BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD merupakan lembaga penyelenggara

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD merupakan lembaga penyelenggara pemerintahan yang pembentukannya melalui Peraturan Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang secara khusus telah di tetapkan, demikian pula dengan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu adalah SKPD yang dibentuk mengemban amanah untuk melaksanakan program

dan

kegiatan

menyangkut

bidang

Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagai

pengemban

amanah,

BKBP3A

berkewajiban

menyusun

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), sebagai perwujudan langkah untuk menguatkan kapasitas

dan

akuntabilitas kinerja

dalam

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun ketiga untuk mencapai visi dan dan misi yang telah ditetapkan, baik itu keberhasilan yang mampu diraih maupun kegagalan yang di temui dalam bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dasar penyusunan LAKIP ini adalah dengan melaksanakan pengukuran kinerja yang telah dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai penetapan kinerja tahun 2016 yang telah disepakati.

B.

Gambaran Umum SKPD Badan Keluarga Berencana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan sebagian kewenangan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam urusan Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak.

Dasar

terbentuknya SKPD Badan Keluarga Berncana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Page 1

Anak ini yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu. C. Struktur Organisasi Struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan mekanisme formal dengan meyebutkan nama-nama organisasi yang dikelola oleh setiap individu atau kelompok, disamping juga struktur organisasi ini dapat menunjukkan suatu keadaan dari pola susunan dan perwujudan tetap hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi serta wewenang dan tanggungjawab yang jelas dan berbeda dalam suatu organisasi. Setiap organisasi pasti memiliki struktur organisasi, demikian pula Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, struktur organisasinya disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2007 tentang pembentukan, kedudukan, Tugas Pokok dan Sususna Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai berikut: 1. Kepala Badan 2. Sekretariat, terdiri dari : a. Subbag Umum dan Kepegawaian b. Subbag Perencanaan dan Keuangan c. Subbag Evaluasi Dokumentasi dan Pelaporan 3. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari : a. Sub Bidang Gerakan Keluarga Berencana b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi 4. Bidang Bina Peran Serta Masyarakat dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari : a. Sub Bidang Peran Serta Masyarakat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Page 2

b. Sub Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari : a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan b. Sub Bidang Perlindungan Anak

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Page 3


Page 4

Sumber daya Manusia/Personel SKPD Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak memiliki

Sumber Daya Manusia yang cukup besar, tercatat secara keseluruhan

berjumlah 123 orang ( Pegawai Badan + PLKB ), secara rinci dapat kita lihat pada tabel-tabel berikut : Pejabat Struktural pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NO

NAMA

GOL

JABATAN

ESSELON

1

Basuni, S.Pd., MM

IV/c

Kepala Badan

II.b

2

dr. H. Janu Wibowo,M.Si

IV/b

Sekretaris

III.a

3

Narni, SKM. M.Kes

IV/b

Kabid. Bina Peran Serta

III.b

Masyarakat dan Keluarga Sejahtera 4

Hj. Sumarni, S.Sos

IV.a

III.b

Kabid. Keluarga Berencana

III.b 5

Normawaty, S.Sos

IV.b

III.b

Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kasubbid.Peran Serta

6

M. Irfanie, S.Pd, MM

IV.a

7

Ida Romundang Lubis,

III.b

S.Kep

8

Efferilliani

Masyarakat

Kasubbid. Pemberdayaan &

IV.a

IV.a

Ketahanan Keluarga III.d

Kasubbid. Gerakan Keluarga

IV.a

Berencana

9

M. Maksun, S.Sos, MM

Kasubbid Kesehatan III.c


Reproduksi

IV.a

Page 5

10

Dida Rodiah

III.d

Kasubbid. Pemberdayaan

IV.a

Perempuan

11

EM.Indriyani Dwi WP,SH

III.d

12

Mursidah, SH

III.c

Kasubbid. Perlindungan Anak

Kasubbag.Evaluasi,Dok.&

IV.a

IV.a

Pelaporan Kasubbag. Perencanaan

13

Hamka, S.Sos

III.c

Keuangan

IV.a

14

Fitriyani, S.AB

III.b

Kasubbag. Umum dan

IV.a

Kepegawaian

Staf-staf pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tugasnya membantu para Kepala Sub Bidang dan Kepala Subbag yang jumlahnya bervariasi yaitu 22 orang dengan rincian sebagai berikut :


