1.1 LATAR BELAKANG. pendahuluan

1

I-

pendahuluan

BAB 1 PENDAHULUAN “… Pada Bab Pertama ini dipaparkan mengenai Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penulisan dan Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016…”

1.1 LATAR BELAKANG

P

embangunan daerah yang berkelanjutan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai penjabaran dari Pasal 154 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan. Dalam peraturan dan perundangan baru penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholders dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa daerah kabupaten/kota yang memiliki kepala daerah baru diharuskan memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012-2016

2

I-

pendahuluan

memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILU KADA), maka adalah suatu keharusan bagi Bupati Kotawaringin Barat terpilih untuk menuangkan visi, misi dan program pembangunan yang telah disampaikannya kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat. Penjabaran visi, misi dan program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat terpilih periode 2012-2016 merupakan rumusan umum keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan sesuai dengan deskripsi visi dan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan daerah dimaksud. Upaya-upaya tersebut berisikan dan berintikan kegiatan-kegiatan yang disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggunakan prinsip-prinsip SMART yang diterjemahkan kedalam sasaran, tujuan, prediksi alokasi anggaran, indikator dan target yang ingin ESENSI dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN Landasan hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 mengacu pada sejumlah peraturan perundangan dan pedoman sebagai berikut:

RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan.

(1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


3

I-

pendahuluan

(6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243); (9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); (10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); (11) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); (12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); (13) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); (14) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); (15) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); (16) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); (17) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); (18) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); (19) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);


4

I-

pendahuluan

(20) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); (21) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); (22) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; (23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); (25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); (26) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); (27) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40); (28) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10); (29) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32); (30) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14); (31) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Nomor 3); (32) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Nomor 4);


5

I-

pendahuluan

(33) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5); (34) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 24)...... Tenta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Bappeda untuk menyiapkan RPJMD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, pokok-pokok isi dokumen RPJMD, waktu pelaksanaan Musrenbang RPJMD dan penyampaian RPJMD; status hukum RPJMD.

PRINSIP Sejalan dengan UndangUndang 25 Tahun 2004 maka penyusunan RPJMD perlu memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

· Strategis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 walaupun tidak · Demokratis dan Partisipatif mengatur secara eksplisit tentang RPJMD, namun · Politis · Perencanaan Bottom- Up mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD yang · Perencanaan Top- Down merupakan penjabaran RPJMD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD, dan RAPBD. Undang- Undang ini menekankan tentang penganggaran berbasis prestasi (performance budgeting).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang fungsi RPJMD untuk menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah; perlunya konsistensi dan keselarasan dengan RPJPD dan RPJM Nasional; pokok-pokok kandungan RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, selain strategi, kebijakan umum pembangunan daerah, program lintas SKPD, dan lintas kewilayahan; RKPD merupakan penjabaran RPJMD serta; status hukum RPJMD sebagai Peraturan Daerah. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 seperti halnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tidak mengatur secara langsung RPJMD, namun mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, dan APBD yang merupakan penjabaran RPJMD. Undang-Undang ini menekankan tentang perlunya penyusunan Renja dan RKA SKPD berbasis penganggaran kinerja. Ini menunjukkan tentang perlunya RPJMD juga menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasikan ke dalam rencana tahunan (RKPD). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menekankan tentang RPJMD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD, RKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD sebagai penerjemahan RPJMD. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 menekankan tentang perlunya RPJMD mencakup target pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam jangka menengah dan kemudian dituangkan dalam RKPD untuk target pencapaian SPM Tahunan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang merupakan penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 telah mengatur secara rinci mekanisme, proses, dan prosedur penyusunan penganggaran tahunan daerah, termasuk di dalamnya RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, RAPBD, dan APBD. Mengingat RPJMD dijadikan dasar bagi penyusunan RAPBD, maka dokumen RPJMD perlu sedemikian rupa sehingga mudah diterjemahkan ke dalam rencana dan penganggaran tahunan daerah yang diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006. Ini bermakna bahwa RPJMD perlu mencerminkan kerangka penganggaran yang diatur dalam PERMENDAGRI tersebut. Untuk


6

I-

pendahuluan

itu, RPJMD perlu menggunakan kerangka fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintahan daerah dalam menganalisis isu strategis, merumuskan strategi, kebijakan dan menetapkan prioritas programnya, setiap program perlu mempunyai tolok ukur dan target kinerja capaian program yang jelas.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah bahwa secara hakiki dalam rangka pengendalian evaluasi data informasi mendapat dukungan dari tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu: (1) Aspek produk perencanaan (2) Aspek Operasional 

Koordinasi antar pelaku pembangunan.



Partisipasi masyarakat (stakeholders) dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.



Konsistensi antara rencana versus anggaran.



Efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya.

(3) Aspek Kelembagaan Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan manajerial kepala daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk periode lima (5) tahun ke depan, yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang diwujudkan dalam Visi dan Misi Kepala Daerah dengan tetap memperhatikan arahan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJM-Prov) Kalimantan Tengah dan RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat. RPJMD berfungsi sebagai arah serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelaku bisnis dan sektor swasta serta seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan wilayah di segala bidang. Selain itu, RPJMD berfungsi sebagai tolok ukur penilaian kinerja Kepala Daerah di setiap akhir tahun anggaran dan juga pada akhir masa jabatan.


7

I-

pendahuluan

Gambar 1.1 Kedudukan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan susunan sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan kedudukan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah Bab ini menguraikan tentang kondisi geografis daerah dan data terkait dengan indikator kunci kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

BAB III

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan Bab ini memuat penjelasan tentang realisasi dan proyeksi pengelolaan keuangan daerah dan mengulas aspek kemampuan pendanaan program jangka menengah yang akan disusun untuk mencapai visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Cakupan pembahasan meliputi: pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, neraca daerah dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

Analisis Isu-Isu Strategis Bab ini memuat telaah terhadap kondisi, situasi, rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh.

BAB V

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran


8

I-

pendahuluan

Mengemukakan secara jelas tentang visi, misi dan agenda (program) Kepala Daerah Terpilih. BAB VI

Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunan daerah.

BAB VII

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Bab ini menjelaskan mengenai Program pembangunan (baik SKPD, lintas SKPD maupun Lintas Kewilayahan) dan Program Pengembangan Kelembagaan dan Legislasi Daerah. Untuk masing-masing program dicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif.

BAB VIII

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Bab ini memuat penjelasan indikator kinerja pembangunan daerah baik untuk pengukuran tahunan maupun lima tahunan.

BAB IX

Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Bab ini mengemukakan mengenai program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan RPJMD secara efektif. Bagian-bagian yang tercantum dalam bab ini adalah: Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD dengan RPJMD; Pemantauan dan evaluasi kinerja; Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD; dan Penguatan kemampuan dan kapasitas Non-Government Stakeholders untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD.

Bab X

Penutup Bab ini memuat kata-kata penutup dan penekanan kembali sejumlah materi inti yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN 1.5.1

Maksud

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 adalah: 1) Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih periode 2012-2016 yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah. 2) Program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas keuangan daerah. 3) Dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka lima tahunan.

1.5.2

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 adalah: 1) Tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012-2016

(RPJMD) Kabupaten

9

I-

pendahuluan

2) Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016. 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Renstra-SKPD. 4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 akan digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan pemerintah daerah.


1

II-

Gambaran umum kondisi daerah

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH “… Pada Bab Kedua ini dipaparkan mengenai kondisi geografi dan demografi daerah dan data terkait dengan indikator kunci kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah...”

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI Secara rinci analisis geografi daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilakukan antara lain terhadap :

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah a.

Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di bagian barat dan memiliki Daerah Aliran Sungai Arut, Sungai Kumai dan Sungai Lamandau, dengan ibukota kabupaten di Pangkalan Bun. Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 Km2 atau sekitar 6,2% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada. Dua kecamatan terakhir adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Kumai. (Tabel 2.1) Tabel 2.1 Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan Kecamatan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kotawaringin Lama Arut Selatan Kumai Pangkalan Banteng Pangkalan Lada Arut Utara Jumlah

Luas (KM2)

Persentase Terhadap Luas Kabupaten

1.218 2.400 2.921 1.306 229 2.685 10.759

11,32 22,31 27,15 12,14 2,13 24,96 100,00

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2010

   

Secara administratif letak geografis Kabupaten Kotawaringin Barat berbatasan dengan: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara


II-

2


Gambar 2.1 Wilayah Administratif Kabupaten Kotawaringin Barat (Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat)


II-

3


b.

Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis berdasarkan Peta RTRWK tahun 2003 letak Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada posisi 1˚26’ - 3˚33’ Lintang Selatan, dan 111˚20’-112˚6’ Bujur Timur. Namun berdasarkan peta rekomendasi RTRWK tahun 2009 berada pada posisi adalah 1˚26’ - 3˚33’ Lintang Selatan, 111˚13’112˚6’ Bujur Timur.

c.

Kondisi Topografi

Keadaan topografis Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digolongkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit yang terdiri dari: 1.

Sebelah utara adalah pegunungan dan macam tanah latosol tahan terhadap erosi;

2.

Bagian tengah terdiri dari tanah podsolik merah kuning juga tahan terhadap erosi;

3.

Sebelah selatan terdiri dari danau dan rawa alluvial/organosol banyak mengandung air.

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di sekitar aliran Sungai Kumai, Arut, dan Lamandau, mudah tergenang, berawa-rawa dan merupakan daerah endapan serta bersifat organik dan asam. Ketinggian merupakan faktor yang penting dalam penyebaran kegiatan budidaya terutama pertanian, sehingga ketinggian merupakan faktor yang perlu diperhatikan didalam pembangunan pertanian dalam arti luas. Ketinggian tempat dari permukaan air laut berpengaruh terhadap suhu udara, yaitu setiap naik 100 m suhu akan turun rata - rata 0,6:, sehingga makin tinggi suatu tempat akan menyebabkan daerah tersebut mempunyai suhu lebih rendah. Dilihat dari kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan kemiringan lahan, mayoritas lahan di daerah ini dapat diarahkan penggunannya untuk budidaya petanian, jika faktor lain mendukung. Lahan ini adalah lahan yang mempunyai kemiringan <40%. Lahan yang mempunyai kemiringan > 40% termasuk peka terhadap erosi. Kelerengan di atas 40 penyebarannya terkonsentrasi di bagian utara, dimana ketinggian wilayahnya di atas 500 meter di atas permukaan laut. Tipe kelas lereng ini hanya terdapat di wilayah Kecamatan Arut Utara. Tabel 2.2 Klasifikasi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat No.

Kecamatan

1 Kotawaringin Lama 2 Arut Selatan 3 Kumai 4 Pangkalan Banteng 5 Pangkalan Lada 6 Arut Utara Jumlah %

0–2% 45.903,35 113.593,76 278.812,90 16.610,11 7.189,56 0 462.109,98 46,85

2 – 15 % 64.739,94 69.107,06 22.572,55 56.222,47 24.120,18 292.410,98 292.410,98 29,65

Luas (Ha) 15 – 40 % 3.000,60 34.963,03 0 0 0 121.342,23 159.305,86 16,15

> 40 % 0 0 0 0 0 72.460,00 72.460,00 7,35

Jumlah 113.643,89 217.663,86 301.385,44 72.832,58 31.309,74 249.450,98 986.286,49 100

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat

d.

Geologi

Jenis tanah di daerah selatan berbeda jenis tanah yang terdapat di daerah utara. Jenis tanah yang terbentuk erat hubungannya dengan bahan induk (geologi), iklim dan keadaan medannya. Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut : Podsolik Merah Kuning, Tanah podsolik merah kuning merupakan jenis tanah yang sering dijumpai terletak menyebar di tengah sampai hulu sungai kecamatan Arut Utara, sedikit Arut


4

II-


Selatan dan kecamatan Kumai. Tanah podsolik telah mengalami perkembangan lebih lanjut, bersolum dalam, terbentuk dari bahan induk batu liat, dengan bentuk wilayah berombak sampai agak berbukit. Warna tanah podsolik ini adalah warna merah kuning dengan tekstur halus sampai kasar, dan memiliki drainase baik dengan reaksi tanah masam. Kompleks Podsolik (Podsolik Merah Kuning-Podsol), Tanah regosol podsol merupakan jenis tanah terletak menyebar di tengah kecamatan Kumai, Arut Selatan dan sedikit Kotawaringin Lama. Tanah podsolik telah mengalami perkembangan lebih lanjut, bersolum dalam, terbentuk dari bahan induk batu liat, dengan bentuk wilayah berombak sampai agak berbukit. Warna tanah podsol ini adalah warna coklat dengan tekstur halus sampai kasar, dan memiliki drainase baik dengan reaksi tanah masam. Kompleks Regosol (Podsol), dijumpai menyebar di bagian Timur Kecamatan Kumai, tanah ini bersolum dalam terbentuk dari bahan induk endapan pasir yang didominasi mineral kwarsa. Bentuk wilayahnya datar sampai berombak, dengan warna tanah coklat sampai kelabu muda, tekstur kasar, drainase baik dan reaksi tanah masam. Aluvial, jenis tanah ini terbentuk hasil endapan, banyak terdapat di sekitar daerah aliran sungai Lamandau, Arut, dan Kumai serta di daerah pantai sampai ke bagian tengah kecamatan Kumai. Tanah tersebut relatif lebih subur jika dibandingkan dengan tanah-tanah yang mengalami perkembangan lanjut. Organosol, tanah ini terbentuk dari bahan organik yang tertimbun di tempat tersebut, menyebar di kecamatan Kumai dan sedikit di kecamatan Kotawaringin Lama dan Arut Selatan. Warna tanah ini hitam bersifat asam. Oksisol (Lateritik), Jenis tanah oksilik (lateritik) terdapat bagian atas (hulu) kecamatan Arut Utara. Keadaan medan bergelombang, berbukit, dan bergunung dengan solum tanahnya dalam. Tanah jenis ini memiliki tekstur halus, berdrainase baik, hanya saja daerah ini curah hujan sangat tinggi. Warna tanah oksilik adalah kuning kemerahan dan termasuk jenis tanah yang telah lanjut mengalami perkembangan pelapukan. Sedangkan susunan geologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat tersusun atas 10 formasi, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Batuan Terobosan Sintang; Granit Mandahan; Granit Sukadana; Batuan GA Berapi; Tonalik Sepauk; Formasi Dahor; Endapan Rawa; Batuan Gunung api; Alluvium; dan Formasi Laut.

Rincian mengenai susunan geologi di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 2.3


5

II-


Tabel 2.3 Formasi Geologi Di Kabupaten Kotawaringin Barat Kecamatan No. 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jenis Formasi Batuan Terobosan Sintang Granit Mandahan Granit Sukadana Batuan GA Berapi

Ktw. Lama

Arut Selatan

Kumai*

Pangkalan Banteng

Arut Utara

Pangkalan Lada

Jumlah

Persentase (%)

0

0

0

89,22

0

0

89,22

0,01

265,77

0

0

1.159,50

0

0

1.425,27

0,16

0

0

0

84.598,66

0

0

84.598,66

9,71

10.173,09

0

0

2.115,31

0

0

12.288,40

1,41

Tonalit Sepauk

0

0

0

47.049,37

0

0

47.049,37

5,40

Formasi Dahor

50.565,04

50.084,89

57.449,03

5.959,05

34.956,68

24.208,56

223.223,25

25,61

Endapan Rawa Batuan Gunung api

52.640,00

118.916,03

120.353,27

0

37.083,02

7.101,18

336.093,50

38,56

0

48.533,61

0

108.479,87

792,87

0

157.806,35

18,11

0

129,33

6.912,01

0

0

0

7.041,34

0,81

Alluvium Formasi Laut JUMLAH

0

0

1.997,15

0

0

0

1.997,15

0,23

113.643,89

217.663,86

186.711,46

249.450,98

72.832,57

31.309,74

871.612,50

100,00

Sumber : Diolah dari Peta Geologi Kalimantan Tengah, Tahun 2004 * Luas lebih kecil, karena sebagian data tidak ada di Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting

Berdasarkan Tabel 2.3 di atas terlihat bahwa formasi geologi terbanyak yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah formasi endapan rawa dan formasi Dahor masing-masing seluas 336.093,50 Ha dan 223.223,25 Ha. Untuk lebih jelasnya mengenai persebaran susunan geologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat, lihat Gambar 2.2.


II-

6


Gambar 2.2 Peta Geologi Wilayah Kab. Kotawaringin Barat


7

II-


e.

Hidrologi

Di daerah Kalimantan pada umumnya sungai sangat berperan penting di dalam kehidupan masyarakat selain tempat untuk mencari nafkah juga berperan sebagai prasarana dan sarana transportasi. Demikian pula di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, sungai berperan sebagai prasarana dan sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat di dalam melakukan aktivitasnya. Tabel 2.4 Nama-Nama Sungai di Kotawaringin Barat Menurut Panjang yang Dapat Dilayari dan Rata-Rata Kedalaman

No.

Nama Sungai

1. 2. 3.

Sungai Kumai Sungai Arut Sungai Lamandau

Panjang (Km)

Dapat Dilayari (Km)

175,00 250,00 300,00

Rata-Rata Kedalaman (M)

100,00 190,00 250,00

Lebar (M)

6,00 4,00 6,00

300,00 100,00 200,00

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2010

f.

Klimatologi

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada daerah beriklim panas dan lembab. Hal ini disebabkan karena secara geografis, masih terletak di sekitar khatulistiwa dan bercurah hujan tinggi. Suhu maksimum berkisar 30,7°C – 32,8°C dan suhu minimum antara 21,8C - 23,5C. Rata-rata kecepatan angin dalam 10 tahun terakhir berkisar antara 4 - 6 knot. Kecepatan angin tertinggi terjadi pada bulan Agustus dan September. Jumlah hari hujan 202 hari. Curah hujan di Kabupaten Kotawaringin Barat mulai dari wilayah Selatan hingga ke pedalaman yang menjadi semakin meningkat. Jumlah curah hujan 3.000 mm/tahun dalam 10 tahun terakhir. Rincian kondisi suhu udara, kecepatan angin dan banyaknya curah hujan disajikan pada Tabel 2.5, Tabel 2.6 dan Tabel 2.7.

Tabel 2.5 Suhu Udara Rata-Rata Maksimum/Minimum dan Kelembaban Udara Di Stasiun Meteorologi Pangkalan Bun Suhu Udara (0C) No.

Bulan

2008 Maks Min 1. Januari 32,4 22,0 2. Februari 32,4 23,4 3. Maret 31,6 22,9 4. April 32,6 22,8 5. Mei 32,3 22,9 6. Juni 31,5 22,8 7. Juli 30,7 22,7 8. Agustus 31,1 22,7 9. September 31,9 23,1 10. Oktober 31,7 23,2 11. Nopember 32,4 23,5 12. Desember 30,7 23,2 Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka, Tahun 2010

Kelembaban Udara (%) 2009

Maks 31,6 32,4 31,9 32,4 32,7 32,5 31,4 32,1 33,4 32,8 32,1 31,9

Min 23,3 23,2 23,0 23,3 23,5 23,1 21,8 22,3 22,5 22,9 23,3 23,4

2008

2009

86 85 90 84 89 91 91 92 90 91 87 93

90 88 90 89 88 86 87 84 83 85 90 89


II-

8


Tabel 2.6 Kecepatan Angin Rata-Rata di Stasiun Meteorologi Pangkalan Bun (Knot) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

2000 5 5 6 5 5 5 6 6 6 5 5 5

2001 5 6 5 5 5 5 6 7 6 5 6 6

2002 5 5 5 5 5 5 6 7 7 6 6 5

2003 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 6

2004 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5

2005 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 6

2006 6 6 5 5 5 5 5 6 7 7 5 5

2007 6 5 6 5 5 6 6 6 6 6 6 5

2008 6 5 7 6 6 6 6 6 7 6 6 5

2009 6 6 5 5 5 6 6 6 7 6 5 5

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2009

Tabel 2.7 Banyaknya Curah Hujan Di Kabupaten Kotawaringin Barat (mm) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Tahun 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Curah Hujan 135,8 131,8 372,2 310,1 110,2 65,8 219,0 94,5 15,6 222,5 238,1 407,4 2.323,0 2.988,0 3.145,6 2.492,7 2.637,6 2.286,3 2.993,7 3.133,1 2.963,4


g.

Penggunaan Lahan

1.

RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG

Kedudukan kawasan lindung sangat penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Tersedianya kawasan lindung untuk melindungi tanah dan air pada daerah hulu, perlindungan sempadan sungai, pantai dan ekosistem serta perlindungan keanekaragaman sumberdaya hayati. Kawasan lindung adalah suatu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan yang mempunyai nilai sejarah/budaya bangsa. Selain itu kawasan ini juga mempunyai fungsi terhadap perlindungan hidrologis, perlindungan sumberdaya di darat maupun di laut. Pengelolaan kawasan lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung. Pemantapan kawasan lindung dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:


II-

9


 

 

Kawasan lindung ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetap dipertahankan; Penggunaan lahan yang telah ada pada kawasan lindung seperti permukiman, sawah, tegalan, dan perkebunan dalam kawasan lindung ini dimungkinkan sepanjang masih menjamin fungsi hidrologis; Penggunaan lahan yang tidak menjamin fungsi hidrologis secara bertahap diubah menjadi hutan lindung sesuai dengan kondisi setempat dan kemapuan pemerintah; Perubahan penggunaan lahan dalam kawasan lindung yang tidak bisa menjamin fungsi hidrologis dilarang, kecuali suatu jenis penggunaan yang karena sifatnya dapat dialihkan ke tempat lain.

Pengelolaan kawasan lindung secara umum ditujukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya berbagai kerusakan fungsi lingkungan hidup terintegrasi antara kepentingan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dengan pelestariannya. Dalam konteks ini diharapkan bahwa penempatan ruang dalam rangka pengembangan wilayah diserasikan dengan kemampuan dan daya dukung wilayahnya. Kawasan lindung berfungsi utama melindungi kelestarian sumber daya alam, sumber daya buatan, serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Di dalam kawasan ini tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya. Kriteria yang dipergunakan untuk menentukan kawasan lindung ini didasarkan pada Keppres Nomor 32 Tahun 1990. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, Pasal 5 ayat 2, yang termasuk dalam kawasan lindung adalah: a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air; b. Kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau/waduk; c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; d. Kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; e. Kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang; f. Kawasan lindung geologi antara lain kawasan sekitar mata air. Lahan yang difungsikan sebagai kawasan lindung memiliki kriteria kondisi lahan sebagai berikut: a. Kawasan Hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 1000 sampai 2000 meter atau lebih; b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih; c. Kawasan sempadan sungai dengan radius 50 – 100 meter; d. Kawasan di sekitar danau / mata air dengan radius 150 meter dari danau / mata air. Untuk daerah yang mengalami perubahan guna lahan dari kawasan lindung menjadi tegalan maka arahan pengembangannya berupa pengembalian fungsi kawasan tersebut kepada fungsi semula. Rencana kegiatan terhadap kawasan lindung adalah sebagai berikut: a. Pengendalian kegiatan budidaya yang telah ada secara ketat dan secara berangsur-angsur dilakukan relokasi keluar kawasan ini dengan tetap memperhatikan kondisi sosial ekonomi penduduk yang terkena kebijakan tersebut. b. Pengembalian fungsi hidro-orologi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan, salah satunya dengan cara reboisasi.


10

II-


c.

Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya baru, kecuali kegiatan yang tidak mengganggu fungsi lindung.

Adapun beberapa kriteria dalam penentuan Kawasan Lindung berdasarkan karakteristik fisik dasar, sebagai berikut : a. Topografi : Untuk melihat sisi kelerengan/ketinggian lahan. b. Jenis tanah : Menyangkut masalah kepekaan tanah terhadap erosi atau bahaya tanah longsor. c. Iklim/curah hujan : Identifikasi curah hujan, sehingga diketahui kapasitas hujan. Topografi merupakan kelerengan yang dinyatakan dalam prosentase kemiringan dan dilihat berdasar sudut kemiringan yang menjadi kriteria kawasan lindung. Adapun kriteria kawasan lindung berdasarkan ketentuan Direktorat Tata Guna Tanah Departemen Dalam Negeri adalah : a. Kelerengan 0-8% atau kelerengan tingkat I, lahan dengan kemiringan lereng ini dapat digunakan secara intensif dengan pengelolaan yang kecil; b. Kelerengan 8-15% atau kelerengan tingka II (landai), pada lahan tersebut dapat digunakan sebagai kegiatan permukiman dan pertanian tapi harus memperhatikan proses pengelolaan tanah dan konstruksi untuk menghindari terjadinya bahaya erosi; c. Kelerengan 15-25% atau kelerengan tingkat III (agak curam), kemungkinan terjadinya erosi lebih besar dibandingkan dengan kelerengan sebelumnya; d. Kelerengan 25-45% atau kelerengan tingkat IV (curam), jika pertumbuhan atau perkembangan tanaman keras dipermukaan tanah kurang, maka akan mudah terjadi erosi/tanah longsor; e. Kelerengan 45% atau kelerengan tingkat V (sangat curam), kelerengan tersebut sangat peka terhadap erosi, sehingga kegiatan yang harus diprioritaskan adalah kawasan lindung/rawan bencana. Tabel 2.8 Nilai Bobot Kelerengan Kelas Jenis Tanah Nilai Bobot I 0% - 8% (datar) 20 II 8% - 15% (landai) 40 III 15% - 25% (curam) 60 IV 25% - 45% (agak curam) 80 V > 45% (sangat curam) 100 Sumber : Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/1980 Selain itu, tanah merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan dan tanah terbagi dalam beberapa golongan berdasarkan tingkat kepekaan terhadap erosi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/II/1980, tentang kriteria cara penatapan hutan lindung, dimana bentuk klasifikasi ini berdasarkan kepekaan tanah terhadap erosi sebagai berikut : Tabel 2.9 Tingkat Kepekaan Jenis Tanah Tingkat Kepekaan Aluvial, Tanah Glei, Planosal, Hidromorf Tidak peka I Kelabu, Latorik Air Tanah II Latosol Kurang peka Brown forest soil, Noncolcic brown, Agak peka III Mediteran Andosol, Loterik, Gromosol, Potsol, Peka IV Padsolik V Regosol, Litosol, Orgosol, Rezina Sangat peka Sumber : Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/1980 Kelas

Jenis Tanah


Nilai 15 30 45 60 75

11

II-


Kriteria ketiga adalah berdasarkan pada jenis iklim. Bagi daerah iklim basah, komponen iklim sangat berpengaruh terhadap kerusakan tanah adalah curah hujan, yang menyebabkan pengikisan dan pengangkatan tanah (erosi) maupun pencucian unsur-unsur hara (top soil) yang diperlukan tanaman. Tabel 2.10 Intensitas Hujan Harian Rata-rata Kelas Intensitas Hujan Klasifikasi Nilai Bobot I < 13,6 mm/hari Sangat rendah 10 II 13,6 – 20,7 mm/hari Rendah 20 III 20,7 – 27,77 mm/hari Sedang 30 IV 27,7 – 34,8 mm/hari Tinggi 40 V > 34,8 mm/hari Sangat Tinggi 50 Sumber : Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/1980 Dari beberapa kriteria tersebut untuk kemudian dijumlahkan nilai bobotnya untuk digolongkan menjadi 4 (empat) kriteria, yaitu : a. < 75, kawasan budidaya tanaman semusim/permukiman. b. 75-125, kawasan budidaya tanaman tahunan. c. 125-175, kawasan penyangga d. > 175, kawasan lindung. a)

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan dibawahnya (hutan lindung). Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan. Kawasan hutan lindung yang mempunyai skor lereng, jenis tanah, curah hujan > 175 ; kemiringan > 40 % dan ketinggian > 500 m dpl. Kawasan yang memberikan perlindungan dibawahnya, terdiri dari : 1)

Hutan Lindung Tujuan ditetapkan hutan lindung adalah mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah dan air permukaan. Berdasarkan hasil uji konsistensi dengan RTRWP Kalteng Tahun 2009, maka hingga akhir tahun perencanan 2029, hutan lindung di Kabupaten Kotawaringin Barat seluas 10.089 hektar di Kecamatan Arut Utara dan sebagian kecil di Pulau Samudera Desa Tanjung Putri Kecamatan Arut Selatan seluas 240 hektar.

2)

Kawasan Bergambut dan Resapan Air  Kawasan Bergambut Kawasan gambut yang perlu dilindungi adalah kawasan yang mempunyai kedalaman > 3m pada hulu sungai dan rawa, yang berfungsi untuk melindungi hidrologi wilayah. Tanah gambut mempunyai ekosistem hutan gambut dan gambut mempunyai kemampuan yang besar untuk menyimpan air (dari alam). Kawasan bergambut berada diantara Sungai Arut dan Sungai Lamandau Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kotawaringin Lama seluas kurang lebih 132.927 hektar.  Kawasan Resapan Air Kawasan resapan air di Kabupaten kotawaringin Barat seluas 28,991 hektar yang berada di Kecamatan Arut Selatan seluas 491 hektar, Kecamatan Kumai seluas 5000 hektar, Kecamatan Pangkalan Lada seluas 6000 hektar, Kecamatan Pangkalan Banteng seluas


12

II-


4500 hektar, Kecamatan Arut Utara seluas 8000 hektar dan Kecamatan Kotawaringin Lama seluas 5000 hektar. b)

Kawasan Perlindungan Setempat 1) Kawasan Sempadan Pantai Peruntukkan fungsional kawasan sempadan pantai dimaksudkan dalam upaya melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai dengan batas minimal 50 - 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi pantai serta dimaksudkan untuk mengamankan kerusakan lingkungan akibat gerusan, abrasi dan intrusi air laut. Kebijaksanaan pemanfaatan kawasan yang ditempuh antara lain:  Mencegah segala bentuk kawasan kegiatan budidaya disepanjang pantai yang dapat mengganggu kelestarian fungsi pantai.  Mengendalikan kegiatan yang telah ada  Mengembalikan fungsi lindung pantai yang telah mengalami kerusakan. Kawasan sempadan pantai ini membentang di bagian selatan wilayah pesisir Kabupaten Kotawaringin Barat, mulai dari Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) di Kecamatan Kumai sampai wilayah pesisir selatan Kecamatan Arut Selatan. Panjang pantai ini kurang lebih 156 Km, sehingga luas lahan perlindungan sempadan pantai adalah 1.560 hektar. 2) Kawasan Sempadan Sungai Sempadan sungai perlu dilindungi dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai. Sungai-sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat yang perlu dilindungi adalah sungai-sungai besar seperti Sungai Kumai, Sungai Arut dan Sungai Lamandau. Perlindungannya sekurang-kurangnya 100 meter dari kiri dan kanan sungai dan 50 meter bagi anak sungai diluar permukiman serta apabila sungai dan anak sungai tersebut melintasi lingkungan permukiman, maka areal perlindungannya adalah 10-50 meter di kirikanan sungai. Sempadan Sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai luas kurang lebih 725 Km². Untuk DAS Arut luas sempadan sungai sekitar 250 Km², sedangkan DAS Lamandau yang mengalir dari Kabupaten Lamandau memiliki sempadan sungai yang harus dilindungi seluas 325 Km² dan DAS Kumai yang merupakan kumpulan anak - anak sungai memiliki luas 150 Km². 3) Kawasan Sempadan Danau/Rawa Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat beberapa danau/rawa yang juga perlu dilindungi sebagai pengendali banjir atau digunakan untuk kepentingan masyarakat sehari-hari maupun untuk kepentingan pertanian dan perkebunan. Danau-danau yang dimaksud tersebut adalah Danau Kenambui dan Sulung di Kecamatan Arut Selatan serta Danau Gatal dan Kotawaringin di Kecamatan Kotawaringin Lama. Areal yang perlu dilindungi adalah selebar 50-100 meter dari bibir danau ke arah darat. 4) kawasan air terjun kawasan air terjun patih mambang desa keraya kecamatan kumai; dan 5) kawasan kearifan lokal lainnya kawasan kearifan lokal lainnya meliputi desa pasir panjang kecamatan arut selatan dan desa sekonyer kecamatan kumai.


13

II-


c)

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Perlindungan terhadap kawasan suaka alam dan cagar budaya di kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nuftah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya. Dalam peraturan Menteri Kehutanan P.19 tahun 2004, kawasan suaka alam dan cagar budaya ini termasuk dalam Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berupa taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Sedangkan Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan, yang berupa cagar alam dan suaka margasatwa. Adapun penjelasan dari masing-masing kategori Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam adalah sebagai berikut : 1) Kawasan Suaka Alam Kawasan Suaka Alam merupakan kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan yang merupakan kawasan suaka alam di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu :  Taman Nasional Tanjung Puting ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 698/pkts/UM/XI/78, tanggal 13 November 1978 dan SK Menteri Kehutanan No 687/kpts-II/1996, tanggal 25 Oktober 1996 seluas 415.040 hektar. Taman ini secara geografis terletak antara 2º35’ - 3º20’ LS dan 111º50’ - 112º15’ BT sedangkan secara administratif pemerintahan, terletak berbatasan langsung dengan Kabupaten Seruyan. Luas kawasan yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah seluas 240.778 hektar.  Taman Wisata Alam Tanjung Keluang ditetapkan berdasarkan berita acara tata batas tanggal 5 mei 2011 seluas 2.559 hektar. Taman Wisata Tanjung Keluang secara secara administratif pemerintahan, terletak di kecamatan Kumai. 2) Kawasan Pelestarian Alam kawasan pelestarian alam yaitu Suaka Marga Satwa Sungai Lamandau dan suaka alam laut (kawasan padang lamun yang berada di sepanjang garis pantai Desa Teluk Bogam, Desa Sungai Bakau, Gosong Senggora dan Sepagar seluas kurang lebih 210 hektar. kawasan sebaran terumbu karang berada di Sei Sungai Cabang Timur, Gosong Senggora dan sepagar seluas kurang lebih 200 hektar. daerah perlindungan laut khususnya ikan berada di Gosong Senggora dan Tanjung Keluang); 3) Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Kawasan cagar budaya merupakan kawasan yang dilindungi karena memiliki nilai sejarah dan pengetahuan. Kawasan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Istana Kuning/Keraton Lawang Agung Bukit Indera Kencana, Astana Mangkubumi di Kecamatan Arut Selatan, Astana Al-Nursari, Makam dan Masjid Kyai Gede dan Makam Raja Kuta Tanah di Kecamatan Kotawaringin Lama.Di Kecamatan Arut Utara yaitu Rumah Adat, Batu Patahan, Tiang Pantar, Balai Pinyang Laman, Batu Dahiang Burung, Sapundu, Rumah Betang Kuning, Batu Lancang, Tempayan Hermaung Yadana dan Monumen Iskandar Sambi. d)

Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi termasuk kawasan mata air merupakan sumber air baku yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup. Sumber mata air terbesar berasal dari tiga sungai yang


14

II-


berada di Kabupaten kotawaringin barat yaitu, Sungai Kumai sepanjang 175 Km, Sungai Lamandau sepanjang 325 Km dan Sungai Arut sepanjang 250 Km. Untuk kawasan mata air lainnya berada di kecamatan Arut Selatan meliputi tebing tinggi, Danau Sulung, Danau Seluluk, Danau Kenambui. Terdapat kawasan mata air yang berasal dari danau di Kecamatan Kotawaringin Lama (Danau Gatal, Masorayan, Terusan, Asam, Purun dan Batang Pagar) seluas 1,210 hektar. e)

Kawasan Rawan Bencana 1) Kawasan Rawan Kebakaran Kebakaran hutan merupakan salah satu dari realitas kondisi yang ada saat ini. Dampak dari kebakaran hutan berupa kabut asap tidak hanya dirasakan secara lokal namun juga secara regional (lintas wilayah/negara). Untuk itu perlu dilakukan suatu rencana yang mengakomodir kawasan rawan kebakaran hutan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun lokasi dari kawasan rawan kebakaran hutan adalah kawasan yang sebelumnya telah terjadi kebakaran (bekas kebakaran). Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 1122 titik rawan atau seluas 205 km2 . Kawasan-kawasan yang perlu ditetapkan sebagai kawasan rawan kebakaran hutan adalah kawasan yang terletak di daerah pesisir, dekat pantai dan muara sungai. Menyingkapi masalah permasalahan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah, maka kegiatan pengendalian kebakaran yang meliputi kegiatan mitigasi, kesiagaan, dan pemadaman api. Kegiatan mitigasi bertujuan untuk mengurangi dampak kebakaran seperti pada kesehatan dan sektor transportasi yang disebabkan oleh asap. Beberapa kegiatan mitigasi yang dapat dilakukan antara lain: (1) menyediakan peralatan kesehatan terutama di daerah rawan kebakaran, (2) menyediakan dan mengaktifkan semua alat pengukur debu di daerah rawan kebakaran, (3) memperingatkan pihak-pihak yang terkait tentang bahaya kebakaran dan asap, (4) mengembangkan waduk-waduk air di daerah rawan kebakaran, dan (5) membuat parit-parit untuk mencegah meluasnya kebakaran beserta dampaknya. Kesiagaan dalam pengendalian kebakaran bertujuan agar perangkat penanggulangan kebakaran dan dampaknya berada dalam keadaan siap digerakkan. Hal yang paling penting dalam tahap ini adalah membangun partisipasi masyarakat di kawasan rawan kebakaran. Tahapan ketiga adalah kegiatan pemadaman api. Pada tahap ini usaha lokal untuk memadamkan api menjadi sangat penting karena upaya di tingkat lebih tinggi memerlukan persiapan lebih lama sehingga dikhawatirkan api sudah menyebar lebih luas. Pemadaman api di kawasan bergambut jauh lebih sulit daripada di kawasan yang tidak bergambut. Hal ini terkait dengan kecepatan api yang sangat cepat dan tipe api di bawah permukaan. Strategi pemadaman api secara konvensional seperti pada kawasan hutan dan lahan tidak bergambut harus dikombinasikan dengan cara-cara khas untuk kawasan bergambut, terutama untuk memadamkan api di bawah permukaan. Pemadaman api di bawah pemukaan dengan menyemprotkan air ke atas permukaan lahan tidaklah efektif, karena tanah gambut mempunyai daya hantar air vertikal yang sangat rendah. Cara lainnya adalah dengan membuat parit yang dialiri, atau penyemprotan air melalui lubang yang telah digali hingga batas api di bawah permukaan. 2) Kawasan Rawan Gelombang Pasang kawasan rawan gelombang pasang yaitu kawasan yang berada di daerah pantai terutama Tanjung Pengujan Sampai Tanjung Keluang, Teluk Pulai Sampai Teluk Ranggau, Keraya dan Sebuai Kecamatan Kumai;


15

II-


3) Kawasan Rawan Banjir kawasan rawan banjir meliputi daerah di Kecamatan Arut Selatan yaitu Desa Kumpai Batu Bawah, Rangda, Sulung Kenambui, Umpang, Tanjung Trantang. di Kecamatan Kotawaringin Lama yaitu Desa Lalang, Rungun dan Kondang; 4) Jalur Evakuasi Bencana jalur evakuasi bencana berada pda kawasan bandara baru di Kecamatan Kumai dan Desa Kumpai Batu Atas di Kecamatan Arut Selatan; dan f)

Kawasan Lindung Lainnya 1) Kawasan Perlindungan Plasma-Nutfah Kawasan lindung hutan plasma-nutfah merupakan kekayaan alam yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) seluas 240.778 hektar, Suaka Marga Satwa Sungai Lamandau seluas 32.712 hektar dan Tanjung Keluang seluas 2.559 hektar. 2) Kawasan Terumbu Karang dan Biota Laut yang di Lindungi Kawasan yang merupakan daerah Konservasi Laut Daerah (KKLD) terutama terumbu karang,ikan dan padang lamun yang dilindungi berada di Gosong Senggora dan Sepagar secara geografis terletak antara 111˚41'65''BT dan 3˚12'58''LS , dan daerah perlindungan laut terutama ikan berada di Gosong Sebogor dan Tanjung Keluang secara geografis terletak antara 111˚29'43''BT dan 2˚58'38''LS. 3) Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa dan Biota Laut yang di Lindungi kawasan koridor bagi jenis satwa dan biota laut yang di lindungi yaitu ikan, terumbu karang dan padang lamun di Gosong Senggora, Sepagar, Gosong Sebogor,dan Tanjung Keluang di Kecamatan Kumai; 4) Kawasan Cagar Biosfer Kawasan cagar biosfer berada di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Terdiri dari zona inti/area inti sebagai area untuk melestarikan keanekaragaman hayati, zona penyangga berfungsi untuk melindungi area inti dari dampak kegiatan manusia, dan zona transisi yaitu kawasan terluas yang merupakan kawasan untuk kerjasama dengan masyarakat lokal. 5) Kawasan Pantai Berhutan Bakau Kawasan pantai berhutan bakau yaitu di sungai mambang desa kubu hingga Desa Sungai Bakau di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat seluas kurang lebih 6,973 hektar; 6) Kawasan Konservasi Perairan Sungai Atau Danau Kawasan konservasi perairan sungai atau danau, meliputi :  Kawasan konservasi perairan sungai Arut di sungai Desa Panahan seluas 1.500 hektar;  Kawasan konservasi perairan Danau Seluluk seluas 200 hektar;  Kawasan konservasi perairan Danau Gatal seluas 1.500 hektar;  Kawasan konservasi perairan Danau Masorayan seluas 250 hektar. 7) Kawasan Hutan Kota Kawasan hutan kota yang telah ditetapkan dengan Perda seluas 785,75 hektar, meliputi :  Kawasan Wisata Alam Kelurahan Sidorejo seluas 5 hektar SK. Bupati Nomor : 188.45/2/HUK;  Kawasan Pangkalan TNI AU seluas 713 hektar SK. Bupati Nomor : 3 Tahun 2009;  Hutan Kota Desa Purbasari seluas 55,75 hektar SK. Bupati Nomor : 188.45/16/HUK;  Kawasan Klinik Rehabilitasi Orang Utan seluas 12 hektar SK. Bupati Nomor : 188.45/1/HUK pebruari Tahun 2007;


16

II-


 Hutan lindung dalam arti khusus Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan seluas 411 hektar;  Hutan Kota di Kecamatan Arut Selatan dan Kumai (penanaman turus jalan di Kecamatan Arut Selatan seluas 25 hektar); dan  Hutan Kota di Kecamatan Arut Selatan (penanaman turus jalan di Kota Pangkalan Bun seluas 10 hektar). 8) Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya Kawasan suaka alam laut di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan kawasan konservasi tumbuhan laut seperti padang lamun dan terumbu karang. Kawasan Padang Lamun yang berada di sepanjang garis pantai desa Teluk Bogam, Desa Sungai Bakau, Gosong Senggora dan Sepagar seluas 210 hektar. Kawasan sebaran terumbu karang berada di Sei Sungai Cabang Timur, Gosong Senggora dan Sepagar seluas 200 hektar. Daerah perlindungan laut khususnya ikan berada di Gosong Senggora dan Tanjung Keluang. 2.

Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

a)

Kriteria Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan ini dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia. Adapun rencana pengembangan bagi kawasan budidaya ini disesuaikan dengan masing-masing fungsi kawasan. Persyaratan utama dalam pengembangan kawasan budidaya adalah pemanfaatan sumber daya yang ada secara tidak berlebihan atau secara optimal sehingga di satu sisi sumber daya tersebut dapat berguna bagi kehidupan dan penghidupan manusia dan di sisi lain sumber daya tersebut masih tetap terjaga kelestariannya. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Yang termasuk dalam kawasan budidaya adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan. Terdapat banyak kriteria untuk penentuan kawasan budidaya khususnya untuk budidaya pertanian dalam arti luas. Beberapa diantaranya adalah: Kepmentani No. 837/Kpts/UM/II/1980 dan No. 683/Kpts/UM/8/1981 dimana jumlah bobot nilai dari ketiga faktor fisik (lereng, jenis tanah dan curah hujan) haruslah berbobot < 124, dan juga kriteria landsystem yang berpedoman pada kesesuaian lahan dan berdasarkan kriteria fisik lahan. b)

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat ini, dimana untuk menghindari tumpang tindih pengelompokan jenis kawasan budidaya dan untuk menselaraskan produk tata ruang diatasnya, maka penetapan jenis kawasan budidaya mengikuti terminologi dari Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah dalam produk RTRWP 2006. Kawasan budidaya dikategorikan menjadi; Kawasan Budidaya Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Tetap (HPT), Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK),Kawasan Pengembangan Produksi (KPP), Kawasan Permukiman dan Penggunaan Lain (KPPL).


17

II-


Kawasan hutan produksi diarahkan pemanfaatannya untuk tujuan pemenuhan kebutuhan kayu serta keperluan industri, baik untuk tujuan lokal, nasional maupun ekspor. Kawasan Hutan Produksi terdiri dari 3 kawasan, yaitu Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 246.315 hektar, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 49.315 hektar dan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) seluas 156.063 hektar. c)

Kawasan Hutan Rakyat (HTR)

Penetapan pencadangan lokasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) untuk Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan oleh Menteri Kehutanan No. SK. 114/Menhut-II/2008 seluas 11.924 hektar meliputi Kecamatan Arut Utara ( Desa Nanga Mua, Desa Pangkut, Desa Sukarami, Desa Kerabu, dan Desa Gandis) dan Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng. d)

Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain (KPPL)

Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain adalah kawasan dengan peruntukan kegiatan budidaya, kawasan pemukiman kota, desa, kawasan industri, pariwisata, pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan hutan rakyat, serta penggunaan lain selain di atas.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Potensi Pengembangan wilayah merupakan wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya, yang meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata,permukiman dan peruntukan lainnya. 1) Kawasan Peruntukan Pertanian Untuk kawasan pertanian tanaman pangan yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering, perikanan, dan perkebunan rakyat. Pengelolaan untuk kawasan pertanian ini adalah sebagai berikut:  Pengembangan dan intensifikasi pertanian pangan seluas 78.296 hektar meliputi Kecamatan Arut Selatan seluas 6.617 hektar, Kecamatan Arut Utara seluas 22.954 hektar, Kecamatan Pangkalan Lada seluas 6.489 hektar, Kecamatan Pangkalan Banteng seluas 30.156 hektar, Kecamatan Kotawaringin Lama seluas 8.340 hektar dan Kecamatan Kumai seluas 3.740 hektar yaitu pada tanah alluvial di sekitar sungai, baik pada lahan pasang surut maupun non pasang surut.  Pengembangan dan intensifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLBB) sawah di wilayah kabupaten seluas 34.861 hektar meliputi Kecamatan Arut Selatan seluas 19.190 hektar, Kecamatan Arut Utara seluas 350 hektar, Kecamatan Pangkalan Lada seluas 620 hektar, Kecamatan Pangkalan Banteng seluas 840 hektar, Kecamatan Kotawaringin Lama seluas 3.175 hektar dan Kecamatan Kumai seluas 10.686 hektar  Intensifikasi hortikultura di Kecamatan Arut Selatan, Kotawaringin Lama, Kumai, Arut Utara, Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada Upaya perencanaan terhadap kawasan pertanian di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah: a. Pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan pertanian harus diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam hal ini masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup; b. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian tanaman harus memanfaatkan potensi tanah yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi dan wajib memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya; c. Kawasan pertanian tanaman lahan basah dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan;


18

II-


d. Kawasan pertanian tanaman lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh pemerintah daerah setempat dan atau oleh Departemen Pertanian; e. Wilayah yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang; Wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan; f. Upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan pertanian lahan kering tidak produktif (tingkat kesuburan rendah) menjadi peruntukan lain harus dilakukan tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat. 2) Kawasan Peruntukan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas 1.075.900 hektar, cadangan lahan perkebunan seluas 212.671 hektar, terdiri dari perkebunan besar kelapa sawit, karet, lada, kelapa, dll tersebar di 6 Kecamatan di kabupaten Kotawaringin Barat. 3) Kawasan Peruntukan Perikanan  kawasan peruntukan perikanan tangkap di perairan laut meliputi kawasan pemanfaatan umum pada rencana zonasi diluar kawasan alur atau zona alur ruang terbagi dalam jalur penangkapan, yaitu : a. jalur 1a sejauh 0-3 mil laut diperuntukan bagi nelayan dengan klasifikasi : - peralatan penangkapan ikan menetap; - alat penangkap ikan tidak menetap tidak dimodifikasi; dan - kapal perikanan tanpa motor dengan ukuran kurang dari 10 meter. b. jalur 1b sejauh 3-6 mil laut, diperuntukan bagi nelayan dengan klasifikasi: - alat penangkap ikan tidak menetap yang dimodifikasi; - kapal perikanan tanpa motor atau bermotor temple dengan ukuran kurang dari 12 meter atau kurang dari 5 gt; - pukat cincin (purse seine dengan ukuran dari 150 meter); dan - jaring insang hanyut dengan ukuran kurang dari 1000 meter.  kawasan peruntukan perikanan tangkap diperairan umum meliputi sungai, danau dan rawa antara lain : a. sungai kumai pada bagian hulu diluar pelayaran; b. sungai arut dan anak sungai dari kelurahan baru sampai desa nanga mua; c. sungai kotawaringin dari desa pendulangan sampai ke kelurahan kotawaringin hilir; dan d. danau meliputi :danau batang pagar,danau kenambui, danau sulung, danau rangda, danau kedipi, danau asam, danau terusan.  kawasan peruntukan perikanan budidaya di laut meliputi : a. budidaya keramba jaring apung pada kawasan desa kubu, sei penyimping kearah tanjung keluang; b. budidaya teripang dan rumput laut berada didesa sungai bakau dan teluk bogam; c. budidaya air payau ditambak meliputi kawasan sungai ratik desa sungai bakau, kawasan teluk ranggau dan sungai gumpung didesa sungai cabang timur dan kawasan desa tanjung puteri; dan d. budidaya air payau di sungai meliputi kawasan dari tanjung kalap sampai desa sebukat.  kawasan budidaya air tawar meliputi : a. keramba jaring apung meliputi kawasan karang anyar sampai danau seluluk di sungai lamandau dan dari sungai tembaga sampai sungai bungur di sungai arut;


19

II-


b. kolam ikan meliputi kawasan desa natai kerbau di kecamatan pangkalan banteng, desa sagu di kecamatan kotawaringin lama keramba ikan meliputi kawasan desa runtu, desa kenambui dan kelurahan kotawaringin hulu.  kawasan budidaya ikan di rawa meliputi desa sebuai, tanjung putri dan tanjung trantang.  Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas : 1) kawasan pengolahan ikan meliputi desa kapitan, desa kubu, desa tanjung putri dan kelurahan mendawai seberang; 2) kawasan pelabuhan perikanan meliputi kelurahan kumai hilir, desa kubu, dan pendulangan di desa tanjung putri; 3) kawasan pembenihan ikan atau udang meliputi balai benih ikan didesa pasir panjang, UPR pangkalan banteng dan UPR sagu, balai benih udang galah di desa kapitan, dan balai benih ikan payau atau udang di desa sungai bakau; dan 4) sarana dan prasarana perikanan tangkap yaitu pusat pelelangan ikan (PPI) Kumai. 4)

Kawasan Peruntukan Pertambangan Kawasan peruntukan pertambangan tersebar di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu :  Potensi tambangan batubara di kecamatan pangkalan banteng;  Potensi tambangan biji besi di kecamatan arut utara meliputi desa pandau, desa riam dan desa sambi;  Potensi tambangan emas di kecamatan arut utara meliputi desa pangkut, desa kerabu dan desa penyombaan; dan  Potensi tambangan zirkon di kecamatan pangkalan banteng dan kecamatan kumai.

5) Kawasan Peruntukan Industri Kawasan industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan. Penentuan dan pengelolaan kawasan industri berdasarkan pada peraturan menteri perindustrian nomor 35 tahun 2010 tentang pedoman teknis kawasan industri, yaitu di kelompokkan menjadi :  kawasan peruntukan industri/industrial estate, yaitu : a. industri besar dan menengah berada di kecamatan kumai, p.lada dan p.banteng seluas 4.500 hektar ( tiga lokasi); b. industri kecil tersebar diseluruh daerah di kabupaten kotawaringin barat;  kawasan peruntukan industri diluar kawasan industri, yaitu : a. industri pengolahan kayu lapis korea – indonesia (korindo) merupakan industri besar di kabupaten kotawaringin barat; b. industri translik merupakan industri rumah tangga.  industri mikro, kecil dan menengah tidak wajib berlokasi dalam kawasan industri. 6)

Kawasan Peruntukan Pariwisata Pemanfaatan ruang untuk daya tarik wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada wisata alam yang dapat ditingkatkan pengembangannya secara fisik dan non fisik sehingga dapat berfungsi dan bernilai tambah. Lokasi-lokasi wisata yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain: 1) Kawasan wisata alam :  Kecamatan Kumai seperti : Taman Nasional Tanjung Puting, Pantai Kubu, Pantai Keraya, Pantai Teluk Bogam, Tanjung Keluang, Pantai Sebuai, Air terjun Patih Mambang, Gosong Senggora, Suaka Marga Satwa Sungai Lamandau, Danau naruhum.


II-

20


2) Kawasan wisata budaya :  Kecamatan Arut Selatan seperti : Istana Kuning, Astana Mangkubumi, Kolam Pemandian Putri Raja dan Makam Raja-Raja Kutaringin yang terletak di tengah kota Pangkalan Bun  Kecamatan Kotawaringin Lama : Astana Al Nursari, Masjid Kyai Gede dan Makam Kyai Gede terletak di Kecamatan Kotawaringin Lama. 7)

Kawasan Peruntukan Permukiman Kawasan peruntukan permukiman di bagi menjadi dua bagian yaitu kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi pangkalan bun, kotawaringin, pandu sanjaya, karang mulya, kumai, pangkut dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan meliputi desa-desa di kabupaten kotawaringin barat. Pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat diarahkan untuk pemenuhan perumahan yang layak huni untuk berbagai lapisan masyarakat. Untuk klasifikasi dari permukiman yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dibagi menjadi tiga yaitu :  Permukiman dengan kepadatan tinggi Kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi berada di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada dengan tingkat kepadatan 116.62 jiwa/Km2, Kecamatan Arut Selatan dengan tingkat kepadatan 37.34 jiwa/Km2, dan Kecamatan Pangkalan Banteng dengan tingkat kepadatan 24.91 jiwa/Km2;  Permukiman dengan skala kepadatan sedang Kawasan permukiman dengan kepadatan sedang berada di wilayah Kecamatan Kotawaringin Lama dengan tingkat kepadatan 14.20 jiwa/Km2., dan Kecamatan Kumai dengan tingkat kepadatan 14.94 jiwa/Km2;  Permukiman dengan skala kepadatan rendah Kawasan permukiman dengan kepadatan sedang berada di wilayah Kecamatan Arut Utara dengan tingkat kepadatan 5.08 jiwa/Km2. Jika dilihat dari kecenderungan yang ada pada umumnya permukiman yang dibangun oleh pribadi (masyarakat) ada tiga jenis yaitu yang tertata dengan rapi, sembarangan dan tidak teratur, serta kampung kumuh. Permukiman yang dibangun/dikembangkan oleh pengembang umumnya berupa rumah dalam berbagai tipe, sedangkan untuk rumah dinas tidak ada penambahan. Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat ditentukan berdasarkan atas luasan kapling rumah dibawah ini: a. Rumah kapling kecil, setidaknya seluas ≥200 meter persegi. b. Rumah kapling menengah, luas lahan antara >250 meter persegi. c. Rumah kapling besar, luas lahan >500 meter persegi. Tabel 2.11 Rencana Pengembangan Perumahan

Jumlah Pertambahan Kebutuhan Rumah Tahun 2029 (unit) Besar Sedang Kecil Jumlah Ktw. Lama 638 1.913 3.826 6.377 Arut Selatan 3.305 9.915 19.830 33.049 Kumai 1.610 4.829 9.658 16.097 Arut Utara 503 1.510 3.019 5.032 P. Bbanteng 1.200 3.600 7.200 12.001 P. Lada 985 2.955 5.910 9.850 Total 8.241 24.722 49.444 82.407 Sumber: Hasil Rencana, Tahun 2029 Kecamatan

Luas LahanYang dibutuhkan Untuk Pertambahan Rumah Tahun 2029 (km2) Besar Sedang Kecil Jumlah 318.866,36 478.299,54 765.279,26 1.562.445,16 1.652.458,38 2.478.687,57 3.965.900,11 8.097.046,06 804.846,65 1.207.269,97 1.931.631,95 3.943.748,57 251.611,39 377.417,09 603.867,34 1.232.895,83 600.038,96 900.058,43 1.440.093,50 2.940.190,89 492.508,46 738.762,70 1.182.020,31 2.413.291,47 4.120.330,20 6.180.495,30 9.888.792,48 20.189.617,98


II-

21


Arahan pengembangan untuk kawasan perumahan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa mendatang adalah sebagai berikut : a. Pembangunan rumah tidak boleh merusak kondisi lingkungan yang ada. b. Dalam penataan rumah harus memperhatikan lingkungan dan harus berpegang pada ketentuan KDB dan KLB yang telah ditetapkan. c. Pada kawasan-kawasan atau lokasi-lokasi yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dan bersifat khusus sebaiknya tidak dialihfungsikan untuk permukiman atau kegiatan lain yang diperkirakan dapat menurunkan kualitas lingkungan. d. Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengadakan rumah sendiri tetapi penataannya harus mengikuti rencana tata ruang dan advis planning yang dikeluarkan oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah. e. Untuk pengembangan perumahan yang dilakukan oleh developer harus disertai juga dengan pembangunan fasilitas umum dan sosial terutama pada RTH dan lapangan olah raga, tempat ibadah, makam, perbelanjaan, serta jalan yang menghubungkan dengan jalan yang ada disekitarnya dan jalan utama kota. f. Pada kawasan terbangun kota, harus disediakan ruang terbuka hijau yang cukup yaitu:  Untuk kawasan yang padat, minimum disediakan area 10% dari luas total kawasan.  Untuk kawasan yang berkepadatan bangunannya sedang harus disediakan ruang terbuka hijau minimum 20 % dari luas kawasan.  Untuk kawasan berkepadatan bangunan rendah harus disediakan ruang terbuka hijau minimum 30 % terhadap luas kawasan secara keseluruhan.  Untuk kawasan permukiman, taman harus disediakan ruang terbuka hijau 60 % terhadap luas kawasan secara keseluruhan. 8)

Kawasan Peruntukan Lainnya (a) Kawasan Peruntukan Pertahanan Dan Keamanan Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan meliputi hutan kawasan tertentu untuk latihan militer (hkt-m) di Kecamatan Kumai. (b) Rencana Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa Seiring dengan perkembangan Kabupaten Kotawaringin Barat maka kegiatan perdagangan di Kabupaten Kotawaringin Barat juga semakin meningkat. Kabupaten Kotawaringin Barat dalam skala nasional dan regional mempunyai fungsi sebagai pusat kegiatan distribusi barang dan jasa untuk wilayah sekitarnya. Sehingga dengan demikian keberadaan pusat perdagangan dan jasa (komersial) yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai arti yang sangat penting dan perlu diarahkan secara tepat. Rencana pengembangan kawasan komersial yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut : 1. Kegiatan perdagangan skala besar (grosir) untuk jenis sayuran, ikan dan sejenisnya, garment, elektronika dan barang pelengkapan sehari-hari diarahkan di Kecamatan Kumai, karena dekat dengan pelabuhan dan akan dikembangkan sebagai kawasan industri pengolahan hasil bumi. Kegiatan perdagangan ini perlu dilengkapi dengan tempat bongkar muat barang, tempat parkir kendaraan, container sampah dan pelengkap kebersihan lainnya. 2. Untuk kegiatan perdagangan barang campuran, misalnya garment, elekronika dan jasa seperti bank, show room mobil-motor, bioskop, biro perjalanan, akan dilayani di sekitar pusat kota. Pengembangan perdagangan dan jasa pada kawasan ini


II-

22


3.

4.

diarahkan dengan itensitas rendah-sedang baik dalam bentuk bangunan maupun tarikan orang yang akan datang dengan disertai sistem parkir di dalam (off street) Perdagangan kebutuhan sehari-hari untuk skala kecil dan menengah dilayani oleh pasar yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat. Kawasan ini juga dikelilingi oleh pertokoan yang akan menjadi pusat pelayanan bagi wilayah sekitarnya. Sesuai dengan perkembangan Kabupaten Kotawaringin Barat maka diperlukan pengembangan kawasan perdagangan baru dengan berbagai skala pelayanan, mulai dari toko/warung, pertokoan, pasar, yaitu: a) Pusat perdagangan baru, direncanakan pada setiap pusat-pusat pelayanan; b) Pertokoan, dimana pengembangannya diperlukan pada kawasan baru yang telah dan akan dikembangkan. Pertokoan ini sebaiknya berdekatan dengan fasilitas umum lainnya sehingga secara keseluruhan berfungsi sebagai pusat lingkungan; c) Toko dan warung, sifatnya eceran dan barang dagangannya merupakan bahan kebutuhan sehari-hari. Arahan pengembangannya adalah menjadi satu dengan kawasan/lingkungan permukiman.

(c) Rencana Pengembangan Kawasan Fasilitas Umum Kawasan Perkantoran Kawasan perkantoran yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tetap dipertahankan di PKW Kabupaten Kotawaringin Barat Kota Pangkalan Bun yang memiliki skala pelayanan regional, dan di Kecamatan Kumai yang memiliki skala pelayanan kecamatan/lokal, sedangkan untuk instansi lainnya lokasinya menyebar. Kawasan Pendidikan Untuk melayani kebutuhan penduduk, kegiatan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat diarahkan tersebar di seluruh wialyah kecamatan. Kawasan Pelayanan Kesehatan Untuk masa yang akan datang lokasi dari rumah sakit yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat tetap dipertahankan mengingat lokasinya yang ada pada saat ini cukup sentral dan mempunyai aksesibilitas yang tinggi, jadi hanya perlu meningkatkan mutu pelayanan saja. Sedangkan untuk pengembangan pelayanan kesehatan lainnya setingkat puskesmas diarahkan di pusat pelayanan lingkungan permukiman terutama pada wilayah baru yang akan dikembangkan sehingga pengembangan baru ini (bersamaan dengan fasilitas lainnya) sekaligus dapat merupakan daya tarik perkembangan daerah pada masa yang akan datang. Selain itu terkait dengan ini untuk pusat pelayanan PKL yang tidak mempuyai fasilitas kesehatan setingkat puskesmas harus dikembangkan pada pusat pelayanan PKL ini. Kawasan Peribadatan Seperti pada umumnya masyarakat di Indonesia, ternyata masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat mayoritas memeluk agama Islam, setelah itu agama Kristen Hindu, dan Budha. Berbagai jenis fasilitas peribadatan ini lokasinya sudah tersebar dan sudah dapat melayani kebutuhan penduduk. Ruang Olah Raga Sesuai dengan kondisi Kabupaten Kotawaringin Barat maka untuk rencana Ruang Olah Raga diarahkan pengembangan lapangan olah raga yang bersifat terbuka terutama disetiap unit lingkungan permukiman yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk lapangan olah raga yang ada sekarang sebisa mungkin dihindari untuk peralihan


II-

23


fungsi sebagai kawasan terbangun, dan hanya difungsikan sebagai RTH baik untuk tempat olah raga, taman kota, maupun sebagai peresapan air. Ruang Terbuka Non Hijau Kota Ruang terbuka non hijau merupakan ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH berupa ruang terbuka yang diperkeras (paved) yaitu jalan maupun ruang-ruang terbuka yang telah diperkeras sehingga tidak terdapat vegetasi yang mampu meresapkan air. Luasan area ruang terbuka non hija diperoleh dari luas lapangan olahraga, lapangan upacara, serta parkir terbuka. Area ini tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Rencana pengembangan ruang terbuka non hijau di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah mempertahankan ruang terbuka non hijau yang saat ini ada yaitu ruang terbuka yang diperkeras (paved) meliputi taman bermain, stadion olahraga, jaringan jalan serta parkir yang diperkeras sehingga bersama dengan fungsi ruang terbuka hijau (RTH) akan meningkatkan kualitas lingkungan fisik, ekonomi dan sosial Kabupaten Kotawaringin Barat. (d) Rencana Peruntukan Lainnya Untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan kawasan peruntukan lainnya untuk pertahanan dan keamanan adalah : 1. Komando Distrik Militer (KODIM)-1014/Pangkalan Bun di kecamatan Arut Selatan 2. komando rayon militer (KORAMIL) yang terdapat di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat 3. lanud TNI-AU tipe “D” di Pangkalan Bun (e) Rencana Peruntukan Evakuasi Bencana kawasan peruntukan evakuasi bencana berada pada ibukota masing-masing kecamatan yaitu kecamatan arut utara di pangkut, kecamatan arut selatan di pangkalan bun, kecamatan pangkalan banteng di karang mulya, kecamatan pangkalan lada di pangkalan lada, kecamatan kumai di kumai dan kecamatan kotawaringin lama di kotwararingin lama.


II-

24


Gambar 2.3 Sebaran Penggunaan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat (Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat)


II-

25


2.1.3 Wilayah Rawan Bencana a. Kawasan Rawan Kebakaran Kebakaran hutan merupakan salah satu dari realitas kondisi yang ada saat ini. Dampak dari kebakaran hutan berupa kabut asap tidak hanya dirasakan secara lokal namun juga secara regional (lintas wilayah/negara). Untuk itu perlu dilakukan suatu rencana yang mengakomodir kawasan rawan kebakaran hutan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun lokasi dari kawasan rawan kebakaran hutan adalah kawasan yang sebelumnya telah terjadi kebakaran (bekas kebakaran). Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 1122 titik rawan atau seluas 205 km2 . Kawasan-kawasan yang perlu ditetapkan sebagai kawasan rawan kebakaran hutan adalah kawasan yang terletak di daerah pesisir, dekat pantai dan muara sungai. Menyingkapi masalah permasalahan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah, maka kegiatan pengendalian kebakaran yang meliputi kegiatan mitigasi, kesiagaan, dan pemadaman api. Kegiatan mitigasi bertujuan untuk mengurangi dampak kebakaran seperti pada kesehatan dan sektor transportasi yang disebabkan oleh asap. Beberapa kegiatan mitigasi yang dapat dilakukan antara lain: (1) menyediakan peralatan kesehatan terutama di daerah rawan kebakaran, (2) menyediakan dan mengaktifkan semua alat pengukur debu di daerah rawan kebakaran, (3) memperingatkan pihak-pihak yang terkait tentang bahaya kebakaran dan asap, (4) mengembangkan waduk-waduk air di daerah rawan kebakaran, dan (5) membuat parit-parit untuk mencegah meluasnya kebakaran beserta dampaknya. Kesiagaan dalam pengendalian kebakaran bertujuan agar perangkat penanggulangan kebakaran dan dampaknya berada dalam keadaan siap digerakkan. Hal yang paling penting dalam tahap ini adalah membangun partisipasi masyarakat di kawasan rawan kebakaran.

b.

c.

d.

Tahapan ketiga adalah kegiatan pemadaman api. Pada tahap ini usaha lokal untuk memadamkan api menjadi sangat penting karena upaya di tingkat lebih tinggi memerlukan persiapan lebih lama sehingga dikhawatirkan api sudah menyebar lebih luas. Pemadaman api di kawasan bergambut jauh lebih sulit daripada di kawasan yang tidak bergambut. Hal ini terkait dengan kecepatan api yang sangat cepat dan tipe api di bawah permukaan. Strategi pemadaman api secara konvensional seperti pada kawasan hutan dan lahan tidak bergambut harus dikombinasikan dengan cara-cara khas untuk kawasan bergambut, terutama untuk memadamkan api di bawah permukaan. Pemadaman api di bawah pemukaan dengan menyemprotkan air ke atas permukaan lahan tidaklah efektif, karena tanah gambut mempunyai daya hantar air vertikal yang sangat rendah. Cara lainnya adalah dengan membuat parit yang dialiri, atau penyemprotan air melalui lubang yang telah digali hingga batas api di bawah permukaan. Kawasan Rawan Gelombang Pasang kawasan rawan gelombang pasang yaitu kawasan yang berada di daerah pantai terutama Tanjung Pengujan Sampai Tanjung Keluang, Teluk Pulai Sampai Teluk Ranggau, Keraya dan Sebuai Kecamatan Kumai; Kawasan Rawan Banjir kawasan rawan banjir meliputi daerah di Kecamatan Arut Selatan yaitu Desa Kumpai Batu Bawah, Rangda, Sulung Kenambui, Umpang, Tanjung Trantang. di Kecamatan Kotawaringin Lama yaitu Desa Lalang, Rungun dan Kondang; Jalur Evakuasi Bencana jalur evakuasi bencana berada pda kawasan bandara baru di Kecamatan Kumai dan Desa Kumpai Batu Atas di Kecamatan Arut Selatan;


II-

26


Gambar 2.4. Tingkat Kebakaran Hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat (Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat)


II-

27


2.1.4 Demografi a)

Kependudukan

Aspek kependudukan dalam proses pembangunan berperan penting utamanya dalam meningkatkan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sepanjang kualitas penduduk memenuhi persyaratan dalam meningkatkan produktivitas. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki jumlah penduduk 227.383 jiwa pada tahun 2008. Pada akhir tahun 2009 berjumlah 230.984 jiwa dan pada akhir tahun 2010 berjumlah 241.383 jiwa yang tersebar di 81 desa dan 13 Kelurahan pada 6 kecamatan. Dari jumlah penduduk tersebut sebesar 41,58 % penduduk berada di Kecamatan Arut Selatan atau berjumlah 100.361 jiwa, Kecamatan Kumai (19,54 % atau berjumlah 47.161 jiwa), Kecamatan Pangkalan Banteng (13,07 % atau berjumlah 31.559 jiwa), Kecamatan Pangkalan Lada (11,80 % atau berjumlah 28.493 jiwa), Kecamatan Kotawaringin Lama (7,08 % atau berjumlah 17.100 jiwa), Kecamatan Arut Utara (6,92 % atau berjumlah 16.709 jiwa). Secara demografis, peningkatan atau penurunan jumlah penduduk pada dasarnya tergantung pada kelahiran, kematian dan migrasi. Faktor kelahiran dan kematian biasa disebut dengan faktor–faktor alamiah, sedangkan arus masuk dan keluar yang disebut dengan migrasi. Dengan mengamati faktorfaktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat selama Tahun 2007 – 2010 menandakan bahwa faktor migrasi penduduk merupakan variabel penting dalam mempengaruhi pertambahan penduduk. Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan, Tahun 2007 – 2010 No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kecamatan Kec. Kotawaringin Lama Kec. Arut Selatan Kec. Kumai Kec. Arut Utara Kec. Pangkalan Banteng Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat

2007 17,291 89,607 43,644 13,644 32,538 26,707 223,431

Jumlah Penduduk (orang) 2008 2009 17,535 17.768 91,043 92.963 44,682 45.367 13,880 33.273 33,071 27.321 27,172 14.292 227,383 230.984

2010 17.100 100.361 47.161 16.709 31.559 28.493 241.383

Sumber data : Kobar Dalam Angka 2010

Tabel 2.13 Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin Dan Sex Rasio KECAMATAN

Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan 9.062 8.038 52.246 48.115 24.617 22.544 17.012 14.547 15.158 13.335 9.654 7.055 127 749 113 634

Ktw. Lama Arut Selatan Kumai P. Banteng P. Lada Arut Utara KTW. BARAT Sumber : Kobar Dalam Angka 2010

Total 17.100 100.361 47.161 31.559 28.493 16.709 241.383


Sex Rasio 113 109 109 117 114 137 112

II-

28


Tabel 2.14 Penduduk Menurut Kelompok Umur Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan 13.111 12.137 12.835 12.203 11.292 10.602 10.397 9.346 10.921 10.243 13.546 12.800 12.964 11.336 11.698 9.830 9.399 7.751 7.123 5.814 5.556 4.164 3.494 2.559 2.231 1.804 1.417 1.193 828 816 937 1.036 127.749 113.634

Kelompok Umur 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Ktw. Barat

Total 25.248 25.038 21.894 19.743 21.164 26.346 24.300 21.528 17.150 12.937 9.720 6.053 4.035 2.610 1.644 1.973 241.383

Sumber data : Kobar Dalam Angka 2010

b)

Ketenagakerjaan

Lapangan pekerjaan formal yang tersedia belum mampu menyerap sepenuhnya tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dilihat dari jenisnya, lapangan pekerjaan yang tersedia masih didominasi sektor informal seperti nelayan, petani, penambang tradisional dan sebagainya. Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 80,61 % berumur 10 tahun ke atas sebanyak 80,61 % dan merupakan usia produktif secara ekonomis. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebesar 41,91 %, perdagangan sebesar 20,33% dan 18,37% terserap pada sektor lain. Jumlah penduduk dengan latar belakang pekerjaan pada sektor pertanian terdiri dari tenaga kerja laki-laki sebesar 52.79% dan perempuan sebesar 47.21%. Tabel 2.15 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Kecamatan Ktw. Lama Arut Selatan Kumai P. Banteng P. Lada Arut Utara Ktw. Barat Sumber : BPS Mei 2010

Lapangan Pekerjaan Pertanian Industri 68.95 5.52 23.55 16.77 35.01 25.54 69.47 9.03 59.75 13.48 77.33 16.30 44.72 15.81

Jasa 25.54 59.68 39.45 21.50 26.77 6.37 39.47


Jumlah 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

II-

29


2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan jumlah produk nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi, jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga, lembaga swasta, konsumsi pemerintah, dan perubahan ekspor netto dari satu daerah. Kontribusi Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 12,20 % atau terbesar ke-3 setelah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas. Dari angka PDRB dapat terlihat seberapa besar kegiatan perekonomian yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (satu tahun) di Kabupaten Kotawaringin Barat dan pertumbuhan dari kegiatan perekonomian (sektor) Kabupaten Kotawaringin Barat jika dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya terdapat pada Tabel 2.16., Tabel 2.17., Tabel 2.18. dan Tabel 2.19.


