30 Juli 1948; Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan; Pengadilan Tinggi tersebut;

PUTUSAN Nomor 165/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: Nama Lengkap

: HANAFI Bin SURAHMAT ISMAIL (Alm);

Tempat Lahir

: Cimahi;

Umur/Tanggal Lahir: 66 tahun / 30 Juli 1948; Jenis Kelamin

: Laki-laki;

Kebangsaan

: Indonesia;

Tempat Tinggal

: Jln. Nanjung RT. 03 / RW. 02 Kel. Utama, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

Agama

: Islam;

Pekerjaan

` : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Guru (PNS);

Pendidikan

: SMA (tamat);

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 22 Mei 2014, Nomor 03/Pid.P/2014/PN.BB., dalam perkara terdakwa tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Mei 2014,

Nomor Register Perkara: PDM-06/CMH/05/2014,

terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: DAKWAAN KESATU Bahwa ia terdakwa HANAFI Bin SURAHMAT ISMAIL (Alm), pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 di Kantor Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Utama Kec.

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.BB.

Cimahi Selatan Kota Cimahi dan di Kantor Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan,

sengaja

menganjurkan

orang

lain

supaya

melakukan

perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Pada awalnya setelah pemilihan umum untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selesai dilaksanakan, selanjutnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar pukul 05.00 WIB datang ke rumah saksi Tona Wikarsona (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Utama, Kota Cimahi; Selanjutnya terdakwa menakuti-nakuti dan mengancam saksi Tona Wikarsona (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mau mengatur data di Panitia Pemungutan Suara (PPS) supaya terdakwa menang dan lolos menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi (DPRD) Kota Cimahi. Terdakwa datang ke rumah saksi Tona sambil menawarkan uang sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta) rupiah, akan tetapi secara teknis untuk perubahan data suara milik terdakwa sepenuhnya diserahkan kepada saksi Tona Wikarsona (dilakukan penuntutan terpisah) bagaimana caranya yang penting terdakwa masuk dan lolos sebagai anggota DPRD Kota Cimahi; Selanjutnya oleh saksi Tona Wikarsona (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Anhar selaku staf PPS (dilakukan penuntutan terpisah), dan saksi Ade Jumara (dilakukan penuntutan terpisah) seluruh data-data dari TPS-TPS kelurahan Utama yang dicatat dalam format C-1 dan dihitung dan direkap kembali di PPS kelurahan untuk selanjutnya dicatat dan dimasukkan dalam format D-1; Selanjutnya saksi Tona Wikarsona (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Anhar Yulianto (dilakukan penuntutan terpisah), dan saksi Ade Jumara (dilakukan penuntutan terpisah) yang telah mendapatkan perintah dari saksi Tona Wikarsona (dilakukan penuntutan terpisah) merubah data-data C-1 dari Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.BB.

TPS-TPS yang dimasukkan dalam format D-1 dengan cara menambahkan jumlah hasil suara pemilih yang diperoleh terdakwa sehingga data perolehan suara pemilih dari format C-1 dengan format D-1 berbeda; Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2014, sekitar pukul 10.00 Wib di lakukan penghitungan suara di tingkat PPS bertempat di Aula Kantor Kecamatan Cimahi Selatan Jl. Baros no.14 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, pada saat ketua KPPS membacakan hasil suara dari masing-masing TPS,