Page 6

Jumlah Staf/Karyawan pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No

BIDANG/BAGIAN

SUB BAGIAN/SUB

PNS

PTT

BIDANG 1

Sekretariat

a. Subbag Umum & Kepegawaian b. Subbag Perencanaan

TENAGA JUMLAH KONTRAK

2

1

6

9

2

2

-

4

-

1

1

-

2

1

-

1

-

-

2

1

-

1

dan Keuangan c. Subbag Evaluasi, Dokumentasi dan

1

Pelaporan 2

Bidang Keluarga Berencana

a. Sub Bidang Gerakan Keluarga Berencana

1

b. Sub Bidang Kesehatan

-

Reproduksi 3

Bidang Bina Peran Serta Masyarakat dan Keluarga Sejahtera

a. Sub Bidang Peran

2

Serta Masyarakat b. Sub Bidang Pemberdayaan dan

-

Ketahanan Keluarga Bidang 4

a. Sub Bidang

Pemberdayaan

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perempuan

Perlindungan Anak

b. Sub Bidang

1

1

1

1

Perlindungan Anak

Untuk efektifnya pelaksanaan tugas Program Keluarga Berencana Nasional dan Keluarga Sejahtera perlu adanya Petugas yang handal di lapangan guna melakukan penyuluhan KB pada masyarakat, dengan nama Penyuluh Keluraga Berencana ( PKB ) bagi PNS atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) bagi PTT.


Page 7

Oleh karena itu maka di bentuk UPT di Kecamatan yang di kepalai seorang Koordinator PKB yang bertugas mengkoordinir PLKB yang berada di wilayah kerjanya dan sekaligus memberikan laporan kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kepala Bidang Bina Peran serta Masyarakat dan Keluarga Sejahtera. Untuk mengetahui lebih jauh keadaan jumlah Pegawai Petugas Penyuluh Keluarga Berencana pada masing-masing Kecamatan, berikut kami sampaikan data seperti di bawah ini : Jumlah PLKB NO

KECAMATAN

1

Batulicin

2

PKB PNS

PLKB PTT

JUMLAH

4

4

8

Simpang Empat

2

8

10

3

Mantewe

1

3

4

4

Karang Bintang

1

7

8

5

Kusan Hulu

2

14

16

6

Kusan Hilir

3

16

19

7

Sungai Loban

4

3

7

8

Angsana

-

4

4

9

Satui

5

1

6

10

Kuranji

1

4

5

JUMLAH

23

64

87


Page 8

D. Sistematika Penulisan Adapun sistematika daripada penulisan LAKIP Tahun 2014 adalah sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB 1

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. GAMBARAN UMUM SKPD C. STRUKTUR ORGANISASI D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 1. VISI DAN MISI 2. TUJUAN DAN SASARAN 3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN B. RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2016 C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV

PENUTUP A. KESIMPULAN B. SARAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. PENGUKURAN KINERJA 2. LAPORAN CAPAIAN KEUANGAN


Page 9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 A. RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 1.

VISI DAN MISI a. Visi Visi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah “ Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak “. Untuk

mengwujudkan visi tersebut,

Badan Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai misi yang merupakan serangkaian tindakan nyata yang harus diemban dan dilaksanakan. b. Misi Misi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut : b.1. Mewujudkan kualitas hidup manusia yang maju dan sejahtera, masyarakat berkepribadian dalam berkebudayaan. b.2. Mengarusutamakan Pembangunan yang berwawasan kependudukan. b.3. Menyelenggarakan pembangunan Keluarga Sejahtera, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

2.

TUJUAN DAN SASARAN a. Tujuan Berdasarkan misi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu, maka di tetapkan tujuan sebagai berikut : a.1. Meningkatkan Kesetaraan dan keadilan gender a.2. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak a.3. Meningkatkan pemenuhan hak anak a.4. Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas a.5 Peningkatan pembinaan peserta KB baik menggunakan MKJP maupun non MKJP


Page 10

b. Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai

tujuan,

sasaran

memberikan

fokus

pada

penyusunan

kegiatanan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif dan dapat diukur. Sasaran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu adalah suatu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu agar seluruh organisasi sadar akan sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu telah merumuskan sasaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sebagai berikut : 1. Sasaran dari tujuan pertama “Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender”, adalah : Meningkatnya capaian komposit indeks pembangungan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG). 2. Sasaran dari tujuan kedua “Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak” adalah : Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan 3. Sasaran dari tujuan ketiga “Meningkatkan pemenuhan hak anak” adalah: Terbentuknya Kecamatan layak anak 4. Sasaran dari tujuan keempat “Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas” adalah : a.

Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49

tahun) b.

Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)

5. Sasaran dari tujuan kelima “Peningkatan pembinaan peserta KB baik menggunakan MKJP maupun Non MKJP” adalah: Menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)


Page 11

3.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN a. Strategis Pencapaian tujuan dan sasaran dilengkapi dengan penetapan strategi untuk pencapaianya. Strategi harus dibangun dan dilandasi kepada informasi maupun data-data yang diperoleh dari hasil analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Cara mencapai tujuan dan sasaran ini merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

b. Kebijakan Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindak-tindakan tertentu. Elemen-elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi ke dalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan. Serangkaian kebijakan ditetapkan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi seluruh jajaran staf Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu untuk melangkah. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI

: Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan perlindungan anak

MISI I

:

Mewujudkan kualitas hidup manusia yang maju dan sejahtera, masyarakat berkepribadian dalam berkebudayaan

Tujuan meningkatkan

Sasaran 1. meningkatnya

kesetaraan dan

capaian komposit

keadilan gender

indeks

Strategi 1. Meningkatkan anggaran responsif gender

Kebijakan meningkatkan peran vocal point PUG

pembangungan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG) meningkatkan

1. meningkatnya

1. meningkatkan dan

perlindungan

perlindungan

mengembangkan SDM

perempuan dan

perempuan dan

sebagai fasilitator PPRG

anak

anak dari tindak

disetiap skpd

melaksanakan pelatihan sdm fasilitator PPRG

kekerasan


Page 12

2. meningkatkan jumlah perempuan pelaku usaha

melaksanakan pelatihan usaha rumahan

rumahan 3. menyusun kebijakan/regulasi

1. menyusun peraturan atau

terkait pencegahan dan

regulasi pencegahan dan

penanganan perlindungan

penanganan

terhadap tindak kekerasan

perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekrasan. 2. Mensosialisasikan kebijakan/regulasi yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan terhadap tindak kekerasan

4. Meningkatkan layanan pelayanan P2TP2A 5. Meningkatkan kapasitas

Meningkatkan

Kecamatan layak anak

Meningkatkan sarana dan pra saranan P2TP2A Melakukan

sdm petugas yang terlatih

sosialisasi/workshop

dalam pencegahan dan

pencegahan dan




perempuan dan anak

dan TPPO


1. Menyusun kebijakan atau

Menyusun kebijakan/regulasi

pemenuhan hak

regulasi tumbuh kembang

yang terkait tumbuh

anak

anak

kembang anak

2. Meningkatkan koordinasi gugus tugas kota layak anak

1. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi KLA pada kluster pendidikan 2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi KLA pada kluster kesehatan 3. Menyusun dan melaksanakan aksi daerah mengenai KLA

3. Mengembangkan kota layak anak

Mengembangkan sarana dan pra sarana penunjang KLA

4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia


1. Melaksanakan sosialisasi/workshop

Page 13

gugus tugas KLA

peningkatan kapasitas sumber daya manusia 2. Melaksanakan peningkatan sumber daya manusia forum anak daerah 3. Melaksanakan workshop bahaya narkotika dan penanaman nilai-nilai luhur dalam karakter anak yang berkualitas

5. Meningkatkan dan

Melaksanakan pelatihan

mengembangkan lembaga

sumber daya manusia

pengarusutamaan hak

lembaga PHA

VISI


MISI II

: Mengarusutamakan pembangunan yang berwawasan kependudukan

Tujuan

Sasaran

Strategi

Menguatkan akses

Menurunnya angka

Penguatan dan pemaduan

pelayanan KB dan

kelahiran total (TFR)

pelayanan KB yang merata dan

KR yang merata

per WUS (15-49 tahun)

berkualitas

Kebijakan

Meningkatkan akses pelayanan KB yang merata

dan berkualitas

dan berkualitas didalam Meningkatnya

Penyediaan sarana dan pra

system Jaminan Kesehatan

pemakaian kontrasepsi

sarana serta alat kontrasepsi

Nasional

(CPR)

yang memadai disetiap faskes KB

VISI


MISI III : Menyelenggarakan pembangunan keluarga sejahtera, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi Tujuan

