KATA PENGANTAR
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan dapat menyelesaikan penyusunan Renstra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun 2010 – 2015. Rumah Sakit adalah merupakan salah satu jaringan pelayanan kesehatan yang penting, sarat dengan tugas, beban, masalah dan harapan yang digantungkan padanya. Rumah Sakit dapat kita analogikan sebagai makhluk hidup yang harus berinteraksi dengan lingkungan yang berubah tersebut. Renstra SKPD RSUD Dr. Soegiri tahun 2010 – 2015 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2010 – 2015 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra SKPD menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renstra ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renstra ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.
Lamongan, Januari 2011 DIREKTUR RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN
Drg. FIDA NURAIDA, M.Kes Pembina Tk. I NIP. 19660219 199303 2 007
Page | i
DAFTAR ISI
Halaman Kata Pengantar ................................................................................................
i
Daftar Isi ..........................................................................................................
ii
BAB I
PENDAHULUAN ...........................................................................
1
1.1. Latar Belakang ...........................................................................
1
1.2. Landasan Hukum .......................................................................
2
1.3. Maksud dan Tujuan ...................................................................
6
1.4. Sistematika Penyusunan ............................................................. 7 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD .............................................. 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ...........................
9 9
2.2. Sumber Daya SKPD .................................................................. 26 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ........................................................... 29 BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ................................................................................. 31 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ....................................................................... 31 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ........................................................................... 33 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Rentra ............................................. 36 3.4. Penentuan Isu – isu Strategis ..................................................... 37 BAB IV VISI, MISI, TUJUSN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KIBIJAKAN ........................................................................... 38
Page | ii
4.1. Visi dan Misi SKPD ................................................................ 38 4.2. Tujuan dan Sasaran Menengah SKPD .................................... 39 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD ................................................ 49 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .......................................................
41
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ..........................................
43
Page | iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan dilandasi oleh semangat otonomi daerah dimana Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1. Pemberian otonomi dimaksudkan
untuk
mempercepat
proses
terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu ”Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi” yang dijabarkan sebagai berikut : -
Akuntabilitas artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan.
-
Transparansi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak.
-
Demokrasi dan partisipasi artinya fungsi-fungsi pemerintah diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian dari pilar utama kekuatan negara
Page | 1
Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah melaksanakan pembangunan
di
daerah
masing-masing
harus
menyusun
rencana
pembangunan. Rencana pembangunan menurut undang-undang tersebut menjadi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah untuk rencana kerja tahunan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pasal 151 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan bersifat indikatif. Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra SKPD dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) ; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
Page | 2
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ; 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4437)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Page | 3
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ; 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ; 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) ;
Page | 4
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor : 0199/m ppn/04/2010, Nomor : pmk 95/pmk 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 ; 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1/E) ; 19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 38/E) ;
Page | 5
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005 Nomor 13/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 11) ; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata
Cara
Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E) . 22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan. 23. Keputusan Bupati Nomor : 188/224/KEP/413.013/2009 tentanf RSUD Dr. Soegiri Lamongan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD 24. Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten lamongan Tahun 2010 - 2015
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dibuatnya Renstra SKPD RUD Dr. Soegiri Lamongan adalah untuk menjabarkan RPJM (Renstra Pembangunan Jangka Menengah) Kabupaten Lamongan tahun 2010 – 2015. Maka pembangunan Renstra SKPD
Page | 6
RSUD Dr. Soegiri Lamongan memperhatikan RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2010 – 2015. Tujuan penyusunan Renstra SKPD RSUD Dr. Soegiri Lamongan tahun 2010 – 2015 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah/ strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dengan demikian maka Renstra SKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT).
1.4. Sistematika Penyusunan Renstra SKPD RSUD Dr. Soegiri Lamongan terdiri dari 6 (enam) bab dan beberapa Lampiran Renstra SKPD memuat Lampiran Rencana Strategis, Lampiran Rencana Kerja serta Lampiran Penganggaran. Renstra SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I
: Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra SKPD, serta sistematika penulisan.