saksi ADE JUMARA selaku sekretaris/sekretariat

PPS (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ANHAR YULIANTO selaku anggota Sekretariat PPS (dilakukan penuntutan terpisah), dan saudara ANDRI ( Bendahara Sekretariat PPS ) secara bergantian menulis hasil rekapitulasi suara tersebut; Kemudian hasil Rekapitulasi suara di tuangkan dalam format D-1untuk anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kota Cimahi, dengan di saksikan oleh saksi-saksi dari masing-masing partai peserta pemilu. Setelah selesai rekapitulasi dari KPPS kemudian saksi Tona Wikarsona (dilakukan penuntutan terpisah) bersama saksi Anhar Yulianto (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Ade Jumara (dilakukan penuntutan terpisah), merekapitulasi ulang di karenakan banyak saksi dari beberapa partai yang keberatan karena hasil rekapitulasi D-1 tidak sesuai dengan rekapitulasi data formulir C-1; Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 bertempat di Kantor Sekretariat Kelurahan Utama Jl. Pinang Mas 5 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan saksi Tona Wikarsona (dilakukan penuntutan terpisah) bersama saksi Anhar Yulianto (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Ade Jumara (dilakukan penuntutan terpisah) merubah rekapitulasi formulir C-1 ke formulir D1 menggunakan Komputer dengan cara mengambil atau memasukan data yang telah ada di komputer tersebut suara dari partai (Golkar) dan hasil suara partai tersebut dimasukan ke salah satu Calon legislatif dari partai Golkar atas nama terdakwa HANAFI Bin SURAHMAN (Alm) sehingga hasil penghitungan suara ditingkat Kelurahan Calon Legislatif atas nama saksi LUKMAN BHAKTI SUSATYA HUDAYA dari partai Golkar yang tadinya mendapatkan perolehan suara terbanyak menjadi urutan kedua setelah Calon Legislatif

atas nama

terdakwa HANAFI Bin SURAHMAN (Alm); Bahwa data dari TPS (Formulir C-1) yang berubah ditingkat kelurahan Utama (D-1) diantaranya yaitu di TPS : 04, 05,08,11,50,53,54,55,59, 60, 67, 70 dengan contoh rincian sebagai berikut: Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.BB.

Jumlah Suara Partai

Selisih yang dialokasikan dari

Golkar

suara partai ke suara Hanafi

TPS

04

C1

D1

(keterangan)

10

5

5 suara di alokasikan ke suara Hanafi

05

13

3


08

20

5


11

9

4


50

11

2


53

6

1


54

16

1


55

12

0


59

3

1


60

5

2


67

6

1


70

3

2


Setelah data tersebut dirubah lalu selanjutnya ditandatangani oleh saksi Tona Wikarsona (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Anhar Yulianto (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Ade Jumara (dilakukan penuntutan terpisah) dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2014 hasil rekapitulasi di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibacakan oleh saksi Tona Wikarsona (dilakukan penuntutan terpisah) di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kemudian serahkan kepada ketua PPK saudara DAVI;


Bahwa akibat perbuatan saksi Tona Wikarsona (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Anhar Yulianto (dilakukan penuntutan terpisah), dan saksi Ade Jumara (dilakukan penuntutan terpisah) yang telah merubah rekapitulasi hasil perolehan suara formulir D 1 yang tidak sesuai dengan rekapitulasi suara C1 maka saksi LUKMAN BHAKTI SUSATYA HUDAYA dari partai Golkar perolehan suaranya tetap sedangkan perolehan suara Calon legislatif atas nama saksi HANAFI Bin SURAHMAT ISMAIL (Alm) dari partai (Golkar) perolehan suaranya bertambah.dan calon legislatif atas nama

saksi H. UDIN KAMALUDIN dari

partai PPP hasil perolehan suaranya menjadi berkurang dan perolehan suara untuk

Calon legislatif atas nama saksi PUTI MELATI dari partai (PPP)

bertambah; Selanjutnya akibat perbuatan dari saksi Tona Wikarsona (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Anhar Yulianto (dilakukan penuntutan terpisah), dan saksi Ade Jumara (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut mengakibatkan perolehan suara pemilih yang didapat oleh terdakwa menjadi lebih banyak dan menguntungkan bagi terdakwa dan mengakibatkan suara pemilih untuk calon anggota legislatif lainnya yaitu Saksi Lukma Bhakti Susatya Hudaya menjadi lebih rendah dari perolehan suara terdakwa Hanafi; Bahwa selanjutnya terdakwa juga pernah menelepon ke saksi Dede Muhsin

