilisasi pelayanan Kualitas pelayanan Kontak Akses Pelayanan

Tingkat Masyarakat (Outcome) Efek Perilaku (dikenal dengan Cakupan) Pengetahuan Prevalensi kontrasepsi Impact Penurunan fertilitas (TFR)

Apabila kita akan melakukan evaluasi program maka memfokuskan pada indikator outcome di tingkat masyarakat, sedangkan apabila kita akan melakukan monitoring maka memfokuskan pada indikator kinerja di tingkat program untuk mendapatkan masukan tindakan korektif apa yang diperlukan. Berapa banyak indikator yang digunakan? Dalam menentukkan keberhasilan program, penggunaan satu indikator saja tidak dapat menggambarkan keadaan yang kita inginkan karena dimensi program yang kita lakukan pasti banyak. Padahal indikator biasanya bersifat parsial, yaitu hanya mengukur salah satu bagian aspek yang akan diukur, apalagi pengukuran yang dilakukan biasanya bersifat tidak langsung. Namun demikian, menggunakan terlalu banyak menggunakan indikator justru juga akan mempersulit penilaian karena akan semakin banyak data yang akan dikumpulkan dan dianalisis. Solusinya, dalam penentuan indikator perlu adanya keseimbangan (balancing) yang relevan dalam

33


menentukkan jumlah indikator yang akan ditetapkan. Kriteria yang digunakan adalah keseimbangan antara kriteria akademik dengan kriteria praktis. Kriteria akademik seleksi indikator 

Valid, mengukur apa yang diukur



Objektif, hasil sama, walau diukur oleh orang berbeda dengan waktu berbeda



Sensitif, hasil pengukuran berubah sesuai perubahan kondisi yang diukur



Spesifik, hasil pengukuran berubah hanya apabila kondisi yang diukur berubah, bukan karena perubahan kondisi lain yang tidak diukur

Kriteria praktis seleksi indikator, adalah data dapat diperoleh dengan mudah sesuai sumber daya yang ada/tersedia. Ukuran Indikator Beberapa ukuran indikator yang biasa digunakan, yaitu: Jumlah : merupakan ukuran yang paling sederhana, yaitu hanya jumlah kejadian atau objek/kasus.

Contoh: 56 kunjungan, 9765 bayi yang

diimunisasi Ratio

:

perbandingan

dua

angka

(pembilang/numerator

dan

penyebut/denominator) yang saling terpisah satu sama lain atau pembilang bukan bagian dari penyebut. Contoh: jumlah dukun terlatih per populasi (1:490), rasio jenis kelamim (99:100), dan jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (390: 100.000). Proporsi :

Ratio perbandingan pembilang dengan penyebut dimana

pembilang merupakan bagian dari penyebut. Contoh:

Dari 5000 balita

terdapat 3250 bayi telah diimunisasi (3250/5000= 0,65) Persentase: proporsi dikalikan 100. Contoh: 65% bayi telah diimunisasi (3250/5000 * 100= 0,65) Umumnya ukuran indikator menggunakan ukuran ratio dan proporsi dibanding dengan ukuran jumlah/angka absolut.

Hal ini dikarenakan ukuran ratio dan

proporsi memiliki kelebihan, yaitu: Membuat perbandingan antara dua populasi yang berbeda, yang mungkin berbeda dalam jumlah orang yang beresiko, oleh karena itu perlu

34


pembakuan dengan mempertimbangkan populasinya.

Contoh:

membuat

perbandingan masalah status gizi ibu hamil antar beberapa desa, maka perlu dipertimbangkan jumlah ibu hamil di masing-masing desa; atau membandingkan status gizi ibu hamil di satu desa dibandingkan 3 tahun mendatang, maka perlu dipertimbangkan jumlah ibu hamil dua periode tersebut. Menghitung taksiran jumlah kasus, dengan menggunakan angka ratarata nasional/standar nasional yang telah diketahui maka taksiran kasus dapat diketahui. Contoh: angka kematian bayi nasional 120 per 1000 kelahiran hidup per tahun, jika kecamatan tercatat terdapat 200 kelahiran hidup maka taksiran kematian bayi 120/1000 * 200 = 48 per 1000 kelahiran hidup.

3.4. SUMBER & TEKNIK PENGUMPULAN DATA Sumber Data Kebutuhan data untuk kegiatan monev sangat penting, mengingat data merupakan bukti yang menunjukan fakta kondisi yang sebenarnya di masyarakat. Data yang digunakan untuk monitoring & evaluasi dikumpulkan dari banyak sumber. Secara garis sumber data dibedakan menjadi dua sumber, yaitu pertama berasal dari masyarakat (population data based) dan yang kedua berasal dari fasilitas (facility data based). Sumber data tersebut sangat terkait dengan tingkat pengukuran. Apabila monitoring dilakukan di tingkat program maka sumber data berasal dari fasilitas baik melalui data rutin program maupun survei yang di fasilitas, sedangkan jika monitor dilakukan di tingkat masyarakat maka sumber data berasal dari masyarakat.

35


Tabel 2. Sumber Data Tingkat Pengukuran Output (Tingkat program)

Sumber Data Data rutin program

Contoh Sistem pencatatan pelaporan puskesmas Exit interview

Facility survei Outcomes (Tingkat Masyarakat)

* SDKI

Survei masyarakat Survei nasional

Rapid Survei SDKI* SKRT**

(Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia): salah satu survei nasional yang memfokuskan pada masalah kependudukan & Keluarga Berencana

** SKRT (Survei

Kesehatan

Rumah

Tangga):

salah

satu

survei

nasional yang

memfokuskan pada masalah kesehatan (kesakitan, kematian, dan disabilitas)

Teknik Pengumpulan Data Data untuk monitoring dapat dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut, dapat dikumpulkan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut: 1. Angket, merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat searah karena responden mengisi jawaban pada instrumen yang diberikan. Ini berarti responden harus berpendidikan tinggi minimal dapat membaca menulis. 2. Wawancara, teknik ini merupakan teknik yang paling banyak dikenal dan dipakai, bersifat dua arah dan menggunakan isntrumen/kuesioner dengan pertanyaan terstruktur. 3. Observasi, seringkali beberapa fenomena/gejala di sekitar kita yang tidak dapat

tanyakan,

tetapi

dapat

diukur

lewat

pengamatan/observasi.

Contohnya: menilai ketrampilan bidan dalam melakukan pemasangan IUD, apakah sesuai dengan standar pelayanan medis. 4. Review Dokumen, melakukan pencatatan data dari dokumentasi kegiatan atau program yang ada.

3.5. LANGKAH MONITORING DAN EVALUASI Perencanaan Tahap 1: Tentukan tujuan monitoring Langkah pertama

dalam melakukan monitoring, yaitu 1)

tentukan

kegiatan/program apa yang akan dimonitor; 2) dan jabarkan tujuannya?. Gunakan matriks berikut ini: Contoh:

36


Matriks 1. Kegiatan & Tujuan Monitoring Kegiatan yg dimonitor Keluarga Berencana

KIA/ Persalinan Aman

Tujuan Mengetahui tingkat pemakaian kontrasepsi

Jenis Indikator Output

Mengetahui tingkat pengetahuan perempuan mengenai KB Mengetahui banyak kehamilan yang tidak direncanakan Mengetahui banyaknya dukun terlatih

Effect

Mengetahui penanganan kasus komplikasi obstetrik Mengetahui banyaknya persalinan aman

Output

Effect Input

Effect

Tahap 2: Tentukan lingkup monitoring Sesudah

program & tujuan monitoring telah dijabarkan, kita sebaiknya

menentukan seberapa luas lingkup monitoring yang akan dilakukan.

Berikut ini

beberapa pertanyaan penting untuk menentukan ruang lingkup monitoring, yaitu: Matriks 2. Tentukan lingkup monitoring 1. 2. 3. 4.

Seberapa luas area yang dimonitor? Desa Sinargalih Kecamatan Kemang Fasilitas apa saja yang akan dimonitor ? Puskesmas Petugas apa saja yang akan dipilih (managers, penyedia pelayanan, atau volunter)? bidan Berapa lama monitor akan dilakukan ? 6 bulan

Lingkup monitoring perlu dipertimbangkan karena terkait dengan lamanya waktu pengumpulan dan pengolahan serta analisa datanya. Apabila lingkup montoring terlalu, dapat menjadi beban dalam pengumpulan data sehingga dapat terjadi keterlambatan untuk mendapatkan informasi untuk tindakan korektif. Tahap 3: Tentukan indikator dan/atau performance standard (Target) Setelah tujuan dan lingkup monitoring telah dijabarkan, maka lakukan pemilihan beberapa indikator sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator yang telah dipilih kemudian dijabarkan ukuran

indikator yang dipilih apakah dalam bentuk

jumlah/angka absouli, ukuran ratio, atau proporsi/persentase?, jabarkan formulasi perhitungan indikator tersebut baik numerator maupun denominator. Formulasi tersebut diperlukan untuk mengetahui dimana data tersebut bersumber.

37


Matriks 4. Tentukan indikator, formulasi indikator dan standar/target. Tujuan Mengetahui tingkat pemakaian kontrasepsi

Mengetahui tingkat pengetahuan perempuan mengenai KB

Mengetahui banyak persalinan aman

Indikator & Formulasi

Standar /target

% pemakaian kontrasepsi modern  wanita yang memakai kontrasepsi modern --------------------------------------------------- x 100%  wanita usia subur (15-49 tahun) % wanita mengetahui salah satu jenis kontrasepsi modern & dimana tahu mendapatkannya  wanita mengetahui salah satu jenis kontrasepsi modern & dimana tahu mendapatkannya ----------------------------------------------------------- x 100%  wanita usia subur (15-49 tahun) % wanita melahirkan yang ditolong tenaga kesehatan (nakes)

67%

90%

60%

 wanita yang ditolong nakes pada persalinan terakhir ----------------------------------------------------------- x 100%  persalinan terakhir

Tidak kalah penting adalah penentuan standard (performance standard) untuk masing-masing indikator, biasanya dikenal dengan “Target”.

Target dibutuhkan

untuk mengetahui apakah program yang dilaksanakan efektif, contohnya: berapa persen seharusnya persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan?, berapa persen seharusnya imunisasi lengkap pada balita dicapai? ; berapa jumlah balita yang seharusnya berat badan naik per bulan? dll. membandingkan dengan target.

Pertanyaan ini diketahui jika kita

Target bisanya ditetapkan menggunakan rata-

rata nasional atau local ataupun ditetapkan oleh instansi terkait.

38


Contoh penggunaan target, yaitu sebagai berikut: Target cakupan imunisasi lengkap biasanya ditetapkan 80% dari jumlah balita. Jika diperkirakan jumlah balita di kabupaten 5000 dan tercatat jumlah balita yang mendapatkan imunisasi lengkap sebanyak 3250 orang Cakupan imunisasi lengkap  bayi yang diimunisasi (3250) ---------------------------------------- x 100 = 65%  balita di kabupaten (5000)

Pencapaian program:  bayi yang diimunisasi 3250 ---------------------------------------- x 100 = 81%  balita 5000 * 0.80

Ini berarti cakupan 65% (3250/5000*100) atau lebih rendah 15% di bawah target atau program yang dilaksanakan baru mencapai 81% dari target.

Implementasi Tahap 4: Tentukan sumber data dan teknik pengumpulan data Untuk setiap indikator, tentukan sumber dan teknik pengumpulan data. Untuk satu indikator sumber data bisa berbeda-beda. ketersediaan system informasi.

Pilihan sumber informasi tergantung

Sebagian besar sumber data monitoring dan

evaluasi berasal dari data rutin yang ada, seperti catatan logistik, register pengobatan, catatan rekam medis pasien. Buat matriks berikut ini: Matriks 5. Sumber dan teknik pengumpulan data Sumber data Survei masyarakat

Teknik Pengumpulan data

% wanita mengetahui salah satu jenis kontrasepsi modern & dimana tahu mendapatkannya

Survei masyarakat

Wawancara

% wanita melahirkan yang ditolong tenaga kesehatan (nakes)

Survei masyarakat

Wawancara

Catatan rutin program

Review dokumen

Indikator & Formulasi % pemakaian kontrasepsi modern

% dukun yang mendapatkan pelatihan

Wawancara

39


Tahap 5: Lakukan Pengolahan dan Analisa data Ada beberapa cara untuk melakukan pengolahan & analisa data, yaitu sebagai berikut:  Membandingkan pencapaian hasil program dengan target program Indikator & Formulasi

Hasil

% pemakaian kontrasepsi modern % wanita mengetahui salah satu jenis kontrasepsi modern & dimana tahu mendapatkannya % wanita melahirkan yang ditolong tenaga kesehatan (nakes)

Standar

40% 80%

67% 90%

45%

60%

% Pencapaian target 60% 89% 75%

 Membandingkan hasil kegiatan dengan standar/target untuk beberapa periode Gambar 1. Pencapaian program imunisasi lengkap: Jan’05 – Okt’05 Actual

80

Target

85

85

70 50

60 40

50

47.6

30

55.6

49.3

49.7

20 10 0 Jan'05

April'05

Juli'05

Okt'05

 Membandingkan hasil kegiatan antar tempat kegiatan Average number of clients per week by cities and year

18 16 14 12 Jakarta

10

Surabay a

8

Manado

6 4 2 0 1996

1997

1998

1999 LSW

1996

1997

1998

1999

NLSW

40


Tahap 6 :

Menyajikan dan laporkan temuan serta lakukan tindakan Korektif



Kemukakan temuan utama



Cari masukan penyebab dan solusi, apabila masalah teridentifikasi, maka:

o Kenali penyebab o Deskripsikan penyebab o Rencanakan dan melaksanakan solusi o Monitor apakah tindakan sudah benar dan hasil sesuai keinginan

Kepustakaan Feuerstein, M-T, 1990, Partners in Evaluation, Evaluating Development and Community Programmes with Participants, Macmillan, London and Basingstoke. Rossi, P.H., and H.E. Freeman, 1993, Evaluation, a System Approach 5, Sage Publication, Newbury Park – London – New Delhi. Lazenbatt A., 2002, The Evaluation Handbook for Health Professionals, Routledge, London and New York.

41


41 42


INDIKATOR KESEHATAN 43

44

INDIKATOR KESEHATAN

4

INDIKATOR KESEHATAN

Suatu instansi yang telah mempunyai visi dan misi untuk mencapainya tentu membutuhkan informasi untuk perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan pelaksanaan

dan

evaluasi.

Oleh

karena

itu

langkah

selanjutnya

adalah

mengidentifikasi kebutuhan informasi. Apabila daftar informasi telah tersusun barulah untuk masing-masing informasi ditetapkan indikatornya yang tepat.

4.1. DEFINISI INDIKATOR Ada beberapa definisi indikator, diantaranya sebagai berikut : a.

Indikator adalah variabel yang membantu kita dalam mengukur perubahanperubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung (WHO, 1981)

b.

Indikator adalah statistik dari hal normatif yang menjadi perhatian kita yang dapat membantu kita dalam membuat penilaian ringkas, komprehensif dan berimbang terhadap kondisi-kondisi atau aspek- aspek

penting dari suatu

masyarakat (Departemen kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Amerika Serikat, 1969) c.

Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu kejadian tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992)

4.2. KRITERIA INDIKATOR Penetapan Indikator, perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai sebagai berikut: a.

Bermanfaat artinya indikator dapat segera memperlihatkan tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja program

b.

Terjangkau artinya indikator dapat disediakan dalam format dan waktu yang sesuai dengan keperluan program

.

Etis artinya seluruh proses mulai dari pengumpulan data, pengelolaan sampai dengan penyajian data untuk indikator bersifat etis yaitu memenuhi hak individu, dalam hal kerahasiaan, kebebasan untuk memberikan keterangan

45

INDIKATOR KESEHATAN (data) dan informed consent, sehubungan dengan implikasi dari data ditengah-tengah masyarakat umum d.

Robust artinya indikator tersebut memenuhi syarat ilmiah yaitu valid, reliabel, spesifik dan sensitif

1)

valid artinya indikator tersebut dapat mengukur situasi yang memang sedang dipelajari

2)

reliabel artinya hasil pengukurannya selalu akurat dan konsisten

3)

spesifik artinya indikator tersebut dapat secara khas mengidentifikasi situasi yang sedang dipelajari dan tidak mengikutsertakan kasus-kasus lain yang sedang dipelajari

4)

sensitif artinya indikator tersebut mampu memperlihatkan perubahan situasi yang sedang dipelajari

e. Mewakili artinya indikator dapat mencakup seluruh komponen atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program f.

Dimengerti artinya indikator dapat dengan mudah dimengerti dan disimpulkan oleh pelaku program.

Sesuai kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah khususnya Kabupaten/Kota diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk menangani urusan pemerintahan termasuk kesehatan. Sejalan dengan kebijakan tersebut maka SK Menkes RI No. 1457/Menkes/SK/X/2003 menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan Kabupaten/Kota.

Standar Pelayanan Minimal ini

merupakan tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Kabupaten/Kota. Kinerja dalam Arsitektur Program merupakan struktur yang menghubungkan antara sumberdaya dengan hasil atau sasaran perencanaan, serta merupakan instrumen untuk merancang, memonitor dan melaporkan pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja memerlukan penetapan-penetapan indikator yang sesuai dan terkait dengan informasi kinerja yang terdiri dari input, kegiatan, output, outcome dan impact. Secara konseptual, bagan informasi adalah sebagai berikut:

46

INDIKATOR KESEHATAN

DAMPAK

Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome

Apa yang ingin diubah

OUTCOME

Manfaat dlm jangka menengah untuk beneficiaries ttt sbg output

Apa yang ingin dicapai

OUTPUT

Produk/barang/jasa akhir yang

Apa yg dihasilkan (barang / jasa)

Proses/kegiatan yang menghasilkan output yang diinginkan

Apa yang dikerjakan

Sumberdaya yg memberikan kontribusi dalam menghasilkan output

Sumber daya yang digunakan dlm bekerja

KEGIATAN

INPUT Indikator

ditetapkan

secara

berkaitan

dengan

informasi

spesifik kinerja

untuk (input,

mengukur activities,

pencapaian output,

kinerja

outcome,

impacts).

4.3. BENTUK DAN JENIS INDIKATOR Bentuk Indikator dapat berupa : 

Jumlah



Proporsi



Rasio



Rate

Jenis Indikator 1.Indikator sistem 

Input;

sumberdaya kesehatan



Proses; monitor aktifitas



Output; hasil pelayanan (cakupan)

47

INDIKATOR KESEHATAN



Effect; KAP



Outcome;

efek jangka panjang (mortality, AHH)

2. Indikator program Pembangunan Kesehatan 

Tingkat Puskesmas (basic 6)



Tingkat Dinas Kesehatan

Pelayanan Medis 

Tingkat Puskesmas (dalam gedung)



Tingkat Rumah Sakit

4.4. CONTOH INDIKATOR PROGRAM Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Program kesehatan ibu dan anak (KIA) merupakan salah satu prioritas utama pembangunan kesehatan di Indonesia. Program ini bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi neonatal. Salah satu tujuan program ini adalah menurunkan kematian dan kejadian sakit di kalangan ibu. Pengertian KIA Pengertian Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) adalah upaya dibidang kesehatan yang

menyangkut tentang

kesehatan

ibu mulai

dari

pelayanan

dan

pemeliharaan kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak pra sekolah (Depkes, R.I., 1997). Tujuan Program KIA Tujuan program KIA adalah peningkatan derajat kesehatan ibu, bayi dan anak beserta keluarganya secara optimal melalui pemantapan dan meningkatkan mutu pelayanan KIA secara efektif dan efisien.

