PROFIL SKPD A. Latar Belakang. Perijinan memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan karena pelayanan perijinan digunakan sebagai salah satu iindikator dalam menentukan Legalitas suatu Pembangunan. Pelayanan Perijinan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan untuk memiliki ijin bagi setiap penduduk agar dapat memiliki ijin yang optimal. Kondisi ini ditandai oleh penduduknya yang menyadari adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku secara berkesinambungan dan memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan perijinan yang bermutu, adil dan merata serta koopratif. Pelayanan perijinan dilaksanakan melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma persuasif, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan pengetahuan perijinan. Tuntutan akan terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) dan upaya untuk memerangi praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sudah menjadi harapan dan tuntutan masyarakat luas. Hai ni sudah jelas tertuang dalam TAP. MPR RI. Nomor XI/MPR Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 telah memberikan pengertian akan azas akuntabilitas yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B. RENCANA STRATEGIK Pendekatan perencanaan di era otonomi daerah baik dilingkungan institusi formal maupun informal dengan menekankan pada penyelesaian masalah yang dihadapi yang dikenal dengan konsep perencanaan strategik. Perencanaan strategik pada dasarnya adalah untuk mengontrol dan mengatur pencapaian tujuan dengan menggunakan kekuatan internal dan eksternal secara bersamaan. Dalam penyusunan perencanaan strategik harus mempertimbangkan kebutuhan
dan harapan para pelanggan, stakeholders dan penyusun kebijakan yang dirumuskan dalam visi, misi, tujuan serta indikator kinerja instansi. 1. Visi. Secara sederhana, visi merupakan sebuah konsep ideal keadaan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dimasa mendatang. Guna mencapai konsep ideal tersebut visi dapat diwujudkan melalui strategi dan program kegiatan. Konsep ideal yang ingin dicapai dimasa depan adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri N0.24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada
masyarakat untuk
memperoleh layanan publik. Mengacu pada konsep tersebut, maka visi Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung adalah” Terwujudnya Pelayanan yang Prima dan Mandiri”. 2. Misi. Untuk dapat mewujudkan Visi Terwujudnya Pelayanan Yang Prima dan Mandiri ditetapkan 3 (Tiga) Misi dalam Pelayanan Perijinan di Kabupaten Klungkung yaitu :
1. Pelayanan Yang Cepat Setiap Pelayanan perijinan yang dilaksanakan di Kabupaten Klungkung sedapat mungkin diupayakan mempertimbangkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif terhadap Pelayanan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Masalah Pelayanan perijinan menjadi tanggung jawab kita bersama baik secara individu maupun kelompok, pihak swasta dan pemerintah. Kegiatan pembangunan apapun yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah tanpa didukung oleh partisipasi dan kemandirian masyarakat maka porgram tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Pembinaan dan
menumbuhkan
motivasi
masyarakat
dalam
Pelayanan
perijinan
dalam
menginplementasikan perilaku masyarakat terhadap Perijinan hendaknya dilakukan secara kontinyu. Dengan demikian koordinasi dan kerjasama yang optimal dengan lintas sektor menjadi hal yang sangat mutlak dalam pelaksanaan kecepatan Pelayanan perijinan.
2. Pelayanan yang tepat sesuai aturan hukum Pelayanan Perijinan harus terus memperhatikan aspek pelayanan prima
dengan
mengedepankan kualitas pelayanan, keterjangkauan, serta meningkatkan akses Pelayanan
Perijinan kepada masyarakat baik secara individu/perseorangan maupun kelompok usaha dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelayanan yang murah dan terarah Pelayanan Perijinan perlu memperhatikan pembiayaan dan arah proses yang dilakukan secara transparan kepada masyarakat yang cepat,tepat dan terarah mulai dari permohonan sampai dengan penerbitan ijin sesuai peraturan yang ada.
3. Tujuan Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dimasa mendatang dalam mewujudkan misi Pelayanan Perijinan dalam jangka waktu lima tahun. Tujuan pembangunan Perijinan akan dijabarkan dalam indikator (tolok ukur kinerja) secara bertahap dalam setiap tahun kegiatan. Dalam upaya mewujudkan misi pembangunan Perijinan tersebut diatas maka tujuan yang ingin dicapai adalah: a. Meningkatkan kualitas layanan publik. b. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.
4. Sasaran Sasaran adalah penjabaran lebih lanjut dari tujuan unit kerja (SKPD) yang teridentifikasi (spesifik dan terinci) dengan jelas dan terukur mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam satuan waktu. Dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran yang hendak dicapai adalah: a. Terwujudnya
pelayanan
publik
yang
cepat,murah,mudah,transparan,pasti
dan
terjangkau. b. Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.