30

II-

gambaran umum kondisi daerah

Tabel 2.16 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2006 s.d. 2010 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Kotawaringin Barat (Dalam Juta Rupiah) 2006 NO

2007

2008

2009

2010

SEKTOR (RP)

1

PERTANIAN

2

PERTAMBANGAN & PENGGALIAN

3

INDUSTRI PENGOLAHAN

4

LISTRIK, GAS & AIR BERSIH

5

BANGUNAN

6

%

(RP)

%

(RP)

%

%

%

(RP)

%

945.256,29

47,05

1.004.306,83

46,78

1.030.184,10

44,87

1.078.266,01

44,13

1.134.902,88

43,59

25.513,94

1,27

28.844,84

1,34

31.535,00

1,37

33.351,45

1,37

35.033,24

1,35

296.832,06

14,77

314.272,28

14,64

341.105,36

14,86

371.648,13

15,21

394.070,92

15,14

5.684,46

0,28

6.635,86

0,31

7.626,45

0,33

8.445,12

0,35

9.099,72

0,35

67.963.09

3,38

75.175,44

3,50

83.547,34

3,64

89.648,69

3,67

97.174,79

3,73

PERDAG, HOTEL & RESTORAN

320.460,18

15,95

338.243,27

15,76

369.325,65

16,09

401.183,61

16,42

435.108,25

16,71

7

PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI

149.102,89

7,42

157.214,30

7,32

183.355,67

7,99

193.531,97

7,92

203.612,77

7,82

8

KEU, PERSEWAAN & JASA PERUSH.

49.884.52

2,48

58.024,46

2,70

71.774,620

3,13

77.100,42

3,16

89.606,67

3,44

9

JASA-JASA

148.447,07

7,39

164.056,04

7,64

177.471,04

7,73

189,983,69

7,78

204.845,85

7,87

TOTAL PDRB

2.009.144,49

100,00

2.146.773,32

100,00

2.295.925,21

100,00



2.443.159,10

100,00

2.603.455.09

100,00

31

II-


Tabel 2.17 Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2006 S.D 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kotawaringin Barat (Dalam Juta Rupiah) 2006 NO

(RP) 1

PERTANIAN

2


3

INDUSTRI PENGOLAHAN

4


5

BANGUNAN

6


7 8 9

2007

2008

2009

2010

SEKTOR

PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI KEU, PERSEWAAN & JASA PERUSH. JASA-JASA TOTAL PDRB

%

(RP)

%

(RP)

%

(RP)

%

(RP)

%

1.948.090,34

43,20

72.095,34

1,60

13,79

639.944,95

14,10

15.705,06

0,39

17.558,85

0,39

3,09

125.313,05

3,08

136.306,47

3,02

574.406,42

15,68

658.787,69

16,21

743.050,30

16,48

6,57

292.444,25

7,99

336.083,04

8,27

370.548,95

8,22

2,74

127.499,28

3,48

148.823,34

3,66

184.614,22

4,09

1.471.355,15

50,21

1.608.349,22

49,26

1.710.009,31

46,69

1.804.150,90

44,40

44.447,66

1,52

50.723,68

1,55

58.483,68

1,60

65.537,98

1,61

347.758,18

11,87

412.395,62

12,63

471.130,33

12,86

560.243,99

9.497,22

0,32

11.589,04

0,35

13.624,30

0,37

90.870,65

3,10

101.214,24

3,10

113.850,67

488.662,22

16,68

520.612,55

15,95

184.807,11

6,31

214.482,07

71.282,17

2,43

89.409,64

221.696,06

7,57

256.275,51

7,85

300.818,87

8,21

348.503,56

8,58

401.590,11

8,90

2.930.376,41

100,00

3.265.051,57

100,00

3.662.267,11

100,00

4.063.148,62

100,00

4.509.799,52

100,00



32

II-


Tabel 2.18 Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2006 S.D 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (HB) Dan Harga Konstan (HK) Kabupaten Kotawaringin Barat 2006 NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sektor

Pertanian Pertambangan& Penggalian Industri Pengolahan Listrik,Gas&Air bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel, & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan Jasa-jasa PDRB

HB % 50,21 1,52 11,87 0,32 3,10 16,68 6,31 2,43 7,57 100,00

2007 HK % 47,05 1,27 14,77 0,28 3,38 15,95 7,42 2,48 7,39 100,00

HB % 49,26 1,55 12,63 0,35 3,10 15,95 6,57 2,74 7,85 100,00

2008 HK % 46,78 1,34 14,64 0,31 3,50 15,76 7,32 2,70 7,64 100,00

Sumber : BPS Kotawaringin Barat 2010


HB % 46,69 1,60 12,86 0,37 3,09 15,68 7,99 3,48 8,21 100,00

2009 HK % 44,87 1,37 14,86 0,33 3,64 16,09 7,99 3,13 7,73 100,00

HB % 44,40 1,61 13,79 0,39 3,08 16,21 8,27 3,66 8,58 100,00

2010 HK % 44,13 1,37 15,21 0,35 3,67 16,42 7,92 3,16 7,78 100,00

HB % 43,20 1,60 14,10 0,39 3,02 16,48 8,22 4,09 8,90 100,00

HK % 43,59 1,35 15,14 0,35 3,73 16,71 7,82 3,44 7,87 100,00

33

II-


Tabel 2.19 Pertumbuhan Kontribusi Sektor Dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dan Harga Konstan (HK) Tahun 2006 S.D Tahun 2010 (HB) Kabupaten Kotawaringin Barat Pertumbuhan NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sektor

Hb %

Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik,Gas & Air bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB

8,26 13,54 14,86 18,72 10,82 11,00 17,49 26,76 16,08 11,50

Hk % 5,01 8,93 6,81 14,01 8,54 7,26 7,89 14,91 9,48 6,65

Sumber : BPS Kotawaringin Barat 2010

Berbeda dengan struktur perekonomian nasional yang mengalami pergeseran kearah industri pengolahan, maka struktur ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat masih didominasi oleh sektor primer (pertanian). Dari gambar 2.5. dapat dilihat kontribusi terbesar masih dipegang sektor Pertanian. Disusul kemudian oleh Perdagangan, Restoran dan Hotel, Industri pengolahan, Pengangkutan dan Komunikasi merupakan sektor yang mempunyai peranan terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat pada kurun waktu lima tahun terakhir. Pertanian 3,44% 7,87%

Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan

7,82% 43,59% 16,71%

3,73% 0,35%

Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Restoran dan Hotel Pengangkutan dan Komunikasi

15,14% 1,35%

Gambar 2.5 Struktur Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat (Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat)


34

II-


Pertumbuhan ekonomi regional sangat erat hubungannya dengan masing-masing sektor yang membentuknya. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan adanya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sekunder dan tersier, dengan harapan tercapai pendapatan masyarakat yang meningkat secara nyata dan merata. Walaupun situasi makro ekonomi nasional mengalami beberapa hambatan sebagai pengaruh krisis keuangan dunia, namun pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 dan 2010 tetap dapat tumbuh masing-masing sebesar 6,41% dan 6,56 % dimana tingkat pertumbuhan tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Kalimantan Tengah sebesar 6,47% maupun Pertumbuhan Ekonomi Nasional sebesar 6,1 %. Jika dijabarkan secara sektoral yang nilainya di bawah pertumbuhan total PDRB ada 4 (empat) sektor, yaitu berturut-turut : Sektor Industri Pengolahan (6,03 %); Sektor Pertanian (5,25 %); Sektor Pengangkutan dan Komunikasi (5,21%) dan Sektor Pertambangan dan Penggalian (5,04 %), sementara 5 (lima) sektor yang lain tumbuh diatas total PDRB, yaitu: Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (16,22 %); Sektor perdagangan, hotel dan restoran (8,46%); Sektor bangunan (8,40 %); Sektor jasa-jasa (7,82%); dan Sektor listrik, gas dan air bersih (7,75 %). 7,50

6,85

7,00

6,47

6,45 6,50

6,06

Laju Pertumbuhan (%)

6,15

6,28

5,95,84

6,00

5,56 5,50

5,3

6,41 6,16

4,3

3,50

6,56 6,47 6,1

6,066,06

5,48 Ktw. Barat

5,5

Nasional

4,5

5,03

4,50

4,00

5,69

4,91

5,00

6,95

Kalteng

4,5

3,32

3,00 2002

2003

2004

2005

2006

2007

Tahun

2008

2009

2010

Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2002 - 2010 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012-2016

35

II-


b. Laju Inflasi Inflasi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keadaan perekonomian suatu daerah. Tinggi rendahnya inflasi menunjukkan stabilitas ekonomi suatu daerah. Inflasi Kalimantan Tengah diwakili oleh kota Palangka Raya dan kota Sampit. Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Juni 2010 di Pangkalan Bun secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap harga berbagai komoditas pada bulan Juni 2010 terjadi inflasi sebesar 0,31 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 120,70 pada bulan Mei 2010 menjadi 121,08 pada bulan Juni 2010. Laju inflasi tahun kalender (Januari 2010 – Juni 2010) sebesar 2,81 persen dan laju inflasi year on year (Juni 2009 – Juni 2010) sebesar 4,16 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukan oleh naiknya indeks harga pada :  kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 1,97 persen;  kelompok sandang 0,07 persen;  kelompok perumahan, air, listrik, gas dan vahan bakar 0,02 persen  kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga serta kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan tetap. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga diantaranya adalah cabe 78,82 persen, cabe rawit 70,00 persen, wortel 42,86 persen, kubis/kol putih 42,31 persen. Komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi terbesar adalah minuman jadi teh manis sebesar 0,2024 persen. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga diantaranya adalah nanas 27,27 persen, pepaya -14,29 persen, nangka muda -12,50 persen, terong panjang – 11,11 persen, ikan nila -10,26 persen. Komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi terbesar daging ayam ras sebesar -0,2106 persen. Inflasi yang terjadi di Pangkalan Bun pada bulan juni 2010 ini lebih tinggi dari inflasi yang terjadi pada bulan Mei 2010 sebesar 0,01 persen. Jika dibandingkan dengan kota lain maka inflasi Pangkalan Bun lebih rendah dari inflasi Palangka Raya sebesar 3,71 % dan lebih rendah juga dari inflasi nasional 0,18 persen. Pada tahun 2007 kota Palangka Raya maupun kota Sampit mengalami inflasi masingmasing 7,96% dan 7,57% sedangkan inflasi di kota Pangkalan Bun adalah 9,67 %. Pada tahun 2008, kota Palangka Raya dan Sampit mengalami kenaikan menjadi 11,65 % dan 8,89 % persen. Pada tahun 2009 inflasi Kalimantan Tengah turun menjadi 1,39 % untuk Kota Palangka Raya, 2,85 % untuk Kota Sampit dan 2,81 % untuk Kota Pangkalan Bun. Pada bulan Oktober 2010, Kota Pangkalan Bun terjadi deflasi sebesar -0,36 dan Laju Inflasi Kota Pangkalan Bun tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 6,78 %. Kota Pangkalan Bun inflasinya lebih rendah jika dibandingkan angka inflasi nasional sebesar 6,96 %. Perkembangan inflasi Kota Pangkalan Bun, Sampit, Palangkaraya dan Indonesia selama empat tahun terakhir seperti disajikan pada table 2.21.


36

II-


Tabel 2.20 Laju Inflasi Kota Pangkalan Bun, Sampit dan Palangka Raya 2007-2011 Tempat 2007 9,67 7,57 7,96

Pangkalan Bun Sampit Palangka Raya

Laju Inflasi 2008 2009 2010 12,46 2,81 6,78 8,89 2,85 9,53 11,65 1,39 9,49

2011 5,58 6,60 5,28

Sumber : BPS Kab. Kotawaringin Barat

c. PDRB Perkapita Sasaran utama dari perkembangan ekonomi regional bukan saja untuk meningkatkan nilai tambah sektoral, akan tetapi juga berupa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin kemakmuran yang tinggi pula pada masyarakat karena mungkin pertumbuhan penduduknya cukup tinggi pula. Dengan demikian jelas bahwa untuk melihat keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya melihat dari nilai PDRB semata namun juga perlu mencermati perkembangan PDRB Perkapita sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan dari aspek pendapatan. Dengan tingkat laju pertumbuhan ekonomi tahun 2010 yang mencapai 6,56% memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perkembangan positif yaitu dari sebesar Rp. 13.142.157,46 pada tahun 2005 menjadi Rp. 19.072.710,11 pada tahun 2010. Tabel.2.21 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 - 2010 Uraian Nilai PDRB (Rp) Jumlah Penduduk (jiwa) PDRB perkapita (Rp/jiwa)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2.617.576,05

2.930.376,32

3.265.051,5758

3.662.267,11

4.063.148,62

4.509.799,52

202,071

204,906

223,432

227,383

230,984

241.383

13.142.157,46

14.332.903,28

15.685.825,19

17.226.496,89

17.937.420,53

19.072.710,11


Tabel 2.22 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 - 2010 Uraian Nilai PDRB (Rp) Jumlah Penduduk (jiwa) PDRB perkapita (Rp/jiwa)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1.887.052,21

2.009.144,51

2.146.773,32

2.295.925,21

2.443.159,10

2.603.455,09

202,071

204,906

223,432

227,383

230,984

241.383

9.474.390,28

9,827,022.06

10,313,439.25

10,798,406.84

10.785.717,23

11.010.454,88



37

II-


Tabel 2.23 Persandingan Sasaran Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi antara Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Barat

No.

1.

Sasaran RPJMN (2010-2014)

Indikator

Pertumbuhan Ekonomi

-

Sasaran RPJM Prov. Kalteng (2011-2015)

Sasaran RPJMD Kab. Kobar (20122016)

Rata-rata 6,3- 6,8 % pertahun Sebelum Tahun 2014 tumbuh 7 %

Dari 6,47% naik menjadi 7,5 % pada akhir tahun 2015

Dari 6,56% naik menjadi 7,3 % pada akhir tahun 2016

2.

Laju Inflasi

Rata-rata 4-6% pertahun

Dari 9,51% turun menjadi 2,5% pada akhir tahun 2015

Dari 5,58 % turun menjadi 3% pada akhir tahun 2016

3.

Tingkat Pengangguran

5-6% pada akhir tahun 2014

2% pada akhir tahun 2015

2 % pada akhir tahun 2016

4.

Tingkat Kemiskinan

8-10% pada akhir tahun 2014

2% pada akhir tahun 2015

Dari 6,27% turun menjadi 2 % pada akhir tahun 2016

d. Gambaran Ekonomi Sektoral a) Pertanian Pada dasarnya pembangunan sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura diarahkan pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani khususnya peran serta masyarakat pada umumnya melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pertanian. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya melalui perluasan areal pertanian, sehingga produksi beras dapat ditingkatkan kualitasnya. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan pengolahan pasca panen dan sistem pemasarannya. Produksi tanaman pangan seperti padi ladang secara keseluruhan cenderung mengalami penurunan. Namun di sisi lain terdapat pula peningkatan produksi komoditas lain dalam empat tahun terakhir, yakni padi sawah dan sayuran. Pada tahun 2009 capaian produksi tanaman pangan secara umum belum optimal. Produksi padi hanya mencapai 10.712 ton (turun 29,46 % dari tahun 2008 yang sebesar 15.187 ton). Rendahnya capaian produksi ini disebabkan kondisi iklim sejak tahun 2008 sangat tidak kondusif (iklim basah dengan curah hujan yang sangat tinggi) dan bencana alam berupa banjir di sentra produksi padi, akibatnya luas tanam padi musim tanam Oktober 2008 – Maret 2009 sangat rendah sehingga luas panen juga menurun yakni hanya 4.057 Ha (turun 37,26% dari tahun 2008 yang sebesar 6.463 ha). Produksi jagung tahun 2009 mencapai 4.127 ton (naik 266,16% dari tahun 2008 yang hanya sebesar 1108 ton). Hal ini tidak terlepas dari usaha pemerintah daerah dalam pengembangan agribisnis jagung yang dimulai sejak tahun 2008 melalui paket kebijakan


38

II-


pinjaman modal, pendampingan dan penetrasi teknologi yang gencar serta jaminan kepastian pasar memberikan motivasi tersendiri bagi petani. Produksi kedelai dan Ubi jalar tahun 2009 masing masing sebesar 76,9 ton dan 1.163 ton. Angka produksi kedua komoditi ini turun masing-masing sebesar 57,23% dan 11,22% dibandingkan angka produksi tahun 2008. Hal ini disebabkan petani lebih memilih menanam jagung yang lebih menguntungkan dengan adanya fasilitasi modal dan pasar. Untuk komoditi lainnya, yakni kacang tanah, kacang hijau dan ubi kayu produksinya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2008 yaitu kacang tanah mencapai 220 ton (naik 21,36%), kacang hijau 18,20 ton (naik 29,79%), sedangkan ubi kayu produksinya sebesar 7.470 ton (naik 48,93%). Usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Kotawaringin Barat hanya sebagian kecil yang berorientasi pasar, karena mayoritas hasil produksi dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga petani. Selain itu, lahan-lahan pertanian yang baru dikembangkan belum berfungsi secara optimal, serta tingginya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke perkebunan sawit dan karet dimana harga komoditas lebih tinggi. Upaya mendorong dan mengoptimalkan sentra-sentra baru pengembangan padi yang lebih tertata secara kewilayahan terus dilakukan. Dalam hal ini, pada tahun 2009 dilaksanakan rehabilitasi/optimalisasi lahan sawah seluas 386 ha, pembangunan JITUT seluas 432 ha, JUT sepanjang 2.900 meter, pengembangan TAM seluas 75 ha. Dalam bidang perbenihan telah dilaksanakan pengembangan Balai Benih Padi di Tanjung Terantang seluas 15 ha. Balai Benih Padi ini akan terus dioptimalkan fungsinya dalam rangka pemenuhan penyediaan benih unggul berkualitas bagi petani. b) Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas 1.075.900 Ha, Cadangan Lahan Perkebunan seluas 281.780 Ha, telah dibuka untuk Perkebunan 184.706,93 Ha dan Sisa lahan Perkebunan seluas 97.037,07 Ha. Ada 5 komoditi utama yang telah dikembangkan dan telah mengarahkan kepada kegiatan usaha Agribisnis oleh petani pekebun maupun oleh Perusahaan Perkebunan seperti : Kelapa Sawit, Karet, Lada dan lainnya. Komoditi yang dominan meliputi : (1) Kelapa Sawit seluas 166.592 Ha (90,19 %), (2) Karet seluas 14.557,50 Ha ( 7,88% ), (3) Kelapa Dalam seluas 1.249,72 (0,68%), (4) Lada seluas 1.718,70 Ha (0,93%), (6) Nilam seluas 125,00 Ha (0,07%), (7) Komoditi lainnya seluas 463,75 Ha (0,25%). Adapun total produksi komoditi perkebunan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat (sampai Desember 2009) sebesar 2.083.447 ton. Komoditi yang dominan meliputi: (1) Kelapa Sawit (TBS) sebesar 2.399.080,55 ton (98,36%), (2) Karet kering sebesar 30.472,36 ton (1,25%), (3) Lada butiran kering sebesar 5.924,95 ton (0,24%), Kelapa (butiran) sebesar 3.346,82 ton (0,14%) dan Nilam (brangkasan) 9,64ton (0,001%) dan Komoditi lainnya sebesar 319,65 ton (0,01%).


39

II-


Grafik 2.2 Luas Areal Perkebunan Berdasarkan Komoditi Tahun 2009 180.000,00 160.000,00 140.000,00 120.000,00 100.000,00 80.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00 0,00

K. Sawit

Luas Areal Perkebunan (Ha) 166.592,26

karet

lada

kelapa

nilam

lainnya

14.557,50

1.718,70

1.249,72

125,00

463,75

(Sumber: Dinas Perkebunan Kab.Kotawaringin Barat)

Langkah yang ditempuh pemerintah untuk memacu usaha disektor perkebunan, khususnya kelapa sawit telah dapat meningkatkan produktivitas yang mampu menembus pasar dalam negeri maupun eksport dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO), RPB Palm Stearin, RPB Palm Olein, Crude Palm Strearin, Palm Fatty Acid Distillate, Crude Palm Kernel Oil, Palm Nut Shell, Mixed Vegetable Oil In Bulk, Indonesian Palm Kernel Meal Expelier, Hydrogenated RBD Palm Stearn dengan jumlah nilai ekspor dapat dilihat pada Tabel 2.24.


40

II-


Tabel 2.24 Jumlah Produksi Sektor Perkebunan Produk Crude Palm Oil (CPO)

2007 63.500,53

RPB Palm Stearin

Volume Ekspor ( dalam MT ) 2008 2009 84.364,79 300.353,564

32.698,76

28.741,97

RPB Palm Olein

9.244,13

7.461.014,06

Crude Palm Stearin

3.404,03

1.693.387,62

Palm Fatty Acid D.

15.623,31

7.911.722,96

Crude Palm Kernel Oil

11.009,16

9.094.420,76

1.550,00

29.450,00

17.399,48

11.225.496,85

2.052,91

123.174,78

Palm Nut Shell Mixed Vegetable Oil in Bulk Ind Palm Kernel Meal Expelier Hydrogenated RBD Palm Stearn Jumlah

84.524,193 9.949,778

195.856,766

2007 48.432.808,20

Nilai Ekspor ( dalam USD ) 2008 2009 65.652.567,81 172.694.793,39

65.247,522

19.230.426,71

24.418.521,83

43.746.381,50

52.087.692,08

9.180,000

14.499,84

259.846,78

5.020.260,95

108.796,00

2010

2010

164.156.518,05

-

8.204,728 17.069,384

4.300,000

21.798,78

13.446.612,58

2.986.536,83

2.897.091,39

11.567,110

10.801,84

259.816,78

9.177.099,51

11.522.732,51

17.664,892

-

678.601,00

-

3.300,000

-

423.401,647

10.500,00

8.977.500,00

-

166.982,32

46.629.273,79

67.710.335,37

303.816,290

Sumber: Dinas Perkebunan Kab.Kotawaringin Barat, Tahun 2009


157.000,00 104.037.365,78

233.782.072,18

231.451.431,03

41

II-


c) Kehutanan Sumber Daya Alam Kabupaten Kotawaringin Barat di Sub Sektor Kehutanan sangat besar, namun demikian kelestarian kawasan hutan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem di alam sangat perlu diperhatikan. Selama enam tahun sebelumnya, sub sektor kehutanan menjadi primadona Kabupaten Kotawaringin Barat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sampai dengan tahun 2008 luas kawasan hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 2.25.

No I

II

Tabel 2.25 Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya Luas Fungsi Kawasan ( Ha ) Kawasan Lindung 286.377,12 10.328,64  Hutan Lindung (HL) 240.778,00  Taman Nasional (TN) 2.558,80  Hutan Wisata (HW) 32.711,89  Suaka Margasatwa (SM) Kawasan Budidaya 789.522,88 49.315,00  Hutan Produksi Terbatas (HPT) 246.315,00  Hutan Produksi Tetap ( HP ) 156,063,00  Hutan Produksi yang Dapat di Konversi (HPK) 220.690,05  KPP /KPPL 110.690,5  Kawasan Pengembangan Produksi 6.748,54  Danau dan Sungai Total Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat

1.075.900,00

Prosentase (%) 26,62 0,96 22,38 0,23 3,04 73,38 4,58 22,90 14,50 20,48 10,29 0,62 100,00

Adapun jumlah produksi hasil hutan sektor kehutanan dilihat berdasarkan jenis komoditas kayu di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 2.26. Tabel 2.26 Jumlah Produksi Hasil Hutan Sektor Kehutanan Jumlah Produksi (dalam M3)

Komoditas (Kelompok)

2006

2007

2008

Kayu Meranti

71.400,86

98.149,79

Kayu Rimba Campuran

36.741,65

Kayu Indah Rotan Jelutung Kulit Kayu

99,675,78

2009 37.350,50

2010 65.082,13

22.240,72

6.763,95

5.132,17

2.703,48

781,45

437,42

562,75

403,51

159,92

2.177,63

2.051,86

900,74

148,501

150,35

-

32,07

125,66

290,904

239,83

68,00

10,60

6,42

-

-

Sumber: Dinas Kehutanan Kab.Kotawaringin Barat, Tahun 2010


42

II-


d) Perikanan Produksi ikan di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selama ini masih bertumpu pada usaha penangkapan ikan, baik pada perairan umum (sungai, danau, rawa). Peningkatan produksi ikan perairan umum tersebut diduga berhubungan dengan permintaan pasar yang meningkat dan sumberdaya perairan umum yang potensial, maka perlu adanya peningkatan dan revitalisasi pembangunan perikanan yang baik selain peningkatan, pengembangan sarana-prasarana produksi perikanan dan kelautan. Dengan panjang garis pantai 156 Km produksi perikanan tangkap pada tahun 2009 mencapai 9.054,98 ton, sedangkan produksi ikan budidaya untuk konsumsi mencapai. 894,42 ton dengan luas kolam 118 Ha pada tahun 2009 meningkat dari luas areal pada tahun 2008 seluas 104,2 Ha. Jumlah total produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya sebesar 9.949,40 ton pada tahun 2009 atau mengalami kenaikan sebesar 1,2% dibanding produksi pada tahun 2008 sebesar 9.830,64 ton. Sedangkan produksi benih yang mampu dipenuhi pada tahun 2009 adalah sebanyak 473.027 ekor. Percontohan budidaya teripang sejak tahun 2008 telah dilaksanakan, namun hasilnya belum maksimal. Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kotawaringin Barat sebesar 36,5 Kg/kapita yang artinya diatas tingkat konsumsi perikanan nasional yang berada pada kisaran 27 kg/kapita/tahun. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah konsumsi ikan masyarakat Kotawaringin Barat relatif tidak mengalami peningkatan. Dalam perdagangan skala besar, sektor ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan nilai ekspor. Padahal dilihat dari potensi yang ada, sektor ini memiliki potensi yang besar dalam menunjang pemasukan devisa negara terutama dari perikanan laut. e) Peternakan Dari data yang ada diketahui, bahwa sektor peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat hanya sebagian yang mengalami peningkatan terutama pada produksi daging sapi potong pada tahun 2008 sebesar 666,01 ton yang pada tahun sebelumnya hanya 399,13 ton. Produksi daging kambing / domba tahun 2008 sebesar 27,87 ton mengalami kenaikan dibanding tahun 2007 sebesar 16,00 ton, begitu pula produksi daging babi terjadi kenaikan dimana pada tahun 2007 sebesar 25,55 ton sedangkan tahun 2008 sebesar 44,23 ton. Hal yang sama juga terjadi pada produksi daging unggas dimana tahun 2007 sebasar 964,44 ton terjadi kenaikan di tahun 2008 sebesar 978,613 ton. Peningkatan produksi peternakan tersebut berkorelasi positif dengan populasi hewan ternak. Tercatat populasi ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat terjadi peningkatan dari mulai tahun 2006 hingga tahun 2008, dimana Kecamatan Arut Selatan memiliki populasi terbesar untuk sapi potong dan kambing atau domba, berturut-turut 1831 ekor dan 434 ekor. Sedangkan untuk populasi babi terbanyak di Kecamatan Arut Utara sebanyak 731 ekor.


43

II-


Populasi unggas untuk Kabupaten Kotawaringin Barat rata-rata mengalami kenaikan dari tahun 2006 sampai tahun 2008, terkecuali pada populasi ayam ras petelur pada tahun 2008 tidak ada populasi (tak ada data terkait). Pada Tahun 2006 di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak ada populasi untuk kelinci, dan mulai ada pada tahun 2007 di Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Lada dan kecamatan Pangkalan Banteng. Beragam peningkatan yang terjadi terus berlanjut pada tahun 2009 dimana dengan kerja keras semua pihak terjadi peningkatan populasi pada semua jenis ternak komersil dibandingkan tahun 2008. Ternak sapi potong pada akhir tahun 2009 telah mencapai 8.817 ekor (naik 56,86% dari tahun 2008 yang hanya 5.621 ekor). Populasi Ternak Kambing/Domba mencapai 1.814 ekor (naik 12,81%), Babi sebanyak 3.636 ekor (naik 24,22%), Ayam Buras sebesar 225.835 ekor (naik 13,87%), Ayam Ras Pedaging sejumlah 121.835 ekor (naik 9,53%) dan Itik mencapai 33.995 ekor (naik 13,99%). Pada tahun 2009 sarana pendukung Pusat Pembibitan Ternak terus dilengkapi sehingga telah berfungsi sebagai inkubator perbibitan ternak. Dalam bidang perbibitan ternak sapi, kenerja petugas Inseminasi Buatan (IB) cukup baik dimana dengan fasilitasi pelaksanaan IB (kawin suntik) berhasilkan dilahirkan pedet sebanyak 1.229 ekor (101,08% dari target yang ditetapkan yaitu 1.216 ekor dan naik 63,43% dari capaian tahun 2008 f) Perindustrian Sektor perindustrian yang perlu dilakukan adalah pengembangan dan revitalisasi industri kecil, rumah tangga, menengah dan besar. Usaha-usaha yang perlu dilakukan tidak hanya sampai disitu saja tetapi juga penyiapan sumber daya manusia, untuk kebutuhan industri termasuk keterampilan pelaku industri tersebut dalam pengelolaan dan aspek teknis industri yang ditekuni. Hasil hutan yang melimpah, perlu diupayakan peningkatan produksinya tak hanya dalam bentuk barang melainkan dalam bentuk barang setengah jadi ataupun barang jadi yang berharga ekonomi tinggi, sehingga industri pengolahan hasil hutan dapat menjadi primadona yang menarik baik bagi usaha wisata maupun perdagangan pada umumnya. Selain industri hasil hutan, industri hasil pertanian, perikanan dan perkebunan juga perlu dikembangkan menjadi produk yang berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun regional. Secara umum kondisi industri di Kabupaten Kotawaringin Barat belum berkembang secara optimal. Kecilnya peranan sektor industri ini dimungkinkan oleh sedikitnya jumlah usaha industri di Kabupaten Kotawaringin Barat. Disamping itu, industri yang ada pada umumnya merupakan industri dengan skala kecil. Hanya beberapa industri yang berskala menengah ke atas seperti industri kayu lapis dan kelapa sawit. Sektor industri komoditas kayu pada tahun 2008 mengalami penurunan, dimana pemasukan yang diterima dari hasil ekspor kayu lapis berupa plywood yang nilainya pada tahun 2007 mencapai 82.396.331,81 USD, terjadi penurunan ditahun 2008 dengan nilai ekspor sebesar 77.149.437,05 USD, dimana jumlah produksi pada tahun 2007 sebesar 179.218,3643 M3 dan pada tahun 2008 sebesar 150.968.2858 M3. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012-2016

44

II-


Sedangkan pada produk moulding nilai ekspor tahun 2007 mencapai 9.940.591,32 USD, kemudian terjadi penurunan di tahun 2008 menjadi sebesar 8.820.607,75 USD dengan jumlah produksi untuk tahun 2007 sebesar 18.647,0206 M3 dan tahun 2008 jumlah produksi sebesar 17.045,1252 M3. Masalah lain yang dihadapi dalam pengembangan industri berskala kecil di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah kurangnya bantuan modal kerja, dan peralatan yang dimiliki, teknik pemasaran, disamping kurangnya sarana dan prasarana perhubungan sehingga mempersulit pemasaran produk industri.

Jumlah Produksi Kayu 2009 Komo ditas Kayu

Produk Plywood Moulding

Produksi (m3)

Nilai Ekspor (USD)

186.476,6075 76.549.748,41 7.452,7866

3.683.977,77

Pengembangan perekonomian daerah yang lebih diorientasikan pada pemberdayaan potensi lokal dengan tenaga kerja lokal pula terindikasi dari aktivitas industri skala kecil menengah yang masih mendominasi aktivitas perekonomian masyarakat. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 1,25 %, Jumlah industri kecil dan rumah tangga sebanyak 949 unit usaha atau meningkat 6,87% dibanding tahun Sebelumnya sebanyak 888 unit usaha. Perkembangan jumlah industri, nilai investasi dan tenaga kerja yang diserap di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 2.27. Tabel 2.27 Statistik Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2001-2009 Tahun

Unit Usaha ( buah )

Investasi ( Rp )

Tenaga Kerja ( orang )

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1072 1222 1081 1081 1112 676 742 752 813

255.850.507.700 258.007.507.700 266.268.354.700 267.855.029.700 268.326.029.700 38.646.037.000 39.004.737.000 39.891.737.000 47.816.354.000

6695 7172 8173 8462 8517 3645 3868 3957 4.142

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Kotawaringin Barat, Tahun 2009

g) Perdagangan Pembangunan sektor perdagangan difokuskan pada perlindungan konsumen dan fasilitasi peningkatan ekspor yang dilaksanakan melalui pengamanan produk melalui monitoring harga bahan pokok 20 komoditas, monitoring distribusi barang dalam pengawasan, pembinaan perlindungan konsumen dan pemantauan barang kedaluwarsa. Untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dilakukan dengan mengintensifkan koordinasi dengan Bulog dan lembaga terkait. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012-2016

45

II-


Sebagaimana arah kebijakan nasional bahwa untuk meningkatkan Penerimaan Negara maka Sektor Perdagangan khususnya Perdagangan Luar Negeri diarahkan untuk peningkatan ekspor. Perdagangan luar negeri pada tahun 2009 mengalami peningkatan. Nilai ekspor meningkat sebesar 40,43% dari US$ 228.057.638,23 dengan volume 168.013.411 M3 dan 281.853,447 MT menjadi US$ 32.251.227,86 dengan volume 259.159.831M3 dan 246.108,987 MT. Komoditas yang diekspor mencakup 12 jenis komoditi terdiri dari Playwood, Moulding, CPO, Biji Zirkonium, RBD Palm Stearin, Palm Kernel Expeller Faq, RBD Palm Olein, CPKO, Lump Ore Zinc (logam dasar) Iron Ore (biji besi) dan Udang Beku dengan tujuan Asian, Eropa, Timur tengah dan Jepang. Jumlah perijinan dibidang usaha perdagangan di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan 2,07% dari 193 unit menjadi 189 buah, hal ini dikarenakan sebagian besar pengusaha sudah memiliki ijin usaha yang meliputi PT, CV, Firma, perorangan, koperasi dan badan usaha lainnya. Secara umum jumlah ijin usaha yang diterbitkan tahun ini naik sebesar 6,21 % dari tahun sebelumnya sebesar 3042 menjadi sebesar 3231. Untuk meningkatkan dinamika perdagangan telah dilakukan perlindungan keberadaan pasar tradisional sebagai tempat transaksi masyarakat. h) Pertambangan Dari beberapa potensi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah dimanfaatkan adalah bahan galian B seperti emas terdapat di Kecamatan Arut Utara Desa Sambi, Kecubung di Kecamatan Arut Utara Desa Pangkut dan Gandis. Kaolin di Kecamatan Kumai Desa Keraya dan Kubu. Tambang galian C seperti pasir kwarsa dan tanah liat terdapat diseluruh Kecamatan . Selain pemanfaatan hasil galian yang ada, perlu juga dilakukan penelitian dan eksplorasi potensi sumber daya tambang untuk mengetahui kandungan mineral dan jenis tambang yang ada di daerah. Pada perdagangan ekspor, sektor ini telah menyumbangkan komoditas zircon sand (pasir sirkon) dengan nilai ekspor sampai tahun 2008 mencapai Rp. 1.764.300,00 dengan volume ekspor 11.762,00 MT. i) Pariwisata Secara umum potensi kepariwisataan di Kabupaten Kotawaringin Barat, tidak hanya memiliki potensi alam seperti hutan alami dan pantai, tetapi juga wisata kebudayaan berupa rumah betang, acara ritual dan tarian-tarian daerah lainnya. Bila diperhatikan dari posisinya, Kabupaten Kotawaringin Barat berada di ujung sebelah barat Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki garis pantai dan hutan beragam dari yang bercirikan mangrove sampai ke bagian interiornya yang merupakan hutan tropis basah yang ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon langka dan tidak terdapat dibelahan dunia lainnya seperti ulin dan kayu nyatu. Taman Nasional Tanjung Puting yang terkenal dengan flora dan satwa langkanya seperti Bekantan dan Orang Utan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara dan lokal. Tidak hanya itu saja, panorama alam yang begitu indah untuk dinikmati oleh RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012-2016

46

II-


wisatawan melalui sungai yang mengalir di dalam kawasan taman tersebut menjadikan kawasan ini semakin eksotis. Obyek wisata Taman Nasional Tanjung Puting Pangkalan Bun adalah salah satu obyek wisata Taman Nasional yang sudah menjadi icon dunia, dimana jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2008 sebanyak 2.391 orang dan tahun 2009 meningkat menjadi 3.070 orang sedangkan untuk wisatawan nusantara tahun 2008 sebanyak 1.066 orang dan tahun 2009 meningkat menjadi 1.331 orang sedangkan untuk kunjungan wisatawan dari sehari menjadi dua hingga tiga hari. Obyek wisata sejarah yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Istana Kuning, Istana Mangkubumi, Kolam Pemandian Putri Raja dan Makam Raja-raja Kutaringin yang terletak di tengah kota Pangkalan Bun, sedangkan Astana Al Nursari, Masjid Kyai Gede dan Makam Kyai Gede terletak di Kecamatan Kotawaringin Lama. Obyek wisata alam dan pantai di Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di tepi Pantai yaitu di obyek wisata Bugamraya yang terdiri dari Taman Wisata Alam Tanjung Penghujan, Pantai Kubu, Pantai Tanjung Keluang, Gosong Senggora dan Air Terjun Patih Mambang dengan alamnya yang asli. Kunjungan wisatawan ke obyek wisata Bugamraya pada tahun 2008 sebanyak 28.224 orang dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 53.662 orang

e. Sektor dan Komoditas Unggulan a) Sektor Unggulan Sektor yang menjadi peringkat unggulan perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat adalah: (1)Pertanian, (2) Perdagangan, (3) Industri pengolahan, (4) Jasa-jasa dan Pengangkutan, dan (5) Komunikasi. Pada peringkat sektor tersebut hanya pertanian (secara umum) dan industri pengolahan yang menjadi sektor basis. b) Komoditas Unggulan Berdasarkan analisis ZOPP dalam dokumen Kajian Produk Unggulan Daerah, telah ditetapkan sejumlah kriteria penilaian komoditas unggulan dari masing-masing sektor ekonomi yang berkembang di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dipaparkan berikut ini: Ketersediaan sumberdaya alam, Ketersediaan sumberdaya buatan, Ketersediaan sumberdaya manusia, Kontribusi terhadap perekonomian kawasan, Kemungkinan dikembangkan dalam skala ekonomi / industri, Penyerapan tenaga kerja, Dampak pengembangan spasial, Potensi pasar lokal / regional, Jumlah produksi, Potensi pasar ekspor, Hambatan biaya, teknologi dan kelembagaan, Dampak negatif terhadap lingkungan. Berdasarkan variabel-variabel tersebut diatas, setelah dilakukan analisis diketahui terdapat 5 (lima) komoditas unggulan, yaitu: Kelapa sawit, Karet, Ayam buras, Udang putih, dan Ikan lais.


47

II-


Berdasarkan peta situasi komoditas unggulan tersebut, maka dapat pula diidentifikasi produk-produk olahan yang potensial dikembangkan dengan mendasarkan pada kapasitas dan kemampuan produksi lokal. Salah satu yang paling potensial dilihat dari ragam produknya adalah komoditas kelapa sawit yang dapat diolah menjadi CPO, RBD Palm Stearin, RBD Palm Olein hingga minyak goreng. Secara umum harapannya adalah bahwa dengan pengembangan produk olahan tersebut maka arus investasi akan meningkat dan perekonomian daerah secara relatif akan tumbuh pula. Pada Tabel 2.28 berikut ini dipaparkan produk olahan dari masing-masing komoditas unggulan:

No. 1.

Tabel 2.28 Potensi Produk Unggulan Berbasis Komoditas Unggulan Kabupaten Kotawaringin Barat Pangsa Pasar Komoditas Produk Kelapa sawit (plasma)

 Crude Palm Oil (CPO) Regional, Nasional  RBD Palm Stearin  RBD Palm Olein  Palm Fatty Acid Distillate  Crude Palm Kernel Oil  Minyak goreng 2. Ayam buras Daging olahan Lokal 3. Karet Rubber Lokal, Regional, Nasional 4. Udang putih Daging olahan Lokal, Regional, Nasional 5. Ikan lais Daging olahan Lokal Sumber : Kajian Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2006 dan hasil analisis

f. Tingkat Perekonomian Penduduk Jumlah rumah tangga miskin selama kurun waktu 5 tahun terakhir secara umum mengalami penurunan. Tercatat pada tahun 2005 jumlah rumah tangga miskin adalah sebanyak 13.308 yang kemudian menurun 52,23% menjadi 6.352 rumah tangga pada tahun 2009. Tabel 2.29 Jumlah Rumah Tangga Miskin Tahun 2009 Kecamatan

No

Jumlah Rumah Tangga Miskin 2005

2008

2009

3.882

681

663

561

420

503

1

Arut Selatan

2

Arut Utara

3

Kotawaringin Lama

1.308

610

605

4

Kumai

2.215

1.202

1.159

5

Pangkalan Lada

1.800

878

874

6

Pangkalan Banteng

1.537

548

539

13.308

6.347

6.352

Jumlah Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat.


48

II-


g. Kondisi Permukiman Kondisi pemukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat ditinjau dari pola pembentukannya pada umumnya membentuk pola linier. Bentuk pola linier ini diperlihatkan oleh suatu pemukiman yang memanjang di sepanjang tepian jalur-jalur aliran sungai dan jaringan jalan yang ada. Pembentukan pola pemukiman ini sangat dimaklumi mengingat kondisi fisik di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan daerah yang banyak dilalui sungai, terlebih keberadaan sungai ini hingga kini masih dijadikan urat nadi lalu lintas kegiatan sosial ekonomi penduduknya. Adapun bentuk pola pemukiman seperti ini dapat dilihat pada setiap kecamatan yang dilaluinya, misalnya sepanjang Sungai Lamandau, Sungai Arut Selatan, dan Sungai Kumai serta beberapa sungai kecil lainnya. Selain itu juga, terdapat suatu bentuk pola permukiman yang teratur yaitu pola permukiman yang diperlihatkan oleh pemukiman-pemukiman transmigrasi di Kabupaten Kotawaringin Barat yang umumnya disebut Satuan Pemukiman (SP). Pola pemukiman ini biasanya dibuat secara terpadu, dimana masing-masing unit bangunan rumah yang dijadikan sebagai tempat hunian (istirahat, berkumpul dengan keluarga) dikelilingi oleh lahan-lahan yang secara langsung dijadikan sebagai tempat melakukan kegiatan ekonomi mereka (bertani, berkebun).

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat a. Pendidikan Kondisi pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat diuraikan sebagaimana Tabel 2.30 berikut : Tabel 2.30 Kondisi Pendidikan Tahun 2010 - 2011 Tahun No. 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3

Uraian Angka melek huruf (%) Angka rata-rata lama sekolah (tahun) Angka PartisipasiKasar Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C

2010 94,93 7,71

2011

94,93 8,00

₋ 110,4 73,00 54,53

17,64

85,08 55 36,83

85,08


110,4 73,00 54,53

55,00 36,86

49

II-


Keberhasilan daerah melaksanakan kewenangannya dalam pendidikan di daerah sangat tergantung pada kemampuan perencanaan kebijakan dalam pendidikan yang disiapkan oleh daerah itu sendiri, sehingga pada akhirnya daerah mempunyai pedoman dalam mengelola kewenangannya mulai dari pendanaan, perizinan, perencanaan, proses dan evaluasi yang sesuai standar, norma dan kebijakan dari pemerintah daerah masing-masing. Kondisi Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) tahun di Kabupaten Kotawaringin Barat dari Tahun 2006 s.d 2010 adalah sebagai berikut : 

Jumlah sekolah tingkat SD/MI sebanyak 184 sekolah yang terdiri dari Sekolah Negeri 165 sekolah dan Sekolah Swasta 19 sekolah.



Jumlah sekolah tingkat SMP/MTs terjadi peningkatan dari 43 sekolah tahun 2006 menjadi 61 sekolah tahun 2010.



Jumlah sekolah tingkat SMA/MA, SMK terjadi penigkatan dari 23 sekolah tahun 2006 menjadi 25 sekolah tahun 2010.

Sehubungan dengan hal tersebut maka, diperlukan berbagai langkah dan tindakan agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan secara dinamis dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, berbagai langkah dan tindakan yang akan diambil perlu dituangkan dalam suatu program kerja yang mempunyai integritas yang tinggi, dengan mengedepankan skala prioritas dan tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran di bidang pendidikan. Kelengkapan fasilitas pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat ditunjukkan dengan keberadaan sarana pendidikan yang ada, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Distribusi dari masing-masing jenis fasilitas pendidikan di setiap kecamatan pada umumnya cukup merata, kecuali untuk pendidikan tinggi belum ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.  Taman Kanak - Kanak (TK) Fasilitas Taman Kanak-Kanak sudah tersebar secara merata di semua Kecamatan. Dari 77 TK yang ada, hanya 2 unit TK yang dikelola oleh pemerintah, sedangkan 75 unit TK lainnya dikelola oleh swasta.  Sekolah Dasar (SD) Untuk tingkat pendidikan SD/MI, distribusinya cukup merata ke setiap kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat. Jumlah sekolah SD/MI, baik negeri maupun swasta, adalah 184 unit. Total murid yang ditampung adalah 30.513 siswa dengan tenaga pengajar berjumlah 1.599 guru.


50

II-


Tabel 2.31 Fasilitas Pendidikan SD Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2010 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sekolah Negeri Swasta Jumlah Ktw Lama 23 1 24 Arut Selatan 61 6 67 Kumai 34 1 35 Arut Utara 12 1 13 Pangk. Lada 21 21 Pangk. Banteng 20 4 24 Jumlah 171 13 184 Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2010 Kecamatan

Negeri 153 598 313 90 191 163 1.668

Guru Swasta 7 69 9 10 45 140

Jumlah 160 667 322 100 191 208 1.808

Negeri 2.170 11.419 6.091 1.280 3.590 2.741 27.291

Murid Swasta 161 1.492 286 104 1.179 3.222

Jumlah 2.331 12.911 6.377 1.384 3.590 3.920 30.513

 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Distribusi unit SMP cukup merata ke setiap kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat. Jumlah sekolah SMP, baik negeri maupun swasta, adalah 58 unit. Total murid yang ditampung adalah 10.587 siswa dengan tenaga pengajar berjumlah 811 guru. Rinciannya dapat dilihat pada Tabel 2.32 Tabel 2.32 Fasilitas Pendidikan SMP Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2010 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sekolah Negeri Swasta Jml Ktw Lama 5 1 6 Arut Selatan 11 8 19 Kumai 8 5 13 Arut Utara 4 4 Pangk. Lada 3 4 7 Pangk. Banteng 5 4 9 Jumlah 36 22 58 Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2010 Kecamatan

Negeri 51 227 124 32 65 61 560

Guru Swasta 15 104 51 40 41 251

Jml 66 331 175 32 105 102 811

Negeri 651 3.320 1.836 209 859 1.032 7.907

Murid Swasta 51 1.272 411 433 513 2.680

Jml 702 4.592 2.241 209 1.292 1.545 10.587

 Sekolah Menengah Atas (SMA) Jumlah Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Kotawaringin Barat, baik negeri maupun swasta, berjumlah 16 unit, dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 358 guru dan murid sebanyak 4.871 siswa. Tabel 2.33 Fasilitas Pendidikan SMA Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2010 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kecamatan Ktw Lama Arut Selatan Kumai Arut Utara Pangk. Lada Pangk. Banteng Jumlah

Negeri 1 4 2 1 1 1 10

Sekolah Swasta 3 1 1 1 6

Jml 1 7 3 1 2 2 16

Negeri 22 141 51 13 27 23 277

Guru Swasta 44 16 11 10 81

Jml 22 185 67 13 38 33 358

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2010


Negeri 216 2.204 836 113 564 327 4.260

Murid Swasta 302 113 83 113 611

Jml 216 2.506 9.49 113 647 440 4.871

51

II-


 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Kotawaringin Barat, baik negeri ataupun swasta, berjumlah 10 unit, dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 236 guru dan jumlah murid sebanyak 3.041 siswa.

Tabel 2.34 Persandingan Sasaran Pendidikan antara Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Barat

Target RPJMN (Tahun 2014)

Target RPJM Prov. Kalteng (Tahun 2015)

Target RPJMD Kab. Kobar (Tahun 2016)

No.

Indikator

1.

Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas (tahun)

8,25

9,10

9,10

2.

Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas (%)

4,18

1,2

1,2

3.

Meningkatnya APM SD/SDLB/MI/Paket A (%)

96,0

99,04

98,0

4.

Meningkatnya APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (%)

76,0

84,76

80

5.

Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/Paket C (%)

85,0

70,09

70,09

6.

Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (%)

30,0

7.

Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antar wilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antar satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat

30,0

b. Kesehatan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan telah menggariskan tujuan diselenggarakan pembangunan kesehatan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari 18 indikator Kewenangan Wajib dan SPM di Kabupaten Kotawaringin Barat ada 9 indikator yang tidak mencapai target atau sebesar 50% indikator SPM tidak tercapai di RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012-2016

52

II-


banding tahun 2008 hanya 7 (tujuh) indikator yang tidak mencapai target sesuai diharapkan atau 38,8%. Kendala yang dihadapi adalah penetapan sasaran yang belum akurat sehingga angka proyeksi sasaran sangat jauh dengan kondisi di lapangan. Berdasarkan kondisi obyektif mengenai kesehatan masyarakat tersebut, maka pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah dirasakan masih perlu peningkatan, karena disamping belum adanya jaminan pemerataan pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat di pedalaman, juga bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah. Kondisi Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digambarkan sebagai berikut : Tabel 2.35 Kondisi Kesehatan Tahun 2010 – 2011 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Uraian Rasio tempat tidur rumah sakit per satuan penduduk (1000:1) Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga para medis per satuan penduduk Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC, BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat Miskin Cakupan Kunjungan Bayi Angka Kematian Bayi /1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu /100.000 Kelahiran Hidup AKABA per 1000 Balita Angka Kelangsungan Hidup Bayi Angka Usia Harapan Hidup (tahun) Persentase Balita Gizi Buruk (%)

Tahun 2010

2011

0,004

0,004

0,09 18,3 61 93

0,1 18.4 65 93

70

85

100

100

27

77

100

100

100

100

82 14 161 15 986,24 71,47 0,07

86 9 113 10 993,21 71,50 0,07

1) Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neo-natal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012-2016

53

II-


faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar. Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka programprogram untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Sedangkan angka kematian Post-Neo Natal dan angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama, dengan cara sebagai berikut: AKB

D0 1th 1000 ∑ Lahir idup

Dimana: 1 AKB D0- 1th ∑ Lahir idup

= per 1000 kelahiran = Angka kematian bayi/Infant Mortality Rate (IMR) = Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu. = Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.

Berikut adalah perhitungan AKHB, diketahui jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dan jumlah kelahiran per Kecamatan Hidup pada tahun 2010, sebagai berikut: Tabel 2. 36 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2010 Kecamatan Ktw Lama

Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun pada tahun 2010 3

Jumlah Kelahiran Hidup pada tahun 2010

AKB

AKHB

251

11,95

988,05

Arut Selatan

63

2.938

21,44

978,56

Kumai

8

1.288

6,21

993,79

Arut Utara

1

251

3,98

996,02

Pangk. Lada

0

371

0,00

1000

Pangk. Banteng

2

497

4,02

995,98

Jumlah

77

5.596

13,75

986,24


54

II-


AKB nasional adalah sebesar 24 pada tahun 2010, maka dengan AKB sebesar 13,75 pada tahun 2010 di Kabupaten Kotawaringin Barat masih dibawah rata-rata nasional atau dengan kata lain merupakan keberhasilan dari program-program imunisasi, pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan anak. Perkembangan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, untuk mengetahui perkembangan hasil penanggulangan/kebijakan yang telah dilaksanakan mengatasi tingginya AKB di Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan sebagaimana gambar berikut : Grafik 2.3 Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Di Kabupaten Kotawaringin Barat Periode 2006-2010 20

18,4 13,75

15 10,4

10 6,8

5 0

1,2 2006

2007

2008

2009

2010

2) Persentase Balita Gizi Buruk Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO. WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu : a. b. c. d.

rendah sedang tinggi sangat tinggi

= di bawah 10 % = 10-19 % = 20-29 % = 30 %

Gizi buruk adalah status gizi menurut berat badan dan tinggi badan dengan Z-score <-3 dan atau dengan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor. Kasus balita gizi buruk selalu ditemukan setiap tahun di wilayah Kotawaringin Barat. Pada tahun 2010, 6 (enam) puskesmas melaporkan adanya kejadian kasus balita gizi buruk dengan total kasus berjumlah 7 balita. Jumlah ini sama dengan jumlah kasus balita gizi buruk dari tahun sebelumnya yang tercatat 7 kasus yang dilaporkan oleh 6 puskesmas. Kasus gizi buruk terjadi di wilayah Puskesmas Arut Utara 2 kasus, Puskesmas Mendawai, Natai Pelingkau, Sungai Rangit, Teluk Bogam, dan Karang Mulya masing-masing 1 kasus.


55

II-


Grafik 2.4 Jumlah Kasus & Puskesmas Balita Gizi Buruk Kabupaten Kotawaringin Barat Periode 2005-2010

KASUS 16 14 12 10 8 6 4 2 0

PUSKESMAS

15 11

6 4

5 3 2005

8

7

2006

2007

7 6

2008

7 6

2009

2010

Data lima tahun terakhir menunjukkan hampir seluruh puskesmas pernah melaporkan adanya kasus balita gizi buruk. Hanya satu puskesmas belum pernah melaporkan adanya kasus gizi buruk di wilayah kerjanya selama lima tahun terakhir yaitu Kumpai Batu Atas. Grafik 2.5 JUMLAH KASUS BALITA GIZI BURUK TIAP PUSKESMAS PERIODE 2005-2010 2006

2007

8

2010 2 1 2 3

1 1

3

Semanggang

Karang Mulya

Arut Utara

3

1 1 1 1 Pangkalan…

1 1

1 1 1 1 Sungai Rangit

1

1 1 1 Teluk Bogam

Arut Selatan

0

2

Kumpai…

2

3

Palingkau

2

2 1 1 1

Madurejo

4

2009

1

1 1 2

Mendawai

4

Kotawaringi…

6

2008

Kumai

2005

Pada tahun 2010 ditemukan 7 kasus gizi buruk atau 0,074% dari jumlah balita yang ditimbang. Dari jumlah tersebut 100% sudah mendapat perawatan baik di rumah sakit maupun di puskesmas perawatan. Ketujuh kasus gizi buruk tersebut ditemukan di wilayah kerja Puskesmas Arut Utara sebanyak 2 kasus dan Mendawai, Natai Palingkau, Sungai Rangit, Karang Mulya dan Teluk Bogam masing-masing satu kasus.

3) Dukungan Sarana Kesehatan Untuk fasilitas kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, saat ini dilayani oleh 1 buah Rumah Sakit Umum, puskesmas sebanyak 15 buah dan puskesmas pembantu (pustu) sebanyak 72 buah. Rincian fasilitas kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.37 berikut ini. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012-2016

56

II-


Tabel 2.37 Fasilitas Kesehatan Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2010 Jenis Fasilitas (unit) Rumah Sakit Puskesmas Pustu 1. Ktw Lama 2 12 2. Arut Selatan 1 5 15 3. Kumai 3 17 4. Arut Utara 1 7 5. Pangk. Lada 2 5 6. Pangk. Banteng 2 16 Jumlah 1 15 72 Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2010 No.

Kecamatan

Jumlah 14 21 20 8 7 18 88

Sementara itu, untuk tenaga kesehatan, saat ini dilayani oleh dokter umum sebanyak 23 orang, dokter gigi sebanyak 8 orang, bidan sebanyak 110 orang, perawat sebanyak 147 orang, asisten apoteker sebanyak 14 orang dan tenaga teknis lainnya 18 orang. Rincian jumlah tenaga kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.38 berikut ini. Tabel 2.38 Jumlah Tenaga Kesehatan Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2010 Jenis Tenaga Kesehatan (orang) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kecamatan Ktw Lama Arut Selatan Kumai Arut Utara Pangk. Lada Pangk. Banteng Jumlah

Dokter Umum

Dokter Gigi

Bidan

Perawat

Asisten Apoteker

2 10 5 3 3 23

7 1 8

15 26 22 9 7 21 110

20 40 26 13 13 35 147

2 6 3 1 2 14

Tenaga Teknis Lainnya 2 9 3 1 3 18

Jumlah 41 108 59 22 25 65 320

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2010 Tabel 2.39 Persandingan Sasaran Kesehatan antara Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Barat Target RPJMN (Tahun 2014)

Target RPJM Prov. Kalteng (Tahun 2015)

Target RPJMD Kab. Kobar (Tahun 2016)

Meningkatnya umur harapan hidup

72,0

72,10

72,1

2.

Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup

118

102

102

3.

Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup

24

23

0,04 (dalam %)

4.

Menurunnya prevelensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita (%)

< 15,0

< 15,0

0

No.

Indikator

1.


57

II-


c. Kemiskinan Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk: 1. 2. 3.

Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan; Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah; Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

Beberapa pengertian terkait dengan kemiskinan antara lain: 1.

Kemiskinan relatif, ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat sehingga proses penentuannya sangat subjektif.

2.

Kemiskinan absolut, ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Untuk melihat penduduk miskin dunia, biasanya Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan US $ 1 atau US $ 2 per hari.

3.

Kemiskinan Struktural (contoh; kemiskinan karena lokasi yg terisolasi, misal orang mentawai, orang tengger dsb). Adalagi kemiskinan kultural (karena faktor adat) seperti suku badui di cibeo (Banten), suku kubu (Jambi), dayak dan sebagainya.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Head Count Index (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan-makanan (GKBM). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Tabel 2.40 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat Penduduk Miskin

Tahun

Garis Kemiskinan

Penduduk Miskin (%)

2008

186.618

7,76

19,6

2009

212.060

6,87

17,8

2010

238.987

6,27

16,5


(000 jiwa)

58

II-


d. Kesempatan Kerja (Rasio Pennduduk Yang Bekerja) Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (demand for labour) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (labour force) menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika yang tersedia adalah angka pengangguran, maka angka yang digunakan adalah = (1 - angka pengangguran) Rasio penduduk yang bekerja

Penduduk yang bekerja Angkatan kerja

Contoh menghitung rasio tersebut terlebih dahulu disusun data angkatan kerja yang bekerja dan yang mencari pekerjaan menurut kelompok umur berdasarkan hasil sensus terakhir ke dalam tabel sebagai berikut: Tabel 2.41 Penduduk Berusia 10 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Di Kabupaten Kotawaringin Barat Lapangan Pekerjaan Utama

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

1.

Bekerja

85.154

95.662

97.759

101.198

108.873

2.

Sekolah

28.039

31.134

31.833

32.984

33.755

3.

Mengurus Rumah Tangga

31.886

35.403

36.164

37.012

38.327

4.

Lainnya

15.531

17.245

17.557

18.374

10.142

161.610

179.444

183.303

189.568

191.097

No.

Jumlah


59

II-


Tabel 2.42 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 s/d Tahun 2010 Tahun

AK (jiwa)

TPAK (%)

TKK (%)

TPT (%)

2007 2008 2009 2010

100.068 112.285 103.945 119.971

64,62 67,73 64,98 72,74

92,75 94,57 95,26 90,75

7,25 5,43 4,74 9,25

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut:

a. b. c. d.

Jumlah grup kesenian adalah jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk. Jumlah gedung kesenian adalah jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk. Jumlah klub olahraga adalah jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk. Jumlah gedung olahraga adalah jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.

Selanjutnya penyajian pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.43 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 – 2011 No 1 2

Tahun 2010 2011

Jumlah grup kesenian

Jumlah gedung kesenian

Jumlah klub olahraga

30 35

2 3

50 60


Jumlah gedung olahraga 7 7

60

II-


2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib 2.3.1.1 Pendidikan Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 2.44 berikut : ‘Tabel 2.44 Kondisi sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 - 2011 Tahun No.

Uraian

1.1

Pendidikan dasar SD/MI

1.1.1

Perbandingan guru dan siswa SD/Mts

2010

2011

1 : 26

1:26

1:14

1:14

557,61

1:14

₋ ₋

79,46 86,27

₋

75,00

SMP/MTs 1.1.2

Perbandingan guru dan siswa SMP/Mts

1.2 1.2.1

Pendidikan Menengah Rasio guru terhadap murid

1.3 1.3.1 1.3.2

Fasilitas Pendidikan Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang kelas sesuai SPM Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki ruang kelas sesuai SPM

1.3.3 1.4 1.4.1

Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

₋

0,37

1.4.2

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

₋

2,14

1.4.3

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

₋

2,76

1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru SMA/SMALB/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

₋ ₋ ₋

28,41 89,94 67,01

2.3.1.2 Kesehatan a. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita Pengertian Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012-2016

61

II-


kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Tujuan penyelenggaraan Posyandu: 1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu ( ibu Hamil, melahirkan dan nifas). 2. Membudayakan NKKBS. 3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera. 4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera. Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik dibeberapa tempat menunjukan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu. Karena Posyandu merupakan wadah peranserta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Terkait dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah. Untuk menghitung rasio posyandu per satuan balita dapat disusun tabel sebagai berikut: Tabel 2.45 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat NO

Uraian

1.

Jumlah posyandu

2.

Jumlah balita

3.

Rasio

2006

2007

2008

2009

2010

156

157

158

159

170

20.192

20.298

10.579

22.054

33.210

0,77

0,77

1,49

0,72

0,51


62

II-


Tabel 2.46 Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat NO

Kecamatan

Jumlah posyandu

Jumlah balita

Rasio

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=4/3)

1

Ktw Lama

22

2.646

0,83

2

Arut Selatan

64

14.396

0,44

3

Kumai

37

5.663

0,65

4

Arut Utara

13

2.215

0,59

5

Pangk. Lada

17

4.884

0,35

6

Pangk. Banteng

17

3.406

0,50

170

33.210

0,51

Jumlah

b. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pusekesmas Pembantu (Pustu) Tabel 2.47 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat NO 1.

Uraian

2006

2007

2008

2009

2010

12

12

13

14

15

17

17

17

17

16

75

75

76

76

72

204.906

223.432

227.383

230.984

241.383

3.

Jumlah Puskesmas Jumlah Poliklinik/R.Bersalin/B. Pengobatan Jumlah Pustu

4.

Jumlah Penduduk

5.

Rasio Puskesmas persatuan penduduk

0,06

0,05

0,06

0,06

0,06

6.

Rasio Poliklinik persatuan penduduk

0,08

0,08

0,07

0,07

0,07

7. Rasio Pustu persatuan penduduk 0,37 Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2010

0,34

0,33

0,33

0,30

2.

Tabel 2.48 Jumlah Puskesmas, Poliklinik/R.Bersalin dan Pustu Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat Puskesmas

Poliklinik/R. Bersalin

NO

Kecamatan

Jumlah Penduduk

Jumlah

Rasio

Jumlah

Rasio

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=4/3)

(6)

0

2 0.12 17.100 Ktw Lama 100.361 5 0.05 2 Arut Selatan 3 0.06 47.161 3 Kumai 16.709 1 0.06 4 Arut Utara 2 0.07 28.493 5 Pangk. Lada 31.559 2 0.06 6 Pangk. Banteng Jumlah 15 0.06 241.383 Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2010 1

Pustu

Jumlah

Rasio

(7=6/3)

(8)

(9=8/3)

12

0.70

16

0.00 0.16

15

0.14

0

0.00

17

0.36

0

0.00

7

0.42

0

0.00

5

0.18

0

0.00

16

0.51

16

0.07

72

0.30


63

II-


c. Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Untuk menghitung rasio rumah sakit per satuan penduduk dapat disusun tabel sebagai berikut : Tabel 2.49 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat NO

Uraian

1.

Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)

2.

Jumlah Penduduk

2006

2007

2008

2009

2010

1

1

1

1

1

204.906

223.432

227.383

230.984

241.383

0,04

0,04

0,04

3. Rasio 0,05 0,04 Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2010

d. Rasio Dokter Persatuan Penduduk Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Untuk menghitung rasio dokter per satuan penduduk dapat disusun tabel sebagai berikut: Tabel 2.50 Jumlah Dokter Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat NO Uraian 2006 2007 1 Jumlah Dokter 27 42 2 Jumlah Penduduk 204.906 223.432 3 Rasio 0,13 0,19 Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2010

2008 29 227.383 0,13


2009 19 230.984 0,08

2010 31 241.383 0,13

64

II-


Tabel 2.51 Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat NO

Kecamatan

Jumlah Penduduk

Jumlah Dokter

Rasio

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=4/3)

17.100

2

0.12

100.361

17

0.17

Kumai

47.161

5

0.11

Arut Utara

16.709

-

0.00

5

Pangk. Lada

28.493

3

0.11

6

Pangk. Banteng

31.559

4

0.13

31

0.13

1 2 3 4

Ktw Lama Arut Selatan

241.383

Jumlah


e. Rasio Tenaga medis Persatuan Penduduk Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Untuk menghitung rasio tenaga medis persatuan penduduk dapat disusun tabel sebagai berikut : Tabel 2.52 Jumlah Tenaga Medis Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat NO

Uraian

2006

2007

2008

1 Jumlah Tenaga Medis 315 447 264 2 Jumlah Penduduk 204.906 223.432 227.383 3 Rasio 1,54 2,00 1,16 Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2010

2009

2010

276 230.984 1,19

320 241.383 1,33

Tabel 2.53 Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat NO

Kecamatan

1

Ktw Lama

2

Arut Selatan

3

Kumai

Jumlah Tenaga Medis

Rasio

17.100

41

2,40

100.361

108

1,08

47.161

59

1,25 1,32

Jumlah Penduduk

4

Arut Utara

16.709

22

5

Pangk. Lada

28.493

25

0,88

6

Pangk. Banteng Jumlah

31.559

65

2,06

241.383

320

1,33


65

II-


2.3.1.3 Lingkungan Hidup a. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Syarat-syarat air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya Escherichia coli) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini. Untuk menghitung persentase penduduk berakses air bersih dapat disusun tabel sebagai berikut: Tabel 2.54 Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat NO

Uraian

2006

2007

2008

2009

2010

1.

Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum

7.542

7.000

8.246

9.271

9.494

2.

Jumlah penduduk

204.906

223.432

227.383

230.984

241.383

3.

Persentase penduduk berakses air bersih

3,68

3,13

3,62

4,01

3.93


2.3.1.4 Sarana dan Prasarana Umum a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Panjang jaringan jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan kondisi dapat disusun tabel sebagai berikut : Tabel 2.55 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat NO 1. 2. 3. 4. 5.

Kondisi Jalan Kondisi Baik Kondisi Sedang Rusak Kondisi Rusak Kondisi Rusak Berat Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)

Panjang Jalan (km) 2006

2007

2008

2009

2010

320,25 645,82 329,69 173,26

344,72 983,77 236,37 163,94

304,27 1.127,03 576,12 292,03

359,83 1.145,76 542,72 275,51

408,93 1.061,39 661,18 273,76

1.469,02

1.728,80

2.299,44

2.323,82

2.405,26


66

II-


b. Rasio Tempat Ibadah Per satuan Penduduk Tabel 2.56 Rasio Tempat Ibadah Tahun 2006 dan 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat 2006 NO.

Bangunan tempat Ibadah

Jumlah

2010

(unit)

Jumlah pemeluk

Rasio

3

4

Mesjid

169

182.962

Mushola/Langgar

313

2.

Gereja

87

3.

Pura

4.

Jumlah (unit)

Jumlah pemeluk

Rasio

(5=3/4)

6

7

(8=6/7)

0,92

169

222.106

0,76

-

313

14.490

6,00

87

14.629

5,95

1

6.276

0,16

1

973

1,03

Vihara

2

411

4,87

2

638

3,13

5.

Kelenteng

-

-

-

-

82

-

6.

Lainnya/Balai Kaharingan

3

767

3,91

3

2.956

1,01

575

204.906

2,81

575

241.383

2,38

1 1.

2

Jumlah

c. Rasio Tempat Pembuangan sampah Per satuan Penduduk Tabel 2.57

Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat No

Uraian

1.

Jumlah Daya Tampung TPS (m³)

2.

Jumlah Penduduk Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk

3.

2006

2007

2008

2009

2010

160

168

266

285

306

204.906

223.432

227.383

230.984

241.383

0,78

0,75

1,17

1,23

1,27

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah a. Produktivitas Total Daerah Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (9 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 9 (sembilan) sektor.


67

II-


Tabel 2.58 Produktivitas Per Sektor Tahun 2007 s.d 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat NO

SEKTOR

1

TOTAL PDRB

2007 (RP)

2008 %

(RP)

2009 %

(RP)

2010 %

(RP)

%

3.265.051,57

100

3.662.267,11

100

4.063.148,62

100

4.509.799,52

100

1.608.349,22

49,26

1.710.009,31

46,69

1.804.150,90

44,4

1.948.090,34

43,2

50.723,68

1,55

58.483,68

1,6

65.537,98

1,61

72.095,34

1,6

412.395,62

12,63

471.130,33

12,86

560.243,99

13,79

639.944,95

14,1

11.589,04

0,35

13.624,30

0,37

15.705,06

0,39

17.558,85

0,39

1.1

PERTANIAN

1.2


1.3

INDUSTRI PENGOLAHAN

1.4


1.5

BANGUNAN

101.214,24

3,1

113.850,67

3,09

125.313,05

3,08

136.306,47

3,02

1.6


520.612,55

15,95

574.406,42

15,68

658.787,69

16,21

743.050,30

16,48

1.7

PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI

214.482,07

6,57

292.444,25

7,99

336.083,04

8,27

370.548,95

8,22

1.8

KEU, PERSEWAAN & JASA PERUSH.

89.409,64

2,74

127.499,28

3,48

148.823,34

3,66

184.614,22

4,09

1.9

JASA-JASA

256.275,51

7,85

300.818,87

8,21

348.503,56

8,58

401.590,11

8,9

2

JUMLAH ANGKATAN KERJA

100.068

112.285

119.971

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.

2.4.2.1 Aksesibilitas Daerah a. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Tabel 2.59 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat NO

Uraian

1.

Panjang Jalan

2.

Jumlah Kendaraan

3.

Rasio

2006

2007

2008

2009

2010

1.469,02

1.728,80

2.299,44

2.323,82

2.405,26

51.260

60.049

72.429

88.680

111.523

0,03

0,03

0,03

0,03

0,02


119.971

68

II-


b. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dalam periode 1 (satu) tahun. Tabel 2.60 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2007 s.d 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat NO 1. 2.

Uraian Jumlah orang Jumlah Barang

Satuan Orang Ton

2007 513.749 2.523.375

2008 593.530 3.162.471

2009 600.380 2.736.953

2010 528.303 3.745.115

2011 706.884 3.171.571

c. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal dalam periode 1 (satu) tahun. Tabel 2.61 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Tahun 2007 s.d 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat 2007 NO

2008

2009

2010

2011

Uraian Orang

Brng

1.

Dermaga

438.862

2.278.708

2.

Bandara

74.887

244.667

3.

