2.5
Pemerintahan Umum
2.5.1 Pelayanan Catatan Sipil. Besarnya jumlah penduduk bagi suatau negara merupakan modal pembangunan dipenuhinya
yang berbagai
cukup
berharga,
kebutuhan,
baik
namun
dibalik itu
sandang,
pangan,
menuntut papan,
pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan lainnya yang memerlukan langkah langkah kebijakan dan pelayanan yang sangat tepat dan cepat yang salah satunya didukung oleh informasi data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Penanganan kependudukan bukanlah suatu kegiatan yang baru, hal ini tercermin dari beberapa kegiatan menyangkut kependidikan antara lain: 1.
Sejak jaman Hindia Belanda telah melaksanakan penyelenggaraan catatan sipil yang merupakan pelayanan pemerintah menyangkut kedudukan hukum seseorang untuk
keabsahan atau bukti dirinya
secara otentik, dengan dikeluarkannya peraturan catatan sipil yang semula yang berlaku bagi golongan golongan penduduk tertentu yang diatur dalam Staatsblaad tahun 1849 No. 25 untuk golongan Eropa, Staatsblaad tahun 1917 No. 130 jo. 1919 No. 81 untuk golongan Tionghoa. Stastblaad 11920 No.751 jo. 1927 No. 564 untuk beberapa golongaan penduduk Indonesia, Staatsblaad taahun 1933 No.75 jo. 1936 No.607 untuk golongan kristen Indonesia daaan sejak tahun 1966 dengan instruksi Residium Kabinet RI No. 31/ U/IN/12/1966 taanggaal 27 Desember 1966 Pelaksanan catatan sipil berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia dengan tidak membedakan Golongan hanya dikenal istilah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. 2.
Penyelenggaran
pendaftaran
penduduk
yang
terus
menerus
disempurnakan daan terakhir dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 A tahun 1995, tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistem informasi manajemen kependudukaan
serta keputusan Menteri
Dalam Negeri No. 1 A
tahun 1995 tentang spesifikasi blangko/ formulir/ buku dan terakhir RPJMD_2006-2011
II-91
dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan pendaftaraan penduduk daan pencatatan sipil di daerah serta sarana penunjang lainnya diharapkan dapat mempermudah tugas pendaftaran penduduk baik dari aspek pengamanan, pelayanan, keseragaman maupun penyajian data yang dihasilkan. 3.
Penanganan sektor kependudukaan tidak kalah penting dalam menunjang
terwujudnyaa
kesejahteraan
masyarakat
yaitu
pelaksanaan program perpindahan penduduk atau transmigrasi, yang dilakukan pemerintah didasarkan atas kemanusiaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan agar terpenuhi kriteria trilayak yakni layak huni, layak usaha, dan layak berkembang dengan tetap memperhatikan sumber daya dan lingkungan. 4.
Timbal balik dari pemberian pelayanan terhadap penduduk dalam penerbitan bukti-bukti/ identitas diri baik dari kegiataan catatan sipil maupun pendaftaran peduduk adalah adanya retribusi yang dapat memberikan penerimaan bagi keuangan daerah.
Kebijakan dibidang pendaftaran penduduk perlu didukung dengan data mutahir,sehingga pengumpulan data dalam rangka pemutahiran data base kependudukan tetap terjaga kesinambungan pengaturan dan pengendalian kinerja. Minat sebagian besar masyarakat Kabupaten serang masih belum menyadari arti pentingnya akte-akte catatan sipil seperti akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Perkawinan, Akte Perceraian, Akte Perubahan, Akte Adopsi sehingga pelayanan catatan sipil belum dapat dipergunakan sebagai alat pemantau terhadap perkembangan penduduk. Hasil pencapaian yang telah dilaksanakan dari tahun 2001 – 2005 sebagai berikut :
Pembuatan Akte Kelahiran
: 112.279 Aakte
Pembuatan Kartu Tanda Penduduk
: 716.457 Lembar
Pembuatan Kartu Keluarga
: 335.326 Lembar
RPJMD_2006-2011
II-92
Jumlah pemberangkatan transmigrasi - Ke luar Jawa
: 156 KK
- Lokasi Resetlement : 240 KK - Sisipan Pedesaan : 119 KK 2.5.2 Pemadam Kebakaran Untuk mengevaluasi kondisi Wilayah dilakukan Pemantauan Deteksi Dini yang dilakukan oleh Tim Sipora dan Tim Bakorinda termasuk pengawasan dan Pembinaan terhadap Warga Negara Asing, Tenaga Kerja Asing. Kegiatan ini bermanfaat untuk menciptakan Ketertiban Umum. Perlindungan Masyarakat mutlak diperlukan
sebagai salah satu fungsi
Pemerintah daerah terutama dalam penanggulangan Bencana, Bencana alam dan Kebakaran. Saat Penanganan Bencana Alam Kebakaran juga dikaitkan dengan Pendapatan Asli Daerah dibidang Retribusi Pelayanan Akibat
Bencana Kebakaran, tetapi masih terlalu kecil, dalam 2 tahun
terakhir pemasukan dari sektor tersebut baru mencapai Rp. 12.500.000,-, PAD yang berasal dari Penanggulangan Bencana
juga merupakan
Kewajiban yang harus dilaksanakan Pemda terhadap masyarakat umum sehingga tidak ditargetkan dalam jumlah yang besar. 2.5.3 Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam upaya memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk tercapainya stabilitas yang mantap yang didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta penguatan dan meningkatnya kemampuan segenap komponen keamanan dan ketertiban di daerah., kebijakan yang telah dilaksanakan adalah 1. Penyelenggaraan koordinasi Pemerintahan Koordinasi pemerintahan dimaksud dilakukan baik terhadap Dinas/Instansi/Lembaga/Badan maupun Kecamatan. Terutama dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas. Pelaksanaan tugas pokok dimaksud tidak serta merta sukses dalam pelaksanaannya tanpa penyelenggaraan koordinasi pemerintahan yang baik.