Zauhari (dilakukan

penuntutan terpisah) selaku

Ketua

Panitia

Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Leuwigajah, Kota Cimahi dimana dalam telepon tersebut intinya terdakwa meminta supaya saksi Dede Muhsin (dilakukan penuntutan terpisah) membantu terdakwa untuk menaikkan jumlah suara pemilih yang didapat oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa nanti saksi YUDI salah seorang Tim Suksesnya terdakwa HANAFI yang datang; Selanjutnya pada hari Sabtu sekitar tanggal 12 April 2014 sekitar jam 08.00 wib saksi Yudi selaku Tim Sukses terdakwa datang ke rumah saksi Dede Muhsin (dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. Cibogo Gg. Harapan Indah No. 64 Rt. 002 Rw. 019 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, pada waktu saksi Yudi datang, dan meminta saksi Dede Muhsin dengan mengatakan ” Cing Kang tambahkeun suara Pak HANAFI ” ( Tolong Kang tambahkan suara Pak HANAFI), sambil menawarkan saksi Dede Muhsin (dilakukan penuntutan terpisah) bahwa nanti akan diberi uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;


Bahwa selanjutnya saksi Dede Muhsin (dilakukan penuntutan terpisah) merubah angka-angka dalam lampiran model D1, dengan cara adalah saksi Dede Muhsin (dilakukan penuntutan terpisah) pada saat rapat pleno merubah data dengan mengambil jumlah suara dari perolehan jumlah suara partai; Bahwa data dari TPS (Formulir C-1) yang berubah ditingkat Kelurahan Leuwigajah (D-1) diantaranya yaitu di TPS : 14, 20,27,33, 73, 83 dengan contoh rincian sebagai berikut:

Jumlah Suara Partai Golkar TPS

C1

D1

Keterangan

14

6

1

Terjadi penambahan 5 suara untuk Hanafi

20

5

0


27

6

3


33

6

0


73

4

1


83

6

0


Selanjutnya akibat perbuatan dari saksi Tona Wikarsona (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Anhar Yulianto (dilakukan penuntutan terpisah), dan saksi Ade Jumara (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut mengakibatkan perolehan suara pemilih yang didapat oleh terdakwa menjadi lebih banyak dan menguntungkan bagi terdakwa dan mengakibatkan suara pemilih untuk calon anggota legislatif lainnya yaitu Saksi Lukma Bhakti Susatya Hudaya menjadi lebih rendah dari perolehan suara terdakwa Hanafi; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 309 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemiliham Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);


ATAU KEDUA Bahwa ia terdakwa HANAFI Bin SURAHMAT ISMAIL (Alm), pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 di Kantor Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi dan di Kantor Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan,

sengaja

menganjurkan

orang

lain

supaya

melakukan

perbuatan mengubah, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat (4), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Pada awalnya setelah pemilihan umum untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selesai dilaksanakan, selanjutnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar pukul 05.00 WIB datang ke rumah saksi Tona Wikarsona (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Utama, Kota Cimahi; Selanjutnya terdakwa menakuti-nakuti dan mengancam saksi Tona Wikarsona (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mau mengatur data di Panitia Pemungutan Suara (PPS) supaya terdakwa menang dan lolos menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi (DPRD) Kota Cimahi. Terdakwa datang ke rumah saksi Tona sambil menawarkan uang sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta) rupiah, akan tetapi secara teknis untuk perubahan data suara milik terdakwa sepenuhnya diserahkan kepada saksi Tona Wikarsona (dilakukan penuntutan terpisah) bagaimana caranya yang penting terdakwa masuk dan lolos sebagai anggota DPRD Kota Cimahi; Selanjutnya oleh saksi Tona Wikarsona (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Anhar selaku staf PPS (dilakukan penuntutan terpisah), dan saksi Ade Jumara (dilakukan penuntutan terpisah) seluruh data-data dari TPS-TPS kelurahan Utama yang dicatat dalam format C-1 dan dihitung dan direkap