Pelayanan KIA yang efektif dan

efisien diharapkan dapat menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Kegiatan pokok dalam pemantapan dan peningkatan mutu pelayanan KIA saat ini adalah sebagai berikut:

48

INDIKATOR KESEHATAN

1.

Peningkatan pelayanan antenatal di semua fasilitas pelayanan dengan mutu sesuai standar serta menjangkau seluruh sasaran.

2.

Peningkatan pertolongan persalinan ditujukan kepada peningkatan pertolongan oleh tenaga kesehatan kebidanan.

3. Peningkatan deteksi dini risiko tinggi/komplikasi kebidanan, baik

oleh

tenaga kesehatan maupun dimasyarakat oleh kader dan dukun bayi, serta penanganan dan pengamatannya secara terus menerus. 4.

Peningkatan

penanganan

komplikasi

kebidanan

secara

adekuat

dan

pengamatan secara terus menerus oleh tenaga kesehatan. 5.

Peningkatan pelayanan neonatal dan ibu nifas dengan mutu sesuai standar dan menjangkau seluruh sasaran (Depkes, R.I., 2002).

Batasan-Batasan dan indikator Program KIA A.

Batasan dan Terminilogi Operasional KIA. 1. Pelayanan Antenatal (ANC). Pelayanan

antenatal

kesehatan untuk

adalah

ibu

pelayanan

kesehatan

hamil

selama

masa

dilaksanakan sesuai dengan

standar

pelayanan

oleh

tenaga

kehamilannya,

telah

ditetapakan.

Standar operasional yang

untuk

pelayanan minimal antenatal adalah “7T”.

antenatal

yang yang

ditetapkan saat ini (T)imbang Berat

Badan, Ukur (T)ekanan Darah, Ukur (T)inggi Fundus Uteri, Imunisasi (T)etanus Toxoid, Pemberian (T)ablet Tambah Darah, (T)es terhadap penyakit menular seksual dan (T)emu wicara dalam rangka persiapan rujukan. 2. Penjaringan dini kehamilan berisiko. Kegiatan yang bertujuan menemukan ibu hamil berisiko/komplikasi, yang dapat dilakukan oleh kader, dukun bayi dan tenaga kesehatan. 3. Kunjungan ibu hamil. Kunjungan ibu hamil adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan baik di

posyandu, pondok bersalin desa, atau sarana kesehatan

lainnya baik yang dikunjungi oleh tenaga kesehatan maupun ibu hamil yang berkunjung ke tenaga atau sarana kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 4. Kunjungan baru ibu hamil (K1). Adalah

kunjungan

ibu

hamil

yang

pertama

kali

pada

masa

kehamilannya untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

49

INDIKATOR KESEHATAN 5. Kunjungan Ulang Adalah kunjungan ibu hamil yang kedua dan seterusnya selama masa kehamilannya,

untuk

mendapatkan

pelayanan

antenatal

sesuai

dengan standar selama masa kehamilannya berlangsung. 6. Kunjungan Ulang Ibu Hamil (K4) Adalah kontak ibu dengan tenaga kesehatan yang keempat atau lebih dengan syarat satu kali pada triwulan I, satu kali pada triwulan II, dan dua kali pada triwulan III sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 7. Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Linakes) Adalah ibu hamil yang persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan baik di rumah ibu hamil atau sarana pelayanan kesehatan lainnya. 8. Kunjungan Neonatal (KN) dan Nifas Adalah kontak neonatal dengan tenaga kesehatan minimal 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali kontak dengan tenaga kesehatan pada hari pertama sampai hari ke tujuh setalah melahirkan dan 1 (satu) kali kontak dengan tenaga kesehatan pada hari ke delapan sampai hari ke dua puluh delapan setelah melahirkan. Program Keluarga Berencana (KB) Pelayanan keluarga berencana adalah merupakan bagian dari upaya kesehatan wajib yang harus dilaksanakan oleh Puskesmas dan merupakan bagian dari upaya kesehatan ibu dan anak serta KB. Puskesmas menjadi penanggungjawab setiap pelaksanaan pelayanan KB di wilayahnya, mencakup pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas pembantu, polindes, Klinik swasta termasuk BPS dan DPS yang ada diwilayah Puskesmas tersebut. Pengelolaan

program

KB

pada

prinsipnya

bertujuan memantapkan

dan

meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan KB secara efektif dan efisien. Pemantapan pelayanan KB dewasa ini diutamakan pada kegiatan pokok sebagai berikut : 1. Peningkatkan mutu pelayanan KB dengan memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan, oleh tenaga yang terampil dan berkompeten. 2. Peningkatan manajemen dalam pelayanan KB dengan lebih memperhatikan pencatatan dan pelaporan, dimaksudkan untuk mendapatkan data yang dapat dianalisis untuk mengetahui kinerja pelayanan KB 3. Melaksanakan penyeliaan fasilitatif yaitu penyeliaan yang lebih mengutamakan kajian terhadap sistem dalam menemukan masalah atau penyebab rendahnya

50

INDIKATOR KESEHATAN

kinerja. 4. Mnegintegrasikan palayanan KB ke dalam Sistem kesehatan setempat, dengan menempatkan pelayanan KB sebagai salah satu upaya prioritas dalam kesehatan reproduksi. Indikator Pelayanan KB Guna memenuhi ketersediaan data yang lengkap dan akurat dalam pelayanan program keluarga berencana maka diperlukan sistem pencatatan dan pelaporan dari hasil pelayanan KB mulai dari unit pelayanan terbawah polindes/poskesdes, puskesmas pembantu, puskesmas, klinik swasta, Bidan Praktek Swasta, Dokter Praktek Swasta, Rumah Sakit pemerintah hingga tingkat manajemen Dinas Kesehatan kabupaten/kota, Dinas Kesehatan propinsi, serta Depkes pusat. Berikut ini beberapa indikator pelayanan yang ditetapkan depkes untuk digunakan dalam menggambarkan kinerja dan kualitas pelayanan KB. Akan tetapi pemerintah daerah dapat melakukan penambahan indikator sesuai kebutuhannya. Tabel 1. Indikator Pelayanan KB Tingkat Pusat Indikator Pelayanan KB Tenaga

Sarana dan Prasarana

-

1. Ketersediaan alokon untuk keluarga Miskin (GAKIN) 2. Ketersediaan alokon untuk Non GAKIN

Cakupan Pelayanan 1.

Persentase Peserta KB Aktif (CPR) Persentase Komplikasi Persentase Kegagalan Persentase Drop Out Persentase PUS Miskin Ber-KB Persentase PUS 4T Ber-KB

2. 3. 4. 5. 6.

Tabel 2. Indikator Pelayanan KB Tingkat Prop/Kab/Kota Indikator Pelayanan KB Tenaga 1. 2.

3.

4.

Jumlah dokter SPOG di RS Jumlah dokter umum terlatih standardisasi KB di fasilitas pelayanan KB (RS, Puskesmas, DPS) Jumlah bidan terlatih standardisasi KB di fasilitas pelayanan KB (RS, Puskesmas, BPS) Jumlah Bidan di desa yang terlatih standardisasi KB (Polindes/Poskesdes)

Sarana dan Prasarana 1. Ketersediaan peralatan pelayanan KB (IUD kit, implant kit, dll) 2. Ketersediaan BHP (Bahan Habis Pakai) 3. Ketersediaan alokon untuk keluarga Miskin (GAKIN) 4. Ketersediaan alokon untuk Non GAKIN

Cakupan Pelayanan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Persentase Peserta KB Aktif (CPR) Persentase Peserta KB Baru Persentase Komplikasi Persentase Kegagalan Persentase Drop Out Persentase PUS Miskin Ber-KB Persentase PUS 4T Ber-KB Persentase PUS dengan atau menderita penyakit kronis ber-KB Persentase ibu paska bersalin/ abortus ber KB

51

INDIKATOR KESEHATAN

Penjelasan masing-masing indikator berikut perhitungan dapat dilihat berikut ini: Indikator Tenaga a. Jumlah dokter SpOG yang terlatih KB di RS: jumlah seluruh dokter spesialis obstetri dan gynekologi yang memberikan pelayanan KB di RS. b. Jumlah dokter umum yang terlatih KB di fasilitas pelayanan KB: jumlah dokter umum yang bertugas di RS, Puskesmas, dan Dokter Praktek Swasta yang telah mendapatkan pelatihan standarisasi pelayanan KB. c. Jumlah Bidan yang terlatih KB di fasilitas pelayanan KB: jumlah bidan yang bertugas di RS, Puskesmas, dan Bidan Praktek Swasta yang telah mendapatkan pelatihan standarisasi KB. d. Jumlah Bidan di desa yang terlatih KB: bertugas di Polindes/Poskesdes

jumlah bidan desa yang

yang telah mendapatkan

pelatihan

standarisasi KB.

Indikator Sarana dan Prasarana a. Persentase ketersediaan alkon untuk Gakin: persentase jumlah pil, obat suntik KB, IUD, Implant dan kondom untuk keluarga/PUS miskin yang tersedia di fasilitas pelayanan KB terhadap kebutuhan alokon untuk Gakin/PUS miskin. Jumlah alokon yang tersedia untuk Gakin x 100% Jumlah kebutuhan alokon untuk Gakin

b. Persentase ketersediaan alokon untuk Non Gakin: persentase jumlah pil, obat suntik KB, IUD, Implant dan kondom untuk keluarga tidak miskin yang tersedia di fasilitas pelayanan KB terhadap seluruh kebutuhan alokon untuk non Gakin. Jumlah alokon yang tersedia untuk non Gakin x 100% Jumlah kebutuhan alokon untuk non Gakin

52

INDIKATOR KESEHATAN

c. Ketersediaan Peralatan pelayanan KB: jumlah ketersediaan peralatan untuk pelayanan KB menurut fasilitas pelayanan KB.

d. Ketersediaan BHP (Bahan Habis Pakai): jumlah ketersediaan bahan habis pakai di fasilitas pelayanan KB.

Indikator Cakupan Pelayanan a. Cakupan Peserta KB Baru: Definsi Operasional: Peserta KB Baru adalah PUS yang baru pertama kali menggunakan metode kontrasepsi termasuk mereka yang pasca keguguran, sesudah melahirkan, atau pasca istirahat minimal 3 bulan.

Perhitungan: Persentase peserta KB baru yang dilayani terhadap seluruh PUS di suatu wilayah kerja tertentu. Jumlah Peserta KB Baru Jumlah PUS

x 100%

Interpretasi: Indikator ini digunakan untuk menilai kinerja program KB dengan melihat pencapaian per bulan/ per tahun dan membandingkannya dengan target masing-masing wilayah. Bila angka yang diperoleh rendah atau menurun, hal ini dapat menunjukkan kinerja program yang kurang, khususnya terkait dengan pemberian konseling, yang saat ini dianjurkan menggunakan alat bantu yang disebut ABPK (Alat Bantu Pengambil Keputusan ber KB). Indikator peserta KB baru dapat disajikan menurut metode kontrasepsi, per bulan/per tahun maka dapat dilihat kecenderungan jenis kontrasepsi yang banyak dipilih PUS. Jika peserta KB baru banyak memilih jenis kontrasepsi bukan jangka panjang

seperti pil, suntik, kondom, obat vaginal, maka

petugas harus meningkatkan pemberian konseling melalui ABPK agar klien mampu memilih alat kontrasepsi yang betul-betul efektif dan efisien bagi mereka dalam mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, seperti kontrasepsi jangka panjang yaitu AKDR, Implant, MOP dan MOW.

53

INDIKATOR KESEHATAN

b. Cakupan Peserta KB Aktif (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) Definsi Operasional : Peserta KB aktif (PA) adalah peserta KB baru dan lama yang masih aktif memakai alokon terus-menerus hingga saat ini untuk menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan. Perlu dipahami bahwa dalam konsep kohort, PA bukanlah akseptor kunjungan ulang. Sehingga perhitungan seorang akseptor sebagai PA hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun kalender.

Perhitungan: Persentase peserta KB aktif terhadap total PUS, di suatu wilayah kerja tertentu. Jumlah Peserta KB Aktif x 100% Jumlah PUS Interpretasi: Indikator ini menunjukkan berapa besar pasangan usia subur yang berpotensi hamil yang terlindungi dari kejadian kehamilan. Indikator ini digunakan untuk menilai kinerja program KB dengan melihat pencapaian per bulan/ per tahun dan membandingkannya dengan target masing-masing wilayah. Bila angka ini rendah atau di bawah target nasional 70%, ini menunjukkan banyaknya PUS yang tidak menggunakan kontrasepsi padahal mereka berpotensi untuk hamil. Hal ini berakibat meningkatnya jumlah kehamilan yang

tidak

diinginkan/direncanakan,

meningkatnya

risiko

kehamilan/persalinan, selanjutnya meningkatnya risiko kesakitan/kematian ibu jika kehamilan terjadi pada kelompok PUS dengan ”4 Terlalu” atau PUS dari keluarga miskin atau PUS dengan penyakit kronis.

c. Persentasi Komplikasi Definisi Operasional: Komplikasi adalah Peserta KB baru atau lama yang mengalami gangguan kesehatan mengarah pada keadaan patologis, sebagai

akibat

dari

proses

tindakan/pemberian/pemasangan

alat

kontrasepsi yang digunakan seperti: perdarahan, infeksi/abses, fluor albus

54

INDIKATOR KESEHATAN

bersifat patologis, perforasi,

translokasi, hematoma,

tekanan darah

meningkat, perubahan HB, expulsi (Depkes, 2005:16). Komplikasi yang terjadi dalam periode satu tahun kalender dihitung satu kali. Diihitung per metode IUD, Implant, suntik, Pil, MOP, dan MOW

Perhitungan: Persentase peserta KB yang mengalami komplikasi (per metode kontrasepsi) terhadap seluruh peserta KB aktif (per metode kontrasepsi) di wilayah kerja tertentu.

Jumlah Kasus Komplikasi Jumlah peserta KB aktif

x 100%

Interpretasi: Target dari indikator ini digunakan adalah agar semua kasus komplikasi dapat diidentifikasi dan dapat tertangani. Indikator ini digunakan untuk menilai kualitas pelayanan KB dengan melihat kasus per bulan atau per tahun dan membandingkannya dengan angka toleransi

yang

telah

ditetapkan oleh para ahli di masing-masing wilayah. Bila angka ini tinggi atau diatas angka toleransi (3,5%1), ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan KB perlu ditingkatkan terutama terkait dengan ketrampilan

petugas. Untuk perbaikan kualitas pelayanan maka perlu

dianalisis kontrasepsi apa saja yang paling banyak terjadi. Kemudian dipikirkan rencana tindak lanjut untuk mengeliminir masalah tersebut. Misalnya mungkin diperlukan pelatihan CTU sebagai refreshing bagi bidanbidan dan dokter pemberi pelayanan KB.

d. Persentase Kegagalan Kontrasepsi Definisi Operasional:

Kegagalan Kontrasepsi adalah kasus terjadinya

kehamilan pada akseptor KB aktif yang pada saat tersebut menggunakan metode kontrasepsi (Depkes, 2005:15).

Depkes RI dan UNFPA. Analisa Situasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Pelayanan KB. Jakarta: Dirjen Binkesmas, 2005.

1

55


Perhitungan:

Persentase

peserta

KB

yang

mengalami

kegagalan

kontrasepsi terhadap seluruh peserta aktif di wilayah kerja tertentu.

Jumlah kasus kegagalan KB Jumlah peserta KB aktif

x 100%

Interpretasi: Indikator kegagalan kontrasepsi salah satu indikator untuk menilai kualitas pelayanan KB dengan melihat kasus

per

bulan/ per tahun

dan

membandingkannya dengan angka toleransi di masing-masing wilayah. Apabila angka ini tinggi atau diatas angka toleransi (0,2%2), hal ini menunjukkan kualitas pelayanan KB perlu ditingkatkan terutama terkait dengan pemberian konseling. Kegagalan kontrasepsi dapat terjadi karena memang setiap metode kontrasepsi angka efektifitasnya tidak 100%, berarti ada kemungkinan terjadinya kegagalan walaupun sangat kecil sekali. Dilain pihak, kegagalan ini dapat pula disebabkan oleh ketidaktahuan pada aturan pakai atau cara pakai yang keliru sehingga menyebabkan efektifitas mencegah kehamilannya rendah. Dalam kejadian ini petugas diharapkan meningkatkan kualitas konselingnya dan memberikan pelayanan dalam mengatasi kegagalan tersebut. Agar perbaikan kualitas dapat dilaksanakan maka setiap kegagalan perlu dianalisis menurut jenis kontrasepsi sehingga dapat

diketahui

kontrasepsi yang paling banyak mengalami kegagalan.

jenis

Kemudian

rencanakan tindak lanjut untuk mengeliminir masalah tersebut. Sebagai contoh kurangnya kemampuan konseling para bidan pemberi pelayanan, maka direncanakan pelatihan ABPK.

e. Cakupan PUS Miskin Ber-KB: Definisi Operasional: PUS Miskin adalah PUS yang memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin (gakin) menurut BPS. Perhitungan: Persentase PUS miskin yang menjadi peserta KB terhadap jumlah PUS miskin di wilayah kerja tertentu.

2

idem

56


Jumlah PUS Gakin ber-KB Jumlah PUS Gakin

x 100%

Interpretasi: Indikator ini digunakan untuk menilai akses keluarga miskin untuk ber-KB. Untuk menilai akses tersebut maka indikator ini dianalisis dan disajikan per bulan/ per tahun dan membandingkannya dengan target masing-masing wilayah. Bila angka yang diperoleh rendah atau menurun, hal ini dapat menunjukkan akses keluarga miskin untuk ber-KB rendah. Rendahnya akses ini dapat disebabkan rendahnya promosi KB, tindak lanjutnya perlu ditingkatkan upaya promosi terutama untuk kelompok gakin.

f. Cakupan PUS dengan “4T” ber-KB Definisi Operasional:PUS dengan “4T” ( 4 Terlalu) adalah PUS dimana istrinya memiliki salah satu kriteria “4T” yaitu : 1) berusia kurang dari 20 tahun; 2) berusia lebih 35 tahun; 3) telah memiliki anak hidup lebih dari 3 orang; atau 4) jarak kelahiran antara satu anak dengan lainnya kurang dari 2 tahun. Perhitungan: Persentase PUS dengan “4T” yang menjadi peserta KB terhadap seluruh PUS dengan “4T” di wilayah kerja tertentu. Jumlah PUS “4T” ber-KB x 100% Jumlah PUS dengan “4T” Interpretasi: Kehamilan atau Kelahiran pada kondisi “4T” memiliki resiko terjadinya kesakitan bahkan kematian ibu. Oleh karena itu, hamil/bersalin pada PUS yang memiliki potensi untuk hamil/melahirkan pada kondisi “4T” harus dicegah dengan menggunakan kontrasepsi. Indikator

ini

dianalisis

dan

disajikan

perbulan/pertahun

membandingkanya dengan target masing-masing wilayah. rendah atau

menurun

maka

program

pemberian

dan

Bila angka ini

konseling

perlu

ditingkatkan terutama pada kelompok PUS memiliki potensi “4T”

57


g. Persentase Drop Out Definisi Operasional: Peserta drop out adalah peserta yang tidak melanjutkan penggunaan kontrasepsi (drop-out) dalam satu tahun kalender dibandingkan jumlah peserta aktif di wilayah kerja tertentu. Kasus DO tidak termasuk mereka yang ganti cara.