RPJMD_2006-2011
II-93
2. Penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban Penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dimaksud adalah terciptanya dan terpeliharanya suatu kondisi dinamis dalam lingkungan masyarakat yang aman, damai dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum adapt yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Usaha ini tidak pernah terwujud tanpa adanya partisipasi seluruh masyarakat daerah, dengan kata lain suksesnya penyelenggaraan tugas pokok tersebut akan sangat tergantung pada tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kaidah-kaidan hukum dan peraturan perundang-undangan. 3. Fasilitasi penerapan dan penegakan peratuaran Perundang-undangan Dinas Ketentraman dan Ketertiban merupakan unit organisasi dalam Pemerintahan Daerah yang melaksanakan fungsi eksekuting, yaitu merupakan lembaga Pemerintahan Daerah yang melakukan pengawasan dan penindakan terhadap diterapkannya dan ditegakannya peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama yang berkaitan dengan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Peraturan pelaksanaan lainnya. Pelaksanaan tugas tersebut akan sangat tergantung pada volume penerapan dan penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan aturan
pelaksanaan
lainnya
yang
dilimpahkan
dari
Dinas/Instansi/Lembaga/Badan pengelola kepada Dinas Ketentraman dan Ketertiban melalui Bupati sebagai salah satu upaya penegakan hukum di daerah. 2.5.4 Pelayanan dari Kecamatan dan Kelurahan/Desa Peran Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan /Desa sangat besar terhadap jalannya pelaksanaan pemerintahan Umum. Kondisi sarana dan Prasarana tidaak liput dari inventarisasi data,sementara rehabilitasi bagi kondisi kantor Kecamatan, Desa dan Kelurahan
yang
berlangsung pada tahun 2000- 2001 sebagai berikut : Dari 369 Kantor Desa yang ada Kondisi yang dapat dilihat yaitu rehab berat sejumlah 21 RPJMD_2006-2011
II-94
Desa/Kelurahan, Rehab ringan 66 Desa dan Kelurahan, sementara 282 dalam kondisi baik. Pada Tahun 2002 rehab ringan sebanyak 7 Desa. Tahun 2003 Rehab Ringan sebanyak 150 Desa, Pada Tahun 2004 rehab ringan sebanyak 187 Desa ( Kantor Desa), Rehab Berat 7 Kantor Desa/Kelurahan. Adapun
Pada Kantor Kecamatan dibangun pada tahun 2000
sebanyak 26 unit , Tahun 2002
sebanyak 2 Unit, Tahun 2003 4 Unit.
.Rehab terhadap Kantor Kecamatan sejak tahun 2000-2004 sebanyak 31 Buah, dan 12 Rumah Dinas. Saat ini terdapat 34 Kecamatan dan 374 Desa/Kelurahan . Kecamatan mempunyai Fungsi Perangkat Daerah yang berhadapan Langsung dengan Masyarakat, sehingga mempunyai peranan strategis
Kependudukan
dan
Kewilayahan.
Akibat
perkembangan
Kependudukan tersebut sering kali dapat menimbulkan pemekaran Wilayah Kecamatan. Saat ini berkembang kebutuhan Peran Kota dalam konteks Kabupaten Serang sebagai ibukota Propinsi Banten. Pemerintahan Desa sebagai penyelenggaraan Pemerintahan terkecil di daerah, memerlukan dukungan Operasional Pemerintah, diharapkan Desa secara mandiri dapat memanfaatkan potensi Desanya. Sehubungan dengan memanfaatkan potensi Desa, dilakukan upaya pensertifikatan Tanah Kas Desa seluas 1.370.756 meter² atau 152 bidang. Jumlah Tanah Kas Desa pada Tahun 2000 17.682.726.72 meter². Upaya pensertifikatan tahun 2000 sebanyak 48 bidang seluas 448.073 meter². Tahun 2001 sebanyak 36 bidang seluas 262.052 meter². Tahun 2002 sebanyak 35 bidang seluas 421.712 meter ². Tahun 2003 sebanyak 33 bidang seluas 238.919 meter ². Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa potensi disetiap Desa berbeda, sehingga diperlukaan biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan melakukan upaya penyediaan Dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan APBD Kaabupaten Serang. Adapun Total pemberian TPAPD sejak tahun 2000-2004 sebesar Rp. 9.898.520.000,- yang diperuntukan bagi Kades, Sekdes, dan Kaur yang diberikan per Triwulan selama 4 Kali setahun. RPJMD_2006-2011
II-95
2.5.5 Pelayanan Umum Pemerintahan Lainnya Penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya adalah tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati kepada Dinas Ketentraman dan Ketertiban yang bukan merupakan tugas pokoknya, tapi berkaitan secara tidak langsung dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di
daerah.