Bab II
: Gambaran Pelayanan SKPD, berisi tentang Tugas,
Fungsi dan
Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD serta Kinerja Pelayanan SKPD. Bab III : Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, berisi tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan visi, Misi dan program kepala daerah dan wakil
Page | 7
kepala daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L Rentra serta penantuan isu – isu strategis. Bab IV : Berisi tentang Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD serta Serta Strategi dan Kebijakan SKPB Bab V
: Berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif
Bab VI : Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.
Page | 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Tugas RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan seperti yang tercantum pada Keputusan Bupati Lamongan Nomor 53 Tahun 2008 adalah : -
Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan
mengutamakan
upaya
penyembuhan,
pemulihan
yang
dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan, dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi dari RSUD Dr. Soegiri Lamongan adalah : 1. Pelayanan Medis 2. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis 3. Pelayanan Asuhan Keperawatan 4. Pelayanan Rujukan 5. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 6. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan 7. Pelayanan Administrasi dan Keuangan
Struktur Organisasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dr. Soegiri sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan,
Page | 9
adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan dengan Susunan Organisasi sebagai berikut : 1. Direktur 2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan a) Bagian Umum dan Kepegawaian 1) Sub. Bagian Umum dan Perlengkapan 2) Sub. Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM 3) Sub. Bagian Hukum, Organisasi dan Pemasaran b) Bagian Keuangan 1) Sub. Bagian Anggaran 2) Sub. Bagian Perbendaharaan, Mobilisasi Dana dan Remunerasi 3) Sub. Bagian Akuntansi dan Verifikasi c) Bagian Program 1) Sub. Bagian Penyusunan Program 2) Sub. Bagian Evaluasi, Rekam Medik dan Pelaporan 3. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang a) Bidang Pelayanan 1) Sub. Bidang Pelayanan Medik 2) Sub. Bidang Pelayanan Keperawatan b) Bidang Penunjang 1) Sub. Bidang Penunjang Medik 2) Sub. Bidang Penunjang Non Medik 4. Kelompok Jabatan Fungsional
Page | 10
Direktur Rumah Sakit Direktur
mempunyai
tugas
memimpin,
menyusun
kebijakan,
membina,
mengkoordinasikan, dan mengawasi, serta malakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
Wakil Direktur Umum dan Keuangan (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan adalah unsur pimpinan pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. (2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan kegiatan pelayanan administrasi umum, keuangan, dan program Rumah Sakit. (3) Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana ketatalaksanaan kegiatan pelayanan administrasi umum dan perlengkapan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, akuntansi dan keuangan, perencanaan program, rekam medik dan pelaporan serta humas, hukum, keorganisasian dan pemasaran Rumah Sakit. b. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi
umum dan
perlengkapan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, akuntansi dan keuangan, perencanaan program, rekam medik dan pelaporan serta humas, hukum, keorganisasian dan pemasaran Rumah Sakit.
Page | 11
c. Pembinaa,
Pengawasan,
Pengendalian
serta
evaluasi
pelaksanaan
pelayanan administrasi umum dan keuangan. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Umum dan Kepegawaian (1) Bagian Umum dan Kepegawaian adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan (2) Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, meliputi umum dan perlengkapan, kepegawaian dan pengembangan SDM, hukum, organisasi dan pemasaran. (3) Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. Pengelolaan administrasi dan urusan umum, b. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan, c. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengembangan SDM, d. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana , hukum, kehumasan dan pemasaran e. Pelaksanaan teknis administratif kepada satuan unit kerja dilingkungan Rumah Sakit, f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Page | 12
(1) Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan, b. Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM, c. Sub Bagian Hukum, Organisasi dan Pemasaran (2) Masing- masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian.