kembali di PPS kelurahan untuk selanjutnya dicatat dan dimasukkan dalam format D-1; Selanjutnya saksi Tona Wikarsona (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Anhar Yulianto (dilakukan penuntutan terpisah), dan saksi Ade Jumara (dilakukan penuntutan terpisah) yang telah mendapatkan perintah dari saksi Tona Wikarsona (dilakukan penuntutan terpisah) merubah data-data C-1 dari TPS-TPS yang dimasukkan dalam format D-1 dengan cara menambahkan jumlah hasil suara pemilih yang diperoleh terdakwa sehingga data perolehan suara pemilih dari format C-1 dengan format D-1 berbeda; Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2014, sekitar pukul 10.00 Wib di lakukan penghitungan suara di tingkat PPS bertempat di Aula Kantor Kecamatan Cimahi Selatan Jl. Baros no.14 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, pada saat ketua KPPS membacakan hasil suara dari masing-masing TPS,

saksi ADE JUMARA selaku sekretaris/sekretariat

PPS (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ANHAR YULIANTO selaku anggota Sekretariat PPS (dilakukan penuntutan terpisah), dan saudara ANDRI ( Bendahara Sekretariat PPS ) secara bergantian menulis hasil rekapitulasi suara tersebut; Kemudian hasil Rekapitulasi suara di tuangkan dalam format D-1untuk anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kota Cimahi, dengan di saksikan oleh saksi-saksi dari masing-masing partai peserta pemilu. Setelah selesai rekapitulasi dari KPPS kemudian saksi Tona Wikarsona (dilakukan penuntutan terpisah) bersama saksi Anhar Yulianto (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Ade Jumara (dilakukan penuntutan terpisah), merekapitulasi ulang di karenakan banyak saksi dari beberapa partai yang keberatan karena hasil rekapitiulasi D-1 tidak sesuai dengan rekapitulasi data formulir C-1; Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 bertempat di Kantor Sekretariat Kelurahan Utama Jl. Pinang Mas 5 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan saksi Tona Wikarsona (dilakukan penuntutan terpisah) bersama saksi Anhar Yulianto (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Ade Jumara (dilakukan penuntutan terpisah) merubah rekapitulasi formulir C-1 ke formulir D1 menggunakan Komputer dengan cara mengambil atau memasukan data yang telah ada di komputer tersebut suara dari partai (Golkar) dan hasil suara partai tersebut dimasukan ke salah satu Calon legislatif dari partai Golkar atas nama terdakwa HANAFI Bin SURAHMAN (Alm) sehingga hasil penghitungan suara ditingkat Kelurahan Calon Legislatif atas nama saksi LUKMAN BHAKTI Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.BB.

SUSATYA HUDAYA dari partai Golkar yang tadinya mendapatkan perolehan suara terbanyak menjadi urutan kedua setelah Calon Legislatif

atas nama

terdakwa HANAFI Bin SURAHMAN (Alm); Bahwa data dari TPS (Formulir C-1) yang berubah ditingkat kelurahan Utama (D-1) diantaranya yaitu di TPS : 04, 05,08,11,50,53,54,55,59, 60, 67, 70 dengan contoh rincian sebagai berikut: Jumlah Suara Partai

Selisih yang dialokasikan dari

Golkar

suara partai ke suara Hanafi

TPS

04

C1

D1

(keterangan)

10

5


05

13

3


08

20

5


11

9

4


50

11

2


53

6

1


54

16

1


55

12

0


59

3

1


60

5

2


67

6

1


70

3

2


Setelah data tersebut dirubah lalu selanjutnya ditandatangani oleh saksi Tona Wikarsona (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Anhar Yulianto


(dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Ade Jumara (dilakukan penuntutan terpisah) dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2014 hasil rekapitulasi di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibacakan oleh saksi Tona Wikarsona (dilakukan penuntutan terpisah) di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kemudian serahkan kepada ketua PPK saudara DAVI; Bahwa akibat perbuatan saksi Tona Wikarsona (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Anhar Yulianto (dilakukan penuntutan terpisah), dan saksi Ade Jumara (dilakukan penuntutan terpisah) yang telah merubah rekapitulasi hasil perolehan suara formulir D 1 yang tidak sesuai dengan rekapitulasi suara C1 maka saksi LUKMAN BHAKTI SUSATYA HUDAYA dari partai Golkar perolehan suaranya tetap sedangkan perolehan suara Calon legislatif atas nama saksi HANAFI Bin SURAHMAT ISMAIL (Alm) dari partai (Golkar) perolehan suaranya bertambah.dan calon legislatif atas nama