5. Kebijakan (policy) Kebijakan (Policy) merupakan sekumpulan prinsip yang memberikan pedoman dalam pengambilan keputusan. Kebijakan dapat bersifat kebijakan makro dan kebijakan mikro/sektoral. Kebijakan makro yang menentukan karakteristik dasar masyarakat, sedangkan kebijakan mikro merupakan keputusan-keputusan pada tingkat yang lebih rendah. Kebijakan memberikan kerangka yang dapat digunakan untuk menguji usulanusulan dan mengukur kemajuan. Dalam menegoptimalkan pembangunan Perijinan akan
sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik (Public Policy). Kebijakan publik lebih mengarah kepada kebijakan pemerintah. Secara spesifik kebijakan perijinan antara lain intersectoral Policy (Kebijakan Perijinan Masyarakat) merupakan kebijakan lintas sektor, dimana meletakkan perijinan dalam agenda pengambilan keputusan di berbagai sektor dan berbagai tingkatan untuk sadar akan semua konsekuensi dan keputusan yang diambil terhadap perijinan dan bertanggung jawab atas konsekuensi keputusan tersebut). Tidak semua determinant factor masalah perijinan dalam rentang kendali pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu. Oleh karenanya memerlukan pendekatan lintas sektoral, tetapi amat sulit mengimplementasikannya karena anggaran yang besarnya untuk setiap Instansi lain tidak menempatkan pelayanan publik sebagai sekala prioritas. Kebijakan perijinan yang diambil pemerintah daerah melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung dalam mengoptimalkan pembangunan perijinan adalah: a. Peningkatan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat. Perilaku masyarakat untuk kesadaran mengurus ijin sejak dini perlu ditingkatkan melalui kegiatan pembinaan/penyuluhan maupun monitoring kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kemandirian untuk memiliki ijin Harapan kita akan terwujudnya peningkatan perilaku dan peran aktif dalam kepengurusan ijin dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah sebagai mitra kerja dalam menyukseskan pelayanan perijinan. b. Peningkatan Sumber Daya Manusia. Peningkatan sumber daya manusia dengan cara melaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan untuk menciptakan tenaga pelayanan (SDM) yang profesional dan mampu memanfaatkan teknologi dan informasi (TI) yang menjunjung tinggi rasa pengabdian dan etika profesi serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan peningkatan kualitas/kuantintas sarana/prasarana untuk menunjang mutu pelayanan perijinan. c. Pemantapan Manajemen dan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan. Sistem managemen pelayanan perijinan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya administrasi perijinan yang ditopang oleh pengelolaan data dan informasi, pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi, serta pengaturan hukum
perijinan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya pelayanan perijinan yang maksimal. Pemantapan sistem manajemen perijinan tersebut mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan
dan
pengendalian
serta
pengawasan
dan
pertanggungjawaban
penyelenggaraan pembangunan perijinan. Pemantapan sistem manajemen perijinan tersebut telah diaplikasikan kedalam sistem informasi manajemen yaitu memberikan pelayanan secara profesional dan transparan dengan sistem pelayanan secara paralel dengan penerbitan ijin secara bertahap dan merupakan upaya pengelolaan informasi pada semua tingkatan administrasi secara sistematis dalam mewujudkan pelayanan prima dibidang perijinan kepada masyarakat.
6. Program Program adalah sekumpulan kegiatan yang direncanakan untuk merealisasikan sasaransasaran yang telah ditentukan oleh unit kerja. Suatu program pada umumnya terinci lebih jauh ke dalam satu atau lebih kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan programnya. Adapun program pembangunan perijinan dalam mewujudkan pelayanan perijinan yang prima adalah : Pengembangan Otonomi Daerah.
7. Kegiatan Kegiatan merupakan tindakan atau aktivitas yang akan dilaksanakan sesuai dengan program yang direncanakan untuk memperoleh output atau outcome yang diinginkan dengan mengorbankan sumber daya (input). Program pembangunan perijinan dijabarkan kedalam 1 aktivitas (kegiatan) sesuai dengan Tupoksi dari sub seksi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang bersangkutan meliputi : Pelayanan Perijinan.
B. RENCANA KINERJA Sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, Rencana Kinerja Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut : Sasaran : Pemenuhan Pengembangan Otonomi Daerah Program : Pengembangan Otonomi Daerah Kegiatan : Pelayanan Perijinan
C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah dipertajam dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung yaitu : 1. Tugas Pokok Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung adalah memberikan pelayanan perijinan kepada masyarakat, badan hukum dan badan usaha serta melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan Administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan perinsip koordinasi,integrasi,sinkronisasi, simflikasi, keamanan dan kepastian. 2. Dalam melaksanakanan tugas pokok diatas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung mempunyai fungsi : a. Perumusan dan perencanaan kebijaksanaan teknis dibidang pelayanan perijinan terpadu. b. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan. c. Pemberian Pembinaan dan pembatalan ijin. d. penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan sesuai dengan kewenangan. e. Pelaksanaan informasi dan penanganan pengaduan perijinan. f. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan. g. Pelaksanaan penyusunan program pelayanan perijinan h. Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan. Disamping mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah. 3. Pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan tersebut tersusun dalam susunan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung sebagai berikut : 1. Kepala Kantor 2. Sub bagian tata usaha
3. Seksi pendaftaran dan penelitian administrasi 4. Seksi pelayanan perijinan 5. Seksi penyusunan pelaporan dan evaluasi 6. Seksi Pelayanan Pengaduan 7. Tim Teknis
Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung,
I MADE SUDIARKAJAYA, SIP.MM NIP. 19720412 199110 1 001