Terminal

-

-

513.749

2.523.375

Jumlah

Orang

Brng

Orang

Brng

Orang

Brng

Orang

Brng

469.341

2.789.793

472.528

2.364.662

336.498

3.367.429

386.745

2.574.086

124.189

372.678

127.852

372.291

146.152

377.686

271.436

597.485

-

-

-

-

593.530

3.162.471

600.380

2.736.953

45.653 528.303

3.745.115

48.703 706.884

2.4.2.2 Penataan Wilayah a. Luas Wilayah Produktif Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Rasio dihitung dengan rumus sebagai berikut:


3.171.571

69

II-


Tabel 2.62 Rasio Luas Wilayah Produktif Tahun 2011 Kabupaten Kotawaringin Barat NO

Uraian

2011

1.

Luas Wilayah produktif

532.932,00

2.

Luas Seluruh Wil. Budidaya

789.522,86

3.

Rasio (1./2.)

67,50

b. Luas Wilayah Industri Luas wilayah industri adalah persentase realisasi luas kawasan Industri terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Rasio dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Tabel 2.63 Rasio Luas Wilayah Industri Tahun 2011 Kabupaten Kotawaringin Barat NO

Uraian

2011

1.

Luas Wilayah Industri

2.


3.

Rasio (1./2.)

4.500,00 789.522,86 0,57

c. Luas Wilayah Perkotaan Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah perkotaan terhadap luas rencana wilayah budidaya sesuai dengan RTRW. Rasio dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Tabel 2. 64 Rasio Luas Wilayah Perkotaan Tahun 2011 Kabupaten Kotawaringin Barat NO

Uraian

2009

2010

2011

81.400,00

81.400,00

82.040,00

1.

Luas Wilayah Perkotaan

2.


-

-

3.

Rasio (1./2.)

-

-


789.522,86 10,39

70

II-


2.4.2.3 Fasilitas Bank dan Non Bank Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, dan jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya

a. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang-Cabangnya Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tabel 2.65 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya Tahun 2007-2011 Kabupaten Kotawaringin Barat NO

Jumlah

Sektor

2007

2008

2009

2010

2011

1.

Bank Umum

1.1.

Konvensional

13

15

15

17

20

1.2.

Syariah

0

0

0

0

1

1

1

2

2

2

2.

BPR

2.1.

Konvensional

2.2.

Syariah Jumlah

0

0

0

0

0

14

16

17

19

23

2.4.2.5 Fasilitas Listrik a. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejateraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melistriki masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.


71

II-


Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan terhadap jumlah rumah tangga, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Tabel 2.66 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Tahun 2005-2010 Kabupaten Kotawaringin Barat No 1. 2. 3.

Uraian Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik Jumlah Rumah Tangga Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (2)/(3)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

29.450

30.776

32.024

32.271

33.366

37.575

52.434

53.449

57.514

58.553

60.209

64.104

56.17

57.58

55.68

55.11

55.42

58,62

2.4.2.7 Ketersediaan Penginapan Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel.

a. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/hotel Jenis penginapan/hotel dapat dibedakan menjadi :

a. Hotel Berbintang Hotel berbintang adalah suatu usaha jasa yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan, dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan. Ciri khusus dari hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut. Untuk Hotel Berbintang, kriteria penggolongannya didasarkan pada persyaratan dasar dan penilaian teknis operasional. Persyaratan Dasar : Perijinan (persetujuan Prinsip, Ijin Usaha). Persyaratan Teknis : Unsur Fisik, Unsur Pengelolaan, Unsur Pelayanan. Penetapan penilaian golongan kelas hotel bintang dilakukan dengan penggabungan dari nilai persyaratan dasar dan persyaratan teknis. Penilaian penggolongan Hotel Bintang dilaksanakan oleh PHRI.

b. Hotel Melati Hotel Melati adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012-2016

72

II-


Tabel 2.67 Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Tahun 2005 dan 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat 2005 No

Jenis Penginapan/Hotel

2010

Jumlah Hotel

Jumlah Kamar

Jumlah Tempat Tidur

Jumlah Hotel

Jumlah Kamar

Jumlah Tempat Tidur

1.

Hotel Bintang 5

-

-

-

-

-

-

2.

Hotel Bintang 4

-

-

-

-

-

-

3.

Hotel Bintang 3

-

-

-

-

-

-

4.

Hotel Bintang 2

-

-

-

1

32

54

5.

Hotel Bintang 1

-

-

-

-

-

-

6.

Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya)

35

682

1.071

35

523

773

7.

Total Jumlah penginapan/Hotel

35

682

1.071

35

555

827

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi 2.4.3.1 Keamanan dan Ketertiban a. Angka Kriminalitas Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Tabel 2.68 Angka Kriminalitas Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005-2009 No

Jenis Kriminal

2005

2006

2007

2008

2009

1.

Jumlah kasus Narkoba

19

4

20

8

7

2.

Jumlah kasus Pembunuhan

3

-

2

4

1

3.

Jumlah Kejahatan Seksual

4

7

7

15

11

4.

Jumlah kasus Penganiayaan

23

26

30

39

23

5.

Jumlah kasus Pencurian

76

98

116

184

77

6.

Jumlah kasus Penipuan

7

8

11

8

11

7.

-

1

1

3

2

132

144

187

261

132

9.

Jumlah kasus Pemalsuan uang Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun Jumlah Penduduk

202.071

204.906

223.431

227.383

230.984

10.

Angka Kriminalitas (8)/(9)

6,53

7,03

8,37

11,48

5,71

8.


73

II-


2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

a. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3) Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaiakan S1, S2 dan S3. Rasio lulusan S1/S2/S3 adalah jumlah lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Tabel 2.69 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Kotawaringin Barat NO

Uraian

2006

2007

2008

2009

2010

1.

Jumlah lulusan S1

966

1.103

1.085

1.194

1.313

2.

Jumlah lulusan S2

32

52

74

81

89

3.

Jumlah lulusan S3

-

-

-

-

1

4.

Jumlah lulusan S1/S2/S3

998

1155

1159

1275

1403

5. 6.

Jumlah penduduk Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)

204.906 48,71

223.432 51,69

227.383 50,97

230.984 55,20

241.383 58,12

b. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan) Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012-2016

74

II-


yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Penduduk usia 15 th usia 64 Penduduk usia 15 64

100

Tabel 2.70 Rasio Ketergantungan Tahun 2005 s.d 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat No

Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1.

Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun

66.166

67.095

68.163

70.410

71.019

72.180

2.

Jumlah Penduduk usia > 64 tahun

4.380

4.441

4.510

5.039

5.015

6.227

3.

Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)

70.546

71.536

72.673

75449

76.034

78.407

4.

Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun

131.525

133.370

150.758

151.934

154.950

162.967

5.

Rasio ketergantungan (3) / (4)

54

54

48

50

49,70

48,11


1

III-

gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan

BAB 3 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN “… Pada bab ketiga ini memuat penjelasan tentang realisasi dan proyeksi pengelolaan keuangan daerah dan mengulas aspek kemampuan pendanaan program jangka menengah yang akan disusun untuk mencapai visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Cakupan pembahasan meliputi: pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, proyeksi keuangan daerah dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah…”

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundangundangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dalam Peraturan Daerah (Perda). Dalam hubungannya dengan RPJM, APBD merupakan komitmen politik penyelenggara pemerintahan daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun. Hubungan antara dokumen perencanaan strategik dengan anggaran, dapat dilihat dalam Gambar 3.1 sebagai berikut:

Gambar 3.1 Kerangka Hubungan Antara Strategi, APBD dan Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012 - 2016

III-

2


Arah kebijakan keuangan daerah yang diambil oleh Kabupaten Kotawaringin Barat mengandung makna bahwa: 1. Arah belanja APBD Kabupaten Kotawaringin Barat digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah, 5 tahunan. 2. Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang sustain dan jumlah yang memadai. Mengingat kebijakan masing-masing komponen APBD berbeda maka kebijakan Keuangan Daerah juga dirinci pada masing-masing komponen tersebut, meliputi kebijakan Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, dan kebijakan umum. Adapun, perihal hubungan strategi dengan (arah kebijakan) komponen APBD dapat dilihat dalam Gambar 3.2 berikut ini:

Gambar 3.2 Kerangka Hubungan Antara Strategi dan Komponen APBD

Gambar 3.2 menunjukkan hubungan antara proses perencanaan kegiatan dengan keuangan. Satuan terkecil dari perencanaan strategik adalah program dan kegiatan. Melalui analisis belanja, standar pelayanan, dan standar harga atas komponen belanja tiap kegiatan, dapat dihitung kebutuhan belanja. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Kabupaten Kotawaringin Barat, pada prinsipnya adalah agar belanja dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan. Belanja yang tidak strategic dan tidak memiliki nilai tambah (non value-added) diminimalisir. Pada tahap berikutnya, untuk menutup semua kebutuhan belanja, APBD harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD selama ini harus diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi) oleh Pemerintah daerah. Mengingat bahwa komponen anggaran menggunakan struktur surplus atau defisit maka atas selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/defisit dan dialokasikan ke pembiayaan. Bila suatu APBD mengalami defisit maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan kas untuk menutup defisit tersebut (pembiayaan penerimaan). Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih maka atas surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Upaya realisasi target Pendapatan Daerah pada Tahun 2006-2010 dilakukan melalui kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan. Dengan memperhatikan kondisi daerah yang sedang


III-

3


berjalan pada periode itu, bahwa pengadaan pajak dan retribusi baru haruslah dicermati secara hati-hati sehingga meminimalisir gejolak dalam masyarakat dimana pada gilirannya justru akan mendistorsi kegiatan perekonomian daerah. Intensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan peningkatan kualitas pemungutan pajak dan retribusi yaitu dengan mengoptimalkan jenis-jenis pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada. Selanjutnya pada tahun kedua sampai tahun berikutnya dapat dilakukan ekstensifikasi pajak dan retribusi. Disamping itu dapat dilakukan peningkatan Taxing Power antara lain melalui penyerahan beberapa pajak pusat kepada daerah, atau PPh badan diturunkan dari 30% menjadi 25%, sisihkan kepada daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar (1,5% - 2,5%). Hendaknya, PPN lambat laun dialihkan kepada daerah. Demikian halnya mengenai kebijakan terhadap bagi hasil sumber daya alam diupayakan mengalami pembaharuan (direformasi), pengenaan PBB dengan perlakuan progresif1. Kinerja pengelolaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah ini disayangkan belum bisa ditampilkan performance-nya lantaran ketiadaan data serta dokumen terkait bagi Kabupaten Kotawaringin Barat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 25 Pendapatan Daerah dikelompokkan atas 3 (tiga) komponen antara lain : 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Perimbangan 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selama kurun waktu pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan periode 2005-2009 memiliki kecenderungan peningkatan performance, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.3 dan Tabel 3.1 berikut ini :

2009 2008 2007 2006 2005

567.162.976.255,88

569.909.191.037,00

565,903,431,853.10

548,166.397,717.24

509.507.226.127,05

463.251.068.500,00

404.468.467.515,65

382.670.286.000,00 242.995.916.462,26 229.560.178.000,00 0,00

200.000.000.000,00 Realisasi

400.000.000.000,00

600.000.000.000,00

Target

Gambar 3.3 Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Tahun 2005-2009 Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 s.d 2009 (diolah)

1

Di ambil dari Kebijakan Umum Anggaran pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Suplemen Penyelarasan Program bedasarkan Permendagri No.13 Th 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.


4

III-


Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2005-2009 Kabupaten Kotawaringin Barat No.

Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

Rata-rata Pertumbuhan (%)

1

PENDAPATAN

242,995,916,462.26

404,468,467,515.65

509,507,226,127.05

565,903,431,853.10

567,162,976,255.88

25.93

1.1.

Pendapatan Asli Daerah

26,523,628,211.26

37,069,048,168.05

23,625,313,042.05

30,237,426,417.10

35,429,548,643.88

12.16

1.1.1.

Pajak daerah

2,740,918,971.00

2,914,366,885.00

3,660,332,689.00

4,059,567,470.00

4,852,483,256.00

15.59

1.1.2.

Retribusi daerah

19,064,385,128.00

7,464,676,776.00

9,312,362,370.00

13,937,386,510.00

20,142,469,795.20

14.52

1.1.3.

Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan

598,533,398.26

830,466,237.05

1,490,401,331.51

1,772,439,234.24

3,204,652,289.07

54.49

1.1.4.

Lain-lain PAD yang sah

4,119,790,714.00

25,859,538,270.00

9,162,216,651.54

10,468,033,202.86

7,229,943,303.61

111.61

1.2.

Dana Perimbangan

208,477,876,875.00

366,822,266,863.00

445,620,397,145.00

499,627,178,783.00

518,230,639,252.00

28.32

1.2.1.

Dana bagi hasil pajak

18,095,960,639.00

21,668,837,673.00

26,468,342,908.00

29,309,180,125.00

31,960,664,637.00

15.42

1.2.2.

Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak

4,908,257,659.00

7,557,268,955.00

10,765,504,839.00

16,802,236,836.00

12,991,563,114.00

32.45

1.2.3.

Dana alokasi umum

161,422,000,000.00

287,301,000,000.00

328,975,000,000.00

362,789,904,000.00

368,740,904,000.00

26.10

1.2.4.

Dana alokasi khusus

18,969,540,341.00

38,651,295,945.00

63,819,614,264.00

58,031,883,022.00

63,004,000,000.00

42.09

1.2.5.

Dana Perimbangan Provinsi

5,082,118,236.00

11,643,864,290.00

15,591,935,134.00

-

-

-

1.2.6.

Dana Penyesuaian

-

-

-

32,693,974,800.00

19,595,210,000.00

-

1.2.7

Bagi Hasil Pajak Provinsi

-

-

-

-

21,938,297,501.00

-

1.3.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

7,994,411,376.00

577,152,484.60

40,261,515,940.00

36,038,826,653.00

13,502,788,360.00

1,677.52

1.3.1

Hibah

-

-

-

16,133,942,584.00

13,252,788,360.00

(4.46)

1.3.2

Dana darurat

-

-

-

-

-

-

1.3.3

Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)

-

-

-

-

-

-

1.3.4

Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)

-

-

-

-

-

-

1.3.5

Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

-

-

-

-

250,000,000.00

1.3.6 1.3.6

Bantuan Dana Kontijensi Pendapatan Lainnya

4,617,000,000.00

-

-

-

3,377,411,376.00

577,152,484.60

-

19,904,884,069.00


(25.00)

-

(20.73)

5

III-


Dalam selang periode 2005-2009 tercatat Pendapatan Daerah Kotawaringin Barat menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan sebesar 25,93% dan rata-rata pencapaian target sebesar 105,01% sebagaimana terinci pada Tabel 3.2. Tabel 3.2 Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005-2010 Pencapaian Target Tahun

2005

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

229.560.178.000,00

242.995.916.462,26

Margin surplus/minus (Rp) 13.435.738.462,26

105,85

(%)

Pertumbuhan Pendapatan (%) -

2006

382.670.286.000,00

404.468.467.515,65

21.798.181.515,65

105,70

66,45

2007

463.251.068.500,00

509.507.226.127,05

456.256.157.627,05

109,99

25,97

2008

548.166.397.717,24

565.903.431.853,00

17.737.034.135,86

103,24

11,07 0,22

2009

569.909.191.037,00

567.162.976.255,88

-2.746.214.781,12

99,52

2010

565.176.279.497,00

567.195.632.981,86

2.019.353.484,00

100,36

0.01

Rata-rata

104,11

20,74

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 s.d 2009

Adapun dari sudut pandang kontribusi komponen pembentukan pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan struktur pendapatan daerah sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.4 berikut :

Struktur Pendapatan Daerah Tahun 2005-2010 4% 7%

Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan

89%

Lain-lain pendapatan yang sah

Gambar 3.4 Struktur Pendapatan Daerah Tahun 2005-2010 Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 s.d 2009 (diolah)

Dengan nilai rata-rata pencapaian target yang melebihi 100%, hal ini mengindikasikan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada untuk mengejar target yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran. Namun melihat struktur


6

III-


pendapatan daerah Kotawaringin Barat dimana dominasi komponen Dana Perimbangan yang begitu besar (89%), menunjukkan betapa Pendapatan Daerah setempat sangat tergantung dengan kondisi pemerintah pusat. Dengan demikian performance dan isu-isu nasional turut berperan besar menentukan besarnya nominal pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga agar daerah mampu mandiri secara keuangan hendaknya proporsi dana perimbangan semakin diminimalisir digantikan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya yang lebih bersifat endogen. a) Pendapatan Asli Daerah Perkiraan Pendapatan Asli Daerah diupayakan menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, juga Peraturan Pemerintah yang mengikuti perubahan atas Undang-Undang tersebut yakni Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tentang Retribusi Daerah. PAD merupakan pendapatan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan asli dan hasil usaha daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kelompok akun ini dirinci lagi berdasarkan sumber, yaitu : 

Pajak Daerah;



Retribusi Daerah;



Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan



Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat selama kurun waktu pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan periode 2005-2009 menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan sebesar 12,16% dan rata-rata pencapaian target sebesar 99,76% sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3. Tabel 3.3 Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005-2010 Pencapaian Target Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Pertumbuhan Pendapatan (%)

2005

23.155.633.659,30

26.523.628.211,26

Margin surplus/minus (Rp) 3.367.994.551,96

2006

30.065.460.000,00

37.069.048.168,05

7.003.588.168,05

123,29

39,76

2007

16.739.806.500,00

23.625.313.042,05

6.885.506.542,05

141,13

2008 2009

24.398.111.234,24 31.680.032.900,00

30.237.426.417,10 35.429.548.643,88

5.839.315.182,86 3.749.515.743,88

123,93 111,84

-36,27 27,99

2010

47.140.355.100,00

42.815.214.150,86

- 4.325.140.949,14

90.82

20,85

Rata-rata

122,95

12,16

Tahun



(%) 114,55

-

17,17

7

III-


Dari sisi persentase tingkat pencapaian terhadap target, capaian tertinggi pada tahun 2007 yang terealisasi sebesar 141,13% dari target. Sedangkan pencapaian terendah terjadi pada tahun 2009 dimana hanya terealisasi 111,84%. Berikut merupakan rincian mengenai target dan realisasi tiap-tiap komponen pembentuk PAD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu tahun 2005 s.d 2009 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.4 berikut :


III-

8


Tabel 3.4 Rincian Target dan Realisasi Masing-Masing Akun Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005-2010 Tahun

Uraian Kegiatan Pendapatan Asli Daerah

2005

a.

Pajak Daerah

b.

Retribusi Daerah

c.

Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

d.

Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan Asli Daerah 2006

2010

%

23.155.633.659,30

26.523.628.211,26

3.367.994.551,96

114,55

2.525.000.000,00

2.740.918.971,00

215.918.971,00

108,55

16.486.572.800,00

19.064.385.128,00

2.577.812.328,00

115,64

598.533.000,00

598.533.398,26

398,26

100,00

3.545.527.859,30

4.119.790.714,00

574.262.854,70

116,20

30.065.460.000,00

37.069.048.168,05

7.003.588.168,05

123,29

3.014.375.000,00

2.914.366.885,00

-100.008.115,00

96,68

b.

Retribusi Daerah

7.155.300.350,00

7.464.676.776,00

309.376.426,00

104,32

c.


830.466.237,00

830.466.237,05

0,05

100,00

d.


19.065.318.413,00

25.859.538.270,00

6.794.219.857,00

135,64

16.739.806.500,00

23.625.313.042,05

6.885.506.542,5

141,13

a.

Pajak Daerah

3.516.980.000,00

3.660.332.689,00

143.352.689,00

104,08

b.

Retribusi Daerah

8.260.702.500,00

9.312.362.370,00

1.051.659.870,00

112,73

c.


1.490.401.000,00

1.490.401.331,51

331,5

100,00

d.


3.471.723.000,00

9.162.216.651,54

5.690.493.651,54

263,91

24.398.111.234,24

30.237.426.417,10

5.839.315.182,86

123,93

4.145.000.000,00

4.059.567.470,00

-85.432.530,00

97,94

11.667.104.800,00

13.937.386.510,00

2.270.281.710,00

119,46

a.

Pajak Daerah

b.

Retribusi Daerah

c.


1.772.439.234,24

1.772.439.234,24

0,00

100,00

d.


6.813.567.200,00

10.468.033.202,86

3.654.466.002,86

153,64

31.680.032.900,00

35.429.548.643,88

3.749.515.743,88

111,84

4.470.000.000,00

4.852.483.256,00

382.483.256,00

108,56

17.365.032.900,00

20.142.469.795,20

2.777.436.895,20

115,99

Pendapatan Asli Daerah

2009

Berlebih/ (Berkurang)

Pajak Daerah


Realisasi

a.


Target

a.

Pajak Daerah

b.

Retribusi Daerah

c.


3.200.000.000,00

3.204.652.289,07

4.652.289,07

100,15

d.


6.645.000.000,00

7.229.943.303,61

584.943.303,61

108,80

47.140.355.100,00

42.815.214.150,86

- 4.325.140.949,14

90,82

4.849.000.000,00

5.009.619.990,00

160.619.990,00

103,31

28.996.352.600,00

28.245.284.789,80

- 751.067.810,20

97,41

Pendapatan Asli Daerah a.

Pajak Daerah

b.

Retribusi Daerah

c.


3.440.000.000,00

3.295.802.354,33

-144.197.645,67

95,81

d.


9.855.002.500,00

6.264.507.016,73

- 3.590.496.483,27

63,57



9

III-


Adapun dari sudut pandang kontribusi komponen pembentukan PAD Kabupaten Kotawaringin Barat, akan ditunjukkan struktur PAD-nya sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.5 berikut :

Struktur PAD Periode 2005-2010

Pajak Daerah

12% 36%

Retribusi daerah 47%

5%

Hasil pengelolaan yg dipisahkan Lain2 PAD yg sah

Gambar 3.5 Struktur Pendapatan Asli Daerah Tahun 2005-2010 Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 s.d 2009 (diolah)

Struktur Pendapatan Asli Daerah diatas menunjukkan dominasi akun retribusi daerah sebagai sumber penerimaan utama PAD Kabupaten Kotawaringin Barat yakni sebesar sekitar 47% dari rata-rata total PAD-nya. Selanjutnya berturut-turut yakni : untuk akun Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 36 %, untuk akun Pajak daerah sebesar 12 % serta kontribusi terendah diberikan oleh akun Hasil pengelolaan yang dipisahkan dimana hanya memberikan kontribusi sebesar 5% dari rata-rata total PAD untuk periode 2005 s.d 2009. Sementara itu rincian capaian realisasi komponen pembentuk PAD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2005 s.d 2009 dapat dipaparkan sebagai berikut : 1) Akun Pajak Daerah Capaian target dan realisasi pajak daerah dalam kurun waktu 2005 s.d 2009 Kab. Kotawaringin Barat seperti diilustrasikan oleh Gambar 3.6 di bawah ini :


10

III-


2009 2008 2007 2006 2005

4.852.483.256 4.470.000.000 4.059.567.470 4.145.000.000 3.660.332.689 3.516.980.000 2.914.366.885 2.914.366.885 2.740.918.971 2.525.000.000

00000

2000000000 Realisasi

4000000000

6000000000

Target

Gambar 3.6 Capaian Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2005-2009 Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 s.d 2009 (diolah)

Dalam gambar di atas nampak bahwa ditahun 2005 s.d 2009 secara keseluruhan realisasi pajak daerah mengalami trend meningkat. Begitupun dalam hal kinerja, dengan rata-rata pencapaian antara target dan realisasi sebesar 100%, ini mengindikasikan bahwa realisasi mampu mencapai target bahkan melebihi target. Khusus untuk tahun 2006, angka target dan realisasi berada pada kondisi seimbang sebesar Rp. 2.914.366.885, ini bisa dibilang merupakan capaian terburuk kinerja pajak daerah tahun 2005 s.d 2009, hal ini dikarenakan pada tahun-tahun lainnya selalu ada selisih positif antara target dengan realisasi yang dicapai. Kinerja pajak daerah terbaik ditunjukkan pada tahun 2009 dengan membukukan selisih positif sebesar Rp. 382.483.256, dimana ini merupakan selisih terbesar dibandingkan selisih tahun-tahun lainnya untuk periode anggaran 2005 s.d 2009. 2) Akun Retribusi Daerah Capaian target dan realisasi retribusi daerah dalam kurun waktu 2005 s.d 2009 Kabupaten Kotawaringin Barat seperti diilustrasikan oleh Gambar 3.7 di bawah ini :


11

III-


20.142.469.795,20 17.365.032.900,00

13.937.386.510,00 11.667.104.800,00

9.312.362.370,00 8.260.702.500,00

7.464.676.776,00 7.155.300.350,00

19.064.385.128,00 16.486.572.800,00

-

10.000.000.000 20.000.000.000 Realisasi Target

30.000.000.000

Gambar 3.7 Capaian Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2005-2009 Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 s.d 2009 (diolah)

Pada gambar di atas nampak bahwa ditahun 2005 s.d 2009 secara keseluruhan realisasi pajak daerah mengalami trend meningkat. Begitupun dalam hal kinerja, dengan rata-rata pencapaian antara target dan realisasi sebesar 100%, ini mengindikasikan bahwa realisasi mampu mencapai target bahkan melebihi target. Kinerja retribusi daerah terbaik ditunjukkan pada tahun 2009 dengan membukukan selisih positif sebesar Rp. 2.777.436.895, dimana ini merupakan selisih terbesar dibandingkan selisih tahun-tahun lainnya untuk periode anggaran 2005 s.d 2009. 3) Akun Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Capaian target dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dalam kurun waktu 2005 s.d 2009 Kabupaten Kotawaringin Barat seperti diilustrasikan oleh Gambar 3.8 berikut ini : 3.204.652.289,07 3.200.000.000,00

2009 1.772.439.234,24 1.772.439.234,24

2008

1.490.401.000,00 1.490.401.331,51

2007

830.466.237,05 830.466.237,05

2006

598.533.000,00 598.533.398,26

2005 0,00

1.000.000.000,00 2.000.000.000,00 3.000.000.000,00 4.000.000.000,00 Target

Realisasi

Gambar 3.8 Capaian target dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Tahun 2005-2009 Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 s.d 2009 (diolah)


12

III-


Pada gambar di atas nampak bahwa ditahun 2005 s.d 2009 secara keseluruhan pencapaian realisasi hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan mengalami trend meningkat. Begitupun dalam hal kinerja, dengan rata-rata pencapaian antara target dan realisasi sebesar 100%, ini mengindikasikan bahwa realisasi hanya mampu mencapai target, belum mampu melebihi target. Khusus untuk tahun 2006 dan 2008, angka target dan realisasi berada pada kondisi seimbang, berturut-turut sebesar Rp. 830.466.237,05 untuk tahun 2006 dan Rp. 1.772.439.234,24 untuk tahun 2008, ini bisa dikatakan merupakan capaian terburuk kinerja Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan selama tahun 2005 s.d 2009, hal ini dikarenakan pada tahun-tahun lainnya selalu ada selisih positif antara target dengan realisasi yang dicapai walaupun bernominal kecil. Kinerja hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan terbaik ditunjukkan pada tahun 2009 dengan membukukan selisih positif sebesar Rp. 4.652.289,07, dimana ini merupakan selisih terbesar dibandingkan selisih tahun-tahun lainnya untuk periode anggaran 2005 s.d 2009. 4) Lain-lain PAD yang sah Capaian target dan realisasi hasil Lain-lain PAD yang sah dalam kurun waktu 2005 s.d 2009 Kabupaten Kotawaringin Barat seperti diilustrasikan oleh Gambar 3.9 berikut ini : 7.229.943.303,61

2009

6.645.000.000,00

2008

6.813.567.200,00

2007

3.471.723.000,00

2006

19.065.318.413,00

2005

4.119.790.714,00 3.545.527.859,30

10.468.033.202,86

9.162.216.651,54

25.859.538.270,00

-

10.000.000.000,00 Realisasi

20.000.000.000,00

30.000.000.000,00

Target

Gambar 3.9 Capaian target dan realisasi hasil Lain-lain PAD yang sah Tahun 2005-2009 Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 s.d 2009 (diolah)

Dari gambar di atas nampak bahwa ditahun 2005 s.d 2009 secara keseluruhan performance pencapaian realisasi Lain-lain PAD yang sah sangatlah berfluktuatif. Pada tahun 2006, angka target dan realisasi berada pada kondisi seimbang, namun hal ini bukanlah merupakan capaian terburuk kinerja selama tahun 2005 s.d 2009, hal ini disebabkan pada tahun tersebut bila dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya, nominal Rp. 25.859.538 adalah capaian realisasi tertinggi pada akun ini. Disisi lain kinerja dengan selisih target dan realisasi terbesar ditunjukkan pada tahun 2007 dengan membukukan


13

III-


selisih positif sebesar Rp. 5.258.254.443,54, dimana ini merupakan selisih terbesar bagi akun Lain-lain PAD yang sah dibandingkan selisih tahun-tahun lainnya di akun yang sama untuk periode anggaran 2005 s.d 2009. b) Dana Perimbangan Dana Perimbangan dari Pusat dan Provinsi merupakan pendapatan yang berasal dari sumber pengalokasian dana dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal, pengganggaran dan perimbangan selain bertujuan untuk memberikan kepastian sumber pendanaan bagi APBD, juga mengurangi atau memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah, antar Pusat dan Daerah, serta untuk mendanai pelaksanaan kegiatan khusus yang merupakan kewenangan dan tanggungjawab pusat kepada daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah terdiri dari : 1) Dana Bagi Hasil  Bagi Hasil Pajak  Bagi Hasil Sumber Daya Alam 2) Dana Alokasi Umum 3) Dana Alokasi Khusus, dapat diklasifikasikan :  Dana Reboisasi  Dana Kesehatan  Dana Pendidikan  Dana Bidang Infrastruktur  Dana Perikanan dan Kelautan  Dana Pertanian  Dana Lingkungan Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dari Dana Perimbangan selama kurun waktu tahun 2005 s.d 2009 menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan sebesar 28,32% dan rata-rata pencapaian target sebesar 103,34 % sebagaimana terlihat pada Tabel 3.5 berikut.


14

III-


Tabel 3.5 Perkembangan Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005-2010 Tahun

Target

Realisasi

(Rp)

(Rp)

Pencapaian Target Margin surplus/minus (Rp)


(%)

2005

200.039.774340,70

208.477.876.875,00

8.438.102.534,30

104,22

2006

352.306.626.000,00

366.822.266.863,00

14.515.640.863,00

104,12

75,95

2007

411.656.912.000,00

445.620.397.145,00

33.963.485.145,00

108,25

21,48

2008

487.264.194.800,00

499.627.178.783,00

12.362.983.983,00

102,54

12,12

2009

526.473.978.137,00

518.230.639.252,00

-8.243.338.885,00

98,43

3,72

2010

506.145.467.397,00

510.741.217.815,00

4.595.750.418,00

100,91

- 1,45

Rata-rata

103,08

22,36


Dari sisi persentase tingkat pencapaian terhadap target, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2007 yang terealisasi sebesar 108,25% dari target. Sedangkan pencapaian terendah terjadi pada tahun 2009 dimana hanya terealisasi 98,43%. Berikut merupakan rincian mengenai target dan realisasi tiap-tiap komponen pembentuk Dana Perimbangan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu tahun 2005 s.d 2009 sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.6 berikut. Tabel 3.6 Rincian Target dan Realisasi Masing-Masing Akun Dana Perimbangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005-2010 Tahun

Uraian Kegiatan

Target

Dana Perimbangan

Realisasi


%

200.039.774340,70

208.477.876.875,00

8.438.102.534,30

104,22

10.194.940.000,00

18.095.960.639,00

7.901.020.639,00

177,50

2.311.841.000,00

4.908.257.659,00

2.596.416.659,00

212,31

a.

Bagi Hasil Pajak

b.

Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber daya Alam

c.

Dana Alokasi umum

161.422.000.000,00

161.422.000.000,00

-

100,00

d.

Dana Alokasi Khusus

18.969.540.340,70

18.969.540.341,00

0,30

100,00

e.


7.141.453.000,00

5.082.118.236

- 2.059.334.764,00

71,16

352.306.626.000,00

366.822.266.863,00

14.515.640.863,00

104,12

10.673.409.000,00

21.668.837.673,00

10.995.428.673,00

203,02

4.575.200.000,00

7.557.268.955,00

2.982.068.955,00

165,18

2005

Dana Perimbangan a.

Bagi Hasil Pajak

b.


c.

Dana Alokasi umum

287.301.000.000,00

287.301.000.000,00

-

100,00

d.

Dana Alokasi Khusus

38.651.295.000,00

38.651.295.945,00

945,00

100,00

e.


11.105.722.000

11.643.864.290

538.142.290,00

104,85

2006


15

III-


Dana Perimbangan

33.963.485.145,00

108,25

12.978.469.000,00

26.468.342.908,00

13.489.873.908,00

203,94

6.575.000.000,00

10.765.504.839,00

4.190.504.839,00

163,73

Bagi Hasil Pajak

b.


c.

Dana Alokasi umum

328.975.000.000,00

328.975.000.000,00

0,00

100,00

d.

Dana Alokasi Khusus

47.827.000.000,00

63.819.614.264,00

15.992.614.264,00

133,44

e.

Dana Perimbangan Propinsi

15.301.443.000,00

15.591.935.134,00

290.492.134,00

101,90

487.264.194.800,00

499.627.178.783,00

12.362.983.983,00

102,54

25.243.040.000,00

29.309.180.125,00

4.066.140.125,00

116,11

9.540.280.000,00

16.802.236.836,00

7.261.956.836,00

176,12

Dana Perimbangan a.

Bagi Hasil Pajak

b.


c.

Dana Alokasi umum

362.789.900.000,00

362.789.904.000,00

4.000,00

100,00

d.

Dana Alokasi Khusus

56.997.000.000,00

58.031.883.022,00

1.034.883.022,00

101,82

e.

Dana Penyesuaian

32.693.974.800

32.693.974.800

-

100,00

526.473.978.137,00

518.230.639.252,00

-8.243.338.885,00

98,43

2008

Dana Perimbangan a.

Bagi Hasil Pajak

28.559.978.110,00

31.960.664.637,00

3.400.686.527,00

111,91

b.


23.467.410.000,00

12.991.563.114,00

-10.475.846.886,00

55,36

c.

Dana Alokasi umum

368.740.904.000,00

368.740.904.000,00

0,00

100,00

d.

Dana Alokasi Khusus

63.004.000.000,00

63.004.000.000,00

0,00

100,00

e.

Dana Penyesuaian

13.940.285.000,00

19.595.210.000,00

5.654.925.000,00

140,57

f.

Bagi Hasil Pajak Propinsi

28.761.401.027,00

21.938.297.501,00

-6.823.103.526,00

76,28

506.145.467.397,00

510.741.217.815,00

4.595.750.418,00

100,91

Dana Perimbangan

2010

445.620.397.145,00

a. 2007

2009

411.656.912.000,00

a.

Bagi Hasil Pajak

28.559.977.840,00

41.406.958.462,00

12.846.980.622,00

144,98

b.


23.430.310.438,00

11.766.641.758,00

- 11.663.668.680,00

50,22

c.

DBH Cukai Hasil Tembakau

37.099.562,00

18.549.780,00

-18.549.782,00

50,00

d.

Dana Alokasi umum

379.204.727.000

379.204.727.000

0,00

100,00

e.

Dana Alokasi Khusus

13.491.600.000

13.491.600.000

0,00

100,00

f.

Dana Penyesuaian

41.313.418.432.

40.669.818.432,00

- 643.600.000

98,44

g.

Bagi Hasil Pajak Propinsi

20.108.334.125

24.182.922.383,00

4.074.588.258,00

120,26


Adapun dari sudut pandang kontribusi komponen pembentukan Dana Perimbangan Kabupaten Kotawaringin Barat, berikut akan ditunjukkan struktur Dana perimbangan-nya sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.10 ini :


16

III-


Struktur Dana Perimbangan Tahun 2005 - 2010 1,82

2,06 0,85

2,54 6,51

11,55

Dana bagi hasil pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak SDA Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Dana Perimbangan Provinsi

74,67

Dana Penyesuaian Bagi Hasil Pajak Provinsi

Gambar 3.10 Struktur Dana Perimbangan Tahun 2005-2010 Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 s.d 2009 (diolah)

Struktur Dana Perimbangan diatas menunjukkan dominasi akun Dana Alokasi Umum sebagai sumber penerimaan utama, yakni sekitar 74,67 % dari rata-rata total Dana perimbangannya. Berikutnya secara berturut-turut yakni : akun Dana alokasi Khusus sebesar 11,55 %, akun Bagi hasil pajak sebesar 6,51 %, akun Dana bagi hasil bukan pajak Sumber Daya Alam sebesar 2,54 %, akun Dana Penyesuaian sebesar 2,06 %, akun Dana perimbangan propinsi dimana memberikan kontribusi sebesar 1,82 %, serta kontribusi terendah diberikan oleh akun Bagi hasil pajak propinsi sebesar 0,85 %, dari rata-rata total Dana perimbangan untuk periode 2005 s.d 2009. Sementara itu rincian capaian realisasi komponen pembentuk Dana Perimbangan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2005 s.d 2009 dapat dipaparkan sebagai berikut : 1) Bagi hasil pajak Capaian target dan realisasi bagi hasil pajak dalam kurun waktu 2005 s.d 2009 Kab. Kotawaringin Barat seperti diilustrasikan oleh Gambar 3.11 di bawah ini :

2009

31.960.664.637

2008

29.309.180.125

2007

26.468.342.908

2006

21.668.837.673

2005

18.095.960.639

0

28.559.978.110 25.243.040.000 12.978.469.000 10.673.409.000 10.194.940.000

10.000.000.000 20.000.000.000 30.000.000.000 40.000.000.000 Realisasi

Target

Gambar 3.11

Capaian Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2005-2009

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 s.d 2009 (diolah)


17

III-


Dalam gambar di atas nampak bahwa ditahun 2005 s.d 2009 secara keseluruhan realisasi bagi hasil pajak mengalami trend meningkat. Begitupun dalam hal kinerja, dengan rata-rata pencapaian antara target dan realisasi diatas 100%, ini mengindikasikan bahwa realisasi mampu mencapai target bahkan melebihi target. Khususnya di tahun 2007, angka antara target dan realisasi berada pada kondisi penyimpangan ekstrim dimana diperoleh selisih positif Rp. 13.489.873.908, hal ini merupakan selisih terbesar dibandingkan selisih tahun-tahun lainnya untuk periode anggaran 2005 s.d 2009. 2) Dana bagi hasil bukan pajak Sumber Daya Alam Capaian target dan realisasi bagi hasil bukan pajak SDA dalam kurun waktu 2005 s.d 2009 Kab. Kotawaringin Barat seperti diilustrasikan oleh Gambar 3.12 di bawah ini :

12.991.563.114

2009 2008

9.540.280.000

23.467.410.000

16.802.236.836

10.765.504.839 6.575.000.000

2007

7.557.268.955 4.575.200.000

2006

4.908.257.659 2.311.841.000

2005 0,00

10.000.000.000,00

20.000.000.000,00

Realisasi

30.000.000.000,00

Target

Gambar 3.12

Capaian Target dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak SDA Tahun 2005-2009 Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 s.d 2009 (diolah)

Dalam gambar di atas nampak bahwa ditahun 2005 s.d 2009 secara keseluruhan realisasi Dana bagi hasil bukan pajak SDA mengalami trend penurunan. Begitupun dalam hal kinerja, dengan rata-rata pencapaian antara target dan realisasi yang fluktuatif, ini mengindikasikan bahwa realisasi di tahun tertentu mencapai target bahkan melebihi target, sedangkan pada tahun-tahun lainnya justru jauh dibawah target yang telah ditentukan. Khususnya di tahun 2008, angka antara target dan realisasi berada pada kondisi penyimpangan ekstrim dimana diperoleh selisih positif Rp. 7.261.956.836, hal ini merupakan selisih terbesar dibandingkan selisih tahun-tahun lainnya untuk periode anggaran 2005 s.d 2009. Sebaliknya di tahun 2009 justru menunjukkan kinerja buruk dengan mengantongi selisih negatif antara target dengan realisasinya sebesar Rp.10.475.846.886, ini berarti mengalami penyimpangan diatas 50% dari target yang sudah ditentukan. 3) Dana Alokasi Umum (DAU) Capaian target dan realisasi Dana Alokasi Umum dalam kurun waktu 2005 s.d 2009 Kab. Kotawaringin Barat seperti diilustrasikan oleh Gambar 3.13 di bawah ini :


18

III-


2009

368.740.904.000 368.740.904.000

2008

362.789.904.000 362.789.900.000 328.975.000.000 328.975.000.000

2007

287.301.000.000 287.301.000.000

2006 161.422.000.000 161.422.000.000

2005 0

100.000.000.000

200.000.000.000 Realisasi

300.000.000.000

400.000.000.000

Target

Gambar 3.13 Capaian Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2005 s.d 2009 Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 s.d 2009 (diolah)

Dalam gambar di atas nampak bahwa ditahun 2005 s.d 2009 secara keseluruhan angka pada akun Dana Alokasi Umum antara target dan realisasi selalu menunjukkan kondisi seimbang, hal ini menandakan bahwa target per tahun mampu direalisasikan oleh pemerintah daerah. Namun kecenderungannya penentuan besar Dana Alokasi Umum adalah wewenang pusat, sehingga kedepannya perlu dipertimbangkan lagi soal target yang ingin dicapai pada akun ini dengan memasukkan variabel kondisi keuangan nasional ataupun perekonomian nasional. 4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Capaian target dan realisasi Dana Alokasi Khusus dalam kurun waktu 2005 s.d 2009 Kab. Kotawaringin Barat seperti diilustrasikan oleh Gambar 3.14 di bawah ini :

63.004.000.000 63.004.000.000 58.031.883.022 56.997.000.000 63.819.614.264 47.827.000.000 38.651.295.945 38.651.295.000

2009 2008 2007 2006 18.969.540.341 18.969.540.341

2005 0

20.000.000.000 40.000.000.000 60.000.000.000 80.000.000.000 Realisasi

Target

Gambar 3.14 Capaian Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2005 s.d 2009 Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 s.d 2009 (diolah)


19

III-


Dalam gambar di atas nampak bahwa ditahun 2005 s.d 2009 secara keseluruhan realisasi Dana Alokasi Khusus memiliki trend meningkat. Begitupun dalam hal kinerja, dengan rata-rata pencapaian antara target dan realisasi diatas 100%, ini mengindikasikan bahwa realisasi mampu mencapai target bahkan melebihi target. Khususnya di tahun 2007, angka antara target dan realisasi berada pada kondisi penyimpangan ekstrim dimana diperoleh selisih positif Rp. 15.992.614.264, hal ini merupakan selisih terbesar dibandingkan selisih tahun-tahun lainnya untuk periode anggaran 2005 s.d 2009. 5) Dana perimbangan propinsi Capaian target dan realisasi Dana Perimbangan Provinsi dalam kurun waktu 2005 s.d 2009 Kab. Kotawaringin Barat seperti diilustrasikan oleh Gambar 3.15 di bawah ini :

2009

-

2008

15.591.935.134,00 15.301.443.000,00

2007 11.643.864.290,00 11.105.722.000,00

2006 5.082.118.236,00 7.141.453.000,00

2005 -

5.000.000.000,00

10.000.000.000,00

Realisasi

15.000.000.000,00

20.000.000.000,00

Target

Gambar 3.15 Capaian Target dan Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Tahun 2005 s.d 2009 Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 s.d 2009 (diolah)

Pada komponen pembentukan Dana Perimbangan Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2005-2009, akun Dana perimbangan Propinsi hanya muncul tiga kali, yakni pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Selama kurun waktu tiga tahun tersebyt trend Dana Perimbanagan Provinsi mengalami trend peningkatan. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2007 dengan realisasi sebesar Rp. 15.591.935.134. Diawal tahun Dana perimbangan propinsi ditargetkan mencapai Rp. 15.301.443.000, dengan demikian terjadi selisih positif antara target dengan realisasi sebesar Rp. 290.492.134 atau dengan kata lain memiliki persentase realisasi sebesar 101,90%. Capaian terburuk terjadi pada tahun 2005, dimana realisasi hanya sebesar Rp. 5.082.118.236, dari target Rp. 7.141.453.000 atau dengan kata lain hanya memiliki persentase realisasi sebesar 71, 16%. 6) Dana penyesuaian Capaian target dan realisasi Dana Penyesuaian dalam kurun waktu 2005 s.d 2009 Kab. Kotawaringin Barat seperti diilustrasikan oleh Gambar 3.16 di bawah ini :


III-

20


19.595.210.000,00 13.940.285.000,00

2009

32.693.974.800,00 32.693.974.800,00

2008 2007

-

2006

-

2005

-

5.000.000.000,00 10.000.000.000,00 15.000.000.000,00 20.000.000.000,00 25.000.000.000,00 30.000.000.000,00 35.000.000.000,00

Realisasi

Target

Gambar 3.16 Capaian Target dan Realisasi Dana Penyesuaian Tahun 2005 s.d 2009 Pada komponen pembentukan Dana Perimbangan Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2005-2009, akun Dana penyesuaian hanya muncul dua kali dalam anggaran yakni pada tahun 2008 dan 2009. Capaian terbaik pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 32.693.974.800. Diawal tahun Dana penyesuaian propinsi dipatok target sebesar Rp.32.693.974.800, dengan demikian antara target dengan realisasi memiliki persentase realisasi sebesar 100%. Pada tahun 2009 sebesar Rp.19.595.210.000. Diawal tahun Dana penyesuaian propinsi dipatok target sebesar Rp.13.940.285.000, dengan demikian antara target dengan realisasi terjadi selisih positif sebesar Rp.5.654.925.000 atau dengan kata lain memiliki persentase realisasi sebesar 140,57%. 7) Bagi hasil pajak propinsi Capaian target dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dalam kurun waktu 2005 s.d 2009 Kab. Kotawaringin Barat seperti diilustrasikan oleh Gambar 3.17 di bawah ini :

21.938.297.501,00 28.761.401.027,00

2009 2008

-

2007

-

2006

-

2005

-

10.000.000.000,00

20.000.000.000,00

Realisasi

30.000.000.000,00

40.000.000.000,00

Target

Gambar 3.17 Capaian Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2005 s.d 2009


III-

21


Pada komponen pembentukan Dana bagi hasil pajak propinsi Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2005-2009, akun Dana bagi hasil pajak propinsi hanya muncul sekali dalam anggaran yakni pada tahun 2009 sebesar Rp. 21.938.297.501. Diawal tahun Dana bagi hasil pajak propinsi ditetapkan target sebesar Rp. 28.761.401.027, dengan demikian antara target dengan realisasi terjadi selisih negatif sebesar Rp. 6.823.103.526 atau dengan demikian akun ini memiliki persentase realisasi sebesar 76,28%. c) Lain-lain pendapatan yang sah Lain-lain Pendapatan yang sah merupakan pendapatan yang berasal dari sumber selain dari PAD, Dana Perimbangan dari Pusat dan Dana Perimbangan dari Provinsi. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama kurun waktu tahun 2005 s.d 2009 menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan sebesar 1.677,52 % dan rata-rata pencapaian target sebesar 130,66 % sebagaimana terlihat pada Tabel 3.7. Tabel 3.7 Perkembangan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005-2010 Pencapaian Target Tahun

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Margin surplus/minus (Rp)

(%)


2005

6.364.770.000,00

7.994.411.376,00

1.629.641.376,00

125,60

2006

298.200.000,00

577.152.484,60

278.952.484,60

193,55

-92,78

2007

34.854.350.000,00

40.261.515.940,00

5.407.165.940,00

115,51

2008 2009 2010

36.504.091.683,00 11.755.180.000,00 11.890.457.000,00

36.038.826.653,00 13.502.788.360,00 13.639.201.016,00

-465.265.030,00 1.747.608.360,00 1.748.744.016,00

98,73 114,87 114,71

6.875,88 -10,48 -62,53 1,01

Rata-rata

127,16

1.342,22


Adapun rincian mengenai target dan realisasi untuk masing-masing kelompok akun Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dapat dilihat pada Tabel 3.8.


III-

22


Tabel 3.8 Rincian Target dan Realisasi Masing-Masing Akun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun 2005-2010 Tahun

Uraian Kegiatan Lain-lain Pendapatan yang Sah

2005

2006

2007

2008

2010


Realisasi

%

6.364.770.000,00

7.994.411.376,00

1.629.641.376,00

125,60

a.

Bantuan Dana Kontinjensi

4.617.000.000,00

4.617.000.000,00

-

100,00

b.

Pendapatan Lain - lain

1.747.770.000,00

3.377.411.376,00

1.629.641.376,00

193,24

Lain-lain Pendapatan yang Sah

298.200.000,00

577.152.484,60

278.952.484,60

193,55

-

-

-

-

298.200.000,00

577.152.484,60

278.952.484,60

193,55


34.854.350.000,00

40.261.515.940,00

5.407.165.940,00

115,51


36.504.091.683,00

36.038.826.653,00

-465.265.030,00

98,73

a.

Bantuan Dana Kontinjensi

b.

Pendapatan Lain - lain

a.

Pendapatan hibah

15.032.500.000,00

16.133.942.584,00

1.101.442.584,00

107,33

b.

Pendapatan lainnya

21.471.591.683,00

19.904.884.069,00

-1.566.707.614,00

92,70

11.755.180.000,00

13.502.788.360,00

1.747.608.360,00

114,87

11.505.180.000,00

13.252.788.360,00

1.747.608.360,00

115,19

250.000.000,00

250.000.000,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.890.457.000,00

13.639.201.016,00

1.748.744.016

144,71

11.890.457.000,00

13.639.201.016,00

1.748.744.016

144,71

Lain-lain Pendapatan yang Sah 2009

Target

a.

Pendapatan hibah

b.

Bantuan Keuangan dari Propinsi

c.

Pendapatan lainnya

Lain-lain Pendapatan yang Sah a.

Pendapatan hibah


Adapun dari sudut pandang kontribusi komponen pembentuk akun Lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Kotawaringin Barat, berikut akan ditunjukkan struktur Dana lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.18 ini :


III-

23


Struktur Akun Lain-lain Pendapatan Yang Sah 1% 14%

Bantuan Dana kontinjensi Pendapatan lain-lain

36%

Pendapatan Hibah 49%

Bantuan Keuangan dari propinsi

Gambar 3.18 Struktur Dana Lain-Lain Pendapatan yang Sah Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 s.d 2009 (diolah)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi keajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumbersumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Gambaran umum pertumbuhan neraca daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam periode tahun 2005 – 2009 sebagai berikut :  Rata-rata pertumbuhan asset daerah mencapai 22,4 %, kenaikan signifikan terjadi pada aset lancar sebesar 21,03 %; Investasi Jangka Panjang sebesar 57,93 %; dan Dana Cadangan sebesar  Rata-rata pertumbuhan kewajiban dan ekuitas danan mencapai ..... % Perkembangan neraca daerah dan analisis rasio di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 – 2009 beserta prosentase rata-rata pertumbuhannya disajikan dalamtabel di bawah ini :


III-

24


Tabel 3.9 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2010

ASET ASET LANCAR Kas

TAHUN 2006 852,874,640,327, 61 94,077,689,412.11 87,426,481,877.11

Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Kas Lainnya Piutang Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Lain-Lain Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Dana Bergulir Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Persediaan Jumlah Aset Lancar Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang

RATA-RATA PERTUMBUHAN

JUMLAH

URAIAN

79,796,668,242.11 5,000,000,000.00 65,662,079.00 2,564,151,556.00

%

TAHUN 2007 1,115,319,568,359.93 148,826,132,510.67

131.41

142,435,294,544.00

117.38 -

%

62.92

TAHUN 2008 1,348,101,594,732.32 132,619,156,737.48

%

TAHUN 2009 1,561,184,024,949.27 88,663,886,375.68

126,524,259,696.30

(11.17)

111,964,743,174.00

120,304,133,967.50

7.45

30,000,000,000.00

5,000,000,000.00

(83.33)

-

-

470,551,370.00

1,220,125,728.80

139.40

-

(36.25)

60,418,056,923.00

80,474,628,217.68

(33.11)

60,291,102,144.00

-

(100.00)

-

159.30

TAHUN 2010 1,731,427,015,347.03 68,789,209,554.04

27,008,349.00 162,249,809.00

-

(86.70) -

-

332,380,250.00

14,983,412.97

(95.49)

31,114,773.00

107.66

18,778,195.97

238,331,051.00

(58.95)

343,299,951.00

718,740,296.00

109.36

1,634,962,301.00

127.48

2,262,604,717.00

315,246,000.50

976.33

214,579,421.50

292,440,792.50

36.29

218,528,198.50

(25.27)

129,858,225.50

27,333,000.00

(17.36)

96,710,850.00

71,211,850.00

(26.37)

11,519,250.00

(83.82)

-

530,210,000.00

11,586.37

-

-

4,536,996.00

(97.03)

545,237,484.17

341,544,128.71

(8.05)

4,858,630,010.00

94,077,689,412.11

113.33

148,826,132,510.67

(4.08)

4,655,976,561.00

58.19

132,619,156,737.48

58.63

28,231,414,072.00

(37.36) (4.17) (10.89)

531,502,234.76 5,060,587,126.00 88,152,100,258.94

68.71

55.62 8.69 (33.53)

16.66

-

(45.83)

-

3.33

31.62

(39.65)

1,014.69

38.39

54.07

(40.58)

236.69

(100.00) (81.72)

5,862,763,641.44

15.85 (21.97)

12,747,193,477.00

1,697,440,000.00

547.88

3,908,751,245.00

10,392,971,840.00

165.89

10,365,666,859.00

(0.26)

8,714,156,922.00

(15.93)

6,338,442,232.00

13.42

8,838,442,232.00

17,838,442,232.00

101.83

44,614,664,820.50

150.10

33,856,969,790.75

(24.11)

37.36

12,747,193,477.00

28,231,414,072.00

121.47

94.75

42,571,126,712.75

8,035,882,232.00

58.63

54,980,331,679.50


12.71 34.85

97,147,851.13

68,789,209,554.04

(25.00)

-

37.36

8,035,882,232.00

54,980,331,679.50

2,508,388,989.60

24.36

(25.08)

(21.75)

4,086.23

5,065,055,712.50

2,427,626,757.26

(25.10)

126,954,779.00

470,494,775.00

(6.09)

%

(100.00)

1,532,207,956.67

(3.40)

%

-

95.53

1,586,151,822.50

1,438,920,480.18

80,663,886,375.68

%

(56.89) 3,862.12 (40.12) 1.65 21.03 47.99

42,571,126,712.75

(22.57)

174.39 60.31 57.93

III-

25

gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan ASET TETAP Tanah Tanah Peralatan dan Mesin

178,959,679,070.00 178,959,679,070.00 59,280,339,948.00

0.93 0.93

183,029,667,070.00

55.01

82,727,476,384.40

Alat-alat berat Alat-alat angkutan Alat bengkel

Alat studio dan alat komunikasi Alat ukur

Alat keamanan 209,718,175,731.22

25.64

Bangunan Gedung

288,402,372,044.78

Jalan dan Jembatan

Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan

42,273,651,057.00

15.24

46,901,670,032.00

1,167,599,577.00 10,111,767,025.00

70.06

193.88

1,330,294,077.00 11,055,137,775.00

41,007,921,326.00

49.18

49,159,958,686.00

1,915,721,402.00

3,581,077,202.00

86.93

4,533,837,702.00

1,490,708,152.00 3,781,561,506.00

12.38 69.33

1,546,615,152.00 12,316,510,656.00

4,786,587,924.40

7,732,671,938.40

61.55

8,967,416,738.40

76,625,000.00

307,315,000.00

301.06

466,131,000.00

249,848,861,593.34

19.14

406,379,664,002.78

6,133,961,696.00 5,663,236,696.00 418,960,000.00

309,169,681,099.92 299,049,464,694.92 10,120,216,405.00

40.91

22.32 88.73

368,991,176,391.45 353,687,298,986.45 15,303,877,405.00

27.07

653,056,200,951.78

403,321,160,487.30

17.53

512,630,342,001.30

28,391,241,032.95

67.15

23.74

516,387,672,001.78

73,668,471,751.06

2,787,909,050.47 3,669,827,341.00

88.84

27,489,108,064.00

20,974,183,907.95

Jaringan

Buku dan Perpustakaan

36,684,334,984.00

39,456,487,751.06

Instalasi

144,760,436,818.40 8,482,865,000.00

343,161,083,293.30

Bangunan Air ( Irigasi )

44.70

185,919,797,070.00

98.55

5,362,347,755.00 60.20

1.42

185,919,797,070.00

8,251,965,000.00

244,486,513,838.34

Bangunan Monumen

119,706,237,783.40

1.42

4,156,212,500.00

2,233,266,506.00

Alat laboratorium

Aset Tetap Lainnya

39.55

1,326,503,152.00

Alat-alat kedokteran

185,629,797,070.00 185,629,797,070.00

3,440,817,275.00

Alat-alat kantor dan rumah tangga

Jalan, Irigasi dan Jaringan

2.27

618,299,577.00

Alat pertanian dan peternakan

Gedung dan Bangunan

183,029,667,070.00

86.71 35.36

98,553,852,516.06 30,865,207,703.95

11,006,798,730.47

294.80

11,006,798,730.47

10,659,546,661.00

73.78

11,653,819,916.00

9,954,676,661.00 609,505,000.00

75.78 45.48


10,632,949,916.00 900,755,000.00

0.16 0.16 20.93 2.80 10.95 13.93 9.33 19.88 26.61 3.75 225.70 15.97 51.68 19.35 18.27 51.22 26.47 27.10 33.78 8.71 9.33 6.81 47.78

186,066,509,070.00 186,066,509,070.00 155,128,143,670.40 9,817,865,000.00 48,857,373,232.00 1,365,794,077.00 11,598,239,184.00 52,591,265,059.00 5,398,295,452.00 1,576,177,652.00 13,222,204,076.00 10,072,578,938.40 628,351,000.00 400,115,483,693.68 381,433,628,688.68 18,681,855,005.00 845,273,359,223.28 661,721,238,749.80 139,048,775,923.06 33,487,545,819.95 11,015,798,730.47 11,840,711,016.00 10,819,841,016.00 900,755,000.00

0.08 0.08 7.16 15.74 4.17 2.67 4.91 6.98 19.07 1.91 7.35 12.32 34.80 8.43 7.84 22.07 29.43 29.08 41.09 8.50 0.08 1.60 1.76 -

0.97 0.65 33.47 39.03 10.12 35.15 69.37 25.35 44.20 6.01 100.79 29.95 129.18 19.26 16.14 54.01 36.82 24.57 53.86 17.52 98.30 44.38 28.12 31.09

III-

26

gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan Hewan/Ternak dan Tumbuhan Konstruksi Dalam Pengerjaan

51,765,000.00 10,680,198,033.50

(52.70)

Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

-

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap ASET LAINNYA

750,710,592,168.50 50,476,515.00

27.84

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tagihan lainnya Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain

JUMLAH ASET

50,476,515.00 852,874,640,327.61

(21.26) 33.84

43,856,549.50

707.02

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

43,856,549.50

707.02

Hutang Perhitungan Pihak Ketiga

45,698,089,306.74 -

-

-

953,739,774,372.26

27.04

1,187,251,023,922.84

120,115,000.00

78.37

53,498,851,863.20

78.37 -

53,498,851,863.20 -

24.48

1,417,880,283,010.83

25.95 17.07 17.07 19.43

120,115,000.00

-

Uang Muka dari Kas Daerah Pendapatan diterima dimuka Hutang Jangka Pendek Lainnya 707.02

36.73

20,512,669,171.62

(61.66)

24.19

20,512,669,171.62 -

(61.66) -

11.26 -

-

-

1,618,936,875,844.98

14.18

22.59 (21.26)

6,468,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,468,000.00 1,115,319,568,359.93

(87.19) 30.77

1,348,101,594,732.32

(100.00)

-

-

-

-

-

-

-

-

171,310,000.00

-

-

(100.00) 20.87

171,310,000.00 1,561,184,024,949.27

15.81

8,347,250.00 166,071,889.72 359,250,000.00 596,134,096.00 1,129,803,235.72 1,731,427,015,347.49

-

(33.33)

-

-

-

-

-

-

109.71 559.51 10.90

36.57 70.21 22.44 707.02 707.02

63,575,084.00

Hutang Bunga

43,856,549.50

45,698,089,306.74

25,620,143,625.74 -

-

KEWAJIBAN

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

139.88

84.23

(21.26)

Tagihan Penjualan Angsuran

Jumlah Aset Lainnya

25,620,143,625.74

95,365,000.00

73,212,703.00

-

-

-

-

-

-

23,740,048.00

8,022,000.00

87,315,132.00

81,234,703.00

99.09

15.16 (66.21) (6.96)


48,413,146.00 6,441,656,661.00 6,490,069,807.00

(33.87) 80,199.88 7,889.28

7,815,877.00 9,652,765,172.00 9,660,581,049.00

(83.86)

(34.19)

-

-

-

-

-

-

49.85 48.85

26,727.84 1,747.46

III-

27

gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan EQUITAS DANA Equitas Dana Lancar Sisa Lebih Pembiayaan anggaran (SILPA)

94,033,832,862.61 87,360,819,798.11

Pendapatan Yang Ditangguhkan

65,662,079.00

Cadangan Piutang

1,586,151,822.50

Cadangan Persediaan

5,065,055,712.50

Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek

(43,856,549.50)

Jumlah Equitas Dana Lancar

94,033,832,862.61

113.26 131.24

95.53 (8.05)

707.02

113.26

113.26 142,435,294,544.40

126,524,259,696.30

-

-

1,532,207,956.67

1,438,920,480.18

4,858,630,010.00

4,655,976,561.00

(87,315,132.00)

(81,234,703.00)

148,738,817,379.07

58.18

132,537,922,034.48

(11.17)

80,588,464,880.68

(6.09) (4.17)

(6.96)

(10.89)

27,008,349.00 2,427,626,757.26 5,060,587,126.00

(6,441,656,661.00) 81,662,030,451.94

(36.31) 68.71 8.69

7,829.69

(38.39)

60,410,241,046.00 2,508,388,989.60 5,862,763,641.44

(9,652,765,172.00) 59,128,628,505.04

(25.04) (100.00) 3.33 15.85

49.85

(27.59)

14.68 (33.33) 40.37 3.08

2,144.90

18.91

Equitas Dana Investasi Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang

8,035,882,232.00

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

749,873,092,168.50

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

50,476,515.00

Hibah Jumlah Equitas Dana Investasi JUMLAH KEWAJIBAN DAN EQUITAS

837,500,000.00 758,796,950,915.50 852,874,640,327.61

37.36

121.47

953,739,774,372.26

1,187,251,023,922.84

(21.26)

6,468,000.00

-

13.56

-

-

27.93

966,493,435,849.26

27.37

1,215,482,437,994.84

25.76

1,473,031,924,690.33

21.19

1,662,637,805,793.45

12.87

33.84

1,115,319,568,360.33

30.77

1,348,101,594,732.32

20.87

1,561,184,024,949.27

15.81

1,731,427,015,347.49

10.90

24.48

1,417,880,283,010.83

(100.00)

171,310,000.00

19.43 -

-


42,571,126,712.75

(22.57)

28,231,414,072.00

27.86

54,980,331,679.50

94.75

12,747,193,477.00

1,618,936,875,844.98 1,129,803,235.72

14.18 559.51

-

57.75 21.49 109.56 13.56 23.02 22.44

III-

28


3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran a. Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kebijakan arah belanja daerah dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat adalah pola struktur belanja antara belanja administrasi umum dan belanja operasi serta belanja modal secara bertahap akan bergeser porsinya dengan kecenderungan memperbesar belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal. Belanja administrasi umum akan ditegaskan relatif konstan porsi persentasenya setelah ditemukan sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang baik, hingga ditetapkan dan disepakati batas pelayanan standar minimal bagi publik agar dapat berpengaruh signifikan mendorong lajunya pertumbuhan PDRB sehingga melampaui perkembangan rasio PAD terhadap PDRB yang akhirnya akan meningkatkan kekuatan sumber PAD dari dana perimbangan yang secara otomatis memperkuat intensitas otonomi daerah. Selaras dengan tekad bersama untuk menetapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) mulai tahun anggaran 2005 dicanangkan untuk dilaksanakan secara konsekuen bahwa setiap anggaran belanja yang diusulkan telah didasarkan pada : 1) Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Arah dan Kebijakan Umum APBD. Tujuan-tujuan dirumuskan secara terukur berdasarkan indikator kinerja yang akan digunakan. 2) Mengupayakan peningkatan pendapatan daerah tidak terkecuali meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah yang melakukan penyederhanaan pungutan, efisiensi biaya administrasi pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakan sanksi hukum bagi para penghindar pajak dan mencegah beban masyarakat atas pajak dan retribusi yang tidak profesional. 3) Berupaya seoptimal mungkin meningkatkan efisien, efektivitas dan penghematan di bidang belanja daerah terutama belanja aparatur. 4) Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada dinas teknis yang bertanggung jawab atas pelayan publik atau masyarakat secara langsung. 5) Menciptakan pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kebijakan Anggaran Tahun 2009 diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan dan belanja dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas guna mewujudkan sasaran program-program pembangunan daerah. Kebijakan Anggaran Tahun 2009, khususnya pada pengeluaran pemerintah diharapkan dapat mendukung kegairahan perekonomian daerah serta menguatkan kegiatan investasi masyarakat dan swasta, guna mendorong pertumbuhan ekonomi.


III-

29


Arah dan Kebijakan Pendapatan Daerah diharapkan meningkatkan pendapatan baik dari pendapatan asli daerah maupun melalui dana perimbangan. Upaya peningkatannya melalui : 1. Peningkatan PAD melalui peningkatan kapasitas kegiatan atau produktifitas masyarakat. 2. Dalam rangka peningkatan keuangan daerah dapat membangun dan mengembangkan berbagai perusahaan daerah yang bergerak di bidang perkebunan dan jasa. 3. Mengupayakan peluang sumber pendanaan pembangunan selain APBD dalam rangka peningkatan pendapatan baik melalui intensifikasi ataupun ekstensifikasi. 4. Melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah. 5. Pengembangan kerjasama baik dalam hal upaya peningkatan pendapatan maupun pengelolaan aset daerah. 6. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, penyempurnaan sistem pungutan, peningkatan profesionalisme pegawai dan lain-lain.

b. Perkembangan Belanja Daerah Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selama kurun waktu pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan periode 2005-2009 menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 34,49% dan rata-rata surplus dari target sebesar 106,39% per tahun, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.8 berikut. Tabel 3.10 Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005-2010 Tahun

Target

Realisasi

(Rp)

(Rp)

Margin (surplus/minus)

%

Pertumbuhan % -

2005

229.560.178.000,00

242.995.916.462,26

13.435.738.462,26

106,63

2006

382.670.286.000,00

404.468.467.515,65

21.798.181.515,65

105,70

66,45

2007

463.251.068.500,00

509.507.226.127,05

45.823.918.419,04

109,99

25,96

2008

548.138.449.717,00

565.903.431.853,00

17.764.982.136,00

103,24

11,06

2009

665.615.234.950,00

602.284.689.574,50

- 63.330.545.375,50

90,49

6,43

2010

637,353,936,094.38

596,418,204,453.54

- 40.935.731.640,84 Rata-rata

93,58

0,98

101,61

22,18



III-

30


Pada Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006 Belanja Daerah dikelompokan berdasarkan bidang pemerintahan dan unit organisasi, kemudian Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 belanja daerah dikelompokan menurut urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan. A. Belanja Tahun Anggaran 2005 Pada tahun 2005, dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 258.924.956.000,00 terealisasi belanja daerah sebesar Rp. 240.857.071.663,40 atau 93,02%. Dari total belanja tersebut, bagian terbesar dipergunakan untuk pos Belanja Publik, yakni sebesar Rp. 152.351.632.316,40 atau 63,25% sedangkan belanja aparatur mencapai sebesar Rp. 84.409.360.165,00 atau 35,05%. Adapun jika dibagi berdasarkan pos administrasi, operasional dan modal maka diketahui bahwa realisasi Belanja Administrasi Umum pada tahun 2005 adalah sebanyak Rp. 103.761.581.637,00 atau sebesar 43,08%. Dan sesuai dengan kebijakan daerah yang telah dicanangkan dalam RPJMD maka porsi terbesar belanja daerah telah digunakan untuk Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Belanja Modal yaitu sebanyak Rp. 125.489.933.423,40 atau sebesar 52,10%. Lebih jelasnya mengenai rincian pagu anggaran dan realisasi belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2005 dapat dilihat pada Tabel 3.9.


III-

31


Tabel 3.11 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 No

Uraian Belanja

BELANJA APARATUR I. Belanja Administrasi Umum 1. Belanja Pegawai/Personalia 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Perjalan Dinas 4. Belanja Pemeliharaan II. Belanja Operasi dan Pemeliharaan 1. Belanja Pegawai/Personalia 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Perjalan Dinas III. Belanja Modal Aparatur BELANJA PUBLIK B. I. Belanja Administrasi Umum 1. Belanja Pegawai/Personalia 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Perjalan Dinas 4. Belanja Pemeliharaan II. Belanja Operasi dan Pemeliharaan 1. Belanja Pegawai/Personalia 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Perjalan Dinas 4. Belanja Stimulan III. Belanja Modal Publik C. BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN I. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi II. Belanja Bantuan Keuangan D. BELANJA TIDAK TERSANGKA JUMLAH A.

Pagu Anggaran (Rp.) 84.409.360.165,00 58.163.161.825,00 41.105.975.002,00 10.229.016.961,00 5.092.759.000,00 1.735.410.862,00 10.582.131.390,00 815.676.100,00 7.982.672.790,00 1.783.782.500,00 15.664.066.950,00 155.404.271.466,70 52.729.530.216,00 44.931.271.788,00 4.247.236.328,00 320.815.276,00 3.230.206.824,00 21.367.934.290,70 1.031.908.200,00 12.281.997.690,70 1.707.014.000,00 6.347.014.400,00 81.306.806.960,00 17.611.324.368,30

Realisasi (Rp.) 76.899.882.744,00 52.081.127.206,00 37.459.251.064,00 8.846.705.542,00 4.133.149.825,00 1.642.020.775,00 9.656.880.124,00 667.293.600,00 7.493.686.524,00 1.495.900.000,00 15.161.875.414,00 152.351.632.316,40 51.680.454.431,00 43.909.709.962,00 4.226.433.157,00 315.465.538,00 3.228.845.774,00 19.943.951.585,40 870.452.500,00 11.520.422.165,40 1.382.137.100,00 6.170.939.820,00 80.727.226.300,00 11.107.736.603,00

Selisih

%

(7.509.477.421,00) (6.082.034.619,00) (3.646.723.938,00) (1.382.311.419,00) (959.609.175,00) (93.390.087,00) (925.251.266,00) (148.382.500,00) (488.986.266,00) (287.882.500,00) (502.191.536,00) (3.052.639.150,30) (1.049.075.785,00) (1.021.561.826,00) (20.803.171,00) (5.349.738,00) (1.361.050,00) (1.423.982.705,30) (161.455.700,00) (761.575.525,30) (324.876.900,00) (176.074.580,00) (579.580.660,00) (6.503.587.765,30)

91,10 89,54 91,13 86,49 81,16 94,62 91,26 81,81 93,87 83,86 96,79 98,04 98,01 97,73 99,51 98,33 99,96 93,34 84,35 93,80 80,97 97,23 99,29 63,07

1.519.367.000,00 16.091.957.368,30 1.500.000.000,00 258.924.956.000,00

1.518.827.000,00 9.588.909.603,00 497.820.000,00 240.857.071.663,40

(540.000,00) (6.503.047.765,30) (1.002.180.000,00) (18.067.884.336,60)

99,96 59,59 33,19 93,02


B. Belanja Tahun Anggaran 2006 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 diharapkan meningkat sebesar 17 % dengan komposisi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari Belanja Aparatur sebesar 29 % dan Belanja Publik sebesar 65%. Orientasi penyusunan APBD Tahun 2006 diutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat, tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Dana yang disediakan dalam APBD 2006 harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna


III-

32


kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu perencanaan yang ditetapkan, berorientasi kinerja yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Prioritas belanja pembangunan akan diarahkan pada :  Belanja bidang pendidikan sebesar 23 %;  Belanja bidang kesehatan sebesar 11%;  Belanja bidang infrastruktur sebesar 22 %;  Belanja bidang pertanian sebesar 9 %;  Belanja bidang lainnya sebesar 35 %. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 353.893.244.644,00 atau 86,58 % dari target sebesar Rp. 404.761.220.352,00,yang terdiri dari Belanja Aparatur Rp. 90.794.841.904,00 (83,72%) dari target Rp. 108.453.936.421,00. Belanja Publik Rp. 294.799.249.170,00 (88,12%) dari target Rp. 283.477.934.431,00. Kemudian Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar Rp. 12.940.298.567,00 (84,42%) dari target Rp. 15.329.349.500,00 dan Belanja Tidak Tersangka sebesar Rp. 358.855.000,00 (23.92%) dari target sebesar Rp. 1.500.000.000,00: Lebih jelasnya mengenai rincian pagu anggaran dan realisasi belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2006 dapat dilihat pada Tabel 3.10.