Sasaran

Strategi

Peningkatan

Menurunnya kebutuhan

Peningkatan intensitas

pembinaan

ber KB yang tidak

pelayanan KB secara statis

peserta KB baik

terpenuhi (unmet need)

diwilayah perkotaan dan

menggunakan

pelayanan KB secara mobil

MKJP maupun

diwilayah sulit

Non MKJP

Kebijakan

Meningkatkan akses pelayanan KB yang merata dan berkualitas didalam

Menurunnya kehamilan

1. Peningkatan jumlah

yang tidak diinginkan

penguatan kapasitas KB

dari WUS (15-49 tahun)

(PLKB) dan tenaga medis

system Jaminan Kesehatan Nasional

pelayanan KB serta penguatan lembaga di


Page 14

tingkat masyarakat ntuk mendukung pergerakan dan penyuluhan KB 2. Penguatan konsep kemandirian ber KB, pengembangan Advokasi dan KIE KB mandiri.


Page 15

B. RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2016 Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD, setiap SKPD terlebih dahulu wajib menyusun Rencana Kerja SKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimaksud memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerahmaupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sedangkan rencana kerja SKPD ini merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, diwujudkan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran, Sehinggan rencana kerja Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 dapat dikatakan sebagai wadah untuk menampung semua rencana program dan rencana kegiatan Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2016

yang merupakan acuan bagi SKPD untuk melaksanakan kegiatan

selama satu tahun anggaran dan didalam rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini sekurang-kurangnya memuat program dan kegiatan,lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan pendanaan indikatif. Adapun program dan kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Tahun 2015 adalah sebagai berikut:


Page 16

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

-

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

-

Penyediaan jasa administrasi keuangan

-

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

Penyediaan alat tulis kantor

-

Penyediaan barang cetakan dan penggadaan

-

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

-

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

Penyediaan makanan dan minuman

-

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

-

Penyediaan jasa Non PNS

-

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur -

Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu

4. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak -

Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)

5. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan -

Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah


Page 17

-

Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan

6. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan -

Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha

7. Program Keluarga Berencana -

Pembinaan Keluarga Berencana

8. Program Pelayanan Kontrasepsi -

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

9. Program Kesehatan Reproduksi Remaja -

Kegiatan memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat

10. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri -

Pembinaan Kelompok Pembina Keluarga

11. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR -

Fasilitasi forum pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya Diluar Sekolah.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Badan Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu adalah : 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan IDG 2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 3. Meningkatnya Persentase Kecamatan Layak Anak


Page 18

4. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) 5. Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence rate/CFR) 6. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 Menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun dan tertentunya dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan yaitu antara Bupati Tanah Bumbu selaku kepala daerah dengan Kepala Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selaku Pengguna Anggaran SKPD

untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki SKPD. Kepala Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku pengguna anggaran wajib menyusun penetapan kinerja dimaksud setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan dalam menyusun dokumen penetapan kinerja ini Kepala SKPD agar memperhatikan sekurangnya hal berikut, yaitu : 1). dokumen perencanaan jangka menengah; 2). dokumen perencanaan kinerja tahunan; dan 3). dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan anggaran, serta memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama SKPD, serta target kinerja dan pagu anggaran.


Page 19

Sedangkan maksud dari disusunnya dokumen penetapan kinerja agar pimpinan SKPD dalam hal ini Kepala Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu dapat melaksanakan fungsinya seperti: 1.

Melaksanakan pemantauan dan mengendalikan pencapaian kinerja SKPD selama jangka waktu satu tahun anggaran;

2.

Melaksanakan pelaporan capaian realisasi kinerja SKPD-nya dalam LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun yang bersangkutan;

3.

Melaksanakan penilaian keberhasilan SKPD selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Dengan demikian perbaikan-perbaikan yang mungkin diperlukan akan mudah dilakukan serta pelaksanaan tindakan dimasa yang akan datang (Penetapan Kinerja SKPD tahun 2016 terlampir).