saksi H. UDIN KAMALUDIN dari

partai PPP hasil perolehan suaranya menjadi berkurang dan perolehan suara untuk

Calon legislatif atas nama saksi PUTI MELATI dari partai (PPP)

bertambah; Selanjutnya akibat perbuatan dari saksi Tona Wikarsona (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Anhar Yulianto (dilakukan penuntutan terpisah), dan saksi Ade Jumara (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut mengakibatkan perolehan suara pemilih yang didapat oleh terdakwa menjadi lebih banyak dan menguntungkan bagi terdakwa dan mengakibatkan suara pemilih untuk calon anggota legislatif lainnya yaitu Saksi Lukma Bhakti Susatya Hudaya menjadi lebih rendah dari perolehan suara terdakwa Hanafi; Bahwa selanjutnya terdakwa juga pernah menelepon ke saksi Dede Muhsin

Zauhari (dilakukan

penuntutan terpisah) selaku

Ketua

Panitia

Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Leuwigajah, Kota Cimahi dimana dalam telepon tersebut intinya terdakwa meminta supaya saksi Dede Muhsin (dilakukan penuntutan terpisah) membantu terdakwa untuk menaikkan jumlah suara pemilih yang didapat oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa nanti saksi YUDI salah seorang Tim Suksesnya terdakwa HANAFI yang datang; Selanjutnya pada hari Sabtu sekitar tanggal 12 April 2014 sekitar jam 08.00 wib saksi Yudi selaku Tim Sukses terdakwa datang ke rumah saksi Dede Muhsin (dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. Cibogo Gg. Harapan Indah No. 64 Rt. 002 Rw. 019 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, pada waktu saksi Yudi datang, dan meminta saksi Dede Muhsin dengan mengatakan ” Cing Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.BB.

Kang tambahkeun suara Pak HANAFI ” ( Tolong Kang tambahkan suara Pak HANAFI), sambil menawarkan saksi Dede Muhsin (dilakukan penuntutan terpisah) bahwa nanti akan diberi uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah; Bahwa selanjutnya saksi Dede Muhsin (dilakukan penuntutan terpisah) merubah angka-angka dalam lampiran model D1, dengan cara adalah saksi Dede Muhsin (dilakukan penuntutan terpisah) pada saat rapat pleno merubah data dengan mengambil jumlah suara dari perolehan jumlah suara partai; Bahwa data dari TPS (Formulir C-1) yang berubah ditingkat Kelurahan Leuwigajah (D-1) diantaranya yaitu di TPS : 14, 20,27,33, 73, 83 dengan contoh rincian sebagai berikut: Jumlah Suara Partai Golkar TPS

C1

D1

Keterangan

14

6

1


20

5

0


27

6

3


33

6

0


73

4

1


83

6

0


Selanjutnya akibat perbuatan dari saksi Tona Wikarsona (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Anhar Yulianto (dilakukan penuntutan terpisah), dan saksi Ade Jumara (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut mengakibatkan perolehan suara pemilih yang didapat oleh terdakwa menjadi lebih banyak dan menguntungkan bagi terdakwa dan mengakibatkan suara pemilih untuk calon anggota legislatif lainnya yaitu Saksi Lukma Bhakti Susatya Hudaya menjadi lebih rendah dari perolehan suara terdakwa Hanafi; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012


Tentang Pemiliham Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM-04/CMH/05/2014, tanggal 20 Mei 2014, menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa HANAFI Bin SURAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 309 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD Jo pasal 55 ayat 1 Ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama; 2.

Menjatukan pidana terhadap terdakwa HANAFI Bin SURAHMAT oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3.