III-

33


Tabel 3.12 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Realisasi Uraian

Pagu Anggaran (Rp)

BELANJA APARATUR 1 Belanja Administrasi Umum - Aparatur a. Belanja Pegawai / Personalia b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Perjalanan Dinas d. Belanja Pemeliharaan 2 Belanja Operasi Pemeliharaan (Kegiatan Non Investasi) - Aparatur a. Belanja Pegawai / Personalia b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Perjalanan Dinas 3 Belanja Modal - Aparatur a. Belanja Modal Tanah b. Belanja Modal Bangunan dan Gedung c. Belanja Modal Alat - Alat Angkutan Belanja Modal Alat - Alat Kantor dan d. Rumah Tangga e. Belanja Modal Buku dan Perpustakaan f. Belanja Modal Alat - Alat Berat Belanja Modal Alat - Alat Bengkel/ g. Workshop/Studio, Alat Ukur/ Uji dan Alat Tambang h. Belanja Modal Telematika Belanja Modal Pemancar Radio dan i. Televisi BELANJA PUBLIK 1 Belanja Administrasi Umum - Publik a. Belanja Pegawai / Personalia b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Perjalanan Dinas d. Belanja Pemeliharaan 2 Belanja Operasi Pemeliharaan (Kegiatan Non Investasi) – Publik a. Belanja Pegawai / Personalia b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Perjalanan Dinas 3 Belanja Modal - Publik a. Belanja Modal Tanah b. Belanja Modal Bangunan dan Gedung c. Belanja Modal Alat Angkutan Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah d. Tangga e. Belanja Modal Buku dan Perpustakaan f. Belanja Modal Jalan dan Jembatan g. Belanja Modal Bangunan (Irigasi) Air

Jumlah (Rp.)

Surplus/Minus (Rp.)

(%)

108.453.936.421,00 76.572.988.666,00 54.419.371.765,00 12.829.576.825,00 7.139.073.050,00 2.184.967.026,00

90.794.841.907,00 63.446.231.167,00 44.955.920.137,00 10.579.724.924,00 6.015.448.800,00 1.895.137.306,00

(17.659.094.514,00) (13.126.757.499,00) (9.463.451.628,00) (2.249.851.901,00) (1.123.624.250,00) (289.829.720,00)

83,72 82,86 82,61 82,46 84,26 86,74

15.503.516.000,00

12.745.352.475,00

(2.758.163.525,00)

82,21

1.411.184.680,00 11.296.603.520,00 2.795.727.800,00 16.377.431.755,00 302.000.000,00 6.080.584.756,00 2.913.616.000,00

1.005.154.000,00 9.951.756.775,00 1.788.441.700,00 14.603.258.265,00 17.800.000,00 5.796.031.640,00 2.045.850.000,00

(406.030.680,00) (1.344.846.745,00) (1.007.286.100,00) (1.774.173.490,00) (284.200.000,00) (284.553.116,00) (867.766.000,00)

71,23 88,10 63,97 89,17 5,89 95,32 70,22

2.902.419.499,00

2.805.583.950,00

(96.835.549,00)

96,66

200.000.000,00 3.452.113.500,00

199.500.000,00 3.317.363.500,00

(500.000,00) (134.750.000,00)

99,75 96,10

167.480.000,00

162.680.000,00

(4.800.000,00)

97,13

344.668.000,00

245.238.000,00

(99.430.000,00)

71,15

14.550.000,00

13.211.175,00

(1.338.825,00)

90,80

283.477.934.431,00 72.293.108.899,00 65.606.331.754,00 5.644.353.100,00 340.000.000,00 702.424.045,00

249.799.249.170,00 63.612.865.905,00 57.008.506.797,00 5.575.659.085,00 327.005.600,00 701.694.423,00

(33.678.685.261,00) (8.680.242.994,00) (8.597.824.957,00) (68.694.015,00) (12.994.400,00) (729.622,00)

88,12 87,99 86,89 98,78 96,18 99,90

66.383.793.681,00

46.025.948.467,00

(20.357.845.214,00)

69,33

3.194.102.040,00 57.588.685.741,00 5.601.005.900,00 144.801.031.851,00 1.650.000.000,00 22.292.606.766,00 3.460.106.500,00

2.859.758.500,00 39.100.429.917,00 4.065.760.050,00 140.160.434.798,00 1.649.794.000,00 21.304.712.700,00 3.370.657.000,00

(334.343.540,00) (18.488.255.824,00) (1.535.245.850,00) (4.640.597.053,00) (206.000,00) (987.894.066,00) (89.449.500,00)

89,53 67,90 72,59 96,80 99,99 95,57 97,41

3.394.841.000,00

3.330.932.000,00

(63.909.000,00)

98,12

1.500.000.000,00 66.500.198.860,00 14.102.176.825,00

1.494.852.150,00 63.811.446.598,00 13.850.498.320,00

(5.147.850,00) (2.688.752.262,00) (251.678.505,00)

99,66 95,96 98,22


III-

34


Uraian h.

m.

Belanja Modal Instalasi dan Jaringan Belanja Modal Bangunan Bersejarah dan Monumen / Tugu Belanja Modal Bangunan Bukan Gedung Belanja Modal Alat - alat Kedokteran / Alt - alat Kesehatan Belanja Modal Telematika Belanja Modal Alat - alat Laboratorium /peraga/praktik sekolah

n.

Belanja Modal Penerangan Jalan Umum dan Rambu Lalu lintas

i. j. k. l.

16.988.559.650,00

Jumlah (Rp.) 16.858.093.000,00

Realisasi Surplus/Minus (Rp.) (130.466.650,00)

(%) 99,23

406.450.000,00

405.550.000,00

(900.000,00)

99,78

9.794.417.250,00

9.543.329.300,00

(251.087.950,00)

97,44

1.399.000.000,00

1.364.553.600,00

(34.446.400,00)

97,54

144.000.000,00

124.050.000,00

(19.950.000,00)

86,15

562.475.000,00

531.781.500,00

(30.693.500,00)

94,54

2.606.200.000,00

2.520.184.630,00

(86.015.370,00)

96,70

15.329.349.500,00

12.940.298.567,00

(2.389.050.933,00)

84,42

4.094.689.500,00

3.995.823.167,00

(98.866.333,00)

97,59

783.794.000,00

783.794.000,00

-

100,00

282.562.500,00

282.562.500,00

-

100,00

3.028.333.000,00

2.929.466.667,00

(98.866.333,00)

96,74

11.234.660.000,00

8.944.475.400,00

(2.290.184.600,00)

79,62

2.249.100.000,00

2.178.900.000,00

(70.200.000,00)

96,88

8.445.560.000,00

6.464.480.400,00

(1.981.079.600,00)

76,54

540.000.000,00 1.500.000.000,00

301.095.000,00 358.855.000,00

(238.905.000,00) (1.141.145.000,00)

55,76 23,92

408.761.220.352,00

353.893.244.644,00

(54.867.975.708,00)

86,58

Pagu Anggaran (Rp)

BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN 1 Belanja Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Penyisihan PBB Kepada Kelurahan / a. Desa Penyisihan Pajak Daerah Kabupaten b. Kepada Kelurahan / Desa Penyisihan Retribusi Daerah Kabupaten c. Kepada Kelurahan / Desa BELANJA BANTUAN KEUANGAN Bantuan Kepada Kelurahan/Desa dan a. Kecamatan Bantuan Kepada Organisasi b. Kemasyarakatan c. Bantuan Untuk Organisasi Profesi BELANJA TIDAK TERSANGKA

JUMLAH BELANJA TAHUN 2006


C. Belanja Tahun Anggaran 2007 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 menurut kelompok belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Orientasi penyusunan APBD Tahun 2007 diutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat, tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Dana yang disediakan dalam APBD 2007 harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu perencanaan yang ditetapkan, berorientasi kinerja yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.


III-

35


Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 452.090.651.220,76 atau 84,58 % dari target sebesar Rp. 534.542.648.300,yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 148.155.750.267,- ( 80,35 % ) dari target sebesar Rp. 184.387.332.700,- dan Belanja Langsung Rp. 303.934.900.953,76 ( 86,80 % ) dari Target sebesar Rp. 350.155.315.600,- . Lebih jelasnya mengenai rincian pagu anggaran dan realisasi belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2007 dapat dilihat pada Tabel 3.11. Tabel 3.13 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Kode Rek

Jumlah (Rp) Uraian

Lebih/ (Kurang)

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi

(Rp) 82.451.997.079,24 36.231.582.433,00

%

5

BELANJA DAERAH

534.542.648.300,00

452.090.651.220,76

5.1

Belanja Tidak Langsung

184.387.332.700,00

148.155.750.267,00

5.1.1

Belanja Pegawai

126.014.355.700,00

113.895.694.094,00

-12.118.661.606,00

90,38

5.1.4

Belanja Hibah

1.051.500.000,00

1.000.000.000,00

-51.500.000,00

95,1

5.1.5

Belanja Bantuan Sosial

10.210.725.500,00

6.016.225.000,00

-4.194.500.500,00

58,92

5.1.6

7.261.356.500,00

4.745.833.596,00

-2.515.522.904,00

65,35

5.1.7

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

23.575.090.000,00

22.209.669.577,00

-1.365.420.423,00

94,2

5.1.8

Belanja Tidak Terduga

16.274.305.000,00

288.328.000,00

-15.985.977.000,00

1,77

303.934.900.953,76

46.220.414.646,23

86,8

350.155.315.600,00

0 80,35

5.2

Belanja Langsung

5.2.1

Belanja Pegawai

35.191.281.426,00

17.931.628.512,00

-17.259.652.914,00

50,95

5.2.2

Belanja Barang dan Jasa

141.040.844.371,00

120.797.189.210,00

-20.243.655.161,00

85,64

5.2.3

Belanja Modal

173.923.189.803,00

165.206.083.231,76

-8.717.106.571,23

94,98

534.542.648.300,00

452.090.651.220,76

82.451.997.079,23

84,57

JUMLAH BELANJA DAERAH



III-

36


D. Belanja Tahun Anggaran 2008 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Desa. Orientasi penyusunan APBD Tahun 2008 diutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat, tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Dana yang disediakan dalam APBD 2008 harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu perencanaan yang ditetapkan, berorientasi kinerja yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 570.879.732.418,20 atau 85,60 % dari target sebesar Rp. 666.878.370.852,84 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 313.483.114.493,20 (82,14 %) dari target sebesar Rp. 381.647.968.519,84 Belanja Modal Rp. 231.640.664.675 ( 90,16 % ) dari Target sebesar Rp. 256.914.209.495 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 302.439.250 (24,91%) dari target sebesar Rp. 1.214.000.683 serta Transfer sebesar Rp. 25.453.514.000 (93,92%) dari target sebesar Rp. 27.102.192.155 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.14 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Jumlah (Rp) No.

1.

2.

Uraian

Anggaran Setelah Perubahan 666.878.370.852,84 381.647.968.519,84 198.165.352.444,54 167.352.916.075,30 4.300.000.000,00 11.829.700.000,00 256.914.209.495,00 2.785.500.000,00 34.192.574.890,00 75.780.033.055,00

BELANJA DAERAH Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan Belanja Aset tetap lainnya Belanja Aset lainnya

3. 4.

Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Transfer Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Desa

Lebih / (Kurang) Realisasi

(Rp)

570.879.732.418,20 313.483.114.493,20 176.676.958.240,00 124.476.179.753,20 2.493.340.000,00 9.836.636.500,00 231.640.664.675,00 2.635.530.000,00 32.674.351.649,00 73.753.783.382,00

(69.813.532.181,64) (68.164.854.026,64) (21.488.394.204,54) (42.876.736.322,10) (1.806.660.000,00) (1.993.063.500,00) (25.273.544.820,00) (149.970.000,00) (1.518.223.241,00) (2.026.249.673,00)

138.469.216.800,00

117.408.162.044,00

(21.061.054.756,00)

5.455.894.750,00 230.990.000,00

4.939.147.600,00 229.690.000,00

(516.747.150,00) (1.300.000,00)

1.214.000.683,00 1.214.000.683,00 27.102.192.155,00 27.102.192.155,00

302.439.250,00 302.439.250,00 25.453.514.000,00 25.453.514.000,00

(911.561.433,00) (911.561.433,00) (1.648.678.155,00) (1.648.678.155,00)


Realisasi (%) 85,60 82,14

90,16

24,91 93,92

III-

37


E. Belanja Tahun Anggaran 2009 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 602.387.132.801,50 atau 90,50 % dari target yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 665.615.234.950,00 yang terdiri dari realisasi belanja operasi sebesar Rp. 380.534.791.258,50 atau 89,32 % dari target sebesar Rp. 426.034.056.925,00 realisasi belanja modal sebesar Rp. 198.839.686.400,00 atau 92,13 % dari target sebesar Rp. 215.834.895.775,00 dan realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp. 566.850.000,00 atau 56,69 % dari target sebesar Rp. 1.000.000.000,00 serta realisasi belanja transfer sebesar Rp. 22.445.805.143,00 atau 98,68 % dari target sebesar Rp. 22.746.282.250,00 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.15 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 No.

1.

2.

3. 4.

Uraian BELANJA DAERAH Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan Belanja Aset tetap lainnya Belanja Aset lainnya Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Transfer Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Desa

Jumlah (Rp) Anggaran Setelah Realisasi Perubahan 665.615.234.950,00 602.387.132.801,50 426.034.056.925,00 380.534.791.258,50 227.427.253.197,00 207.000.940.992,50 173.460.381.681,00 152.082.211.008,00 300.000.000,00 10.956.380.000,00 8.352.814.115,00 13.890.042.047,00 13.098.825.143,00 215.834.895.775,00 198.839.686.400,00 3.891.578.780,00 294.995.000,00 22.165.909.625,00 20.927.862.985,00 43.619.544.060,00 33.992.493.766,00 143.718.113.310,00 141.290.339.949,00 2.319.200.000,00 2.223.589.700,00 120.550.000,00 110.405.000,00 1.000.000.000,00 566.850.000,00 1.000.000.000,00 566.850.000,00 22.746.282.250,00 22.445.805.143,00 22.746.282.250,00 22.445.805.143,00

Lebih / (Kurang) (Rp) (45.499.742.773,50) (45.199.265.666,50) (20.426.312.204,50) (21.378.170.673,00)

(2.603.565.885,00) (791.216.904,00) (16.995.209.375,00) (3.596.583.780,00) (1.238.046.640,00) (9.627.050.294,00) (2.427.773.361,00) (95.610.300,00) (10.145.000,00) (433.150.000,00) (433.150.000,00) (300.477.107,00) (300.477.107,00)

Realisasi (%) 90,50 89,32

92,13

56,69 98,68

Berdasarkan kondisi pendapatan daerah yang diperoleh dari anggaran pendapatan daerah setelah perubahan yang terdiri dari PAD, Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah serta belanja daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu 2005 s.d 2009, maka dihasilkan surplus/defisit yang merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah. Gambaran surplus/defisit APBD Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2005-2009 dapat dilihat pada Gambar 3.16 berikut.


III-

38


Surplus dan Defisit Anggaran 700.000.000.000,00 600.000.000.000,00 500.000.000.000,00 400.000.000.000,00 300.000.000.000,00 200.000.000.000,00 100.000.000.000,00 0,00

2005

2006

2007

2008

2009

Pendapatan 242.995.9 404.468.4 509.507.2 565.903.4 567.162.9 Belanja

242.995.9 404.468.4 509.507.2 565.903.4 602.307.1

Gambar 3.19 Surplus Dan Defisit Anggaran Tahun 2005-2009 Kabupaten Kotawaringin Barat Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 s.d 2009

Berdasarkan ilustrasi diatas, antara tahun 2005 s.d 2008 Kotawaringin Barat mengalami Break Event dalam APBD yakni dalam keadaan seimbang antara Belanja dengan Pendapatannya. Sedangkan untuk tahun 2009 APBD mengalami defisit sebesar Rp. 35.144.156.545.62, dengan perincian yakni, Pengeluaran belanja sebesar Rp. 602.307.132.801,50 dan Penerimaan pendapatan sebesar Rp. 567.162.976.255,88.

3.2.2 Analisis Pembiayaan A. Penerimaan Pembiayaan Realisasi penerimaan pembiayaan adalah sebesar Rp128.900.860.727,30 atau 96,77 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 133.206.700.896,30 yang terdiri dari : 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sebesar Rp 126.524.259.696,30



Realisasi penerimaan kembali dana bergulir sebesar Rp. 23.345.000,00



Realisasi Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp. 2.353.256.031,00

B. Pengeluaran Pembiayaan. Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.13.133.000.000,00 atau 61,80 % dari target sebesar Rp. 21.250.000.000,00.


III-

39


3.3 Kerangka Pendanaan 3.3.1 Kebijakan Umum Anggaran Dalam rangka perumusan kebijakan umum anggaran, maka perlu ditegaskan hal-hal berikut : A. Kebijakan arah pengelolaan pendapatan daerah Pemerintah daerah dapat mengembangkan pendapatan daerah dari sumber-sumber : 1. Pendapatan Daerah meliputi : a. Pendapatan Asli Daerah Dalam jangka pendek khusus tahun pertama dapat dititikberatkan pada intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yaitu dengan mengoptimalkan jenis-jenis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada. Untuk tahun kedua sampai tahun berikutnya dapat dilakukan ekstensifikasi pajak dan retribusi. Disamping itu dapat dilakukan peningkatan taxing power antara lain melalui penyerahan beberapa pajak pusat kepada daerah, atau jika PPh badan diturunkan dari 30% menjadi 25%, sisihkan kepada daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 1,5%-2,5%-nya. Hendaknya, PPN lambat laun diperalihkan kepada daerah. Demikian juga mengenai kebijakan terhadap bagi hasil sumber daya alam dapat mengalami pembaharuan, pengenaan PBB dengan perlakuan progresif. Perlu juga diperjuangkan bersama Kabupaten lain di Indonesia agar setiap propinsi memiliki undang-undang otonomi khusus. b. Dana Perimbangan Sumber dana perimbangan masih tetap dibutuhkan dalam memperkuat pendapatan daerah, karena selama ini propinsi sumber pendapatan yang dominan dan signifikan dalam membiayai pengeluaran pemerintah. Ini bersifat sementara sambil berjalan dalam rangka mempersiapkan dan memantapkan dari sumber pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dipahami, bahwa semua daerah dan Kabupaten lainpun juga dihadapkan pada kondisi demikian yang disebabkan baru digulirkannya otonomi daerah, oleh karena itu kebijakan yang dijalankan tetap terus diupayakan sekuat tenaga dana perimbangan ini dari pemerintah pusat dengan porsi keadilan. c. Lain-lain pendapatan yang sah Optimalisasi lain-lain pendapatan yang sah, tetapi tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan daerah yang sedang berjalan. 2. Kemungkinan mengoptimalkan rencana pinjaman Memeberanikan menganalisa diri untuk mengoptimalisasi rencana pinjaman dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan dapat digunakan untuk diinvestasi dalam pengembangan daerah yang bisa menghasilkan pendapatan secara kontinyu, atau mengikutsertakan penyertaa modal dalam rangka mitra investasi pemerintah dan swasta.


40

III-


B. Kebijakan arah belanja daerah a. Belanja Daerah Pola struktur belanja antara belanja administrasi umum dan belanja operasi serta belanja modal secara bertahap akan bergeser porsinya cenderung membesar pada belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal. Belanja administrasi umum akan ditegaskan relatif konstan porsi persentasenya setelah ditemukan sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga ditetapkan dan disepakati batas pelayanan standar minimum bagi publik bagi Kabupaten Kotawaringin Barat. Agar belanja operasional dan pemeliharaan dapat berpengaruh signifikan mendorong lajunya pertumbuhan PDRB, sehingga melampaui rasio perkembangan PAD terhadap PDRB yang pada akhirnya akan meningkatkan kekuatan sumber PAD dari dana perimbangan yang secara otomatis memperkuat intensitas otonomi daerah dan memiliki sumber pendapatan daerah yang terstruktur. b. Fasilitasi Ekonomi lokal Prioritas fasilitas ekonomi lokal atas pengeluaran pemerintah pada belanja pembangunan baik secara fisik (infrastruktur) maupun non-fisi (kualitas dan intensitas pelayanan publik) agar dapat mendorong percepatan ekonomi sektoral dengan diarahkan kepada pengembangan sektor pertanian, perkebunan, industri, perdagangan dan jasa. Fokus, konsistensi dan berkelanjutan tiap-tiap tahun memacu perkembangan sektor industri dan perdagangan sebagai leading sector pertumbuhan ekonomi sektoral dimaksud. C. Penetapan pagu indikatif APBD Dasar penetapan pagu indikatif APBD ini adalah dengan memproyeksikan APBD selama enam tahu kedepan dengan dasar perhitungan dan asumsi sebagai berikut : Dasar Perhitungan Proyeksi 1. Langkah awal menggunakan tingkat pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2000 (tahun 20002004) dengan pendekatan teknik metode rata-rata bergerak (moving average) sehingga ditemukan angka pertumbuhan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,6% per tahun. Selanjutnya, untuk angka estimasi ditaksir 10% (predictor) atau dengan kata lain 1,79 kali rata-rata PDRB sebagai dasar estimasi (proyeksi) terhadap pendapatan selama periode 6 (enam) tahun. Dengan harapan kedepan, bahwa dengan kenaikan pendapatan dan belanja daerah meningkat rata-rata 10% selama periode prediksi, akan mendorong pertumbuhan PDRB minimum 10% setiap tahun selama periode poyeksi. Dengan demikian, harapannya selama lima tahun pembangunan dilaksanakan akan mampu menaikkan pendapatan per kapita pada akhir tahun 2010 berkisar antara Rp. 9,1 juta s.d Rp12,5 juta. 2. Dasar ilmiah penggunaan pertumbuhan PDRB, karena secara teoritis bahwa pendapatan dan belanja daerah mempunyai hubungan yang signifikan. Bahwa laju pertumbuhan PDRB sudah barang tentu dipengaruhi oleh intensitas belanja daerah sebagai pengeluaran pemerintah untuk penyediaan fasilitas bagi masyarakat. Sedangkan masyarakat akan meningkatkan volume aktivitasnya secara ekonomi akibat pembanguan fisik sarana dan prasarana sehingga akan mendorong mobilitas ekonomi, efisiensi dan


41

III-


produktivitas. Akibat aktivitas ekonomi masyarakat meningkat secara otomatis dapat meningkatkan pendapatan daerah dari PAD dan dan perimbangan yang bersumber dari daerah. 3. Dasar perhitungan data sekunder APBD selama tiga tahun 2003-2005 yang dihitung rataratanya, kemudian diprediksikan untuk tahun-tahun berikutnya. Digunakan angka ratarata dimaksud agar dalam teknis perhitungan estimasi dapat menutup fluktuasi data APBD dari masing-masing selama tiga tahun cenderung bervariasi (naik/turun). 4. Untuk komposisi atau struktur penerimaan dan belanja masing-masing pos dalam APBD digunakan angka porsi dalam persentase yang digunakan sebagai angka penentu estimasi masing-masing komponen pos pendapatan maupun belanja. Asumsi 1. Laju pertumbuhan PDRB meningkat searah dengan perkembangan APBD. 2. Perkembangan rasio PAD terhadap PDRB adalah signifikan selama 6 (enam) tahun. 3. Laju tingkat inflasi di daerah tetap terkendali dalam arti relatif lebih kecil dari laju inflasi nasional. 4. Kebijakan pengalokasian dan penetapan anggaran konsisten dengan komposisi seperti pada dasar perhitungan rancangan struktur pembelanjaan daerah yang diprediksi. 5. Estimasi yang dilakukan sebagai petunjuk mencapai sasaran indicator kinerja 6 (enam) tahun kedepan. Penetapan alokasi pagu naggaran sebagai situasional yang bersifat kontemprer, oleh karna itu disusun bersifat indikatif dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal bersumber dari proyeksi pendapatan dan belanja daerah selama 6 (enam) tahun kedepan, yang merupakan hasil rumusan bersama dan disepakati bersama melalui MUSRENBANG guna mencapai target yang harus dicapai melalui penjabaran program dan rencana kegiatan SKPD yang telah dimuat dalam RENSTRA dan RKPD masing-masing SKPD. Proyeksi batas kemampuan fiskal dimaksud telah menjadi acuan dan termuat dalam buku matrik program sebagai buku suplemen dari RPJMD lima tahu silam.

3.3.2 Pendapatan Daerah A. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam struktur anggaran pemerintah daerah terdapat tiga pos pendapatan yang menjadi sumber keuangan daerah, meliputi PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain yang sah. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki kewenangannya dan harus mempunyai kemampuan menggali sumber-sumber keuangan daerah sendiri selain didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun umumnya bagi sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia ternyata masih memiliki ketergantungan kuat terhadap Dana perimbangan dari pemerintah pusat. Dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, maka arah pengelolaan pendapatan daerah Kabupatan Kotawaringin Barat untuk lima tahun kedepan


42

III-


(2011-2015) akan difokuskan pada upaya untuk menggali potensi pendapatan daerah dengan meminimalisir beban masyarakat, sehingga secara bertahap Kabupaten Kotawaringin Barat dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya untuk memenuhi pembiayaan pembangunan. Adapun dalam upaya pencapaian target pendapatan daerah Kotawaringin Barat yang telah dilakukan selama kurun waktu 2005-2009, ditemukan beberapa permasalahan seperti daerahdaerah lain pada umumya, antara lain : (1) terbatasnya potensi obyek pajak sekaligus obyek retribusinya. (2) belum diterapkannya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak, khususnya pajak pusat yang menunggak. (3) masih kurangnya kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak ataupun retribusi daerah. (4) masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem dan prosedur pembayaran pajak dan retribusi. Untuk mengakomodasi semua permasalahan di atas serta belajar dari pengalaman pengelolaan pendapatan daerah selama lima tahun terakhir maka hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah dapat ditempuh beberapa hal antara lain : a. Penggalian obyek pajak/retribusi baru dan obyek penerimaan lain-lain secara kontinyu, penataan tempat-tempat usaha dan pedagang kaki lima, pendapatan lebih intensif terhadap potensi pajak dan retribusi serta penjalinan kerja sama dengan pihak ketiga. b. Pembentukan tim terpadu penyelesaian masalah hukum di bidang pajak dan retribusi. Selain itu, sebagai langkah preventif, Dinas Pengelola Keuangan Daerah dapat memberikan surat peringatan dan panggilan kepada wajib pajak/retribusi yang menunggak dalam periode tertentu dengan memberikan surat tagihan/surat teguran dan menempelkan stiker “Belum Lunas Pajak”. c. Penagihan langsung kepada WP/WR serta melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Selain itu juga dilakukan penyempurnaan sistem dan prosedur perijinan pajak dan retribusi daerah serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui talkshow, baliho dan penyuluhan intensif kepada masyarakat. d. Penyertaan staf / petugas dalam pelatihan-pelatihan teknis, kursus-kursus dan seminar sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Proyeksi Pendapatan Daerah Berdasarkan perkembangan pendapatan daerah selama lima tahun terakhir (tahun 2005-2009), berikut ini disajikan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode berjalan (2005-2009) dan untuk lima tahun kedepan (2010-2015) pada tabel 3.14.


43

III-


Tabel 3.16 Realisasi dan Proyeksi Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2005-2015 Realisasi Pendapatan Dearah

Proyeksi Pendapatan Daerah

Komponen 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

PAD

37,069,048,168

23,625,313,042

30,237,426,417

35,429,548,644

33,871,058,631

34,969,080,542

36,067,102,454

37,165,124,365

38,263,146,276

Dana Perimbangan

355,178,402,573

445,620,397,145

466,933,203,983

518,230,639,252

620,299,049,109

694,441,505,373

768,583,961,636

842,726,417,900

916,868,874,164

577,152,485

40,261,515,940

36,038,826,653

13,502,788,360

33,618,467,404

38,266,310,217

42,914,153,031

47,561,995,845

52,209,838,658

392,824,603,226

509,507,226,127

533,209,457,053

567,162,976,256

687,788,575,144

767,676,896,132

847,565,217,121

927,453,538,110

1,007,341,859,098

Lain-lain pendapatan yang sah Jumlah Pedapatan Daerah



2015 39,361,168,188 991,011,330,427.19 56,857,681,472 1,087,230,180,086.93

44

III-


Gambar 3.20 Realisasi Dan Proyeksi Trend Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005-2015

Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah 1.200.000.000.000 1.000.000.000.000 800.000.000.000 600.000.000.000

Pendapatan Daerah

400.000.000.000 200.000.000.000 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015



45

III-


C. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan realisasi pendapatan Kabupaten Kotawaringin Barat selama lima tahun terakhir, kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah masih sangat kecil bila dibandingkan dengan Dana perimbangan. Oleh karena itu penguatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah perlu terus dilakukan untuk memantapkan sumber pendapatan daerah yang tangguh dan menjaga kesinambungan pelayanan publik dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain upaya peningkatan PAD seringkali menimbulkan permasalahan dengan masyarakat khususnya para pengusaha. Kebijakan ekstensifikasi pajak dan retibusi ataupun penetapan tarif sering dikeluhkan masyarakat yang akhirnya justru menjadi penghambat pertumbuhan sektor riil. Untuk itu perlu diterapkan terobosan baru sebagai kebijakan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam peningkatan PAD tahun 2009-2015, yaitu dengan : a. Peningkatan administrasi dan manajerial pengelolaan Pengembangan dan perbaikan sistem administrasi pendapatan daerah harus ditingkatkan, mulai dari kegiatan pendataan, pendaftaran (verifikasi), penetapan, pemungutan dan pembukuannya. Dengan semakin baiknya tata laksana sistem pendapatan daerah, pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga menjadi faktor pendorong motivasi masyarakat untuk patuh dan tertib dalam pembayaran pajak dan retribusi. Secara teknis, administrasi pendapatan daerah diatur dalam Permendagri No.43 tahun 1999 tentang manual pendapatan daerah, dan pada saat ini sudah dilaksanakan dengan baik. Kedepannya, untuk meningkatkan pelayanan kapada masyarakat yang cepat, tepat, ramah dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dikembangkan kearah standar pelayanan sistem ISO 9001-2000, sehingga pengelolaan pendapatan daerah dapat dioptimalkan menjadi sumber penerimaa riil yang semakin meningkat bagi pembiayaan Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain itu, manajemen yang profesional dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta penyederhanaan sitem dan prosedural. b. Optimalisasi BUMD dan Swasta Peningkatan pendapatan daerah dapat didorong dengan peningkatan peran BUMD dan swasta. Investasi perusahaan milik daerah dan swasta dapat berfungsi sebagai pemicu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (engine of growth and center of economic activity). Semakin meningkat investasi yang dilakukan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan multiplier effect yang besar bagi masyarakat. Untuk peningkatan investasi harus didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif dengan menjaga stabilitas ekonomi daerah, menyederhanakan prosedur perijinan, mempertegas peraturan kebijakan agar tidak tumpang tindih baik antara pemerintah pusat, propinsi maupun antar sektor, meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan keamanan dan ketertiban, termasuk meniadakan tumpang tindih pemungutan dan menyederhanakan prosedurnya.


46

III-


Selain dengan peningkatan PAD, peningkatan penerimaan daerah dapat didorong juga dengan peningkatan dana perimbangan dan bagi hasil. Dana Alokasi Umum perlu dikelola sebaikbaiknya meskipun relatif sulit memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pemerintah pusat. Dana Alokasi Khusus dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK. Bagi hasil pajak propinsi dan pusat dapat diupayakan melaui intensifikasi dan ekstensifikasi. Sedangkan pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktifitas perekonomian daerah, sehingga dengan semakin meningkatnya aktifitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Oleh karenanya pemerintah daerah harus mendorong meningkatnya aktifitas perekonomian.

3.3.3 Belanja Daerah A. Arah Pengelolaan Belanja Daerah Belanja daerah merupakan bentuk pengeluaran daerah untuk mewujudkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam lima tahun kedepan (2010-2015) akan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan proporsionalitas berdasarkan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, guna menjaga agar program-program pembangunan strategis dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu pengelolaan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat juga diarahkan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi setiap SKPD dalam melaksanakan bidang kewenangan / urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Oleh karena itu diharapkan agar setiap peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan setiap SKPD dapat terukur dan diikuti peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun selama tahun anggaran 2005 s.d 2009, dalam pelaksanaan anggaran Kabupaten Kotawaringin Barat, masih dirasakan adanya permasalahan di dalam pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja, terutama yang berkaitan dengan pelaporan keuangan daerah. Untuk itu, belajar dari pengalaman sebelumnya, perlu terus dilakukan peningkatan kemampuan aparatur pengelola keuangan daerah melalui kegiatan pelatihan secara berkala serta penggalangan kerjasama dengan konsultan dalam rangka peningkatan penegelolaan keuangan daerah oleh seluruh SKPD.

B. Proyeksi Belanja Daerah Berdasarkan perkembangan belanja daerah selama lima tahun terakhir (tahun 2005-2009), maka belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 34,49% dan rata-rata surplus dari target sebesar 106,39% per tahunnya. Berikut ini disajikan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode berjalan (2005-2009) dan untuk lima tahun kedepan (2010-2015) pada Tabel 3.15.


47

III-


Tabel 3.17 Realisasi Dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005-2015 Tahun

Total Belanja Daerah

2005

242.995.916.462,26

2006

404.468.467.515,65

2007

509.507.226.127,05

2008

565.903.431.853,00

2009

602.307.132.801,50

2010

729.053.654.056,66

2011

817.059.393.758,22

2012

905.065.133.459,81

2013

993.070.873.161,41

2014

1.081.076.612.862,97

2015

1.169.082.352.564,56


Gambar 3.21 Realisasi Dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005-2015

Realisasi Dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2005-2015 1.400.000.000.000 1.200.000.000.000 1.000.000.000.000 800.000.000.000 600.000.000.000 400.000.000.000 200.000.000.000 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Belanja Daerah 242995 404468 509507 565903 602307 729053 817059 905065 993070 108107 116908 Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 s.d 2009 (diolah)


48

III-


Dari hasil realisasi dan proyeksi belanja daerah diatas, bila dibandingkan dengan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah tahun serupa (2005-2015) akan menghasilkan prakiraan nilai APBD untuk tahun 2020 s.d 2015 sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.18 berikut. Gambar 3.22 Realisasi dan Prakiraan Nilai APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005-2015 1.400.000.000.000 1.200.000.000.000 Belanja 1.000.000.000.000 Pendapatan

800.000.000.000 600.000.000.000

2 per. Mov. Avg. (Belanja)

400.000.000.000

2 per. Mov. Avg. (Pendapatan)

200.000.000.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 s.d 2009 (diolah)

Berdasarkan gambar diatas, nampak bahwa hasil realisasi dan proyeksi nilai APBD Kabupaten Kotawaringin Barat untuk 5 (lima) tahun kedepan (Tahun 2010-2015) menunjukkan adanya potensi defisit, dimana gejala defisit mulai muncul pada Tahun 2009 kemudian seterusnya hingga tahun 2015. Dengan demikian tugas pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat kedepan jelaslah harus mengupayakan kebijakan pembiayaan dengan mengeksploitasi sumber-sumber pemasukan kas untuk menutup defisit tersebut (pembiayaan penerimaan).


IV-

1

análisis isu-isu strategis

BAB 4 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS “… Pada bab keempat ini memuat telaah kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan dirumuskan selanjutnya menjadi isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan daerah secara menyeluruh...”

4.1 Permasalahan Pembangunan Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Disamping itu pemerintah daerah senantiasa dihadapkan dengan permasalahan utama yaitu keterbatasan dana pembangunan. Oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan yang terfokus pada bidang-bidang pembangunan yang bersifat strategis yaitu membangun sebagian dari seluruh bidang yang ada, tetapi benar-benar dapat memberikan manfaat yang luas bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Isu strategis dan permasalahan mendesak dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012-2016 merupakan permasalahan yang menjadi isu mendasar dalam pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat selama lima tahun kedepan. Isu-isu strategis ini erat hubungannya dengan isuisu strategis yang berkembang di tingkat Nasional dan isu-isu strategis di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, karena pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah. Disamping itu pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat juga memperhatikan kondisi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat serta merupakan implementasi dari pencapaian Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Kotawaringin Barat terpilih.

4.1.1 Identifikasi permasalahan Untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah Berdasarkan permasalahan pembangunan daerah yang dipaparkan di atas, perlu dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan evaluasi pembangunan, target rencana serta capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2006-2010 sebagai gambaran permasalahan yang akan diselesaiakan pada periode 2012-2016 sesuai dengan sasaran RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025. Keterkaitan dengan belum terselesaikannya pelaksanaan rencana pembangunan pada periode lima tahun sebelumnya, tentunya memiliki dampak terhadap keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga diperlukan pentahapan pembangunan. Program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi terhadap berbagai RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012-2016

IV-

2


permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat digambarkan identifikasi permasalahan sesuai dengan sasaran pada periode 2012-2016 pada RPJPD. Untuk lebih jelasnya identifikasi permasalahan dapat dilihat pada table 4.1.


IV-

3


Tabel 4.1 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No 1.

Sasaran Pokok RPJPD Mewujudkan Masyarakat Yang Aman

2.

Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik

3.

Tercukupinya Sarana dan Prasarana Umum Secara Integratif dan Komprehensif Dalam Rangka Peningkatan Daya Dukung Terhadap Pembangunan Daerah

Indikator dan Target RPJPD

Permasalahan Pembangunan Daerah

Faktor-faktor Penentu Keberhasilan

a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. b. Meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai gangguan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. c. Meningkatnya perlindungan, pengayoman dan pelayanan keamanan kepada masyarakat.

a. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelanggaran hukum c. Konflik dalam proses demokratisasi

a. b. c. d.

a. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme serta kesejahteraan aparatur pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. b. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik khususnya pelayanan dasar c. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah. d. Meningkatnya disiplin aparatur pada kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan. e. Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kerja f. Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah. a. Meningkatnya ketepatan, kualitas prioritas pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum b. Meningkatnya peran serta masyarakat dan atau swasta dalam pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum. c. Meningkatnya kinerja pelayanan bidang sarana dan prasarana umum

a. Pelaksanaan otonomi daerah belum sepenuhnya mendukung peningkatan pelayanan publik b. Belum siapnya aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan konsep good governance

a. Mengembangkan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan swasta b. Penciptaan jalinan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten dan kota) c. Mewujudkan supremasi hukum dan pelayanan prima terhadap masyarakat d. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur, kinerja birokrasi, SPM, dan sarana prasarana yang memadai

a. Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar wilayah b. Kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur c. Kurangnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik pada daerah terpencil d. Terbatasnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur

a. Mempercepat pembangunan jalan darat untuk membuka keterisolasian b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan wilayah kecamatan c. Melanjutkan pengembangan pelabuhan multipurpose, pelabuhan Ro-Ro, serta pelabuhan samudra guna mendukung percepatan perekonomian daerah d. Pembangunan bandara baru secara bertahap

e. f. g. h.


Pengembangan sistem keamanan swakarsa Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat Peningkatan kemitraan dengan aparat pemerintah Menghidupkan kembali kearifan lokal (kepedulian terhadap keamanan lingkungan) Peningkatan penyadaran berprilaku tertib Penegakan K3 Peningkatan Kadarkum Peningkatan konsistensi penerapan hukum

IV-

4


No

4.

Sasaran Pokok RPJPD

Terwujudnya Kotawaringin Barat Yang Demokratis Berlandaskan Hukum


a. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif b. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian daerah



e. Terbatasnya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan

mengantisipasi kemajuan perekonimian daerah e. Peningkatan fasilitas kabupaten dan kecamatan f. Peningkatan dan perluasan pasar kabupaten, kecamatan dan desa g. Pelayanan dan akses air bersih dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah

a. Perilaku kebebasan berdemokrasi yang diinterpretasikan secara salah yang berkembang di luar daerah bisa menjadi pemicu terhadap tidak kondusifnya tatanan kehidupan berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara dalam wadah otonomi daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat b. Pesat masuknya akses informasi yang tidak benar dan bisa memecah persatuan dan kesatuan. c. Instabilitas situasi politik, problem ekonomi, dan konflik kemasyarakatan (agama dan permasalahan sosial) dalam konstelasi wilayah yang lebih luas (Nasional dan Provinsi) bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik secara luas terhadap pelaksanaan konsep demokrasi yang benar

a. Implementasi agenda reformasi penegakan hukum akan dilakukan ke dalam dua aksi yaitu reformasi penegakan hukum (rule of law) dan penegakan ketertiban umum b. Penguatan kelembagaan satuan kerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas kinerja aparatur daerah c. Program perbaikan peraturan yang menyangkut rekruitmen, perkembangan karier secara transparan, akuntabel dan berdasarkan prestasi (merit based), serta aturan disiplin dan pemberhentian pegawai negeri sispil d. Meningkatkan kinerja dengan memperbaiki prosedur kerja (business process), pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan, dan mengatur kembali struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan e. Melakukan pengawasan kinerja dan termasuk pemberantasan korupsi dan penerapan disiplin dan hukuman yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan, disiplin, dan etika kerja birokrasi f. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan perumusan standar pelayanan minimum g. Penyesuaian dan perbaikan kesejahteraan


IV-

5


No 5.

Sasaran Pokok RPJPD



Terwujudnya Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Kehutanan yang Berorientasi Agribisnis Untuk Pengembangan Agroindustri dan Ketahanan Pangan Secara Berkelanjutan

a. Terwujudnya pemenuhan akan kebutuhan dan ketahanan pangan b. Terwujudnya peningkatan kemampuan menghasilkan, mengolah dan memasarkan berbagai jenis produk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang mampu berdaya saing nasional dan internasional c. Terjaganya keseimbangan ekosistem sehingga mampu menjaga kelestarian alam sebagai sumber dari segala sumber daya kehidupan manusia yang berkelanjutan d. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan e. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam mendukung ekonomi dengan memperhatikan dan tetap menjaga kelestariannya f. Terwujudnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan secara efisien, optimal, adil dan terjaganya keseimbangan ekosistem sehingga mampu menjaga kelestarian alam sebagai sumber dari segala sumber daya kehidupan manusia yang berkelanjutan g. Terwujudnya peningkatan kualitas fasilitas dan sarana fisik untuk meningkatkan kualitas pelayanan

a. Terdapat penurunan produksi sejumlah komoditas pertanian pangan seperti padi b. Rendahnya nilai tukar petani


Faktor-faktor Penentu Keberhasilan pegawai a. Memperbaiki infrastruktur pertanian meliputi pembanguan dan perbaikan irigasi, saluran air, dan pelabuhan yang menghubungkan produksi pangan dan tujuan pasar b. Meningkatkan kualitas input baik dengan dukungan penelitian dan pengembangan bibit unggul, dan penyuluhan untuk penggunaan secara tepat dan akurat dengan resiko yang dapat dijaga c. Menjamin pelaksanaan subsidi pupuk, agar tidak terjadi kelangkaan, dan penggunaan pupuk subsidi kepada yang tidak berhak d. Peningkatan dan penyempurnaan program Jagung hibrida agar petani memperoleh peningkatan pendapatan dan kesejahteraan e. Perkuatan dan pemberdayaan petani, nelayan, petambak dan menjaga daya beli dan nilai tukar petani dengan menjaga stabilitas harga-harga komoditas yang dapat memberikan keuntungan pada petani namun tidak memberatkan konsumen yang berpendapatan rendah f. Melaksanakan kebijakan pengembangan industri hilir pertanian Melalui Badan Usaha Milik Daerah Agrotama Mandiri g. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan petani melalui program peningkatan penyuluh pertanian h. Meningkatkan produktivitas kualitas dan produksi komoditas pertanian yang dapat dipasarkan sebagai bahan baku industri pengolahan maupun untuk komoditas ekspor i. Mensinergikan potensi dari setiap sistem usaha agribisnis mulai dari sub-sistem hulu, on-farm, hilir, pemasaran, dan usaha penunjangnya, secara maju, berkelanjutan, dan terdesentralisasi, melalui pengembangan agropolitan yang

IV-

6


No

Sasaran Pokok RPJPD



Faktor-faktor Penentu Keberhasilan digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah j. Menetapkan pusat agribisnis dan unit-unit kawasan pengembangannya yang terintegrasi dalam bentuk keterkaitan antar wilayah (pergerakan barang, modal dan manusia) k. Menyediakan infrastruktur pendukung

6.

Meningkatnya Akselerasi Perkembangan Koperasi dan UKM Serta Dunia Usaha Yang Saling Terkait Antar Usaha dan Antar Daerah, Khususnya Yang Berbasis Potensi dan Keunggulan Daerah yang Saling Terkait Antar Usaha dan Antar Daerah

7.

Terbangunnya dan Berkembangnya Budaya Pembelajaran yang mendidik Secara Merata dan Adil Pada Semua Jenis, Jalur dan Jenjang Pendidikan Untuk Menciptakan Masyarakat yang Beriman, Bertakwa, Cerdas, Kreatif, Terampil, Inovatif dan Tebal Semangat Kebangsaan Serta Memiliki Daya Saing Yang Dapat Menjawab Kebutuhan

a. Meningkatnya jumlah pembukaan usaha baru, penyerapan tenaga kerja khususnya UKM dan koperasi yang berbasis potensi dan keunggulan daerah b. Meningkatnya perkembangan dan daya saing usahausaha yang telah berdiri c. Berkembangnya usaha sentra, koperasi simpan pinjam/ usaha sentra produksi-koperasi (KSP/USPKop) d. Terwujudnya kinerja pelayanan perizinan dan pengawasan perijinan serta fasilitas pengembangan UKM e. Terwujudnya stabilitas perekonomian wilayah Kotawaringin Barat a. Mempercepat peningkatan kualitas dan aksesbilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Tinggi b. Mempercepat peningkatan kualitas pendidikan non formal, budaya pembelajaran, kepustakaan dan kearsipan c. Terwujudnya kualitas, kuantitas, kesejahteraan, dan penyebaran tenaga pendidik secara adil d. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan, penelitian dan pengembangan teknologi dan informasi pendidikan e. Terlembaganya keragaman budaya untuk peningkatan kualitas hidup bangsa yang

a. Rendahnya nilai tambah ekonomi produk b. Pertumbuahan ekonomi lebih banyak dipicu oleh sektor konsumsi c. Rendahnya daya saing investasi

a. Pengembangan industri berbasis potensi lokal b. Peningkatan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat c. Penumbuhan dan pengembangan sentra-sentra industri

a. Rendahnya mutu, relevansi dan daya saing pendidikan b. Kualitas pendidikan yang masih relatif rendah c. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan pendidikan dan persebaran tenaga pendidik yang belum memadai d. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang belum memadai e. Rendahnya tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik pendidikan

a. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas b. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan c. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan d. Peningkatan sarana prasarana pendidikan


7

IV-


No 8.

Sasaran Pokok RPJPD Masyarakat Terwujudnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat dan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan

9.

Terwujudnya Kemitraan Yang Sistematis Antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat Serta Penguatan Partisipasi Kelompokkelompok Masyarakat Bagi Pencegahan dan Peningkatan Kecepatan Penanggulangan Masalah Sosial Kemasyarakatan Secara Berkesinambungan

10.

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Keluarga Kecil Berkualitas Serta Pemuda dan Olah Raga Di

Indikator dan Target RPJPD memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa a. Terwujudnya Kualitas dan Kuantitas derajat kesehatan masyarakat b. Terwujudnya sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat c. Terwujudnya kualitas pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak usia dini d. Terwujudnya kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan dan pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin e. Terkendalinya peredaran obat dan makanan serta ketersediaan obat f. Terwujudnya upaya kesehatan masyarakat dan peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas Puskesmas hingga kedaerah terpencil g. Terwujudnya peningkatan upaya kesehatan perorangan. a. Terwujudnya efektifitas penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial. b. Terwujudnya berbagai bentuk kemitraan dan aktualisasi potensi kapital sosial yang melembaga dalam penanggulangan masalah sosial. c. Terwujudnya inisiatif, prakarsa dan kebijakan antisipatif terhadap bencana alam dan sosial. d. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

a. Terwujudnya kualitas manajemen pelayanan kependudukan, keluarga kecil dan berkualitas b. Terwujudnya distribusi alokasi penduduk yang seimbang antar kecamatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat



a. Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) b. Belum optimalnya pelayanan kesehatan yang layak kepada masyarakat

a. b. c. d.

a. Peningkatan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial maupun kompleksitasnya meliputi, kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, keterpencilan / ketertinggalan, bencana alam, bencana sosial dan akibat kekerasan b. Potensi terjadinya friksi dan konflik horizontal, yang dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat masyarakat

a. Peningkatan derajat kesejahteraan sosial b. Pembangunan kesejahteraan sosial untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan eksklusivisme yang mengancam tatanan hidup masyarakat

a. Rendahya tertib administrasi Kepedudukan b. Persebaran penduduk yang tidak merata c. Lapangan pekerjaan formal yang tersedia belum mampu menyerap sepenuhnya tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kotawaringin

a. b. c. d.


Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Peningkatan gizi masyarakat Peningkatan prasarana dan sarana kesehatan Peningkatan kesehatan ibu dan anak

Tersedianya data base kependudukan Peningkatan taraf hidup masyarakat Perluasan kesempatan kerja Pemerataan pembagian pendapatan masyarakat

IV-

8


No

Sasaran Pokok RPJPD Seluruh Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

11.

Terwujudnya Fungsi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Lestari Dalam Mendukung Fungsi Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Secara Berkesinambungan

12.

Optimalnya Produktivitas Pemanfaatan, Pengendalian Ruang dan Kawasan Hutan



c. Terwujudnya peningkatan kualitas dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan d. Terwujudnya Pembangunan bidang ketenagakerjaan, perluasan lapangan kerja, penempatan tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja produktif, dalam rangka mengurangi penganggur dan setengah penganggur, baik di pedesaan maupun perkotaan e. Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. f. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha serta perlindungan tenaga kerja a. Terwujudnya kapasitas sarana, prasarana dan dukungan teknologi yang memadai dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup b. Terwujudnya wadah koordinasi pengendalian lingkungan yang bersifat lintas sektoral dan lintas pelaku yang berkelanjutan c. Terwujudnya kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup d. Terwujudnya pola pemanfaatan sumber daya alam berkesinambungan e. Terwujudnya keberdayaan perusahaan, masyarakat dalam menyeimbangkan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam secara serasi f. Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan disegala bidang g. Terkendalinya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungannya a. Terwujudnya tertib hukum tata ruang, kawasan hutan dan pertanahan b. Terwujudnya tertib administrasi tata ruang,

Barat; d. Masih banyak lulusan S1 yang belum mendapat pekerjaan e. Masih besarnya perbedaan permintaan tenaga kerja dan jumlah lulusan f. Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja g. Masih rendahnya lulusan perguruan tinggi, sehingga daya saing tenaga kerja rendah


a. Lemahnya daya dukung dan kualitas lingkungan b. Kebakaran hutan masih sering terjadi setiap musim kemarau panjang, akibat belum optimalnya perhatian terhadap lingkungan hidup dan pengelolaan lahan pertanian secara berkelanjutan; c. Kegiatan eksploitasi Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) dengan menggunakan air raksa (Hg), penambnagan pasir zircon, kegiatan industri dengan pencemaran udara, dampak limbah domestik organik dan non organik

a. Peningkatan penanganan, pengendalian dan perlindungan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan b. Peningkatan pengelolaan sumber air permukaan c. Pengendalian pengelolaan pertambangan d. Pengembangan pemanfaatan energi alternatif

a. Kegiatan illegal loging dan pembukaan lahan dengan membakar lahan oleh perusahaan perkebunan dan masyarakat

a. pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya b. pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif


IV-

9


No

Sasaran Pokok RPJPD


Sesuai dengan Aturan Hukum yang Berlaku

kawasan hutan dan tata ruang c. Terwujudnya tertib penggunaan tata ruang, kawasan hutan dan pertanahan d. Terwujudnya pemeliharaan tata ruang, kawasan hutan dan pertanahan.



Faktor-faktor Penentu Keberhasilan dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar fungsi c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang d. mengoptimalkan peran penataan ruang sebagai media koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

IV-

10


Identifikasi permasalahan pembangunan yang diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap urusan yang memiliki pengaruh sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

4.1.2 Identifikasi permasalahan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pemenuhan

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan atau terkait dengan sasaran pokok (RPJPD) dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dalam suatu periode. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap urusan untuk mendapatkan rumusan permasalahan. Berdasarkan gambaran yang didapat dari capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk masing-masing urusan, dapat digambarkan permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan dengan penentuan strategi kebijakan pada tahap berikutnya. 1.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010 mencapai 6,56 % dengan laju inflasi sebesar 6,78 %. Berbeda dengan struktur perekonomian nasional yang mengalami pergeseran kearah industri pengolahan, maka struktur ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat masih didominasi oleh sektor primer (pertanian kemudian disusul oleh Perdagangan, Restoran dan Hotel, Industri pengolahan, Pengangkutan dan Komunikasi merupakan sektor yang mempunyai peranan terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat pada kurun waktu lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi regional sangat erat hubungannya dengan masing-masing sektor yang membentuknya. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan adanya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sekunder dan tersier, dengan harapan tercapai pendapatan masyarakat yang meningkat secara nyata dan merata. Walaupun situasi makro ekonomi nasional mengalami beberapa hambatan sebagai pengaruh krisis keuangan dunia, namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 dan 2010 tetap dapat tumbuh masing-masing sebesar 6,41% dan 6,56 % dimana tingkat pertumbuhan tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Kalimantan Tengah sebesar 6,47% maupun Pertumbuhan Ekonomi Nasional sebesar 6,1 %.


IV-

11


Jika dijabarkan secara sektoral yang nilainya di bawah pertumbuhan total PDRB ada 4 (empat) sektor, yaitu berturut-turut : Sektor Industri Pengolahan (6,03 %); Sektor Pertanian (5,25 %); Sektor Pengangkutan dan Komunikasi (5,21%) dan Sektor Pertambangan dan Penggalian (5,04 %), sementara 5 (lima) sektor yang lain tumbuh diatas total PDRB, yaitu: Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (16,22 %); Sektor perdagangan, hotel dan restoran (8,46%); Sektor bangunan (8,40 %); Sektor jasa-jasa (7,82%); dan Sektor listrik, gas dan air bersih (7,75 %). Dengan tingkat laju pertumbuhan ekonomi tahun 2010 yang mencapai 6,56% memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perkembangan positif yaitu dari sebesar Rp. 13.142.157,46 pada tahun 2005 menjadi Rp. 19.072.710,11 pada tahun 2010. Salah satu yang mendukung perekonomian adalah kepastian hukum dalam hal kemudahan proses perijinan dan pembayaran retribusi sehingga akan mendukung iklim investasi yang kondusif. Selanjutnya kondisi keamanan dan ketertiban dengan rasio jumlah polisi pamong praja merupakan gambaran kapasitas Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jumlah polisi pamong praja di Kabupaten kotawaringin Barat pasda tahun 2010 sebanyak 52 orang PNS dan 52 orang tenaga kontrak sehingga total berjumlah 104 orang atau dengan kata lain mempunyai rasio ketersediaan jumlah polisi pamong praja sebesar 0.0104. Hal ini menunjukan bahwa dari 10.000 jiwa penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat baru tersedia polisi pamong praja sebanyak 4,42. Garis Kemiskinan tahun 2010 sebesar Rp. 238.987.-, jumlah penduduk miskin tahun 2010 sebesar 6,27 % serta IPM Kotawaringin Barat tahun 2009 sebesar 73,79. Permasalahan :  Struktur perekonomian yang 43,59 % masih didominasi oleh sektor primer (pertanian) belum optimal memanfaatkan potensi wilayah karena belum didukung backward dan forward linkages yang kuat dengan sektor sekunder (perdagangan) dan tersier (perindustrian)  Dengan Perumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita serta rendahnya inflasi yang terjadi belum berpengaruh besar terhadap pendapatan riil penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat  Masih kecilnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan rata-rata 15,61% dalam 5 tahun terakhir  Perilaku kebebasan berdemokrasi yang diinterpretasikan secara salah yang bisa menjadi pemicu terhadap tidak kondusifnya tatanan kehidupan berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara dalam wadah otonomi daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat  Instabilitas situasi politik, problem ekonomi, dan konflik horisontal dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik secara luas terhadap pelaksanaan konsep demokrasi secara benar  Meskipun cenderung terjadi penurunan, akan tetapi angka kemiskinan masih cukup besar, terutama di wilayah perdesaan


IV-

12


 Belum memadainya jumlah layanan mobilitas pelayanan bencana kebakaran, terkait dengan Kabupaten Kotawaringin barat yang merupakan Daerah Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan  Belum optimalnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan masih tingginya biaya ekonomi dalam berusaha (high cost economy) 2.

Urusan Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Gambaran umum keadaan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain tercermin dari jumlah prasarana pendidikan (sekolah), murid dan guru. Tahun 2010 jumlah sekolah menurut strata yaitu pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi menunjukan peningkatan. Sedangkan rasio murid terhadap guru kurang ideal dimana rata-rata seorang guru menangani 19,012 orang murid untuk tingkat pendidikan dasar, dan tingkat pendidikan lanjutan mencapai 18,06 orang murid. Selain indikator diatas, angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, cakupan layanan pendidikan dan lainnya dapat dilihat upaya-paya dalam hal perbaikan yang dilakukan dalam urusan pendidikan. Besarnya porsi anggaran yang disiapkan dalam meningkatkan pembangunan manusia melalui pendidikan, terutama perbaikan kualitas dan kuantitas pendidikan dasar diharapkan dapat memperkuat terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Permasalahan :  SPM Bidang pendidikan belum mampu dipenuhi seluruhnya. Kendala yang dihadapi adalah penetapan sasaran yang belum akurat sehingga angka proyeksi sasaran sangat jauh dengan keadaan sasaran di lapangan  Masih terkendalanya penyediaan sarana prasarana penunjang pendidikan  Semakin tingginya biaya dalam rangka meningkatkan standar pendidikan  Apatisme organisasi profesi terhadap dunia pendidikan sebagai dampak produk lulusan yang kurang baik  Faktor globalisasi yang lebih dekat dengan gaya hidup konsumtif, materialis, dan hedonisme dapat mempengaruhi perilaku siswa sekolah maupun masyarakat umum

3.

Urusan Kesehatan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan telah menggariskan tujuan diselenggarakan pembangunan kesehatan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan visi pembangunan kesehatan secara nasional Indonesia Sehat 2010, visi pembangunan kesehatan di kabupaten Kotawaringin Barat yang telah ditetapkan adalah


IV-

13


“Kabupaten Kotawaringin Barat Sehat Tahun 2010”. Untuk mencapai visi tersebut telah ditempuh melalui pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam Renstra Dinas Kesehatan 2006-2010 dimuat perencanaan kurun waktu 5 tahun yang bertujuan menguraikan langkah-langkah untuk mencapai tujuantujuan program pembangunan bidang kesehatan. Penekanan program dan kegiatan yang bersifat kuratif, preventif maupun promotif perlu terus dilakukan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia, baik di rumah sakit, puskesmas, pustu, poskesdes maupun mitra pelayanan kesehatan di tingkat desa terus diupayakan agar tetap berfungsi dengan baik sebagai penunjang kesehatan masyarakat. Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan perbaikan cakupan pelayanan untuk ibu dan anak terus dilakukan. Rasio Pos Yandu terhadap Balita mencapai 0,51. Rasio Puskesmas 1 : 16.666, Pustu 1 : 3.289, dan Poliklinik/Rumah bersalin 1 : 15.164 terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2010. Berdasarkan kondisi obyektif mengenai kesehatan masyarakat tersebut, maka pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah dirasakan masih perlu peningkatan, karena disamping belum adanya jaminan pemerataan pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat di pedalaman, juga bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah. Permasalahan :  Masih belum meratanya pelayanan kesehatan berkualitas diseluruh wilayah  Jumlah penderita penyakit Demam Berdarah Dengue yang cenderung meningkat  Jumlah puskesmas pembantu perlu ditingkatkan dan jumlah puskesmas disetiap kecamatan rata-rata masih perlu penambahan Unit Rawat Inap, Unit Gawat Darurat atau Rumah akit non kelas  Belum meratanya masyarakat yang dapat menikmati pelayanan kesehatan secara optimal, terutama bagi masyarakat golongan bawah dan masyarakat miskin  Semakin mahalnya biaya kesehatan dikarenakan mahalnya peralatan medis dan obatobatan yang berkualitas 4.

Urusan Pertanahan Indikator pada urusan pertanahan menggambarkan tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan lahan. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Administrasi pertanahan di Kabupaten Kotawaringin Barat belum sesuai apa yang diharapkan, karena belum tersedianya data yang dapat menggambarkan hal tersebut.

5.

Urusan Ketenagakerjaan Tenaga kerja adalah modal bagi bergeraknya roda pembangunan. Lapangan pekerjaan formal yang tersedia belum mampu menyerap sepenuhnya tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dilihat dari jenisnya, lapangan pekerjaan yang tersedia masih didominasi sektor informal seperti nelayan, petani, penambang tradisional dan sebagainya. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012-2016

IV-

14


Dari keseluruhan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 80,61 % berumur 10 tahun ke atas, yang merupakan penduduk usia produktif secara ekonomis. Sebagian besar (41,91 %) penduduk berumur 10 tahun ke atas bekerja di sektor pertanian, disusul perdagangan sebesar 20,33 %, sedangkan sektor terkecil penyerapannya adalah sektor listrik dan air minum yaitu sebesar 0,19 %. Jumlah penduduk dengan latar belakang pekerjaan pada sektor pertanian terdiri dari tenaga kerja laki-laki sebesar 52.79% dan perempuan sebesar 47.21%. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 90,75 % dan angkatan kerja pada tahun 2010 adalah sebesar 119.971 jiwa, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 72,74 %, tingkat kesempatan kerja sebesar 90,75 % dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,25 %, serta rasio ketergantungan sebesar 48,11 %. Permasalahan : 1) Lapangan pekerjaan formal yang tersedia belum mampu menyerap sepenuhnya tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat; 2) Masih banyak lulusan S1 yang belum mendapat pekerjaan; 3) Masih besarnya perbedaan permintaan tenaga kerja dan jumlah lulusan; 4) Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja 5) Masih rendahnya lulusan perguruan tinggi, sehingga daya saing tenaga kerja rendah 6.

Urusan Kebudayaan Urusan kebudayaan salah satu indikatornya adalah jumlah sarana dan penyelenggaraan seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

7.

Urusan Pemuda dan Olahraga Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk turut berperan serta dalam pembangunan dalam sisten Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila. Banyaknya organisasi olah raga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah, khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olah raga.

8.

Urusan Pekerjaan Umum Jaringan jalan yang baik memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Salah satu indicator tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan adalah meningkatnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan. Panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2010 adalah 408,93 Km. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, adalah sebesar 17 %. Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari pemyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya.


IV-

15


Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian. Permasalahan : 1) Infrastruktur pendukung seperti jalan dan listrik masih menghadapi kendala keterbatasan yang sangat mempengaruhi daya tarik investasi ke Kotawaringin Barat. 2) Permasalahan isolasi alam yaitu keterpencilan dan keterasingan yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh sekitar 6 komunitas. Komunitas Adat Terpencil tersebar di 3 kecamatan yaitu Kumai, Kotawaringin Lama dan Arut Utara. 9.

Urusan Perumahan Perumahan dan permukiman yang baik harus memiliki infrastruktur dasar permukiman agar tercipta lingkungan yang sehat sebagai penunjang aktivitas social dan ekonomi. Infrastruktur tersebut meliputi air bersih, sanitasi dan energi listrik. Penyediaan air bersih di Kabupaten Kotawaringin Barat dilayani oleh PDAM. Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat.

10. Urusan Penataan Ruang Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB yang dianjurkan adalah 30. Ruang terbuka hijau di Kabupaten Kotawaringin Barat masih perlu penataan dan pengembangan. RTH memiliki fungsi ekologis yang dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro selain berfungsi sosial ekonomi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan landmark. 11. Urusan Perencanaan Pembangunan Walaupun dokumen perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) akan tetapi perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perencanaan yang baru dalam hal ini Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Dokumen yang ada perlu dilakukan perbaikan berkaitan dengan sasaran, arah program dan kegiatan dan pentahapan pembangunan dalam jangka pendek yang akan menjadi pedoman dalam RPJMD. 12. Urusan Perhubungan Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang di Kabupaten Kotawaringin barat sebanyak 5 unit. Pada tahun 2010 rasio panjang jalan perjumlah kendaraaan mencapai 0,02. 13. Urusan Lingkungan Hidup Pemahaman masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat makin baik, antara lain tercermin dari keberhasilan daerah meraih adipura selama empat tahun berturut-turut akan tetapi daya tampung Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) masih rendah dan kuantitas sarana dan prasarana pengangkutan yang masih kurang dan belum bisa melayani semua Ibukota Kecamatan.


IV-

16


Permasalahan :  Kebakaran hutan masih sering terjadi setiap musim kemarau panjang, akibat belum optimalnya perhatian terhadap lingkungan hidup dan pengelolaan lahan pertanian secara berkelanjutan;  Kegiatan eksploitasi Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) dengan menggunakan air raksa (Hg), penambnagan pasir zircon, kegiatan industri dengan pencemaran udara, dampak limbah domestik organik dan non organik 14. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Aspek kependudukan dalam proses pembangunan berperan penting utamanya dalam meningkatkan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sepanjang kualitas penduduk memenuhi persyaratan dalam meningkatkan produktivitas. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki jumlah penduduk 227.383 jiwa pada tahun 2008. Pada akhir tahun 2009 berjumlah 230.984 jiwa dan pada akhir tahun 2010 berjumlah 241.383 jiwa yang tersebar di 81 desa dan 13 Kelurahan pada 6 kecamatan. Dari jumlah penduduk tersebut sebesar 41,58 % penduduk berada di Kecamatan Arut Selatan atau berjumlah 100.361 jiwa, Kecamatan Kumai (19,54 % atau berjumlah 47.161 jiwa), Kecamatan Pangkalan Banteng (13,07 % atau berjumlah 31.559 jiwa), Kecamatan Pangkalan Lada (11,80 % atau berjumlah 28.493 jiwa), Kecamatan Kotawaringin Lama (7,08 % atau berjumlah 17.100 jiwa), Kecamatan Arut Utara (6,92 % atau berjumlah 16.709 jiwa). Tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK dan Akte Kelahiran serta Akta Nikah. Gambaran kependudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut, pesentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar 76,7 % Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) sebesar 52,66 % dan Kepemilikan Akte Kelahiran sebesar 18,73 %. Dapat disimpulkan di Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa tingkat tertib administrasi kepemilikan KTP, KK dan Akte Kelahiran adal rendah. 15. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase perempuan di lembaga pemerintahan dan dilembaga swasta di Kabupaten Kotawaringin Barat masih sangat kecil, dan masih terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu medapat perhatian. 16. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Jumlah anak dalam keluarga menurut anjuran pemerintah adalah 2 (dua) orang anak. Berkaitan dengan anjuran tersebut, diharapkan laju pertumbuhan oenduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat ditekan demi peningkatan kesejahteraan. 17. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Koperasi sebagai salah satu lembaga ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan menggerakan roda ekonomi wilayah. Peran koperasi sangat penting sebagai pendukung peningkatan potensi usaha lokal, penyediaan informasi, lembaga distribusi dan pemasaran. Di Kabupaten Kotawaringin Barat selain peran koperasi masih terbatas pada kesejahteraan anggotanya, jumlah koperasi yang tidak aktif pun sangat kecil dan koperasi yang aktif sebagian besar berupa koperasi simpan pinjam.


IV-

17


18. Urusan Penanaman Modal Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian dimana modal itu di tanamkan serta bagi negara asal para investor. Penyerapan tenaga kerja lokal perlu peningkatan demi peningkatan kesejahteraan. 19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, dengan titik berat yang menjadi urusannya adalah kegiatan pembinaan LSM, Ormas, OKP serta kegiatan pembinaan politik daerah. Pengetahuan politik masyarakat yang mulai meningkat sering kali tidak diimbangi dengan wawasan kebangsaan yang sesuai dengan nilai dan norma sehingga perlu dilakukan peningkatan dan optimalisasi dalam hal pembinaan. 20. Urusan Ketahanan Pangan Kejadian rawan pangan menjadi suatu masalah yang sangat sensitive dalam dinamika kehidupan sosial politik. Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2010 sebanyak 10.802 Ton, dengan jumlah konsumsi oleh 241.383 Jiwa penduduk sebanyak 32.703 ton. Jumlah ketersediaan bahan pangan tidak sebanding dengan peningkatan konsumsi bahan pangan dan belum meratanya distribusi serta kemampuan dalam konsumsi bahan pangan di kabupaten Kotawaringin Barat. Program dan kegiatan dalam urusan ini perlu didukung dengan regulasi ketahanan pangan sebagai pedoman tata laksanan keamanan, mutu dan gizi pangan di daerah. 21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Peningkatan Kelembagaan Masayarakat Pedesaan serta Peningkatan Pemberdaaayan Perempuan di pedesaan merupakan indikator untuk urusan ini. Peningkatan peran PKK dan pos yandu juga perlu menapat perhatian. 22. Urusan Statistik Ketersediaan dokumen data statistik akan membantu pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan dalam menetapkan kebijakan perencanaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Kelengkapan ketersediaan dokumen perencanaan hendaknya menyesuaikan akan kebutuhan dari perencanaan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 23. Urusan Kearsipan Dari jumlah SKPD yang ada di Kabupaten Kotawaringin belum seluruhnya mengelola arsif secara baku. SDM untuk mengelola arsif secara terpadu di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu ditingkatkan. Peningkatan kemampuan pengelolaan arsip mutlak diperlukan dalam pemerintahan sebagai bagian dari tertib administrasi. 24. Urusan Komunikasi dan Informatika Keberadaan media informasi berupa surat kabar dan media informasi lainnya mutlak diperlukan di zaman yang serba cepat saat ini. Kebutuhan akan data yang up to date dan tanpa jarak menjadi tren kehidupan saat ini, begitupun halnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masih banyaknya penduduk yang belum teraliri listrik, terutama di daerah pedesaan dan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012-2016

IV-

18


wilayah perbatasan menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan dalam menunjang arus perluasan informasi dan peningkatan perekonmian. 25. Urusan Perpustakaan Banyaknya jumlah perpustakaan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam penyediaan bahan pustaka dan menunjukan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan bidang pendidikan. Satu buah perpustakaan di Kabupaten Kotawaringin Barat dirasa masih kurang. Peningkatan kuantitas dan kualitas dalam penyediaan bahan pustaka serta infrastruktur pendukungnya sampai ketingkat kecamatan dan desa masih diperlukan. 26. Urusan Pertanian Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar di Kabupaten Kotawaringin Barat masih sangat kurang, yaitu ... ton, dimana dapat dilihat kecenderungan selama 5 (lima) tahun etrakhir defisit beras terus meningkat. Walaupun kontribusi sektor pertanian menduduki urutan pertama terbesar dalam kontribusu PDRB, akan tetapi sub sektor perkebunanlah dalam hal ini sawait yang menjadi penyumbang kontribusi terbesar. Potensi pengembangan lahan untuk pertanian tanaman pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat masih cukup terbuka untuk memenuhi kebutuhan lokal. Tingginya kontribusi sektor pertanian dalam hal ini sub sektor perkebunan terhadap pembentukan PDRB masih belum sebanding dengan perbaikan taraf hidup petani khususnya dan masyarakat pada umumnya. Permasalahan : 1) Terdapat penurunan produksi sejumlah komoditas pertanian pangan seperti padi; 2) Rendahnya nilai tukar petani 27. Urusan Kehutanan Luasan rehabilitasi lahan dan hutan memerlukan penanganan serius berkaitan dengan tofografi dan iklim Kabupaten Kotawaringin Barat, karena dapat menyebabkan bencana baik bajir maupun kebakaran lahan dan hutan. Permasalahan : 1) Kegiatan illegal loging dan pembukaan lahan dengan membakar lahan oleh perusahaan perkebunan dan masyarakat; 28. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Pertambangan tanpa ijin di Kabupaten Kotawaringin Barat masih cukup besar. Hal ini perlu dilakukan penyusunan regulasi, peningkatan evaluasi dan pengawasan serta penegakan hukum agar kelestarian lingkungan hidup berkelanjutan dapat tercipta. 29. Urusan Pariwisata Secara umum potensi kepariwisataan di Kabupaten Kotawaringin Barat, tidak hanya memiliki potensi alam seperti hutan alami dan pantai, tetapi juga wisata kebudayaan berupa rumah betang, acara ritual dan tarian-tarian daerah lainnya.