Perhitungan: Jumlah kasus drop-out x 100% Jumlah peserta KB aktif Interpretasi: Menurut SDKI 2002-2003,

angka DO cukup tinggi yakni 20,7% dimana

sebagian besar penyebabnya adalah karena ingin hamil lagi, mengalami efek samping, ingin metode yang lebih efektif, dan kurangnya akses. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka petugas kesehatan dapat meningkatkan kualitas konselingnya agar klien yang DO karena ingin hamil lagi dapat melakukannya apabila jarak kelahirannya sudah 2 tahun, kemudian apabila konseling yang diberikan berkualitas maka seharusnya tidak terjadi DO bagi klien yang mengalami efek samping karena semua obat kontrasepsi pasti ada efek samping yang tidak membahayakan kesehatan klien. Indikator

ini

dianalisis

dan

disajikan

perbulan/pertahun

dan

membandingkanya dengan target masing-masing wilayah. Bila angka ini meningkat, maka hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan KB perlu ditingkatkan, seperti pemberian konseling yang berkualitas. h. Cakupan PUS dengan penyakit kronis ber-KB Definisi Operasional: PUS dengan penyakit kronis adalah PUS yang istrinya menderita salah satu penyakit kronis berikut: kencing manis, jantung, asma berat, malaria, TBC, Anemia, KEK (kurang energi kronik)/LILA<23,5 cm,

atau Infeksi

reproduksi/HIV-AIDS/Hepatitis

B.

menular

Untuk

seksual/Infeksi saluran

HIV-AIDS

pelaksanaannya

disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

58


Perhitungan: Persentase PUS dengan penyakit kronis yang menjadi peserta KB terhadap seluruh PUS dengan penyakit kronis di wilayah kerja tertentu. Jumlah PUS sakit kronis ber-KB x 100% Jumlah PUS dengan penyakit kronis

Interpretasi: Kehamilan atau kelahiran pada PUS yang memiliki salah satu penyakit kronis memiliki resiko terjadinya kesakitan bahkan kematian ibu. Oleh karena itu, hamil/bersalin pada PUS yang dengan kondisi tersebut harus dicegah dengan menggunakan kontrasepsi. Indikator

ini

dianalisis

dan

disajikan

perbulan/pertahun

dan

membandingkannya dengan target masing-masing wilayah. Bila angka ini tinggi atau meningkat maka program pemberian KIP/K perlu ditingkatkan terutama pada kelompok ini. i.

Cakupan ibu paska persalinan ber KB Definisi Operasional:

Paska persalinan ber KB adalah ibu yang mulai

menggunakan alat kontrasepsi langsung sesudah melahirkan (sampai dengan 42 hari sesudah melahirkan). Perhitungan: Persentase ibu paska persalinan ber KB terhadap jumlah sasaran ibu persalinan dalam 1 tahun. Jumlah ibu paska persalinan ber KB x 100% Jumlah sasaran ibu bersalin

Jumlah sasaran ibu bersalin diperkirakan dengan menggunakan cara perhitungan berikut:3 Jumlah sasaran ibu bersalin = CBR x 1,05 x jumlah penduduk di wilayah tersebut CBR (Crude Birth Rate) = angka kelahiran kasar, angka ini bisa didapatkan dari kantor BPS setempat (Propinsi atau Kabupaten/Kota). Depkes RI, Pedoman Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta: Depkes RI, 2003

3

59


Interpretasi: Kembalinya kesuburan sesudah sesudah bersalin sulit diperkirakan. Sehingga kehamilan dapat terjadi tanpa disadari yang menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak dinginkan/direncanakan. Maka penggunaan kontrasepsi sesudah bersalin harus sesegera mungkin.

Oleh karena itu

indikator ini menjadi salah satu indikator yang menilai kinerja pelayanan KB. Indikator

ini

dianalisis

dan

disajikan

perbulan/pertahun

dan

membandingkannya dengan target masing-masing wilayah. Bila angka ini rendah (tidak mencapai 100%) maka program pemberian KIP/K pasca persalinan perlu ditingkatkan.

4.5. LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN INDIKATOR Indikator bersifat dinamis, mengikuti perkembangan kebutuhan informasi suatu instansi,

oleh karena itu

untuk

memenuhi kebutuhan

tersebut diperlukan

pengembangan indikator. Ada 7 langkah dalam pengembangan indikator yaitu : a. Menyusun daftar perogram kesehatan yang berfungsi b. Menyebutkan semua indikator yang tersedia, data yang diperlukan dan sumber datanya yang relevan pada tiap program c. Pada setiap program, nilailah setiap indikator berdasarkan kriteria : bermanfaat, terjangkau, etis, robust, mewakili dan dimngerti d. Pilih indikator dari daftar yang tersedia untuk setiap program e. Kembangkan indikator baru yang diperlukan untuk setiap program f.

Nilailah sejauh mana pengumpulan data yang ada dapat memenuhi kebutuhan penyajian indikator-indikator terpilih

g. Tinjau ulang secara lintas program mengenai keseimbangan dan saling terkait antar indikator terpilih dan identifikasi kesenjangan.

4.6. TOOLS DALAM PENGEMBANGAN INDIKATOR Berikut beberapa contoh format acuan penyusunan indikator :

60


a. Fomulir Bappenas FORMULIR 1 : LEMBAR KERJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN (Eselon 1)

UNIT KEMENTRIAN LEMBAGA ESELON 1 VISI MISI

/ : : : :

INDIKATOR TUGAS INDIKATOR PROGRAM USULAN USULAN FUNGSI UTAMA/ POKOK TUPOKSI PROGRAM KEGIATAN OUTCOME

FORMULIR 1 . PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN DEPARTEMEN KESEHATAN (Eselon 2)

Lembaga Eselon 2 Visi Misi Tujuan Sasaran TUGAS POKOK

: ......................... :......................... :......................... :......................... : ........................ : ........................ FUNGSI

INDIKATOR TUPOKSI

INDIKATOR KEGIATAN

USULAN KEGIATAN

61

MONITORING DAN EVALUASI FORMULIR 3. INFORMASI INDIKATOR KINERJA 1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

13

14

INDIKATOR UTAMA NAMA INDIKATOR Mengidentifikasi nama dan kategori indikator (indikator output, jika juga merupakan indikator mainstreaming diberi tanda) DEFINISI SINGKAT Memberikan penjelasan singkat mengenai indikator, dengan rincian yang jelas untuk memberikan pemahaman umum mengenai indikator tersebut TUJUAN/ KEPENTINGAN *) Menjelaskan apa yang ingin dicerminkan dari sebuah indikator dan mengapa itu penting SUMBER PENGUMPULAN DATA Menggambarkan darimana informasi didapat dan bagaimana pengumpulannya METODE PENGHITUNGAN *) Menggambarkan cara penghitungan indikator HAMBATAN PENGUMPULAN DATA *) Mengidentifikasi hambatan pengumpulan data atau informasi, terkait dengan pengukuran kinerja TIPE PENGHITUNGAN *) Evaluasi/ pengukuran kinerja (kumulatif atau nonkumulatif) JADWAL PELAPORAN Mengidentifikasi apakah indikator dilaporkan pertigabulan atau pertahun INDIKATOR BARU Mengidentifikasi indikator baru atau secara signifikan berubah, atau yang tidak berubah dibanding tahun lalu KINERJA YANG DIHARAPKAN Mengidentifikasi tingkat dan arah kinerja yang diharapkan PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR Mengidentifikasi tanggungjawab secara individu/ organisasi mengenai definisi, analisis data, interpretasi dan pelaporan yang terkait dengan indikator PENGELOLA DATA INDIKATOR *) Mengidentifikasi tanggungjawab secara individu/ organisasi untuk memastikan data indikator telah terkumpul dan tersedia sesuai jadwal WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA INDIKATOR Tanggal yang ditetapkan untuk memulai pengumpulan data indikator STANDAR INDIKATOR *) Mengidentifikasi kinerja yang dapat diterima

FORM ISIAN

*) Optional (dapat diisi/ tidak)

62

2.RPJMN (Form mirip dengan formulir 2 Bappenas namun dengan sedikit pengembangan)) KEMENTRIAN LEBAGA UNIT ESELON I TUGAS POKOK FUNGSI

USULAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM (OUT COMES)

POKOK PROGRAM (KOLOM ANTARA)

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN (OUT PUTS)

USULAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

63

3. Logframe (KKL) KEMENTERIAN/LEMBAGA UNIT ESELON I TUGAS POKOK FUNGSI USULAN PROGRAM TUJUAN PROGRAM GOAL (long term benefits)

INDIKATOR

PURPOSE 1/OUTCOME (what should be attained to meet the goal) RESULT 1.1 (outputs of the activities implemented and

64

which contribute to the achievement of the purpose ) ACTIVITES 1.1.1 (actions and means carried out to achieve the results) 1.1.2 1.1.3 1.1.3 PURPOSE 2

RESULT 2.1

ACTIVITES 2.1.1 (actions and means carried out to achieve the results) 2.1.2 2.1.3 PURPOSE 3 RESULT 3.1 , Activities 3.1.1 and sub activities…..

65

66


MANAJEMEN DATA 67

68

MANAJEMEN DATA

5

BAGIAN I MANAJEMEN DATA PRAKTIS MENGGUNAKAN APLIKASI SPREADSHEET

Isi : I.1

Pengantar Aplikasi Spreadsheet

I.2

Penggunaan Data Eksternal

69

MANAJEMEN DATA

I.1

Pengantar Aplikasi Spreadsheet

Pengolahan data merupakan salah satu bagian rangkaian kegiatan setelah kegiatan pengumpulan data. Seringkali kesulitan dialami oleh seorang yang bertugas untuk mengolah data, melakukan analisa dan sekaligus membuat laporan untuk penyajian hasilnya. Salah satu alasan di antaranya adalah menyangkut keterampilan dan keahlian petugas pengolah data di dalam menggunakan alat bantu untuk manajemen dan analisa data. Sebagian kalangan beranggapan diperlukan suatu aplikasi komputer khusus untuk melakukan pengolahan dan analisa data dengan menggunakan beberapa prosedur statistik, yang memang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk menggunakannya. Dalam modul ini akan diperkenalkan bagaimana memanfaatkan aplikasi spreadsheet (seperti Ms Excel) yang sudah sangat lazim digunakan dan cukup banyak kalangan yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi tersebut untuk membantu pekerjaannya mengolah data sehari-hari, meskipun fungsi-fungsi yang digunakan masih sangat terbatas. Ms Excel adalah salah satu program aplikasi spreadsheet popular yang banyak digunakan untuk membantu user dalam melakukan perhitungan, membuat laporan dan analisa serta mempresentasikan data. Ms Excel versi terbaru lebih terintegrasi dengan Ms Office yang lain, apabila dibandingkan dengan sebelumnya. Hal ini karena didukung oleh fasilitas OLE ( Object Linking and Embeadding ) yang memudahkan bertukar objek antar program aplikasi, serta memudahkan transfer data dari program aplikasi spreadsheet yang satu ke yang lainnya serta antar database. Ms Excel ini mempunyai banyak kemampuan dan keunggulan yang dapat kita manfaatkan pengolahan dan analisa data. Excel dapat menangani tabel data yang kompleks dan memberikan kemudahan dalam mengatur tabel data tersebut. Fasilitas yang ditawarkan misalnya untuk mempermudah entri data, mengurutkan data, validasi data, analisa data untuk menghitung nilai subtotal, analisa data untuk menarik kesimpulan dari suatu tabel data, dan lain sebagainya. Fasilitas manajemen data tersebut terdapat dalam menu Data. Jika kita klik menu Data tersebut maka ribbon-bar pada aplikasi Ms Excel akan menampilkan sederetan perintah manajemen data yang dapat kita gunakan.

70

MANAJEMEN DATA

Gambar I.1 Ribbon-bar Pada Excel 2007

Gambar I.2 Menu Pop-up Data Pada Excel 2000/03

71

MANAJEMEN DATA

I.2

Penggunaan Data Eksternal

Terkadang data yang hendak kita analisa menggunakan Excel, bersumber dari aplikasi (dengan format data yang berbeda) diluar aplikasi Excel, atau berada di sebuah database eksternal lainnya. Oleh karena itu terkait dengan penggunaan data eksternal ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan atau dilakukan: Format Data Sama

Template

Langkah Yang Perlu

(Struktur) Data Standar

Membaca data (open file) secara default (biasa/normal) Membaca data (open file) secara default

Sama

Tidak Standar

(biasa/normal) Proses standarisasi struktur data

Berbeda

Standar

Mengambil, mengimpor data ke dalam format tabel Excel Mengambil, mengimpor data ke dalam format

Berbeda

Tidak Standar

tabel Excel Proses standarisasi struktur data

Tabel I.1 Langkah Terkait Penggunaan Data Eksternal Contoh Impor Data Eksternal (Format Text)

Misalnya kita mempunyai data dalam format text sebagai berikut:

Gambar I.2 Contoh Data Dalam Format Text

72

MANAJEMEN DATA

Proses impor data eksternal dalam Excel:

1. Letakkan pointer pada sel tempat data yang diinginkan

2. Klik Data-Import External DataImport Data

Gambar I.3 Impor Data Eksternal

73

MANAJEMEN DATA

1. Tentukan lokasi folder dari data eksternal, misal My Documents

2.Pilih tipe file data berformat Text 3.Sorot nama file data 4. Klik Open

Gambar I.4 Memilih Sumber Data

74

MANAJEMEN DATA

1. Pastikan pada opsi Delimited 2. Klik Next Gambar I.5 Text Import Wizard Step 3

1. Unchecked opsi Tab dan checked opsi Comma 2. Klik Next Gambar I.6 Text Import Wizard Step 2

75

MANAJEMEN DATA

1. Setiap kolom data sesuaikan format datanya 2. Klik Finish

Gambar I.7 Text Import Wizard Step 3

Gambar I.8 Hasil Impor Data Text Dalam Format Excel

76

MANAJEMEN DATA

Contoh Update Otomatis (Refresh Data) Data Eksternal (Format Text)

Data yang berhasil diimpor dari file text akan berada dalam lembar kerja sebagai suatu area data eksternal, yang nama area datanya (data range) dapat diketahui melalui menu DataImport External Data-Data Range Properties.

Gambar I.9 Data Range Properties Melalui fasilitas menu ini, kita dapat membuat setting agar secara berkala file data hasil import tersebut langsung diupdate secara otomatis, apabila file data sumbernya (data dengan format text) mengalami perubahan data (baik penambahan record maupun pengurangan record data. Berikut ini setting yang perlu dilakukan untuk melakukan update data secara otomatis (baik dalam durasi waktu tertentu, atau setiap file lembar kerja dibuka (open file excel):

77

MANAJEMEN DATA

Sesuai pada gambar I.9 1. Pada bagian Refresh Control, Unchecked (hapus tanda centang) opsi Prompt for file name on refresh 2. Lalu checked (centang) pada opsi Refresh Every, kemudian masukkan durasi waktu yang diinginkan untuk melakukan update data secara otomatis 3. Opsi Refresh data on file open, juga boleh ditambahkan untuk dicentang 4. Klik OK Misal pada file data text sumber (aslinya) mengalami penambahan data seperti berikut

Gambar I.10 Perubahan Data Pada File Data Text Sumber Maka setelah dilakukan Refresh Data secara otomatis, file data excel hasil impor juga mengalami perubahan data, tanpa harus dilakukan proses impor data ulang.

Gambar I.11 Hasil Refresh Data Otomatis Pada File Data Excel

78

MANAJEMEN DATA

Contoh Impor Data Eksternal (Database)

Untuk contoh pada kasus ini digunakan data eksternal file database dari aplikasi Ms Access, misalnya berisi struktur tabel data sebagai berikut :

Gambar I.12 Contoh Struktur Tabel Data Pada Database

Selanjutnya kita bermaksud menggunakan Aplikasi Excel di mana datanya diimpor yang berasal dari Aplikasi Database Ms Access tersebut. Adapun langkah-langkah untuk melakukan impor data eksternal dari Aplikasi Excel adalah sebagai berikut.

79

MANAJEMEN DATA

1. Letakkan pointer pada sel tempat data yang diinginkan

2. Klik Data-Import External DataImport Data

Gambar I.13 Impor Data Eksternal

1. Tentukan lokasi folder dari data base eksternal, misal My Documents Gambar I.14 Memilih Database Sumber

2. Pilih tipe file Access Database 3. Sorot nama file data 4. Klik Open

80

MANAJEMEN DATA

1. Geser vertical scroll bar, untuk mencari data yang diinginkan 2. Sorot tabel data yang diinginkan, misal Tibu (Tabel data Ibu Hamil) 3. Klik OK

Gambar I.15 Memilih Sub (tabel) Data Sumber

1. Data terpilih diplot pada sel 2. Klik OK Gambar I.16 Plot Data Terpilih Pada Sel Maka hasil impor database eksternal seperti disajikan pada gambar berikut:

81

MANAJEMEN DATA

Gambar I.17 Hasil Impor Database Eksternal Pada Excel Proses impor database eksternal tersebut juga menghasilkan file data hasil impor dalam format ODC (Office Data Connection).

Import database eksternal menghasilkan file data dengan format ODC pada aplikasi Excel Gambar I.18 File Data Dengan Format ODC

82

MANAJEMEN DATA

File ODC tersebut merupakan file koneksi yang berisikan data office yang dapat digunakan kapan saja dalam dokumen Excel. Sehingga Jika anda bermaksud menggunakannya cukup memanggil file data dengan format ODC tersebut. Dengan demikian sesungguhnya anda bekerja dengan file aslinya (file terkoneksi), dan bukan bekerja dalam file berformat Excel (xls).Di mana data dalam file berformat ODC akan terupdate secara otomatis ketika file database yang aslinya mengalami perubahan data tanpa melalui mekanisme Refresh Data.