(1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas : a. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan dan tata usaha kerasipan b. Mengurus arsip perjalanan dinas dan tugas- tugas keprotokolan c. Melaksanakan
urusan
rumah
tangga,
keamanan
kantor
dan
penyelenggaraan rapat dinas. d. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit e. Melaksanakan pengelolaan inventaris dan pemeliharaan barang- barang Rumah Sakit. f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengurusan pengelolaan administrasi kepegawaian
Page | 13
b. Melaksanakan pendataan dan evaluasi terhadap kebutuhan pegawai, c. Melaksanakan pembinaan disiplin dan pengawasan kepegawaian d. Melaksanakan pengelolaan administrasi mutasi pegawai, e. Melaksanakan pengurusan dan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai, f. Melaksanakan
Pengumpulan.
Pengelolaan
data
dan
informasi
kepegawaian, g. Menyiapkan bahan dalam rangka memproses kedudukan hukum pegawai, h. Menyiapkan bahan dan penyusunan pola pengembangan karier pegawai, i. Melakukan evaluasi terhadap pengembangan karier pegawai dalam rangka pemberian penghargaan, j. Menyiapkan pelaksanaan penunjukan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, k. Melakukan pengelolaan dokumentasi, pengelolaan data dan penyediaan informasi manajemen kepegawaian, l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai tugas dan fungsinya.
(3) Sub Bagian Hukum, organsasi dan Pemasaran mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum tentang Rumah Sakit, b. Menyiapkan dan menyusun instrumen perjanjian kerja sama, c. Menginventarisasi permasalahan dan membuat telaahan hukum sebagai bahan pertimbangan penentuan kebijakan, d. Memberikan pertimbangan atas pengaduan masyarakat,
Page | 14
e. Menyiapkan dan melakukan pengkajian organisasi dalam rangka penataan dan pengembangan kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah, f. Melakukan analisa jabatan dan analisa beban kerja dalam rangka penataan kelembagaan, tatalaksana dan kepegawaian, g. Mengolah dan menyediakan bahan – bahan informasi unuk kegiatan promosi. h. Melakukan pengurusan tugas kehumasan dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit ( PKMRS), i. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagan Umum dan Kepegawaian sesuai tugas dan fungsinya.
Bagian Keuangan (1) Bagian Keuangan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan. (2) Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, meliputi penganggaran, perbendaharaan, mobilisasi dana dan remunerasi, akuntansi dan verifikasi, (3) Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana anggaran keuangan, b. Pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan, mobilisasi dana dan remunerasi, c. Pelaksanaan akuntansi dan verifikasi transaksi keuangan, d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Page | 15
(1) Bagian Keuangan, terdiri dari : a. Sub Bagian Anggaran, b. Sub Bagian Perbendaharaan, mobilisasi dana dan remunerasi, c. Sub Bagian akuntansi dan verifikasi (2) Masing- masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keuangan.
(1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kerja anggaran tahun berjalan, b. Melakukan analisa menyusun perkiraan biaya satuan dan perkiraan harga, c. Menyusun anggaran dan biaya, d. Menyusun konsep prognosa laporan keuangan, e. Menyusun rencana pengeluaran inventasi Modal, f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan funginya.