IV-

19


Bila diperhatikan dari posisinya, Kabupaten Kotawaringin Barat berada di ujung sebelah barat Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki garis pantai dan hutan beragam dari yang bercirikan mangrove sampai ke bagian interiornya yang merupakan hutan tropis basah yang ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon langka dan tidak terdapat dibelahan dunia lainnya seperti ulin dan kayu nyatu. Taman Nasional Tanjung Puting yang terkenal dengan flora dan satwa langkanya seperti Bekantan dan Orang Utan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara dan lokal. Tidak hanya itu saja, panorama alam yang begitu indah untuk dinikmati oleh wisatawan melalui sungai yang mengalir di dalam kawasan taman tersebut menjadikan kawasan ini semakin eksotis. Obyek wisata Taman Nasional Tanjung Puting Pangkalan Bun adalah salah satu obyek wisata Taman Nasional yang sudah menjadi icon dunia, dimana jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Obyek wisata sejarah yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Istana Kuning, Istana Mangkubumi, Kolam Pemandian Putri Raja dan Makam Raja-raja Kutaringin yang terletak di tengah kota Pangkalan Bun, sedangkan Astana Al Nursari, Masjid Kyai Gede dan Makam Kyai Gede terletak di Kecamatan Kotawaringin Lama. Obyek wisata alam dan pantai di Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di tepi Pantai yaitu di obyek wisata Bugamraya yang terdiri dari Taman Wisata Alam Tanjung Penghujan, Pantai Kubu, Pantai Tanjung Keluang, Gosong Senggora dan Air Terjun Patih Mambang dengan alamnya yang asli. 30. Urusan Kelautan dan Perikanan Produksi ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2009 tercatat sebanyak 9,949m4 ton. Jumlah ini meningkat 1,2 % bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah konsumsi ikan pada tahun 2009 mencapai 36,5 kg/kapita/tahun, meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di kabupaten Kotawaringin Barat. 31. Urusan Perdagangan Nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2010 mencapai US$ 317.918.961 Nilai ini mengalami kenaikan bila diabandingkan tahun sebelumnya sebesar US$ 20.433.369atau sebesar 6,87 %. 32. Urusan Perindustrian Sektor industri menduduki kontribusi terbesar keempat terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat. Peningkatan pertumbuhan PDRB sektor industri yang merupakan sektor trsier perlu ditingkatkan dengan memberikan kemudahan regulasi dibidang perijinan dan peningkatan cakupan binaan kelompok industri. 33. Urusan Ketransmigrasian Transmigrasi swakarsa merupakan salah satu transmigrasi yang dikembangkan di Kabupaten Kotawaringin Barat.


IV-

20


Dari uraian di atas permasalahan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut : 1.

Masalah Ekonomi ■ Pengangguran dan Kemiskinan ■ Kecilnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dalam 5 tahun terakhir. ■ Struktur perekonomian didominasi oleh sektor primer (perkebunan). ■ Pengelolaan pertanian, perikanan, peternakan, serta kehutanan belum dikelola secara profesional dan sebagian besar masih dikelola secara tradisional. ■ Masih rendahnya kualitas pengembangan pemasaran pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata. ■ Pengelolaan Sumber Daya Alam yang tidak memenuhi kaidah-kaidah teknis menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap sektor-sektor lain

2. Masalah Pendidikan ■ Kemampuan Pemerintah dalam pelayanan-pelayanan pendidikan (Jumlah APK/APM di tingkat SD,SMP,SMA/SMK dan PT) ■ SPM Bidang pendidikan belum mampu dipenuhi seluruhnya. ■ Terkendalanya penyediaan sarana prasarana penunjang pendidikan ■ Penerapan sistem kurikulum berbasis kompetensi masih belum optimal ■ Tingkat pelayanan pendidikan kepada publik masih perlu ditingkatkan terutama pelayanan pendidikan pada masyarakat di daerah pedalaman/ terpencil/terpinggir. ■ Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 3. Masalah Kesehatan ■ Belum meratanya pelayanan kesehatan berkualitas diseluruh wilayah. ■ Kematian bayi, balita dan ibu melahirkan serta proporsi balita kurang gizi ■ Kesenjangan status kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah 4. Masalah Pembangunan Prasarana Wilayah ■ Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar wilayah ■ Kapasitas Pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur ■ Kurangnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik pada daerah terpencil ■ Terbatasnya Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur ■ Terbatasnya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan 5. Masalah Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ■ Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan perkebunan secara signifikan ■ Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan pertanian ■ Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang 6.

Permasalahan Khusus ■ Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antar pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha ■ Pemekaran desa yang belum mampu menyejahterakan masyarakat ■ Komunitas Adat Terpencil yang terisolasi, tersebar di 3 kecamatan yaitu Kumai, Kotawaringin Lama dan Arut Utara. ■ Rendahnya daya saing investasi


IV-

21


4.2. Isu Strategis 4.2.1. Penelaahan RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Keterkaitan prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, RPJP Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut : 1. Prioritas Reformasi Birokrasi, dimaksudkan untuk melakukan pemantapan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisensi struktur pemerintahan daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik. Prioritas Reformasi birokrasi ini harus sejalan dan selaras dengan prioritas dalam RPJP Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005-2025 tahap kedua yaitu Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, dan selaras dengan prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015, yaitu pengembangan kapasitas dan kinerja aparatur, juga selaras dengan RPJMN yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola.

2. Prioritas Pembangunan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Prioritas ini meliputi : 1) Ketahanan Pangan, dimaksudkan untuk peningkatan ketahanan pangan dalam hal stabilitas pangan, baik ketersediaan maupun kemudahan mendapatkannya dan lanjutan revitalisai pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian dan indeks Nilai Tukar Petani. 2) Penanggulangan Kemiskinan, dimaksudkan untuk penurunan tingkat kemiskinan dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah. 3) Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi teknologi, Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan adaftif daerah yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan daerah. 4) Pengembangan Budaya Lokal, dimaksudkan untuk melakukan upaya-upaya memberdayakan budaya lokal dalam berbagai bentuk dengan tujuan terciptanya solidaritas struktur masyarakat yang berbeda golongan dengan menjadikan budaya lokal sebagai basis penguatan dalam keberagaman. 5) Pengembangan Pusat-Pusat Ekonomi Unggulan Tingkat Kecamatan Ataupun Desa, dimaksudkan untuk menggembangkan berbagai pusat ekonomi unggulan hingga ke tingkat Kecamatan dan Desa dengan berbagai jenis produk unggulan yang bisa menjadi ciri khas daerah, terutama dari sektor-sektor yang memanfaatkan potensi lokal. 6) Peningkatan Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Kerakyatan, dimaksudkan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui berbagai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan kelembagaan lainnya. 7) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Masyarakat, dimaksudkan untuk peningkatan kasitas kelembagaan aparatur dan peningkatan keterampilan masyarakat.


IV-

22


Prioritas ini sejalan dengan prioritas RPJP Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu : 1) Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agriindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan; 2) Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi (sebagai urat nadi ekonomi kerakyatan) dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait dengan sistem berjaringan antar usaha dan antar daerah, khususnya berbasis potensi dan keunggulan; 3) Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan masalah sosial kemasyarakatan dan peningkatan kecepatan penanggulangannya secara berkesinambungan. Prioritas ini juga selaras dengan prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015, yaitu : 1) Pengembangan pusat-pusat ekonomi unggulan daerah; 2) Fundamentasi ekonomi kerakyatan; 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat; 4) Peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi kerakyatan, dan 5) Pengembangan budaya lokal Prioritas ini juga selaras dengan prioritas RPJMN Nasional Tahun 2009-2014, yaitu Prioritas bidang Penanggulangan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Kebudayaan, kretaifitas dan inovasi Teknologi serta Iklim investasi dan dunia usaha. 3. Prioritas Pembangunan Bidang Pelayanan Dasar, dimaksudkan untuk peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga pendidik dengan kemampuan menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. Prioritas dibidang kesehatan ditekankan pada pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh dengan meningkatkan angka harapan hidup dan pencapaian keseluruhan sasaran Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015. Rincian prioritas pembangunan bidang pelayanan dasar meliputi : 1) Pengembangan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan kependidikan 2) Penyusunan dan penyempurnaan regulasi dan penyelenggaraan sistem pendidikan dan kesehatan 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan 4) Penyediaan sarana-prasana dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan Prioritas ini sejalan dengan prioritas RPJP Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu : 1) Terbangun dan berkembangnya budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, terampil, inovatif dan tebal semangat kebangsaan serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat; dan 2) Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara berkelanjutan. Prioritas ini juga selaras dengan prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015, yaitu :


IV-

23


1) Pengembangan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan kependidikan; 2) Penyusunan dan penyempurnaan regulasi dan penyelenggaraan sistem pendidikan dan kesehatan; 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; dan 4) Penyediaan sarana prasana dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Prioritas ini juga selaras dengan prioritas RPJMN Nasional Tahun 2009-2014, yaitu Prioritas bidang Kesehan dan bidang Pendidikan. 4. Prioritas Pembangunan bidang Infrastruktur, dimaksudkan untuk pembangunan infrastruktur daerah yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum dengan mendorong partisipasi masyarakat. 1) Pembangunan prasarana bidang perhubungan darat; 2) Pembangunan daerah tertinggal; 3) Pengembangan infrastruktur dan jaringan transportasi, komunikasi, informatika, pengairan dan kelistrikan Prioritas ini sejalan dengan prioritas RPJP Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu, Tercukupinya Sarana dan Prasarana Umum Secara Integratif dan Komprehensif Dalam Rangka Peningkatan Daya Dukung Terhadap Pembangunan Daerah. Prioritas ini juga selaras dengan prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 2015, yaitu : Pengembangan Infrastruktur dan Jaringan Transportasi, Komunikasi, Informatika, Pengairan dan Kelistrikan. Prioritas ini juga selaras dengan prioritas RPJMN Nasional Tahun 2009-2014, yaitu Prioritas bidang Infrastruktur. 5. Prioritas Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup Dan Penanggulangan Bencana, dimaksudkan untuk konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup yang telah mengalami penurunan daya dukung maupun daya tampungnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. Rincian prioritas pembangunan bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana meliputi : 1) Penyiapan Tata ruang yang berdimensi ekonomi unggulan daerah 2) Pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup. Prioritas ini sejalan dengan prioritas RPJP Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu, 1) Terwujudnya Funsi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari Dalam Mendukung Fungsi Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Secara Berkesinambungan, dan 2) Optimalnya Produktifitas Pemanfaatan, Pengendalian Ruang dan Kawasan Hutan Sesuai dengan Aturan Hukum yang Berlaku Prioritas ini juga selaras dengan prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015, yaitu Penyiapan Tata Ruang yang Berdimensi Ekonomi Unggulan daerah. Prioritas ini juga selaras dengan prioritas RPJMN Nasional Tahun 2009-2014, yaitu Prioritas bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.


IV-

24


4.2.2. Penelaahan RPJMD Daerah Lain Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitarnya, atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perlunya suatu daerah RPJMD daerah lain disebakan karena : 1) Adanya persamaan kepentingan atau tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan; 2) Adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama; 3) Adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama, utamanya daerah-daerah yang letaknya berdekatan; dan 4) Adanya kebijakan pemerintah menetapkan daerah sebagai dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan. Penelaahan RPJMD daerah lain dimaksudkan agar tergambarkan kondisi dan permasalahan daerah, keterkaitan dan keselarasan antar kebijakan, terutama dengan daerah dalam satu provinsi. Dalam tabel 4.2 berikut dapat tergambarkan prioritas pembangunan dari tiap dokumen RPJMD.


IV-

25


Tabel 4.2 Identifikasi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Timur Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015 1. Penyiapan Tata Ruang yang Berdimensi Ekonomi Unggulan Daerah 2. Pengembangan Pusat-Pusat Ekokonomi Unggulan Daerah 3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan 4. Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan 5. Penyusunan dan Penyempurnaan Regulasi dan Penyelenggaraan Sistem Pendidikan dan Kesehatan 6. Penyediaan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan 7. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan 8. Penyusunan Regulasi Sistem Transportasi, Komunikasi, dan Informasi 9. Peningkatan Kelas Bandara Tjilik Riwut 10. Penyediaan Energi Terjangkau dan Regulasinya 11. Pengembangan Infrastruktur dan Jaringan Transportasi, Komunikasi, Informatika, Pengairan dan Kelistrikan 12. Fundamentasi Ekonomi Kerakyatan 13. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Masyarakat 14. Peningkatan Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Kerakyatan 15. Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Aparatur 16. Pengembangan Budaya Lokal

Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 1. Prioritas Pembangunan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat : 1) Ketahan Pangan; 2) Penanggulangan dan Kemiskinan; 3) Kebudayaan, Kretaifitas dan Inovasi Teknologi; 4) Pengembangan Budaya Lokal; 5) Pengembangan Pusat-pusat ekonomi unggulan tingkat kecamatan ataupun desa; 6) Peningkatan Inovasi dan Produktifitas Ekonomi Kerakyatan; 7) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Masyarakat. 2. Prioritas Pembangunan Bidang Pelayanan Dasar : 1) Pengembangan Sarana dan Prasarana bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan; 2) Penyusunan dan Penyempurnaan Regulasi dan Penyelenggaraan Sistem Pendidikan dan Kesehatan; 3) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan; 4) Penyediaan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan. 3. Prioritas Pembangunan Bidang Infrastruktur : 1) Pembangunan Prasarana Bidang Perhubungan Darat; 2) Pembangunan daerah Tertinggal; 3) Pengembangan Infrastruktur dan jaringan Transportasi, Komunikasi, Informatika, Pengairan dan Kelistrikan 4. Prioritas Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana : 1) Penyiapan Tata Ruang yang Berdimensi Ekonomi Unggulan daerah; 2) Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup


Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010-2015 1) reformasi birokrasi dan tata kelola, 2) prioritas pembangunan pendidikan, 3) pembangunan kesehatan, 4) penaggulangan kemiskinan, 5) ketahanan pangan, 6) infrastruktur, 7) lingkungan hidup, 8) penanggulangan bencana alam 9) pembangunan daerah tertinggal.

IV-

26


4.2.3. Analisis Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belim dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jamgka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu strategis RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2010 yang didasari dari permasalahan periode tersebut, yaitu : 1) Perkembangan pendapatan perkapita yang dicapai Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2000-2004 masih rendah, akibat rendahnya pendapatan perkapita yang dicapai selama beberapa tahun sebelumya, yang berdampak terhadap tingkat kemiskinan yang masih menjadi beban bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat; 2) Berdasarkan struktur perekonomian aerah kontribusi PDRB masing-masing sektor masih didominasi oleh sektor pertanian. Tingkat kemajuan dan kesejahteraaan suatu daerah dapat diukur dengan tingkat perekmbangan ekonomi. Daerah yang maju pada umunya daerah yang struktur perekonomiannya memiliki perkembangan relatif seimbang antara sektor pertanian, industri, perdagangan, jasa-jasa; 3) Ketersedian infrastruktur prasarana masih belum memadai dalam mendukung mobilitas ekonomi dan masih terbeban biaya produksi tinggi yang dirasakan oleh dunia usahadan masyarakat. 4) Dalam segi kepadatan penduduk masih dianggap belum padat, sedangkan struktur kelompok usia produktif lebih kecil dibandingkan dengan kelompok usia non produktif. Akibat struktur kelompok usia demikian akan berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat. 5) Sumber keuangan daerah sangat tergantung kuat dengan Dana Alokasi Umum, karena sumber pendapatan dari PAD masih belum mampu menjadi sumber pendapatan unggulan selama tiga tahun terakhir. 6) Masih terbatasnya lembaga dan aparatur pemerintah kabupaten dalam hal kualitas pelayanan publik, hal ini disebabkan anatara lain belum tersedianya ukuran standard pelayanan prima, perkembangan sarana dan prasarana pelayanan publik yang dimiliki belum mampu mengimbangi perkembangan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. 7) Tingkat kerawanan sosial, akibat penggangguran dan paska konflik masih berpotensi untuk mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. 8) Kerusakan lingkungan dapat mengacam lingkungan akan lebih memburuk jika dibiarkan terus. 9) Kebakaran, banjir dan abrasi dapat memperparah kerusakan lingkungan dan akan mengganggu stabilitas kegiatan perekonomian daerah. 10) Lemahnya pengendalian terhadap ekosistem dalam ruang dan tanah yang digunakan dan dimanfaatkan. Berdasarkan capaian kinerja pembangunan tahun 2006-2010, juga melihat fakta permasalahan yang krusial dan tantangan pada tahun 2012-2016, maka dapat digambarkan perumusan isu dalam tabel sebagai berikut :


IV-

27


Tabel 4,3 Identifikasi Isu Strategis RPJMD No. 1.

Urusan Pendidikan

Permasalahan SPM Bidang pendidikan belum mampu dipenuhi seluruhnya. Dari 18 indikator Kewenangan Wajib dan SPM di Kabupaten Kotawaringin Barat ada 9 indikator yang tidak mencapai target atau sebesar 50%. Kendala yang dihadapi adalah penetapan sasaran yang belum akurat sehingga angka proyeksi sasaran sangat jauh dengan keadaan sasaran di lapangan; Masih terkendalanya penyediaan sarana prasarana penunjang pendidikan Semakin tingginya biaya dalam rangka meningkatkan standar pendidikan; Apatisme organisasi profesi terhadap dunia pendidikan sebagai dampak produk lulusan yang kurang baik; Faktor globalisasi yang lebih dekat dengan gaya hidup konsumtif, materialis, dan hedonisme dapat mempengaruhi perilaku siswa sekolah maupun masyarakat umum.

Penyelenggaraan Pendidikan Berkualitas Bagi Semua

 Masih belum meratanya pelayanan kesehatan berkualitas diseluruh wilayah  Dari 18 indikator Kewenangan Wajib dan SPM di Kabupaten Kotawaringin Barat ada 9 indikator yang tidak mencapai target atau sebesar 50% indikator SPM tidak tercapai di banding tahun 2008 hanya 7 (tujuh) indikator yang tidak mencapai target sesuai diharapkan atau 38,8%. Kendala yang dihadapi adalah penetapan sasaran yang belum akurat sehingga angka proyeksi sasaran sangat jauh dengan kondisi di lapangan;  Jumlah penderita penyakit Demam Berdarah Dengue yang cenderung meningkat;  Jumlah puskesmas pembantu perlu ditingkatkan dan jumlah puskesmas disetiap kecamatan ratarata masih perlu penambahan Unit Rawat Inap atau Unit Gawat Darurat;  Belum meratanya masyarakatyang dapat menikmati pelayanan kesehatan secara optimal, terutama bagi masyarakat golongan bawah dan masyarakat miskin;  Semakin mahalnya biaya kesehatan dikarenakan mahalnya peralatan medis dan obat-obatan yang berkualitas  Kegiatan eksploitasi Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) dengan menggunakan air raksa (Hg), penambangan pasir zircon, kegiatan industri dengan pencemaran udara, dampak limbah domestik organik dan non organik  Kebakaran hutan masih sering terjadi setiap musim kemarau panjang, akibat belum optimalnya perhatian terhadap lingkungan hidup dan pengelolaan lahan pertanian secara berkelanjutan;  Kegiatan illegal loging dan pembukaan lahan dengan membakar lahan oleh perusahaan perkebunan dan masyarakat

Perbaikan Derajat Kesehatan Masyarakat



    2.

Kesehatan

3.

Lingkungan Hidup

Isu


Dampak Aktifitas Pertambangan dan Kehutanan Terhadap Lingkungan Hidup

IV-

28


No.

Urusan

Permasalahan

Isu

4.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

 Dengan Perumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita serta rendahnya inflasi yang terjadi belum berpengaruh besar terhadap pendapatan riil penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat;  Meskipun cenderung terjadi penurunan, akan tetapi angka kemiskinan masih cukup besar, terutama di wilayah perdesaan

Penanggulangan Masalah Kesejahteraan sosial

5.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pekerjaan Umum



6.

7.

8.

Masih belum tergalinya potensi-potensi sumberdaya unggulan

Optimalisasi Potensi Sumber Daya Unggulan

 Masih tingginya kerusakan jaringan jalan kondisi baik sepanjang 1.996,33 km (83 %) dari seluruh panjang jalan 2406,25 km atau dengan kata lain kondisi jalan mantap hanya 17 %  Infrastruktur pendukung seperti jalan dan listrik masih menghadapi kendala keterbatasan yang sangat mempengaruhi daya tarik investasi ke Kotawaringin Barat.  Permasalahan isolasi alam yaitu keterpencilan dan keterasingan yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh sekitar 6 komunitas. Komunitas Adat Terpencil tersebar di 3 kecamatan yaitu Kumai, Kotawaringin Lama dan Arut Utara.  Masih rendanya kondisi sanitasi rumah tinggal  Masih belum tertatanya Ruang Terbuka Hijau

Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Investasi

 Walaupun dokumen perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) akan tetapi perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perencanaan yang baru dalam hal ini Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, dokumen yang ada perlu dilakukan perbaikan berkaitan dengan sasaran, arah program dan kegiatan dan pentahapan pembangunan dalam jangka pendek yang akan menjadi pedoman dalam RPJMD Urusan Otonomi Daerah,  Belum optimalnya Pelayanan Terpadu satu Pintu dan masih tingginya biaya ekonomi dalam Pemerintahan Umum, berusaha (high cost economy) Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kapasitas Aparatur Pemerintah Menghadapi Tantangan Otonomi Daerah dan Perkembangan Global

Perencanaan Pembangunan


Kemudahan perijinan

IV-

29


No.

Urusan

Permasalahan

Isu

9.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

 Struktur perekonomian yang 43,59 % masih didominasi oleh sektor primer (pertanian) belum optimal memanfaatkan potensi wilayah karena belum didukung backward dan forward linkages yang kuat dengan sektor sekunder (perdagangan) dan tersier (perindustrian).  Masih kecilnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah yakni dengan rata-rata 15,61% dalam 5 tahun terakhir;

Pemerataan Struktur Ekonomi dan Peningkatan PAD

10.

Urusan Otonomi Daerah,  Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,  Kepegawaian dan Persandian

Perilaku kebebasan berdemokrasi yang diinterpretasikan secara salah yang bisa menjadi pemicu terhadap tidak kondusifnya tatanan kehidupan berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara dalam wadah otonomi daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat Instabilitas situasi politik, problem ekonomi, dan konflik horisontal dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik secara luas terhadappelaksanaan konsep demokrasi secara benar


Keamanan dan Masyarakat

Ketertiban

IV-

30


Berdasarkan permasalahan untuk masing-masing urusan diatas, maka ditetapkan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016, yaitu : 1.

Penyelenggaraan pendidikan berkualitas bagi semua

2.

Perbaikan derajat kesehatan masyarakat

3.

Dampak aktivitas pertambangan dan kehutanan terhadap lingkungan hidup

4.

Penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial

5.

Optimalisasi potensi sumber daya unggulan

6.

Kebutuhan infrastruktur penunjang investasi

7.

Kapasitas aparatur pemerintah menghadapi tantangan otonomi daerah dan perkembangan global

8.

Pemerataan struktur ekonomi dan peningkatan PAD

9.

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

4.2.4 ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL Kekuatan Aspek-aspek internal yang menjadi faktor kekuatan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut: 

Tingkat pendidikan dan wawasan aparat pemerintah yang semakin meningkat terhadap kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara tercermin diantara dari jumlah peserta pemilu yang meningkat.



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotawaringin Barat cukup tinggi yaitu sebesar 73,79.



Angka partisipasi pendidikan dasar sudah cukup tinggi hingga mencapai 111,72%.



Anggaran daerah untuk pendidikan telah mencapai 23%.



Pertumbuhan ekonomi berada diatas rata-rata provinsi.



Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan makin meningkat.



Pemahaman masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat makin baik, antara lain tercermin dari keberhasilan daerah meraih adipura selama empat tahun berturut-turut.



Sektor pertanian komoditas jagung menunjukkan prospek yang cukup menggembirakan.



Sektor perkebunan juga cukup baik pertumbuhannya, terutama komoditas kelapa sawit.



Potensi wilayah yang sangat mendukung untuk perkembangan pertanian lahan kering.



Sektor pariwisata dan perikanan yang belum tergali secara optimal adalah sumber pendapatan yang potensial.


IV-

31


Kelemahan Aspek-aspek internal yang menjadi faktor kelemahan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut: 

Masih kecilnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan rata-rata 15,61 % dalam 5 tahun terakhir.



Struktur perekonomian yang 43,59% masih didominasi oleh sektor primer (pertanian) belum optimal memanfaatkan potensi wilayah karena belum didukung backward dan forward linkages yang kuat dengan sektor sekunder (perdagangan) dan tersier (perindustrian).



SPM Bidang pendidikan belum mampu dipenuhi , kendala yang dihadapi adalah penetapan sasaran yang belum akurat sehingga angka proyeksi sasaran sangat jauh dengan keadaan sasaran di lapangan.



Masih terkendalanya penyediaan sarana prasarana penunjang pendidikan



Masih belum meratanya pelayanan kesehatan berkualitas diseluruh wilayah



Infrastruktur pendukung seperti jalan dan listrik masih menghadapi kendala keterbatasan yang sangat mempengaruhi daya tarik investasi ke Kotawaringin Barat.



Walaupun mengalami penurunan, namun jumlah penduduk miskin masih cukup besar yaitu 16.500 jiwa.



Terdapat penurunan produksi sejumlah komoditas pertanian pangan seperti padi



Kebakaran hutan masih sering terjadi akibat belum optimalnya perhatian terhadap lingkungan hidup dan pengelolaan lahan pertanian secara berkelanjutan.



Belum optimal dan meratanya kemampuan aparatur pada setiap level dan jajaran pemerintahan daerah.



Peningkatan sejumlah angka kriminalitas seperti perjudian dan angka penyimpangan sosial seperti perceraian, konflik rumah tangga, dan wanita tuna susila.



Prasarana dan sarana pendukung kegiatan belajar mengajar mulai dari alat peraga, internet, komputer, software, OHP, LCD, hingga ruang laboratorium dan sarana olahraga masih perlu ditingkatkan.



Penerapan Sistem Kurikulum Berbasis Kompetensi masih belum optimal.



Selain masalah kesejahteraan sosial yang terkait dengan kemiskinan, ada pula masalah isolasi alam yaitu keterpencilan dan keterasingan yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh sekitar 6 komunitas. Komunitas Adat Terpencil tersebar di 3 kecamatan yaitu Kumai, Kotawaringin Lama dan Arut Utara.



Masih kurangnya jumlah tenaga ahli dan terampil di Kabupaten Kotawaringin Barat.

4.2.5 ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL Peluang Aspek-aspek eksternal yang menjadi faktor peluang bagi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:


IV-

32




Semakin beragamnya media informasi yang dapat dipergunakan untuk mensosialisasikan berbagai pedoman tentang demokrasi, berbangsa dan bernegara.



Kondisi stabilitas politik, ekonomi dan keamanan nasional dapat mempengaruhi pelaksanaan kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara yang menunjang persatuan dan kesatuan.



Kepedulian kalangan pihak swasta (usaha, industri) dan lembaga Perguruan Tinggi terhadap pengembangan pendidikan semakin besar terutama dalam bentuk kerjasama.



Adanya organisasi profesi yang memiliki komitmen terhadap pendidikan.



Meningkatnya kepedulian dan kerjasama dari pihak perguruan tinggi, industri obat-obatan, dan LSM Kesehatan Nasional dalam permasalahan kesehatan dan pengembangan kesehatan.

Ancaman Aspek-aspek internal yang menjadi faktor ancaman terhadap Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut: 

Perilaku kebebasan berdemokrasi yang diinterpretasikan secara salah yang berkembang di luar daerah bisa menjadi pemicu terhadap tidak kondusifnya tatanan kehidupan berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara dalam wadah otonomi daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.



Pesatnya masuknya akses informasi yang tidak benar dan bisa memecah persatuan dan kesatuan.



Instabilitas situasi politik, problem ekonomi, dan konflik kemasyarakatan (agama dan permasalahan sosial) dalam konstelasi wilayah yang lebih luas (Nasional dan Provinsi) bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik secara luas terhadap pelaksanaan konsep demokrasi yang benar.



Semakin tingginya biaya dalam rangka meningkatkan standar pendidikan.



Apatisme organisasi profesi terhadap dunia pendidikan sebagai dampak produk lulusan yang masih kurang baik.



Faktor globalisasi yang lebih dekat dengan gaya konsumtif, materialis, dan hedonisme bisa mempengaruhi perilaku siswa sekolah maupun masyarakat umum.



Jumlah penderita penyakit menular Demam Berdarah Dengue yang cenderung meningkat.



Jumlah puskesmas pembantu perlu ditingkatkan dan jumlah puskesmas di setiap kecamatan rata-rata masih perlu penambahan Unit Rawat Inap atau Unit Gawat Darurat.



Belum meratanya masyarakat yang dapat menikmati pelayanan kesehatan secara optimal, terutama bagi masyarakat golongan bawah dan masyarakat miskin.



Meningkatnya penderita dan resiko penularan penyakit AIDS dan demam berdarah.



Semakin mahalnya biaya kesehatan dikarenakan mahalnya peralatan medis dan obat-obatan yang berkualitas.


IV-

33


4.2.6 RUMUSAN ISU STRATEGIS Berdasarkan analisis SWOT sebelumnya maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang perlu menjadi focus perhatian dalam rangka pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat kedepan, khususnya pada periode pemerintahan 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Penyelenggaraan Pendidikan Berkualitas Bagi Semua Keberhasilan daerah melaksanakan kewenangannya dalam pendidikan di daerah sangat tergantung pada kemampuan perencanaan kebijakan dalam pendidikan yang disiapkan oleh daerah itu sendiri, sehingga pada akhirnya daerah mempunyai pedoman dalam mengelola kewenangannya mulai dari pendanaan, perizinan, perencanaan, proses dan evaluasi sesuai standar, norma dan kebijakan dari pemerintah daerah masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan berbagai langkah dan tindakan agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan secara dinamis dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, berbagai langkah dan tindakan yang akan diambil perlu dituangkan dalam suatu program kerja yang mempunyai integritas yang tinggi, dengan mengedepankan skala prioritas dan tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran di bidang pendidikan.

Perbaikan Derajat Kesehatan Masyarakat Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan telah menggariskan tujuan diselenggarakan pembangunan kesehatan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan kondisi obyektif mengenai kesehatan masyarakat tersebut, maka pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah dirasakan masih perlu peningkatan, seperti program JAMKESDASDUK. Pemerataan pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat di pedalaman, juga bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

Dampak Aktivitas Pertambangan Dan Kehutanan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kotawaringin Barat isu lingkungan sudah menjadi permasalahan yang mendapat perhatian, diantaranya masalah kegiatan eksploitasi tambang emas dengan menggunakan Air Raksa (Hg) kemudian dilanjutkan dengan tambang pasir zircon, kegiatan industri dengan masalah pencemaran udaranya, dampak limbah domestik yang organik dan non organik. Masalah lain yang dihadapi setiap tahunnya khususnya pada musim kemarau, adalah terjadi kebakaran hutan / lahan yang disebabkan oleh aktifitas manusia dalam membuka lahan baik untuk perkebunan maupun kegiatan ladang berpindah yang diakukan oleh masyarakat peladang. Dalam menyikapi tradisi masyarakat peladang berpindah dengan cara berladang membakar lahan yang sejak lama sudah mereka lakukan secara turun temurun, tidak mungkin dihentikan secara mendadak, namun perlu pembinaan dan mencari penanganan serta solusi secara profesional.


IV-

34


Kegiatan–kegiatan lain yang cukup berpotensi menimbulkan dampak pencemaran adalah kegiatan industri dibidang Pengolahan limbah Kelapa Sawit yang harus selalu mendapatkan pengawasan secara keseluruhan dan pembinaan yang baik guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Disamping itu kegiatan home industri, emisi gas buang kendaraan bermotor dan lain sebagainya merupakan faktor kegiatan yang berpotensi menambah permasalahan lingkungan yang akan ditangani secara terkoordinasi antara Dinas terkait di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Penanggulangan Permasalahan Kesejahteraan Sosial Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan eksklusivisme yang mengancam tatanan hidup masyarakat, yang apabila diabaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat masyarakat. Permasalahan sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini cenderung meningkat dilihat dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial maupun kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan sosial tersebut, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi dan permasalahan sosial yang dihadapi saat ini hingga kurun waktu akhir perencanaan. Komitmen nasional mengamanatkan bahwa Indonesia ke depan akan lebih mengacu pada upaya untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa dengan lebih menekankan pada perwujudan rasa aman, adil dan sejahtera bagi seluruh warga masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen Kabinet Indonesia Bersatu yang digariskan oleh Presiden yakni kedamaian, keadilan dan kesejahteraan adalah tujuan pembangunan Indonesia yang harus dicapai bersama. Seiring dengan pergeseran paradigma pembangunan, Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini masih terus dihadapkan pada aneka permasalahan yang menjadi beban sosial yang berat, baik bobot maupun kompleksitasnya. Masalah sosial tersebut meliputi: 1. Kemiskinan 2. Kecacatan 3. Keterlantaran 4. Ketunaan Sosial 5. Keterpencilan / Ketertinggalan 6. Akibat Bencana Alam 7. Akibat Bencana Sosial 8. Akibat Kekerasan dan Pekerja Migran

Optimalisasi Potensi Sumber Daya Unggulan Sektor yang menjadi peringkat unggulan perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat adalah: (1)Pertanian, (2) Perdagangan, (3) Industri pengolahan, (4) Jasa-jasa dan Pengangkutan, dan (5)


IV-

35


Komunikasi. Pada peringkat sektor tersebut, hanya pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan serta industri pengolahan yang menjadi sektor basis. Setelah dilakukan analisis diketahui terdapat 5 (lima) komoditas unggulan, yaitu: 1. Kelapa sawit 2. Karet 3. Ayam buras 4. Udang putih 5. Ikan lais

Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Investasi Pembangunan yang merupakan proses perubahan secara terus-menerus dan berkelanjutan dari kondisi tidak ada menjadi ada dan dari kondisi kurang baik menjadi lebih baik, sehingga terjadi keseimbangan lingkungan baru. Dengan demikian pembangunan infrastruktur pekerjaan umum perlu selalu dikaitkan dengan daya dukung lingkungan baru tersebut, agar lingkungan sebagai ruang hidup manusia tidak terdegradasi sebagai akibat daya dukung lingkungan yang terlampaui yang dapat menyebabkan bencana antara lain banjir, longsor, dan penurunan kuantitas dan kualitas air dan udara. Wujud infrastruktur pekerjaan umum sendiri, yang merupakan bangunan fisik untuk kepentingan umum dan keselamatan umum seperti irigasi, jalan, jembatan, air bersih, sanitasi dan berbagai bangunan pelengkap kegiatan permukiman lainnya, merupakan prasyarat agar berbagai aktivitas masyarakat dan pemerintah dapat berlangsung dengan baik. Untuk itu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum disamping mempertimbangkan pilar ekonomi juga pilar sosial budaya dan lingkungan sebagai satu kesatuan agar berkelanjutan.

Kapasitas Aparatur Pemerintah Menghadapi Tantangan Otonomi Daerah Dan Perkembangan Global Dalam arah kebijakan RPJMD disebutkan bahwa titik berat pembangunan pada sektor pemerintahan, termasuk didalamnya kepegawaian adalah: 1. Menjamin intensitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). 2. Menempatkan aparatur pemerintah pada fungsi organisasi sesuai dengan bidang dan keahliannya. 3. Membentuk sistem pelayanan yang efektif dan efisien. 4. Penyusunan perencanaan berbasis masyarakat 5. Membangun sikap mental berkeadilan dan peduli sosial bagi aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagai pengampu pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan tingkat capaian kinerja yang ada secara riil masih terdapat kendala– kendala dalam pelaksanaan program kegiatan antara lain meliputi : 1. Adanya ketentuan peraturan yang sering berubah dan mendadak pemberlakuannya. 2. Penjadwalan kegiatan yang terikat dengan petunjuk / ketentuan pusat. 3. Adanya peraturan yang sering kali dirasakan bertentangan satu sama lain dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian (kediklatan dan pengembangan karier, UKP dan pengembangan karier).


1

V-

visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan

BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN “… Pada bab kelima ini dipaparkan secara jelas tentang visi, misi tujuan dan sasaran serta agenda pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Bupati Kotawaringin Barat Terpilih untuk periode 2012-2016. Masing-masing agenda akan memiliki tujuan dan sasaran yang koheren terhadap upaya pencapaian visi dan misi dimaksud….”

5.1 VISI Setiap perencanaan strategis memerlukan fokus yaitu visi. Visi dapat dikatakan juga semacam ‘tujuan’ yang dapat mengarahkan dan mendorong semua stakeholders (pemerintah dan non pemerintah) berkontribusi pada pencapaian visi. Visi mempunyai jangkauan 5 tahun atau lebih ke depan. Visi merupakan keadaan ‘ideal’, sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi (setting) daerah di masa depan. Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2012-2016, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut: “ TERWUJUDNYA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT YANG SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN JAYA” Visi tersebut mengandung makna bahwa dalam 5 (lima) tahun mendatang diharapkan: 1. Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia 3. Jaya, terwujudnya kemajuan daerah dalam segala bidang pembangunan yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

5.2 MISI Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 3 (tiga) poin sebagai berikut:


V-

2


1. Melanjutkan Pembangunan Kotawaringin Barat Sebagai Daerah Pengembangan Pembangunan Visi Kabupaten Kotawaringin Barat 2006 – 2010 yaitu Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat Sebagai Daerah Pengembangan Pembangunan dengan Masyarakatnya yang Maju, Aman, Damai, Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan, harus terus dilanjutkan. Hakekat visi tersebut adalah menuju terwujudnya masyarakaat Kotawaringin Barat yang sejahtera. Hal ini searah dengan tujuan Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan akhir dari pembentukan Negara Indonesia adalah Kesejahteraan masyarakat. Momentum pertumbuhan ekonomi kabupaten Kotawaringin Barat yang sangat mengesankan tumbuh rata rata 6,56 persen periode tahun 2005 – 2009 harus tetap dipertahankan dan terus dipacu lebih tinggi lagi. Dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dimungkinkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih cepat diwujudkan. Kesejahteraan tidak hanya diukur secara material tetapi juga secara rohani yang memungkinkan masyarakat Kotawaringin Barat menjadi manusia yang utuh dalam mengejar cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif. Tuntutan perbaikan kesejahteraan telah memasuki tahapan baru. Kita tidak bisa sekedar menciptakan lapangan kerja. Kita harus menciptakan lapangan kerja yang mampu memberikan nilai tambah yang tinggi baik secara ekonomi maupun harkat hidup manusia. Rakyat berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan ini hanya dapat diciptakan bila ekonomi tumbuh cukup tinggi, sehat, dan dibangun di atas prinsip tata kelola yang baik, efisisen, dan terus menjaga keadilan. Kemajuan ekonomi, juga telah mendorong perubahan struktural, misalnya pembangunan yang mendorong terciptanya urbanisasi baik akibat kemajuan maupun akibat perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi disamping merefleksikan kemajuan, memberikan pula tugas tambahan bagi pemerintah dalam melayani rakyatnya. Pembangunan infrastruktur perkotaan jauh lebih mahal dan kompleks dibandingkan di daerah perdesaan. Karakteristik masyarakat perkotaan yang lebih heterogen, memerlukan fasilitas publik yang makin beragam pula. Pembangunan infrastruktur perhubungan darat dan laut terus ditingkatkan menjawab tuntutan kemajuan ekonomi masyarakat dan mendukung laju pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian halnya perhubungan darat terutama untuk percepatan akses kecamatan dengan antar desa dan antar wilayah. 2. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang Pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan,mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Kotawaringin Barat yang Sejahtera, adil dan jaya. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, perlu didorong sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat di berbagai daerah dengan mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antarsektor, antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah. Keberpihakan pemerintah perlu terus ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012-2016

V-

3


Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan kecamatan Arut Utara dan Kotawaringin Lama. Keadilan dalam pembangunan, juga perlu ditunjukkan dengan pembangunan yang merata di semua bidang, baik pembangunan antara wilayah pusat pemerintahan/perkotan dan desa yang diseimbangkan pertumbuhannya baik dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional, maupun pembangunan di berbagai bidang yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, pembangunan perdesaan harus terus didorong melalui pengembangan agroindustri padat pekerja, terutama bagi kawasan yang berbasiskan pertanian dan kelautan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi; pengembangan social capital dan human capital yang belum tergali potensinya sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alam saja; serta intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah. Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung oleh peraturanperaturan perundangan, pendanaan, serta sistem nomor induk kependudukan (NIK) tunggal. Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, kita harus terus melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Kita juga harus terus meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak. Untuk mewujudkan peningkatan peran kaum perempuan dalam pembangunan, maka peran kaum perempuan di sektor publik harus terus kita tingkatkan. Tentu saja, kita juga harus terus memperluas ruang untuk meningkatnya peran, keterlibatan aktif dan bahkan kepemimpinan kaum perempuan di luar pemerintahan, di dunia usaha dan organisasi sosial.

3. Menuju Kejayaan Kotawaringin Barat Kebijakan pemerintah memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan keunggulan spesifik daerah sesuai dengan potensi daerah masing masing. Seluruh potensi Kabupaten Kotawaringin Barat baik berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, kekayaan budaya , nilai nilai luhur yang berkembang di masyarakat harus dapat menjadi sumber daya pembangunan untuk meningkatkan kemajuan dan kejayaan masyarakat. Penguatan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan unsur penting proses demokrasi. Dalam lima tahun terakhir ini, menunjukkan proses demokrasi yang makin matang dan makin dewasa, ditandai dengan keberhasilan pemilihan Presiden, DPR, DPD, Bupati, DPRD, telah dipilih langsung oleh rakyat. Di era reformasi dan demokratisasi saat ini, penataan proses politik yang dititikberatkan pada pengalokasian/representasi kekuasaan diwujudkan dengan meningkatkan secara terus RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012-2016

4

V-


menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik. Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis perlu terus diupayakan melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media serta upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa. Karena itulah, peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui penguatan desentralisasi dan otonomi daerah, meningkatkan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dan jaya,

5.3 TUJUAN DAN SASARAN Persoalan dan dimensi pembangunan yang dihadapi akan selalu berubah dan makin kompleks. Permasalahan dan tuntutan pembangunan yang dihadapi pun, akan bertambah banyak, sementara kemampuan dan sumber daya pembangunan yang tersedia cenderung terbatas. Pemerintah harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tuntutan yang tidak terbatas dengan membuat pilihan dalam bentuk skala prioritas. Dalam menentukan pilihan tersebut, pemerintah harus realistis dan harus menghindari diri dari membuat janji-janji yang sejak semula disadari tidak bisa dipenuhi. Disadari bahwa banyak faktor yang bersifat eksogen (di luar kendali pemerintah) akan mempengaruhi capaian suatu rencana pembangunan. Faktor eksogen, bisa mempermudah pencapaian atau sebaliknya ia dapat pula menyebabkan sasaran yang ingin dicapai tidak terpenuhi atau hanya terpenuhi sebagian. Tidak ada yang akan mampu memperkirakan kemungkinan terjadinya faktor eksogen tersebut. Walaupun demikian, beberapa perubahan eksogen ini dapat dikendalikan. Sebagian dapat dimitigasi dan diubah ke arah yang menguntungkan dengan kebijakan yang tepat. Upaya keras dan langkah antisipasi yang tepat akan menjadi tekad pemerintah yang akan datang untuk mencapai sasaran yang disebutkan di bawah ini. 1. Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Pemerintah daerah akan bertekad untuk melanjutkan proses percepatan pembangunan ekonomi selama lima tahun kedepan. Diharapkan dengan momentum pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir rata rata 6,56 persen dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga di sekitar 4 – 4,5 persen pada akhir tahun 2016. Kombinasi antara percepatan pertumbuhan ekonomi dengan berbagai kebijakan intervensi pemerintah yang terarah diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan absolut menjadi sekitar 4 – 5 persen pada akhir 2016. Dalam bidang pendidikan, sasaran pembangunan ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan, yang antara lain di tandai oleh; (a) menurunnya jumlah penduduk yang buta huruf; (b) meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun dan pemantapan rintisan program belajar pendidikan lanjutan 12 tahun ; dan (c) Berkembangnya pendidikan kejuruan yang ditandai oleh meningkatnya jumlah tenaga terampil.


V-

5


Sementara di bidang kesehatan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan. Dalam bidang pangan, terciptanya kemandirian dalam bidang pangan pada akhir tahun 2016 ditandai dengan meningkatnya ketahanan pangan rakyat, berupa; (a) perbaikan status gizi ibu dan anak pada golongan masyarakat yang rawan pangan; (b) membaiknya akses rumah tangga golongan miskin terhadap pangan; (c) meningkatnya produksi beras dan komoditas pangan utama lainnya; (d) menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat kelompok pendapatan menengah bawah; (e) menjaga nilai tukar agar petani dapat menikmati kemakmuran; Di bidang energi, sasaran lebih ditujukan untuk pengembangan energi listrik di kecamatan dan pedesaan terpencil. Di bidang lingkungan hidup yang hendak dicapai adalah perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap arti penting lingkungan hidup. Dalam bidang infrastruktur, meneruskan pembangunan dan pasokan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan seperti jalan , pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, irigasi, air bersih. Dalam bidang Usaha Kecil dan Menengah, meningkatkan dan memajukan usaha kecil menengah dengan menambah akses terhadap modal termasuk perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), meningkatkan bantuan teknis di bidang pengembangan produk, pemasaran, pelaksanaan kebijakan pemihakan untuk memberikan ruang usaha bagi pengusaha kecil dan menengah, dan menjaga fungsi dan keberadaan serta efisiensi pasar tradisional. 2. Perkuatan Pembangunan Demokrasi Penegakan pilar demokrasi memiliki sasaran agar dapat terbangun dan makin memantapkan sistem demokrasi yang dapat menghasilkan pemerintahan dan lembaga legistatif yang kredibel, bermutu, efektif, dan mampu menyelenggaran amanah dan tugas serta tanggung jawabnya secara baik. Dengan demikian, fungsi checks and balances dapat dilakukan secara santun, beretika, dan efektif, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tidak terhambat oleh mekanisme dan sistem demokrasi, namun justru akan makin meningkat kualitas hasil dan akuntabilitasnya. Sasaran di bidang ini juga untuk menjamin setiap lima tahun terselenggara proses pemilu yang memenuhi asas-asas demokrasi yang baik yaitu jujur, adil, dan menjamin seluruh warga negara pemilih dapat melaksanakan hak pemilihannya secara bebas dan bertanggung jawab. 3. Program Penegakan Hukum. Penegakan Hukum merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam menjaga sistem demokrasi yang berkualitas, dan juga mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisisen, sehingga kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Sasaran reformasi penegakan hukum adalah tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (rule of law) dan terjaganya ketertiban umum.

5.4 AGENDA PEMBANGUNAN Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan 2012-2016, ditetapkan 4 (empat) agenda utama pembangunan nasional tahun 2012-2016, yaitu: 1. Agenda pertama, pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat 2. Agenda kedua, perbaikan tata kelola pemerintahan 3. Agenda ketiga, penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. 4. Agenda empat, pembangunan yang Inklusif dan berkeadilan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012-2016

VI-

1

strategi dan arah kebijakan

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN “… Pada bab enam ini dipaparkan mengenai strategi dan arah kebijakan umum disusun untuk setiap fungsi pemerintahan daerah. Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunan daerah....”

Secara garis besar, arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat 2012 – 2016 adalah sebagai berikut : 1.

2.

3

Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Kotawaringin Barat sebagai daerah Pengembangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur sdasar, serta menjaga dan memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan di semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan jender. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih. Arah kebijakan umum untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang mengarah pada peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan sumber daya aparatur yang profesional memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa Negara dan masyarakat. Percepatan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Serta mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya, telah dicanangkan 4(empat) agenda pembangunan dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Barat 2012 – 2016. Selanjutnya dibawah ini diuraikan tujuan, sasaran, strategi, dan program dari masing-masing agenda pembangunan dimaksud.

P

AGENDA I EMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAAN RAKYAT

Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan merupakan salah satu agenda terpenting dalam pemerintahan daerah Kotawaringin Barat periode Tahun 2012-2016. Hal ini mengingat bahwa sampai saat ini pencapaian kesejahteraan ekonomi belum sepenuhnya mampu mewujudkan hasil yang diinginkan. Penyebabnya antara lain proses pembangunan partisipatif belum banyak diterapkan sehingga keinginan meningkatkan perekonomian daerah yang dilandasi pada keunggulan potensi SDA dan SDM daerah belum teraktualisasi secara konkrit.


VI-

2


Dilandasi oleh pemikiran tersebut, agenda pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat meliputi upaya-upaya sebagai berikut: (1) Menumbuhkembangkan pertanian agribisnis dan agroindustri yang berwawasan lingkungan dengan keterkaitan yang kuat antara pertanian dan industri serta perdagangan; (2) Meningkatkan peran koperasi dan UMKM dalam pengembangan perekonomian; (3) Rehabilitasi dan peningkatan pembangunan infrastruktur pada jalur strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi; (4) Peningkatan investasi non-fisik melalui pengembangan kualitas sumber daya manusia yang terlibat di setiap bidang perekonomian unggulan daerah. Pembangunan ekonomi juga tidak bisa dilepaskan dari kesadaran global yang semakin meningkat terhadap integrasi antara roda pembangunan dengan preservasi dan peningkatan kualitas fungsi lingkungan hidup agar terwujud keseimbangan, keselarasan dan keberlanjutan sistem penyangga ekosistem kehidupan. Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan suatu kawasan Iingkungan hidup dalam suatu sistem meliputi fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang secara otomatis dan alami merupakan subsistem lingkungan regional, nasional dan dunia. Oleh karenanya adalah sangat krusial dalam pembangunan daerah periode 2012-2016 untuk senantiasa melakukan langkah-langkah yang diperlukan seperti: peningkatan kualitas fungsi kawasan lindung (Hutan Lindung, Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Wisata dan Suaka Margasatwa); Konservasi kawasan budidaya; dan AMDAL untuk setiap pemanfaatan sumberdaya alam pada kawasan budidaya (Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, Kawasan pengembangan produksi, pemukiman dan penggunaan lainnya, areal transmigrasi, rencana areal transmigrasi, kawasan khusus, danau dan sungai). Untuk melaksanakan Agenda I maka disusunlah serangkaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang saling terkait satu sama lain, dirumuskan berdasarkan pendekatan SMART dan dapat dijelaskan sebagai berikut: Tujuan  Meningkatkan PDRB dan income perkapita  Meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi  Meningkatkan daya saing ekonomi  Mengembangkan infrastruktur perekonomian Sasaran  Meningkatnya sumbangan masing- masing sektor terhadap PDRB  Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk  Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah  Meningkatnya kemampuan teknis, manajerial dan permodalan Usaha mikro kecil menengah(UMKM)dan koperasi  Meningkatnya kerjasama antar pelaku usaha  Keberpihakan pada usaha ekonomi mikro, kecil, dan menengah  Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk lokal  Meningkatnya promosi dan pemasaran produk lokal  Penataan pedagang kaki lima (PKL).  Tercukupinya sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.  Terwujudnya pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.


VI-

3


Strategi  Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif  Adanya komitmen untuk berpihak pada usaha ekonomi mikro kecil dan menengah  Memfasilitasi promosi dan peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal  Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana ekonomi  Meningkatkan pemberdayaan potensi SDA dan SDM lokal berorientasi pasar secara berkelanjutan Kebijakan  Peningkatan pelayanan perijinan usaha  Pengembangan pertanian berwawasan agribis  Menumbuhkembangkan koperasi dan asosiasi-asosiasi usaha  Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha  Penguatan akses permodalan bagi UMKM dan koperasi  Pendirian BUMD bidang perbankan/perkreditan  Mendorong peningkatan mutu produk  Mendorong legalitas lembaga dan sertifikasi produk lokal  Peningkatan promosi produk unggulan daerah  Peningkatan sarana prasarana perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya  Penataan PKL  Peningkatan penguasaan dan apresiasi masyarakat terhadap IPTEK dan jiwa kewirausahaan.  Peningkatan kemampuan menghasilkan, mengolah dan memasarkan berbagai jenis produk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang mampu berdaya saing nasional dan intemasional.  Mempertahankan keseimbangan ekosistem sehingga mampu menjaga kelestarian alam sebagai sumber dari segala sumber daya kehidupan manusia yang berkelanjutan.  Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam mendukung ekonomi dengan memperhatikan dan tetap menjaga kelestariannya.  Pemanfaatan potensi sumber daya hutan secara efisien, optimal, adil dan terjaganya keseimbangan ekosistem sehingga mampu menjaga kelestarian alam sebagai sumber dari segala sumber daya kehidupan manusia yang berkelanjutan.  Peningkatan kualitas fasilitas dan sarana fisik penunjang sektor-sektor perekonomian kerakyatan

P

AGENDA II ERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Krisis ekonomi yang lalu tidak terlepas dari buruknya tata kelola pemerintahan, baik di sektor pemerintahan maupun swasta.

Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain dapat dilihat dari penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Untuk itu, reformasi birokrasi akan terus dilaksanakan di seluruh lembaga pemerintahan daerah. Selanjutnya dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, akan diterapkan sistem anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh. Reformasi ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah dan pemberantasan korupsi.


VI-

4


Untuk melaksanakan Agenda II maka disusunlah serangkaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang saling terkait satu sama lain, dirumuskan berdasarkan pendekatan SMART dan dapat dijelaskan sebagai berikut: Tujuan  Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan baik Sasaran:  Meningkatnya tertib administrasi, transparasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan  Meningkatnya kedisiplinan, profesionalisme dan produktivitas aparatur  Meningkatnya kualitas pelayanan publik  Meningkatnya kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan hasilhasil pembangunan Strategi:  Peningkatan kapasitas aparatur dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah  Peningkatan pengawasan, monitoring dan evaluasi kinerja  Terwujudnya pelayanan prima  Pengembangan paradigma pembangunan dan partisipatif dan berkelanjutan Kebijakan:  Meningkatkan tertib administrasi dan kearsipan  Meningkatkan kedisiplinan, profesionalisme dan produktifitas aparatur  Meningkatkan kualitas pelayanan publik  Menata dan mengembangkan wilayah administrative melalui pemekaran wilayah  Meningkatkan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan hasilhasil pembangunan  Mengupayakan peningkatan anggaran pendapatan daerah  Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntanbilitas anggaran belannja daerah

P

AGENDA III EMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN Pelaksanaan pembangunan pada periode 2006-2010 telah meletakkan fondasi keadilan. Hasil yang telah dicapai antara lain tercermin pada penurunan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran serta tercapainya berbagai sasaran lain dalam Millenium Development Goals (MDG’s).

Penyelenggaraan program pembangunan yang inklusif dan berkeadilan akan dilaksanakan seiring dengan upaya pemerataan pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mendukung terciptanya penyelenggaraan program pembangunan ekonomi yang makin berkualitas, yaitu pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing, serta makin memacu terciptanya kreativitas dan inovasi. Peningkatan pendidikan ditujukan pada upaya perluasan cakupan partisipasi anak didik, perbaikan kualitas tenaga pendidik, perbaikan sarana prasarana penunjang pendidikan, kerjasama dengan pendidikan tinggi dan optimalisasi peran sekolah kejuruan sebagai basis pembentukan tenagatenaga terampil siap kerja yang dibekali dengan kemampuan mengoptimalkan potensi daerah Kotawaringin Barat. Adapun penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ditujukan untuk tercapainya peningkatan kapasitas dan kemampuan bangsa dalam memadukan sumber daya alam RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012-2016

VI-

5


(resource based), sumber daya pengetahuan (knowledge based) dan sumber daya yang berasal dari warisan tradisi budaya bangsa (culture based). Dalam bidang ekonomi, keadilan dapat diwujudkan dalam bentuk perbaikan, atau terjadinya proses afirmasi terhadap kelompok yang tertinggal, orang cacat, dan terpinggirkan. Dalam bidang sosialpolitik, perwujudan keadilan keikutsertaan (inklusif) dapat berupa perbaikan akses semua kelompok terhadap kebebasan berpolitik, kesetaraan gender dalam politik dan penghapusan segala macam bentuk diskriminasi. Proses perencanaan yang bersifat bottom up dan inklusif telah dipraktekkan dalam beberapa program, misalnya PNPM. Masyarakat dilibatkan sejak proses perencanaan, pemilihan proyek hingga evaluasi. Di sini pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi komponen yang amat penting. Dengan pola ini masyarakat akan merasa lebih memiliki dan secara sukarela akan menjalankannya dan sekaligus mendapatkan manfaat dari program tersebut. Perluasan cakupan program PNPM diharapkan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat perdesaaan dan kecamatan. Dalam lima tahun ke depan, penguatan dimensi keadilan dan keikutsertaan akan dilakukan untuk setiap kegiatan atau program pembangunan. Diharapkan modal sosial masyarakat ini meningkatkan mutu proses perencanaan partisipatif di Kotawaringin Barat. Untuk melaksanakan Agenda III maka disusunlah serangkaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang saling terkait satu sama lain, dirumuskan berdasarkan pendekatan SMART dan dapat dijelaskan sebagai berikut: Tujuan  Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat  Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumberdaya manusia  Mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran  Meningkatkan ketahanan pangan  Mengendalikan pertumbuhan penduduk  Meningkatkan moralitas dan kepedulian sosial  Meningkatkan peran serta masyarakat dan pengarustamaan gender Sasaran  Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas, murah dan merata  Meningkatnya kesehatan lingkungan  Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan kesehatan  Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia  Meningkatnya layanan pendidikan yangberkualitas, murah dan merata  Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan  Menurunnya jumlah penduduk miskin  Menurunnya jumlah pengangguran usia produktif  Stabilitas ketersediaan pangan masyarakat  Meningkatnya moralitas masyarakat  Meningkatnya kepedulian sosial  Terwujudnya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan


VI-

6


Strategi  Pemenuhan standard pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan dan pendidikan  Meningkatkan minat dan budaya baca  Peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan pendidikan dan kesehatan  Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan  Peningkatan akseptor KB  Peningkatan keimanan, ketakwaan dan kesalehan sosial  Meningkatkan peranserta masyarakat dalamproses pembangunan  Pengarusutamaan kesetaraan gender secara proporsional Kebijakan  Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan  Meningkatkan penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat untuk keluarga miskin  Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan  Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal  Meningkatkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah  Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan pendidikan  Memberdayakan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial  Mensinergikan berbagai program pengentasan kemiskinan  Mengurangi kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar wilayah kelurahan  Menjaga kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat  Meningkatkan keimanan, ketaqwaan, dan kesalehan sosial  Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga-lembaga sosial  Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan  Meningkatkan keterwakilan dan peran serta perempuan dalam sektor publik  Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.  Mengembangkan seni budaya, olahraga, dan peranan pemuda dan wanita.

P

AGENDA IV ENEGAKAN PILAR DEMOKRASI DAN PENEGAKAN HUKUM

Wujud dari Kabupaten Kotawaringin Barat yang demokratis adalah penghargaan terhadap hak asasi manusia, terjaminnya kebebasan berpendapat, adanya checks and balances, jaminan akan keberagaman yang tercermin dengan adanya perlindungan terhadap segenap warga negara tanpa membedakan paham, asal-usul, golongan, dan gender. Selama ini, konsolidasi demokrasi telah dilakukan dengan menjamin kebebasan berpendapat, menghormati hak asasi manusia, serta terus menjaga berjalannya proses checks and balances. Lembaga-lembaga demokrasi terus diperkuat dengan cara memberikan contoh dan menegakkan nilai-nilai demokrasi, misalnya dengan menjaga kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan mengutamakan supremasi hukum. Demokrasi harus terus dijaga agar berada pada arah yang benar, yaitu demokrasi yang egaliter. Selain itu, di dalam konsolidasi demokrasi telah berhasil dilakukan pemilihan umum baik di tingkat nasional maupun lokal. Pembangunan demokrasi diarahkan untuk mencapai pada tingkat demokrasi yang substansial. Namun, sebelum bisa beranjak kepada demokrasi substansial harus diselesaikan terlebih dahulu semua masalah prosedural misalnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang membawa persoalan, baik di dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan kepala negara dan


7

VI-


kepala daerah. Ke depan, berbagai usaha perbaikan harus dilakukan, sebelum melangkah menuju demokrasi substansial. Sistem yang demokratis juga harus disertai tegaknya ”rule of law.” Kepastian hukum akan memberikan rasa aman, rasa adil dan kepastian berusaha bagi masyarakat. Karenanya penegakan hukum akan membawa dampak yang positif bagi perbaikan iklim investasi yang pada gilirannya akan memberi dampak positif bagi perekonomian. Selain itu, wujud dari agenda hukum adalah menjamin proses peradilan yang bebas. Hal ini semua akan membantu di dalam upaya konsolidasi demokrasi. Penegakan hukum merupakan elemen yang sangat penting di dalam pemberantasan korupsi. Untuk melaksanakan Agenda IV maka disusunlah serangkaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang saling terkait satu sama lain, dirumuskan berdasarkan pendekatan SMART dan dapat dijelaskan sebagai berikut: . Tujuan  Menciptakan suasana yang kondusif bagi stabilitas keamanan, politik dan pemerintah Sasaran:  Menurunnya kriminalitas dan konflik di masyarakat  Terciptanya stabilitas politik dan pemerintahan  Berkjalannya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian daerah. Strategi:  Penciptaan suasana kondusif  Penegakan supremasi hukum dan HAM Kebijakan:  Penataan peraturan hukum  Perlindungan HAM  Konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik  Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat  Menekan angka kasus kriminalitas dan konflik di masyarakat  Menjaga angka kasus kriminalitas dan konflik di masyarakat  Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.  Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai gangguan ketertiban dan keamanan di Iingkungan masyarakat.  Meningkatkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan keamanan kepada masyarakat.


VII-

1

program pembangunan daerah

BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH “… Pada bab ketujuh ini dipaparkan Kebijakan Umum dan program strategis pembangunan daerah (baik SKPD, lintas SKPD maupun Lintas Kewilayahan) Untuk masing-masing program dicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif..…”

7.1 KEBIJAKAN UMUM Kabupaten Kotawaringin Barat yang kita warisi sekarang ini harus mencerminkan semangat dan cita-cita para pendiri Kabupaten Kotawaringin Barat. Para pendiri Kotawaringin Barat memimpikan sebuah daerah yang memberikan pengayoman, perlindungan sekaligus ruang gerak yang luas dan berkembang maju serta terdepan bagi masyarakatnya. Kabupaten Kotawaringin Barat bagaikan bangunan rumah yang ditopang oleh keragaman pilar yang kokoh sebagai singgasana bagi penghuninya untuk berprestasi, maju dan terdepan yang dinaungi oleh suasana Mandiri, Aman, Nikmat, Indah dan Segar (MANIS), masyarakat yang bermartabat untuk diamanahkan kepada generasi penerusnya. Kita akan terpacu untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab. Solidaritas sosial harus terus dirawat untuk dijadikan modal dasar kehidupan berdemokrasi yang kita bangun bersama untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat. Berkaitan dengan upaya tersebut, maka kebijakan umum yang menjadi kerangka dasar penyusunan program pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut: I.

Meningkatkan dan Memperkokoh Ekonomi Kerakyatan 1. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan. 2. Mengembangkan industri kecil dan menengah yang mengolah hasil-hasil sektor pertanian berbasis potensi daerah. 3. Memudahkan akses pasar bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan pola kemitraan strategis BUMN, BUMD dan pengusaha besar dalam meningkatkan fasilitas permodalan dan investasi di daerah.

II.

Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan 1. Meningkatkan pendidikan dasar sembilan tahun (SD, SLTP) dan pendidikan menengah (SLTA) umum dan kejuruan di sekolah negeri dan swasta tanpa biaya, meningkatkan angka partisipasi sekolah kasar (APK) dan menurunkan angka putus sekolah. 2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terjangkau dan mendorong kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis potensi daerah. 3. Memberdayakan peran Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan dunia usaha dalam pengelolaan pendidikan sebagai salah satu mewujudkan hak rakyat untuk memperoleh pendidikan. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012-2016

VII-

2


4. Meningkatkan kompetensi guru pada semua jenjang pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan religius. 5. Memenuhi ketersediaan kebutuhan tenaga medis dan paramedis di semua tingkat pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Desa dan Posyandu. 6. Memenuhi ketersediaan peralatan kesehatan dan obat-obatan di semua tingkat pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Desa dan Posyandu. 7. Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB), peran serta PKK dan Posyandu. III.

Meningkatkan Pembinaan kehidupan Beragama dan Hak Azasi Manusia, Penegakan Supremasi Hukum yang Berkeadilan Serta Mewujudkan Kondisi Aman dan Rasa Aman dalam Kehidupan Bermasyarakat 1. Meningkatkan pembinaan kehidupan beragama dan kerukunan umat beragama. 2. Menjaga, melindungi dan menjamin hak-hak warga masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. 3. Melindungi dan meningkatkan martabat masyarakat miskin dan penyandang masalah sosial lainnya. 4. Mendorong institusi penegak hukum lebih proaktif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara profesional dan terdepan dalam menegakan supremasi hukum. 5. Menciptakan kepastian hukum yang sesuai dengan peraturan perundangan dan mendesain sistem peraturan daerah yang komprehensif, antisipatif dan memenuhi rasa keadilan berdasarkan hak dan kewajiban warga masyarakat. 6. Mewujudkan perlindungan masyarakat untuk terciptanya kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

IV.

Meningkatkan Pemberdayaan Generasi Muda, Olah Raga dan Kesetaraan Gender 1. Meningkatkan peran generasi muda sebagai aset bangsa yang strategis untuk dikembangkan dan diberdayakan dalam berbagai dimensi kehidupan sebagai inisiator, penggerak dan pelopor. 2. Menggalakkan prestasi olah raga melalui sarana pendidikan sekolah dan budaya olah raga masyarakat dengan prestasi spesifik dan terukur untuk berbagai tingkatan. 3. Meningkatkan peran wanita dalam kesetaraan gender di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik dengan tidak mengabaikan kodratnya.

V.

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkesinambungan di Semua Sektor Pembangunan 1. Meningkatnya jaringan infrastruktur subsektor pertanian tanaman pangan dan holtikultura serta subsektor perkebunan rakyat. 2. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana subsektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, subsektor perkebunan rakyat, subsektor peternakan dan sub sektor perikanan dan kelautan serta sub sektor kehutanan. 3. Meningkatkan pengelolaan, pengembangan dan pengendalian infrastruktur daerah di sektor pertambangan dan penggalian. 4. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pengembangan sub sektor industri pengolahan seperti industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah. 5. Peningkatan jaringan dan fasilitas sarana dan prasarana sektor listrik dan air bersih. 6. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan dalam rangka membuka akses ketertinggalan dalam suatu wilayah administrasi di daerah.


VII-

3


7. Peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas mekanisme pasar dalam sektor perdagangan, hotel/restoran dan sektor keuangan serta sektor jasa lainnya. 8. Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dermaga pada subsektor perhubungan darat dan sungai, subsektor perhubungan laut dan subsektor perhubungan udara. 9. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pada subsektor perhubungan darat/sungai, sebsektor perhubungan laut dan subsektor perhubungan udara serta subsektor jasa penunjang angkutan dan jasa komunikasi. 10. Meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana di bidang pendidikan 11. Meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana di bidang kesehatan. 12. Meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana di bidang pemerintahan umum, pertahanan, keamanan dan ketertiban. VI.

Menciptakan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan berwibawa dalam Rangka Pelayanan Prima Kepada Masyarakat. 1. Meningkatkan kompetensi aparatur dan kapasitas manajemen pemerintah daerah 2. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan pemerintah daerah kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 3. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah di berbagai tingkatan. 4. Meningkatkan perbaikan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah yang berbasis kompetensi kerja. 5. Meningkatkan kesadaran dan komitmen untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik serta kepemerintahan yang bersih dan berwibawa di semua stakeholders pemerintahan daerah di semua tingkatan.

VII.

Mengutamakan prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Untuk Mewujudkan Tata Kelola Lingkungan yang Semakin Baik. 1. Meningkatkan pengelolaan, pengembangan dan pengendalian pembangunan infrastruktur yang berdampak pada pencemaran, pelestarian dan kerusakan lingkungan. 2. Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan kawasan lindung dengan pola kemitraan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat. 3. Meningkatkan penanganan kerusakan dan pencemaran lingkungan. 4. Menerapkan pendidikan lingkungan hidup pada semua jenjang pendidikan untuk mencetak generasi peduli lingkungan. 5. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan, pengembangan dan pengendalian lingkungan hidup. 6. Meningkatkan pengelolaan persampahan dan limbah di daerah perkotaan, kawasan industri dan daerah aliran sungai (DAS).

VIII. Mengembangkan Potensi Sosial dan Kebudayaan yang Majemuk. 1. Melestarikan situs budaya setempat yang merupakan lambang kebanggaan peradaban dan martabat masyarakat Kotawaringin Barat. 2. Meningkatkan kualitas pemahaman nilai-nilai budaya dalam memfasilitasi dan mendorong kehidupan multi-kultural demi terbentuknya peradaban yang rukun, aman dan maju. 3. Mewujudkan bentuk tindakan kesetiakawanan sosial, kerjasama dan gotong-royong di berbagai bidang kehidupan.


VII-

4


7.2 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Program pembangunan daerah disusun berdasarkan visi, misi, strategi, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016, selanjutnya dirumuskan kedalam program prioritas yang merupakan langkah-langkah strategis paling penting dalam rangka mencapai visi misi Bupati Kotawaringin Barat terpilih. Program yang diprioritaskan adalah sebagai berikut:

PRIORITAS 1: PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT Dalam jangka panjang, peningkatan kesejahteraan masyarakat hanya akan dicapai jika kualitas dan akses pendidikan meningkat. Pengalaman sejarah menunjukkan peningkatan akses pendidikan seluas-luasnya merupakan cara yang efektif untuk memperkecil kesenjangan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif. Fokus Program aksi Pendidikan adalah : 1. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika. 2. Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBD, pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau sampai dengan pendidikan 12 tahun pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA. 3. Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras. 4. Meneruskan perbaikan kualitas guru, agar menjadi pilar pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya. Diupayakan sebelum 2016 seluru guru telah berpendidikan S1. 5. Memperluas penerapan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan. 6. Mendorong partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan kedepan. 7. Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal. 8. Meningkatkan peran pendidikan kejuruan.

PRIORITAS 2: PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan merupakan komponen penting dalam investasi sumber daya manusia. Tersedianya akses kesehatan dasar yang murah dan terjangkau akan mengubah prilaku manusia. Oleh karena itu, fokus utama program bidang kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Menyempurnakan dan memantapkan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat baik dari segi kualitas pelayanan,akses pelayanan, akuntabilitas anggaran, maupun penataan administrasi yang transparan dan bersih. 2. Peningkatan pembudayaan pola hidup sehat 3. Menyediakan obat dalam kuantitas yang memadai


VII-

5


4. Meneruskan dan meningkatkan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Imanudin. 5. Meningkatkan kualitas ibu dan anak di bawah lima tahun dengan memperkuat program yang sudah berjalan seperti Posyandu yang memungkinkan imunisasi dan vaksinasi masal seperti DPT dapat dilakukan secara efektif. Diharapkan dalam lima tahun mendatang, semua anak sudah mendapatkan vaksin DPT dan campak sehingga tingkat kematian bayi dan balita lebih cepat dari sasaran dalam MDG’s. 6. Penurunan tingkat kematian ibu yang melahirkan, pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria dan TBC. 7. Mengurangi tingkat prevelansi gizi buruk balita menjadi di bawah 15% pada tahun 2016 8. Revitalisasi program keluarga berencana. Pengendalian pertumbuhan penduduk ini diharapkan mengubah paradigma kuantitas menjadi kualitas dalam keluarga. 9. Pengembangan sistem insentif bagi tenaga medis dan paramedis yang bertugas di daerah terpencil 10. Meningkatkan kualitas pelayanan dan praktek kedokteran yang sesuai dengan etika profesi dan perlindungan masyarakat 11. Mengembangkan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan cara pencegahannya untuk mencegah kepanikan dan jatuhnya banyak korban.