83

MANAJEMEN DATA

BAGIAN II FUNGSI ANALISA DATA MENGGUNAKAN APLIKASI SPREADSHEET

Isi : II.1 Pengantar Analysis Tool Pak (Paket Alat Bantu Untuk Analisa Data) Dalam Aplikasi Spreadsheet II.2 Penggunaan Tabel Pivot II.3 Fungsi-Fungsi Dasar untuk Analisa Data

84

MANAJEMEN DATA

II.1 Pengantar Analysis Tool Pak (Paket Alat Bantu Untuk Analisa Data) Dalam Aplikasi Spreadsheet Program aplikasi Excel sesungguhnya cukup powerful digunakan untuk manajemen dan analisa data, disamping beberapa fungsi standar yang tersedia seperti: 1. Fungsi Finansial Fisibilitas investasi, penyusutan, aktiva, angsuran, dll 2. Fungsi Tanggal dan Wkatu Penghitungan dalam dimensi waktu, penanggalan 3. Fungsi Matematika dan Trigonometri Operasi matematika, trigonometri 4. Fungsi Statistik Rata-rata, median, standar deviasi dll 5. Fungsi Lookup dan Referensi Informasi berdasarkan pembacaan tabel data referensi 6. Fungsi Database Penghitungan dan pencarian data 7. Fungsi Teks Informasi dalam format teks 8. Fungsi Logika Penggunaan tes logika yang dikerjakan dan menampilkan hasil proses berupa true (benar yang diberi nilai 1) atau false (salah yang diberi nilai 0) 9. Fungsi Informasi Menghasilkan informasi tentang sel maupun range mengenai posisi maupun format yang berlaku padanya 10. Fungsi Engineering Untuk perhitungan di bidang teknik dan matematika tingkat lanjut Aplikasi Excel juga dilengkapi dengan kemampuannya untuk melakukan proses analisa data yang lebih kompleks dengan menggunakan beberapa fungsi statistik lanjut, meskipun tidak selengkap fungsi yang disediakan pada aplikasi khusus analisa data dan statistik. Beberapa fungsi tersebut tersedia dalam paket program tambahan (Add-In) yang disebut dengan

85

MANAJEMEN DATA

Analysis Toolpak. Piranti tambahan itu diperlukan untuk melengkapi fungsi built-in pada komputer. Fungsi built-in adalah fungsi yang telah disediakan oleh Excel begitu program selesai diinstal seperti beberapa fungsi tertentu yang telah disebutkan di atas. Untuk mengecek, apakah fungsi Analysis Toolpak telah tersedia dapat dilakukan melalui menu Tools-Add Ins.

Gambar II.1 Mengecek Fungsi Analysis Toolpak Melalui Add-Ins

Gambar II.2 Fungsi Analysis Toolpak Telah Diinstal

86

MANAJEMEN DATA

Jika tidak ada tanda centang, maka fungsi tersebut belum terinstal dalam komputer. Untuk menginstalnya, sediakan CD master aplikasi Excel, lalu beri tanda centang seperti ditunjukkan pada gambar, dan Klik OK.

II.2 Penggunaan Tabel Pivot Fungsi tabel pivot digunakan untuk mempermudah dalam analisa data dari suatu susunan struktur data yang tidak ringkas. Tabel pivot merupakan suatu ringkasan data dalam bentuk tabel silang interaktif, di mana dapat melakukan proses kombinasi sekaligus perbandingan data dalam jumlah besar.

1. 2. 3. 4.

Sumber data Data pada data sumber yang diringkas Format ringkasan data dalam bentuk tabel pivot Hasil ringkasan data

Gambar II.3 Ilustrasi Tabel Pivot

Posisi data antara baris dan kolom dapat dirotasi untuk melihat ringkasan perbedaan dari data sumber dan dapat ditampilkan bagian yang diperlukan atau diinginkan.

87

MANAJEMEN DATA

Gunakanlah penyajian dalam bentuk tabel pivot ini ketika anda ingin menganalisa suatu nilai kumulatif, terutama di saat anda memiliki record atau daftar data yang sangat banyak dari suatu variabel tertentu misalnya dan anda dapat pula membandingkannya dengan antar variabel lainnya yang berkaitan. Dari contoh ilustrasi tabel pivot di atas kita dapat lebih mudah melihat atau memaknai total suatu jumlah/frekuensi dari karakteristik 1 dan jika dibandingkan dengan karakteristik 2 atau lainnya. Tabel pivot juga bersifat interaktif, karena anda dapat merubah tampilan lebih detil dengan beberapa penggunaan fungsi-fungsi tambahan di dalam tabel pivot tersebut, seperti menghitung selisih antar karakteristik yang berbeda, menghitung nilai rata-rata dan sebagainya. Dalam penyajian tabel pivot, setiap kolom atau field pada data sumber menjadi field tabel pivot yang telah diringkas dari beberapa baris data yang mempunyai kaitan informasi yang sama sebelumnya, sebagaimana dilihat dalam contoh.

Kasus Latihan Berikut ini sebuah template data yang diolah dari laporan Bulanan Penyakit (LB1) SP2TP

Gambar II.4 Contoh Data LB1

Kita asumsikan template data di atas dikumpulkan secara rutin dari tiap kabupaten. Record data setiap bulannya akan bertambah pada baris baru berikutnya, begitu seterusnya. Hingga kita mendapati sekumpulan data yang semakin banyak, tidak begitu ringkas yang menyebabkan kita kesulitan untuk melakukan analisa data. Dengan bantuan fungsi tabel

88

MANAJEMEN DATA

pivot akan membantu kita meringkas data sehingga lebih mudah untuk dimaknai kondisinya, perbandingan antar karakteristik baik jenis, tempat maupun waktu. Berikut ini dicontohkan penggunaan tabel pivot secara sederhana :

1. Klik menu Data 2. Klik Pivot table

Gambar II.5 Menu Pivot Table

1. Jenis data sumber 2. Membuat tabel pivot 3. Klik Next

Gambar II.6 Jendela Pivot Table Wizard Step 1

89

MANAJEMEN DATA

1. Sorot alamat area (range) data sumber 2. Klik Next

Gambar II.7 Pivot Wizard Step 2 (Range Data Sumber)

1. Menyimpan pivot tabel di lembar kerja berbeda 2. Menyimpan pivot tabel di lembar kerja saat ini

Gambar II.8 Pivot Wizard Step 3 (memposisikan pivot tabel hasil)

90

MANAJEMEN DATA

3

1 2

4 5

1. Template tabel pivot 2. Daftar field yang akan di tempatkan ke dalam template Gambar II.9 Template Tabel Pivot

1. Field JENIS  ke blok drop row fields here 2. Field SUBJENIS  ke blok drop row fields here 3. Field KAB  ke blok drop column fields here 4. Field 0-7 Hr  ke blok drop data items here 5. Field 8-28 Hr  ke blok drop data items here

Gambar II.10 Hasil Tabel Pivot

91

MANAJEMEN DATA

Penyajian dalam tabel pivot jauh lebih ringkas jika dibanding dengan tabulasi data sebelumnya, sehingga membantu dalam analisa data. Berbagai pola tabulasi dapat kita desain sesuai dengan tujuan analisa yang diinginkan.

II.3 Fungsi-Fungsi Dasar untuk Analisa Data Statistik Deskriptif Alat bantu Descriptive Statistics menyediakan sebuah tabel statistik deskriptif untuk satu kumpulan nilai masukkan atau lebih. Descriptive Statistics memerlukan satu range data masukkan yang berisi satu variabel atau lebih dan satu range data keluaran. Anda juga harus menunjukkan apakah variabel akan disusun menurut kolom atau baris. Prosedur:

1. Pilih dan klik menu Tools-Data Analysis. Jendela dan kotak dialog akan ditampilkan. Lakukan pemilihan dan pengisian data: Input Range  isi data yang akan diolah Grouped By  klik salah satu tombol pilihan columns untuk pengelompokkan data berdasarkan kolom atau Rows berdasarkan baris Label in First Row  tandai kotak periksa jika input range termasuk judul pada baris pertama atau dibiarkan kosong jika anda tidak menyertakan judul dalam input range Output options  Klik salah satu tombol pilihan untuk menempatkan hasil olah data

92

MANAJEMEN DATA

Gambar II.11 Menu Fungsi Analisis Data

Gambar II.12 Menu Statistik Deskriptif

2. Untuk beberapa kebutuhan yang lebih detil, dapat digunakan pilihan-pilihan: Summary statistics  ringkasan statistik deskriptif Confidence for mean  tingkat kepercayaan untuk mean Kth largest  angka terbesar urutan ke K Kth smallest  angka terkecil urutan ke K

93

MANAJEMEN DATA

Histogram Histogram adalah sebuah diagram yang mengambil sekumpulan pengukuran dan menggambarkan banyaknya pengukuran (frekuensi) yang terdapat dalam masing-masing interval. Interval tidak harus berjarak sama tetapi dalam urutan yang meningkat. Alat bantu histogram dapat membuat analisa secara terurut (pareto), termasuk persentase kumulatif dan membuat grafik dengan memilih Chart Output. Prosedur : 1. Pilih dan klik menu Tools-Data Analysis. Jendela dan kotak dialog akan ditampilkan. Input range  data yang akan diolah Bin range  tentukan kelompok data yang ditetapkan Labels  tandai kotak periksa jika input range termasuk judul pada baris pertama Output options  klik salah satu pilihan untuk menempatkan hasil olah data Pareto  untuk pengurutan data Cumulative percentage  untuk menampilkan hasil kumulatif dalam bentuk persentase Chart output  untuk menampilkan pengolahan data dalam bentuk grafik

Gambar II.13 Menu Histogram

94

MANAJEMEN DATA

Metode Statistik Parametrik Metode statistik parametrik digunakan untuk menguji data yang mendekati atau berdistribusi normal. Dalam melakukan uji hipotesis, terdapat banyak faktor yang menentukan, di antaranya adalah banyaknya sampel, diketahui atau tidaknya standar populasi dan varians populasi. Untuk sampel yang cukup besar (>30) atau varians populasi diketahui, yang dipakai adalah z-test. Untuk sampel kecil digunakan t-test. F-test digunakan untuk pengujian statistik di antara berbagai macam data sampel dan diasumsikan bahwa karakteristik mengenai populasi yang mungkin diketahui atau tidak, juga dipakai untuk membuat kesimpulan mengenai varians dua macam populasi yang berdistribusi normal.

Gambar II.14 Contoh Salah satu Fungsi Analisa Statistik

Dalam modul ini tidak dibahas secara detil, namun hanya disampaikan bahwa dalam aplikasi Excel juga tersedia fungsi-fungsi analisa statistik yang kompleks seperti untuk menggunakan beberapa teknik pada metode statistik inferensial.

95

MANAJEMEN DATA

LAMPIRAN

96

MANAJEMEN DATA

MACRO Microsoft Excel memiliki perekam macro internal yang akan menerjemahkan langkah yang anda lakukan menjadi perintah macro VBA. Setelah dilakukan perekaman, anda bisa melihat perintah hasil dari perekaman. Perintah-perintah ini bisa anda atur dan rapikan lagi sesuai kebutuhan pemrograman yang anda inginkan. Sebelum merekam, rencanakan dulu langkah apa saja yang akan anda lakukan. Hal ini perlu karena setiap koreksi yang anda lakukan juga akan tercatat oleh perekam, sehingga akan memperrumit tampilan perintah yang terekam.

A. Merekam Macro Dalam contoh dibawah, akan direkam macro untuk merubah background menjadi kuning muda. Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Dari Microsoft Excel (bukan VBE), pilih menu Tools | Macro | Record New Macro

97

MANAJEMEN DATA

2. Kemudian akan muncul dialog box Record Macro, ketik nama program yang anda kehendaki di kotak macro name, kemudian lanjutkan dengan mengklik OK. Dalam contoh ini, digunakan nama SetBackgroundColor.

3. Pada panel warna background, pilih warna kuning muda. Perintah ini akan membuat sel yang dipilih berubah menjadi memiliki warna latar kuning muda.

4. Untuk menghentikan perekaman macro, tekan tombol kotak warna biru tua pada toolbar macro recorder.

98

MANAJEMEN DATA

Proses perekaman selesai, dan anda telah memiliki program yang anda rekam sendiri.

B. Melihat Perintah (Syntax) yang Terekam Macro sudah terrekam dan siap dijalankan. Tetapi sebelum dijalankan, lebih baik jika kita melihat hasil perekaman terlebih dulu. 1. Buka VBE (Visual Basic Editor) dengan menekan [Alt] + [F11] secara bersamaan (seperti tutorial sebelumnya)

99

MANAJEMEN DATA

2. Buka folder Modules pada pada project explorer dengan mengklik tanda [+]

3. Dobelklik folder Module1 untuk melihat isi perintahnya (macro).

Seperti pada gambar, nama subroutine (program) yang kita rekam adalah SetBackGroundColor. Sedangkan ColorIndex adalah warna yang kita terapkan dan Pattern adalah pola pewarnaan yang dipakai. Untuk mempelajari lebih detail mengenai perintah yang muncul, penggunaan menu Help pada VBE sangat disarankan. Hal ini dikarenakan banyaknya perintah yang bisa digunakan, yang akan sangat menghambat apabila harus dihafalkan semuanya.

100

MANAJEMEN DATA

C. Menjalankan Macro Yang Sudah Direkam Pada contoh sebelumnya kita menjalankan macro “Hello World” pada VBE. Kali ini kita akan menjalankan macro pada MS Excel. 1. Pada worksheet (sheet) yang anda kehendaki, pilihlah (sorot) sel D3 sampai E6

2. Jalankan macro yang sudah direkam dengan menekan [Alt] + [F8] secara bersamaan, atau dengan memilih menu Tools | Macro | Macros

101

MANAJEMEN DATA

3. Dialog box macro akan muncul. Pilih macro yang ingin anda jalankan, kemudian klik tombol Run

4. Sel D3 sampai E6 akan memiliki warna kuning.

102

MANAJEMEN DATA

MENGGUNAKAN OPTION BUTTON Option Button ini bisa digunakan untuk memasukkan data yang berupa pilihan, dimana pilihan pertama di tanda cek, cell link = 1, pilihan kedua di cek cell link =2 ...dst. Untuk membuatnya View, Toolbar, Form, pilih button lalu dibuat button pertama, untuk button kedua dan seterusnya dicopy saja. Contoh Button pertama di cek, lalu klik kanan, muncul Format Control, pilih tab Control, cell link isi B6, 3D Shading di cek, OK.

Untuk Biaya di C7 dibuat rumus =IF(B6=1,B2,IF(B6=2,B3,IF(B2=3,B4,B5)))

103

MANAJEMEN DATA

MENGGUNAKAN FORM INPUT DATA PADA EXCEL Excel menyediakan fasilitas untuk input data menggunakan Form dengan memanfaatkan fasilitas pada menu Data-Forms. Contoh:

104

MANAJEMEN DATA

PIVOT CHART

350

300

250 Data KAB

200

8-28 Hr - Loteng 8-28 Hr - Lobar 0-7 Hr - Loteng 0-7 Hr - Lobar

150

100

50

0 Diare ( termasuk tersangka kolera )

Disentri

Infeksi penyakit usus yang lain

Kolera

PENYAKIT INFEKSI PADA USUS

105

MANAJEMEN DATA

FUNGSI-FUNGSI FUNGSI MATEMATIKA

1.

Fungsi Pembulatan Fungsi CEILING Berguna untuk melakukan pembulatan ke atas berdasarkan suatu nilai penentu. Format : =CEILING(bilangan,faktor pembulat) Contoh : =CEILING(2.5,1) → pembulatan dilakukan ke bilangan di atas 2,5 yang merupakan kelipatan dari 1. Hasil : 3 Fungsi FLOOR Berguna untuk melakukan pembulatan ke bawah berdasarkan suatu nilai penentu. Format : =FLOOR(bilangan,faktor pembulat) Contoh : =FLOOR(3.9,1) → pembulatan dilakukan ke bilangan di bawah 3,9 yang merupakan kelipatan dari 1. Hasil : 3 Fungsi EVEN Berguna untuk membulatkan suatu bilangan ke atas ke bilangan genap terdekat. Namun,kalau bilangan yang akan di bulatkan sudah berupa bilangan genap,tidak terjadi pembulatan. Format : =EVEN(bilangan) Contoh : =EVEN (1.5) → pembulatan ke bilangan genap terdekat yang lebih dari 1,5.Hasil : 2 Fungsi ODD Berguna untuk membulatkan suatu bilangan ke atas ke bilangan ganjil terdekat. Namun,kalau bilangan yang akan dibulatkan sudah berupa bilangan ganjil, tidak terjadi pembulatan. Format : =ODD(bilangan) Contoh : =ODD (1.5) → pembulatan ke bilangan ganjil terdekat yang lebih dari 1,5. Hasil : 3

106

MANAJEMEN DATA

Fungsi INT Berguna untuk melakukan pembulatan bilangan ke bawah ke bilangan bulat terdekat. Format : =INT(bilangan) Contoh : =INT(1.92) → Hasil : 1

Fungsi MROUND Berguna untuk melakukan pembulatan ke bawah / ke atas tergantung pada faktor kelipatan pembulatan. Pembulatan dilakukan ke atas hanya jika sisa pembagian dengan faktor pembulat lebih besar / sama dengan setengah dari faktor pembulat. Format : =MROUND(bilangan,faktor pembulat) Contoh : =MROUND(2.92,1) → pembulatan ke atas karena sisa pembagian terhadap 1 adalah sebesar 0,92 yang lebih besar dari setengah faktor pembulat. Hasil : 3

Fungsi ROUND Untuk melakukan pembulatan sampai ke sejumlah digit. Format : =ROUND(bilangan,jum_digit) Contoh : =ROUND(2.925,2) → pembulatan dengan bagian pecahan terdiri atas 2 digit. Hasil : 2.93

Fungsi ROUNDOWN Menyerupai fungsi ROUND. Namun, pembulatan selalu ke bawah. Format : =ROUNDDOWN(bilangan,jum_digit)

Fungsi ROUNDUP Menyerupai fungsi ROUND. Namun,pembulatan selalu ke atas. Format : =ROUNDUP(bilangan,jum_digit)

Fungsi TRUNC Untuk mendapatkan bagian bulat dari suatu bilangan real. Format : =TRUNC(bilangan)

107

MANAJEMEN DATA

Contoh : =TRUNC(4.3) → 4

Fungsi QUOTIENT Untuk mendapatkan bagian bulat hasil pembagian. Format : =QUOTIENT(pembilang,penyebut)

2.

Fungsi Range dan Array Fungsi MDETERM Berguna untuk memperoleh determinan matriks. Format : =MDETERM(array)

Fungsi MINVERSE Untuk memperoleh inversi suatu matriks. Format : MINVERSE(array)

Fungsi MMULT Untuk mengalikan 2 buah matriks. Format : =MMULT(array1,array2)

Fungsi SUMPRODUCT Untuk menjumlahkan hasil perkalian eleme-elemen matriks pada posisi yang sama. Format : =SUMPRODUCT(array_1,array_2,…)

Fungsi SUMX2MY2 Merupakan implementasi dari rumus : ∑ (x² - y² ) Format : =SUMX2MY2(array_x,array_y)

108

MANAJEMEN DATA

Fungsi SUMX2PY2 Merupakan implementasi dari rumus : ∑ (x² + y² ) Format : =SUMX2PY2(array_x,array_y)

Fungsi SUMXMY2 Merupakan implementasi dari rumus : ∑ ( x-y )² Format : =SUMXMY2(array_x,array_y)

Fungsi COUNTIF Untuk memperoleh jumlah sel dalam suatu range yang memenuhi criteria tertentu. Format : =COUNTIF(range,criteria)

3.

Fungsi Pembangkit Bilangan Acak Fungsi RAND Untuk mendapatkan sebuah bilangan acak yang nilainya lebih besar / sama dengan nol dan kurang dari 1. Format : =RAND()

Fungsi RANDBETWEEN Untuk mendapatkan bilangan acak yang terletak antara suatu nilai dengan nilai yang lain. Format : =RANDBETWEEN(a,b) 4.