Menetapkan barang bukti berupa: - 3 (tiga) bundle blangko C-1 Plano TPS.55, 56 dan 72 Kelurahan Leuwigajah; - Foto copy satu bundle blangko C-1 dan lampiran Kelurahan Leuwigajah TPS 14, 19, 55, 56 dan TPS 5 Kelurahan Utama; - 1 (satu ) bundel surat protes dan keberatan dari H.M UDIN KAMALUDIN, A.Ma ke Panitia PPS Kelurahan Utama dan DPC PPP Kota Cimahi dilampiri daftar perolehan suara; - 1 (satu ) bundel balngko C-1 Kelurahan Utama TPS 1 sampai dengan TPS 55; - Rekapitulasi perolehan suara di TPS Leuwigajah dari Tum-Hud dan Rekapitulasi kelurahan Utama; - Berita Acara rekapitulasi DP 1 dan 2 Cimahi Model DA1; - 1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi DP-1 dan 2 Cimahi model DA-1. - 1 (satu) bundel foto copy hasil rekapitulasi penghitungan suara DPD RI Prop Model D1 Kelurahan Leuwigajah; - 1 (satu) bundel foto copy hasil rekapitulasi penghitungan suara Model D1 Kelurahan Utama TPS 05,08,51,10,52,53,54,55,59,60 dan 70;


- Blangko C1 kelurahan Utama TPS 05,08,51,10,52,53,54,55,59,60 dan 70; - 1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi suara DPRD Kota Model D-1 Kelurahan Leuwigajah; - 1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi suara DPRD Propinsi Model D-1 Kelurahan Leuwigajah; - 1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi suara DPR-RI Model D-1 Kelurahan Leuwigajah; - 1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi suara DPD-RI Propinsi Model D-1 Kelurahan Leuwigajah; - 1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi suara DPRD Kota Model D-1; - 1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi suara DPRD Propinsi Model D-1; - 1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi suara DPR-RI Model D-; - 1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi suara DPD-RI Propinsi Model D-1; Dipergunakan untuk perkara atas nama Dede Muhsin Zauhari Bin Atik Iskandar (Alm); 4.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut,

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Mei 2014, Nomor: 03/ Pid.P/2014/PN.BB., yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan

terdakwa HANAFI Bin SURAHMAT ISMAIL (Alm) telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja bersama – sama melakukan perbuatan yang menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara”; 2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa HANAFI Bin SURAHMAT ISMAIL (Alm) oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana

kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan; 3. Memerintahkan barang bukti berupa:


-

3 (tiga) bundle blangko C-1 Plano TPS.55, 56 dan 72 Kelurahan Leuwigajah;

-

Foto copy satu bundle blangko C-1 dan lampiran Kelurahan Leuwigajah TPS 14, 19, 55, 56 dan TPS 5 Kelurahan Utama;

-

1 (satu ) bundel surat protes dan keberatan dari H.M UDIN KAMALUDIN, A.Ma ke Panitia PPS Kelurahan Utama dan DPC PPP Kota Cimahi dilampiri daftar perolehan suara;

-

1 (satu ) bundel balngko C-1 Kelurahan Utama TPS 1 sampai dengan TPS 55;

-

Rekapitulasi perolehan suara di TPS Leuwigajah dari Tum-Hud dan Rekapitulasi kelurahan Utama;

-

Berita Acara rekapitulasi DP 1 dan 2 Cimahi Model DA1;

-

1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi DP-1 dan 2 Cimahi model DA-1;

-

1 (satu) bundel foto copy hasil rekapitulasi penghitungan suara DPD RI Prop Model D1 Kelurahan Leuwigajah;

-

1 (satu) bundel foto copy hasil rekapitulasi penghitungan suara Model D1 Kelurahan Utama TPS 05,08,51,10,52,53,54,55,59,60 dan 70;

-

Blangko C1 kelurahan Utama TPS 05,08,51,10,52,53,54,55,59,60 dan 70;

-

1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi suara DPRD Kota Model D-1 Kelurahan Leuwigajah;

-

1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi suara DPRD Propinsi Model D-1 Kelurahan Leuwigajah;

-

1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi suara DPR-RI Model D-1 Kelurahan Leuwigajah;

-

1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi suara DPD-RI Propinsi Model D-1 Kelurahan Leuwigajah;

-

1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi suara DPRD Kota Model D-1;

-

1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi suara DPRD Propinsi Model D-1.