PRIORITAS 3: PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pertumbuhan ekonomi sesungguhnya tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan secara menyeluruh. Oleh karena itu, di samping terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka sejumlah intervensi yang efektif dan terarah perlu terus dilakukan. Kebijakan diarahkan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin yang mencakup terpenuhinya 10 (sepuluh) hak dasar bagi penduduk dalam menjalankan kehidupannya meliputi : (1) kecukupan dan mutu pangan, (2) akses dan mutu Iayanan kesehatan, (3) akses dan mutu layanan pendidikan, (4) akses layanan air bersih, (5) kesempatan kerja dan pengembangan usaha, (6) akses layanan perumahan dan sanitasi, (7) kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, (8) kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, (9) jaminan rasa aman dan (10) partisipasi dalam kebijakan publik. Dengan demikian, maka program penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui beberapa program aksi sebagai berikut: 1.

2.

3. 4. 5.

Meneruskan, meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan sebagai inti dari program penanggulangan kemiskinan yang bercirikan program yang memberdayakan masyarakat, terdesentralisasi dan implementasi program disesuaikan dengan kebutuhan lokal dengan perencanaan yang bersifat bottom-up pada tingkat akar. Mengembangkan program Desa Mandiri yang difokuskan pada desa desa tertinggal agar tidak terjadi kesenjangan kemajuan yang semakin luas, melalui sektor sektor pembangunan utama, seperti infrastruktur dasar,pendidikan, kesehatan, serta menumbuhkan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal. Penyempurnaan data keluarga miskin dan memutakhirkan data rumah tangga sasaran. Data rumah tangga sasaran akan diintegrasikan untuk semua program afirmasi dan subsidi sehingga berbagai duplikasi dapat dihindari. Pemantapan dan penyempurnaan Program Jagung Hibrida yang difasilitasi pemerintah daerah meliputi penyediaan akses modal, bimbingan teknis pertanian, pengolahan hasil, sampai dengan pemasaran. Penyediaan beras murah bagi keluarga miskin untuk menjamin ketahanan pangan.


VII-

6


6. Melaksanakan dan memperkuat program nasional seperti : Program Jamkesmas, BOS, PKH, BLT, PNPM, Raskin yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. 7. Pemihakan kepada Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, antara lain dengan penguatan peran dan kemampuan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera untuk memberikan akses modal bagi masyarakat kecil.

PRIORITAS 4: PROGRAM PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA Empat masalah utama dalam pasar yaitu: (i) persentase sektor informal yang relatif tinggi; (2) adanya kesenjangan upah sektor formal informal; (3) penurunan produktivitas tenaga kerja, terutama di sektor manufaktur; dan (4) kecenderungan peningkatan pengangguran terbuka pada kelompok umur muda. Upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga 5-6% pada akhir tahun 2016, maka program ketenagakerjaan akan menekankan pada: 1.

2. 3. 4. 5.

Peningkatan kualitas pekerja baik dilihat dari upah yang diterima, produktivitas dan standar kualifikasinya untuk dapat memperluas peningkatan kesempatan di sektor formal, serta mengurangi jumlah pengangguran terbuka usia muda, dengan mengintegrasikan program prioritas ini dengan program prioritas bidang pendidikan. Peningkatkan investasi melalui perbaikan iklim investasi sehingga kesempatan kerja baru dapat tercipta. Perbaikan iklim usaha dan pemihakan kepada perbaikan kesempatan berusaha kepada sektor usaha kecil menengah sebagai tiang penyerap tenaga kerja. Membangun infrastruktur fisik yang dapat memperlancar arus lalu-lintas barang dan informasi, serta mendorong program industrialisasi yang dapat menarik industri lanjutan (PMDN, PMA) untuk berinvestasi. Memperluas dan meningkatkan industri kreatif dan pariwisata sebagai sumber potensi perekonomian rakyat.

PRIORITAS 5: PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR Infrastruktur mempunyai peran strategis baik dalam mewujudkan kesejahteraan maupun dalam memperkecil kesenjangan dan memperbaiki keadilan. Selama lima tahun terakhir, pemerintah daerah telah berusaha untuk mengejar ketertinggalan dan kesenjangan infrastruktur. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar ke depan akan diarahkan sebagai berikut : 1. Mempercepat pembangunan jalan darat untuk membuka keterisolasian. 2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan wilayah kecamatan. 3. Melanjutkan pengembangan pelabuhan multipurpose, pelabuhan roro, dan serta pelabuhan samudera guna mendukung percepatan perekonomian daerah. 4. Pembangunan Bandara Internasional secara bertahap mengantisipasi kemajuan perekonimian daerah. 5. Peningkatan fasilitas Kabupaten dan Kecamatan 6. Peningkatan dan Perluasan Pasar Kabupaten, Kecamatan dan Desa. 7. Pelayanan dan akses air bersih dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.


7

VII-


PRIORITAS 6: PROGRAM KETAHANAN PANGAN Pemerintah akan memberikan perhatian lebih besar kepada upaya peningkatan produksi pangan beras dan bahan pangan lainnya, serta diversifikasi konsumsi pangan. Program aksi peningkatan pangan meliputi antara lain: 1. Memperbaiki infrastruktur pertanian meliputi pembanguan dan perbaikan irigasi, saluran air, dan pelabuhan yang menghubungkan produksi pangan dan tujuan pasar. 2. Meningkatkan kualitas input baik dengan dukungan penelitian dan pengembangan bibit unggul, dan penyuluhan untuk penggunaan secara tepat dan akurat dengan resiko yang dapat dijaga. 3. Menjamin pelaksanaan subsidi pupuk, agar tidak terjadi kelangkaan, dan penggunaan pupuksubsidi kepada yang tidak berhak. 4. Peningkatan dan penyempurnaan program Jagung Hibrida agar petani memperoleh peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. 5. Perkuatan dan pemberdayaan petani, nelayan, petambak dan menjaga daya beli dan nilai tukar petani dengan menjaga stabilitas harga-harga komoditas yang dapat memberikan keuntungan pada petani namun tidak memberatkan konsumen yang berpendapatan rendah. 6. Melaksanakan kebijakan pengembangan industri hilir pertanian Melalui Badan Usaha Milik Daerah Agrotama Mandiri yang telah dibentuk dua tahun yang lalu. 7. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan petani melalui program peningkatan penyuluh pertanian.

PRIORITAS 7: PROGRAM ENERGI Program dalam sektor energi diarahkan pada upaya Peningkatan diversifikasi, distribusi serta akses energi sehingga masyarakat mampu memperoleh energi sesuai kebutuhan dan kemampuan daya belinya. Perhatian lebih besar ditujukan untuk menyediakan energi listrik desa desa tertinggal.

PRIORITAS 8: PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN Perbaikan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan, secara garis besar ditujukan untuk peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah dan pelayanan publik, serta penguatan aksi anti korupsi, dilakukan melalui antara lain : 1. Penguatan kelembagaan satuan kerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas kinerja aparatur daerah. 2. Program perbaikan peraturan yang menyangkut rekrutmen, perkembangan karier secara transparan, akuntabel dan berdasarkan prestasi (merit based), serta aturan disiplin dan pemberhentian pegawai negeri sispil. 3. Meningkatkan kinerja dengan memperbaiki prosedur kerja (business process), pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan, dan mengatur kembali struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan. 4. Melakukan pengawasan kinerja dan termasuk pemberantasan korupsi dan penerapan disiplin dan hukuman yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan, disiplin, dan etika kerja birokrasi. 5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan perumusan standar pelayanan minimum. 6. Penyesuaian dan perbaikan kesejahteraan pegawai.


VII-

8


PRIORITAS 9: PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI Implementasi agenda reformasi penegakan hukum akan dilakukan ke dalam dua aksi yaitu reformasi penegakan hukum (rule of law) dan penegakan ketertiban umum.

PRIORITAS 10 : PROGRAM PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan ketidakadilan baik di antara kelompok masyarakat dan kelompok penghasilan, antar daerah, dan antar jender. Program aksi yang inklusif dan berkeadilan meliputi: 1.

2. 3. 4.

Penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dengan perluasan akses kredit untuk UMKM termasuk dan utamanya melalui fasilitasi pemerintah daerah mengakses modal, Penguatan Bank Perkreditan Rakyat untuk membantu usaha mikro, penciptaan dan pendidikan bagi para pengusaha dan enterpreneur baru di tingkat kecil dan menengah di daerah-daerah, mendukung inovasi dan kreativitas masyarakat dan pengusaha dalam menciptakan produk, mengemas, memasarkan dan memelihara kesinambungan dalam persaingan yang sehat. Menciptakan kebijakan yang berpihak pada usaha kecil menengah baik dalam kebijakan produksi, distribusi, dan penggunaan anggaran pemerintah pusat dan daerah, termasuk aktivitas BUMD. Mengurangi kesenjangan antar desa dengan melakukan terus menerus perbaikan kebijakan Alokasi Dana Desa Mempercepat pembangunan daerah-daerah tertinggal dan daerah perbatasan terluar dan terpencil. Mengurangi kesenjangan jender dengan meningkatkan kebijakan pengarusutamaan jender dalam strategi pembangunan. Meningkatkan partisipasi perempuan di segala bidang baik dalam proses pembuatan kebijakan, proses pelaksanaan kebijakan.

PRIORITAS 11 : PROGRAM LINGKUNGAN HIDUP Progam di bidang lingkungan hidup bertujuan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan, menjaga kelestarian alam, dan menjaga kesinambungan daya dukung alam terhadap aktivitas ekonomi dan masyarakat. 1. 2.

3.

Memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan dan mencegah bencana alam dengan melakukan reboisasi, penghutanan kembali, dan perbaikan daerah aliran sungai. Mengembangkan strategi pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainable) sesuai dengan tujuan untuk mengurangi ancaman dan dampak perubahan iklim global khususnya melalui upaya pengurangan emisi karbon baik di sektor kehutanan, energi, transportasi, kelautan, dan pertanian. Mengajak seluruh masyarakat luas, rumah tangga maupun dunia usaha untuk aktif menjaga lingkungan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

PRIORITAS 12: PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA Pengembangan budaya ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki budaya dan peradaban luhur dan mampu menjaga jati diri ditengah pergaulan global:


VII-

9


1. 2. 3.

Menjaga suasana kebebasan kreatif dibidang seni dan keilmuan. Menyediakan prasarana untuk mendukung kegiatan kebudayaan dan keilmuan yang bersifat non-komersial. Memberikan insentif kepada kegiatan kesenian dan keilmuan untuk mengembangkan kualitas seni dan budaya serta melestarikan warisan kebudayaan lokal dan nasional, modern dan tradisional.

PRIORITAS 13 : PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS BERBASIS AGROPOLITAN Latar belakang pelaksanaan program pengembangan agribisnis berbasis agropolitan adalah bersumber dari beberapa permasalahan sistem agribisnis, yakni: (1) belum terintegrasi dan berkembang optimalnya sistem agribisnis; (2) masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem agribisnis; dan (3) kurang sesuainya model agribisnis yang dikembangkan dengan karakter masing-masing daerah pertanian akibat keterbatasan partisipasi petani dalam perencanaan model agribisnis, sisa-sisa pola pengembangan yang bersifat top-down yang masih dipertahankan; serta generalisasi model yang kurang tepat. Pertanian di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan sektor utama pertanian jika dilihat dari produktivitas pertaniannya yang cukup besar dan kontribusinya terhadap PDRB. Langkah dari program pengembangan agribisnis berbasis agropolitan: 1. Meningkatkan produktivitas kualitas dan produksi komoditas pertanian yang dapat dipasarkan sebagai bahan baku industri pengolahan maupun untuk komoditas ekspor. 2. Mensinergikan potensi dari setiap sistem usaha agribisnis mulai dari sub-sistem hulu, on-farm, hilir, pemasaran, dan usaha penunjangnya, secara maju, berkelanjutan, dan terdesentralisasi, melalui pengembangan agropolitan yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. 3. Menetapkan pusat agribisnis dan unit-unit kawasan pengembangannya yang terintegrasi dalam bentuk keterkaitan antar wilayah (pergerakan barang, modal dan manusia). 4. Menyediakan infrastruktur pendukung.

PRIORITAS 14 : PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI Perkembangan investasi pada sektor industri di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan signifikan. Namun demikian masih banyak sektor lain yang masih potensial untuk dikembangkan, sehingga sangat membutuhkan investor untuk menanamkan modalnya dalam rangka pengembangan potensi daerah. Salah satu kendala pelaksanaan investasi di daerah adalah adanya aturan dari pusat yang sampai saat ini masih dalam proses sehingga daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan regulasi yang tepat untuk lebih memberikan daya tarik bagi investor. Kondisi tersebut telah menyebabkan turunnya minat dunia usaha untuk melakukan kegiatan investasi, baik untuk melakukan kegiatan ekspansi usaha yang telah ada maupun untuk merintis investasi baru. Kondisi ini perlu ditangani secara cepat agar tidak menimbulkan dampak ekonomi


VII-

10


yang lebih luas utamanya dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini lebih banyak didominasi oleh konsumsi daripada investasi atau ekspor.

PRIORITAS 15 : PROGRAM PENATAAN RUANG WILAYAH Penataan ruang adalah merupakan kerangka strategis dalam mengelola dan mengatur sumber daya alam dan sumber daya lainnya, serta sebagai upaya untuk mentransformasikan ruang yang ada serta tendensinya menuju ke arah suatu struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang kondusif guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Struktur dan pola penataan ruang wilayah pada dasarnya merupakan pedoman dalam merumuskan kebijakan pokok pemanfaatan ruang wilayah, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor. Dari sisi pengembangan wilayah, perkembangan dan kecenderungan yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat memperlihatkan beberapa fenomena antara lain: belum selarasnya hubungan perkotaan dan perdesaan, ketidakseimbangan perkembangan antar wilayah/disparitas yang terjadi antar wilayah. Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya, pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar fungsi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan mengoptimalkan peran penataan ruang sebagai media koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan antar wilayah. Dalam penyusunannya program pembangunan daerah juga memperhatikan rancangan RenstraSKPD yang disiapkan oleh masing-masing SKPD. Adapun pelaksanaan program pembangunan jangka menengah meliputi:

7.2.1

Agenda I : Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkelanjutan

1. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN a. Program Pengembangan Data/Informasi Sasaran: 1) Terwujudnya Kualitas Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Tata Ruang dan Pelaporan 2) Meningkatnya Jumlah Data, dan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan, Tata Ruang dan Pelaporan b. Program Kerjasama Pembangunan Sasaran: 1) Meningkatnya Pembangunan Kerjasama Antar Daerah 2) Meningkatnya Jumlah kerja sama operasional (KSO) yang dihasilkan


VII-

11


c. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Sasaran: 1) Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan d. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Sasaran: 1) Meningkatnya perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 2) Tersedianya cakupan data dan informasi kesenjangan pembangunan daerah 3) Berkurangnya disparitas pembangunan antar wilayah 4) Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan 5) Terencananya Pengembangan wilayah kota dengan baik 6) Tersedianya master plan prasarana perhubungan daerah 7) Tersedianya master plan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup 8) Tersedianya peta daerah rawan bencana e. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Sasaran: 1) Meningkatnya jumlah tenaga perencana yang terlatih 2) Terselenggaranya Capacity Building SDM perencanaan pembangunan f.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Sasaran: 1) Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah 2) Meningkatkan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 3) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 4) Tersedianya dokumen tahunan perencanaan pembangunan 5) Tersusunnya laporan kinerja pemerintah daerah 6) Tersedianya laporan keterangan pertanggungjawaban KDH yang akuntabel

g. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sasaran: 1) Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah


VII-

12


2) Selarasnya Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah 3) Tersedianya dokumen masterplan pembangunan ekonomi daerah 4) Tersedianya indikator ekonomi daerah h. Program Perencanaan Sosial Budaya Sasaran: 1) Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah 2) Selarasnya Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah 3) Tersedianya master plan kesehatan i.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Sasaran: 1) Tersedianya master plan prasarana perhubungan daerah 2) Tersedianya master plan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

j.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Sasaran: 1) Tersedianya peta daerah rawan bencana

2. BIDANG PERTANIAN a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Sasaran : 1) Meningkatnya keterampilan petani dan pelaku agribisnis dalam berusaha tani dengan terlaksananya kegiatan LL SL-PTT padi dan jagung 2) Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani dalam mewujudkan kemandirian petani melalui pembinaan GAPOKTAN PUAP, LM3, PM2L, pendampingan PEDA dan PENAS 3) Berkembangnya SDM perkebunan melalui pelatihan dan pemberdayaan SDM 4) Meningkatnya pemanfaatan lahan dan produktifitas lahan tidur 5) Peningkatan kesejateraan petani di kawasan agropolitan b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Sasaran : 1) Tersedianya data base pertanian, peternakan dan perkebunan yang berkualitas


VII-

13


2) Meningkatnya penanganan pasca panen dan pengolahan hasil 3) Pengembangan intensifikasi padi, palawija dan hortikultura 4) Meningkatnya ketersedian benih unggul bermutu 5) Tersedianya lahan balai benih hortikultura dan palawija 6) Meningkatnya ketahanan pangan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman 7) Meningkatnya pengembangan budidaya tanaman kelapa sawit, lada, kelapa dan aren 8) Terpenuhinya ketersediaan beras 70% untuk wilayak Kotawaringin Barat 9) Tersedianya bibit jagung unggul untuk wilayah kalimantan 10) Meningkatnya kualitas input melalui dukungan penelitian dan pengembangan bibit unggul dan penyuluhan c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan Sasaran : 1) Meningkatnya pemasaran hasil produksi perkebunan 2) Meningkatnya jumlah hasil produksi perkebunan yang diserap oleh pasar

3) Meningkatnya jaringan informasi harga antar kabupaten/kota d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Sasaran : 1) Ditemukannya teknologi spesifik lokasi (demplot padi sawah, palawija dan hortikultura) 2) Meningkatnya penggunaan alat dan mesin pertanian e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Sasaran : 1) Meningkatnya sarana dan prasarana balai benih dan penyediaan benih unggul bermutu 2) Meningkatnya luas areal tanaman pangan dan pengelolaan air dalam rangka menunjang peningkatan produksi pertanian 3) Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan 4) Meningkatnya pengembangan budidaya tanaman karet 5) Menurunnya persentase serangan organisme penganggu tanaman (OPT) dan gangguan usaha pada perkebunan


VII-

14


f.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Sasaran : 1) Terlaksananya pengamanan kesehatan ternak dan penanggulangan penyakit hewan menular 2) Terlaksananya pengawasan perdagangan produk pangan asal hewan untuk menjamin kesehatan masyarakat

g. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Sasaran : 1) Terlaksananya perawatan ternak sapi potong dan produksi bibit ayam arab di breeding farm 2) Terlaksananya pembinaan usaha peternakan rakyat dan pelatihan penggaduh 3) Tersedianya penyediaan sarana untuk peningkatan produksi peternakan melalui program inseminasi buatan 4) Tercukupinya kebutuhan daging (swasembada daging) h. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Produksi Perkebunan Sasaran : Meningkatnya penggunaan teknologi pada penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan i.

Program Pengembangan Mutu dan Standarisasi Sasaran : 1) Meningkatnya penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan komoditas perkebunan 2) Tersosialisasinya Penerapan SNI wajib, RSPO, penerapan system jaminan mutu (GAP, GHP, GMP) dan sertifikasi (GI) produk komuditi strategis

3. BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (KUMKM) a. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif Sasaran : 1) Terlaksananya sosialisasi sertifikat tanah UMK 2) Terlaksananya koordinasi dan pendataan data base WUB pengembangan UKM b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah


VII-

15


Sasaran : 1) Meningkatnya sarana dan prasarana promosi hasil produksi 2) Meningkatnya kemampuan kewirausahaan dan sentra usaha bagi UMK c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Sasaran : 1) Meningkatnya jaringan kerjasama antar lembaga 2) Terlaksananya pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UKM d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sasaran : 1) Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi 2) Terlaksananya sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 3) Meningkatnya jaringan kerjasama usaha koperasi 4) Terlaksananya penyebaran model-model pola pengembangan koperasi 5) Terlaksananya rintisan penerapan teknologi sederhana manajemen modern pada jenis usaha koperasi 4. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Sasaran: 1) Meningkatnya pendapatan masyarakat pesisir 2) Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian usaha skala mikro diwilayah pesisir, beropeasinya sarana usaha mikro di 11 desa pesisir b. Program Pemberdayaan Sumberdaya Kelautan

Masyarakat

Dalam

Pengawasan

dan

Pengendalian

Sasaran: 1) Meningkatnya kualitas lingkungan kelautan dan perikanan sesuai dengan peta potensi 2) Berkurangnya jumlah penangkapan ikan secara illegal baik di perairan laut maupun perairan umum 3) Meningkatnya penataan dan pemetaan kawasan sumberdaya kelautan dan perikanan c. Program Pengembangan Budidaya Perikanan Sasaran :


VII-

16


1) Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan mutu terjamin dan data akurat 2) Terpenuhinya bibit ikan unggul untuk kebutuhan pembudidaya ikan di Kab. Kotawaringin barat 3) Meningkatnya kualitas usaha budidaya masyarakat melalui pelatihan/kursus 4) Terbentuknya sentra produksi perikanan budidaya yang memiliki komuditas unggulan dan penerapan teknologi dalam usaha budidaya menjadi kawasan minapolitan dengan usaha bankable. d. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Sasaran: 1) Meningkatnya produksi perikanan tangkap serta kesejahteraan nelayan 2) Meningkatnya kualitas uaha perikanan tangkap yang bankable 3) Terciptanya lembaga usaha bagi nelayan untuk dapat mengakses kredit perbankan 4) Meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan yang terjamin ketersediaan sumberdaya ikan 5) Tercapainya standar pelayanan perijinan dengan fasilitas penunjang produksi e. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran produksi Perikanan Sasaran: 1) Meningkatnya produk olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, distribusi dan akses pasar hasil perikanan 2) Meningkatnya jumlah UMKM, tingkat konsumsi dan terbukanya pasar keluar daerah dan ekspor 3) Meningkatnya mutu hasil perikanan 4) Meningkatnya jumlah produk bernilai tambah hasil perikanan 5) Tersedianya data base potensi bidang kelautan dan perikanan f.

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, air Payau dan Air Tawar Sasaran : 1) Adanya sentra produksi perikanan budidaya yang memili komoditas ungulan dan menerapan teknologi inovatif 2) Melakukan ujicoba dan penelitian produk unggulan baru dan teknik budidayanya 3) Terbentuknya kawasan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan 4) mengoptimalkan program budidaya iakan air tawar


VII-

17


g. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Sasaran : 1) Meningkatnya kawasan potensi perikanan yang memiliki kelompok pelaku utama dan mandiri dalam mengembangkan usaha perikanan 2) Meningkatnya saran dan prasarana penyuluh perikanan

5. BIDANG KEHUTANAN a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Sasaran: 1) Terlaksananya penanaman dan pemeliharaan HR 500 Ha 2) Tersedianya data dan informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang lengkap dan akurat 3) Menurunnya kegiatan illegal logging dan peredaran hasil hutan illegal serta penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan di bidang kehutanan 4) Terlaksananya monitoring HTI dan kegiatan DAK DR tahun berjalan. b. Program Rehabilitasi hutan dan lahan Sasaran: 1) Terlaksananya kegiatan DAK DR 2) Terpeliharanya kawasan hutan industri dan hutan wisata 3) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 4) Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan c. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Sasaran: 1) Terpantaunya titik api dan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan 2) Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. 3) Menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan d. Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri Sasaran: 1) Bertambahnya luas pemanfaatan hutan rakyat dengan tumpang sari


VII-

18


e. Program Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan Sasaran: 1) Terbina dan tertibnya perijinan industri pengolahan hasil hutan 2) Terbitnya perda pengelolaan hasil hutan f.

Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan Sasaran: 1) Meningkatnya luas hutan rakyat

6. BIDANG KETAHANAN PANGAN a. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Sasaran : 1) Meningkatnya kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Sasaran : 1) Meningkatnya sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani 2) Meningkatnya kemampuan lembaga petani c. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Sasaran: 1) Menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Sasaran : 1) Meningkatnya pengelolan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat 2) Meningkatnya kualitas gizi dan pakan ternak e. Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Peternakan Sasaran : 1) Meningkatkan pemasaran produksi peternakan 2) Meningkatnya distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat 3) Meningkatnya kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan


VII-

19


f.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Sasaran : 1) Terpenuhinya ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga 2) Tertanganinya daerah rawan pangan 3) Terwujudnya desa mandiri pangan dengan memanfaatkan pekarangan untuk pengembangan pangan.

7. BIDANG PARIWISATA a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Sasaran : 1) Tersedianya data informasi potensi pariwisata 2) Tersedianya data informasi potensi pariwisata berupa website 3) Terlaksananya kerjasama paket wisata dengan asosiasi kepariwisataan di daerah lain 4) Terlaksananya kerjasama lintas sektor dalam sosialisasi dan penyuluhan mengenai sadar wisata/ sapta pesona 5) Terlaksananya pembuatan paket wisata dan mengikuti event promosi pariwisata 6) Terlaksananya bimtek sertifikasi dan standarisasi bagi pemandu wisata kobar b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Sasaran : 1) Terlaksananya pemeliharaan dan mengembangkan obyek wisata/ tempat rekreasi 2) Terlaksananya penambahan fasilitas umum obyek wisata/ tempat rekreasi 3) Terlaksananya pembinaan masyarakat di obyek wisata c. Program Pengembangan Kemitraan Sasaran : 1) Terlaksananya pelatihan teknis dan manajemen SDM Pariwisata 2) Terlaksananya pembuatan ornamen Kotawaringin Barat bagi kelotok wisata 8. BIDANG PERDAGANGAN a. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan Sasaran :


VII-

20


1) Meningkatnya perdagangan

perlindungan

terhadap

hak-hak

konsumen

dan

pengamanan

b. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Sasaran : 1) Meningkatnya kerjasama perdagangan internasional 2) Adanya data base informasi potensi unggulan c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Sasaran: 1) Terwujudnya pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 2) Terbentuknya system dan jaringan informasi perdagangan d. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Sasaran: 1) Meningkatnya disiplin tempat berusaha pedagang kaki lima dan asongan e. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Sasaran: 1) Terlaksananya koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA f.

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Sasaran : 1) Meningkatnya kegiatan ekspor.

9. BIDANG INDUSTRI a. Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Sasaran : 1) Tercapainya pengembangan system inovasi teknologi industri 2) Tersedianya fasilitas untuk meningkatkan mutu dan kapasitas produksi IKM b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Sasaran : 1) Terlaksananya kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta


VII-

21


c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Sasaran : 1) Meningkatnya penggunaan teknologi industri d. Program Penataan Struktur Industri Sasaran : 1) Tertatanya struktur industri dengan baik e. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial Sasaran : 1) Meningkatnya aksesibilitas masyarakat ke sentra-sentra industri potensial 10. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL a. Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan Sasaran : 1) Terlaksananya penyuluhan dan pengawasan/penertiban pertambangan 2) Terkendalinya kegiatan penambangan b. Program Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan Sasaran : 1) Menurunnya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan rakyat c. Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Sasaran : 1) Tersedianya sumber energi listrik, penerangan jalan dan tersambungnua jaringan listrik bagi masyarakat 11. BIDANG PENANAMAN MODAL a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Sasaran: 1) Terlaksananya koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA 12. BIDANG PEKERJAAN UMUM a. Program pembangunan jalan dan jembatan Sasaran: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012-2016

VII-

22


1) Terbangunnya jalan-jalan yang menjadi jalur penghubung antar daerah, memperlancar aksesibilitas antar daerah 2) Terbangunnya jembatan yang menjadi jalur penghubung antar daerah/ kawasan b. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Sasaran: 1) Terpeliharanya jalan sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan pada pengguna jalan 2) Terpeliharanya jembatan sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan pada para pengguna c. Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Sasaran: 1) Tersedianya jumlah patok RMJ jalan yang dibuat d. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Sasaran: 1) Terlaksananya pengadaan alat berat untuk menunjang kegiatan lapangan 2) Tercapainya pengadaan alat ukur dan bahan laboratorium untuk pengendalian konstruksi 3) Terlaksananya pemeliharaan alat berat untuk menunjang konstruksi 4) Tercapainya pemeliharaan dan kalibrasi alat ukur dan alat laboratorium untuk menunjang konstruksi 5) Menunjang sarana dan prasarana petugas kebersihan dalam memperlancar pelayanan kebersihan kota, dan memberikan jaminan kesehatan petugas kebersihan kota e. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong Sasaran : 1) Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong f.

Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Sasaran : 1) Terbangunnya turap/ talud/ bronjong untuk mencegah erosi tebing bantaran sungai

g. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya Sasaran :


VII-

23


1) Tersusunnya dokumen database/ inventarisasi jaringan irigasi dan dokumen SID 2) Tersedianya bangunan air yang dapat digunakan sebagai drainase, suplesi dan retensi air irigasi rawa di lahan pertanian 3) Terciptanya kondisi yang baik pada saluran irigasi primer, sekunder, dan bangunan air 4) Terlaksananya normalisasi sungai untuk menunjang pertanian 5) Terwujudnya pembersihan saluran irigasi, bangunan air, alat ukur dan terlaksananaya program komisi irigasi 6) Terlaksananya penyuluhan bagi para petani untuk dapat memaksimalkan pemanfaatan air di lahan pertanian h. Program penyediaan dan pengelolaan air baku Sasaran: 1) Terlaksananya peningkatan dan pembangunan saluran irigasi dan embung 2) Terjaminnya ketersediaan air pada musim kemarau i.

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Sasaran: 1) Terbangunnya instalasi jaringan air limbah kotor (SPAL) 2) Tersedianya sistem distribusi air bersih/ air minum bagi masyarakat

j.

Program pengendalian banjir Sasaran: 1) Terlaksananya pemeliharaan terhadap saluran induk pengendali banjir 2) Terkendalinya bahaya banjir pada musim hujan

k. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Sasaran: 1) Terlaksananya review RPIJM Bidang Cipta Karya PU l.

Program pembangunan infrastruktur perdesaan Sasaran: 1) Terbangunnya jalan dan jembatan di perdesaan 2) Terbangunnya instalasi jaringan air bersih perdesaan 3) Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan di lingkungan perumahan dan permukiman perdesaan/ kelurahan


VII-

24


4) Terbangunnya infrastruktur perdesaan dikawasan agropolitan m. Program Pengelolaan Areal Pemakaman Sasaran : 1) Terlaksananya pembangunan jalan masuk menuju lokasi TPU, pembersihan lokasi TPU, penataan kawasan TPU, pembuatan ruang tunggu/ gazebo lokasi TPU, pemasangan pengaman kawat n. Program Perencanaan Tata Ruang Sasaran : 1) Terbuatnya perencanaan dan penyusunan rencana Ruang Terbuka Hijau, Rencana Jalur hijau, Rencana Tata Ruang Kawasan dan Rencana Persampahan o. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Sasaran : 1) Tertatanya pengelolaan sampah pada wilayah penanganan kebersihan pada Kabupaten Kotawaringin Barat 2) Tersedianya Tempat Penampungan Sementara (TPS) 3) Tertatanya kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 4) Terlaksananya pengangkutan sampah menuju TPA 5) Terlaksananya pemisahan sampah menurut jenisnya 6) Bertambahnya armada angkut sampah untuk memenuhi pelayanan di sungai p. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sasaran : 1) Terlaksananya penataan ruang terbuka hijau di 6 (enam) kecamatan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat 2) Terlaksananya pembangunan dan penataan taman dan kawasan bundaran di tiap ibukota kecamatan 3) Terlaksananya penataan taman dan lapangan olah raga 4) Terlaksananya pembangunan dan penataan tugu batas kota 5) Terlaksananya pengadaan/ pembelian tanaman bunga dan tanaman untuk penghijauan 6) Terlaksananya pemasangan dan penataan lampu bundaran di ibukota kecamatan 7) Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan lampu hias jalan 8) Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan plangson, taman dan bundaran


VII-

25


13. BIDANG PERHUBUNGAN a. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Sasaran : 1) Kesiapan dokumen prasarana dan fasilitas perhubungan (studi Bandar udara) 2) Kesiapan dokumen prasarana dan fasilitas perhubungan 3) Kesiapan dokumen prasarana dan fasilitas perhubungan (LLAJ) 4) Kesiapan dokumen prasarana dan fasilitas perhubungan (LLASDP) 5) Kesiapan dokumen prasarana dan fasilitas perhubungan laut b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLASDP Sasaran : 1) Meningkatnya pelayanan dan produktivitas dermaga 2) Meningkatnya produktivitas dermaga dan pelayanan jasa dermaga 3) Meningkatnya ketahanan rambu dan ketaatan pengguna alur SDP c. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Sasaran : 1) Meningkatnya pelayanan dan produktivitas terminal 2) Meningkatnya keselamatan LLAJ 3) Meningkatnya ketahanan dan ketaatan pengguna jalan

d. Program peningkatan pelayanan angkutan Sasaran : 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ketentuan perundangan LLAJ, LLASDP, Laut dan Kominfo 2) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat e. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Sasaran : 1) Tersedianya kesiapan dokumen pembangunman sarana dan prasarana perhubungan 2) Meningkatnya pelayanan dan PAD 3) Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana perhubungan (parkir khusus) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012-2016

VII-

26


4) Meningkatnya pelayanan pengguna jasa terminal 5) Meningkatnya pelayanan angkutan umum 6) Meningkatnya kerapian lokasi kantor 7) Terjaganya keamanan arsip / dokumen SKPD 8) Efisiensi dalam pelaksanaan tugas 9) Terwujudnya bandara baru 10) Meningkatkan pelayanan angkutan umum antar propinsi secara bertahap 11) Meningkatkan pelayanan operaisonal kapal-kapal laut dan PAD f.

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Sasaran : 1) Meningkatnya keselamatan pengguna alur sungai 2) Meningkatnya keselamatan pengguna jalan 3) Meningkatnya keselamatan pengguna jalan pada persimpangan 4) Meningkatnya keselamatan pengguna jalan pada belokan/ tikungan 5) Meningkatkan penerangan , keselamatan dan keamanan 6) Meningkatkan keselamatan dan mengarahkan pengguna jalan 7) Meningkatkan keselamatan pada lokasi rawan laka

g. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Sasaran : 1) Meningkatkan keselamatan kendaraan bermotor di jalan 2) Mengurangi polusi dan kerusakan jalan 14. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Sasaran: 1) Tersusunnya perda/ perbup tentang pengelolaan sampah 2) Tersedianya Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan sampah 3

Tersusunnya jadwal opersi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan

4) Bertambahnya teknik pengolahan persampahan


VII-

27


5) Terlaksananya sosiallisasi/ pembinaan pengomposan dan daur ulang sampah (3R) kepada kelompok masyarakat 6) Tersedianya aparat pengelola persampahan yang mengikuti diklat 7) Terlaksananya kerjasama pengelola persampahan dengan kelompok usaha 8) Terlaksananya sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 9) Terlaksananya peran serta masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan persampahan b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Sasaran: 1) Meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam upaya mewujudkan kota Pangkalan Bun yang bersih, Hijau dan teduh 2) Terlaksananya koordinasi pemantauan kualitas udara di Kabupaten Kotawaringin Barat 3) Terpantaunya kualitas lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 12 kali per tahun 4) Terlaksananya pengawasan kebijakan bidang lingkungan hidup 5) Terlaksananya koordinasi Tim Pengawasan Lingkungan Hidup 6) Terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 7) Tersedianya peralatan laboratorium lingkungan 8) Terlaksananya pengolahan sampah kota di TPA Pangkalan Bun 9) Terlaksananya reklamasi di wilayah pasca penambangan 10) Terlaksananya penilaian proper 11) Terlaksananya koordinasi Kotawaringin Barat

pengelolaan

Prokasih/

Superkasih

di

12) Tersusunnya penetapan kelas sungai secara periodik 13) Terlaksananya rapat koordinasi penilaian dokumen lingkungan 14) Terbentuknya kelompok masyarakat pengendali kebakaran dan sejenisnya 15) Terlaksananya pemberian insentif pada juara lomba lingkungan 16) Terlaksananya inventarisasi usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi 17) Terlaksananya evaluasi usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Sasaran:


Kabupaten

VII-

28


1) Terjaganya kualitas air sungai dan sumber-sumber air dari pencemaran limbah domestik 2) Terlaksananya penanaman bibit hutan mangrove 3) Terlaksananya Gerakan Bersih Pantai 4) Terpantaunya kualitas udara berupa kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan 5) Penerapan peraturan tentang pengendalian kebakaran dan lahan 6) Tersedianya bangunan konservasi air pada daerah tangkapan air dan permukiman padat 7) Pembinaan kelompok swadaya masyarakat penyelamat lingkungan 8) Terlaksananya rapat koordinasi pengeloalaan sumber daya alam 9) Meningkatanya kesadaran masyarakat dalam penanganan pencegahan kebakaran hutan 10) Meningkatnya layanan kasus pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat melalui pos pengaduan lingkungan hidup 11) Terlaksananya rapat koordinasi peningkatan pengelolaan konservasi d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam Sasaran: 1) Terlaksananya rehabilitasi mangrove 2) Tersusunnya perencanaan dan program pembangunan pengendalian SDA 3) Berkurangnya hutan dan lahan kritis 4) Adanya lembaga rehabilitasi hutan dan lahan 5) Tersusunnya pedoman standar dan prosedur rehabilitasi mangrove 6) Adanya sosialisasi tentang pedoman standar dan prosedur rehabilitasi mangrove 7) Terbinanya kelompok masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Sasaran: 1) Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap arti penting lingkungan yang sehat 2) Mengikuti pameran di Jakarta dan Provinsi 3) Terpilihnya duta lingkungan daerah 4) Meningkatnya pemahaman tentang sekolah peduli lingkungan


VII-

29


5) Meningkatnya kesadaran masyarakat melalui pelatihan kader lingkungan 6) Tersusunnya buku status lingkungan hidup daerah 7) Tersedianya sarana dan prasarana Pusat Informasi Lingkungan (PIL) 8) Terbinanya LSM dalam pengelolaan lingkungan hidup 9) Terlaksananya pembinaan Pusat Informasi Lingkungan (PIL) untuk layanan penanganan f.

Program Peningkatan Pengendalian Polusi Sasaran: 1) Terkendalinya pencemaran polusi udara 2) Tersedianya alat uji emisi kendaran bermotor 3) Terlaksananya pengujian kualitas udara ambien 4) Tersedianya data hasil analisa laboratorium limbah padat dan cair 5) Terlaksananya penyuluhan tentang pengendalian pencemaran

g. Program Pengembangan Ekowisata Dan Jasa Lingkungan Di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut Dan Hutan Sasaran: 1) Tersedianya kawasan wisata yang bersih, indah, hijau dan nyaman 2) Tersedianya kawasan konservasi laut dan hutan wisata 3) Terinventarisirnya areal kawasan konservasi laut dan hutan wisata h. Program Pengendalian Kebakaran Hutan Sasaran : 1) Terwujudnya pengadaan peralatan pemadam kebakaran hutan dan lahan 2) Tersedianya peta kawasan rawan kebakaran 3) Terwujudnya koordinasi dalam penanganan kebakaran hutan, lahan dan pekarangan di 6 (enam) kecamatan 4) Tersusunnya kebijakan pemerintah yang mendukung upaya-upaya pengendalian 5) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penanganan pencegahan kebakaran hutan i.

Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut Sasaran:


VII-

30


1) Berkurangnya abrasi pantai 2) Adanya kesadaran masyarakar dalam mengelola kawasan pesisir laut dan pantai j.

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Sasaran: 1) Tersusunnya pedoman pengelolaan RTH 2) Terwujudnya sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan 3) Tersedianya data/ informasi pengelolaan RTH 4) Tersusunnya program pengembangan RTH 5) Terlaksananya penataan RTH 6) Terpeliharanya RTH 7) Adanya pengembangan RTH taman rekreasi 8) Terlaksananya pengawasan dan pengendalian RTH 9) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH 10) Terlaksananya pelaporan hasil evaluasi dan monitoring RTH

15. BIDANG PENATAAN RUANG a. Program Perencanaan Tata Ruang Sasaran: 1) Tersusunnya Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata Ruang 2) Tersedianya perda tentang ketataruangan 3) Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

perencanaan,

pengawasan

pengendalian ruang 4) Terarahnya pemanfaatan ruang daerah 5) Meningkatnya kemampuan aparatur dalam perencanaan ruang b. Program Pemanfaatan Ruang Sasaran: 1) Terarahnya rencana tata ruang daerah dalam pelaksanaan pembangunan 2) Adanya norma standar prosedur rekomendasi pemanfaatan ruang 3) Terarahnya rencana pemanfaatan Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata Ruang 5) Survei dan pemetaan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012-2016

dan

VII-

31


6) Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang 7) Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang 8) Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota 9) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sasaran: 1)

Terstandarisasinya sistem pengendalian pemanfaatan ruang

2) Terkendalinya pemanfaatan ruang 16. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Sasaran: 1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan di 6 Kecamatan (pencanangan BB-GRMM) 2) Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat 3) Terlaksananya desiminasi bagi masyarakat perdesaan 4) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat keluarga masyarakat miskin sebanyak 90 KK pertahun b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Sasaran: 1) Meningkatnya Usaha ekonomi produktif masyarakat pedesaan 2) Tercapainya pembentukan kelompok masyarakat penerima BLT perdesaan di 49 Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat dan 31 kelompok simpan pinjam untuk dana bergulir kelompok perempuan c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Sasaran: 1) Terlaksananya pemberdayaan, pembinaan administrasi aparatur pemerintah desa dan pembangunan prasarana fisik Desa/Kelurahan kategori tertinggal 2) Terpenuhinnya stimulan pembangunan desa 3) Terwujudnya pemantauan dan evaluasi pelaporan 4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa


VII-

32


d. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Sasaran: 1) Meningkatnya peranan wanita di perdesaan 2) Meningkatnya peranan wanita menuju keluarga sejahtera e. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Sasaran: 1) Meningkatnya jumlah aparat desa yang terlatih 2) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa 17. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Sasaran: 1) Tersedianya alat studio, komunikasi dan informasi 2) Terbentuknya Sistem Informasi Daerah 3) Terpublikasikannya program pemerintah daerah dan hasil-hasil pembangunan 4) Terpublikasikannya informasi daerah melalui situs web resmi b. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi Sasaran: 1) Tersedianya hasil kajian dan penelitan bidang informasi dan komunikasi c. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi Sasaran: 1) Meningkatnya kemampuan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 2) Tersedianya SDM yang memiliki keahlian di bidang kehumasan dan mampu mengoperasikan alat-alat komunikasi dan informasi d. Program kerjasama informasi dan media massa Sasaran: 1) Tersedianya media publikasi dan dokumentasi kegiatan pemerintah daerah, komunikasi antar pemerintah daerah dengan pers dan masyarakat 2) Tersebarnya informasi kepada masyarakat melalui tatap muka dan media massa 3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah


VII-

33


18. BIDANG PERTANAHAN a. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Sasaran : 1) Tersusunnya system pendaftaran tanah 2) Tersosialisasikannya system pendaftaran tanah b. Program penataan penguasaan, kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah Sasaran: 1) Tersedianya peta penguasaan, kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah 2) Tertib administrasi inventaris asset tanah pemda, 147 bidang tanah/ tahun c. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Sasaran: 1) Terselesaikannya konflik-konflik pertanahan d. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Sasaran: 1) Tersusunnya system informasi pertanahan yang handal 19. BIDANG KETENAGAKERJAAN a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Sasaran: 1) Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang siap pakai 2) Terwujudnya kesempatan dan perlakuan yang sama dengan kesetaraan gender dalam pekerjaan 3) Terwujudnya kerjasama antar stakeholder terkait dalam hal penempatan tenaga kerja dan transmigrasi 4) Terlaksananya pembinaan pelatihan dan produktivitas pencari kerja 5) Tersedianya tenaga kerja trampil yang terserap dalam pasar kerja dan bekerja mandiri melalui pendidikan dan pelatihan berbasis masyarakat b. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

Sasaran : 1) Penempatan pencari kerja/penganggur 2) Terseranpnya tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012-2016

VII-

34


3) Terciptanya keterampilan masyarakat dengan teknologi tepat guna c. Program Pembinaan Pengawasan Keselamatan Kerja

Norma Kerja, Jamsostek,

Kesehatan

dan

1) Terhindarnya pekerja dari kecelakaan kerja 2) Pengurangan angka kecelakaan kerja d. Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

1) Berfungsinya organisasi yang berorientasi peningkatan kesejahteraan tenaga kerja 2) Terlaksananya penerapan peraturan perundang-undangan

7.2.2

Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

1. BIDANG PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Sasaran: 1) Meningkatnya jumlah Perda yang dihasilkan 2) Meningkatnya fungsi dan peran lembaga perwakilan rakyat daerah di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan 3) Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah 4) Terlaksananya hearing dan dialog dalam koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat/tokoh agama 5) Terlaksananya rapat-rapat kelengkapan dewan 6) Terlaksananya rapat-rapat paripurna DPRD 7) Terlaksananya kegiatan reses DPRD 8) Terlaksananya Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 9) Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD b. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Sasaran: 1) Terlayaninya kunjungan kerja pejabat Negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri 2) Terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah


VII-

35


3) Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya c. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sasaran: 1) Tercapainya Koordinasi Aktifitas Pengelolaan Keuangan Daerah 2) Tersusunya Buku Penjabaran APBD, Nota Keuangan, RKPD, Renstra, Buku Risalah Sidang 3) Tersusunya Dokumen Rancangan Perda dan Perubahan APBD 4) Tersusunya Buku Penjabaran Perubahan APBD, Draf Perbup APBD, Nota Perubahan APBD, RKPD, Renstra, BukuRisalah Sidang 5) Tercapainya Perencanaan, Pengendalian dan Pengambilan Keputusan 6) Tercapainya Penerapan Regulasi Pengelolaan Keuangan 7) Terlatihnya Personil SKPD yang memahami Bidang Keuangan, memahami Peraturan dibidang Keuangan 8) Tercapainya Target Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan PBB d. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Sasaran: 1)

Tersedianya pedoman pengeloaan keuangan desa

2) Terlaksananya evaluasi rancangan peraturan desa e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Sasaran: 1) Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian secara komprehensif f.

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Sasaran: 1) Meningkatnya kapasitas aparatur pemeriksa dan aparatur pengawas

g. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Sasaran: 1) Meningkatnya penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan h. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Sasaran:


VII-

36


1) Meningkatnya jumlah peraturan perundang-undangan yang tersusun 2) Tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan 4) Terpublikasikannya peraturan perundang-undangan 5) Pemberian bantuan hukum terhadap pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat i.

Program Penataan Daerah Otonom Baru Sasaran: 1) Semakin jelasnya batas daerah

j.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Sasaran: 1) Terlaksananya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS Daerah 2) Terlaksananya pendidikan dan pelatihan structural bagi PNS Daerah 3) Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah 4) Terlaksananya pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah 5) Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur (PNS) 6) Bertambahnya pengetahuan PNS mengenai administrasi kepegawaian

k. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sasaran : 1) Tersusunnya rencana pembinaan karir PNS 2) Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS 3) Terlaksananya penempatan PNS 4) Terlaksananya penataan system administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 5) Terlaksananya pembangunan/pengembangan system informasi kepegawaian daerah 6) Terlaksananya seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 7) Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 8) Terlaksananya proses penanganan pelanggaran kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 9) Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 10) Terlaksnanya pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 11) Terlaksananya proses manajemen kepegawaian yang tertib


VII-

37


12) Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi kepegawaian 13) Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan aparatur 14) Berkurangnya tingkat pelanggaran disiplin PNS 15) Meningkatnya kualitas pendidikan PNS 16) Meningkatnya ketrampilan kepemimpinan 17) Terwujudnya sistem pelaporan yang efektif

7.2.3

Agenda III : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Secara Inklusif dan Berkeadilan

1. BIDANG PENDIDIKAN a. Program Pendidikan Anak Usia Dini Sasaran: 1) Meningkatnya APK TK/RA menjadi 46 % 2) Menumbuhkan jiwa sosial pada anak sejak dini 3) Membentuk sikap/kebiasaan baik sejak dini b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Sasaran: 1) Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah (RLS) menjadi 9 tahun 2) Meningkatnya APK SD/MI menjadi 111,72 % 3) Meningkatnya APM SD/MI menjadi 95 % 4) Meningkatnya APK SMP/MTs menjadi 95 % 5) Meningkatnya APM SMP/ MTs menjadi 90 % 6) Data dan koordinasi percepatan wajar dikdas 9 tahun c. Program Pendidikan Menengah Sasaran: 1)

Terlaksananya wajar 12 tahun

2) Meningkatnya APK SMA/SMK/MA menjadi 85 % 3) Meningkatnya APM SMA/SMK/MA menjadi 60 % 4)

Terfasilitasinya penyaluran beasiswa bagi keluarga tidak mampu


VII-

38


d. Program Pendidikan Non Formal Sasaran: 1) Meningkatnya angka melek huruf menjadi 97 % 2) Terlaksananya kegiatan pendidikan kecakapan hidup e. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Sasaran: 1) Terlaksananya pembinaan kelompok kerja guru 2) Terlaksananya pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 3) Terlaksananya pengembangan mutu kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidikan dan tenaga kependidikan 4) Terlaksananya pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi guru/pendidik f.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Sasaran: 1) Terselenggaranya Sistem Informasi Manajemen Pendidikan 2) Data dan informasi pendidikan dapat diakses melalui internet 4) Mengurangi angka drop out 5) Terlaksananya kegiatane evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 6) Tersedianya dana sharring biaya pendidikan 7) Tersedianya anggaran dana operasional lembaga-lembaga mitra pendidikan 8) Tersedianya dana pelaksanaan kegiatan system informasi manajemen pendidikan

2. BIDANG PERPUSTAKAAN a. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Sasaran: 1) Meningkatnya minat baca masyarakat dan meningkatnya SDM masyarakat 2) Berkembangnya budaya baca masyarakat sejak usia dini hingga dewasa 3) Terbunanya perpustakaan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan baik dan benar 4) Tersedianya koleksi perpustakaan yang lengkap hingga dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat


VII-

39


5) Termonitornya pelaksanaan perpustakaan desa 6) Meningkatnya seluruh aspek pelayanan perpustakaan 7) Terklarifikasinya koleksi pustaka secara benar sehingga mempermudah penyusunan informasi 8) Tersusunnya katalog perpustakaan baik manual dan komputerisasi 3. BIDANG KEARSIPAN a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Sasaran : 1) Tersedianya data sumber arsip di 6 kecamatan 2) Terklarifikasinya data kearsipan b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah Sasaran : 1) Tersedianya sarana Pengelolaan dan Pengumpulan Arsip 2) Tersedianya dokumen arsip daerah c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Sasaran : 1) Terpeliharanya arsip 4. BIDANG KESEHATAN a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Sasaran: 1) Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan termasuk alat dalam jumlah yang cukup memadai 2) Terdistribusi dan terpantaunya obat dan perbekalan kesehatan termasuk alat kesehatan, laboratorium dan logistic lainnya ke unit pelayanan kesehatan. b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Sasaran: 1) Terjamin dan terlindungnya kesehatan masyarakat miskin melalui pelayanan kesehatan, termasuk di daerah terpencil 2) Meningkatnya derajat kesehatan melalui upaya pelayanan kesehatan dan manajemen kesehatan


VII-

40


3) Meningkatnya cakupan K4 4) Meningkatnya persalinan oleh tenaga kesehatan 5) Meningkatnya cakupan kunjungan BBLR yang di tangani 6) Meningkatnya deteksi dini ibu hamil dengan resiko tinggi 7) Terselenggaranya operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas/UPT dalam aspek teknis maupun administratif c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Sasaran: 1) Terlaksananya penyuluhan melalui media luar ruang, media cetak, media elektronik, penyuluhan massal (keliling) dan penyuluhan kelompok; 2) Tersedianya peta PHBS di tingkat Desa dan Kecamatan 3) Meningkatnya partisipasi masyarakat di bidang kesehatan 4) Meningkatnya kunjungan dan aksesibilitas sarana pelayanan kesehatan dalam konteks pelayanan pengobatan maupun layanan program d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Sasaran: 1) Tersedianya informasi kurang gizi sesuai dengan keadaan/ fakta yang ada 2) Terselenggaranya PMT pemulihan pada balita gizi buruk, kurang dan pada balita dari keluarga miskin 3) Tertanganinya kasus KEP/Gizi Buruk, Terlayaninya suplemen yodiol, vitamin A, anemia besi dan lainnya 4) Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam mengenali, mengatasi masalah gizi keluarga dan melembaganya keluarga mandiri sadar gizi e. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Sasaran: 1) Terlaksanaya pengkajian pengembangan lingkungan sehat melalui upaya penyediaan air bersih, kebersihan lingkungan, pemantauan tempat pengolahan makanan dan kesehatan tempat-tempat umum 2) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menciptakan lingkungan sehat 3) Terlaksanaya advokasi dan sosialisasi kebijakan lingkungan sehat melalui forum lintas program/sector dan sosialisasi kepada masyarakat


VII-

41


f.

Program Pencegahan dan Pemberatasan Penyakit Menular Sasaran: 1) Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular 2) Terlaksananya fogging focus/masal dilokasi penularan penyakit DBD, chikunguya dan penyakit bersumber nyamuk lainnya 3) Tersedianya alat dan fogging dalam penanganan kasus 4) Terselenggaranya pelayanan/penanganan penanggulangan penyakit menular 5) Tercapainya target imunisasi dan target UCI desa 6) Tersedianya data informasi sebagai dasar pengendalian faktor resiko dan sumber penyebab penyakit yang menimbulkan KLB/Wabah 7) Terlaksananya KIE/pelatihan pencegahan dan pemberantasan penyakit, surveilans epidemilogi, SKD dan penyakit KLB

g. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Sasaran: 1) Tersedianya data dan informasi melalui pengelolaan data kesehatan yang akurat berdasar capaian riil dan sesuai kondisi yang sebenarnya (valid dan akurat) 2) Penyusunan perencanan dan penganggaran program dan kegiatan pelayanan kesehatan/pembangunan kesehatan secara komprehensif 3) Terselenggaranya bimbingan teknis program-program kesehatan dan pelayanan kesehatan, monitoring dan evaluasi program, system pencatatan dan pelaporan regular dan konsisten 4) Terlaksananya evaluasi pelayanan pengembangan standar pelayanan kesehatan 5) Tersusunnya standar kesehatan sebagai pedoman pelayan, meliputi standar pelayanan medic, standar asuhan keperawatan, standar pelayanan minimal da standar operating prosedur h. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Sasaran: 1) Terlayaninya pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin 100 % 2) Terlayaninya setiap orang miskin yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar dan atau rujukan/spesifikasi yang bermutu i.

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

sarana

Sasaran:


dan

prasarana

VII-

42


1) Terselenggaranya pengadaan sarana fisik Puskesmas yang mendukung kelengkapan sarana bangunan penunjang 2) Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Posyandu di 89 desa dan kelurahan 3) Terselenggaranya peningkatan Puskesmas perawatan di Karang Mulya, Peningkatan Puskesmas Induk menjadi Puskesmas Perawatan Teluk Bogam, Riam Durian dan Sambi 4) Terselenggaranya rehabilitasi puskesmas pembantu dan peningkatan polindes menjadi poskesdes 5) Tersedianya puskesmas induk baru 6) Tersedianya unit mobil pelayanan Puskesmas Keliling j.

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Sasaran: 1) Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Rumah Sakit 2) Terlaksananya rehab bangunan RSUD yang memadai (alih fungsi gedung kebidanan menjadi perawatan bedah) 3) Terpenuhinya kebutuhan alat-alat kesehatan/alat-alat kedikteran di RSUD Sultan Imanuddin 4) Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan, perbekalan kesehatan, meubelair, perlengkapan rumah tangga, bahan-bahan logistic dan sarana prasarana instalasi hidran air pemadam kebakaran di RSUD Sultan Imanudin

k. Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Rumah

Sakit/Rumah

Sakit

Sasaran: 1) Terpeliharanya ruang poliklinik, gudang obat/apotek, ruang rawat inap (VVIP,VIP, Kelas I, IIdan III), ruang gawat darurat, ruang ICU, ruang operasi, ruang fisioterapi, ruang bersalin, ruang perinatologi, ruang rontgent, ruang laboratoriumdan ruang instalasi pengolahan limbah 2) Terpeliharanya alat-alat kesehatan, alat-alat kedokteran dan laboratorium, mobil ambulance/jenazah, meubelair dan perlengkapan RSUD Sultan Imanudin l.

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Sasaran: 1) Tersedianya asuransi jaminan bagi seluruh pegawai dan inventarisasi RSUD Sultan Imanuddin 2) Meningkatkan status kesehatan masyarakat dan menurunkan angka kesakitan


VII-

43


3) Terpenuhinya kebutuhan sarana pengolahan limbah RSUD yang memenuhi syarat 4) Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat 5) Meningkatnya kualitas dokter dan paramedis dalam melayani masyarakat 6) Terpenuhinya kegiatan pelayanan kesehatan gratis bagi Gakin yang menjadi pasien RSUD Sultan Imanuddin m. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Sasaran: 1) Terselenggaranya pelayanan kesehatan anak balita dan usia pra sekolah melalui penjaringan kesehatan dan deteksi tumbuh kembang 80 % 2) Meningkatnya kapasitas petugas dalam pelayanan kesehatan anak balita melalui pelatihan teknis kepada petugas kesehatan dan kader n. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Sasaran: 1) Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut dan pra usia mencapai 50 % 5. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Sasaran: 1) Terlaksananya sosialisasi (P2TP2) pada organisasi masyarakat/wanita, lembaga masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dinas/instansi b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Sasaran: 1) Terlaksananya pelatihan calon pelatih terhadap perlindungan KDRT dan anak 2) Terlaksananya sosialisasi KDRT dan perlindungan anak 3) Terlaksananya sosialisasi Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT dan anak 4) Terlaksananya Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan 5) Terlaksanananya sosialisasi tentang langkah-langkah program penghapusan buta aksara 6) Terdatanya jumlah perempuan korban KDRT 7) Terwujudnya kesepakatan dalam melaksanakan kebijakan tentang perlindungan perempuan dan anak


VII-

44


8) Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat 9) Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan c. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Sasaran : 1) Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan 2) Meningkatnya komitmen semua lembaga yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender 3) Terlaksananya pelatihan manajemen administrasi organisasi wanita 4) Terlaksananya sosialisasi PUG pendidikan/Pelatihan keterampilan wanita di desa PM2L 6. BIDANG SOSIAL a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Sasaran: 1) Menurunnya jumlah Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan 2) Penyusunan data base PMKS dan PSKS b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Sasaran: 1) Meningkatnya kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS 2) Meningkatnya kualitas penanganan masalah-masalah strategis dan tanggap cepat dan kejadian luar biasa (korban bencana, keterlantaran dan korban tindak kekerasan) c. Program pembinaan anak terlantar Sasaran: 1) Menurunnya jumlah anak terlantar dengan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma Sasaran: 1) Meningkatnya keterampilan penyandang cacat dan eks trauma dengan pendidikan dan pelatihan 2) Terlaksananya pendataan dan deteksi dini penyandang cacat dan penyakit kejiwaan


VII-

45


e. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo Sasaran: 1) Terpeliharanya sarana prasarana panti asuhan/ panti jompo 2) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteran sosial f.

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya) Sasaran: 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas eks penyandang penyakit sosial melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha

g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Sasaran: 1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial 2) Meningkatnya SDM lembaga/ orang yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial 3) Meningkatnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan social 7. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA a. Program peningkatan peran serta kepemudaan Sasaran: 1) Meningkatnya perta kepemudaan dalam pembangunan b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Sasaran: 1) Meningkatnya prestasi bidang olah raga di daerah 2) Munculnya/terbinanya bibit-bibit olahragawan yang berprestasi 3) Meningkatnya penyelenggaraan kompetisi/ invitasi cabang olah raga c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Sasaran: 1) Terpenuhinya pembangunan sarana dan prasarana olah raga


VII-

46


8. BIDANG PERUMAHAN a. Program pengembangan perumahan Sasaran : 1) Meningkatnya jumlah perumahan yang layak huni 2) Meningkatnya sarana prasarana pemukiman yang berkualitas b. Program lingkungan sehat Perumahan Sasaran : 1) Meningkatnya lingkungan sehat perumahan c. Program pemberdayaan komunitas perumahan Sasaran : 1) Meningkatnya masyarakat yang memiliki perumahan d. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam atau sosial Sasaran : 1) Berkurangnya jumlah rumah akibat bencana alam atau sosial e. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Sasaran : 1) Menurunnya jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Kotawaringin Barat 2) Menurunnya korban akibat kebakaran f.

Program pengelolaan area pemakaman Sasaran: 1) Tertatanya area pemakaman di Kabupaten Kotawaringin Barat

9. BIDANG KETRANSMIGRASIAN a. Program pengembangan wilayah transmigrasi Sasaran: 1) Meningkatnya jumlah lokasi tujuan transmigrasi 2) Meningkatnya calon transmigran yang memperoleh tempat tinggal, peluang berusaha dan kesempatan bekerja di pemukiman transmigrasi secara berkelanjutan 3) Terselenggaranya pembinaan, pengiriman, penempatan dan pemberdayaan kepada transmigran


VII-

47


b. Program transmigrasi lokal Sasaran: 1) Meningkatnya ketrampilan para transmigran dan calon transmigran lokal 2) Berkurangnya tingkat ketergantungan trans lokal pada pemerintah per tahun. 3) Meningkatnya persentase trans lokal yang berpenghasilan tetap c. Program transmigrasi regional Sasaran: 1) Meningkatnya ketrampilan para transmigran dan calon transmigran regional d. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Sasaran : 1) Terbangunnya pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) 10. BIDANG KEBUDAYAAN a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Sasaran : 1) Terlaksananya pemeliharaan dan penyediaan bahan pustaka 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan budaya dan wisata 3) Terlaksananya pemeliharaan museum, melestarikan benda cagar budaya dan sejarah 4) Terlaksananya pembuatan film dokumenter seni dan budaya b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Sasaran : 1) Pelestarian mengembangkan kesenian dan budaya 2) Menyelenggarakan dan pengiriman duta wisata dan budaya 11. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA a. Program Keluarga Berencana Sasaran: 1) Peningkatan pelayanan KB baik kepada peserta KB baru maupun peserta KB aktif 2) Meningkatnya jangkauan pelayanan KB ke daerah aliran sungai, wilayah pantai dan wilayah perusahaan 3) Menurunnya TFR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012-2016

VII-

48


4) KB menjadi budaya masyarakat Kabupaten Kotawaringin barat b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja Sasaran: 1) Meningkatnya peran serta pada kader yang tergabung dalam kegiatan tribina (BKB, BKR dan BKL) 2) Terwujudnya lingkungan keluarga yang berkualitas c. Program pelayanan kontrasepsi Sasaran: 1) Meningkatnya jumlah akseptor KB 2) Meningkatnya jumlah PUS d. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri Sasaran: 1) Meningkatnya standar minimal pelayanan KB terhadap masyarakat 2) Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat peduli KB 3) Pelayanan prima di bidang KB kepada masyarakat dapat tepat sasaran e. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyandang Masalah Sosial (PMS) Termasuk HIV/ AIDS Sasaran: 1) Meningkatnya promosi dan sosialisasi terhadap bahaya penyakit menular dan HIV/AIDS kepada remaja baik secara formil maupun non formil 2) Bertambahnya pengetahuan masyarakat tentangan bahaya narkoba dan HIV/AIDS f.

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Sasaran: 1) Bertambahnya pengetahuan masyarakat tentangan bahaya narkoba dan HIV/AIDS

7.2.4

Agenda IV : Penegakan Pilar Demokrasi

1. BIDANG PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN a. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Sasaran:


VII-

49


1) Meningkatnya jumlah peraturan perundang-undangan yang tersusun 2) Tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan 4) Terpublikasikannya peraturan perundang-undangan 5) Pemberian bantuan hukum terhadap pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

2. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL a. Penataan Administrasi Kependudukan Sasaran: 1) Tersedianya sarana prasarana dan operator pelayanan SIAK 2) Meningkatnya SDM pengelola SIAK 3) Terbangun dan terpeliharanya jaringan SIAK secara on-line 4) Tersedianya data untuk penyusunanlaporan informasi kependudukan 5) Tersedianya dokumen kependudukan 6) Penyebaran informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

3. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Sasaran: 1) Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban lingkungan 2) Terkendalinaya keamanan dan kenyamanan lingkungan 3) Tersedianya tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Sasaran: 1) Terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Sasaran: 1) Terciptanya persatuan dan kesatuan umat beragama 2) Terhindarnya konflik inter/ekstern umat beragama 3) Kokohnya solidaritas dalam kehidupan social masyarakat d. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsan Sasaran: 1) Kokohnya NKRI yang berBhineka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam kehidupan aman, Tentram, Adil dan Makmur, khususnya di wilayah Kabupaten kotawaringin Barat 2) Tidak adanya penyiaran agama yang menyimpang


VII-

50


3) Meningkatnya pemahaman masyarakat akan perjuangan para pendiri bangsa 4) Terlestarikannya budaya bangsa Indonesia e. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Sasaran: 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan,pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)dan minuman keras 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya praktek prostitusi 3) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penertiban aksi premanisme f.