Fungsi Statistika Dasar Fungsi COMBIN Untuk memperoleh jumlah kemungkinan sejumlah pasangan data terhadap sejumlah data. Format : =COMBIN(jumlah_data,jumlah_pasangan_data)

109

MANAJEMEN DATA

Fungsi FACT Untuk memperoleh factorial dari suatu bilangan. Format : =FACT(bilangan)

Fungsi SUM Untuk menjumlahkan semua nilai argument. Format : =SUM(bil_1,bil_2,…)

Fungsi SUMIF Untuk menjumlah sel-sel yang memenuhi criteria tertentu. Format : =SUMIF(range,criteria,range_yang_dijumlah)

Fungsi SUMSQ Untuk menjumlahkan kuadrat dari semua argument. Format : =SUMSQ(bil_1,bil-2,…)

5.

Lain-Lain Fungsi ABS Untuk memperoleh nilai absolute dari suatu bilangan. Format : =ABS(bilangan) Contoh : =ABS(3)→3

Fungsi LOG Untuk memperoleh logaritma dari suatu bilangan dengan basis logaritma bisa diatur. Format : =LOG(bilangan,basis)

110

MANAJEMEN DATA

Fungsi LOG10 Untuk mendapatkan logaritma berbasis 10 terhadap suatu bilangan. Format : =LOG 10(X)

Fungsi MOD Untuk mendapatkan sisa pembagian. Format : =MOD(bilangan,pembagi) Contoh : =MOD(3,2)→ 1 (3-2*1)

Fungsi POWER Untuk menghitung pangkat. Format : =POWER(x,y)

Fungsi GCD Untuk mendapatkan FPB Format : =GCD(bil_1,bil_2,…)

Fungsi LCM Untuk mendapatkan KPK. Format : =LCM(bil_1,bil_2,…)

Fungsi PRODUCT Untuk mengalikan semua nilai argument. Format : =PRODUCT(bil_1,bil_2,…)

Fungsi SIGN Untuk memperoleh tanda bilangan. Format : =SIGN(bilangan)

111

MANAJEMEN DATA

Fungsi SQRT Untuk memperoleh akar kuadrat suatu bilangan. Format : =SQRT(bilangan)

FUNGSI STATISTIKA

Fungsi COUNT Menghitung jml data argument. Contoh : =COUNT(A1:A10)

AVERAGE Menghitung nilai rata-rata dari seluruh afgumen. Contoh : =AVERAGE(A1:A10)

DEVSQ Menghitung jml deviasi kuadrat. Contoh : =DEVSQ(A1:A10)

MAX Memperoleh nilai terbesar dari seluruh argument. Contoh : =MAX(A1:A10)

MEDIAN Memperoleh nilai median dari seluruh argument. Contoh : =MEDIAN(A1:A10)

MODE Memperoleh nilai mode(nilai yang paling banyak berulang) dari seluruh argument. Contoh : =MODE(A1:A10)

PERMUT Memperoleh nilai permutasi. Contoh : =PERMUT(100,3)

112

MANAJEMEN DATA

STDEV Memperoleh deviasi standar. Contoh : =STDEV(A1:A10) VAR Memperoleh nilai varians dari suatu sample. Contoh : =VAR(A1:A10)

FUNGSI TEKS Fungsi CHAR Untuk memperoleh karakter berdasarkan suatu kode bilangan. Format : =CHAR(bilangan)

CLEAN Untuk membuang semua karakter yang tidak dapat ditampilkan. Format : =CLEAN(teks)

CODE Untuk mendapatkan nilai numeric dari karakter pertama dalam teks argument. Format : =CODE(teks)

CONCATENATE Untuk menggabungkan sejumlah teks. Format : =CONCATENATE(teks_1,teks_2,…)

EXACT Untuk memeriksa kesamaan 2 buah teks tanpa memandang format yang Digunakan. Format : =EXACT(teks_1,teks_2)

113

MANAJEMEN DATA

FIND Untuk mencari suatu keberadaan suatu teks dalam suatu teks. Format : =FIND(teks_1,teks_2,awal_pencarian)

FIXED Untuk memformat bilangan menjadi suatu teks. Format : =FIXED(bilangan,jum_desimal,tanpa_koma) LEFT Untuk memperoleh sejumlah karakter dari suatu teks dimulai dari yang terkiri. Format : =LEFT(teks,jumlah)

LEN Untuk memperoleh jumlah karakter yang terdapat pd suatu teks. Format : =LEN(teks)

LOWER Untuk mengonversi semua huruf capital menjadi huruf kecil. Format : =LOWER(teks) MID Untuk memperoleh bagian suatu teks dimulai dari posisi yg dikehendaki pemakai. Format : =MID(teks,posisi_awal,jumlah)

PROPER Untuk membuat setiap huruf di awal kata dikapitalkan. Format : =PROPER(teks)

REPLACE Untuk mengganti bagian dari suatu teks dengan suatu teks.

114

MANAJEMEN DATA

Format : =REPLACE(teks,posisi_awal,jum_kar,teks_pengganti)

REPT Untuk mengulang teks beberapa kali. Format : =REPT(teks,jumlah)

RIGHT Untuk mendapatkan sejumlah karakter pada bag.kanan teks. Format : =RIGHT(teks,jumlah)

SEARCH Mempunyai kegunaan seperti pada FIND,tetapi tidak membedakan huruf capital dan huruf kecil. Format : =SEARCH(teks_1,teks_2,awal_pencarian)

SUBTITUTE Untuk mengganti suatu bag.teks yg terdapat dlm suatu teks dgn teks yg lain. Format : =SUBTITUTE(teks,teks_akan_diganti,teks_pengganti,jumlah)

Fungsi T Fungsi yg akan menghasilkan teks sesuai dengan argument kalau argument berupa teks,tetapi akan menghasilkan string kosong kalau argument berupa bilangan. Contoh : =T(“123”)→ “123”

TEXT Untuk memformat suatu nilai menjadi teks. Format : =TEXT(nilai,format)

115

MANAJEMEN DATA

TRIM Untuk membuang spasi-spasi yang ada di awal dan di akhir teks. Format : =TRIM(teks)

UPPER Untuk mengonversi semua huruf kecil menjadi huruf capital. Format : =UPPER(teks)

VALUE Untuk mengubah teks menjadi bilangan. Format : =VALUE (teks)

FUNGSI INFORMASI

COUNTBLANK(range) Menghitung jml sel yang kosong yg terdapat pd range.

INFO(teks_tipe) Menghasilkan informasi tentang lingkungan sist.Operasi

ISBLANK(nilai) Menghasilkan TRUE kalau sel kosong.

ISERR(nilai) Menghasilkan TRUE kalau nilai menyatakan nilai kesalahan selain #N/A

ISERROR(nilai) Menghasilkan TRUE kalau nilai menyatakan nilai kesalahan.

116

MANAJEMEN DATA

ISEVEN(nilai) Menghasilkan TRUE kalau nilai menyatakan nilai genap.

ISLOGICAL(nilai) Menghasilkan TRUE kalau nilai menyatakan nilai logika (TRUE/FALSE)

ISNA(nilai) Menghasilkan TRUE kalau nilai berupa kode kesalahan #N/A

ISNONTEXT(nilai) Menghasilkan TRUE kalau nilai bukan berupa teks.

ISNUMBER(nilai) Menghasilkan TRUE kalau nilai berupa bilangan.

ISODD(nilai) Menghasilkan TRUE kalau nilai menyatakan nilai ganjil. ISREF(nilai) Menghasilkan TRUE kalau nilai berupa referensi

ISTEXT(nilai) Menghasilkan TRUE kalau nilai berupa teks.

N(nilai) Mengonversi nilai ke bilangan.

117

MANAJEMEN DATA

TYPE(nilai) Menghasilkan tipe nilai.     

Jika nilai adalah bilangan,hasilnya 1 Jika nilai adalah teks,hasilnya 2 Jika nilai adalah nilai logika,hasilnya 4 Jika nilai adalah nilai kesalahan,hasilnya 8 Jika nilai adalah array,hasilnya 16

FUNGSI KEUANGAN

MENGHITUNG NILAI MENDATANG Notasi matematika yg digunakan untuk menghitung nilai mendatang : FV = PV (1+i)n. Format : =FV(bunga,cacah_angsuran,angsuran,pv,tipe)

MENGHITUNG NILAI SEKARANG Nilai sekarang dpt dihitung dgn menggunakan fungsi PV. Format : =PV(bunga,cacah_angsuran,angsuran,fv,tipe)

MENGHITUNG NPV Digunakan untuk menghitung kelayakan investasi.

MENGHITUNG IRR Untuk menilai kelayakan suatu proyek. Format : =IRR(.. : ..)

MENGHITUNG PEMBAYARAN AMORTISASI Format : =PMT(6%,3,100000000)

118

MANAJEMEN DATA

FUNGSI LOOKUP DAN REFERENSI

Fungsi ADDRESS Untuk membuat alamat sel dlm bentuk teks. Format : =ADDRESS(id_baris,id_kolom,bil_abs,mode_al,nama_ws)

AREAS Untuk memperoleh jml area dlm referensi. Format : =AREAS(referensi)

COLUMN Untuk memperoleh nomor kolom pd suatu referensi. Format : =COLUMN(referensi)

COLUMNS Untuk memperoleh jml kolom pd suatu array/referensi. Format : =COLUMNS(array)

ROW Untuk memperoleh nomor baris pd suatu referensi. Format : =ROW(referensi)

ROWS Untuk memperoleh jml baris pd suatu array/referensi. Format : =ROWS(array)

119

MANAJEMEN DATA

INDEX Ada 2 bentuk,yaitu : 1. Format : =INDEX(array,nomor_baris,nomor_kolom) → untuk mendapatkan sebuah nilai pd array. 2. Format : =INDEX(referensi,nomor_baris,nomor_kolom,nomor_area) → untuk memilih referensi yg dihasilkan dgn menyebut nomor areanya). CHOOSE Untuk memperoleh adalah 1 nilai argumennya melalui suatu indeks. Format : =CHOOSE(indeks,nilai1,nilai2,nilai3,…) INDIRECT Untuk mendapatkan isi suatu referensi sel berdasarkan suatu teks. Format : =INDIRECT(teks_referensi,mode_al) OFFSET Untuk memperoleh suatu referensi didasarkan pd posisi referensi. Format : =OFFSET(referensi,jum_baris,jum_kolom,tinggi,lebar)

HYPERLINK Untuk membuat link ke internet/intranet. Format : =HYPERLINK(link,keterangan)

HLOOKUP Untuk mendapatkan suatu data pd suatu daftar data. Daftar data disusun secara horizontal. Format : =HLOOKUP(sel,referensi,area,table,data,offset)

VLOOKUP Untuk mendapatkan suatu data pada suatu daftar data yang disusun secara vertical. Format : =VLOOKUP(sel,referensi,area,table,data,offset)

120

MANAJEMEN DATA

MATCH Untuk menentukan posisi suatu item dalam array. Format : =MATCH(nilai_yang_dicari,array,tipe_pencocokan)

TRANSPOSE Untuk mendapatkan transpose dari suatu array. Format : =TRANSPOSE(array)

121

MANAJEMEN DATA

122


PENYAJIAN DATA PROFIL 123

124

PENYAJIAN DATA POFIL

6

PENYAJIAN DATA PROFIL

PEDOMAN PENYUSUNAN PROFIL PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN (SDMK)

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Pengertian dan Fungsi Profil

Sebuah profil pada umumnya merupakan sebuah sarana untuk menyajikan informasi terkait dengan tugas pokok, fungsi serta pencapaian kinerja sebuah organisasi. Informasi yang disajikan diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan sebagai unit eselon 1 Departemen Kesehatan memiliki tanggung jawab dalam pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan dengan memperhatikan perkembangan, masalah serta berbagai kecenderungan pembangunan kesehatan ke depan.

Agar informasi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi tersebut dapat

dikelola dan dimanfaatkan secara internal dan eksternal, maka dalam profil PPSDM Kesehatan harus dapat di dapat tergambarkan secara informatif indikator-indikator yang relevan dengan informasi yang dibutuhkan. Sumber data yang terkait dengan SDM Kesehatan sangat bervariasi dan tersebar di berbagai unit, baik yang terdapat di lingkungan Badan PPSDMK, maupun diluar

125

PENYAJIAN DATA POFIL lingkungan badan seperti Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten, ataupun Badan Kepegawaian Nasional/Daerah. Agar data yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, maka diperlukan suatu panduan pengelolaan dan analisis data SDMK. Pedoman Penyusunan Profil Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan merupakan salah satu panduan yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran pengolahan dan penyajian data SDM Kesehatan.

1.2.

Sistematika Penulisan Pedoman Penyusunan Profil PPSDMK

Adapun sistematika penulisan pedoman penyusunan profil PPSDMK ini adalah sebagai berikut: BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini akan dijelaskan secara singkat pengertian dan fungsi sebuah profil,dalam hal ini adalah profil SDM Kesehatan. BAB II :Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan SDMK. Pada bab ini akan sajikan visi, misi, strategi yang terkait dengan SDMK. Aspek ini merupakan acuan untuk mengetahui komponen strategis organisasi. BAB III :Pedoman Penyusunan Profil. Pada bab ini akan disajikan isi dari profil SDK, yang terdiri dari indikator dan ruang lingkup informasi, manajem

Pada

bab ini akan disajikan set indikator, yang merupakan indikator kunci dari pusat-pusat sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi setiap pusat. BAB IV :Pengolahan, Analisis dan Pemanfaatan Data. Berdasarkan identifikasi jenis dan sumber data SDMK, maka dapat dilakukan pengolahan, analisis dan pemanfaatan datanya.

126


BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN KEBIJAKAN SDMK

II.1. Isu Strategis Beberapa isu strategis yang menjadi isu prioritas yang di angkat dalam Rencana Aksi Badan PPSDM Kesehatan, antara lain: 1. Manajemen pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan baik di pusat maupun di daerah memerlukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung, serta pengembangan dan peningkatan pelaksanaan Sistem Informasi SDM kesehatan. 2. Peningkatan kemampuan perencanaan sejak pendidikan sampai dengan pendayagunaan tenaga kesehatan. Pengembangan model perencanaan dan penempatan tenaga yang sesuai dengan karakteristik dan geografis dari setiap daerah.

Pengembangan

sistem

pengendalian, pertanggungjawaban

dan

pemantauan serta evaluasi. 3. Peningkatan keterlibatan masyarakat untuk mengatasi ketidakseimbangan kebutuhan jumlah tenaga kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan yang diproduksi dengan penyerapan tenaga kesehatan. Membangun kemitraan dengan instansi lintas sektor terkait, Pemerintah Daerah, LSM, Pengusaha, Ikatan Profesi dan lembaga donor serta masyarakat dan swasta. 4. Peningkatan

kualitas

dan

kuantitas

pendidikan

tenaga

kesehatan.

Pengembangan pendidikan jarak jauh (PJJ) dan pengembangan Sister School Programme (SSP) serta kelas internasional. 5. Pengendalian mutu pelatihan SDMK secara optimal sebagai pusat rujukan metode dan teknologi serta manajemen pelatihan. Selain itu peningkatan kemampuan Bapelkes sebagai institusi pelatihan SDM kesehatan perlu dilakukan secara terus menerus sesuai perkembangan metodologi dan teknologi yang dihadapi;

127


6. Peningkatan peranan Organisasi Profesi Kesehatan dalam pembangunan kesehatan dan SDM kesehatan Terutama dalam pembentukan konsil profesi kesehatan dan secara mandiri mendukung program pembangunan kesehatan di seluruh Tanah Air.

II.2. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Program PPSDMK Sebelumnya sebagai dasar kerangka berpikir, secara sederhana dapat dipahami kerangka dari core business PPSDMK,adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Aktivitas Utama dan Pendukung Badan PPSDMK

II.2.1. Visi Penggerak terwujudnya SDM Kesehatan profesional yang merata agar masyarakat mandiri dalam hidup sehat.

II.2.2. Misi Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka ditetapkan lima misi, yaitu : 1. Meningkatkan Manajemen dan Pembiayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Efektifitas

dan

efisiensi

manajemen

yang

dijalankan,

termasuk

SDM kesehatan dalam perencanaan, penyediaan, pendayagunaan,

pembinaan SDM

Kesehatan, pengorganisasian, pengawasan/pengendalian serta hubungan fungsional dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

128


2. Meningkatkan kompetensi, kualitas dan profesio-nalisme SDM Kesehatan Untuk mencapai kemandirian dan sifat kewirausahaan (entrepreneurship) serta daya saing yang tinggi. 3. Meningkatkan

pemberdayaan

masyarakat

dalam

pengembangan

dan

pemberdayaan SDM kesehatan Standarisasi mutu penyelenggara pendidikan tenaga kesehatan, melalui akreditasi institusi dan sertifikasi tenaga kesehatan. 4. Pendayagunaan dan pendistribusian SDM Kesehatan Pengembangan sistem pendayagunaan dan pendistribusian SDM kesehatan yang sesuai

dan komprehensif dengan didukung oleh sistem informasi yang

handal untuk mempermudah komunikasi dan alur informasi antar pusat dan daerah. 5. Meningkatkan pemberdayaan, kreativitas dan kemandirian organisasi profesi Mendorong dan memantapkan kewenangan organisasi profesi melalui berbagai upaya seperti pembentukan konsil profesi kesehatan dan pemberlakuan legislasi yang meliputi registrasi, sertifikasi dan lisensi dalam rangka melindungi masyarakat. II.2.3. Tujuan Tersedianya SDM Kesehatan yang berkualitas, kompeten dan professional serta tersebar secara merata dalam mewujudkan Indonesia Sehat 2010, melalui : (a) Terumuskannya

kebijakan,

peraturan

perundang-undangan

dan

prosedur

pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan; (b) Meningkatnya manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan; (c) Terlaksananya program/kegiatan inovatif, model, uji coba dan lainnya untuk meningkatkan kualitas dan kinerja Badan PPSDM Kesehatan; (d) Dihasilkannya tenaga kesehatan yang professional melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; (e) Terwujudnya kemandirian organsasi profesi kesehatan. II.2.4. Sasaran Selain tujuan tersebut diatas, sasaran yang ingin dicapai antara lain mencakup :

129


1. Tersedianya berbagai kebijakan, peraturan perundang-undangan dan hukum kesehatan

yang

menunjang

pengembangan

dan

pemberdayaan

SDM

Kesehatan; 2. Meningkatnya manajemen SDM Kesehatan yang

efektif

yang

meliputi

perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, pengawasan dan dukungan SDM Kesehatan. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui tersusunnya perencanaan program Badan PPSDM Kesehatan, prosentase penyelesaian tindak lanjut LHP, jumlah laporan keuangan yang tersedia, jumlah produk hukum yang terselesaikan dan jumlah penetapan angka kredit jabatan fungsional. 3. Dihasilkannya tenaga kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing dalam jumlah dan jenis sesuai kebutuhan melalui institusi pendidikan tenaga kesehatan. Pencapaian sasaran tersebut

diukur melalui:

institusi yang

terakreditasi, jumlah lulusan tenaga kesehatan, jumlah tenaga pengajar yang ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan dan/atau latihan, SDM tenaga kesehatan yang ditingkatkan pendidikannya dan/atau kemampuannya, Ratio lulusan

tenaga

kesehatan/jumlah

penduduk,

kurikulum

yang

sudah

disempurnakan dan institusi yang memenuhi standar. 4. Meningkatnya

kompetensi/profesionalisme

SDM

Kesehatan

melalui:

(1)

Pengembangan Diklat SDM Kesehatan dalam upaya memandirikan masyarakat untuk hidup sehat melalui pengembangan produk pelatihan yang inovatif; (2) Peningkatan SDM Kesehatan

yang bermutu dalam upaya

mewujudkan

kemandirian masyarakat; (3) Peningkatan pemberdayaan institusi kediklatan kesehatan agar mampu memfasilitasi diklat SDM kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan melalui akreditasi institusi diklat kesehatan; (4) Peningkatan

kapasitas

institusi

dan

SDM

kediklatan

kesehatan;

(5)

Mengendalikan mutu diklat kesehatan melalui standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi pelatihan. 5. Tersusunnya sistem perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan serta pelaksanaannya di berbagai jenjang administrasi. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui tersusunnya sistem perencanaan tenaga kesehatan, adanya peta

130


SDM Kesehatan,

adanya rencana kebutuhan tenaga,

pendayagunaan tenaga kesehatan,

adanya model-model

adanya kebijakan

pemerataan SDM

kesehatan dan jumlah peserta tugas belajar. 6. Meningkatnya kemandirian organisasi profesi tenaga kesehatan. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui prosentase organisasi profesi kesehatan yang memiliki standar kompetensi profesi, prosentase kelulusan tenaga kesehatan ke luar negeri, prosentasi tenaga kesehatan yang bekerja di luar negeri dan terintegrasi tenaga asing yang bekerja di institusi kesehatan di dalam negeri. 7. Terwujudnya Sistem Informasi melalui

tersusunnya

SDM kesehatan yang pencapaiannya diukur

perencanaan

program

Badan

PPSDM

Kesehatan,

tersedianya data dan informasi SDM Kesehatan, jumlah produksi sistem informasi yang dihasilkan dan jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang dihasilkan. II.2.5. Strategi 1. Sosialisasi dan advokasi kebijakan, peraturan dan pedoman 2. Menggalang kemitraan baik internal dan eksternal termasuk swasta 3. Meningkatkan Ketrampilan SDM Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan 4. Menerapkan sistem regulasi di bidang tenaga kesehatan 5. Peningkatan Kemampuan dan Peran Serta Organisasi Profesi Kesehatan II.2.6. Kebijakan 1. Perencanaan SDM Kesehatan (meliputi jumlah, jenis dan kualitas tenaga) perlu memperhatikan dan mengaitkan perencanaan pembangunan di sektor lainnya. Di tingkat pusat bekerja sama dengan Biro Kepegawaian dan Direktorat Jenderal di lingkungan Depkes menyusun perencanaan SDMK sesuai kebijakan nasional maupun regional. Tiap daerah membuat perencanaan SDMK sendiri-sendiri. 2. Pengendalian mutu pendidikan tenaga kesehatan dilakukan melalui upaya akreditasi institusi, standarisasi komptensi dan kurikulum, sertifikasi tenaga pendidik, serta pemenuhan sarana dan prasarana. 3. Pendayagunaan SDM kesehatan melalui kinerja dan produktifitas tenaga, serta tercapainya pemerataan tenaga khususnya di daerah terpencil, kawasan tertinggal, rawan bencana dan daerah lintas batas.

131


4. Pelatihan SDM kesehatan dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis, fungsional, manajemen, dan penjenjangan untuk menunjang pengembangan karir. 5. Pemberdayaan profesi melalui kemandirian organisasi profesi (mencakup regulasi, registrasi, sertifikasi dan lisensi) dan penciptaan lapangan pekerjaan baik dalam maupun luar negeri serta penapisan migrasi tenaga kesehatan asing ke dalam negeri. 6. Kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam advokasi, pengawasan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan serta standarisasi mutu tenaga yang dihasilkan. 7. Menyusun dan mensosialisasikan sistem pengembangan karir di seluruh instansi disetiap jenjang administrasi. II.2.7. Program 1. Perencanaan badan 

Penyusunan, pengembangan perencanaan program badan



Pengembangan sistem informasi PPSDMK



Monitoring dan evaluasi program

2. Perencanaan dan pendayagunaan SDMK 

Pengembangan perencanaan dan pemanfaatan SDMK



Pengembangan distribusi SDMK



Pengembangan informasi SDMK



Peningkatan mutu dan kemandirian SDMK



Pengelolaan tugas belajar



Pengembangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan

3. Pendidikan 

Pengembangan manajemen



Pengembangan kurikulum dan proses belajar-mengajar



Peningkatan SDM pendidikan



Peningkatan sarana pendidikan



Pengendalian mutu pendidikan



Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat

4. Peningkatan pelatihan kesehatan 

Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan



Pemberdayaan institusi diklat dan non diklat melalui akreditasi

132




Pengembangan sumber daya diklat



Revitalisasi kelembagaan Pusdiklat dan jaringannya



Pengendalian mutu pelatihan



Peningkatan sarana dan prasarana diklat



Penggalangan kerjasama dan kemitraan lintas sektor dan program



Pengembangan fungsi Balai Pelatihan Kesehatan

6. Pemberdayaan profesi 

Peningkatan kemandirian organisasi profesi



Pengembangan regulasi profesi tenaga kesehatan



Jaringan konsil, organisasi profesi dan institusi pendidikan



Pemberdayaan tenaga kerja kesehatan ke dan dari luar negeri

7. Peningkatan manajemen badan 

Pengembangan manajemen pembinaan PPSDMK pusat dan daerah



Pembinaan hukum dan organisasi



Peningkatan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian

8. Pendidikan kedinasan 

Pengembangan standar pendidikan kedinasan



Manajemen pendidikan kedinasan

5.2 Organisasi Badan PPSDMK Organisasi Badan PPSDMK pada dasarnya terbagi pada 3 tingkatan : unit-unit pelaksana teknis badan, pusat-pusat dan sekretariat badan.

133


Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan PPSDMK Pusat-pusat terdiri dari : 

Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan



Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan



Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan



Pusat Pemberdayaan Profesi Tenaga Kesehatan

Pusat-pusat menggambarkan substansi program yang menjadi aktivitas utama Badan PPSDMK. Mengacu pada Permenkes no. 1575/Menkes/Per/XI/2005, tugas dan fungsi komponen dilingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri dari : a. Sekretariat Badan; Dalam uraian tugas dan fungsinya, sekretariat badan harus dapat memberikan pelayanan teknis dan administrasi pada semua unsur di lingkungan badan, termasuk dalam hal penyediaan data dan informasi.

134


b. Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PUSRENGUN-SDMK); tugas dari PUSRENGUN-SDMK adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan dan informasi, kemandirian dan distribusi, serta pengelolaan tugas belajar sumber daya manusia kesehatan c. Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan (PUSDIKNAKES);

adapun tugas dari

PUSDIKNAKES adalah melaksanakan hal yang terkait dengan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang program dan sumber daya, pengembangan kurikulum serta kendali mutu pendidikan tenaga kesehatan d. Pusat

Pendidikan

dan

(PUSDIKLAT-SDMK).

Pelatihan

Daya

Sumber

Adapun tugas

Manusia

Kesehatan

dari PUSDIKLATSDMKES adalah

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang program evaluasi dan pelaporan, pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan manajemen kesehatan, serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional. e. Pusat

Pemberdayaan

Profesi

dan

Tenaga

Kesehatan

Luar

Negeri

(PUSPRONAKES). PUSPRONAKES memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan

dibidang perencanaan

dan

program, pemberdayaan serta evaluasi dan pemantauan pemberdayaan profesi dan tenaga kerja kesehatan Indonesia dan tenaga kerja kesehatan asing.

135


BAB III PENYUSUNAN PROFIL SDMK Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada bab ini akan diberikan gambaran konten atau isi dari sebuah profil SDMK. Adapun gambaran konten tersebut terdiri dari:

III.1. Indikator Selain memberikan gambaran SDMK, idealnya dalam sebuah profil disajikan indikator kunci yang digunakan untuk memperoleh gambaran pencapaian kinerja dari sebuah organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas kinerja sebuah organisasi maka diperlukan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai apakah tugas pokok dan fungsi serta keluaran dari organisasi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator

SDMK

prinsipnya

adalah

ukuran-ukuran

yang

dibutuhkan

untuk

mengidentfikasi kondisi atau gambaran Sumber Daya Kesehatan di Indonesia, baik dalam sisi jumlah, jenis, distribusi serta mutunya. Beberapa indikator dan ruang lingkup informasi SDMK pada buku pedoman ini merupakan beberapa informasi terpilih yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan SDMK baik di daerah maupun di pusat. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan melalui Permenkes no. 1575/Menkes/Per/XI/2005, secara garis besar area Indikator kunci PPSDM Kesehatan mengacu pada 4 aspek, yaitu mengawal Jumlah, Jenis, Mutu dan Distribusi tenaga. Untuk ke 4 aspek ini, beberapa kebutuhan indikator kunci sebagai ruang lingkup informasi yang dapat disajikan dalam profil SDMK antara lain sebagai berikut:

III.2.1. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Terkait dengan aspek Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan diperlukan beberapa indikator kunci atau kebutuhan informasi dari stakeholder internal maupun eksternal. Kebutuhan informasi tersebut, antara lain: 

Distribusi SDM Kesehatan berdasarkan sebaran geografis wilayah



Distribusi SDM Kesehatan berdasarkan sebaran jenis tenaga kesehatan



Distribusi SDM Kesehatan berdasarkan jenis fasilitas kesehatan (Rumah Sakit

136

PENYAJIAN DATA POFIL dan Puskesmas) 

Distribusi SDM Kesehatan berdasarkan karakteristik wilayah daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan



Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 penduduk



Jumlah (Proyeksi) Total Kebutuhan SDM Kesehatan berdasarkan wilayah dan jenis SDM per per periode waktu tertentu



Jumlah distribusi peserta Tugas Belajar berdasarkan jenjang pendidikan yang diambil



Jumlah usulan dan realisasi beasiswa tugas belajar

III.2.2. Pendidikan Tenaga Kesehatan Informasi Pendidikan Tenaga Kesehatan dapat dilihat dari sisi supply tenaga, hal ini relevan dengan tugas pokok dan fungsinya yang antara lain penyiapan perumusan dan melaksanakan kebijakan dibidang program dan sumberdaya, pengembangan kurikulum, serta kendali mutu pendidikan tenaga kesehatan.

Untuk melaksanakan tupoksi

tersebut, diperlukan beberapa informasi, antara lain:  Distribusi frekuensi jenis institusi Poltekes dan Non Poltekes  Jumlah Tenaga Dosen berdasarkan latar belakang pendidikan formal & non formal  Jumlah Peserta Didik Poltekses dan Non Poltekes per jenis program studi  Jumlah Lulusan berdasarkan jenis tenaga per institusi Poltekes dan Non Poltekes.  Jurusan/program studi institusi Diknakes Poltekes

III.2.3. Pelatihan dan Pendidikan Tenaga Kesehatan 

Jumlah / frekuensi pelatihan berdasarkan kriteria jenis pelatihan administratif dan non administratif



Jumlah peserta pelatihan berdasarkan kriteria jenis pelatihan



Jenis pelatihan yang terakreditasi



Jumlah pelatih yang tersertifikasi



Jumlah Widya Iswara



BOR Bapelkes



SOR Bapelkes



Tingkat Libat institusi diklat

137


III.2.4. Pemberdayaan Profesi dan Tenaga Kesehatan 

Jumlah per jenis nakes yang direkruit berdasarkan negara



Jumlah calon TKKI yang kompeten dan siap dikirim ke luar negeri



Jumlah organisasi profesi



Jumlah organisasi profesi yang



Jumlah nakes yang lulus uji kompentensi



Kebutuhan dan realisasi TKKI yang bekerja diluar negeri berdasarkan negara pengguna

III.2. Ruang Lingkup Informasi SDMK Informasi yang dapat ditampilkan pada profil SDMK antara lain : 1. Profil Institusi. Pada bagian ini informasi yang dapat disajikan antara lain pengenalan institusi yang terdiri : a. Struktur organisasi dan tupoksi, b. Jumlah SDM dalam organisasi dan UPT nya 2. Gambaran Umum SDM kesehatan. Pada bagian ini informasi yang dapat disajikan antara lain: a. Ketersediaan SDM kesehatan per jenis tenaga b. Ketersediaan SDM kesehatan di sarana pelayanan Rumah Sakit c. Ketersediaan SDM kesehatan di Puskesmas d. Tenaga kesehatan di Daerah Terpencil Tertinggal dan Perbatasan e. Rasio Tenaga Kesehatan per jenis tenaga 3. Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan dan Kemampuan Pemenuhannya a. Kebutuhan dan realisasi pemenuhan tenaga kesehatan Indonesia untuk luar negeri. b. Kebutuhan dan rencana pemenuhan tenaga untuk menunjang desa siaga c. Jumlah

(Proyeksi) Total Kebutuhan SDM Kesehatan berdasarkan

wilayah dan jenis SDM per per periode waktu tertentu 4. Pengembangan dan Pemberdayaan SDM kesehatan. Pada bagian ini informasi yang disajikan adalah tentang :

138


a. Pendidikan tenaga kesehatan i. Jumlah dan persebaran institusi ii. Akreditasi institusi iii. Jumlah tenaga pengajar iv. Jumlah peserta didik v. Jumlah lulusan vi. Jumlah perguruan tinggi negeri dan swasta yang menghasilkan tenaga kesehatan b. Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan i. Jumlah / frekuensi pelatihan berdasarkan kriteria jenis pelatihan administratif dan non administratif ii. Jumlah peserta pelatihan berdasarkan kriteria jenis pelatihan iii. Jenis pelatihan yang terakreditasi iv. Jumlah pelatih yang tersertifikasi c. Tugas Belajar i. Jumlah distribusi peserta Tugas Belajar berdasarkan jenjang pendidikan yang diambil ii. Jumlah usulan dan realisasi beasiswa tugas belajar d. Organisasi profesi i. Jumlah per jenis organisasi profesi ii. Jumlah organisasi profesi yang telah memiliki standar kompetensi dan standar etik (kode etik) profesi. III.3. Penyajian dan Pemanfaatan Data SDMK Resume informasi yang dapat disajikan didalam profil SDK antara lain sebagai berikut: Tabel III.3. Resume Jenis Informasi No 1

2

Jenis Informasi yang disajikan Profil institusi a. Struktur organisasi dan tupoksi, b. Jumlah SDM dalam organisasi dan UPT nya (berdasarkan kelompok umur, jenjang pendidikan) Gambaran Umum SDM kesehatan a. Ketersediaan SDM kesehatan per jenis tenaga b. Ketersediaan SDM kesehatan di sarana pelayanan Rumah Sakit

No .lampiran Tabel 1

139


c.

Ketersediaan SDM kesehatan di Puskesmas d. Tenaga kesehatan di Daerah Terpencil Tertinggal dan Perbatasan e. Rasio Tenaga Kesehatan per jenis tenaga 3

4

Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan dan Kemampuan Pemenuhannya a. Kebutuhan dan realisasi pemenuhan tenaga kesehatan b. Kebutuhan dan rencana pemenuhan tenaga untuk menunjang desa siaga c. Jumlah (Proyeksi) Total Kebutuhan SDM Kesehatan berdasarkan wilayah dan jenis SDM per per periode waktu tertentu Pengembangan dan Pemberdayaan SDM kesehatan a. Pendidikan tenaga kesehatan i. Jumlah dan persebaran institusi ii. Akreditasi institusi iii. Jumlah tenaga pengajar iv. Jumlah peserta didik v. Jumlah lulusan vi. Jumlah perguruan tinggi negeri dan swasta yang menghasilkan tenaga kesehatan b. Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan i. Jumlah / frekuensi pelatihan berdasarkan kriteria jenis pelatihan administratif dan non administratif ii. Jenis pelatihan yang terakreditasi iii. Jumlah pelatih yang tersertifikasi iv. Jumlah peserta pelatihan berdasarkan kriteria jenis pelatihan c. Tugas Belajar i.

Jumlah distribusi peserta Tugas Belajar berdasarkan jenjang pendidikan yang diambil ii. Jumlah usulan dan realisasi beasiswa tugas belajar d. Organisasi profesi i. Jumlah per jenis organisasi profesi ii. Jumlah organisasi profesi yang telah memiliki standar kompetensi dan standar etik (kode etik) profesi.

140


Tabel 1. Jumlah SDM dalam organisasi dan UPT nya No

Unit Kerja

Tahun 2005

2006

2007

2008

2009

Berdasarkan tabel diatas, dapat dianalisis lebih lanjut trend jumlah SDM disetiap kurun waktu tertentu, seperti terlihat pada grafik 1 berikut: Grafik 1. Perkembangan Jumlah SDM (dalam organisasi) Tahun 2005

141


Tabel 2. Jumlah SDM dalam organisasi dan UPT nya berdasarkan kelompok umur pada tahun...... No

Unit Kerja

Kelompok Umur <=30 th

31-40 th

41-50 th

51-55 th

Total >=56th

Total %

Grafik 2. Prosentase SDM Berdasarkan kelompok umur pada tahun......

142


Tabel 3. Jumlah SDM dalam organisasi dan UPT nya berdasarkan jenjang pendidikan pada tahun......

No

Unit Kerja

Pendidikan <= SLTA

D3

S1/D4

Total S2

S3

Total %

Grafik 3. Prosentase SDM dalam organisasi dan UPT nya berdasarkan jenjang pendidikan pada tahun......

143


Tabel 4. Jumlah SDM dalam organisasi dan UPT nya berdasarkan golongan kepangkatan pada tahun...... No

Unit Kerja

Golongan I

II

Total III

Grafik 4. Proporsi Jumlah SDM Menurut Golongan Kepangkatan

144


Tabel 5. Ketersediaan SDM kesehatan per jenis tenaga Jenis Tenaga Tenaga Medis Dr. Spesialis Dr. Umum Dr. Gigi Keperawatan S.Keperawatan Perawat Bidan Kefarmasian S1 Farmasi & Apt Ass. Apt Kesmas S.Kesmas Sanitarian Tenaga Gizi Keterapian Fisik Keteknisan Medis SDM Kes Lain Total

2005

2006

Tahun 2007

2008

2009

Total

145


Tabel 5. DEFINISI OPERASIONAL No

Jenis Tenaga

1

Tenaga Medis

2

Dr. Spesialis

3

Dr. Umum

4

Dr. Gigi

5

Keperawatan

6

S.Keperawatan

7

Perawat

8

Bidan

9

Kefarmasian

10

S1 Farmasi & Apt

11

Ass. Apt

12

Kesmas

13

S.Kesmas

14

Sanitarian

15

Tenaga Gizi

16

Keterapian Fisik

17

Keteknisan Medis

18

SDM Kes Lain

Definisi Operasional

146


Tabel 4. Jumlah Tenaga Rumah Sakit (Umum dan Khusus) Berdasarkan Kepemilikan RS Tahun...

Pemilik RS

Jumlah RS

TT

Tenaga Kesehatan Medis

Keperawatan

Tenaga Kes.lain Kefarmasian

Kesmas

Gizi

Tenaga Non Kesehatan

Keterapian

Keteknisan

Fisik

Medis

Sarjana

D3

SMA/SLTA/

Jumlah Lainnya

SMU

Depkes RI Pemda Propinsi Pemda Kab/Kota TNI/POLRI BUMN Swasta

147


Tabel 4. DEFINISI OPERASIONAL

Variabel

Definisi Operasional

Pemilik RS

...............................