(2) Sub Bagian Perbendaharaan, mobilisasi dana dan remunerasi mempunyai tugas : a. Menyiapkan anggaran Kas dan Penyediaan dana, b. Melakukan pelayanan perbendaharaan, c. Melakukan pengelolaan administrasi dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
Page | 16
d. Melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan Kas beserta bukti transaksi, e. Melakukan pengendalian pengelolaan Kas dan Bank f. Menyiapkan bahan- bahan untuk pertanggungjawaban laporan keuangan, g. Menyusun laporan posisi Kas secara periodik, h. Menyiapkan bahan koordinasi atau kerjasama dengan instansi/ lembaga lain dalam pengendalian dana untuk pembiayaan Rumah Sakit, i. Mengelola dan menggerakkan dana yang diperoleh dari pelayanan dan jasa Rumah Sakit, j. Melakukan penatausahaan administrasi keuangan Rumah Sakit, k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Sub Bagian akuntansi dan verifikasi mempunyai tugas a. Melakukan verifikasi dan konsolidasi keuangan, b. Melakukan pengolahan data akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan, c. Menerapkan dan mengembangkan sistem akutansi dan keuangan, d. Menyusun laporan realisasi anggaran keuanga, e. Menyusun daftar penyesuaian dan laporan keuangan Rumah Sakit, f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Page | 17
Bagian Program (1) Bagian Program adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan. (2) Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, rekam medik, evaluasi dan pelaporan. (3) Bagian Program mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pengembangan Rumah Saki, b. Pengumpulan dan Pengolahan data sebagai dasar penyusunan rencana dan program serta pengendalian pengembangan Rumah Sakit, c. Penelitian dan pengembangan untuk mendukung keberhasilan pelayanan Rumah Sakit d. Pelaksanaan Rekam Medik, e. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(1) Bagian Program terdiri dari : a. Sub Bagian Penyusunan Program, b. Sub Bagian Evaluasi, Rekam Medik dan Pelaporan (2) Masing- masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Program.
Page | 18
(1) Sub Bagian Penyusuna Program mempunyai tugas : a. Melakukan pengumpulan data, mengolah dan menganalisis data pelayanan Rumah Sakit dalam rangka peyusunan Program b. Menyusun rencana strategis ( Renstra ) Rumah Sakit secara koordinatif berdasarkan data masukan dilingkupRumah Sakit, c. Menjabarkan dan mensinkronisasikan Renstra dalam rencana kerja tahunan, d. Melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit, e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Program sesuai dengan tugas dan fungsinya,
(2) Sub Bagian Evaluasi, Rekam Medik dan Pelaporan mempunyai tugas : a. Melakukan Rekam Medik secara tertib dalam rangka peningkatan pelayanan Rumah Sakit b. Melakukan pengkajian untuk menentukan prioritas penanganan permasalahan pelayanan Rumah Sakit, c. Melakukan identifikasi data pelayanan Rumah Sakit sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut, d. Menyusun instrumen monitoring, evaluasi dan pengendalian program pelayanan Rumah Sakit, e. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, f. Menyusun LAKIP Rumah Sakit,
Page | 19
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Program sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang (1) Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang adalah unsur pimpinan pelaksanaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. (2) Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelayanan dan penunjang pada Rumah Sakit. (3) Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana ketatalaksanaan pelayanan dan penunjang, b. Pelaksanaan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan penunjang non medik, c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pelayanan a. Bidang Pelayanan adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang, b. Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelayanan medik dan pelayanan keperawatan, c. Bidang Pelayanan mempunyai fungsi ,:
Page | 20
a. Perencanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, c. Penggerakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, d. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibeikan oleh Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(1) Bidang Pelayanan terdiri dari : a. Sub Bidang Pelayanan Medik b. Sub Bidang Pelayanan Keperawatan (2) Masing- masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan.