Program Pendidikan Politik Masyarakat Sasaran: 1) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang politik 2) Meningkatnya pemahaman budaya politik antar parpol/ormas 3) Tersusunnya data base partai politik

g. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Sasaran: 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana secara terpadu, terutama dalam antisipasi pencegahan terjadinya bencana Rincian Indikasi Rencana Porgram Prioritas Pembangunan Daerah selama Tahun 20122016 sebagaimana tabel 7.1, 7.2 dan 7.3 berikut :


Tabel 7.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Untuk Mencapai Visi dan Misi Capaian Kinerja Program dan dan Kerangka Pendanaan KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)

2012

Target

1

2

3

4

2013

Rp

5

Target

6

7

2014

2015

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2016)

2016

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

SKPD Penanggung Jawab

17

MISI 1 Melanjutkan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Sebagai Daerah Pengembangan Pembangunan Agenda Kebijakan (1) Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Peningkatan kemampuan kelembagaan petani

226.178.000

Pelatihan pengelolaan lembaga keuangan mikro berbasis agribisnis

1 kelas

Pelatihan teknis budidaya spesifik lokasi

1 kelas

Pembinaan GAPOKTAN PUAP

41 klp

Pembinan LM3 Pembinaan PM2L Pendampingan PEDA dan PENAS Penyuluhan dan pendampingan kegiatan

109.114.000

609.775.000

1 kelas

282.500.000

1 kelas

117.064.000

53 klp

299.572.000

-

132.028.000

1 kelas

327.275.000

65 klp

332.830.800

-

145.230.800

1 kelas

167.544.000

77 klp

-

159.753.000

1 kelas

187.600.000

1.830.408.800

362.053.000

95 klp

202.300.000

-

828.625.800

Distanak

1 kelas

0

Distanak

95 klp

1.001.783.000

Distanak

8 klp

9 klp

10 klp

11 klp

12 klp

12 klp

0

Distanak

9 desa

12 desa

15 desa

18 desa

21 desa

21 desa

0

Distanak

-

30 orang

-

-

-

-

0

Distanak

95 org

95 org

95 org

95 org

95 org

95 org

0

Distanak

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

2.016.678.000

60.315.000

3.943.755.000

7 unit

77.110.000

4.346.278.500

8 unit

86.889.000

4.808.462.950

Pembinaan UP3HP

6 unit

9 unit

Pameran

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Syukuran panen

5 kali

5 kali

5 kali

5 kali

98.558.000

20.340.725.195

5.225.550.745

10 unit

424.072.000

Distanak

1 kali

1 kali

0

Distanak

5 kali

5 kali

0

Distanak

4000 ha

14.975.386.945

Distanak

10 unit

101.200.000

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil

Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

Pengembangan perbenihan/perbibitan

Pengembangan padi sawah

3500 ha

Pengembangan padi ladang

1250 ha

1500 ha

1500 ha

1750 ha

2000 ha

2000 ha

0

Distanak

Pendampingan dan pengawalan TPH

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

0

Distanak

Pengembangan jagung

500 ha

800 ha

900 ha

1000 ha

1100 ha

1100 ha

0

Distanak

Pengembangan kedelai

150 ha

150 ha

200 ha

200 ha

200 ha

0

Distanak

Pengembangan kacang tanah

150 ha

150 ha

200 ha

200 ha

200 ha

0

Distanak

4 desa

4 desa

4 desa

4 desa

4 desa

0

Distanak

25 ha

4.457.700.000

Distanak

75 ha

0

Distanak

Pengembangan buah-buahan

4 desa

Operasional Balai Benih

15 ha

Pengembangan kelompok penangkar benih

25 ha

1.107.406.000

770.318.000

3500 ha

20 ha

35 ha

2.988.145.000

791.250.000

3750 ha

25 ha

50 ha

3.286.959.500

876.455.000

3750 ha

25 ha

65 ha

3.615.655.450

988.677.000

4000 ha

25 ha

75 ha

3.977.220.995

1.031.000.000

Capaian Kinerja Program dan dan Kerangka Pendanaan KODE




2012

Target

1

2

3

4

2013

Rp

5

6

Pengadaan lahan balai benih hortikultura

2014

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0

Distanak

0

Distanak

1 tahun

0

Distanak

1 tahun

483.566.250

Distanak

25 ha

Bimbingan teknis dan pengawasan benih

1 tahun

Termonitornya dan terkendalinya program dan kegiatan dinas pertanian dan peternakan

1 tahun

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian tepat guna

Pengembangan dan pendayagunaan alat dan mesin pertanian

Terbangunnya JUT

4550 m

Terbangunnya Jalan Produksi

2000 m

Peningkatan JUT Menjadi Jalan Produksi

500 m

Demplot padi sawah

1 unit

Demplot hortikultura

1 unit

Pengadaan alat mesin pertanian

16 unit

1 tahun

87.250.000

4.937.450.000 9500 m

3.900.000.000

4000 m

61.723.000

358.651.000

1 tahun

2 unit

1 tahun

95.975.000

5.476.122.000 10.000 m

4.250.000.000

5000 m

164.800.000

1 tahun

2 unit

1 tahun

105.572.500

7.191.258.000 11500 m

5.552.000.000

6000 m

189.870.000

1 tahun

3 unit

116.129.750

12000 m

6.744.000.000

7000 m

203.005.000

29.619.874.000

8.843.320.000

5 unit

263.066.000

12000 m

23.197.350.000

Distanak

7000 m

0

Distanak

0

Distanak

5 unit

882.464.000

Distanak Distanak

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

0

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

0

Distanak

125 unit

5.540.060.000

Distanak Distanak Distanak

70 unit

872.650.000

90 unit

1.036.252.000

100 unit

1.436.253.000

125 unit

1.836.254.000

Pelatihan pengelolaan alsintan

1 kelas

1 kelas

1 kelas

1 kelas

1 kelas

1 kelas

0

Pembinaan dan bimbingan teknis

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

0

4.328.742.000

243.512.000

4.199.000.000

1 unit

349.000.000

5.738.990.000

1 unit

388.990.000

7.252.005.000

1 unit

402.005.000

29.576.067.000

8.057.330.000

2 unit

457.330.000

2 unit

1.840.837.000

Distanak

Sarana dan prasarana perlindungan tanaman

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

0

Distanak

Pembinaan dan pendampingan perlindungan OPT

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

0

Distanak

150

27.735.230.000

Distanak

4.085.230.000

Cetak sawah

75

Rehabilitasi lahan

200

150

300

400

425

425

0

Distanak

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

0

Distanak

Pembinaan dan Pendampingan pengembangan lahan dan tata guna air PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

100

500.852.000

Sosialisasi Kesehatan Hewan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

2.751.350.000

Demplot palawija

SL PHT

Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air

1 tahun

3.171.724.000

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN

Perlindungan dan pengamanan produksi pertanian

1 tahun

78.639.000


Rp

25 ha

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna


2016

Target

Pengadaan lahan balai benih palawija

Monitoring evaluasi dan pelaporan

2015

Pelatihan Petugas Keswan dan Vaksinator

Rakor PHM

Tersedianya Obat-obatan dan Perlengkapan Kesehatan Hewan

4 lokasi

358.936.000

3.850.000.000

100

604.260.000

6 lokasi

459.960.000

5.350.000.000

125

713.946.000

8 lokasi

558.938.000

6.850.000.000

150

865.966.000

10 lokasi

688.976.000

7.600.000.000

3.632.564.000

947.540.000

12 lokasi

758.940.000

12 lokasi

2.825.750.000

Distanak Distanak

1 kelas

1 kelas

1 kelas

1 kelas

1 kelas

1 kelas

0

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

0

Distanak

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

0

Distanak





2012

Target

1

2

Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah

3

4

1 tahun

Terfasilitasinya Pengawasan Lalu Lintas Perdagangan Ternak dan Produk Peternakan

1 tahun

Terawasinya perdagangan dan pemotongan ternak

1 tahun

Pengembangan agribisnis peternakan

7

Program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM

7.1

Sosialisasi sertifikasi Tanah bagi Koperasi dan UMK

6

Terlaksananya Rapat Teknis IB

2 kali

2014

Target

Rp

7

8

1 tahun

141.916.000

1 tahun

570.207.000

Target

Rp

9

10

144.300.000

1 tahun

155.008.000

590.830.000

Target

Rp

11

12

1 tahun

2 kali

649.575.000

Target

Rp

13

14

1 tahun

176.990.000

1 tahun 4.553.325.000

1 tahun

188.600.000

1 tahun 5.069.796.000

2 kali


2016

1 tahun

1 tahun 4.058.831.000

2 kali

2015

1 tahun

1 tahun 4.091.063.000

680.910.000

Target

Rp

15

16

17

1 tahun

0

Distanak

1 tahun

806.814.000

Distanak

1 tahun

0

Distanak

23.058.225.000

5.285.210.000

2 kali

630.210.000


2 kali

3.121.732.000

Distanak

Terfasilitasinya pelayanan teknis IB

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

0

Distanak

Tersedianya bahan dan perlengkapan IB

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

0

Distanak

15 sentra

16 sentra

17 sentra

18 sentra

19 sentra

19 sentra

0

Distanak

Terlaksananya Operasional Breeding Farm

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

0

Distanak

Terlaksananya pengadaan bibit ternak sapi unggul di Breeding Farm

10 ekor

5 ekor

5 ekor

0

Distanak

Terlaksananya pengadaan bibit ternak ayam pelung di Breeding Farm

100 ekor

0

Distanak

Tercapainya angka kelahiran sapi hasil IB

1631 ekor

2658 ekor

0

Distanak

2 kali

16.664.940.000

Distanak

Berkembangnya sentra IB

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Rp

5

Terfasilitasinya Pengobatan ternak dan Pelayanan Kesehatan Hewan

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN Pembibitan dan perawatan ternak

2013

Terlaksananya refreshing data statistik ternak

2 kali

Terlaksananya pengadaan bibit ternak sapi pengembangan

1864 ekor

2.831.790.000

2 kali

2136 ekor

3.017.500.000

2 kali

2384 ekor

3.358.770.000

2 kali

2658 ekor

3.680.880.000

2 kali

3.776.000.000

320 ekor

300 ekor

250 ekor

250 ekor

250 ekor

250 ekor

0

Distanak

Terlaksananya pelatihan pengolahan pakan ternak

1 kelas

1 kelas

1 kelas

1 kelas

1 kelas

1 kelas

0

Distanak

Fasilitasi penyebaran dan pemgembangan ternak

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

0

Distanak

Terlaksananya pengembangan padang penggembalaan

40 ha

50 ha

55 ha

60 ha

65 ha

65 ha

0

Distanak

Terlaksananya pelatihan penggaduh ternak

1 kelas

1 kelas

3.271.553.000

Distanak

689.066.000

1 kelas

450.501.000

1 kelas

544.980.000

1 kelas

708.006.000

1 kelas

879.000.000

Terlaksananya rakor asosiasi peternak

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

0

Distanak

Terlaksananya rakor perijinan sarang burung walet

4 kali

4 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

0

Distanak

Terlaksananya lomba ternak

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

0

Distanak

Terlaksananya sosialisasi pengembangan unggas

7 lokasi

4 lokasi

5 lokasi

7 lokasi

8 lokasi

8 lokasi

0

Distanak

Terlaksananya pengembangan ayam buras

3 paket

2 paket

3 paket

4 paket

5 paket

5 paket

0

Distanak

Terlaksananya pengembangan ayam potong

3 paket

0

Distanak

Terlaksananya pengembangan itik

1 paket

0

Distanak

2 paket

50.596.000 Terlaksananya sosialisasi Sertifikasi tanah

100%

30 UMK

16.575.000

2 paket

75.596.000

40 UMK

26.575.000

3 paket

89.596.000

40 UMK

33.575.000

3 paket

109.596.000

40 UMK

43.575.000

3 paket

134.596.000

40 UMK

56.575.000

459.980.000

30 UMK

176.875.000

Diskopsar





2012

Target

1

2

3 Terlaksananya koordinasi dan pendataan database Wub pengembangan UKM

4

5

100%

400 UMK / 4 KLPK

2013

Rp

Target

6

2014

Rp

Target

2015

Rp

Target


2016

Rp

Target

Rp

Target


Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

400 UMK / 4 KLPK

49.021.000

400 UMK / 4 KLPK

56.021.000

400 UMK / 4 KLPK

66.021.000

400 UMK / 4 KLPK

78.021.000

400 UMK / 4 KLPK

283.105.000

Diskopsar

7.2

Koordinasi dan pendataan data base WUB pengembangan UKM

8

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif UKM

8.1

Fasilitasi pengembangan sarana Promosi hasil produksi

Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana hasil produksi

100%

62 UMK

66.665.000

64 UMK

103.665.000

64 UMK

118.665.000

64 UMK

136.665.000

64 UMK

157.665.000

62 UMK

583.325.000

Diskopsar

8.2

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan sentra usaha bagi UKM

Meningkatnya pengetahuan kewirausahaan dan sentra usaha bagi UKM

100%

60 UMK

27.870.000

90 UMK

52.870.000

90 UMK

58.870.000

90 UMK

63.870.000

90 UMK

70.870.000

60 UMK

274.350.000

Diskopsar

9

Program Pengembangan sistem Pendukung Usaha bagi UKM

9.1

Pemantauan pengelolaan penggunaan dana Pemerintah bagi UKM

10

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

34.021.000

94.535.000

156.535.000

11.420.000 Terlaksanaya Pemantauan Penggunaan dana Pemerintah bagi UMKMK

100%

37 kop/LKM

11.420.000

177.535.000

25.000.000

37 kop/LKM

240.570.000

25.000.000

200.535.000

25.000.000

37 kop/LKM

373.890.000

25.000.000

228.535.000

30.000.000

37 kop/LKM

493.950.000

30.000.000

857.675.000

35.000.000

37 kop/LKM

503.920.000

35.000.000

126.420.000

112 Unit

536.000.000

126.420.000

Diskopsar

2.148.330.000

10.1

Peningkatan sarana dan prasaranapendidikan dan pelatihan perkoperasian

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan

10.2

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Terlaksanya pemahaman prinsipprinsip koperasi

100%

90 org

34.720.000

90 org

64.750.000

90 org

69.750.000

90 org

69.720.000

90 org

73.000.000

100%

311.940.000

Diskopsar

10.3

Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Mewujudkan koperasi berprestai dan berkualitas di Kab. Kotawaringin Barat

100%

10 kop

10.360.000

10 kop

10.360.000

10 kop

105.360.000

10 kop

105.360.000

10 kop

110.000.000

100%

341.440.000

Diskopsar

10.4

Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

Tercapainya peningkatan jaringan kerjasama usaha koperasi

100%

8 Kop

71.160.000

8 Kop

71.160.000

8 Kop

76.160.000

8 Kop

76.160.000

8 Kop

80.000.000

100%

374.640.000

Diskopsar

10.5

Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi

Terlaksananya penyebaran modelmodel pola koperasi

100%

100 buku

41.730.000

100 buku

46.670.000

100 buku

51.730.000

100 buku

51.730.000

100 buku

55.000.000

100%

246.860.000

Diskopsar

10.6

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksanya monitoring, evaluasi dan pelaporan

100%

60 kop/LKM

26.150.000

60 kop/LKM

30.500.000

60 kop/LKM

35.500.000

60 kop/LKM

45.500.000

60 kop/LKM

60.000.000

100%

197.650.000

Diskopsar

100%

40 kop/LKM

56.450.000

40 kop/LKM

150.450.000

40 kop/LKM

155.450.000

40 kop/LKM

155.450.000

40 kop/LKM

158.000.000

100%

675.800.000

Diskopsar

Program Peningkatan efisiensi Perdagangan dalam negeri

2.302.882.500

Terlaksananya Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pasar daerah

100%

6 pkt

2.302.882.500

2.113.895.000

6 pkt

203.100.900

Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

2.113.895.000

2.919.300.000

6 pkt

213.002.900

2.919.300.000

2.334.255.000

5 pkt

257.625.000

2.334.255.000

2.297.720.000

5 pkt

284.862.000

2.297.720.000

11.968.052.500

100%

288.315.000

11.968.052.500

Diskopsar

1.246.905.800

Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima Terlaksanya penyuluhan pedagang dan asongan kaki lima dan asongan

100%

200 org

185.002.900

200 org

185.002.900

200 org

227.250.000

200 org

253.250.000

200 org

255.175.000

100%

1.105.680.800

Diskopsar

Terlaksananya penataan tempat Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima berusaha bagi pegang kakilima dan dan asongan asongan

100%

6 Kec.

18.098.000

6 Kec.

28.000.000

6 Kec.

30.375.000

6 Kec.

31.612.000

6 Kec.

33.140.000

100%

141.225.000

Diskopsar

1.16.2.07.01.15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Tercapainya Penanaman Modal di sektor industry sesuai dengan potensi wilayah dan tertata dengan baik

1.16.2.07.01.15.04

Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA

Koordinasi Instansi terkait dengan Perusahaan PMA/PMDN di Kab. Ktw. Barat

171.140.000

30 Kali

30

50.980.000

427.731.000

8 Kali

133.120.000

475.064.000

8 Kali

146.432.000

619.665.000

8 Kali

161.076.000

687.147.000

8 Kali

177.183.000

2.380.747.000

62 Kali

668.791.000

Disperindag





2012

Target

1

2

3

2013

Rp

6

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4

5

1

1

69.180.000

3

228.294.000

3

251.124.000

4

368.315.000

4

405.147.000

15

1.322.060.000

Disperindag

6 Kecamatan

30 Kali

50.980.000

32 Kali

66.317.000

34 Kali

77.508.000

36 Kali

90.274.000

38 Kali

104.817.000

170 Kali

389.896.000

Disperindag

1.16.2.07.01.15.10

Penyelenggaraanpameran investasi

Keikutsertaan Kab. Kobar dalam Pameran Invesda

1.16.2.07.01.15.11


Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi Penanaman modal daerah

2.06.2.07.01.17

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Meningkatnya pemasaran produk Kotawaringin Barat ke berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri

2.06.2.07.01.17.02

Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negri

Terlaksananya keikutsertaan Kotawaringin Barat pada tingkat nasional

2.06.2.07.01.18

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

Tercapainya peningkatan pemasaran

2.06.2.07.01.18.03

Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

Terlaksananya penyuluhan perdagangan

- orang

120 orang

185.000.000

120 orang

198.000.000

120 orang

217.800.000

120 orang

239.600.000

120 orang

263.600.000

600 orang

1.104.000.000

Disperindag

2.06.2.07.01.18.06

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

Informasi harga pasar di media cetak

104 kali

104 kali

24.440.000

156 kali

40.326.000

156 kali

44.359.000

156 kali

48.795.000

156 kali

53.675.000

728 kali

211.595.000

Disperindag

2.06.2.07.01.15

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Terlindunginya hak konsumen dan terjaminnya peredaran barang dan jasa sesuai UU PK

2.06.2.07.01.15.01

Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen

Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan UU PK

- orang

120 orang

185.000.000

120 orang

198.000.000

120 orang

217.800.000

120 orang

239.600.000

120 orang

263.600.000

600 orang

1.104.000.000

Disperindag

2.06.2.07.01.15.02

Fasilitasi penyelesaian permasalahanpermasalahan pengaduan konsumen

Terlaksananya fasilitasi sengketa konsumen dan pelaku usaha melalui BPSK

- Kasus

2 kasus

58.566.000

2 kasus

64.500.000

2 kasus

70.950.000

2 kasus

78.045.000

2 kasus

85.850.000

10 kasus

357.911.000

Disperindag

2.06.2.07.01.15.03

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Terlaksananya pengawasan peredaran barang/jasa di pasar

6 Kec.

6 Kec.

90.669.000

6 Kec.

99.736.000

6 Kec.

109.710.000

6 Kec.

120.681.000

6 Kec.

132.750.000

6 Kec.

553.546.000

Disperindag

2.06.2.07.01.15.04

operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

Terlaksananya Pendataan alat UTTP, Tera dan Tera Ulang alat UTTP

6 Kec

6 Kec

42.081.000

6 Kec

46.290.000

6 Kec

51.000.000

6 Kec

56.100.000

6 Kec

61.710.000

6 Kec

257.181.000

Disperindag

2.07.2.07.01.17

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Terbentuknya kelompok usaha baru yang mampu memanfaatkan SDA lokal, bertambahnya keterampilan pengrajin/pengusaha IKM

2.07.2.07.01.17.01

Terlaksananya study kelayakan Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap tentang penetapan Kompetensi Inti pemanfaatan sumber daya Industri Daerah (KIID)

2.07.2.07.01.17.02

Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

Terlaksananya Diklat teknis perajin IKM Tersusunnya Database IKM Tahun 2012

97.895.000

1 Kali

1 kali

97.895.000

323.100.000

3 kali

209.440.000

323.100.000

355.400.000

3 kali

238.326.000

376.316.000

3 kali

262.159.000

408.526.000

485.805.000

355.400.000

390.900.000

3 kali

288.395.000

449.460.000

1.208.772.000

390.900.000

423.000.000

13 kali

317.275.000

494.426.000

1.329.650.000

423.000.000

1.590.295.000

Disperindag

1.315.595.000

543.910.000

1.709.924.000

1.590.295.000

2.272.638.000

1.880.920.000

6.615.071.000

-

1 Tahun

300.000.000

1 Lokasi

800.000.000

1 Lokasi

880.000.000

1 Lokasi

968.000.000

1 Lokasi

1.064.800.000

1 Lokasi

4.012.800.000

Disperindag

25 orang

25 orang

185.805.000

50 orang

408.772.000

50 orang

449.650.000

75 orang

741.924.000

75 orang

816.120.000

275 orang

2.602.271.000

Disperindag

Disperindag

Capaian Kinerja Program dan dan Kerangka Pendanaan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

KODE



2012

Target

1

2

3

4

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


17

2.07.2.07.01.16

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Terjalinnya kemitraan usaha dan hubungan kontak dagang dengan pengrajin/pengusaha dari dalam dan luar negeri

2.07.2.07.01.16.06

Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

Keikutsertaan hasil Industri kecil dan menengah Kab. Kobar pada Pameran

2.07.2.07.01.17

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Tercapainya peningkatan SDM pelaku usaha dan peningkatan kualitas dan kuantitas produk

2.07.2.07.01.17.01

Pengembangan Siatem Inovasi Teknologi Industri

Pengadaan mesin peralatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk IKM

2.07.2.07.01.17.02

Penguatan Kemampuan Teknologi Industri

Terlaksananya magang teknis bagi peningkatan SDM pengrajin IKM

1.16.1.06.01.15


1.16.1.06.01.15.05

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal


1.16.2.07.01.15


Tercapainya Penanaman Modal di sektor industry sesuai dengan potensi wilayah dan tertata dengan baik

1.16.2.07.01.15.04



30 Kali

30

50.980.000

8 Kali

133.120.000

8 Kali

146.432.000

8 Kali

161.076.000

8 Kali

177.183.000

62 Kali

668.791.000

Disperindag

1.16.2.07.01.15.10



1

1

69.180.000

3

228.294.000

3

251.124.000

4

368.315.000

4

405.147.000

15

1.322.060.000

Disperindag

1.16.2.07.01.15.11



6 Kecamatan

30 Kali

50.980.000

32 Kali

66.317.000

34 Kali

77.508.000

36 Kali

90.274.000

38 Kali

104.817.000

170 Kali

389.896.000

Disperindag

I

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1.1

Pelatihan petani dan pelaku agrobisnis

1,2

1.3

94.255.000

1 Kali

1 kali

94.255.000

197.936.000

2 kali

451.500.000

4 unit

197.936.000

217.730.000

2 kali

496.650.000

217.730.000

359.255.000

3 kali

546.365.000

359.255.000

395.181.000

3 kali

601.042.000

395.181.000

1.264.357.000

11 kali

661.117.000

1.264.357.000

Disperindag

2.756.674.000

4 unit

396.500.000

4 unit

436150000

4 unit

479765000

4 unit

527742000

4 unit

580.517.000

20 unit

2.420.674.000

Disperindag

6 0rang

55.000.000

6 0rang

60.500.000

6 0rang

66.600.000

6 0rang

73.300.000

6 0rang

80.600.000

30 orang

336.000.000

Disperindag

77.295.800

100%

77.295.800

80.000.000

100%

171.140.000

80.000.000

80.000.000

100%

427.731.000

80.000.000

80.000.000

100%

475.064.000

80.000.000

100%

619.665.000

80.000.000

397.295.800

80.000.000

397.295.800

687.147.000

2.380.747.000

Bappeda

356.872.200

372.294.417

388.383.105

405.167.066

422.676.345

440.942.286

2.029.463.219

Terlatihnya 50 org petani/pekebun

110.730.600

115.515.818

120.507.829

125.715.570

131.148.363

136.815.934

629.703.514

Dinas Perkebunan

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

Bertambahnya luas areal perkebunan dan luas areal revitalisasi perkebunan

157.613.600

164.424.865

171.530.479

178.943.162

186.676.184

194.743.388

896.318.078

Dinas Perkebunan

Peningkatan kemampuan lembaga petani

Meningkat prestasi, dinamika dan kinerja petani, kelompok tani/pelaku agribisnis dan petugas

88.528.000

92.353.734

96.344.797

100.508.334

104.851.798

109.382.964

503.441.627

Dinas Perkebunan


KODE



2012

Target

1

2

II

3

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Tercetaknya buku perkebunan dalam angka 2011 dan pengumpulan SPK bidang perkebunan selama 1 tahun

Penyusunan data base potensi produk pangan

4

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


17

5.224.927.400

5.450.722.427

5.686.275.179

5.932.007.333

6.188.358.792

6.455.788.470

29.713.152.201

Pengumpulan dan pengolahan data statistik perkebunan, perkembangan pembangunan dan pengembangan serta investasi bidang perkebunan.

104.124.300

108.624.027

113.318.210

118.215.252

123.323.919

128.653.357

592.134.765

Dinas Perkebunan

Pengembangan diverisifikasi tanaman

Terlaksananya pengembangan lada tahan BPB dan pembinaan kelompok tani integrasi tanaman perkebunan dengan ternak sapi

317.404.700

331.121.331

345.430.726

360.358.501

375.931.379

392.177.239

1.805.019.176

Dinas Perkebunan

Pengembangan Pertanian pada lahan kering

Terlaksananya Pembangunan jalan produksi di kawasan perkebunan

3.293.830.200

3.436.172.940

3.584.667.016

3.739.578.258

3.901.183.983

4.069.773.493

18.731.375.690

Dinas Perkebunan

2.1

2.2

2.3

Terlaksananya Pembangunan gedung saprodi dan kantor pembibitan Terlaksanya Pemagaran kebun pembibitan 2.4 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

Peningkatan Luas Areal dan penambahan Hasil Produksi Perkebunan dalam jangka panjang

1.479.755.300

1.543.702.866

1.610.413.924

1.680.007.897

1.752.609.371

1.828.348.315

8.415.082.373

Dinas Perkebunan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Termonitornya seluruh rangkaian kegiatan pada program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan

29.812.900

31.101.263

32.445.303

33.847.425

35.310.140

36.836.066

169.540.197

Dinas Perkebunan

298.716.100

311.625.104

325.091.970

339.140.807

353.796.764

369.086.077

1.698.740.722

2.5

III

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

3.1

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

Terlaksananya mengikuti pameran EXPO Kalteng dan pameran lainya

136.725.000

142.633.565

148.797.469

155.227.746

161.935.907

168.933.961

777.528.648

Dinas Perkebunan

3.2

pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat

Tersedianya informasi pasr produkproduk perkebunan masyarakat.

69.707.000

72.719.385

75.861.950

79.140.321

82.560.367

86.128.210

396.410.233

Dinas Perkebunan

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Berkurangnya serangan OPT Tanaman Perkebunan dan Kebakaran lahan / Kebun

92.284.100

96.272.154

100.432.551

104.772.740

109.300.490

114.023.906

524.801.841

Dinas Perkebunan

1.926.910.600

2.010.181.965

2.097.051.899

2.187.675.913

2.282.216.240

2.380.842.123

10.957.968.140

1.794.579.000

1.872.131.660

1.953.035.755

2.037.436.117

2.125.483.837

2.217.336.536

10.205.423.905

Dinas Perkebunan

3,3

IV

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

4.1

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Terealisasinya Perluasan kebun karet rakyat 285 ha dan GERBER MLT 20 Ha serta Pemiliharaan Kebun desa TM 2010 seluas 25 Ha

4,2

Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan

Selesainya kegiatan sosialisasi perbenihan

54.722.600

57.087.435

59.554.466

62.128.110

64.812.974

67.613.864

311.196.849

Dinas Perkebunan

4,3

Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian

tersedianya peta kebun desa

45.163.000

47.114.717

49.150.778

51.274.827

53.490.667

55.802.264

256.833.253

Dinas Perkebunan

4,4


Termonitornya seluruh rangkaian kegiatan pada program peningkatan produksi perkebunan

32.446.000

33.848.153

35.310.900

36.836.859

38.428.762

40.089.459

184.514.133

Dinas Perkebunan

2.02.01.15

Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan

1.460.185.375

1.802.711.500

1.579.991.850

1.664.900.035

1.958.200.039

8.465.988.799

2.02.01.15.01

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Tersedianya data kawasan pengelolaan KPHP

-

315000 Ha

265.777.500

-

-

-

-

315.000 Ha

265.777.500





2012

Target

1

2

3

4

Tersedianya data penataan kawasan KPHP (peruntukan kawasan KPHP)

2.02.01.15.04

2.02.01.15.06

2.02.01.15.06

Perencanaan dan Pengembangan HKM

Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan

2013

Rp

5

6

-

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

315000 Ha

300.000.000

-

315.000 Ha

300.000.000

20.000 btg

276.100.000

20.000 btg

100.000 btg

1.380.500.000

-

20.000 btg

Pembuatan HR sengon di Kec. Arsel dan Kotawaringin lama & HR Jabondi desa Sebuai

-

100 Ha

Tersedianya laporan hasil tata batas lokasi rencana pembangunan bandara

-

-

Tersedianya data potensi kayu pada lokasi rencana pembangunan bandara

-

-

2250 Ha

-

-

-

2250 Ha

Tersedianya data luas dan keadaan hutan mangrove

-

-

2 Kec

-

-

-

2 Kec

Tersedianya data penataan hutan mangrove

-

-

-

2 Kec

-

-

2 Kec

Tersedianya data Citra satelit update resolusi tinggi wilayah Kec. Aruta

-

-

-

-

2700 Km²

-

2700 Km²

30 Org

30 Org

30 Org

30 Org

30 Org

150 Org

-

162.614.950

20 Km

276.100.000

-

400.000.000

-

20.000 btg

-

20.000 btg

Pelaksanaan Penanaman serentak

276.100.000

2014

276.100.000

-

400.000.000

-

20.000 btg

276.100.000

-

400.000.000

-


17

Dishut

100 Ha

600.000.000

20 Km

1.962.614.950

Terlaksananya pelatihan SKAU

90 orang aparat Desa

Terlaksananya pelatihan HTR

80 orang Petani HTR

-

40 Org

40 Org

40 Org

40 Org

160 Org

Tersedianya Data dan informasi serta adanya solusi permasalahan pemanfaatan kawasan hutan

20 tim

20 tim

20 tim

20 tim

20 tim

20 tim

100 Tim

Meningkatkan Produksi dan diversifikasi hasil hutan

3 HPH

3 HPH

1 HTI

1 HTI

1 HTI

1 HTI

1 HTI

1 HTI

1 HTI

4 IPHHK

4 IPHHK

4 IPHHK

4 IPHHK

4 IPHHK

4 IPHHK

4 IPHHK

Dishut

3 HPH

3 HPH

3 HPH

3 HPH

3 HPH

3 HPH

3 HPH

Dishut

370.064.925

3 HPH

439.983.500

3 HPH

483.981.850

3 HPH

532.380.035

3 HPH

585.618.039

3 HPH

2.412.028.349

Dishut

Tertibnya Penatausahaan Hasil hutan dan terselenggaranya usaha Kehutanan secara lestari Memberikan pelayanan prima di bidang Kehutanan

1 HTI

1 HTI

1 HTI

1 HTI

1 HTI

1 HTI

1 HTI

Terpantaunya pendistribusian dan dan penggunaan Blanko SKSHH/ SKAU

100 Set

100 Set

100 Set

100 Set

100 Set

100 Set

500 Set

Dishut

Meningkatnya PNBP sektor Kehutanan

10 Kali

10 Kali

10 Kali

10 Kali

10 Kali

10 Kali

50 Kali

Dishut





2012

Target

1

2

3

2013

Rp

6

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


4

5

17

40 Org

40 Org

40 Org

40 Org

40 Org

40 Org

40 Org

Dishut

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

Dishut

30%

30%

40%

50%

60%

80%

80%

Dishut

Terpantaunya penerimaan iuran Kehutanan dan tertibnya penatausahaan hasil hutan Meningkatnya pengetahuan aparatur di bidang Kehutanan Pengukuran dan pengujian hasil hutan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku Peningkatan investasi usaha pemanfaatan prodak-prodak Kehutanan Memperkenalkan prodak-prodak Kehutanan

2.02.01.15.08

Pengembangan Pengujian & Pengendalian Peredaran hasil Hutan

menurunya kegiatan illegal loging dan peredaran hasil hutan ilegal

322.823.000

Tersedianya dana kegiatan

2.02.01.15.09


2.02.01.16

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2.02.01.16.01

koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi & Penghijauan Hutan

322.823.000

355.105.000

390.615.000

429.677.000

1.821.043.000

Terlaksananya patroli pengawasan peredaran hutan

48 kali

48 kali

48 kali

48 kali

48 kali

48 kali

240 Kali

Terlaksananya operasi fungsional

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

20 Kali

Terlaksanya penyegaran Polhut

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

5 Paket

Terlaksananya pemeliharaan senjata api

10 Buah

10 Buah

10 Buah

10 Buah

10 Buah

10 Buah

50 Buah

Terlaksananya monitoring dan evaluasi HTI

2 Perusahaan

2 Perusahaan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi HTR

1.744 Ha

2.040 Ha

2.040 Ha

2.040 Ha

2.040 Ha

2.038 Ha

10.198 Ha

Terlaksananya monitoring dan evaluasi penggunaan koridor jalan

3 Perusahaan

3 Perusahaan

3 Perusahaan

3 Perusahaan

3 Perusahaan

3 Perusahaan

3 Perusahaan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan untuk budidaya non kehutanan

6 Kecamatan

6 Kecamatan

6 Kecamatan

6 Kecamatan

6 Kecamatan

6 Kecamatan

6 Kecamatan

62.805.000

2 Perusahaan

754.840.000

Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan RHL Sumber Dana SDA-DR

1 Tahun

12 Bln

139.905.000

63.805.000

2 Perusahaan

37.388.755.000

12 Bln

139.905.000

64.805.000

2 Perusahaan

21.145.310.000

12 Bln

139.905.000

65.805.000

2 Perusahaan

22.210.975.000

12 Bln

139.905.000

66.805.000

2 Perusahaan

22.391.030.000

12 Bln

139.905.000

324.025.000

Dishut

103.890.910.000

5 Tahun

699.525.000

Dishut





2012

Target

1

2

3

2.02.01.16.02

Pembuatan bibit/benih tanaman Kehutanan

Pembuatan Kebun bibit

2.02.01.16.07

Peningkatan Peran serta masyarakat dalam RHL

Penyusunan Perencanaan RHL RPRHL

2.02.01.16.09

monitoring Evaluasi dan Pelaporan

4

5

-

-

Telah tersusun dokumen Perencanaan RHL 5 Thn (RPRHL)

2013

Rp

6

-

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

250.0000 Btg

500.000.000

250.0000 Btg

500.000.000

250.0000 Btg

500.000.000

250.0000 Btg

500.000.000

4 Paket

2.000.000.000

Dishut

470.570.000

1 Dok

2.427.850.000

Dishut

545.570.000

470.570.000

470.570.000

470.570.000

RTnRHL

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

RKRHL

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan lahan kritis pada 6 Kecamatan

6 Kec

-

-

5.528 Ha

35.924.615.000

3.070 Ha

19.382.870.000

3.041 Ha

20.454.835.000

3.078 Ha

20.630.990.000

14.717 Ha

96.393.310.000

Dishut

Terlaksananya Monitoring dan evaluasi RHL

6 Kec

26 Kali

69.365.000

26 Kali

69.365.000

26 Kali

69.365.000

26 Kali

69.365.000

26 Kali

69.365.000

130 Kali

346.825.000

Dishut

1 tahun

-

-

12 Bln

284.300.000

12 Bln

582.600.000

12 Bln

576.300.000

12 Bln

580.200.000

4 Tahun

2.023.400.000

Dishut

Tersedianya Data Kegiatan RHL

Penilaian Tanaman Reboisasi

22.02.01.20

Perencanaan dan Pengembangan Hutan

0

22.02.01.20.02

Pendampingan kelompok usaha Perhutanan Rakyat

Pembinaan Kelompok Tani kegiatan RHL

-

-

-

10 kali

75.000.000

10 kali

75.000.000

10 kali

75.000.000

10 kali

75.000.000

40 Kali

300.000.000

2.02.01.17

Perlindungan dan Konservasi sumber Daya Hutan dan Kebakaran

Berkurangnya titik hotspot di Wilayah Kobar

30%

30%

342.195.500

40%

342.195.500

50%

376.414.000

60%

414.052.000

80%

455.461.000

80%

1.930.318.000

2.02.01.17.01

Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan


Pemantauan Titik Api

Penyuluhan Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan

Tersedianya brosur Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

75.000.000

92.770.500

75.000.000

92.770.500

75.000.000

102.047.000

75.000.000

112.252.000

300.000.000

123.477.000

523.317.000

24x

30x

24x

24x

24x

24x

126x

6 Kec.

6 Kec.

6 Kec.

6 Kec.

6 Kec.

6 Kec.

6 Kec.

200 eksp.

200 eksp.

300 eksp.

500 eksp.

1200 eksp.

Dishut

Dishut





2012

Target

1 2.02.01.17.04

2 Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

3

4

2013

Rp

5

6

2015


2016

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.407.001.000

Dishut

249.425.000

274.367.000

301.800.000

331.984.000

Tersedianya operasional penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan kebakaran Pemukiman

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Tersedianya papan peringatan bahaya kebakaran hutan dan lahan

100 Buah

100 Buah

100 Buah

-

-

-

200 bh

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

5 Tahun

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

8 Unit

1 Regu

2 Regu

2 Regu

Terlaksananya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran hutan dan lahan Terbentuknya regu pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

1.21.21.01.16

PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN

Mantapnya Ketahanan Pangan Daerah

1.21.1.21.01.16.01

Penanganan Daerah Rawan Pangan

1.21.1.21.01.16.03

Analisis Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

1.21.1.21.01.16.05

Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah.

1.21.1.21.01.16.09

Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

-

0

1.21.1.21.01.16.11

Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok.

-

1.21.1.21.01.16.13

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah.

-

1.21.1.21.01.16.14

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

1.21.1.21.01.16.16

Pengembangan Diversifikasi Tanaman

-

0

1.21.1.21.01.16.18

Pengembangan Lumbung Pangan Desa.

-

1.21.1.21.01.16.31

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

2.01.1.21.01.15

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

100%

124.607.500

100%

234.023.000

-

0

100%

22.000.000

-

0

100%

48.450.000

100%

5 Regu

446.023.000

100%

492.023.000

100%

535.863.000

100%

1.832.539.500

100%

22.000.000

100%

22.000.000

100%

22.000.000

100%

88.000.000

KPPKP

52.500.000

100%

52.500.000

100%

52.500.000

100%

52.500.000

100%

210.000.000

KPPKP

60.750.000

100%

60.750.000

100%

60.750.000

100%

60.750.000

100%

291.450.000

KPPKP

-

0

100%

47.000.000

100%

56.000.000

100%

65.000.000

100%

168.000.000

KPPKP

0

-

0

100%

33.000.000

100%

40.000.000

100%

45.000.000

100%

118.000.000

KPPKP

0

-

0

100%

50.000.000

100%

55.000.000

100%

60.000.000

100%

165.000.000

KPPKP

80.773.000

100%

80.773.000

100%

80.773.000

100%

80.773.000

100%

399.249.500

KPPKP

-

0

100%

47.000.000

100%

62.000.000

100%

78.000.000

100%

187.000.000

KPPKP

0

-

0

100%

29.000.000

100%

35.000.000

100%

40.000.000

100%

104.000.000

KPPKP

-

0

-

18.000.000

100%

24.000.000

100%

28.000.000

100%

31.840.000

100%

101.840.000

KPPKP

-

0

207.000.000

100%

272.000.000

100%

328.000.000

100%

376.000.000

100%

1.183.000.000

100%

100%

Meningkatkan Pengetahuan dan Kesejahteran Petani


Target

249.425.000


2014

76.157.500

100%

100%





2012

Target

1

2

3

4

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2.01.1.21.01.15.01

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnins

-

0

100%

25.000.000

100%

33.000.000

100%

39.000.000

100%

45.000.000

100%

142.000.000

KPPKP

2.01.1.21.01.15.02

Penyuluhan dan Pendampingan petani dan Pelaku Agribisnis

-

0

100%

54.000.000

100%

71.000.000

100%

85.000.000

100%

97.000.000

100%

307.000.000

KPPKP

2.01.1.21.01.15.03

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

-

0

100%

49.000.000

100%

72.000.000

100%

94.000.000

100%

112.000.000

100%

327.000.000

KPPKP

2.01.1.21.01.15.04

Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi petani/kelompok tani

-

0

100%

54.000.000

100%

71.000.000

100%

85.000.000

100%

97.000.000

100%

307.000.000

KPPKP

2.01.1.21.01.15.05

Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur

-

0

100%

25.000.000

100%

25.000.000

100%

25.000.000

100%

25.000.000

100%

100.000.000

KPPKP

2.01.1.21.01.20

PERBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

2.01.1.21.01.20.01

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertani/Perkebunan

2.01.1.21.01.20.02

Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

2.01.1.21.01.20.03

Penyuluhan dan Pendampingan bagi Penyuluhan Pertanian/Perkebunan

2.01.1.21.02.17

PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN

2.01.1.21.02.17.05

Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai dampak kerusakan hutan

2.01.1.21.02.20

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN

2.01.1.21.02.20.05

Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Masyarakat Perdesaan berbasis Konservasi

2.01.1.21.02.22

PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

2.01.1.21.02.22.07

Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak

2.01.1.21.02.23

PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI Meningkatkan Nilai Tambah Hasil PETERNAKAN Produksi Ternak

2.01.1.21.02.23.08

Penyuluhan Pemasaran Hasil Peternakan

2.01.1.21.02.23.11

Penyuluhan Distribusi Pemasaran Atas Hasil Produksi Peternakan Masyarakat

Meningkatkan Pengetahuan, Ketrampilan dan Kesejahteraan Penyuluh Lapangan

100%

66.184.000

-

Manajemen Hutan

Meningkatkan Kualitas Hasil produksi Ternak

794.000.000

773.000.000

943.000.000

3.365.184.000

0

100%

321.000.000

100%

321.000.000

100%

350.000.000

100%

520.000.000

100%

1.512.000.000

KPPKP

66.184.000

100%

423.000.000

100%

423.000.000

100%

423.000.000

100%

423.000.000

100%

1.758.184.000

KPPKP

-

0

100%

45.000.000

1

50.000.000

95.000.000

KPPKP

-

0

100%

65.000.000

100%

65.000.000

100%

70.000.000

100%

85.000.000

100%

285.000.000

-

0

100%

65.000.000

100%

65.000.000

100%

70.000.000

100%

85.000.000

100%

285.000.000

-

0

100%

85.000.000

100%

40.000.000

100%

50.000.000

100%

60.000.000

100%

235.000.000

-

0

100%

85.000.000

100%

40.000.000

100%

50.000.000

100%

60.000.000

100%

235.000.000

-

0

100%

53.000.000

100%

70.000.000

100%

84.000.000

100%

97.000.000

100%

304.000.000

-

0

100%

53.000.000

100%

70.000.000

100%

84.000.000

100%

97.000.000

100%

304.000.000

0

100%

170.000.000

100%

210.000.000

100%

241.000.000

100%

270.000.000

100%

891.000.000

-

0

100%

61.000.000

100%

79.000.000

100%

95.000.000

100%

105.000.000

100%

340.000.000

KPPKP

-

0

100%

54.000.000

100%

71.000.000

100%

81.000.000

100%

95.000.000

100%

301.000.000

KPPKP

100%

Mengurangi Kerusakan Hutan dan Lahan Kritis

789.000.000

-

0

-

0

-

KPPKP

KPPKP

KPPKP





2012

Target

1 2.01.1.21.02.23.12

2

3

4

Rp

5

Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Peternakan Yang dipasarkan

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

6 -

Peningkatan Pendapatan masyarakat pesisir Rp/bulan

2013

1.357.500

0

850.000.000,00

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100%

55.000.000

100%

60.000.000

100%

65.000.000

100%

70.000.000

100%

250.000.000

KPPKP

1.508.333,3

900.000.000,00

1.675.926

775.000.000,00

1.862.140

925.000.000,00

2.069.044

1.125.000.000,00

4.575.000.000,00

Jumlah kelompok usaha mikro dipesisir yang mampu mengakses kredit ke perbankan (Bankable) : Pengembangan sarana usaha bagi masyakat pesisir

DKP

10 unit

10 unit

15 unit

850.000.000,00

Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

20 unit

900.000.000,00

20 unit

775.000.000,00

DKP

925.000.000,00

1.125.000.000,00

4.575.000.000,00

Dana Pemberdayaan Masyarakat untuk desa pesisir

2 desa

2 desa

2 desa

3 desa

3 desa

DKP

Tenaga Pendamping

2 orang

2 orang

2 orang

3 orang

3 orang

DKP

4 kelompok

4 kelompok

4 kelompok

6 kelompok

6 kelompok

DKP

Kelompok usaha masyarakat Terkelolanya kawasan kelautan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan perikanan sesuai dengan arahan dan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan potensi Jumlah masyarakat pengguna alat tangkap ilegal berkurang

2.050.000.000,00

25%

0,35

25%

2.020.000.000,00

1

0,35

1.957.000.000,00

1

0

2.699.676.400,00

1

1

2.615.240.000,00

11.341.916.400,00

DKP

1

12 kali

15 kali

15 kali

20 kali

20 kali

DKP

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

DKP

1 tim

1 tim

1 tim

1 tim

1 tim

DKP

Rambu-rambu sungai dan laut bebas illegal fishing

10 lokasi

10 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

DKP

Jumlah usaha penangkapan ikan dilaut yang sesuai dengan ketentuan

50 kapal

Jumlah usaha penangkapan ikan diperairan umum yang sesuai dengan ketentuan

25 kapal

Operasi Penangawasan Tenaga Pengawas Perikanan Tim Pengawas

Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

1.500.000.000,00

75 kapal

1.350.000.000,00

45 kapal

100 kapal

1.220.000.000,00

75 kapal

150 kapal

1.950.000.000,00

100 kapal

200 kapal

1.750.000.000,00

7.770.000.000,00

DKP

- Kapal pengawas

-

1 unit

1 unit

-

DKP

- Pos Pengawas

-

1 buah

2 buah

2 buah

-

DKP

1 unit

2 unit

2 unit

-

DKP

5 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

- Dermaga Jumlah kawasan pesisir yang terpetakan sesuai dengan arahan dan peta potensi

2 lokasi

Jumlah kawasan perairan yang terpetakan sesuai dengan arahan dan peta potensi

2 lokasi

Kawasan konservasi laut

1 lokasi

550.000.000,00

Produksi perikanan budidaya ton per tahun

5 lokasi

670.000.000,00

5 lokasi

-

737.000.000,00

749.676.400,00

3.725.000.000,00

4.335,00

3 lokasi

865.240.000,00

3.571.916.400,00

DKP

1 lokasi

3.915.000.000,00

5.115

4.163.700.000,00

6.036

DKP DKP

1 lokasi

1 lokasi

3.675,00

5 lokasi

DKP

3 lokasi

1 lokasi

Kawasan konservasi perairan umum

Pengembangan Budidaya Perikanan

DKP

DKP

150 kapal

Pemenuhan fasilitas pengawasan

Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan


4.348.064.000,00

7.361

4.372.126.280,00

20.523.890.280,00





2012

Target

1

2

3 Produksi benih ikan ekor/tahun

Pengembangan Bibit Unggul

Rp

5

6

1,5 juta

Peningkatan sarana dan prasarana BBI

25%

Peningkatan sarana dan prasarana BBU Sei. Bakau

25%

Peningkatan sarana dan prasarana UPR

25%

2014

Target

Rp

7

8

1,75 juta

Target

Rp

9

10

2 juta

0,35

Target

Rp

11

12

1 1

1.155.000.000,00

0,35

Target

Rp

Target

Rp

13

14

15

16

1

1

1

1

17

DKP

1

1.397.000.000,00


DKP

2,5 juta 1

1.270.500.000,00


2016

2,25 juta

0,35

1.050.000.000,00

2015

1.537.120.000,00

6.409.620.000,00

DKP

DKP

1

Tenaga pengelola BBI, BBU dan UPR

15 orang

15 orang

15 orang

15 orang

15 orang

DKP

Jumlah kelompok masyarakat pembudidaya yang terdampingi dalam menjalankan usaha

25 kelompok

25 kelompok

35 kelompok

45 kelompok

50 kelompok

DKP

Pelatihan pendidikan kursus bagi Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya pembudidaya Ikan Pelatihan aparatur dan magang kerja Tenaga Pendamping Teknologi

Jumlah kelompok usaha yang memenuhi syarat standart kelembagaan (Bankable) dan jumlah tenaga kerja yang terserap Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya

4

2013

50 orang

925.000.000,00

100 orang

975.000.000,00

150 orang

1.072.500.000,00

150 orang

1.093.950.000,00

150 orang

940.750.000,00

5.007.200.000,00

DKP

2 orang

3 orang

3 orang

3 orang

3 orang

DKP

2 orang

5 orang

5 orang

5 orang

5 orang

DKP

10 kelompok

15 kelompok

15 kelompok

15 kelompok

15 kelompok

DKP DKP

747,50

837,20 1.750.000.000,00

929 1.785.000.000,00

1.115 1.820.700.000,00

DKP

1.338 1.857.114.000,00

1.894.256.280,00

9.107.070.280,00

Jumlah unit budidaya rumput laut

50 unit

75 unit

75 unit

100 unit

100 unit

DKP

Luasan areal tambak

250 Ha

250 Ha

250 Ha

250 Ha

250 Ha

DKP

Luasan areal kolam

25 Ha

25 Ha

25 Ha

25 Ha

25 Ha

DKP

100 unit

100 unit

100 unit

100 unit

100 unit

DKP

Jumlah unit keramba air tawar Pengembangan Perikanan Tangkap

3.470.000.000,00 Jumlah produksi perikanan tangkap (ton/tahun)

9.771,60

3.974.500.000,00 9.968,20

4.419.710.000,00 10.217

4.567.592.000,00 10.473

4.799.207.040,00

21.231.009.040,00

10.892

DKP DKP

Peningkatan pendapatan nelayan Pendapatan nelayan pemilik kapal/bulan (Rp)

1.750.000

1.902.173,91

2.067.580

2.247.370

2.442.793

DKP

Pendapatan nelayan buruh/bulan (Rp)

1.150.000

1.210.526,32

1.274.238

1.341.303

1.411.898

DKP

Jumlah kelompok nelayan yang Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan terdampingi dalam usaha Tangkap peningkatan usaha Sarana dan prasarana PPI Kumai

Tenaga pengelola PPI Kumai

15 kelompok

20 kelompok

20 kelompok

20 kelompok

20 kelompok

DKP

1 unit

1 unit

2 unit

2 unit

2 unit

DKP

10 orang

12 orang 900.000.000,00

12 orang 918.000.000,00

14 orang 936.360.000,00

DKP

15 orang 945.000.000,00

963.900.000,00

4.663.260.000,00

Pelatihan aparatur dan magang kerja

4 orang

4 orang

5 orang

5 orang

5 orang

DKP

Palatihan keahlian nelayan

60 orang

60 orang

60 orang

60 orang

60 orang

DKP

Palatihan manajemen kelompok

25 orang

25 orang

25 orang

25 orang

25 orang

DKP





2012

Target

1

2

Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap

3

4

Rp

5

6

Terlayani nelayan dalam mengakses kredit usaha (orang)

125

Dana Stimulan bagi nelayan

125

Jumlah kawasan minapolitan tangkap yang memiliki KUB (desa)

Peningkatan Perikanan Tangkap

2013

2014


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

131,58

550.000.000,00

2015

156,00

2

139

632.500.000,00

195

2,00

146

695.750.000,00

244

2

305

3

17 DKP

153

779.240.000,00


935.088.000,00

3.592.578.000,00

DKP

DKP

3

Jumlah lokasi pengkayaan dan pemantauan perlindungan SDI

5 lokasi

5 lokasi

6 lokasi

4 lokasi

4 lokasi

DKP

Perairan laut

3 lokasi

3 lokasi

4 lokasi

2 lokasi

2 lokasi

DKP

Perairan umum

2 lokasi

2 lokasi

2 lokasi

2 lokasi

2 lokasi

DKP

Jumlah perizinan usaha penangkapan

DKP

SPI kapal laut

50

50,00

50

50

DKP

50

DKP

Ketersediaan dermaga tambat labuh

Dermaga laut

2 buah

2 buah

2 buah

2 buah

2 buah

DKP

Dermaga perairan umum

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

DKP

DKP

Pembangunan Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perairan umum

-

-

1 unit

-

DKP

-

DKP

Sarana tangkap nelayan berupa : 2.020.000.000,00

2 unit

2.424.000.000,00

3 unit

2.787.600.000,00

3 unit

2.843.352.000,00

3 unit

2.900.219.040,00

12.975.171.040,00

DKP

- Kapal nelayan kap. 10 GT

2 unit

- Kapal Nelayan kap. 15 GT

1 unit

2 unit

3 unit

4 unit

4 unit

DKP

- Kapal Nelayan kap. > 30 GT

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

DKP

DKP

Sarana tangkap nelayan berupa :

- Jaring Purse Seine

5 unit

5 unit

5 unit

5 unit

5 unit

DKP

- Jaring Gill Net

15 unit

15 unit

15 unit

15 unit

15 unit

DKP

- Jaring Fish Net

15 unit

15 unit

15 unit

15 unit

15 unit

DKP

- Jaring Trammel Net

5 unit

5 unit

5 unit

5 unit

5 unit

DKP

- Jaring Rajungan

25 unit

25 unit

25 unit

25 unit

25 unit

DKP

DKP

Alat Bantu penangkapan

- Fish finder

3 buah

3 buah

3 buah

3 buah

3 buah

DKP

- GPS + Navigasi kapal

10 buah

10 buah

10 buah

10 buah

10 buah

DKP





2012

Target

1

2 Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

3

4

6

5 produk

Jumlah pelelangan ikan yang berfungsi

1 lokasi

Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita/tahun)

Rp

5

Jumlah ragam produk bernilai tambah

Jumlah UMKM pengolah ikan

Pengembangan Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan

2013

1.700.000.000,00

2014

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

5 produk

2.058.250.000,00

5 produk

2.326.606.250,00

5 produk

2.578.088.625,00

5 produk

3.347.001.820,00

1 lokasi

25,00

35,00


2016

Target

1 lokasi

25

2015

30

36,00 325.000.000,00

1 lokasi

37 438.750.000,00

DKP

DKP

45

38 515.531.250,00

DKP

39 628.948.125,00

1.025.000.000,00

2.933.229.375,00 DKP

Jumlah event pameran yang diikuti

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rantai Dingin Produk Perikanan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan Tradisional

Tingkat kabupaten

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

DKP

Tingkat propinsi

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

DKP

Tingkat Nasional

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

DKP

Jumlah pengolah yang memenuhi syarat pengolahan dalam menjaga rantai dingin

25%

Sarana dan prasarana rantai dingin

4 unit

Jumlah produk bernilai tambah tinggi (value added product)

0,35 450.000.000,00 4 unit

2 macam

Pemenuhan sarana pengolahan tradisional

10 unit

Prosentase kelengkapan data data base bidang kelautan dan perikanan

25%

Team Statistik

0 553.500.000,00

2 macam

2 macam

0,35

2 macam

802.824.660,00

3.582.557.660,00 DKP

10 unit

1

1 team

DKP

2 macam

10 unit

DKP

1

1 team

140.000.000,00

3.491.124.500,00 DKP

787.083.000,00

0

1 team 125.000.000,00

1.100.000.000,00 4 unit

771.650.000,00 10 unit

DKP

1 751.099.500,00

4 unit

671.000.000,00 10 unit

1 team

0 636.525.000,00

4 unit

550.000.000,00

Pengembangan Sistem Informasi Data Kelautan dan Perikanan

17

12.009.946.695,00

1 lokasi

30


DKP

1 team

142.800.000,00

145.656.000,00

148.569.120,00

702.025.120,00

Pelatihan statistik kelautan dan perikanan

8 OP

8 OP

8 OP

8 OP

8 OP

DKP

Pelatihan penyusunan data base perikanan berbasis SIG

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

DKP

Prosentase pertemuan dan koordinasi perencanaan dan pengendalian program

60%

Tingkat kabupaten

60%

Tingka Propinsi

60%

0,75

1

1

1

DKP

Tingkat Pusat

60%

0,75

1

1

1

DKP


Prosentase pelaksanaan monitorng, evaluasi dan pelaporan kegiatan

100%

75.000.000,00

Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

Jenis komoditas baru yang mampu diujicobakan dan diterapkan dalam pembudidayaan ikan

2 jenis

350.000.000,00

Koordinasi Perumusan Kebijakan Pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan

0,75

0,75

175.000.000,00

1,00

2 jenis

1

1

178.500.000,00

76.500.000,00

375.000.000,00

1

2 jenis

1

1

182.070.000,00

78.030.000,00

425.000.000,00

1

2 jenis

DKP

1

1

185.711.400,00

79.590.600,00

485.714.285,71

1

2 jenis

189.425.628,00

910.707.028,00

81.182.412,00

390.303.012,00

550.000.000,00

2.185.714.285,71

DKP

DKP





2012

Target

1

2

3

4

6

1 jenis

Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

2 desa

Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Perikanan

Jumlah kelompok yang mendapat fasilitas pelayanan dan penyuluhan

2 desa

Sarana komunikasi penyuluh

2 unit

Sarana transportasi penyuluh Pos Penyuluh perikanan

1.08.1.03.01.15.02

Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Target

Rp

7

8

2015

Target

Rp

9

10

1 jenis 350.000.000,00

Kajian budidaya ikan air payau

Jumlah desa dan kelompok pelaku usaha perikanan yang mendapat fasilitas penyuluhan dan bimbingan usaha perikanan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2014

1 jenis

Kajian budidaya ikan air tawar

1.08.1.03.01.15

Rp

5

Kajian budidaya ikan air laut Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

2013

1 jenis

174.000.000,00

224.516.129,03

2 desa

174.000.000,00

224.516.129,03

Target

Rp

Target

Rp

11

12

13

14

15

16

2 desa

256.589.861,75

485.714.285,71

256.589.861,75

550.000.000,00

1 jenis

2.185.714.285,71

17

2 desa

293.245.556,29

2 desa

335.137.778,61

1.283.489.325,68

DKP

2 desa

2 unit

293.245.556,29

DKP DKP

1 jenis

2 desa

2 unit


DKP

1 jenis

2 desa

2 unit

Rp

425.000.000,00 1 jenis

2 desa

Target

1 jenis

375.000.000,00

1 jenis


2016

2 unit

335.137.778,61

1.283.489.325,68

DKP

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

DKP

2 buah

2 buah

2 buah

2 buah

2 buah

DKP

Outcome : Terlaksananya pengelolaan persampahan

8.200.000.000

7.400.000.000

311 unit

376,00

563,00

697,00

831,00

1.005,00

1.005,00

PUD

- Jumlah gerobak sampah

175 unit

190,00

317,00

392,00

468,00

566,00

566,00

PUD

4,00

5,00

7,00

9,00

11,00

13,00

13,00

PUD

61,54 %

64,54

1.08.1.03.01.24

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Outcome : Pengelolaan RTH

1.08.1.03.01.24.05

Kegiatan Penataan RTH

Output : Kawasan RTH tertata

107,75 ha

1.08.1.03.01.24.06

Kegiatan Pemeliharaan RTH

Output : Kawasan RTH terpelihara

107,75 ha

1.08.xx.15


Peningkatan Koordinasi Pengelolaan Persampahan

1.08.xx.15.10

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

Terlaksana nya sosialisasi Pengelolaan Persampahan sebanyak 26 kali

1.08.xx.16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Penurunan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.08.xx.16.1

Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

Diperolehnya Apresiasi Adipura 5 kali

1.08.xx.16.6

Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan B3 dan limbah B3

Tersosialisasikan Pengelolaan dan Limbah B3 kepada 570 orang

1.08.xx.16.8

Terlaksana nya sosialisasi Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan pengelolaan lingkungan Pertambangan sebanyak 17 kali

0,0001

5.400.000.000

67,54

5.500.000.000

68,53

2.250.000.000

6,2

5.900.000.000

72,61

2.500.000.000

7,5

6.500.000.000

75,81

3.000.000.000

7,5

6.600.000.000

75,81

12.450.000.000

29.900.000.000

PUD

PUD

0,0001

4.500.000.000

0,0001

3.000.000.000

0,0001

3.000.000.000

0,0001

3.000.000.000

0,0001

3.200.000.000

0,0001

16.700.000.000

108,02

2.000.000.000

108,29

2.000.000.000

108,56

2.000.000.000

108,83

2.000.000.000

109,10

2.000.000.000

109,10

10.000.000.000

PUD

-

6.500.000.000

PUD

-

2.500.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

0

5.000.000

5.500.000

7.500.000

10.000.000

0

5

342.804.800

5

5,2

42.350.000.000

Output : - Jumlah TPS

Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

1.900.000.000

9.600.000.000

2,32

1.08.1.03.01.15.04

4,2

9.000.000.000

2,32

- Jumlah depo transfer

2.800.000.000

8.150.000.000

5.000.000

5

395.000.000

5.500.000

7

435.000.000

7.500.000

9

480.000.000

10.000.000

28.000.000

26

517.500.000

28.000.000

BLH

2.170.304.800

1

286.680.800

1

315.000.000

1

340.000.000

1

375.000.000

1

395.000.000

5

1.711.680.800

BLH

110

18.100.000

110

20.000.000

115

25.000.000

115

25.000.000

120

30.000.000

570

118.100.000

BLH

-

-

3

15.000.000

4

20.000.000

5

25.000.000

5

30.000.000

17

90.000.000

BLH





2012

Target

1

2

3

1.08.xx.16.14

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

1.08.xx.17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Meningkatnya Perlindungan Konservasi SDA Daya Alam

1.08.xx.17.2

Pantai dan Laut Lestari

Penanaman sebanyak 15.300 mangrove

1.08.xx.17.6

Pengendalian kerusakan hutan dan lahan

1.08.xx.17.8

4

Partisipasi aktif masyarakat pada peringatan hari lingkungan

2013

Rp

5 1

6 38.024.000

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

45.000.000

1

50.000.000

1

55.000.000

1

62.500.000

5

250.524.000

BLH

393.065.000

195.000.000

245.000.000

290.000.000

320.000.000

1.443.065.000

3.000

38.850.000

3.000

40.000.000

3.000

40.000.000

3.100

45.000.000

3.200

50.000.000

15.300

213.850.000

BLH

Tersedianya spanduk dan baleho tentang pencegahan kerusakan hutan dan lahan

2

114.600.000

2

75.000.000

2

100.000.000

2

125.000.000

2

135.000.000

10

549.600.000

BLH

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Alam

Terlaksana nya pengawasan pemanfaatan SDA sebanyak 40 kali

-

-

7

15.000.000

9

20.000.000

10

25.000.000

14

30.000.000

40

90.000.000

BLH

1.08.xx.17.9

Koordinasi pengelolaan konservasi Sumber Daya Alam

Tersedianya 90 buah papan informasi dan 26 sumur resapan

2

160.615.000

2

50.000.000

2

65.000.000

2

70.000.000

2

75.000.000

10

420.615.000

BLH

1.08.xx.17.13

Koordinasi pengendalian kebakaran hutan

Terlaksana nya koordinasi pencegahan kebakaran hutan

6

79.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

6

79.000.000

BLH

1.08.xx.17.14

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA.

Terlaksananya penyuluhan perlindungan konservasi SDA pada 450 orang

-

-

75

15.000.000

100

20.000.000

125

25.000.000

150

30.000.000

450

90.000.000

BLH

1.08.xx.19

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

Meningkat nya pelopor lingkungan Hidup

1.08.xx.19.1

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan sbb:

37.322.000

47.000.000

54.500.000

62.000.000

69.500.000

270.322.000

Seleksi dan pengiriman Duta Lingkungan

Terpilihnya 10 orang duta lingkungan

6

2

3.125.000

2

7.500.000

2

10.000.000

2

10.000.000

2

12.500.000

10

43.125.000

BLH

Sosialisasi Adiwiyata

Terlaksana nya sosialisasi Adiwiyata kepada 250 orang guru

176

50

10.398.500

50

12.000.000

50

15.000.000

50

18.000.000

50

20.000.000

250

75.398.500

BLH

Pelatihan Kader Lingkungan

Terlatihnya 250 orang kader lingkungan

173

50

18.798.500

50

20.000.000

50

22.000.000

50

24.000.000

50

25.000.000

250

109.798.500

BLH

Kalpataru

Terseleksi nya jenis dan pengelola vegetasi 5 kali

1

5.000.000

1

7.500.000

1

7.500.000

1

10.000.000

1

12.000.000

5

42.000.000

BLH

1.08.xx.22

Program Pengendalian Kebakaran Hutan

Penurunan kawasan hutan yang terbakar

1.08.xx.22.5

Terlaksana nya sosialisasi pada Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan 1.800 orang pencegahan kebakaran hutan

1.08.xx.24


Peningkatan kualitas udara

1.08.xx.24.6

Penataan RTH

Tertanamnya 3.000 pohon pelindung

1.08.xx.24.7

Pemeliharaan RTH

1.08.xx.24.8

Pengembangan taman rekreasi

0

-

0

28.500.000

360

15.000.000

28.500.000

32.000.000

360

80.500.000

32.000.000

33.000.000

360

90.500.000

33.000.000

35.000.000

360

100.500.000

35.000.000

128.500.000

1.440

30.500.000

128.500.000

317.000.000

600

15.000.000

600

15.000.000

600

15.000.000

600

15.000.000

600

15.000.000

3.000

75.000.000

BLH

Terpelihara nya tanaman 8 kali

-

-

2

7.500.000

2

7.500.000

2

7.500.000

2

7.500.000

8

30.000.000

BLH

Terdapatnya 6 kawasan taman yang dikembangkan

-

-

2

50.000.000

2

60.000.000

2

70.000.000

-

-

6

180.000.000

BLH





2012

Target

1

2

3

4

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.08.xx.24.9

Pengawasan dan pengendalian RTH

Terlaksananya 4 kali pengawasan dan pengendalian RTH

1.08.xx.24.10

Peningkatan peran serta masyarakat dan pengelolaan RTH

Terbentuknya 8 kelompok masyarakat mengelola RTH

1.08.xx.15



1.08.xx.15.2

Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah

Terlaksananya pengadaan kotak sampah

1.08.xx.16



1.08.xx.16.2

Koordinasi penilaian langit biru

Terlaksana nya koordinasi sebanyak 14 kali

-

-

3

5.000.000

3

5.000.000

4

7.500.000

4

7.500.000

14

25.000.000

BLH

1.08.xx.16.3

Pemantauan kualitas lingkungan

Tersedianya 21 data hasil pemantauan

-

-

3

15.000.000

4

20.000.000

5

25.000.000

9

45.000.000

21

105.000.000

BLH

1.08.xx.16.4

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

Terlaksana nya 24 kali pengawasan kebijakan

3

14.810.000

4

20.000.000

5

25.000.000

6

30.000.000

6

30.000.000

24

119.810.000

BLH

1.08.xx.16.7

Pengkajian dampak lingkungan

Terlaksana nya pengadaan 10 paket pendukung laboratorium

2

195.875.306

2

200.000.000

2

220.000.000

2

240.000.000

2

270.000.000

10

1.125.875.306

BLH

1.08.xx.16.10

Koordinasi pengelolaan PROKASIH/ SUPERKASIH

Terlaksana nya koordinasi 17 kali untuk penanganan sungai

-

-

3

10.000.000

4

12.000.000

5

13.000.000

5

15.000.000

17

50.000.000

BLH

1.08.xx.16.11

Pengembangan produksi ramah lingkungan

Terlaksana nya koordinasi 12 kali produksi ramah lingkungan

-

-

3

10.000.000

3

12.000.000

3

13.000.000

3

15.000.000

12

50.000.000

BLH

1.08.xx.16.13

Koordinasi penyusunan AMDAL

Terlaksana nya 15 kali penyusunan Amdal

3

58.620.000

3

75.000.000

3

75.000.000

3

80.000.000

3

85.000.000

15

373.620.000

BLH

1.08.xx.17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Meningkatnya Perlindungan Daya Alam konservasi SDA

1.08.xx.17.1

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air

Terlaksana nya 12 kali pengujian sumber air

-

-

3

15.000.000

3

20.000.000

3

25.000.000

3

30.000.000

12

90.000.000

BLH

1.08.xx.17.15

Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi

Terlaksana nya 8 kali koordinasi

-

-

2

5.000.000

2

5.000.000

2

5.000.000

2

5.000.000

8

20.000.000

BLH

1.08.xx.20

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Peningkatan pengujian polusi

1.08.xx.20.1

Pengujian emisi kendaraan bermotor

Terlaksana nya pengujian emisi kendaraan bermotor sebanyak 14 kali

1.08.xx.20.2

-

-

1

3.000.000

1

3.000.000

1

3.000.000

1

3.000.000

4

12.000.000

BLH

-

-

2

5.000.000

2

5.000.000

2

5.000.000

2

5.000.000

8

20.000.000

BLH

159.500.000

315

110

159.500.000

70.000.000

48

269.305.306

70.000.000

72.500.000

50

335.000.000

0

52

369.000.000

20.000.000

56.560.000

72.500.000

77.500.000

55

408.500.000

25.000.000

80.000.000

77.500.000

80.000.000

315

467.500.000

30.000.000

95.000.000

80.000.000

459.500.000

BLH

1.849.305.306

35.000.000

105.000.000

459.500.000

110.000.000

115.000.000

451.560.000

-

-

3

15.000.000

3

20.000.000

4

25.000.000

4

27.500.000

14

87.500.000

BLH

Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri Terlaksananya pengujian

2

10.200.000

3

15.000.000

3

20.000.000

4

25.000.000

4

27.500.000

16

97.700.000

BLH

1.08.xx.20.3

Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

Terlaksananya pengujian kadar limbah sebanyak 10 kali

2

46.360.000

2

50.000.000

2

55.000.000

2

55.000.000

2

60.000.000

10

266.360.000

BLH

1.08.xx.22



1.08.xx.22.1

Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan

Terlaksananya 8 paket pengadaan alat pemadam kebakaran

-

-

-

-

2

40.000.000

2

42.500.000

2

45.000.000

2

47.500.000

BLH

1.08.xx.22.3


Terlaksananya koordinasi sebanyak 27 kali

2

1.800.000

-

-

5

30.000.000

6

32.000.000

7

34.500.000

7

37.000.000

BLH

1.800.000

0

70.000.000

74.500.000

79.500.000

84.500.000





2012

Target

1

2

3

4

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


17

1.08.xx.5

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANG-AN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Bertambahnya keahlian dan kemampuan Pegawai BLH

1.08.xx.5.1

Bimbingan teknis dan pelatihan

Terdidik sebanyak 30 PNS

1.08.xx.15


1.08.xx.15.12


Tersedianya 8 Laporan dari pengelolaan persampahan

1.08.xx.16



1.08.xx.16.12

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkunan Hidup

Tersusunnya 4 kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

-

-

1

5.000.000

1

7.500.000

1

7.500.000

1

10.000.000

4

30.000.000

BLH

1.08.xx.16.16


Tersedia 8 laporan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

-

-

2

2.000.000

2

2.500.000

2

3.000.000

2

3.000.000

8

10.500.000

BLH

1.08.xx.17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Meningkatnya Perlindungan Daya Alam Konservasi SDA

1.08.xx.17.6


Tersedianya kajian kerusakan tanah untuk produksi Biomassa

1.08.xx.19



1.08.xx.19.2

Pengembangan data dan informasi lingkungan

Tersedianya data dan informasi lingkungan sebanyak 5 laporan

1.08.xx.19.4

Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah

1.08.xx.19.5

75.000.000

6

75.000.000

80.000.000

6

0

-

-

2

2.000.000

2

35.879.600

200.000.000

6

2.500.000

2

41.500.000

-

7

3.000.000

2

45.000.000

-

31

3.000.000

8

46.000.000

-

BLH

10.500.000

BLH

40.500.000

0

-

425.000.000

10.500.000

13.000.000

0

-

95.000.000

425.000.000

3.000.000

10.500.000

0

-

90.000.000

95.000.000

3.000.000

10.000.000

200.000.000

1

85.000.000

90.000.000

2.500.000

7.000.000

0

-

6

2.000.000

0

-

80.000.000

85.000.000

200.000.000

1

49.000.000

200.000.000

BLH

217.379.600

1

35.879.600

1

37.500.000

1

40.000.000

1

40.000.000

1

43.000.000

5

196.379.600

BLH

Terdatanya informasi lingkungan 4 kali

-

-

1

2.000.000

1

2.500.000

1

3.000.000

1

3.000.000

4

10.500.000

BLH


Tersedianya 8 laporan peningkatan kualitas

-

-

2

2.000.000

2

2.500.000

2

3.000.000

2

3.000.000

8

10.500.000

BLH

1.08.xx.20



1.08.xx.20.6


Tersedia 8 laporan pengendalian polusi

1.08.xx.22



1.08.xx.22.2

Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan

Terlaksananya 4 kali pemetaan

-

-

1

3.000.000

1

3.000.000

1

3.000.000

1

3.000.000

4

12.000.000

BLH

1.08.xx.22.6


Tersedia 8 laporan pengendalian kebakaran

-

-

2

2.000.000

2

2.500.000

2

3.000.000

2

3.000.000

8

10.500.000

BLH

1.08.xx.24



1.08.xx.24.5

Penyusunan program pengembangan RTH

Tersedianya 3 program RTH

-

-

3

15.000.000

-

-

-

-

-

-

3

15.000.000

BLH

1.08.xx.24.11


Tersedia 8 laporan RTH

-

-

2

2.000.000

2

2.500.000

2

3.000.000

2

3.000.000

8

10.500.000

BLH

5

0

-

-

2.000.000

2

0

2.000.000

2.500.000

2

5.000.000

0

2.500.000

3.000.000

2

5.500.000

17.000.000

3.000.000

3.000.000

2

6.000.000

2.500.000

3.000.000

10.500.000

8

6.000.000

3.000.000

10.500.000

BLH

22.500.000

3.000.000

25.500.000





2012

Target

1

2

3

4

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


17

1.08.xx.16



1.08.xx.16.5

Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI)

Terlaksananya pengujian sebanyak 30 kali

6

26.974.000

6

30.000.000

6

30.000.000

6

30.000.000

6

35.000.000

30

151.974.000

BLH

1.08.xx.16.9

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER)

Terlaksananya pengawasan proper sebanyak 65 perusahaan

-

-

10

15.000.000

15

25.000.000

20

35.000.000

30

45.000.000

75

120.000.000

BLH

1.08.xx.17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Meningkatnya Perlindungan KSDA Daya Alam

1.08.xx.17.5

Pengendalian dampak perubahan iklim

Terlaksana

1.03.1.03.01.15

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Outcome : Terbangunnya ruasruas jalan dan jembatan yang menghubungkan antar wilayah

1.03.1.03.01.15.03

Kegiatan Pembangunan Jalan

Output : Panjang jalan

1.03.1.03.01.15.05

Kegiatan Pembangunan Jembatan

Output : Jumlah jembatan

1.03.1.03.01.18

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Outcome : Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan

1.03.1.03.01.18.03

Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan


1.03.1.03.01.18.04

Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan

1.08.1.03.01.17

nya

26.974.000

45.000.000

0

55.000.000

15.000.000

65.000.000

20.000.000

80.000.000

25.000.000

271.974.000

30.000.000

90.000.000

-

-

3

15.000.000

4

20.000.000

5

25.000.000

6

30.000.000

18

90.000.000

BLH

0,1300

0,1352

51.080.332.620

0,1824

55.496.966.178

0,2104

61.046.662.796

0,2384

67.151.329.076

0,2664

73.874.555.290,9665

0,2664

308.649.845.961

PUD

1182,505 KM

1.229,7320

41.393.572.620

1.659,1455

44.972.645.671

1.913,8389

49.469.910.238

2.168,5322

54.416.901.262

2.423,2256

59.865.149.899,3866

2.423,2256

250.118.179.692

PUD

386 Unit

414,0000

9.686.760.000

542,0000

10.524.320.507

625,0000

11.576.752.558

708,0000

12.734.427.813

791,0000

14.009.405.391,5799

791,0000

58.531.666.270

PUD

koordinasi 18 kali

25.790.513.300

28.020.476.197

30.822.523.817

33.904.776.199

37.299.340.138,1508

155.837.629.651

1182,505 KM

1.194,5050

24.561.220.700

1.611,6175

26.684.893.472

1.913,8389

29.353.382.819

2.168,5322

32.288.721.101

2.423,2256

35.521.484.758,4088

2.423,2256

148.409.702.851

PUD


386 Unit

411,0000

1.229.292.600

542,0000

1.335.582.725

625,0000

1.469.140.998

708,0000

1.616.055.098

791,0000

1.777.855.379,7420

791,0000

7.427.926.800

PUD

Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong

Outcome : Tertanganinya erosi tebing sungai dan jalan

0,5213

0,5670

2.906.947.500

0,6172

3.332.089.406

0,6726

3.665.405.146

0,7333

4.031.892.795

0,7933

4.434.761.676,3995

0,7933

18.371.096.524

PUD

1.08.1.03.01.17.03

Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong

Output : Panjang penanganan

2562 m'

3.605,0000

2.906.947.500

3.924,1728

3.332.089.406

4.276,4074

3.665.405.146

4.662,3395

4.031.892.795

5.043,8210

4.434.761.676,3995

5.043,8210

18.371.096.524

PUD

1.03.1.03.01.24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Outcome : Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.