Tenaga Kesehatan Medis

Mengacu pada definisi operasional tabel 3

Tenaga Kesehatan Keperawatan


Tenaga Kefarmasian


Tenaga Kesmas


Tenaga Gizi


Tenaga Keterapian Fisik


Keteknisan Medis


Tenaga Non Kesehatan (Sarjana)

...............................

Tenaga Non Kesehatan (D3)

...............................

Tenaga Non Kesehatan (SLTA/SMU)

...............................

Lainnya

...............................

148


Tabel 5. Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Puskesmas Tahun 2005-2009 Jenis Tenaga*

Tahun

Total Nakes

2005

2006

2007

2008

2009

Dokter Dokter Gigi Sarjana Kesmas Bidan Ahli Gizi Sanitarian Penyuluh Kesehatan Perawat Apt/Asst. Apt Analis Laborat

*DEFINISI OPERASIONAL MENGACU PADA TABEL 3

149


Tabel 6. Rekapitulasi Penempatan Tenaga Kesehatan Di Dacil/Galtas Tahun.....

No

Daerah

Dr.

Dr.

Dacilgaltas

Specialis* Umum*

Bidan* Perawat* Kesling* Gizi* Total

Keterangan

DEFINISI OPERASIONAL : Daerah Dacilgaltas :...................................................................

*DEFINISI OPERASIONAL MENGACU PADA TABEL 3

150


Tabel 7. Rasio Tenaga Kesehatan per jenis Tenaga No

Jenis Tenaga

1

Dokter Spesialis

2

Dokter Umum

3

Dokter Gigi

4

Perawat

5

Bidan

6

Perawat Gigi

7

Apoteker

8

Asisten Apoteker

9

Sarjana Kesehatan Masyarakat

10

Sanitarian

11

Gizi

12

Keterapian Fisik

13

Keteknisan Medis

Jumlah Tenaga s/d

Rasio per 100.000

thn 2008

pddk

151


Tabel 8. Perbandingan Kebutuhan dan Produksi Rata-Rata Tenaga KesehatanKebutuhan dan realisasi pemenuhan tenaga kesehatan Berdasarkan Jenis Tenaga Kesehatan Tahun .... No

A

Jenis Tenaga

MEDIS

1

Dokter Spesialis

2

Dokter Umum

3

Dokter Gigi

B

KEPERAWATAN

1

Perawat

2

Bidan

3

Perawat Gigi

C

FARMASI

1

Apoteker

2

Asisten Apoteker

Indikator

Kebutuhan

Jml

Rasio

Tenaga/100.000

Jml

Tenaga

Tahun

pddk

Tenaga

s/d thn

2008

thn 2010

2008

Kebutuhan Penambahan Nakes

2008

2009

2010

2011

152


D

KES. MASYARAKAT

1

SKM

2

Sanitarian

E

GIZI

F

KETERAPIAN FISIK

G

KETEKNISAN MEDIS

153


154


ADVIKASI 155

156


7

ADVOKASI

7.1 Definisi Advokasi Berikut beberapa definisi advokasi : Advokasi adalah upaya untuk memperbaiki atau merubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut. Advokasi adalah serangkaian strategi yang diarahkan untuk mempengaruhi penentuan kebijakan di tingkat lokal, propinsi, nasional dan internasional, khususnya: siapa yang memutuskan, apa yang diputuskan dan bagaimana diputuskan. Advokasi adalah seni mempengaruhi orang per orang, atau pengambilan keputusan secarfa kolektif- atau

penentu kebijakan untuk

mempengaruhi

perubahan yang positif dalam suatu isu atau situasi. ( Policy Project Workshop Participant, march 1997, Accra, Ghana) Meskipun terdapat banyak definisi advokasi namun, bahasa dan konsep yang digunakan hampir sama : Advokasi adalah sebuah proses yang berlangsung untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, bisa panjang ataupun singkat. Advokasi juga bersifat strategis dan mengarahkan berbagai kegiatan yang dirancang dengan cermat kepada berbagai “stakeholder” dan pembuat kebijakan

157


Advokasi selalu diarahkan untuk mempengaruhi kebijakan, undang-undang, peraturan, program dan pendanaan untuk berbagai program-mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil di tingkat tertinggi berbagai institusi publik maupun swasta. Advokasi bisa berlangsung sebagai : 1. Kampanye satu isu yang direncanakan untuk kurun waktu yang terbatas 2. Kampanye multi isu yang waktu pelaksanaannya tidak dibatasi dengan pasti 3. Kampanye advokasi bisa dilakukan di tingkat nasional, regional maupun lokal. Kampanye advokasi merupakan rangkaian kegiatan yang : 1. Tujuan akhirnya adalah pembuat kebijakan 2. Isu atau isu-isu kebijakan yang ingin dipengaruhi telah diidentifikasi secara spesifik 3. Kegiatan dan aksi-aksinya dirancang secara sistematis dan strategis

7.2 Langkah-Langkah Advokasi Pelaku advokasi mesti menerapkan pendekatan yang strategis terhadap upaya advokasinya, dengan mengembangkan langkah-langkah dan kegiatan sistematis diantaranya: 1. Membentuk Tim Inti Langkah pertama dan utama dari proses advokasi adalah membentuk

“Tim

Inti”, yakni kumpulan orang yang menjadi penggagas, pemrakarsa, penggerak dan pengendali utama seluruh kegiatan advokasi. Sebagai upaya sistematik dan terorganisis untuk merubah kebijakan publik, tim inti inilah yang berperan utama mewujudkan semua prasyarat yang dibutuhkan agar kerja-kerja advokasi dapat terselenggara. Dengan kata lain, tim inti suatu gerakan advokasi sebenarnya merupakan suatu tim yang siap bekerja purnawatu dan solid.

Langkah-langkah

pokok

pembentukan tim inti advokasi adalah: a.

Tentukan orang-orang yang akan menjadi penggagas dan penggerak kegiatan advokasi.

158


b. Membagi peran anggota tim dengan melihat rencana advokasi secara keseluruhan, sehingga dapat menentukan posisis dan peran masing-masing berdasar kemampuan yang dimiliki c. Mengadakan serangkaian diskusi mendalam untuk menyatukan visi, cara pandang dan isu yang akan diadvokasi. d. Mereview kembali apakah jumlah orang dan kemampuan anggota telah mencukupi atau masih perlu menambah orang, jika masih dianggap perlu maka pertimbangkan sesuai persyaratan untuk dapat merekrut / menambah jumlah anggota. 2. Pemilihan dan Perumusan Isu Strategis Advokasi selalu berawal dari adanya isu yang diperjuangkan dengan cara mempromosikan perubahan kebijakan. Isu ini mesti fokus, jelas, dirasakan penting oleh semua pendukung organisasi dan dirumuskan melalui kegiatan analisis lingkungan eksternal, termasuk faktor-faktor ekonomi, politik sosial dan sebagainya. Tolok Ukur Isue Strategis Untuk Diadvokasikan Selain faktor

aktualitas (isu

yang

sedang

hangat menjadi

perhatian

masyarakat), pada dasarnya suatu isu yang dapat dikatakan sebagai „isu yang strategis‟ jika: a.

Relevan dengan masalah-masalah nyata dan aktual yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya kalangan atau lapisan masyarakat tertentu.

b. Masalah yang memang mendesak dan sangat penting untuk diberi perhatian segera. Jika tida dicoba untuk diatasi segera, akan berakibat fatal di masa depan (misalnya, masalah yang semakin gawat dan rumit, atau membawa akibat kerusakan yang lebih parah, dsb) c. Pengaruh serta dampaknya cukup besar dan meluas. Jika diadvokasikan, apalagi jika nantinya berhasil, isu tersebut diperkirakan memang akan berdampak positif pada perubahan kebiajakan publik lainnya dalam rangka perubahan sosial yang lebih besar dan lebih luas. Langkah-Langkah Pokok Merumuskan Isue Strategis (1) Tim inti mencari dan memilih orang yang berkemampuan untuk melakukan kajian kebijakan (policy study) bidang kesehatan.

Tim inti

mengorganisir mereka menjadi suatu kelompok kerja khusus yang

159


membantu dan bertanggung jawab langsung kepada tim inti, tetapi bukan tim inti. (2) Kelompok Kerja Kajian Kebijakan (K4) tersebut segera melakukan tugas utamanya: mengumpulkan dan menganalisis semua data dan informasi yang berkaitan dengan kebijakan kesehatan pada semua area (dari lokal sampai nasional, jika perlu sampai ke area internasional) (3) K4 tersebut merumuskan kesimpulan dan rekomendasi tentang isu strategis kebijakan kesehatan yang akan diadvokasikan dan menyajikan kepada tim inti untuk dibahas dan disepakati. Pada tahap ini, dilakukan penilaian berdasrkan tolok ukur isu strategis diatas. (4) Jika telah disepakati, maka tim inti kembali menugaskan kepada K4 untuk menyusun „Kertas Posisi‟ berdasarkan hasil kajian kebijakan tersebut.

Kertas posisi inilah yang menjadi dokumen dasar yang

melandasi seluruh rangkaian kegiatan advokasi berikutnya, karena berisi alasan-alasan, konteks permasalahan, tujuan, visi dan misi, sasara, strategi dan cara-cara pelaksanaan advokasi terhadap isu strategis yang telah ditetapkan. 3. Merancang Strategi Dasar Advokasi Tujuan jangka panjang adalah suatu pernyataan umum mengenai apa yang ingin dicapai oleh organisasi advokasi dalam jangka waktu yang cukup lama (35 th). Tujuan strategis ini menggambarkan capaian yang bersifat jangka pendek, spesifik dan terukur. Capaian ini memberikan kontribusi yang berarti pada tercapainya tujuan jangka panjang. Beberapa pedoman dasar mengemas isu advokasi untuk media massa antara lain sebagai berikut: (1) Mengandung unsur berita, aktual dan sesuai dengan isu yang Anda advokasikan. (2) Mengandung hal-hal yang menarik perhatian orang (human interest) (3) Terkait dengan keadaan dan permasalahan setempat (unsur setempat) (4) Ada orang yang memang tepat, cakap dan terpercaya bertindak sebagai „juru bicara‟ untuk menyampaikannya secara lancar dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. (5) Lebih bagus lagi (dan sangat disarankan) melengkapinya dengan bahan-bahan

visual

(foto,

gambar,

grafis,

dll),

terutama

jika

berhubungan dengan media elektronik (televisi).

160


4. Mengidentifikasi Kelompok Sasaran Kelompok sasaran utama adalah penentu kebijakan yang memiliki kekuasaan untuk mewujudkan perubahan kebijakan yang diinginkan. Kelompok sasaran sekunder

mencakup

pihak-pihak

yang

memiliki

akses

dan

mampu

mempengaruhi kelompok sasaran utama seperti penentu kebijakan lain, media massa, tokoh-tokoh penting dan publik. Pelaku advokasi harus mampu mengidentifikasi individu dalam kelompok sasaran, memahami posisi dan landasan

kekuasaannya

dan

mengenali

apakah

individu-individu

ini

mendukung, menentang atau mungkin bersikap netral terhadap upaya advokasinya. 5. Membangun Dukungan Membangun konstituen untuk mendukung upaya advokasi sangat penting artinya bagi keberhasilan. Semakin luas basis dukungan semakin besar kesempatan

untuk

berhasil.

Pelaku

advokasi

mesti

„reach-out‟

atau

mengulurkan tangan untuk membangun kerjasama dengan NGO, jaringan, donor, koalisi, asosiasi profesi, aktifis, dan individu yang mendukung isu dan mau berkerjasama untuk mencapai tujuan jangka panjang yang dikehendaki. 6. Mengembangkan Pesan Pesan-pesan advokasi dikembangkan dan dibuat khusus untuk kelompokkelompok sasaran tertentu agar mereka memahami isu dan tergerak untuk mendukung posisi pelaku advokasi. Ada tiga pertanyaan kunci yang selalu harus dijawab dalam rangka menyiapkan pesan-pesan advokasi: -

Siapa yang ingin anda jangkau melalui pesan ini?

-

Apa dampak yang ingin anda raih dengan menyampaikan pesan ini

-

Apa tindakan sasaran yang anda inginkan setelah menerima pesan ini?

7. Memilih Saluran Komunikasi Seleksi medium untuk pesan-pesan advokasi yang paling tepat bergantung kepada kelompok sasaran yang ingin dijangkau. Pilihan saluran komunikasi bervariasi jika ingin menjangkau publik, mempengaruhi pembuat kebijakan, mendidik media massa, membangun dukungan dari lembaga-lembaga yang memiliki ide-ide yang sama, jaringan-jaringan lain dna sebagainya. Beberapa

161


saluran komunikasi untuk upaya-upaya advokasi mencakup: siaran pers, kit informasi untuk wartawan, konferensi pers, peristiwa debat publik, konferensi umum untuk pembuat kebijakan dsb. 8. Menggalang Dana Kampanye advokasi akan sangat terbantu jika ada dukungan dana yang cukup. Dana diperlukan untuk mengembangkan dan menyebarluaskan berbagai materi, menutup biaya perjalanan pelaku advokasi ketika harus pergi untuk menemui berbagai penentu kebijakan, menutup biaya seminar, pertemuanpertemuan, biaya komunikasi dsb. Organisasi pelaku advokasi sebaiknya mengembangkan strategi penggalangan dana sejak awal kampanye dengan mengenali penyumbang-penyumbang potensial. 9. Implementasi Organisasi pelaku advokasi mesti mengembangkan rencana implementasi untuk memberi arah yang jelas pada kampanye advokasinya. Rencana ini mesti mengidentifikasi kegiatan-kegiatan, tugas-tugas penanggung jawab, waktu pelaksanaan dna sumber daya yang diperlukan.

7.3. Kegiatan yang harus terus menerus dilakukan 1. Pengumpulan data Pengumpulan data diperlukan pada semua tahap kampanye advokasi yang disajikan dalam model ini. Data mesti dikumpulkan dan dianalisa untuk : -

Menetapkan isu, mengembangkan tujuan jangka panjang dan menentukan tujuan-tujuan strategis

-

Mengembangkan basis dukungan

-

Mempengaruhi pembuat kebijakan

Pengumpulan data berlangsung secara terus menerus selama kampenye berlangsung Prinsip-prinsip mengembangkan sistem informasi atau basis data sebagai dasar/fakta (evidence based) antara lain sebagai berikut: -

Memahami informasi atau data apa yang dibutuhkan untuk mendukung kerja advokasi.

-

Memahami cara memperoleh, menelusurinya, mengolah, menyimpan dan mendistribusikannya.

-

Selalu mencari data baru dari sumber-sumber lain.

162


-

Ada

orang

yang

secara

khusus

menanganinya,

termasuk

cara

memutakhirkan data/informasi. -

Memahami jalur-jalur sumber informasi yang harus dikelola, dijaga dan dikembangkan untuk memperoleh informasi/data.

-

Berada dalam kendali (control system) Tim Inti dan Tim Kerja Advokasi.

Adapun langkah-langkah dalam penyiapan sistem informasi dan basis data adalah sebagai berikut: (1) Asssesment kebutuhan data dan informasi sesuai dengan isu yang akan diadvokasikan: -

Adakan pertemuan, diskusi dengan Tim Kerja Advokasi, nara sumber dan pihak lainnya, untuk mengidentifikasikan data dan informasi sesuai dengan kerja-kerja advokasi yang akan dilakukan.

-

Tentukan prioritas data atau informasi apa saja yang diperlukan untuk mendukung kerja-kerja advokasi.

-

Lakukan seleksi, klasifikasi dari setiap data dan informasi yang telah teridentifikasi dan sesuaikan dengan isu-isu yang akan diadvokasikan.

(2) Pengumpulan informasi dan data: -

Tim Inti dan Tim Kerja Advokasi mendiskusikan bagaimana pengumpulan data dan informasi akan dilakukan, siapa mengumpulkan apa, kapan (lakukan pembagian kerja untuk pengumpulan data dan informasi).

-

Tentukan seberapa jauh tim kerja sistem pendukung (support system) informasi dan basis data dapat membantu dalam pekerjaan pengolahan data.

-

Buatlah sistem klasifikasi data sesuai dengan peruntukannya agar sewaktuwaktu dibutuhkan mudah mengaksesnya.

(3) Penetapan sistem penyimpanan dan pengembangan basis data -

Tentukan seberapa jauh tim kerja sistem pendukung (support system) informasi dan basis data dapat membantu dalam pekerjaan pengolahan data.

-

Tentukan teknik-teknik yang efektif dan aman berkaitan dengan sistem penyimpanan/pangkalan data dan sistem pelacakan, dan pemutakhiran data.

-

Lakukan seleksi data dan informasi sekali lagi sebelum masuk ke dalam sistem penyimpanan

-

Susun klasifikasi pangkalan data sesuai dengan kebutuhan kerja-kerja advokasi.

163


(4) Menetapkan pengelola informasi dan basis data -

Diskusikan dengan Tim Kerja Advokasi seberapa jauh tim kerja sistem pendukung (support system) informasi dan pangkan data dapat membantu desiminasi data atau informasi (menyangkut strategi, teknik dan sasaran penggunaannya).

-

Tentukan siapa orang dari tim kerja sistem pendukung yang harus bertanggung jawab dalam membantu desiminisa data atau informasi.

(5) Pemantauan, refleksi dan evaluasi -

Lakukan monitoring/refleksi dan evaluasi secara berkala dengan melibatkan Tim Kerja Advokasi, dan orang lainnya yang terlibat dengan kerja advokasi untuk memperole umpan balik, pelacakan, dan pemutakhiran data.

-

Buatlah catatan-catatan penting dari hasil refleksi dan evaluasi berkala untuk menjadi input atau perbaikan selanjutnya.

(6) Penyebarluasan informasi -

Untuk membantuk Tim Inti dan Tim Kerja Advokasi dalam mengelola informasi dan pangkalan data, tunjuklan satu orang yang harus bertanggung jawab ke Tim Inti.

2. Monitoring evaluasi Monitoring dan evaluasi harus terjadi terus menerus, dimana refleksi terhadap aksi selama proses kampanye advokasi berlangsung tak pernah berhenti dilakukan. Sebelum suatu kampanye advokasi dimulai harus lebih dulu ditetapkan bagaimana pelaksanaan rencana implementasi yang telah dibuat akan dimonitor. Bagaimana perubahan yang terjadi berkat upaya advokasi akan diukur.

164


Proses Advokasi Aktifitas terus menerus

Langkah-langkah advokasi

Aktifitas terus menerus

Pengumpulan data

- Merumuskan tujuan jangka panjang dan tujuan-tujuan strategis - Menentukan sasaran advokasi - Membangun dukungan - Mengembangkan pesan - Memilih saluran komunikasi - Menggalang dana

Evaluasi dan monitoring

- Merumuskan isu

- Implementasi

Kepustakaan The Asia Foundation, 2005, Advokasi Menuju Masyarakat Indonesia Yang Lebih Sehat, Jakarta Topatimasang, Roem et.al, 2005, Sehat itu Hak : Advokasi Masalah Kesehatan Mayarakat, Koalisi untuk indonesia sehat, Jakarta.