-

1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi suara DPR-RI Model D-1;

-

1 (satu ) bundel foto Copy hasil Rekapitulasi suara DPD-RI Propinsi Model D-1;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Dede Muhsin Zauhari Bin Atik Iskandar (Alm).


4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2014 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tanggal 22 Mei 2014, Nomor: 03/Pid.P/2014/PN.BB. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan permintaan banding tersebut pada 23 Mei 2014 telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada Terdakwa; Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal

22 Mei 2014 telah pula mengajukan permintaan banding terhadap

putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 22 Mei 2014, Nomor: 03/ Pid.P/2014/PN.BB. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Bale Bandung, dan

permintaan banding tersebut pada tanggal 26 Mei 2014 telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada Penuntut Umum; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bale Bandung, masing-masing Nomor: W.11.U6-

HN.01.10/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014

yang ditujukan kepada Heryanto Hamonangan, SH (Jaksa Penuntut Umum) dan Imung Hardiman, SH.MH. (Kuasa Terdakwa); Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Mei 2014 dan memori banding tersebut pada tanggal 26 Mei 2014 telah diberitahukan/ diserahkan dengan patut dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Mei 2014 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 26 Mei 2014; Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UndangUndang, oleh Karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukan bahwa:


-

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak ada lagi kerugian yang dialami saksi korban, karena telah terselesaikan melalui validasi KPU, sehingga korban mendapatkan kembali haknya untuk menjadi anggota legislatif periode 2014 sampai dengan 2019 serta penanganan perkara tersebut telah daluarsa;

-

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu penjatuhan putusan tersebut dengan tujuan edukatif, preventif sebagaimana dimaksud dalam halaman 36 alinea ke-6 putusan tersebut, namun Terdakwa sudah pasrah dan percaya akan mendapat keadilan, oleh karena mohon agar Majelis Hakim memutus: menerima permohonan banding yang diajukan pembanding, membatalkan putusan perkara No. 03/Pid.P/2014/PN.BB. atas nama Terdakwa Hanafi bin Surahmat Ismail (alm), mengadili sendiri: Menyatakan kewenangan menuntut dan menjalankan pidana gugur karena daluarsa, melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukuman, Memulihkan nama baik, derajat, harkat dan martabat Terdakwa, Membebankan biaya perkara kepada Negara. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori banding

mengemukakan alasan yang pada pokoknya bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung

tersebut sudah sangat tepat serta telah

benar-benar mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, termasuk didalamnya

berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan

Negeri Bale Bandung tanggal 22 Mei 2014 Nomor 03/Pid.P/2014/PN.BB., serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan

pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa

terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair sehingga


pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 22 Mei 2014 Nomor 03/Pid.P/2014/PN.BB., yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan; Mengingat, Pasal 309 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini; MENGADILI: -

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

-

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 03/ Pid.P/2014/PN.BB. tanggal 22 Mei 2014,

yang dimintakan banding

tersebut ; -

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: SENIN, tanggal 9 Juni 2014, oleh kami: H. Neris, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis dengan Willem Djari, S.H.M.H. dan Enos Radjawane, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 3 Juni 2014 Nomor 165/ Pen/ Pid.Sus/ Pemilu/2014/PT.BDG., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding,

dan putusan

tersebut

pada hari dan tanggal itu juga

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis


dengan

didampingi

oleh

Hakim-Hakim

Anggota

dan

dibantu

oleh

Hj. Nenden Khaerani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh

Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota, Ttd.

Hakim Ketua, Ttd.

Willem Djari, S.H.M.H.

H. N e r i s, S.H.

Ttd. Enos Radjawane, S.H. Panitera Pengganti, Ttd. Hj. Nenden Khaerani, S.H.


30 Juli 1948; Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan; Pengadilan Tinggi tersebut;

Recommend Documents