Page 20

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH BUMBU

N o

Sasaran Strategis (Sesuai RENSTRA SKPD 2016-2021)

Indikator Kinerja(Sesuai RENSTRA SKPD 2016-2021)

1

2

3

1

Meningkatnya Capaian Komposit Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Target (Sesuai RENSTR A SKPD 20162021) 4

85.25 %

Program/ Kegiatan

Anggaran

5

6

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Pengembangan Materi dan pelaksanaan KIE tentang 1 kesetaraan dan keadilan gender (KKG) Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 1

2

Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan


Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

100%

Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha

Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Perempuan

Page 21

Rp. 15,205,000

Rp. 27,269,000

1 2

3 4

Kecamatan Layak Anak Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 tahun)

Meningkatnya persentase Kecamatan Layak Anak Angka kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 tahun)

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Permpuan di Daerah Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

2.47%

Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Fasilitasi forum pelayanan KKR 1 bagi kelompok Remaja dan kelompok Sebaya diluar Sekolah Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi (CPR)

Persentase pemakaian Kontrasepsi (CFR)

77,6%

Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)

11,34%

Rp 110,952,750

Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi

Rp 47,960,000

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 1

6 1


Rp 288,785,000

Program Pelayanan Kontrasepsi 1

Menurunnya Kebutuhan ber KB yang Tidak terpenuhi (Unmet Need)

Rp 87,450,000

0

1

5

Rp39,370,000

Pembinaan Kelompok Pembina Keluarga Program Keluarga Berencana Pembinaan Keluarga Berencana

Page 22

Rp41,075,000

Rp62,025,000

Jumlah Anggaran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR Program Keluarga Berencana Program Pembinaan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Program Pelayanan Kontrasepsi

Penjabat Bupati Tanah Bumbu

Drs. H. Wahyuddin, M.AP

Rp. 3,890,088,750,Rp. 3,708,197,000,Rp. 11,000,000,Rp. 50,800,000,Rp.

15,205,000,-

Rp.

27,269,000,-

Rp. Rp.

126,820,000,288,785,000,-

Rp.

110,952,750,-

Rp.

62,025,000,-

Rp. Rp.

41,075,000,47,960,000,-

Batulicin, Kepala BKBP3A

2016

Basuni, S.Pd., MM Nip. 19640116 198305 1 002


Page 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (Peraturan Menteri Dalam Negeri 21:2011). Sedangkan pengukuran kinerja merupakan proses yang sistematis dan berkesinambungan untuk menilai atau mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan SKPD pada awal tahun dalam dokumen penetapan kinerja dimana pengukuran kinerja ini dilakukan oleh setiap SKPD pada akhir periode anggaran yaitu dengan cara membandingkan antara target kinerja SKPD dengan realisasi kinerja yang telah dicapai oleh SKPD. Tujuan dari pengukuran kinerja ini adalah untuk melihat dan menilai sejauhmana perwujudan visi dan misi SKPD dapat mereka capai, sedangkan manfaat dilakukannya pengukuran kinerja diantaranya adalah: 1.

Memperbaiki perencanaan strategis dan penetapan target kinerja;

2.

Meningkatkan akuntabilitas;

3.

Memperkuat pengambilan keputusan;

4.

Memperbaiki layanan kepada masyarakat; dan

5.

Membantu dalam mewujudkan efektivitas penggunaan sumberdaya.

Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang di jumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan di pelajari guna perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.


Page 24

Dalam melakukan evaluasi kinerja digunakan perbandingan-perbandingan antara lain kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan dan kinerja nyata dengan tahuntahun sebelumnya. Analisis pencapaian kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi dan visi, sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategi. Disamping itu juga, sebagai bahan pembanding untuk melakukan evaluasi kinerja dan analisis pencapaian kinerja kami akan menyajikan dalam bentuk form Pengukur Kinerja. Form Pengukur Kinerja ini mempunyai alat pengukur yaitu berupa indikatorindikator kinerja, antara lain : 1. Indikator Input / masukan 2. Indikator Output / keluaran 3. Indikator Outcome / hasil Pengukur tersebut diatas dapat di hitung dengan angka-angka sehingga jelas terukur dengan analisis kualitatifnya. Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun, dan dilakukan pengukuran kinerja, maka dapat digambarkan evaluasi capaian kinerja dari Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016, sebagai berikut : 1. Meningkatnya Capaian Komposit Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak yang operasionalnya di dukung oleh kegiatan : -