Tugas
ini
volumenya
akan
sangat
tergantung
pada
perkembangan situasi dan kondisi masyarakat secara dinamis. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menciptakan dan memelihara
ketentraman
dan
ketertiban
umum
dalam
bentuk
penyelenggaraan operasi rutin diantaranya : a. Penertiban becak sepanjang jalur protokol b. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) c. Penertiban Pekerja Seks Komersial (PSK) d. Penertiban tenpat hiburan sekitar Kota Serang e. Penertiban umbul-umbul/reklame sekitar Kota Serang f. Pengamanan wilayah hukum Kabupaten Serang Fasiltasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku a. Pembongkaran bangunan liar di kawasan Kecamatan Kibin b. Pembongkaran bangunan pagar di PT.PKP Kecamatan Anyer c. Pembongkaran bangunan pagar sarang burung walet di Kec. Pontang d. Penertiban bangunan auning di Pasar Lama Serang e. Penertiban bangunan liar di sepanjang jalur pipa gas paras Rau Serang, jalur pipa KTI Kec. Anyer, Bangunan PSK di Desa Cimiung f. Pembongkaran bangunan diatas jembatan Jiwantaka Penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang bersifat operasi antara lain : a. Operasi penutupan, pemindahan dan pembongkaran bangunan pasar anyar lama ke lokasi yang baru b. Penutupan
dan
pemindahan
pedagang
pasar
rau
ke
tempat
penampungan sementara.
RPJMD_2006-2011
II-96
c. Operasi pembongkaran tempat penampungan sementara pedagang dan pemindahan pedagang ke lokasi pasar rau baru. d. Pemantauan kegiatan pedagang sehari-hari pasca operasi tersebut diatas Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan penertiban ijin gangguan dalam pencapaian target PAD tahun 2004 sebanyak 133 perusahaan dengan nilai target Rp. 390.000.000,-, realisasi target Rp. 409.960.125,Untuk menciptakan penegakan hukum, demi menunjang iklim pengembangan potensi daerah selama kurun tahun 2000 – 2004 diterbitkan Perda sebanyak 102, Keputusan Bupati yang bersifat mengatur tahun 2000 sebanyak 18, 2001 sebanyak 16, 2002 sebanyak 31, 2003 sebanyak 38 dan 2004 sebanyak 33; sedangkan Keputusan Bupati yang bersifat menetapkan tahuh 2000 sebanyak 318, tahun 2001 sebanyak 298, 2002 sebanyak 321, 2003 sebanyak 241 dan 2004 sebanyak 177; sedangkan
pemberian
bantuan
hukum
diberikan
kepada
aparatur
Pemerintah untuk setara Pidana sejumlah 43, dan perkara Perdata sejumlah 26 perkara; pengembangan hukum juga memerlukan sosialisasi, dokumentasi dan publikasi hukum, serta penyebarluasan dokumen hukum , sosialisasi dilakukan sampai ketingkat desa. Dibidang Politik ditumbuhkan kehidupan politik yang demokratis, pembauran, pemberian wawasan kebangsaan, pemutahiran data pemilu, dialog inter aktif, pendataan ormas, pendataan LSM, Sosialisasi Undang undang bidang politik dan monitoring pemilu yang bertujuan untuk mendapatkan permasalah yang timbul menjelang dan paska pemilu. Kesadaran politik masyarakat direpresentasikan pada fungsi kontrol masyarakat baik melalui media masa maupun kelompok atau komponen kepada lembaga
legislatif dan eksekutif terhadap kebijakan yang
menyangkut publik. Akan tetapi puncak dari kualitas kesadaran politik masyarakat dapat dilihat pada pelaksanaan pemilu dan pilkada yang relatif aman.
RPJMD_2006-2011
II-97
2.5.6 Pasar Tradisional Ketersediaan Prasarana Pasar di Kabupaten Serang pada Tahun 2000 sebanyak 55 buah yang terdiri dari 49 pasar tradisional dan 6 buah pasar modern mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan menjadi 111 buah pada tahun 2004 atau mengalami pertumbuhan sebanyak 56 buah (50,45%).
Tabel perkembangan jumlah pasar di Kabupaten Serang Tahun 2000 – 2004 (dalam satuan buah)
No.
Tahun
Jenis Pasar 2000
2001
2002
2003
2004
I
Pasar Tradisonal
1
Pasar Desa
12
15
19
19
21
2
Pasar Kecamatan
-
-
-
-
-
3
Pasar Kabupaten
37
41
49
49
51
II
Pasar Modern
4
Mini Market
4
7
16
28
31
5
Super Market
2
3
3
5
8
Jumlah
55
66
87
101
111
RPJMD_2006-2011
II-98