(1) Sub Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas : a. Merencanakan kegiatan dan kebutuhan pelayanan medik b. Mengkoordinasikan kegiatan dan kebutuhan pelayanan medik, c. Menggerakkkan kegiatan dan kebutuhan pelayanan medik, d. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan kebutuhan pelayanan medik, e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Page | 21
(2) Sub Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas : a. Merencanakan kegiatan dan kebutuhan pelayanan keperawatan, b. Mengkoordinasikan kegiatan dan kebutuhan pelayanan keperawatan, c. Menggerakkkan kegiatan dan kebutuhan pelayanan keperawatan, d. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan kebutuhan pelayanan keperawatan, e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Penunjang (1) Bidang Penunjang adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang, (2) Bidang Penunjang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, mengkoordinasikan pengendalian pelayanan penunjang (3) Bidang Penunjang mempunyai fungsi ,: a. Perencanaan kegiatan pelayanan Penunjang, b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan Penunjang, c. Penggerakan kegiatan pelayanan Penunjang, d. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan Penunjang, e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibeikan oleh Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Page | 22
(1) Bidang Penunjang terdiri dari : a. Sub Bidang Penunjang Medik b. Sub Bidang Penunjang Non Medik (2) Masing- masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penunjang
(1) Sub Bidang Penunjang Medik mempunyai Fungsi : a. Merencanakan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang medik b. Mengkoordinasikan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang medik, c. Menggerakkkan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang medik, d. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang medik, e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Sub Bidang Penunjang Non Medik mempunyai Fungsi : a. Merencanakan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang non medik b. Mengkoordinasikan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang non medik c. Menggerakkkan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang non medik d. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang non medik e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan dan pelatihan di Rumah Sakit,
Page | 23
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. Kelompok Jabatan Fungsional: Tugas : Melaksanakan sebagian tugas teknis badan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. 2. Staf medik Fungsinal : Tugas : melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan 3. Komite Medik : Tugas : Membantu Direktur dalam menyusun standart pelayanan, memantau dan melakukan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional, mengembangkan program pelayanan,
pendidikan
dan
pelatihan
serta
penelitian
serta
pengembangan. 4. Komite Keperawatan Tugas : Membantu Direktur menyusun standart keperawatanm, pembinaan asuhan keperawatan,
melaksanakan pembinaan etika profesi
keperawatan. 5. Instalasi : Tugas : Mengkoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pengunaan faslitas sumber daya di instalasi masing-masing.
Page | 24
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEGIRI KABUPATEN LAMONGAN
DIREKTUR
KEL. JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
Komite Medik
Sub Bag Umum & Perlengkapan
Staf Medik Fungsional
Sub Bag Kepegawaian
Komite Keperawatan
Sub Bag Keuangan
Instalasi
Sub Bag Evaluasi & Pelaporan
Bidang Pelayanan
Sub Bid Pelayanan Medik
Sub Bid Pelayanan Keparawatan
Bidang Penunjang
Sub Bid Penunjang Medik
Sub Bid Penunjang Non Medik
Page | 25
2.2. Sumber Daya SKPD Dalam
melaksanakan
tugas
pokok
dan
fungsinya,
RSUD
Dr. Soegiri Lamongan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut : JAB. STRUK/ No JAB. FUNGS
1
2
PANGKAT/ JML
3
PENDD. JML
GOL.RUANG
4
JML
KET
7
8
FORMAL
5
6
1
Direktur
1
Pembina Tk. I – IV/b
1
S.2
1
2
Wakil Direktur
2
Pembina – IV/a
2
S.2
2
3
Kepala Bidang
2
Penata Tk. I – III/d
1
S.2
1
Penata – III/c
1
S.2
1
Pembina Tk. I – IV/b
1
S.2
1
Pembina – IV/a
1
S.2
1
Penata Tk. I – III/d
1
S.1
1
Pembina – IV/a
1
S.2
1
Penata – III/c
6
S.2
3
S.1
3
4
4
5
6
Kepala Bagian
Kepala Sub.Bag
Kepala Sub Bid
Staf Struktural
3
8
3
93
Penata Tk. I – III/d
1
S.1
1
Penata – III/c
2
S.1
2
- Penata – III/c
4
S.1
4
- Penata Muda Tk.I - III/b
23
S.1
13
SLTA
10
S.1
2
D.III
2
SLTA
3
D.III
9
- Penata Muda – III/a