165


166


SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 167

168

TOOLS ASSESSMENT

8

SISTEM INFORMASI GEOGRAFI

8.1 Konsep Sistem Informasi Geografis (SIG) 8.1. 1. Definisi SIG Sistem Informasi Geografis (Geographic Information System) adalah sebuah sistem yang mampu membangun, memanipulasi, dan menampilkan informasi yang memiliki referensi geografis (georeferences). SIG merupakan manajemen data spasial dan non-spasial yang berbasis komputer dengan tiga karakteristik dasar, yaitu: a) mempunyai fenomena aktual (variabel data non-lokasi) yang berhubungan dengan topik permasalahan di lokasi bersangkutan; b) merupakan suatu kejadian di suatu lokasi; dan c) mempunyai dimensi waktu. Pemanfaatan GIS diharapkan mampu memberikan kemudahan-kemudahan yang diinginkan yaitu: 1. penanganan data geospasial menjadi lebih baik dalam format baku 2. revisi dan pemutakhiran data menjadi lebih muda 3. data geospasial dan informasi menjadi lebih mudah dicari, dianalisa dan direpresentasikan 4. menjadi produk yang mempunyai nila tambah 5. kemampuan menukar data geospasial 6. penghematan waktu dan biaya 7. keputusan yang diambil menjadi lebih baik.

8.1.2. Subsistem SIG Sistem Informasi Geografis dapat diuraikan menjadi beberapa subsistem sebagai berikut: a) Data Input:

Subsistem ini

mempersiapkan data

bertugas untuk mengumpulkan data dan

spasial dan atribut dari berbagai sumber dan

bertanggung jawab dalam mengkonversi atau mentransfortasikan format-

169

TOOLS ASSESSMENT format data-data aslinya kedalam format yang dapat digunakan oleh SIG. b) Data output: Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian basis data baik dalam bentuk softcopy maupun bentuk hardcopy seperti: tabel, grafik dan peta. c) Data Management: Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun data atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, di-update dan di-edit. d) Data Manipulation & Analysis: Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG dan melakukan manipulasi serta pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Definisi SIG di atas mencakup beberapa komponen, yaitu : 

Perangkat keras komputer



Perangkat lunak komputer



Data-data geografis



Sumberdaya manusia

Gambaran SIG sebagai sebuah sistem meliputi : 

Input : mengumpulkan dan menyimpan data



Proses : manipulasi, meng-update dan menganalisa



Output : menampilkan atau menyajikan data hasil pemrosesan

8.2. Konsep Basis Data Basis data adalah kumpulan dari tabel-tabel yang saling berelasi, disusun secara logis, sehingga menghasilkan informasi

yang

bernilai

guna

dalam

proses

pengambilan keputusan. Suatu basis data adalah koleksi data yang bisa mencari secara menyeluruh dan secara sistematis memelihara dan me-retrieve informasi. Sebuah basis data adalah tempat penyimpanan file data, Sebagai file data, suatu basis data tidak menyajikan informasi secara langsung kepada pengguna. Pengguna harus menjalankan aplikasi untuk mengakses data dari

basis

data

dan

menyajikannya dalam bentuk yang dapat dimengerti.

170

TOOLS ASSESSMENT

Ada beberapa sifat yang melekat pada suatu tabel: 1. Tidak boleh ada record yang sama (kembar) 2. Urutan record tidak terlalu penting karena data dalam record dapat diurut sesuai dengan kebutuhan. 3. Setiap field harus mepunyai nama yang unik, tidak boleh ada yang sama. 4. Setiap field mesti mempunyai tipe data dan karakteristik tertentu. Jenis hubungan antartabel dalam model database relasi juga didefinisikan dengan hubungan: 1. Satu ke satu (One to One) 2. Satu ke banyak (One to Many) 3. Banyak ke satu (Many to One) 4. Banyak ke banyak (Many to Many)

Untuk lebih jelasnya penggunaan hubungan ini sering digunakan Diagram Entity Relationship (DiagramE-R), yang merupakan bagian dari Model Data Entity Relationship.

Judul

variabel

data

diistilahkan

menjadi

“kunci-kunci”

(Key)

berdasarkan tingkat keutamaan datanya. Jenis-jenis “kunci” (Key) secara umum terbagi ke dalam empat kategori: 1. Candidate Key Fungsi dari candidate key adalah sebagai calon primary key. 2. Primary Key Merupakan candidate key yang telah dipilih untuk mengidentifikasi setiap record secara unik. Primary key harus merupakan field yang benar-benar unik dan tidak boleh ada nilai NULL, Misal: NIP dosen dijadikan sebagai Primary Key karena lebih sederhana dalam jumlah digit dan unik. 3. Foreign Key Jika sebuah primary key terhubungan ke table entity lain maka keberadaan primary key pada entity tersebut disebut sebagai foreign key, misal: Primary Key NIP Dosen dari entity Dosen digunakan juga pada field entity KRS, maka keberadaan field NIP Dosen pada entity KRS disebut sebagai foreign key. 4. Alternate Key Alternate Key adalah candidate key yang tidak terpilih.

171

TOOLS ASSESSMENT

8.2.1. Konsep Basis Data Spasial Basis data spasial adalah struktur basis data yang dioptimalkan untuk menyimpan dan mencari data yang berhubungan dengan ruang muka bumi termasuk di dalamnya obyek berupa titik, garis dan area. Sementara basis data pada umumnya hanya dapat membaca berbagai data yang bertipe numerik dan kategorik, maka fungsi geometris digunakan untuk memproses data yang bertipe spasial. Basis data spasial (spatial database) dapat dibangun dan diintegrasikan dengan basis data non-spasial (non-spatial database) berupa data sosial ekonomi (termasuk di dalamnya kesehatan) dan hasil observasi lapangan. Data spasial dan non-spasial bersama-sama menghasilkan informasi yang sangat bermakna yang dapat diterapakan di berbagai bidang kehidupan manusia.

8.3. Manajemen Data Spasial Data spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian (georeference) dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial. Sekarang ini data spasial menjadi media penting untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan pada cakupan wilayah continental, nasional, regional maupun lokal. Unsur data di dalam SIG memiliki 3 dimensi: a) dimensi keruangan (spatial dimensions) yang menunjuk pada sifat ruang atau lokasi geografi di permukaan bumi; b) dimensi waktu (temporal dimensions) saat dalam suatu waktu/periode tertentu; c) dimensi tematik, dimensi ini menerangkan apa yang diukur seperti bentuk, kedalaman, variabel. Kadang-kadang dimensi tematik ini disebut sebagai dimensi topikal atau dimensi karakteristik. Data spasial mempunyai dimensi keruangan yang membedakannya dari jenis data lain. Data tabular yang telah diintegrasikan dengan data spasial sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan, maka dengan sendirinya akan mempunyai aspek georeference, yang menjadikannya data spasial juga. Aspek georeference itulah yang membuat pekerjaan dengan data spasial itu unik dan berbeda dari data tabular pada umumnya.

8.3.1. Extension File Data Spasial Data spasial mempunyai extension-extension file yang mendukung file shapefile utama. Extension-extension itu merupakan satu kesatuan, sehingga ketidakadaan

172

TOOLS ASSESSMENT

salah satu extension file dapat mengakibatkan pada tidak dapat dibukanya keseluruhan file shapefile. Berbeda dengan file excel atau word yang hanya mempunyai satu extension file (*.xls atau *.doc), maka 1 file shapefile mempunyai 35 extension file dalam bentuk *.shp, *.sbn, *.sbx, *.shx, dan *.dbf. Sebagai contoh, jika kita mempunyai shapefile bernama indonesia, maka extension-extension yang melekat di file tersebut bernama: 

indonesia.shp



indonesia.sbx



indonesia.shx



indonesia.dbf



indonesia.sbn

Jika suatu ketika kita akan menduplikasi atau memindahkan shapefile “indonesia” tersebut, maka keseluruhan extension juga harus ikut diduplikasi atau dipindahkan.

8.3.2. Bekerja dengan Healthmapper Project (*.hpr) Pengelolaan data spasial dengan Healthmapper memerlukan pemahaman manager data terhadap keterkaitan Healthmapper project (*.hpr) dengan shapefile-shapefile yang digunakan di dalam project tersebut. Healthmapper project (*.hpr) merupakan file pekerjaan kita yang di dalamnya berisi file-file shapefile yang digunakan di project tersebut. Hubungannya dapat dilihat pada skema berikut ini: KEGIATAN PEMETAAN

Shapefile 1

*.hpr

Shapefile 2

Shapefile 3

Pengelolaan file Healthmapper project (*.hpr) dan shapefile-shapefile harus memperhatikan aspek konsistensi. Analogi sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan Healthmapper project (*.hpr) dengan shapefile adalah hubungan antara “manager” dengan “staf”-nya yang terlibat dalam satu pekerjaan. Selama pekerjaan itu dilaksanakan, maka “manager”

173

TOOLS ASSESSMENT

dan “staf” juga harus merupakan orang yang sama, tidak boleh ada perubahan personil. Jika terjadi perubahan di salah satu pihak saja, maka pekerjaan secara keseluruhan tidak dapat dilanjutkan. 8.3.3. Direktori Kerja Struktur direktori tempat pengelolaan file Healthmapper Project (*.hpr) dengan shapefile-shapefile yang digunakan harus konsisten dari awal hingga akhir pengerjaan. Perubahan di dalam alamat direktori dapat mengakibatkan pada tidak dapat dibukanya file project kita, misalnya: pada awal pengerjaan kita menyimpan data kita di alamat D:\SIG, maka pengerjaan berikutnya juga harus dilakukan di alamat yang sama yaitu D:\SIG.

8.4. Membangun Basis Data Spasial Aspek-aspek yang perlu diperhatikan di dalam pembuatan basis data spasial adalah tahap normalisasi tabel dan penggunaan primary key yang sesuai. Normalisasi tabel dilakukan terhadap isi tabel basis data. Proses tersebut dilakukan untuk mengurangi jumlah data yang berulang (redundant) di dalam tabel. Pada proses normalisasi dilakukan pemecahan terhadap kolom-kolom besar, menjadi kolom-kolom kecil. Manfaat utama dari normalisasi basis data adalah memajukan konsistensi dan akurasi data antartabel melalui reduksi pengurangan informasi yang tersimpan. Primary key digunakan sebagai “penghubung” antartabel, sehingga aspek keunikan sangat diperhatikan. Field yang umum digunakan adalah nama tempat administratif, berupa nama desa, kecamatan, kabupaten atau propinsi.

8.5. Penyajian Data Kesehatan Berbasis SIG 8.5.1. Pengenalan HealthMapper 1. Tatacara Pemetaan dalam Kesehatan Masyarakat Pemetaan geografis tentang kejadian penyakit telah lama dikenali sebagai epidemiologi era pertama, melihat ke belakang pada tahun 1859 peta pertama digunakan oleh John Snow untuk melihat KLB kolera di London. Peta sederhana

digunakan

semenjak

saat

itu

untuk

melihat

persebaran,

mengidentifikasi sumber daya, menentukan wilayah resiko dan menilai resiko epidemis.

174

TOOLS ASSESSMENT

Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, dalam 5 tahun terakhir kemajuan secara signifikan pengembangan yang menghadirkan unsur geografis dan tools pemetaan dalam mendukung pengambilan keputusan. Decision makers dapat dengan mudah menilai di mana penduduk tinggal terkait suatu masalah tertentu (penyakit dan kejadian-kejadian lainnya) dan dalam hubungan dengan keberadaan sumberdaya kesehatan (kesehatan dan pelayanan sosial, supply air dan pendidikan). Keberadaan sumberdaya kesehatan dapat lebih dinilai secara rasional perencanaan dan prioritas untuk kebutuhan utama masyarakat yang membutuhkan. Geographic

Information

Systems

(GIS)

menghasilkan

pemahaman

menakjubkan analisis epidemiologis dan pemrograman data, terkait tren, dependensi dan hubungan yang sulit dilihat dalam format data tabular. Secara lebih jauh, pengalaman menunjukkan pemetaan kejadian penyakit tidak hanya mampu memfasilitasi analisis epidemiologis akan tetapi juga sebagai alat efektif untuk advocacy melalui media dan untuk menghasilkan keputusan oleh pengambil keputusan dan juga sebagai basis data yang berukuran sangat besar. 2. Pentingnya Healthmapper Banyak administrator di kesehatan masyarakat dewasa ini mengenali tehnologi pemetaan dapat membantu mereka terkait akses informasi yang lebih cepat, lebih efisien, penilaian yang lebih baik dan menganalisa hubungan faktor berdasarkan ciri wilayah dan lebih menekankan pada implementasi program. Bagaimanapun, ada beberapa substansi mengenai operasional implementasi dalam tehnologi pemetaan, di antaranya ; 

Software GIS yang mahal yang biasanya sangat kompleks dan pengguna memerlukan pelatihan dasar sampai pelatihan mahir



Database kesehatan masyarakat yang seringkali tidak seragam khususnya terkait geo-referensi. Hal tersebut menjadikan intregrasi GIS memerlukan waktu yang lama dan terkesan susah



Pengguna dari kesehatan masyarakat pada umumnya menggunakan hanya 10-20% dari paket software yang tersedia

175

TOOLS ASSESSMENT



Pengguna seringkali mengalami kesulitan dalam pengaksesan data dijital seperti batas administrasi, peta ketinggian, informasi lokasi pemukiman penduduk.

Untuk mengenali segala keterbatasan pemanfaatan GIS oleh pengguna kesmas khususnya WHO membangun sebuah aplikasi sederhana yang disebut HealthMapper secara khusus untuk tujuan kesehatan masyarakat. 3. Ide tentang Healthmapper Healthmapper adalah sebuah perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) yang bersifat open source atau tidak perlu menggunakan lisensi untuk menggunakannya. Healthmapper dirancang dan dikembangkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) bidang Kesehatan Masyarakat dan SIG, berfungsi menyederhanakan akses dan pemanfaatan SIG serta teknologi pemetaan di bidang kesehatan masyarakat. Penggunaan Healthmapper memungkinkan programme manager menggeser (pan) dan memperbesar (zoom) layer-layer peta; menciptakan peta dinamis mengenai distribusi penyakit; menampilkan dan

menganalisa kepadatan

penduduk kaitannya dengan ketersediaan sumber kebutuhan dasar hidup; menentukan catchment areas dari sarana pelayanan kesehatan dan sumbersumber mata air yang ada. Software HealthMapper adalah sebuah inovasi penting yang menawarkan solusi beberapa hal yang akan disebutkan di bawah.

Ide di belakang pengembangan Healthmapper adalah : 

Memberikan pengguna kesmas sebuah database dijital standar mengandung informasi yang esensial dengan memasukkan administrasi wilayah, faktor lingkungan fisik (seperti danau, sungai, ketinggian) sebagus informasi vital pada data kependudukan dan data vital kesehatan, sekolah dan infrastruktur PAM



Menghasilkan fungsi yang mudah dipergunakan oleh pengguna secara otomatis dalam membuat peta, tabel dan grafik dari data mereka



Menghasilkan tampilan menu manajemen data yang sederhana bagi pengguna dengan format input yang mudah dan indikator kesmas yang mudah di-update dalam format standar geografis

176

TOOLS ASSESSMENT



Membuat sistem yang dapat dioperasionalkan pada level lokal maupun global



Menghasilkan sebuah sistem yang murah bahkan hampir tidak ada biaya Gambar 1. Healthmapper: Program SIG yang Open Source

Healthmapper adalah perangkat lunak yang dikembangkan WHO bersama-sama dengan Environmental Systems Research Institute Inc. (ESRI Inc.). Oleh karena itu terdapat kemiripan tipe data dan software interface dengan software yang telah dikeluarkan oleh ESRI, salah satunya adalah ArcView.

Gambar 2. Tampilan View pada Healthmapper

Healthmapper sebagai software yang berbasis sistem basis data mampu mengoperasikan tabel dan mengolahnya, serta melakukan linking (join table) dengan database non-spasial (tabular) lain. Data kesehatan pada umumnya berbentuk tabel (tabular), oleh karena itu pemanfaatan Healthmapper sangat memungkinkan

177

TOOLS ASSESSMENT

dilakukannya pengoptimalan pemanfaatan data hingga dapat digambarkan kondisi kesehatan di suatu daerah yang dipetakan. Gambar 3. Integrasi Data (Join Table)

Atribut yang telah diintegrasikan kemudian dapat digambarkan dalam bentuk peta, dengan menampilkan simbol-simbol dalam bentuk gradasi warna. Penggunaan gradasi warna dapat menunjukkan hirarki data yang ditampilkan. Pada umumnya semakin gelap warna berarti tingkatan hirarkinya semakin tinggi. Gambar 4. Visualisasi Data (warna hijau gelap menunjukkan hirarki yang lebih tinggi)

178

TOOLS ASSESSMENT

8.6. Latihan Pengelolaan Data di Healthmapper 1. Instalasi program Healthmapper a. masukkan CD berisi program HealthMapper b. akan muncul 2 folder utama ; DataInstaller dan Healthmapper c. Klik folder Healthmapper d. klik Setup, yang memiliki tipe Application atau Windows Installer Packages e. ikuti langkah tersebut dengan mengklik tombol Yes dan atau OK. Hal tersebut sebagai prasyarat instalasi yang berarti setuju dengan segala ketentuan yang ada dalam sistem tersebut.

2. Instalasi Data Manager a. masukkan CD berisi program HealthMapper b. akan muncul 2 folder utama ; DataInstaller dan HealthMapper c. pilih DataInstaller, yang merupakan tipe Apllication

179

TOOLS ASSESSMENT

Ikuti langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan petunjuk dari software ini hingga finish dengan mengklik tombol next, yes atau OK. Hal tersebut sebagai opsi yang berarti kita menerima segala prasyarat sistem. 3. Integrasi Data Tabular dengan Data Spasial (Link External Data to Healthmap Geodata)  Tekan Get External Data

180

TOOLS ASSESSMENT

4. Memanggil file data tabular (*.dbf) yang akan diintegrasikan dengan data spasial.

Nama file Tipe file (*.dbf)

5. Tahap Penggabungan Data Tabular dengan Data Spasial (Join)

Blok Primary Key

Eksekusi Pilihan

181

TOOLS ASSESSMENT

6. Membuka Legend Editor (Layer Properties Edit Legend)

7. Menampilkan Data Spasial yang Bersifat Rasio (Metode Graduated Color)

Data yang ditampilkan Jumlah Kelas Warna

182

TOOLS ASSESSMENT

8. Data agregat jumlah penderita penyakit saluran pernafasan atas di Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2008.

Daftar Pustaka Sinarmata, Janner. 2007.Perancangan Basis Data. Yogyakarta. Penerbit ANDI Laurini, M. 1996. Spatial Information Systems. New York. McGraw-Hill I Made dkk. 1996. Esensi Kartografi. Jakarta. Penerbit Jurusan Geografi FMIPA UI http://www.geocities.com/yaslinus/dasar_sig.html. 29 Juli 2009 pukul 17.00 WIB http://www.dephut.go.id/INFORMASI/RRL/RLPS/sk_dirjenRLPS/l6_167_04.pdf. 29 Juli 2009 pukul 16.30 WIB

183

Modul Pelatihan Pemanfaatan Data dan Informasi Sebagai Dasar Perencanaan Daerah

Recommend Documents