TINJAUAN UMUM AKUNTANSI PEMERINTAHAN
tedirustendi32.wordpress.com
Last 08/16
Sistematika Pengetahuan Akuntansi Business Accounting
Accountancy
Accounting : Accounting Theory Accounting System Budgeting Financial Statement & Ratio Analysis Controllership Auditing : Internal Auditing External Auditing
Financial Acc Cost Acc.
Governmental Accounting Social Accounting
Batasan.
Akuntansi Pemerintahan (Governmental Accounting) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan menekankan pada pencatatan pelaksanaan anggaran serta pelaporan realisasinya berikut posisi keuangan, arus kas, dan informasi lain yang dipandang perlu. Akuntansi Pemerintahan hanya berlaku pada organisasi pemerintahan (baik pusat maupun daerah) yang dipandang sebagai suatu entitas ekonomi Akuntansi Pemerintahan adalah : Suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengukuran dan pelaporan transaksi keuangan suatu pemerintahan yang menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.
Catatan atas batasan.
1)
2)
Fokus akuntansi pemerintahan adalah penatausahaan keuangan negara, yang mana keuangan negara diartikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara atas pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (UU no 17 Th 2003). Organisasi pemerintahan dipandang sebagai entitas ekonomi, sehingga akuntansi pemerintahan bersifat Mikro.
Tujuan Akuntansi Pemerintahan. (menurut NCGA - National Committee On Governmental Accounting)
1) Menyediakan informasi keuangan negara untuk mengambil keputusan (memenuhi kebutuhan manajerial). 2) Memberikan pertanggungjawaban/akuntabilitas (memenuhi ketentuan hukum/legal). 3) Menyediakan informasi untuk mengevaluasi kinerja dari pimpinan dan organisasi pemerintahan yang bersangkutan (memenuhi kebutuhan stewardship). Dalam Akuntansi Pemerintahan, tujuan untuk memenuhi ketentuan hukum sangat penting, hal ini ditunjukkan (salah satunya) dengan prinsip bahwa bila terjadi pertentangan antara prinsip akuntansi dengan peraturan perundangundangan, maka peraturan perundang-undanganlah yang digunakan.
Dampak Keterkaitan Akuntansi Pemerintahan dengan Penyelenggaraan Keuangan Negara Adanya perbedaan antara Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi Bisnis, dan beragamnya praktek Akuntansi Pemerintahan. Faktor-faktor yang menyebabkan beragamnya praktek Akuntansi Pemerintahan adalah : 1) Sifat Lembaga Pemerintahan (non profit oriented ; dimiliki secara kolektif ; sumbangan/pajak tidak berkorelasi langsung dengan jasa yang diberikan pemerintah, demikian pula sebaliknya) 2) Sistem Pemerintahan (desentralisasi vs sentralisasi) 3) Mekanisme Pengurusan Keuangan Negara Dan Sistem Anggaran Negara (regulasi pengelolaan keuangan negara dan sistem anggaran dengan sendirinya mengikat bagi penyelenggaraan akuntansi pemerintahan di negara tsb).
lanjutan : Dampak ...
Kekhususan dalam Akuntansi Pemerintahan bila dibandingkan dengan Akuntansi Bisnis : 1) Tidak diperlukannya pencatatan laba/rugi kecuali pada unit perusahaan. 2) Tidak diperlukannya pencatatan pemilikan pribadi (individual ownership). 3) Pencatatan tersendiri harus ada buat dana (funds). 4) Pembukuan harus disediakan guna keperluan pengawasan anggaran. Dana dalam akuntansi pemerintahan diartikan sebagai : kesatuan akuntansi dan fiskal yang berdiri sendiri dimana terdapat suatu susunan perkiraan yang self balancing untuk membukukan kas atau sumber dana lainnya yang dihubungkan dengan utang/kewajiban, cadangan, dan hak milik yang dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan, atau untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan perundang-undangan, restriksi-restriksi, atau pembatasan-pembatasan.
lanjutan : Dampak ...
Persamaan Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi Bisnis : 1) Keduanya bertujuan menyediakan informasi keuangan yang akurat. lengkap, relevan dan tepat waktu. 2) Akuntansi Pemerintahan menggunakan konsep-konsep Akuntansi, konvensi-konvensi, praktek dan prosedurprosedur yang dapat dipakai oleh Akuntansi Bisnis. 3) Menggunakan konsep-konsep Akuntansi yang diakui secara luas, misalnya : concistency, objectivity, cost, disclousure, dan materiality. 4) Menggunakan siklus/proses akuntansi yang sama.
Persyaratan Akuntansi Pemerintahan : (menurut Departement Of Economic And Social Affairs – UNO
1) Sistem Akuntansi harus dirancang guna memenuhi ketentuan hukum. 2) Sistem Akuntansi harus dikaitkan dengan klasifikasi anggaran, dimana fungsi anggaran dan akuntansi merupakan unsur-unsur yang saling melengkapi dalam pengelolaan keuangan. 3) Pencatatan harus diselenggarakan dengan cara yang dapat mengidentifikasikan objek-objek dan tujuan untuk apa dana yang telah diterima itu digunakan, serta dapat mengidentifikasikan para penanggung- jawab yang mengelola dana-dana itu dalam pelaksanaan program. 4) Sistem Akuntansi harus diselenggarakan dengan cara yang memungkinkan dilaksanakannya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksaaan Ekstern, serta dapat menyediakan informasi yang diperlukan untuk pemeriksaan.
Lanjutan : Persyaratan …
5) Sistem Akuntansi harus dikembangkan dengan cara yang memungkinkan dilaksanakannya pengawasan secara administratif terhadap anggaran dan pelaksanaannya, pengelolaan program, serta penilaian dan audit internal. 6) Pencatatan harus dikembangkan guna mengungkapkan hasilhasil ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan program, termasuk pengukuran pendapatan, identifikasi biaya, serta penetapan hasil operasi (posisi surplus/defisit) yang dicapai oleh pemerintah (program dan organisasinya). 7) Sistem Akuntansi harus mampu menyediakan informasi keuangan yang mendasar guna penyusunan rencana dan program serta penelaahan dan penilaian terhadap pelaksanaan secara fisik dan keuangannya. 8) Pos-pos harus dapat menyediakan data keuangan guna analisis ekonomi, dan reklasifikasi transaksi pemerintah, serta membantu dalam penyusunan perkiraan nasional.
Nilai Informasi Keuangan. Informasi keuangan suatu pemerintahan diikhtisarkan dalam laporan keuangan yaitu : 1) Laporan Realisasi Anggaran – LRA 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih – LP SAL 3) Neraca 4) Laporan Perubahan Ekuitas – LPE 5) Laporan Operasional – LO 6) Laporan Arus Kas – LAK 7) Catatan Atas Laporan Keuangan – CaLK Laporan keuangan tsb merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik last 08/16