- Pengatur Tk. I – II/d
7
15
Page | 26
- Pengatur – II/c
13
SLTA
5
SLTP
1
D.III
5
SLTA
8
Page | 27
JAB. STRUK/ No JAB. FUNGS
1
2
PANGKAT/
PENDD. JML
JML
GOL.RUANG
3
4
- Pengatur Muda – II/a
7
Staf Fungsional
167
KET
7
8
FORMAL
5
85 - Pengatur Muda Tk.I-II/b
JML
10
15
6 SLTP
4
SLTA
7
SLTP
3
SLTA
9
SD
6
- Juru Tk.I – I/d
2
SLTP
2
- Pembina Utama Muda–
5
S.2
2
S.1
3
S.2
6
S.1
1
IV/c
- Pembina Tk. I – IV/b
- Pembina – IV/a
4
S.2
4
- Penata Tk. I – III/d
16
S.2
3
S.1
1
D.III
10
SPK
2
S.2
1
S.1
5
D III
10
S.2
2
- Penata – III/c
- Penata Muda Tk.I –
16
30
III/b
Page | 28
S.1
4
D III
21
SLTA
3
- Penata Muda – III/a
23
D III
23
- Pengatur Tk. I – II/d
34
D III
34
- Pengatur – II/c
35
D III
35
JUMLAH TOTAL
270
270
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Secara umum RSUD Dr. Soegiri Lamongan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan di Kabupaten Lamongan dan secara proporsional telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari ikhtisar target tahun 2010 dapat dijelaskan sebagai berikut:
ANGGARAN No
1
SASARAN
1. Jumlah Kunjungan pasien
% RENCANA
REALISASI
10.000
11.118
111,18 %
96.000
102.500
106,77 %
Rawat darurat
2. Jumlah Kunjungan pasien Rawat jalan
Page | 29
3. Jumlah Kunjungan pasien
8.000
10.000
125 %
70,45 %
57,20 %
81,2 %
Rawat inap
4. % Anngka pemanfaatan tempat tidur (BOR)
44.482 212 x 365
Page | 30
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Tujuan pembangunan di bidang kesehatan adalah tercapainya hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Kesehatan adalah investasi yang mengandung makna bahwa kesehatan adalah kekayaan dan anugrah yang patut disyukuri, dijaga, dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya. Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar bagi warga negara seperti halnya pendidikan sebagai upaya membangun sumber daya manusia. Pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap masalah kesehatan. Melalui
Kementerian
Kesehatan
Pemerintah
Indonesia
berusaha
mewujudkan Indonesia Sehat 2015. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten telah berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita tersebut dan berusaha mewujudkan Lamongan Sehat 2015 dengan segala sumber daya yang ada. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan melalui program-program Pelayanan Kesehatan dan Upaya Kesehatan Rujukan, Kesehatan Keluarga, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, Farmasi, Makanan dan Minuman, dan Sumber Daya Kesehatan. Adapun permasalahan – permasalahan dalam bidang kesehatan yang masih dihadapi masyarakat Kabupaten Lamongan adalah :
Page | 31
1. Kondisi kesehatan lingkungan masih kurang memadai. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai penyakit menular seperti DBD, diare, ISPA, yang menjangkiti masyarakat disebabkan faktor sanitasi lingkungan yang tidak sehat. Pemukiman masih banyak yang belum memenuhi syarat kesehatan, seperti kondisi rumah, sanitasi, sarana MCK dan ketersediaan air bersih. 2. Kinerja pelayanan kesehatan yang belum optimal dan mutu pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan. Kinerja pelayanan kesehatan yang optimal merupakan kunci keberhasilan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Peningkatan kinerja pelayanan kesehatan selain ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan juga ditentukan oleh ketersediaan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. 3. Masih terdapat warga miskin yang belum menikmati pelayanan kesehatan Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengeluarkan dana penyediaan jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin yaitu dengan Jamkesmas dan Jamkesda. 4. Masih terdapat masyarakat penyandang gizi buruk Salah satu alat untuk mengukur status gizi masyarakat adalah persentase balita gizi buruk dan persentase kecamatan bebas rawaan gizi yang diukur dari kasus prevalensi Kekurangan Energi Protein (KEP) < 15%.
Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menetapkan kebijakan sebagai berikut :
Page | 32
1. Penyehatan lingkungan pemukiman dan pemberantasan penyakit menular serta penanganan KLB. 2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pemerataan pelayanan melalui pemberian bantuan pelayanan kesehatan bagi warga miskin. 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan paramedik. 4. Penambahan penyediaan jenis obat-obat generik di puskesmas. Sedangkan program yang telah ditetapkan adalah : 1. Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 2. Program peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit.
