BAB I PEN DAHU LU AN 1.1.
Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat
peraturan
perundangan
penjabarannya
telah
diterbitkan, terlihat suatu upaya pemerintah (pusat) dalam mencanangkan
perubahan
perencanaan
pembangunan
bersasaran.
Perubahan
paradigma yang
lebih
tersebut
dan
pendekatan
efektif,
efisien,
diantaranya
dan
menyangkut
kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan. Amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain terurai dalam UU No. 32 Tahun 2004 pada Pasal 151 Ayat 1 bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi,
tujuan,
strategi,
kebijakan,
program
dan
kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. Dalam uraian lain, UU No. 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai “RENSTRA-SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”. Proses penyusunan dan penetapan Renstra SKPD tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan 1 | RENSTRA Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
pembangunan di daerah, khususnya di SKPD, sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
yang mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang energi dan sumber daya mineral. Untuk itu, sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah berkewajiban untuk menyiapkan Renstra sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Menindaklanjuti
amanat
peraturan
perundangan,
yang
sejalan dengan kebutuhan terhadap penyiapan arah dan langkah pencapaian yang akan diwujudkan dalam tahapan pembangunan 5 (lima) tahun, seiring dengan pergantian Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2013-2018, maka Dinas ESDM memutuskan pentingnya menyiapkan Renstra
Dinas
ESDM
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Renstra Dinas ESDM Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas
dan
fungsinya
2 | RENSTRA Dinas Energi
serta
berpedoman
kepada
Rencana
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan bersifat indikatif. Pada akhirnya, Renstra Dinas ESDM Tahun 2013-2018 ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. 1.2.
Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas ESDM
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan
Provinsi
Jawa
Tengah
(Himpunan
Peraturan – Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor 86 – 92); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan
Negara
Indonesia Tahun 2003
(Lembaran
Nomor
Negara
Republik
47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
kali
diubah,
terakhir
dengan
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 3 | RENSTRA Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana
Nasional
Tahun
Pembangunan 2005-2025
Jangka
(Lembaran
Panjang Negara
(RPJP)
Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang
Pembagian
Urusan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri E Nomor 4); 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 4 | RENSTRA Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5). 1.3.
Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2018 dengan maksud untuk memberikan pedoman atau arah dalam mencapai pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sekaligus sebagai arah penyusunan rencana kerja tahunan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010). Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 adalah : 1. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 dengan Renstra Dinas ESDM Tahun 2013 - 2018 untuk menciptakan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; 2. Memberikan
dasar
bagi
pengendalian
dan
evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun; 3. Meningkatkan komitmen seluruh Aparatur pada Dinas ESDM untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang masing-masing dalam mencapai tujuan dalam pembangunan sektor ESDM selama 5 (lima) tahun ke depan.
5 | RENSTRA Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
1.4.
Sistematika Penulisan Dokumen Renstra Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013-2018 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut: BAB I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistematika Penulisan
GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD 2.1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
2.2
Sumber Daya SKPD
2.3
Kinerja Pelayanan SKPD
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Kab/kota 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1
Visi dan Misi SKPD
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
6 | RENSTRA Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
4.3 BAB V
Strategi dan Kebijakan SKPD
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII
PENUTUP
7 | RENSTRA Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