Pelatihan Kelompok Usaha

-

Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga


Page 25

-

Pelatihan Organisasi Perempuan tentang Kebijakan Gender

Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut : Sasaran

Indikator Kinerja Target

Realisasi

%

Meningkatnya

Indeks

85,25 %

100 %

capaian

Pembangunan

85,25%

komposit Indeks Gender (IPG) Penbangunan

dan Indeks

Gender (IPG)

Pemberdayaan

dan Indeks

Gender (IDG)

Pemberdayaan Gender

2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Perempuan yang operasionalnya di dukung oleh kegiatan-kegiatan -

Pembinaan Kelompok Pemberdayaan Perempuan

-

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak ( P2TP2A )

-

Revitalisasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera ( P2WKSS )

Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :


Page 26

Sasaran


Realisasi

%

Meningkatkan

Persentase

100 %

100

Perlindungan

Penyelesaian

Perempuan dan

Perkara Tindak

Anak dari

Kekerasan

Tindak

Terhadap

Kekerasan

Perempuan

100 %

Dari tabel diatas dapat di uraikan bahwa penyelesaian kasus kekerasan yang di adukan oleh masyarakat, hal tersebut bukanlah semata – mata adanya kenaikan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi apabila dikaji lebih mendalam banyaknya terjadi

kasus kekerasan, tetapi banyak yang tidak di

adukan. Dari sisi positifnya adanya pengaduan tindak kekerasan ini menunjukan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam bidang hokum dan berjuang untuk melindungi diri dan memperjuangkan hak-haknya. 3. Menurunnya Angka Kelahiran Total ( TFR ) per WUS ( 15-49 tahun ) Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan Program Kesehatan Reproduksi Remaja dan Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR, yang operasionalnya berupa kegiatan-kegiatan : -

Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat

-

Fasilitasi Forum Pelayanan KKR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar

Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Page 27

Sasaran


Realisasi

%

Menurunnya

Angka kelahiran

2.47 %

100

Angka

Total ( TFR )

Kelahiran Total

per WUS (15-49

( TFR ) per

tahun)

2.47 %

WUS (15-49 tahun)

4. Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi (CPR) Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan program Pelayanan Kontrasepsi yang operasional kegiatannya di dukung oleh Pelayanan pemasangan Kontrasepsi. Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut : Sasaran


Realisasi

%

Meningkatnya

Persentase

77.14

100

pemakaian

pemakaian

Kontrasepsi (

Kontrasepsi (

CPR)

CFR )

77.6 %

5. Menurunnya Kebutuhan ber KB yang Tidak terpenuhi (Unmet Need)


Page 28

Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan program Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri dan Program Keluarga Berencana yang operasional kegiatannya di dukung oleh Pembinaan kelompok Pembina Keluarga dan Pembinaan Keluarga Berencana. Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut : Sasaran


Realisasi

%

Menurunnya

Persentase

22,85 %

201

Kebutuhan ber

kebutuhan ber

KB yang Tidak

KB yang Tidak

terpenuhi (

terpenuhi (

Unmet Need)

Unmet Need)

11,34 %

Dari tabel diatas dapat disimpulkan pencapaian dapat melebihi target yang telah di tetapkan. Hal ini dilihat dari Jumlah PUS yang tak ber KB sebanyak 14.625 di bandingkan dengan Jumlah PUS sebanyak 63.993.


Page 29

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN 1. Dengan melihat dari pengukuran

kinerja yang telah dilakukan, pencapaian

pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 tentang pencapaian kesertaan ber KB masyarakat telah tercapai, yang telah mencerminkan telah adanya kesadaran masyarakat dalam merencanakan keluarganya. 2. Masih kurangnya partisipasi keluarga dalam program BKB, BKR, BKL, dan UPPKS 3. Dengan bertambahnya pengaduan kasus-kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak, menunjukkan semakin dipahaminya hak-hak perempuan dan anak. B. SARAN Namun demikian, untuk mengantisipasi permasalahan atau tantangan yang dihadapi maka perlu mengambil langkah-langkah : 1. Melakukan pembinaan yang intensif kepada peserta KB agar tetap terjaga kelestariannya 2. Menjalin dan menjaga kerjasama dengan mitra kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan di semua lini dan tingkatan. 3. Melaksanakan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak


Page 30

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD merupakan lembaga penyelenggara

Recommend Documents