3.2.
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kabupaten Lamongan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Adapun Visi Kabupaten Lamongan adalah Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera,Berkeadilan, Beretika dan Berdaya Saing. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat; serta menjamin
ketersediaan
sarana
dan
prasarana
dasar
(infrastruktur dan utilitas).
Page | 33
2) Memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, produktivitas sektor-sektor andalan, dan pendayagunaan sumber daya alam. 3) Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance),
Menuju
Pemerintahan
Yang
Bersih
(Clean
Goverment). 4) Memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, dan aman dengan menjunjung tinggi kearifan nilai-nilai budaya lokal, dan kesetaraan gender.
Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kabupaten secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.
Untuk melaksanakan Misi “Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat; serta menjamin ketersediaan sarana dan prasarana dasar (infrastruktur dan utilitas)“, ditetapkan 1 (satu) tujuan untuk lima tahun ke depan sebagai berikut : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan indikator : a. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan
Page | 34
b. Jumlah Kunjungan IGD c. Jumlah Pasien Ruang Inap d. Bed Occupancy Rate / BOR (% pemakaian Tempat Tidur) e. % sarana kesehatan yang beroperasi sesuai dengan standar f. % Jumlah rujukan pasien maskin yang dilayani
Faktor Penghambat : a. Jumlah SDM relatif mencukupi namun masih perlu adanya pembinaan disiplin serta profesionalisme pegawai yang belum optimal. b. Belum adanya sistem penjenjangan karier, penghargaan dan punishment yang mampu mendorong kinerja pegawai. c. Dengan semakin berkembangnya IPTEK maka sarana dan prasarana yang ada perlu ditingkatkan lagi guna meningkatkan kualitas pelayanan. d. Anggaran Belanja rutin belum mencukupi. e. Fungsi-fungsi organisasi belum bekerja secara optimal sehingga Tupoksi belum dijalankan sepenuhnya.
Faktor Pendorong : a. RSUD Dr. Soegiri sudah dikenal sampai wilayah di luar Kabupaten Lamongan terbukti adanya pasien dari luar Kabupaten Lamongan. b. Kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di RS, hal ini dipengaruhi oleh tingkat sosial ekonomi yang cukup tinggi sehingga
mempengaruhi
gaya
hidup
masyarakat
gaya
hidup
masyarakat.
Page | 35
c. Sarana transportasi dan komunikasi lancar membuat akseabilitas ke RSUD Dr. Soegiri Lamongan mudah. d. Strata ekonomi masyarkat yang cukup tinggi membuat daya beli cukup tinggi sehingga meningkat pula kemauan membayarnya. e. Peluaang kerjasama dengan pihak ketiga masih terbuka luas, mengingat di Lamongan banyak perusahaan besar. f. Dukungan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan sangat positif g. Koordinasi dengan Puskesmas sangat mudah dan akan membentuk jejaring pelayanan yang sangat menguntungkan posisi RSUD Dr. Soegiri Lamongan. h. Peluang promosi RS saai ini sudah terbuka dan dapat dimanfaatkan dengan baik. i. Image masyarakat terhadap RSUD sangat lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat meningkat terhadap RSUD Dr Soegiri Lamongan. j. Pusat rujukan pelayanan kesehatan di Kabupaten Lamongan.
3.3.
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Faktor – faktor penghambat : a. Akses pelayanan kesehatan yang belum maksimal. b. Sarana prasarana pelayanan kesehatan yang belum sesuai dengan standart.
