Profil SKPD
Profil Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Bantul sebagai daerah otonom melaksanakan beberapa kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2003. Sebagai implementasi dari kewenangan tersebut, pelaksanaan kewenangan dibidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, dan pos telekomunikasi, dibentuk organisasi Dinas Perhubungan guna menata kembali tugas pokok dan fungsi DLLAJ yang disesuaikan dengan kewenangan, beban tugas dan perkembangan saat ini, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007.
Kedudukan Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan. Fungsi Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dibidang perhubungan. 2. Pelaksanaan pembinaan operasional dibidang perhubungan. 3. Pengendalian dan pengawasan teknis dibidang perhubungan. 4. Pemberian bimbingan teknis dibidang perhubungan. 5. Pemberian ijin dan pelaksanaan pelayanan umum. 6. Pelaksanaan Rumah Tangga dan Tata Usaha Dinas Perhubungan.
Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program
Tujuan 1. Mewujudkan perencanaan pembangunan sektor perhubungan 2. Mewujudkan keselamatan lalu lintas, dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai 3. Mewujudkan SDM yang berkualitas
Sasaran 1. Tersedianya database perencanaan pembangunan disektor perhubungan 2. Terpenuhinya fasilitas lalu lintas (rambu, marka, APILL, halte, terminal dsb) 3. Terlaksananya upaya penyiapan SDM yang berkualitas 4. TTerlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber retribusi untuk peningkatan PAD
Kebijakan 1. Menyelenggarakan pelayanan transportasi yang lancar, aman, dan nyaman dengan mempertimbangkan keselamatan. 2. Memberikan fasilitasi terhadap kepeningan umum dalam menggunakan fasilitas transportasi dengan mempertimbangkan ketentuan hukuk dan peraturan daerah. 3. Memberikan fasilitasi terhadap kepeningan umum dalam menggunakan fasilitas transportasi dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan daerah. 4. Memberikan jaminan keselamatan terhadap masyarakat berkaitan dengan pengoperasian sarana transportasi barang dengan melakukan peningkatan kapasitas Pengujian Kendaraan Bermotor 5. Memanfaatkan potensi daerah di sektor transportasi guna mendukung penggalian PAD.
Program 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan Jasa Adsministrasi Keuangan 5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan 10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12. Penyediaan Makanan dan Minuman 13. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 14. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan : 1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Kegiatan : 1. Forum komunikasi dibidang Perhubungan 5. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana LLAJ, Kegiatan : 1. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana pengujian kendaraan bermotor 2. Rahabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian 3. Pemeliharaan APILL, Flashing Lamp, Rambu, Halte 4. Pemeliharaan Marka 1000 m2 5. Pemeliharaan TPR 6. Peningkatan Pelayanan Angkutan, Kegiatan : 1. Penyadaranan penghematan energi 2. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan bagi siswa SMU 7. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas,Kegiatan 1. Pengadaan dan pemasangan fasilitas LLAJ 2. Pengadaan dan pemasangan rambu 3. Pengadaan APILL 4. Pengadaan flashinglamp
5. Pengadaan Traffic Cone 8. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, Kegiatan 1. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor ; ALAT UJI EMISI
Visi dan Misi Visi Menjadi dinas yang unggul dalam menciptakan lalu lintas yang tertib, lancar, aman, dan nyaman Misi 1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, baik aparatur maupun masyarakat 2. Meningkatkan sarana prasarana penunjang ketertiban, kelancaran keamanan dan kenyamanan lalu lintas 3. Meningkatkan
peran
bidang
perhubungan
dalam
mendukung
pembangunan/
pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya 4. Meningkatan peran dalam penggalian sumber pendapatan asli daerah dan sektor perhubungan
Organisasi Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat 1. Sub Bagian Umum 2. Sub Bagian Keuangan Dan Aset 3. Sub Bagian Program 3. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas : 1. Seksi Manajemen Rekayasa dan Operasional Lalu Lintas; 2. Seksi Pengendalian dan Operasi. 4. Bidang Angkutan, terdiri atas : 1. Seksi Angkutan Umum; 2. Seksi Angkutan Barang dan Khusus. 5. Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana, terdiri atas : 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
2. Seksi Telekomunikasi dan Informatika. 6. Unit Pelaksana Teknis 7. Kelompok Jabatan Fungsional