Page | 36
Faktor – faktor pendorong : a. Menciptakan SDM Rumah Sakit yang kompeten, kredibel, inovatif dan mampu berperilaku sebagai pelayan masyarakat melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur, peningkatan system penjenjangan dan karier, serta system penempatan pegawai sesuai dengan bakat dan latar belakang pendidikan. b. Memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi untuk meningkatkan kualitas layanan dalam rangka memberikan layanan yang prima pada masyarakat. c. Mengikutsertakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan di bidang kesehatan. d. Meningkatkan kerjasama lintas program maupun lintas sektor serta dukungan dari Pemerintah Kabupaten dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
3.4. Penentuan Isu – isu strategis Dari faktor-faktor pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari gambaran pelayanan SKPD adalah sebagai berikut : a. Profesionalisme pegawai RSUD Dr. Soegiri lamongan yang belum maksimal b. Sarana prasarana yang belum memadai c. Fungsi-fungsi organisasi belum bekerja secara optimal sehingga Tupoksi belum dijalankan sepenuhnya.
Page | 37
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRETEGIS DAN KEBIJAKAN
4.1.
Visi dan Misi SKPD Visi RSUD Dr. Soegiri Lamongan adalah merupakan cita-cita yang menggambarkan akan dibawa kemana RSUD Dr. Soegiri Lamongan di masa mendatang dan visi selalu berpijak pada kondisi, potensi, tantangan dan hambatan yang ada. Sehubungan dengan analisis dan pendalaman tersebut, maka ditetapkanlah visi RSUD Dr. Soegiri Lamongan adalah sebagai berikut : ”Terwujudnya RSUD Dr. Soegiri sebagai pilihan utama pelayanan Kesehatan dan Rujukan bagi masyarakat Kabupaten Lamongan”.
Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi Pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan persyaratan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Dari gambaran tersebut maka ditetapkan misi RSUD Dr. Soegiri Lamongan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit 2. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan sumber daya Rumah Sakit baik medis, paramedis maupun non medis. 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Rumah Sakit.
Page | 38
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 1. Tujuan Tujuan dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas dalam melaksanakan misi tersebut adalah sebagai berikut : a. Terwujudnya mutu pelayanan kesehatan yang berkuwalitas. b. Terwujudnya sumber daya manusia yang profesional dan berkuwalitas. c. Terpenuhinya sarana dan prasarana di Rumah Sakit.
2. Sasaran Sasaran
merupakan
upaya-upaya
khusus
untuk
melaksanakan
serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan. Adapun sasaran dalam perencanaan strategik RSUD Dr. Soegiri adalah sebagai berikut : a. Terlaksananya mutu pelayanan yang prima. b. Terlaksananya pemenuhan sumber daya manusia yang profesional dan berkuwalitas. c. Terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana di Rumah Sakit.
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD Strategi yang telah ditetapkan dalam RPJM adalah : 1. Penyehatan lingkungan pemukiman dan pemberantasan penyakit menular serta penanganan KLB. 2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pemerataan pelayanan melalui pemberian bantuan pelayanan kesehatan bagi warga miskin 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis dan paramedis 4. Penambahan penyediaan jenis obat-obat generik. Kebijakan SKPD untuk mendukung kebijakan RPJM adalah : a. Meningkatkan cakupan layanan kesehatan Page | 39
b. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan c. Meningkatkan sarana dan prasarana d. Meningkatkan sumber daya manusia/pegawai agar lebih optimal /profesionalisme dalam melaksanakan tugas.
Page | 40
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Untuk mendukung Visi, Misi, Tujuan dan sasaran RSUD Dr Soegiri tahun 20102015 maka ditentukan program sebagai berikut : 1. Program penyelenggaraan pelayanan kesehatan BLUD Dengan kegiatan : a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RS b. Penyelenggaraan penunjang pelayanan kesehatan di RS
Adapun indikator dari program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan 2. Jumlah Kunjungan IGD 3. Jumlah Pasien Ruang Inap 4. Bed Occupancy Rate / BOR (% pemakaian Tempat Tidur) 5. % sarana kesehatan yang beroperasi sesuai dengan standar
6. % Jumlah rujukan pasien maskin yang dilayani
Page | 41