1.03.1.03.01.24.01

Kegiatan Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

Output : Jumlah set dokumen

28 set

30,00

553.734.000,00

33,00

634.717.756,44

36,00

698.209.875,92

40,00

768.020.793,31

44,00

844.761.841,11

44,00

3.499.444.266,79

PUD

1.03.1.03.01.24.08

Kegiatan Pembangunan pintu air

Output : Jumlah bangunan air

129 unit

133,00

1.013.705.000,00

153,00

1.161.959.647,21

167,00

1.278.192.854,82

182,00

1.405.993.705,07

197,00

1.546.481.346,90

197,00

6.406.332.554,01

PUD

1.03.1.03.01.24.09

Kegiatan Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

Output : - panjang penanganan

52745,3 m'

65.745,30

1.332.287.500,00

62.448,49

1.527.134.929,28

68.053,88

1.679.897.369,62

74.195,53

1.847.862.877,61

80.266,35

2.032.502.323,12

80.266,35

8.419.684.999,63

PUD

18.871.599.500

21.582.965.015

23.741.953.289

26.115.806.191

28.725.311.491,5307

119.037.635.487





2012

Target

1

1.03.1.03.01.24.10

2

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

3

4

Rp

5

Output : - Jumlah bangunan air

- Panjang saluran

2013

6

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

8.898.926.805,67

PUD

1.408.120.250,00

1.614.058.240,73

78.311,91

643.332.000,00

85.245,35

2 kali

4,00

42.409.000,00

5,00

330215,31 m'

413.100,31

13.878.011.750,00

390.962,76

18882 m'

18.882,00

22.355,59

24.362,24

26.560,85

28.734,11

28.734,11

PUD

- Panjang JUT

24984 m'

33.224,00

29.580,14

32.235,25

35.144,38

38.019,96

38.019,96

PUD

1.03.1.03.01.24.15

Kegiatan Optimalisasi Fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

Output : Jumlah sidang

1.03.1.03.01.24.18

Kegiatan Pembangunan jaringan irigasi

Output : - Panjang saluran

- tanggul

737.419.489,65

92.896,99

811.185.074,24

6,00

15.907.674.951,79

426.055,66

101.280,64

1.120.742,88

PUD

72000 m'

Output : panjang penanganan

1.035.977,25

2.148.190.746,64

801.035,18

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

950.222,69

1.953.041.770,03

736472,03 m'

1.03.1.03.01.24.14

871.955,76

1.775.515.798,27

892.291.882,03

7,00

17.498.952.316,52

464.505,83

109.567,62

1.120.742,88

981.450.163,38

8,00

19.248.595.162,75

502.512,58

21.171.925.070,38

109.567,62

4.065.678.609,30

PUD

8,00

42.409.000,00

PUD

502.512,58

87.705.159.251,44

PUD

- Jumlah bendung

1.03.1.03.01.28

Program Pengendalian Banjir

Outcome : Mengendalikan banjir pada daerah genangan air di kawasan perkotaan

18,91 %

17,96

7.888.961.500,00

17,07

9.038.810.134,35

16,21

9.938.691.674,27

15,40

10.938.560.051,96

14,63

12.028.416.583,65

14,63

49.833.439.944,23

1.03.1.03.01.28.06

Kegiatan Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

Output : - Panjang normalisasi saluran

99853 m'

118.778,00

3.732.334.000,00

112.892,01

4.276.337.054,50

107.204,42

4.702.078.575,41

101.847,51

5.175.124.709,76

96.755,13

5.690.744.996,20

96.755,13

23.576.619.335,87

PUD

- Panjang parit

4804,5 m'

5.791,50

PUD

5.504,50

5.227,18

4.965,99

4.717,69

4.717,69

1.03.1.03.01.28.09

Kegiatan Pembangunan prasarana pengaman pantai

Output : bangunan pengaman pantai

755 m'

1.029,00

4.156.627.500,00

978,01

4.762.473.079,85

928,74

5.236.613.098,86

882,33

5.763.435.342,21

838,21

6.337.671.587,45

838,21

26.256.820.608,37

1.03.1.03.01.16

Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong

Outcome : Terlaksananya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

93,82 %

93,82

13.855.725.400,00

94,81

16.151.702.951,87

95,79

17.858.712.349,14

96,78

19.545.756.724,21

97,76

20.703.728.011,24

97,76

88.115.625.436,46

1.03.1.03.01.16.03

Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/goronggorong

Output : Panjang saluran

99495 m'

115.762,00

13.855.725.400,00

116.983,53

16.151.702.951,87

118.192,73

17.858.712.349,14

119.414,27

19.545.756.724,21

120.623,46

20.703.728.011,24

120.623,46

88.115.625.436,46

1.03.1.03.01.27

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Outcome : Terbangunnya instalasi jaringan air limbah kotor (SPAL)

1.03.1.03.01.27.02

Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

Output : Jumlah instalasi

7.399.949.000,00

128 unit

130,00

1.459.349.000,00

8.609.940.660,81

132,30

1.697.972.282,43

9.469.934.733,78

134,61

1.867.572.301,35

10.399.928.324,32

136,91

2.050.976.972,97

11.599.920.054,05

139,21

2.287.628.162,16

PUD

47.479.672.772,97

139,21

9.363.498.718,92

PUD





2012

Target

1

1.03.1.03.01.27.06

2

Kegiatan Pengembangan distribusi air minum

3 Output : jaringan perpipaan

Jumlah instalasi

4

5

56715 m'

58.745,00

11 unit

11,00

1.03.1.03.01.30

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan

Outcome : Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan perdesaan/kelurahan

1.03.1.03.01.30.02

Kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Output : - Panjang jalan

722694 m'

747.601,00

- Panjang jembatan

40203 m'

40.815,00

1.03.1.03.01.30.03

Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

5.2.3

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan

Output : Jumlah instalasi air bersih

6

5.940.600.000,00

24.031.520.800,00

722694 m'

770.907,00

- Panjang jembatan

40203 m'

40.203,00


Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

59.785,85

6.911.968.378,38

60.826,71

7.602.362.432,43

61.867,56

8.348.951.351,35

62.908,41

9.312.291.891,89

62.908,41

38.116.174.054,05

PUD

11,39

30.866.041.767,17

747.601,00

27.976.317.610,57

3.000,00

747.676,30

30.696.867.135,09

0,00

1.758.944.764,15

770.984,65

1.240.741.732,08

33.870.841.580,38

1.929.992.877,36

41.741.694.085,13

747.751,60

1.369.031.128,30

770.984,65

2.129.549.009,43

747.751,60

1.529.209.603,02

771.062,30

154.409.322.513,81

PUD

6.241.095.855,85

PUD

9.708.120.745,28

PUD

3.000,60

2.378.709.094,34

771.062,30

40.211,10

40.211,10

350.000.000

170.358.539.114,94

40.823,22

3.000,60

40.207,05

400.000.000

37.833.775.387,77

40.823,22

3.000,30

40.207,05

275.000.000

37.369.421.718,11

747.676,30

11,78

11,78

40.819,11

3.000,30

40.203,00

400.000.000

33.867.601.744,53

40.819,11

1.130.779.392,45

770.907,00

11,58

0

1.425.000.000

-

Tersedianya pras. Ponton di sei.arut

1 paket

150.000.000

1 pkt

150.000.000

Dishub KI

Tersedianya pras. Derma ga sebuai

1 paket

250.000.000

1 pkt

250.000.000

Dishub KI

1 pkt

250.000.000

Dishub KI

Terlaksannya penyirinngan & pemadatan jl.masuk der maga kumai

1 pkt

250.000.000

Tersedianya fas. gudang dermaga Kumai

1 pkt

300.000.000

1 pkt

300.000.000

Dishub KI

Tersedianya fasl. garasi speed boat

1 pkt

100.000.000

1 pkt

100.000.000

Dishub KI

1 pkt

100.000.000

Dishub KI

100%

25.000.000

Dishub KI

Tersedianya jembatan penghubung di dermaga indra sari) Pemasangan penerangan surya cell pelbhan roro Rehab / pe meliharaan pras & fasl. LLASDP


2016

Target

40.815,00

1.510.925.000,00

2015

Rp

11,19

3.000,00


2014

Target

971.334.000,00

Pembangu nan & Reha bilitasi/ pemelihara an pras Tersedianya pras & fasl. Untuk & fasl. LLASDP kelncaran pengguna jasa ASDP

Pembangu nan dermaga/ gedung ktr. LLASDP

Rp

26.513.779.800,00

- saluran perpipaan

1.03.1.03.01.30.05

2013

1 pkt

100%

100.000.000

25.000.000

Terwujudnya rehab gedung ktr LLASDP Kumai

1 pkt

100.000.000

1 pkt

100.000.000

Dishub KI

Terwujudnya rehab dermaga pasar saik

1 pkt

75.000.000

1 pkt

75.000.000

Dishub KI

Terwujudnya rehab dermaga indra sari

1 pkt

75.000.000

1 pkt

75.000.000

Dishub KI





2012

Target

1

2

3

4

Rp

5

Pembangu nan & Raha bilitasi/ pe meliharaan pras Tersedianya pras. & fasl. LLAJ yang & Fas. LLAJ memadai

Pembangu nan gedung terminal

2013

Target

6

7

2014

Rp

Target

8

9

20.000.000

426.747.000

Rp

Target

10

11

195.000.000

12

13

35.000.000

Rp

Target

14

15

35.000.000

Rp

16

17

711.747.000

1 pkt

337.700.000

Dishub KI

Terlaksananya rehab ring an terminal N.Suka

1 paket

89.047.000

1 pkt

89.047.000

Dishub KI

Terlaksananya perawatan gedung .PKB

Rehab/ pemeli hara an terminal/ pelabuhan

Terlaksanaya rehab gedung terminal N.Suka

Pembangunan sarana & Prasarana Perhubungan

Tersedianya sarana & pras. pely masy.

Pemb.gd. Terminal

Terwujudnya pely. Masy. pengguna js. Angkutan

100%

20.000.000

1 pkt

350.000.000

- Terminal tp.B 3 bh

- Halte

Peningkatan kelaikan pengoperasian Ranmor

Tersedianya pelayanan masy. Peng guna jasa PKB & terwujudnya pengujian yg lebih baik

Pembangunan Balai PKB

Terlaksanananya pelay. masy. Peng guna jasa PKB & keamanan gedung

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

45.000.000

Dishub KI

100%

20.000.000

100%

20.000.000

100%

20.000.000

100%

80.000.000

Dishub KI

1 pkt

160.000.000

1 pkt

160.000.000

Dishub KI

470.000.000

0

- Terminal khusus B/M bertahap

318.115.500

120.000.000

5.910.000.000

1 pkt

450.750.000

1 pkt

5.000.000.000

1 pkt

10.000.000.000

1pkt

4 bh

160.000.000

5 bh

200.000.000

3 bh

1.260.000.000

1.324.500.000

- Pemb. pintu gerb ang & pagar

1 pkt

130.000.000

1 pkt

- Pemb. mushola & kantin

1 pkt

95.000.000

1 pkt

318.115.500

15.120.000.000

750.000.000

500.000.000

2987 m2

10.650.750.000

1 pkt

1 pkt

- pening katan hala man PKB

1.860.000.000

32.150.750.000

3 pkt

1.550.750.000

Dishub KI

15.000.000.000

3 pkt

30.000.000.000

Dishub KI

120.000.000

15 bh

600.000.000

Dishub KI

558.000.000

5.320.615.500

2987m2 & 1 paket

818.115.500

Dishub KI

175.000.000

2 pkt

305.000.000

Dishub KI

95.500.000

2987m2 &

190.500.000

Dishub KI

1 unit

1.860.000.000

Dishub KI

1 unit

50.000.000

Dishub KI

1 unit

558.000.000

Dishub KI

1 unit

620.000.000

Dishub KI

1 unit

435.000.000

Dishub KI

1 unit

434.000.000

Dishub KI

Terwujudnya pengujian yg lebih baik

1 unit

- Mobil uji keliling

1 pkt

1.860.000.000

50.000.000

1 unit

- joint detektor

1 unit

- speedo meter

- side slip tester

Target

337.700.000

Rehab/ pemeliharaan pras. PKB

- axle load

Rp


1 paket

Terlaksananya kalibrasi alat uji

- komputer data base


2016

Terlaksananya proteksi timbunan terminal sei. kapitan

Rehab/ pemeliharaan alat PKB

Pengadaan alat PKB

2015

1 unit

620.000.000

435.000.000

1 unit

434.000.000

558.000.000





2012

Target

1

2

3

4

2013

Rp

5

6

- alat uji kaca

Peningkatan & pengamanan lalin

Tersedianya alat-alat penunjang keselamatan

Pengadaan rambu-2 lalin :

Terwujudnya tingkat keselamatan yang lebih tinggi

Target

2014

2015


2016

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

1 unit

50.000.000

956.480.000

784.140.000

816.480.000

441.000.000

Target


Rp

15

16

17

1 unit

50.000.000

Dishub KI

301.000.000

3.299.100.000

700m2

94.500.000

700m2

94.500.000

700m2

94.500.000

700m2

94.500.000

3500m2

472.500.000

Dishub KI

pengeca tanmarka Zona anak sekolah

600m2

84.000.000

600m2

84.000.000

600m2

84.000.000

600m2

84.000.000

2400m2

336.000.000

Dishub KI

- pengeca tan zebra cross

500m2

70.000.000

500m2

70.000.000

1500m2

140.000.000

Dishub KI

- pengeca tan marka parkir

500m2

70.000.000

500m2

70.000.000

1500m2

140.000.000

Dishub KI

pengecatan marka jalankabupaten

700 m2

94.500.000

- pemeliha raan rambu LLAJ

1 th

5.400.000

1 th

5.400.000

1 th

5.400.000

1 th

5.400.000

1 th

5.400.000

1 th

27.000.000

Dishub KI

- pemeliha raan rambu LLASDP

1 th

3.600.000

1 th

3.600.000

1 th

3.600.000

1 th

3.600.000

1 th

3.600.000

1 th

18.000.000

Dishub KI

1 th 5 lokasi

15.000.000

1 th/7 lok

15.000.000

1 th/7 lok

15.000.000

1 th 19 lok

45.000.000

Dishub KI

1 th 2 lksi

6.000.000

1 th / 2 lok

6.000.000

1 th / 2 lok

6.000.000

1 th / 10 lok

30.000.000

Dishub KI

- Pengadaan tangga fiber br glass

1 set

9.000.000

1 set

9.000.000

Dishub KI

pengadaan dan pemasangan rambu LLAJ

50 bh

62.500.000

50 bh

62.500.000

50 bh

62.500.000

50 bh

62.500.000

50 bh

62.500.000

250 bh

312.500.000

Dishub KI

pengadaan dan pemasangan rambu LLASDP

20 bh

45.000.000

20 bh

45.000.000

20 bh

45.000.000

20 bh

45.000.000

20 bh

45.000.000

100 bh

225.000.000

Dishub KI

- Pengadaan RPPJ

8 bh

31.680.000

8 bh

31.680.000

Dishub KI

rehab APILL simp.4 jl matnoor

1 unit

174.000.000

1 unit

174.000.000

Dishub KI

pemasangan APILL Sp. 3 jl. kawitan

1 unit

216.500.000

1 unit

216.500.000

Dishub KI

4 unit

880.000.000

Dishub KI

500 bh

241.920.000

Dishub KI

- Pemeliha raan APILL

- Pemeliha raan warning light

- pengadaan APILL

pengadaan & pemasangan paku marka

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

200 bh tersedianya bahan/masukan untuk kemajuan perhubungan di Kotawaringin Barat

120.960.000

2 unit

440.000.000

2 unit

440.000.000

100 bh

60.480.000

100 bh

60.480.000

12.374.895.000

170.040.000

1 th / 2 lok

6.000.000

1 th / 2 lok

6.000.000

100 bh

6.467.655.000

270.040.000

170.040.000

19.452.670.000

Terlaksananya Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu angkutan lintas dan angkutan - LLAJ

120.040.000

1 th

120.040.000

1 th

120.040.000

1 th

120.040.000

1 th

120.040.000

5 th

600.200.000

DishuKI





2012

Target

1

2

3

4

Rp

5

- LLASDP

Sosialisasi Penyuluhan LLAJ

2013

6 50.000.000

Terlaksananya penyebaran informasi peningkatan keasadaran masyarakat berlalu-lintas Tersedianya baju rompi juru parkir

Pengembangan sarana & prasarana pelayanan jasa angkutan

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

50.000.000

5 th

250.000.000

DishuKI

2 th

200.000.000

DishuKI

100%

37.500.000

DishuKI

1 th

50.000.000

1 th

100.000.000

100%

37.500.000

1 th

50.000.000

1 th

50.000.000

1 th

100.000.000

1 th

Target

Rp

Tersedianya sarana prasarana perpanjangan landasan pacu

DishuKI

150 m

1pkt

Tersedianya dokumen perencanaan bidang perhubungan

Perencnaan pemb. Pras. & fasl. Perhub (studi terminal tp. A)

Tersediannya dokumen peningkatan status terimnal dari tipe B ke A

Studi Bandar Udara baru

Tersedianya dokumen bandara baru :

12.067.355.000

12.067.355.000

100 m

Program Pembangunan prasarana & Sarana fasilitas perhubungan

1pkt

975.000.000

0

100%

6.297.615.000

6.297.615.000

1.550.000.000

100%

Studi kelayakan

970.000.000

100%

tersedianya data bdg LLAJ

survei transportasi bidang LLASDP

tersedianya data acuan kedalaman kolam pelabuhan

350.000.000

DishuKI

975.000.000

DishuKI

1.200.000.000

1.200.000.000

100%

900.000.000

900.000.000

RTT

survei Transporatsi bidang LLAJ

4.815.000.000

100%

350.000.000

amdal

Tersedianya dokumen plb. Lahut

1.320.000.000

975.000.000

master plan

Studi pelabuhan laut


100%

1.250.000.000

1.250.000.000

Dishub KI

DishuKI

1 pkt

70.000.000

1 pkt

70.000.000

2 pkt

140.000.000

DishuKI

MISI 1 Melanjutkan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Sebagai Daerah Pengembangan Pembangunan Agenda Kebijakan (2) Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

14.720.000

Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Pengumpulan data

Berkas arsip terklasifikasi / pemilahan dokumen arsip

Pengklasifikasian data

Mengelompokan arsip dalam masalah yang sama / mengatur penyimpanan arsip secara sistimatis

50.000.000

65.000.000

85.000.000

319720000

105.000.000

0

0

1500

7.500.000

1500

10.000.000

1500

15.000.000

1500

20.000.000

6000

52.500.000

KPAD

6000

14.720.000

6000

20.000.000

6000

25.000.000

6000

30.000.000

6000

35.000.000

30000

124.720.000

KPAD





2012

Target

1

2

3

4

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Penyusunan sistem katalog data

Pembuatan kartu sebagai wakil arsip/memudahkan pencarian arsip

0

0

1000

7.500.000

1000

10.000.000

1000

15.000.000

1000

20.000.000

4000

52.500.000

KPAD

Pengadaan sarana penyimpanan

Menyimpan arsip sesuai kode masing - masing/ menata arsip secara baik dan teratur

0

0

0

15.000.000

1

20.000.000

1

25.000.000

1

30.000.000

3

90.000.000

KPAD

Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

0

Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan/pencegahan kerusakan arsip

7.500.000

10.500.000

13.500.000

16.500.000

48.000.000

0

0

0

5.000.000

1

7.500.000

1

10.000.000

1

12.500.000

3

35.000.000

KPAD

Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk Mengamankan arsip/pemeliharaan informatika arsip

0

0

1000

2.500.000

1000

3.000.000

1000

3.500.000

1000

4.000.000

4000

13.000.000

KPAD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

0

0

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

70.000.000

Pemeliharaan rutin / berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Memelihara sarana pengolahan dan penyimpanan/untuk mencegah kerusakan akibat beberapa sebab

0

0

0

5.000.000

1

7.500.000

1

10.000.000

1

12.500.000

3

35.000.000

KPAD

pemeliharaan rutin / berkala arsip daerah

Membersihkan arsip secara rutin / untuk mencegah kerusakan akibat beberapa sebab

0

0

0

5.000.000

1

7.500.000

1

10.000.000

1

12.500.000

3

35.000.000

KPAD

0

Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

27.500.000

35.000.000

45.000.000

55.000.000

162.500.000

Penyediaan sarana layanan informasi arsip

Memberikan pelayanan kepada yang berkepentingan/memudahkan pelayanan

0

0

0

7.500.000

1

10.000.000

1

15.000.000

1

20.000.000

3

52.500.000

KPAD

Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

Memberikan pemahaman tentang arti pentingnya arsip/meningkatkan kesadaran terhadap penyelamatan arsip

0

0

6

20.000.000

6

25.000.000

6

30.000.000

6

35.000.000

24

110.000.000

KPAD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Meningkatnya Keterampilan dan Pengetahuan PNS

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD

Terlaksananya Prajabatan Golongan II

100%

125

800.000.000

125

960.000.000

125

1.152.000.000

125

1.382.400.000

125

1.658.880.000

100%

5.953.280.000

Terlaksananya Prajabatan Golongan III.

100%

175

900.000.000

175

1.080.000.000

175

1.296.000.000

175

1.555.200.000

175

1.866.240.000

100%

6.697.440.000

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah.

3.060.000.000

Terlaksananya Diklatpim II

Terlaksananya Diklatpim III

100%

3.585.124.756

4.296.400.000

4.889.680.000

5.601.616.000

21.432.820.756

3

110.000.000

3

132.000.000

3

158.400.000

3

190.080.000

3

228.096.000

100%

818.576.000

10

250.000.000

10

263.124.756

10

360.000.000

10

432.000.000

10

518.400.000

100%

1.823.524.756

BKPP Provinsi Kalteng. Dinas Badan/ Unit Kerja peserta prajabatan.

Badan Diklat BKPP Provinsi Kalteng. Dinas/ Badan/ Unit Kerja peserta prajabatan.





2012

Target

1

2

3 Terlaksananya Diklatpim IV

2013

Rp

2015

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

5

100%

40

750.000.000

40

900.000.000

40

1.080.000.000

40

1.080.000.000

40

1.080.000.000

100%

4.890.000.000

30

125.000.000

30

125.000.000

30

125.000.000

30

125.000.000

30

125.000.000

100%

625.000.000

30

125.000.000

30

125.000.000

30

125.000.000

30

125.000.000

30

125.000.000

100%

625.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah.

Terlaksananya Bimtek Disiplin Pegawai 6 Kecamatan

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Meningkatnya Mutu Pelayanan sesuai kompetensi

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

Tercapainya pelaksanaan Pemetaan Kepegawaian

100%

120 orang

Tercapainya pelaksanaan Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan

100%

20%

Tercapainya pelaksanaan Penyusunan dan penetapan formasi PNS

100%

55%

Tercapainya pelaksanaan Pelaksanaan pengadaan CPNS

100%

55%

60%

65%

70%

75%

Tercapainya pelaksanaan usul penetapan NIP

100%

55%

60%

65%

70%

75%

Tercapainya pelaksanaan Pengangkatan CPNS

100%

55%

60%

65%

70%

75%

Tercapainya Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

100%

100%

Tercapainya Pengangkatan dan pemindahan dalam dan dari jabatan struktural

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tercapainya Pelaksanaan Pemindahan PNS

100%

55%

60%

65%

70%

75%

Tercapainya pelaksanaan kenaikan pangkat PNS

100%

800

Tercapainya pelaksanaan peninjauan masa kerja PNS

100%

10

10

10

10

10

Tercapainya pelaksanaan pengangkatan CPNS menjadi PNS

100%

300

300

300

300

300

Tercapainya pelaksanaan jaringan interkoneksi dengan BKN Pusat dan Regional VIII

100%

12 bulan

Tercapainya pelaksanaan Pengelolaan dan pelayanan informasi kepegawaian daerah

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Tercapainya pelaksanaan Pembanguan anjungan pelayanan informasi kepegawaian

100%

---

1 unit

---

---

---

Tercapainya pelaksanaan Seleksi Tugas Belajar D.III

100%

3

Seleksi penerimaan calon PNS

Penempatan PNS

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah.

Bantuan Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar


2016

4

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Terlaksananya Profesional Service bagi PNS Daerah. Training

6

2014

100%

3.349.000.000

950.000.000

3.732.800.000

120 orang

950.000.000

20%

950.000.000

95.000.000

200.000.000

175.000.000

74.000.000

60%

100%

800

12 bulan

3

4.028.360.000

120 orang

950.000.000

20%

1.140.000.000

114.000.000

200.000.000

250.000.000

88.800.000

65%

100%

800

12 bulan

3

4.473.032.000

120 orang

950.000.000

20%

1.368.000.000

136.800.000

200.000.000

175.000.000

106.560.000

70%

100%

800

12 bulan

3

4.653.561.644

120 orang


17

Dinas/ Badan/ Unit Kerja peserta Diklat Dinas/ Badan/ Unit Kerja peserta prajabatan.

20.236.753.644

950.000.000

100%

4.750.000.000

Badan Kepegawaian

1.616.843.244

100%

6.716.443.244

Badan Kepegawaian

196.992.000

100%

706.952.000

Badan Kepegawaian

200.000.000

100%

1.000.000.000

Badan Kepegawaian

175.000.000

100%

950.000.000

Badan Kepegawaian

153.446.400

100%

550.678.400

Badan Kepegawaian

20%

1.641.600.000

164.160.000

200.000.000

175.000.000

127.872.000

75%

100%

800

12 bulan

3





2012

Target

1

2

Rp

6

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

200.000.000

100%

1.000.000.000

Badan Kepegawaian

4

5

Tercapainya pelaksanaan Seleksi Tugas Belajar D.IV/S1

100%

3

3

3

3

3

Tercapainya pelaksanaan Seleksi Tugas Belajar S2

100%

6

4

4

4

4

Terpenuhinya Pernghargaan Satya Lencana

100%

75

Terpenuhinya sarana Karpeg

100%

300

300

300

300

300

Terpenuhinya sarana Karis/Karsu

100%

300

300

300

300

300

Terlaksanya Sumpah/Janji

100%

350

350

350

350

350

Terpenuhinya sarana UKP Pengabdian / Pensiun

100%

70

70

70

70

70

Terpenuhinya sarana Kartu Pegawai Elektronik

---

5500

1000

---

---

---

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Tercapainya pelaksanaan hukuman disiplin PNS

100%

12 bulan

85.000.000

12 bulan

85.000.000

12 bulan

85.000.000

12 bulan

85.000.000

12 bulan

85.000.000

100%

425.000.000

Badan Kepegawaian

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Tercapainya pelaksanaan Tugas Belajar D.III

100%

3

75.000.000

6

90.000.000

9

108.000.000

3

129.600.000

6

155.520.000

100%

558.120.000

Badan Kepegawaian

Tercapainya pelaksanaan Tugas Belajar D.IV/ S.1

100%

11

100.000.000

6

120.000.000

9

144.000.000

12

172.800.000

15

207.360.000

100%

744.160.000

Tercapainya pelaksanaan Tugas Belajar S.2

100%

23

250.000.000

13

300.000.000

10

360.000.000

8

432.000.000

8

518.400.000

100%

1.860.400.000

Pemberian Bantuan Untuk Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Lancarnya pelaksanaan seleksi Calon Praja IPDN

100%

30

85.000.000

30

85.000.000

30

85.000.000

30

85.000.000

30

85.000.000

100%

425.000.000

Badan Kepegawaian


Tercapainya pelaksanaan Pendataan PNS

50,89%

5000

110.000.000

5000

110.000.000

5000

110.000.000

5000

110.000.000

5000

110.000.000

100%

550.000.000

Badan Kepegawaian

1.04.1.03.01.20

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Outcome : Terlaksananya pengelolaan Taman Pemakaman Umum

771,80

771,80

1.700.000.000

771,80

1.100.000.000

771,80

1.500.000.000

771,80

1.910.000.000

771,80

2.500.000.000

1.04.1.03.01.20.06

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Output : luasan makam tertata

34,9 ha

34,90

1.700.000.000

34,90

1.100.000.000

34,90

1.500.000.000

34,90

1.910.000.000

34,90

2.500.000.000

1.04.1.20.03.19

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Out come : Terwujudnya Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran yang baik

Pemberian penghargan bagi PNS yang berprestasi

3

2013

200.000.000

350.780.000

75

200.000.000

400.000.000

75

200.000.000

400.000.000

75

200.000.000

400.000.000

75

500.000.000

771,80

34,90

8.710.000.000

8.710.000.000

2.050.780.000

PUD





2012

Target

1

2

3

4

2013

Rp

5

1.04.1.20.03.19.08

Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan bahaya kebakaran

1.04.1.20.03.20


Out come : Terwujudnya Pengelolaan Areal Pemakaman yang baik

173.575.000

1.04.1.20.03.20.07

Kegiatan : Pemeliharaan Sarana & Prasarana Pemakaman

Out put : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman ( TPU Km 12, TPU Area SKIP, TPU Kumpai Batu.

173.575.000

1.09.1.20.03.16

Program penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Terwujudnya penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Penyediaan Tanah keperluan Rujab Bupati, Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera, Kawasan Industri, Kawasan pelabuhan, Bandara Internasional, dan Pensertifikatan Aset Pemda sebanyak 380 Unit.

1.10.1.10.1.15

Program Penataan administrasi kependudukan

1.10.1.10.1.15.01

Pembangunan dan pengoperasian SIAK Secara Rekening Jaringan SIAK On-line terpadu.

350.780.000

656.624.000

1 Thn

422.711.940


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

500.000.000

2.050.780.000

Bagian Umum Setda

750.000.000

2.873.575.000

750.000.000

2.873.575.000

500.000.000

2.656.624.000

500.000.000

2.656.624.000

884.180.764

3.328.209.918

80%

400.000.000

80%

600.000.000

6 paket

600.000.000

100%

500.000.000

6 paket

480.000.000

80%

650.000.000

100%

500.000.000

6 paket

655.854.619

80%

700.000.000

6 paket

500.000.000

100%

719.854.619

1 Thn

400.000.000

700.000.000

500.000.000

542.000.000

1 Thn

400.000.000

650.000.000

500.000.000

460.351.940

Cetak Blanko-blanko


2016

Rp

656.624.000

1 Tahun

2015

Target

6

Out put : Pembayaran insentif pemadam kebakaran, BBM dan Suku cadang kendaraan Damkar, dan Pemeliharaan gedung kantor damkar

2014

500.000.000

100%

721.822.595

1 Thn

653.822.595

1 Thn

815.180.764

1 Thn

Bagian Adm. Kesra Setda

Bag. Perlengkapan Setda

3.027.569.918

Disduk Capil

106.000.000

Disduk Capil

194.640.000

Disduk Capil

Kelancaran Sistem Data Adm. Kependudukan dengan baik & tepat 1.10.1.10.1.15.03

Implementasi Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan).

Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Server

10.000.000 20 Unit

Pemeliharaan Server

24.000.000

24.000.000

24.000.000

24.000.000

20 Unit

20 Unit

20 Unit

20 Unit

20 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

Terjaminnya Pelayanan SIAK 1.10.1.10.1.15.12

Sosialisasi kebijakan kependudukan.

Tersosialisasinya Kebijakan Kependudukan Masyarakat

1.20.1.20.03.16

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

1.20.1.20.03.16.01

Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

27.640.000

Sosialisasi Kegiatan di Kecamatan

Out come : Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Out put : Terprogram Kegiatan Audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi sosial dan masyarakat.

4 paket

38.000.000

6 paket

716.369.196

54.000.000

40.000.000

6 paket

1.200.000.000

80%

180.000.000

44.000.000

6 paket

1.320.000.000

80%

198.000.000

45.000.000

6 paket

1.452.000.000

80%

217.800.000

80%

6 paket

1.597.200.000

6.285.569.196

239.580.000

889.380.000

Bag. Umum Setda Kobar





2012

Target

1

2

3

1.20.1.20.03.16.02

Out put : Terprogramnya Kegiatan Penerimaan Kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non Penerimaan Kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ luar negeri departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ Outcome : Terlaksananya luar negeri Penerimaan Kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

1.20.1.20.03.16.05

Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala daerah/ wakil kepala daerah

1.20.1.20.03.16.06

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Out put : Terprogramnya Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Outcome : Terlaksananya Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

1.20.1.20.03.20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Out come : Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

1.20.1.20.03.20.03

Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Out put : Evaluasi Kelembagaan

1.06.1.20.03.17

1.06.1.20.03.17.01

1.06.1.20.03.17.06

1.06.1.20.03.21

1.06.1.20.03.21.11

1.06.1.20.03.21.13

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Kegiatan : Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah

Kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Program Perencanaan Pembangunan Antar Daerah

4

Out put : Terprogramnya Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala daerah/ wakil kepala daerah

2013

Rp

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

291.569.196

85%

500.000.000

85%

550.000.000

85%

605.000.000

85%

665.500.000

2.612.069.196


118.000.000

85%

200.000.000

85%

220.000.000

85%

242.000.000

85%

266.200.000

1.046.200.000


252.800.000

80%

320.000.000

80%

352.000.000

80%

387.200.000

80%

425.920.000

1.737.920.000


461.130.000

1.737.513.768

461.130.000

1.737.513.768

5

6

100%

149.993.768

29 SKPD

149.993.768

362.130.000

100%

3 Dokumen Kesepakatan Tata Batas

9.493.760

60%

3 Fasilitasi Konflik

24.954.536

100%

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.

362.130.000

379.130.000

100%

379.130.000

385.130.000

100%

385.130.000

100%

3 Dok

Bagian Organisasi Setda Kobar

3 Dok

34.448.296

Out come : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Antar Daerah

51.373.000

193.159.320

30 Buku & 30 CD


Target

Output : Berita Acara Kesepakatan tata batas & Sket peta batas, patok batas sebagai acuan pilar batas (KobarLamandau, Kobar-Sukamara, KobarSeruyan)

Tersusunnya dokumen dari Pemantauan laporan masyarakat.


2016

Rp

5 Kegiatan

Output : Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Buku LPPD & CD Software LPPD Pemerintahan Daerah (30 buku & 30 CD) Kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian dan Out put : Terlaksananya pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan pemantauan dari laporan daerah masyarakat.

2015

Target

Pelaksanaan Pelaporan GG dan LHKPN, Tersusunnya RKT,Tapkin dan LAKIP, Terlaksananya Bimtek LAKIP, SOP, SPM, IKM dan LHKPN. Out come : Terwujudnya Pengembangan Wilayah Perbatasan yang baik

Output : Terfasilitasinya penyelesaian konflikkonflik pertanahan

2014

24.373.000

27.000.000

57.591.650

65.271.233

60%

25.591.650

60%

26.871.233

100%

32.000.000

100%

38.400.000

423.243.500

459.545.200

60%

100%

499.425.938

74.294.794

282.978.973

28.214.794

114.544.437

Bag. Adm. Pemerintahan Setda Kobar

46.080.000

168.434.536


543.241.060

2.118.615.017

20.453.760

100%

20.453.000

100%

21.475.650

100%

22.549.433

100%

23.676.904

108.608.747

172.705.560

100%

59.390.500

100%

65.329.550

100%

71.862.505

100%

79.048.756

448.336.871

Bag. Adm Pemerintahan Setda Bag. Adm. Pembangunan Setda





2012

Target

1

xx

2

3

Kegiatan penyusunan perencanaan unit kerja

Out put : Terlaksananya Layanan Pengadaan barang/Jasa Kabupaten melalui ULP Out come : Terwujudnya Pembinaan Penyedia Barang dan Jasa

xx

Program Pembinaan Penyedia Barang dan Jasa

xx

Kegiatan Sosialisasi Peraturan di Bidang Penyedia / Terlaksananya sosialisasi peraturan Pengadaan barang dan Jasa di bidang pengadaan barang/jasa

xx

Program Pengembangan data / Informasi

xx

Kegiatan Pelaksanaan Elektronik (LPSE)

1.06.1.20.03.16

Pelelangan

1.20.1.20.03.02

1.20.1.20.03.02.01

secara

Program Kerjasama Pembangunan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan

1.20 1.20.1.20.03.02.03 1.20.1.20.03.02.05

Rp

2014

2015


2016

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0

100%

50.000.000

100%

50.000.000

100%

50.000.000

100%

50.000.000

200.000.000

Bag. Adm. Pembangunan Setda

0

100%

293.400.000

100%

322.740.000

100%

355.014.000

100%

1.361.669.400


5

6

335.000.000

0

0

100%

100.000.000

368.500.000

100%

110.000.000

405.350.000

100%

121.000.000

100%

390.515.400

445.885.000

1.554.735.000

133.100.000

464.100.000

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Bag. Adm. Pembangunan Setda Bag. Adm. Pembangunan Setda

Tersedia/terlaksananya Layanan Astinet, dan Pelatihan bagi Aplikasi LPSE bagi ULP, penyedia, KPA/PPK, PPTK, Sertifikasi bagi Pokja ULP Outcome: Terwujudnya KAD 7 Kabupaten (Kobar, Sukamara, Seruyan, Kotim,Lamandau, Katingan dan Kulonprogo) Output : Dicapainya kesepakatan kerjasama antar daerah Out come : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Output : Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana rumah jabatan Bupati dan Wakil Output : Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana gedung kantor Untuk LPSE, SIMDA Aset, Staf Ahli dan Keuangan Out put :


Target

Out come : Terwujudnya Pengembangan data / Informasi

Kegiatan : Kerjasama Antar Daerah

xx

4

Out put : Tersusunnya dokumen pelaporan kegiatan (RFK) di kobar. Tersusunnya dokumen perencanaan Setda Kobar (RKA, DPA & DPA Perubahan, RENSTRA, RENJA)

2013

0

100%

0

0

235.000.000

100%

86.257.000

60%

1.743.388.650

86.257.000

258.500.000

100%

90.569.850

60%

8.610.000.000

90.569.850

284.350.000

100%

95.098.343

60%

8.183.000.000

95.098.343

60%

2.816.300.000

312.785.000

1.090.635.000


99.853.260

371.778.453


99.853.260

371.778.453

2.429.930.000

23.782.618.650

1 Gedung

0

100%

5.000.000.000

100%

5.000.000.000

100%

0

100%

0

10.000.000.000


4 Gedung

0

100%

400.000.000

100%

500.000.000

100%

300.000.000

100%

300.000.000

1.500.000.000


540.000.000

100%

540.000.000

100%

610.000.000

100%

340.000.000

-

2.030.000.000


1. Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 untuk Kasubag 2. Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 untuk : 3 Staf Ahli, 4 Kabag.

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

400.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

400.000.000

30.000.000

33.000.000

36.300.000

39.930.000

158.230.000


3. Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 untuk Kasubag. 1.20.1.20.03.02.06

1.20.1.20.03.02.07

1.20.1.20.03.02.08

1.20.1.20.03.02.11

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Sarana Komunikasi

Output : Terpenuhinya perlengkapan rumah jabatan/dinas Sekda. Output : Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor Output :

19.000.000

Terpenuhinya peralatan rumah jabatan/dinas

33.500.000

100%

200.000.000

100%

200.000.000

100%

300.000.000

100%

200.000.000

933.500.000

0

100%

100.000.000

100%

150.000.000

100%

150.000.000

100%

200.000.000

600.000.000

Output : Terpenuhinya fasilitas kerja

0

Bag. Perlengkapan Setda Bag. Perlengkapan Setda Bag. Perlengkapan Setda Bag. Perlengkapan Setda





2012

Target

1

2

3 Output :

1.20.1.20.03.02.20

4

2013

Rp

5

Target

6

2014

Rp

Target

2015

Rp

Target


2016

Rp

Target

Rp

Target

15

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

2 Gedung

208.000.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

608.000.000

16

3 Gedung

208.000.000

100%

300.000.000

100%

300.000.000

100%

300.000.000

100%

300.000.000

1.408.000.000

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terjaganya sarana dan prasarana rumah jabatan 1.20.1.20.03.02.22

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output :


17 Bag. Perlengkapan Setda Bag. Perlengkapan Setda Bag. Perlengkapan Setda

untuk menunjang rutinitas kerja 1.20.1.20.03.02.23

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Output : Terpeliharanya mobil jabatan untuk mendukung kerja

212.240.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

1.212.240.000


1.20.1.20.03.02.24

Pemeliharaan ruti/berkala kendaraan dinas/operasional

Out put :Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 4 : Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kabag dan roda 2 Kasubag

436.148.650

500.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

2.436.148.650


1.20.1.20.03.02.26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Output : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

36.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

196.000.000

1.20.1.20.03.02.28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor

50.500.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

250.500.000

Bag. Perlengkapan Setda Bag. Perlengkapan Setda

Output : Terpeliharanya Peralatan untuk mendukung kerja 1.20.1.20.03.02.42

Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.20.1.20.03.17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20.1.20.03.17.16

Peningkatan Manajemen aset/barang daerah

1.20.1.20.03.17.18

Revaluasi/Appraisal aset/Barang daerah

Output : Gedung yang refresentatif untuk menunjang kerja.

0

3 Gedung

Out come : Terwujudnya Pengembangan Wilayah Perbatasan yang baik Out put : Tersedianya Aplikasi Barang Daerah dan database Outcome : Terlaksananya Database melalui aplikasi dan sensus barang/aset daerah. Out put : Terlaksananya Revaluasi/Appraisal aset/Barang daerah

100%

900.000.000

100%

250.000.000

100%

250.000.000

100%

250.000.000

1.650.000.000


761.800.350

580.000.000

400.000.000

400.000.000

400.000.000

2.541.800.350

516.250.350

350.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

1.466.250.350

Bag Perlengkapan Setda

245.550.000

230.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

1.075.550.000


2.594.400.000

3.068.292.500

3.155.605.188

3.449.249.588

3.551.445.778

15.818.993.054

1.20.1.20.04.15

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1.20.1.20.04.15.01

Pembahasan rancangan peraturan daerah

Terlaksanaya pembahasan Ranperda

1 Tahun

32 buah

2.097.900.000

32 buah

2.150.347.500

32 buah

2.204.106.188

32 buah

2.424.516.806

32 buah

2.485.129.726

5 Tahun

11.362.000.220

Set. DPRD

1.20.1.20.04.15.02

Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

Terlaksananya Hearing/ dialog dan koordinasi dg pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

1 Tahun

25 kali

37.000.000

26 kali

442.800.000

27 kali

453.600.000

28 kali

464.400.000

29 kali

475.200.000

5 Tahun

1.873.000.000

Set. DPRD

1.20.1.20.04.15.03

Rapat - rapat kelengkapan Dewan

Terlaksananya Rapat kelengkapan dewan

1 Tahun

Banmus 20 kali, Banggar 10 kali, BK 5 kali, Komisi 10 kali, Fraksi 10 kali

30.000.000


31.500.000


33.075.000


34.728.750


36.465.188

5 Tahun

165.768.938

Set. DPRD

1.20.1.20.04.15.04

Rapat - rapat paripurna

Terlaksananya Rapat Paripurna

1 Tahun

25 kali

74.300.000

25 kali

78.015.000

25 kali

81.915.750

25 kali

86.011.538

25 kali

90.312.114

5 Tahun

410.554.402

Set. DPRD

1.20.1.20.04.15.05

Kegiatan reses

Terlaksananya kegiatan reses

1 Tahun

3 kali/tahun

62.000.000

3 kali/tahun

65.100.000

3 kali/tahun

74.865.000

3 kali/tahun

78.608.250

3 kali/tahun

94.329.900

5 Tahun

374.903.150

Set. DPRD





2012

Target

1

2

3

2013

Rp

Target

Rp

Target

2015

Rp

Target


2016

Rp

Target

Rp

Target


Rp

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.20.1.20.04.15.06

Kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah

1 Tahun

75 OK

165.000.000

75 OK

169.125.000

75 OK

173.353.125

85 OK

199.356.094

85 OK

204.339.996

5 Tahun

911.174.215

Set. DPRD

1.20.1.20.04.15.07

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Terpenuhinya Peningkatan kapasitas pimpinan & anggota DPRD

1 Tahun

217 OK

128.200.000

217 OK

131.405.000

217 OK

134.690.125

237 OK

161.628.150

237 OK

165.668.854

5 Tahun

721.592.129

Set. DPRD

1.20.1.20.05.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

100%

23.562.500

100%

30.000.000

100%

33.000.000

100%

36.300.000

100%

39.930.000

100%

162.792.500

Penyusunan Pelaporan keuangan Semesteran

Dokumen Pengelolaan Keuangan SKPD dan Pemda

100%

100%

23.562.500

100%

30.000.000

100%

33.000.000

100%

36.300.000

100%

39.930.000

100%

162.792.500


Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Setiap SKPD dapat Melaksanakan APBD Peraturan Daerah Tentang APBD Setiap SKPD dapat Melaksanakan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Peraturan KDH Tentang Penjabaran Penjabaran APBD APBD Setiap SKPD Dapat Melaksanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Setiap SKPD dapat Melaksanakan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Perubahan APBD

Setiap SKPD Dapat Melaksanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Setiap SKPD Dapat Melaksanakan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penjabaran APBD Seluruh Dinas/SKPD dapat Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Mengimplementasikan Permendagri Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah No.13 secara penuh

1.20.1.20.07.20

1.20.1.20.07.21

6

2014

1.523.456.000

2.020.000.000

3.192.390.000

3.511.629.000

3.862.791.900

DPKD

14.110.266.900

100%

100%

137.432.000

100%

160.000.000

100%

176.000.000

100%

193.600.000

100%

212.960.000

100%

879.992.000

DPKD

100%

100%

42.750.000

100%

50.000.000

100%

55.000.000

100%

60.500.000

100%

66.550.000

100%

274.800.000

DPKD

100%

100%

96.250.000

100%

100.000.000

100%

110.000.000

100%

121.000.000

100%

133.100.000

100%

560.350.000

DPKD

100%

100%

42.750.000

100%

45.000.000

100%

49.500.000

100%

54.450.000

100%

59.895.000

100%

251.595.000

DPKD

100%

100%

66.600.000

100%

90.000.000

100%

99.000.000

100%

108.900.000

100%

119.790.000

100%

484.290.000

DPKD

100%

100%

14.250.000

100%

25.000.000

100%

27.500.000

100%

30.250.000

100%

33.275.000

100%

130.275.000

DPKD

100%

100%

258.095.000

100%

175.000.000

100%

192.500.000

100%

211.750.000

100%

232.925.000

100%

1.070.270.000

DPKD

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Peningkatan Penerimaan Daerah

100%

100%

700.230.500

100%

1.200.000.000

100%

2.290.390.000

100%

2.519.429.000

100%

2.771.371.900

100%

9.481.421.400

DPKD

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Kelancaran Aplikasi SIM Gaji PNS serta SAPBD dan SAKD

100%

100%

165.098.500

100%

175.000.000

100%

192.500.000

100%

211.750.000

100%

232.925.000

100%

977.273.500

DPKD

1.104.280.500

5.012.341.298

Inspektorat

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaks kebijakan KDH

618.643.298

1.080.856.500

1.104.280.500

1.104.280.500

Pelaks. pengawasan internal secara berkala

176 obrik

100%

314.118.000

100%

592.374.250

100%

592.374.250

100%

592.374.250

100%

592.374.250

2.683.615.000

Inspektorat

Penanganan kasus pengaduan dilingk Pemda

12 kasus

40%

44.591.298

40%

73.192.000

40%

80.000.000

40%

80.000.000

40%

80.000.000

357.783.298

Inspektorat

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

176 obrik

100%

176.550.000

100%

331.906.250

100%

331.906.250

100%

331.906.250

100%

331.906.250

1.504.175.000

Inspektorat

Pengendalian manajemen pelaks. Kebijakan KDH

1 laporan

100%

83.384.000

100%

83.384.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

466.768.000

Inspektorat

Program Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa & aparatur pengawasan

18 orang

50%

39.900.000

50%

42.616.000

50%

126.000.000

50%

126.000.000

50%

126.000.000

460.516.002

Inspektorat





2012

Target

1

2

3

4

5

2 buku

80%

1.20.1.20.07.22

ProgramPenyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

1.22.01.18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Desa

1.22.01.18.02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur Desa untuk Pengelolaan Keuangan Desa

1.22.01.18.03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur Desa untuk manajemen pemerintahan desa

1.20.13.19

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

1.20.13.19.01

Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa

1.20.1.20.15.19

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan 'keuangan desa

1.20.1.20.15.19.01


1.20.13.19


1.20.13.19.1


Tersusunnya APBDes

1.05.1.03.01.15

Program Perencanaan Tata Ruang

Outcome : Terlaksananya perencanaan tata ruang

0,06

1.05.1.03.01.15.06

Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

Output : Jumlah dokumen

5,00

1.06.1.06.01.15

Program Pengembangan Data / Informasi

1.06.1.06.01.15.01

Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

2013

Rp

6 0

0,06


2016


Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

80%

14.000.000

80%

15.000.000

80%

15.000.000

80%

15.000.000

59.000.003

Inspektorat

100.000.000

120.000.000

135.000.000

155.250.000

510.250.000

10

50.000.000

60.000.000

67.500.000

77.625.000

255.125.000

Kec. Arsel

10

50.000.000

60.000.000

67.500.000

77.625.000

255.125.000

Kec. Arsel

3.720.000

3.720.000

3.720.000

3.720.000

3.720.000

18.600.000

3.720.000

3.720.000

3.720.000

3.720.000

3.720.000

18.600.000

19.200.000

19.200.000

25.000.000

27.000.000

3.000.000

93.400.000

19.200.000

19.200.000

25.000.000

27.000.000

3.000.000

93.400.000

6.000.000

6.000.000

6.600.000

7.260.000

7.986.000

33.846.000

6.000.000

6.000.000

6.600.000

7.260.000

7.986.000

33.846.000

Kec. P. Lada

2.820.500.000

PUD

2.820.500.000

PUD

500.000.000

8,00

2015

Target

0

Tertib administrasi peraturan desa tentang APB desa

2014

0,08

500.000.000

500.000.000

7,00

171.021.200

500.000.000

0,1

550.000.000

8,00

172.000.000

550.000.000

0,12

605.000.000

10,00

175.000.000

605.000.000

0,14

665.500.000

12,00

180.000.000

0,14

665.500.000

12,00

250.000.000

Kec. Aruta

Kec. Ktw. Lama

948.021.200

Bappeda Tersusunnya Dokumen Perencanaan Untuk Data Pokok Kab. Ktw. Barat

1.06.1.06.01.15.02

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

1.06.1.06.01.15.03

Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Rawan Bencana

Bappeda

1.06.1.06.01.15.04

Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Bappeda

1 Dok

171.021.200

1 Dok

172.000.000

1 Dok

175.000.000

1 Dok

180.000.000

1 Dok

250.000.000

5 Dok

948.021.200

Bappeda





2012

Target

1

2

3

4

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

Target

Tersedianya profil daerah Kabupaten

Rp

Target


Rp

13

14

15

16

17

100%

400.000.000

100%

400.000.000

Bappeda

1.06.1.06.01.15.05

Penyusunan Profile Daerah

1.06.1.06.01.16


1.06.1.06.01.16.01

Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan

1.06.1.06.01.16.02

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Terjalinnya Kerjasama Antar Daerah

100%

50.000.000

100%

50.000.000

100%

100.000.000

Bappeda

1.06.1.06.01.16.03

Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga

100%

50.000.000

100%

50.000.000

100%

100.000.000

Bappeda

1.06.1.06.01.16.04

Koordinasi/ Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah

Bappeda

1.06.1.06.01.16.05


Bappeda

1.06.1.06.01.18

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1.06.1.06.01.18.01

Sosialisai Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1.06.1.06.01.18.02

Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

100.000.000

100.000.000

200.000.000

Bappeda

Terfasilitasinya Kerjasama dengan Dunia Usaha

947.175.480

600.000.000

600.000.000

600.000.000

600.000.000

3.347.175.480

Bappeda Tersusunnya Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan

4 Dok

947.175.480

2 Dok

600.000.000

2 Dok

600.000.000

2 Dok

600.000.000

2 Dok

600.000.000

12 Dok

3.347.175.480

Bappeda

- Penyusunan RDTRK Kotawaringin

300.000.000

300.000.000

Bappeda

- Penusunan RDTRK Pangkut

300.000.000

300.000.000

Bappeda

300.000.000

300.000.000

Bappeda

300.000.000

300.000.000

Bappeda

- Penyusunan Kawasan Strategis Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam (Kawasan Andalan Laut) Kawasan Strategis Perlindungan Keanekaraman Hayati (SMS Lamandau, TNTP, Catchment Area DAS, TW. Tanjung Keluang Review RTRW Kab. Kotawaringin Barat

300.000.000

300.000.000

Bappeda

Studi Pemekaran Wilayah

300.000.000

300.000.000

Bappeda

Tata Ruang Desa Potensial di Kecamatan Arut Utara

300.000.000

300.000.000

Bappeda

Tata Ruang Desa Potensial di Kecamatan Kotawaringin Lama

300.000.000

300.000.000

Bappeda

1.06.1.06.01.18.03

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Bappeda

1.06.1.06.01.18.04


Bappeda

1.06.1.06.01.20

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.06.1.06.01.20.01

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bappeda

1.06.1.06.01.20.02

Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bappeda





2012

Target

1 1.06.1.06.01.20.03

2 Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

3

4

2013

Rp

5

Target

6

Rp

7

-

2014

8 -

642.192.900

Target

667.000.002

Rp

9 -

2015

10 -

100%

Target

Rp

11 -

Target

12 -

544.860.547


2016

Rp

13 -

14 -

512.730.519

Target

Rp

15 -

16 -

518.621.378


17 -

2.885.405.340

Bappeda

1.06.1.06.01.21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda

1.06.1.06.01.21.01

Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

1.06.1.06.01.21.02

Penyusunan Rancangan RPJPD

1 Dok

100.000.000

1 Dok

100.000.000

Bappeda

1.06.1.06.01.21.03

Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD

100%

25.000.000

100%

25.000.000

Bappeda

1.06.1.06.01.21.04

Penetapan RPJPD

1 Dok

50.000.000

1 Dok

50.000.000

Bappeda

1.06.1.06.01.21.05

Penyusunan Rancangan RPJMD

Bappeda

1.06.1.06.01.21.06

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Bappeda

1.06.1.06.01.21.07

Penetapan RPJMD

Bappeda

Bappeda

Evaluasi Pencapaian Visi Misi RPJMD 2012-2016

1 Dok

200.000.000

1 Dok

200.000.000

Bappeda

1.06.1.06.01.21.08

Penyusunan Rancangan RKPD

Tersusunnya RKPD Kab. Ktw. Barat 2012

1 Dok

23.341.600

1 Dok

26.000.000

1 Dok

28.089.492

1 Dok

30.814.172

1 Dok

33.803.147

5 Dok

142.048.411

Bappeda

1.06.1.06.01.21.09

Penyelenggaraan Musenbang RKPD

Pelaksanaan Forum SKPD, Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Kabupaten Tahun 2011

100%

189.473.700

100%

180.000.000

100%

180.000.000

100%

180.000.000

100%

180.000.000

100%

909.473.700

Bappeda

1.06.1.06.01.21.10

Penetapan RKPD

Tersusunnya RKPD Kab. Ktw. Barat

1 Dok

22.661.500

1 Dok

25.000.000

1 Dok

27.271.053

1 Dok

29.916.345

1 Dok

32.818.231

1 Dok

137.667.129

Bappeda

1.06.1.06.01.21.11

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

1.06.1.06.01.21.12

Koordinasi Penyusunanan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj)

Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kobar

1 Dok

36.203.300

1 Dok

40.000.000

1 Dok

42.000.000

1 Dok

42.000.000

1 Dok

42.000.000

1 Dok

202.203.300

Bappeda

1.06.1.06.01.21.13

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Terlaksananya Pelaksanaan Monev Pembangunan Yang Efektif

6 Kec

170.512.800

6 Kec

171.000.000

6 Kec

17.500.000

6 Kec

180.000.000

6 Kec

180.000.000

6 Kec

719.012.800

Bappeda

1.06.1.06.01.21.14

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Daerah

Terpeliharanya Sistim Informasi Perencanaan Daerah

100%

200.000.000

100%

50.000.000

100%

50.000.000

100%

50.000.000

100%

50.000.000

100%

400.000.000

Bappeda

1.06.1.06.01.24

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

493.681.107

Bappeda

1.06.1.06.01.24.01

Koordinasi Perencanaan Master plan Prasarana Perhubungan Daerah

Tercapai Koordinasi Pembangunan di Bidang Perhubungan

493.681.107

Bappeda

2.03.1.20.03.15

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Out come : Terwujudnya pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

2.03.1.20.03.15.01

Menyusun Regulasi mengenai kegiatan pertambangan bahan galian C

Terwujudnya Regulasi Pertambangan bahan galian C

2.03.1.20.03.15.02

Sosialisasi Regulasi mengenai kegiatan pertambangan bahan galian C

2.03.1.20.03.15.03

Monitoring dan pengendalian kegiatan pertambangan bahan galian C

Meningkatnya pemahaman Regulasi Pertambangan bahan galian C Tersedianya data dan laporan monitoring dan pengendalian secara komprehensif tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan bahan

Bappeda

140.096.700

100%

140.096.700

53.584.407

100%

0

53.584.407

100.000.000

100%

145.000.000

100.000.000

100.000.000

100%

150.000.000

100.000.000

100.000.000

100%

155.000.000

100.000.000

160.000.000

60%

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

2 Kec

50.000.000

2 Kec

53.000.000

2 Kec

56.000.000

2 Kec

59.000.000

100%

610.000.000

Bagian Perekonomian dan SDA

218.000.000






2012

Target

1 2.03.1.20.03.15.04

2 Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan program pengawasan dan penertiban

3 Terlaksanaan koordinasi dan pendataan hasil produksi dibidang pertambangan Terwujudnya pengawasan pelaksanaan kegiatan pertambangan galian C sesuai aturan yang berlaku

4

2013

Rp

5

Target

6

2014

Rp

Target

2015

Rp

Target


2016

Rp

Target

Rp

Target

15

7

8

9

10

11

12

13

14

6 Kec

75.000.000

6 Kec

76.000.000

6 Kec

77.000.000

6 Kec

78.000.000

306.000.000

0

6 Kec

20.000.000

6 Kec

21.000.000

6 Kec

22.000.000

6 Kec

23.000.000

86.000.000

28.000.000

326.000.000

326.000.000

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan galian C

2.03.1.20.03.16

Program Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

Out come : Terwujudnya Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

220.000.000

2.03.1.20.03.16.01

Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat

Terlaksananya pengawasan kegiatan pertambangan di 6 kecamatan

220.000.000

6 Kec

25.000.000

6 Kec

26.000.000

6 Kec

27.000.000

6 Kec

28.000.000

2.03.1.20.03.16.02

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat

Tersedianya data dan laporan komprehensif tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang berdampak merusak lingkungan

0

-

-

-

-

-

-

-

-

2.03.1.20.03.17

Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga Listrikan

Out come : Terwujudnya Pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga Listrikan

2.03.1.20.03.17.02

Out put : Terpasangnya jaringan listrik dan terlaksananya Kegiatan : Pembangunan peningkatan Infrastruktur pemasangan PLTS ketenaga listrikan Pengadaan dan pemasangan JTM dan JTR di Kelurahan/Desa

-

25.000.000

1.085.500.000

50%

Rp

0

2.03.1.20.03.15.05

1.085.500.000

Terlaksananya pengadaan dan Terpasangnya lampu penerangan jalan dan Taman pemasangan Lampu PJU dan Kota Taman Kota.

26.000.000

1.200.000.000

27.000.000

1.210.000.000

1.220.000.000


16

17 Bagian Perekonomian dan SDA Bagian Perekonomian dan SDA

Bagian Perekonomian dan SDA Bagian Perekonomian dan SDA

1.230.000.000

5.945.500.000

1 Kec

500.000.000

1 Kec

500.000.000

1 Kec

500.000.000

1 Kec

500.000.000

3.085.500.000


1 Kec

150.000.000

1 Kec

150.000.000

1 Kec

150.000.000

1 Kec

150.000.000

600.000.000


2 Desa,

100.000.000

2 Desa

100.000.000

2 Desa

100.000.000

2 Desa

100.000.000

400.000.000


Kota

200.000.000

Kota

200.000.000

Kota

200.000.000

Kota

200.000.000

800.000.000


Pengadaan dan pemasangan PLTS

Terlaksananya pengadaan dan pemasangan PLTS

Pemeliharaan lampu PJU dan Taman hutan kota

Lampu PJU dalam keadaan baik/tidak rusak

x

Koordinasi dan fasilitas pengelolaan serta monitoring evaluasi SDA dan lingkungan hidup

Terlaksananya Koordinasi dan fasilitas pengelolaan serta monitoring evaluasi SDA dan lingkungan hidup

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-


x

Pengembangan data base sektor pertambangan

Tersedianya Pengembangan data base sektor pertambangan

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-


x

Penyuluhan Pengelolaan Usaha pertambangan

Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan usaha pertambangan

3 Kec

50.000.000

3 Kec

52.000.000

3 Kec

54.000.000

3 Kec

56.000.000

x

Pengadaan Peralatan Ukur

Tersedianya peralatan ukur

-

-

-

-

-

-

-

-

x

Pengawasan Izin Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian

Terwujudnya pengawasan pengangkutan dan penjualan bahan galian

1 Kec

50.000.000

1 Kec

52.000.000

1 Kec

54.000.000

1 Kec

56.000.000

212.000.000


x

Pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan

Output : Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penggunaan air bawah tanah dan air permukaan

6 Kec

20.000.000

6 Kec

21.000.000

6 Kec

22.000.000

6 Kec

23.000.000

86.000.000


x

Pengawasan Air Bawah Tanah

Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

6 Kec

10.000.000

6 Kec

11.000.000

6 Kec

12.000.000

6 Kec

13.000.000

46.000.000


x

Pembinaan Pengendalian, Monitoring dan evaluasi pengusahaan minyak dan gas

Out put : Terwujudnya pengendalian dan monitoring evaluasi pengusahaan Migas

x

Monitoring dalam rangka Pembinaan dan pengawasan HET BBM

Termonitornya pelaksanaan HET pada pengecer BBM

-

212.000.000



-

4 Desa

30.000.000

4 Desa

32.000.000

4 Desa

34.000.000

4 Desa

36.000.000

132.000.000






2012

Target

1

2

3

4

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

x

Monitoring dan Pengawasan pengendalian Distribusi dan tataniaga BBM

Termonitornya pendistribusian dan tata niaga BBM secara baik & benar sesuai dengan aturan yang berlaku

4 Desa

40.000.000

4 Desa

41.000.000

4 Desa

42.000.000

4 Desa

43.000.000

166.000.000


x

Inventarisasi Kebutuhan BBM Subsidi dan Non Subsidi

Terinventarisirnya Kebutuhan BBM bersubsidi dan Non subsidi

2 Kec

50.000.000

2 Kec

51.000.000

2 Kec

52.000.000

2 Kec

53.000.000

206.000.000


823.984.300

3.072.267.296

MISI 2 Memperkuat Dimensi Keadilan Disemua Bidang Agenda Kebijakan : Pembangunan Yang Inklusif dan Berkeadilan 1.01.1.01.01.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.1.01.01.15.01

Pembangunan gedung sekolah

Jumlah gedung sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) bertambah

1.01.1.01.01.15.18

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

1.01.1.01.01.15.42

619.071.600

199.156.000

680.978.760

749.076.636

-

-

-

1 Unit

400.000.000

1 Unit

440.000.000

1 Unit

484.000.000

1 Unit

532.400.000

100%

1.856.400.000

Alat praktik dan peraga TK.

14 Paket

14 Paket

153.397.000

14 Paket

168.736.700

14 Paket

185.610.370

14 Paket

204.171.407

14 Paket

224.588.548

100%

936.504.025

Disdikpora

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Tersedia Ruang Belajar yang representatif.

1 pek

1 pek

28.428.000

1 pek

31.270.800

1 pek

34.397.880

1 pek

37.837.668

1 pek

41.621.435

100%

173.555.783

Disdikpora

1.01.1.01.01.15.66


Capaian Kinerja PAUD

2 Dokumen

2 Dokumen

17.331.000

2 Dokumen

19.064.100

2 Dokumen

20.970.510

2 Dokumen

23.067.561

2 Dokumen

25.374.317

100%

105.807.488

Disdikpora

1.01.1.01.01.16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1.01.1.01.01.16.01


Terlayani anak usia sekolah wajib belajar 9 tahun didaerah terpencil/ terisolir

2 Sekolah

2 Sekolah

717.856.000

2 Sekolah

789.641.600

2 Sekolah

868.605.760

2 Sekolah

955.466.336

2 Sekolah

1.051.012.970

100%

4.382.582.666

Disdikpora

1.01.1.01.01.16.02

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

Kinerja Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah meningkat.

21 Unit

21 Unit

2.290.080.000

21 Unit

2.519.088.000

21 Unit

2.770.996.800

21 Unit

3.048.096.480

21 Unit

3.352.906.128

100%

13.981.167.408

Disdikpora

1.01.1.01.01.16.03

Penambahan ruang kelas sekolah

Daya tampung siswa meningkat

28 Ruang

28 Ruang

3.841.891.000

28 Ruang

4.226.080.100

28 Ruang

4.648.688.110

28 Ruang

5.113.556.921

28 Ruang

5.624.912.613

100%

23.455.128.744

Disdikpora

1.01.1.01.01.16.09

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Penataan halaman menjadi representatif dan aman

6 sekolah

6 sekolah

609.966.000

6 sekolah

670.962.600

6 sekolah

738.058.860

6 sekolah

811.864.746

6 sekolah

893.051.221

100%

3.723.903.427

Disdikpora

1.01.1.01.01.16.12

Pembangunan perpusatakaan sekolah

Ruang Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTs

7 Unit

7 Unit

1.207.575.000

7 Unit

1.328.332.500

7 Unit

1.461.165.750

7 Unit

1.607.282.325

7 Unit

1.768.010.558

100%

7.372.366.133

Disdikpora

1.01.1.01.01.16.14

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi

1 sekolah

1 sekolah

103.000.000

1 sekolah

113.300.000

1 sekolah

124.630.000

1 sekolah

137.093.000

1 sekolah

150.802.300

100%

628.825.300

Disdikpora

1.01.1.01.01.16.18


Tersedia alat praktik lab.IPA/alat praktik Olahraga/matematika dan IPS.

4 Sekolah

4 Sekolah

1.051.156.000

4 Sekolah

1.156.271.600

4 Sekolah

1.271.898.760

4 Sekolah

1.399.088.636

4 Sekolah

1.538.997.500

100%

6.417.412.496

Disdikpora

1.01.1.01.01.16.19

Pengadaan mebeluer sekolah

Tersedia meubelair sekolah dan meubelair ruang perpustakaan.

15 Sekolah

15 Sekolah

664.550.000

15 Sekolah

731.005.000

15 Sekolah

804.105.500

15 Sekolah

884.516.050

15 Sekolah

972.967.655

100%

4.057.144.205

Disdikpora

1.01.1.01.01.16.41


Gedung sekolah SD dan SMP representatif.

10 sekolah

10 sekolah

1.660.864.000

10 sekolah

1.826.950.400

10 sekolah

2.009.645.440

10 sekolah

2.210.609.984

10 sekolah

2.431.670.982

100%

10.139.740.806

Disdikpora

1.01.1.01.01.16.42

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

Kelancaran tugas Kepsek,Guru dan Penjaga Sekolah.

3 Sekolah

3 Sekolah

256.680.000

3 Sekolah

282.348.000

3 Sekolah

310.582.800

3 Sekolah

341.641.080

3 Sekolah

375.805.188

100%

1.567.057.068

Disdikpora

1.01.1.01.01.16.44

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Ruang kelas SD dan SMP representatif.

8 sekolah

8 sekolah

3.084.872.000

8 sekolah

3.393.359.200

8 sekolah

3.732.695.120

8 sekolah

4.105.964.632

8 sekolah

4.516.561.095

100%

18.833.452.047

Disdikpora

32.324.878.800

28.731.708.000

35.557.366.680

39.113.103.348

43.024.413.683

178.751.470.511





2012

Target

1

2

3

4

2013

Rp

5

Target

6

2014

Rp

Target

7

8

2015

Rp

Target

9

10

1 pekerjaan

188.760.000


2016

Rp

Target


Rp

Target

Rp

11

12

13

14

15

16

17

1 pekerjaan

207.636.000

1 pekerjaan

228.399.600

100%

952.395.600

Disdikpora

1.01.1.01.01.16.46

Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah

Tersedia ruang paktik yang representatif

1 pekerjaan

1 pekerjaan

156.000.000

1 pekerjaan

171.600.000

1.01.1.01.01.16.59

Pelatihan penyusunan kurikulum

Kurikulum SD/SMP tersusun dengan baik

233 sekolah

233 sekolah

49.680.500

233 sekolah

54.648.550

233 sekolah

60.113.405

233 sekolah

66.124.746

233 sekolah

72.737.220

100%

303.304.421

Disdikpora

1.01.1.01.01.16.63

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan NonIslam Setara SD dan SMP

Tertib dan lancar penyaluran Dana BOS untuk SD/MI dan SMP/MTs/SMP Terbuka/Salafyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

19993 orang

19993 orang

12.130.310.000

21992 orang

13.343.341.000

24191 orang

14.677.675.100

26610 orang

16.145.442.610

29271 orang

17.759.986.871

100%

74.056.755.581

Disdikpora

1.01.1.01.01.16.67

Penyelenggaraan Paket A Setara SD

Terlaksananya penyelenggaraan Paket A Setara SD

10 kelompok

10 kelompok

27.700.000

10 kelompok

30.470.000

10 kelompok

33.517.000

10 kelompok

36.868.700

10 kelompok

40.555.570

100%

169.111.270

Disdikpora

1.01.1.01.01.16.68

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Terlaksananya Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

10 kelompok

10 kelompok

48.200.000

10 kelompok

53.020.000

10 kelompok

58.322.000

10 kelompok

64.154.200

10 kelompok

70.569.620

100%

294.265.820

Disdikpora

1.01.1.01.01.16.70

Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa

Terlaksananya berbagai kegiatan pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa

10 Kegiatan

10 Kegiatan

747.842.500

10 Kegiatan

822.626.750

10 Kegiatan

904.889.425

10 Kegiatan

995.378.368

10 Kegiatan

1.094.916.204

100%

4.565.653.247

Disdikpora

1.01.1.01.01.16.76

Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan Dasar 9 Tahun

1 Kegiatan

1 Kegiatan

29.000.000

1 Kegiatan

31.900.000

1 Kegiatan

35.090.000

1 Kegiatan

38.599.000

1 Kegiatan

42.458.900

100%

177.047.900

Disdikpora

1.01.1.01.01.16.78


Capaian Kinerja Pendidikan dasar 9 tahun

2 Dokumen

2 Dokumen

54.485.000

2 Dokumen

59.933.500

2 Dokumen

65.926.850

2 Dokumen

72.519.535

2 Dokumen

79.771.489

100%

332.636.374

Disdikpora

1.01.1.01.01.16.79

Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

Tersedia Laboratorium dan ruang praktikum.

4 Unit

720.000.000

4 Unit

792.000.000

4 Unit

871.200.000

4 Unit

958.320.000

100%

3.341.520.000

Disdikpora

1.01.1.01.01.17

Program Pendidikan Menengah

6.103.497.100

5.197.361.000

1.01.1.01.01.17.01


Terlayani anak usia sekolah menengah didaerah terpencil/ terisolir

1.01.1.01.01.17.02


Kinerja Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah miningkat.

1.01.1.01.01.17.02



1.01.1.01.01.17.09



3 Sekolah

3 Sekolah

1.01.1.01.01.17.13

Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

Terpenuhinya kebutuhan listrik di sekolah

2 Sekolah

1.01.1.01.01.17.14



1.01.1.01.01.17.18



1.01.1.01.01.17.19


1.01.1.01.01.17.21

6.713.846.810

7.385.231.491

8.123.754.640

33.523.691.041

5 Pekerjaan

5 Pekerjaan

1.849.981.000

5 Pekerjaan

2.034.979.100

5 Pekerjaan

2.238.477.010

5 Pekerjaan

2.462.324.711

5 Pekerjaan

2.708.557.182

100%

11.294.319.003

Disdikpora

6 Unit

6 Unit

436.800.000

6 Unit

480.480.000

6 Unit

528.528.000

6 Unit

581.380.800

6 Unit

639.518.880

100%

2.666.707.680

Disdikpora

3 Ruang

386.400.000

3 Ruang

425.040.000

3 Ruang

467.544.000

3 Ruang

514.298.400

100%

1.793.282.400

254.616.000

3 Sekolah

280.077.600

3 Sekolah

308.085.360

3 Sekolah

338.893.896

3 Sekolah

372.783.286

100%

1.554.456.142

Disdikpora

2 Sekolah

35.000.000

2 Sekolah

38.500.000

2 Sekolah

42.350.000

2 Sekolah

46.585.000

2 Sekolah

51.243.500

100%

213.678.500

Disdikpora

4 Sekolah

4 Sekolah

138.659.000

4 Sekolah

152.524.900

4 Sekolah

167.777.390

4 Sekolah

184.555.129

4 Sekolah

203.010.642

100%

846.527.061

Disdikpora

6 Paket

6 Paket

675.720.000

6 Paket

743.292.000

6 Paket

817.621.200

6 Paket

899.383.320

6 Paket

989.321.652

100%

4.125.338.172

Disdikpora


4 Sekolah

4 Sekolah

199.400.000

4 Sekolah

219.340.000

4 Sekolah

241.274.000

4 Sekolah

265.401.400

4 Sekolah

291.941.540

100%

1.217.356.940

Disdikpora

Pengadaaan alat rumah tangga sekolah

Terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga dan rutin sekolah

17 Sekolah

17 Sekolah

346.306.000

17 Sekolah

380.936.600

17 Sekolah

419.030.260

17 Sekolah

460.933.286

17 Sekolah

507.026.615

100%

2.114.232.761

Disdikpora

1.01.1.01.01.17.41


Gedung sekolah SMA/MA/SMK yang representatif.

2 sekolah

2 sekolah

978.294.000

2 sekolah

1.076.123.400

2 sekolah

1.183.735.740

2 sekolah

1.302.109.314

2 sekolah

1.432.320.245

100%

5.972.582.699

Disdikpora

1.01.1.01.01.17.58


Kurikulum SMA/MA/SMK tersusun dengan baik

1 Kegiatan

1 Kegiatan

29.600.000

1 Kegiatan

32.560.000

1 Kegiatan

35.816.000

1 Kegiatan

39.397.600

1 Kegiatan

43.337.360

100%

180.710.960

Disdikpora

1.01.1.01.01.17.61

Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu Terlaksananya sekolah model dan (BOMM) sertifikasi ISO 9000

2 Kegiatan

2 Kegiatan

140.500.000

2 Kegiatan

154.550.000

2 Kegiatan

170.005.000

2 Kegiatan

187.005.500

2 Kegiatan

205.706.050

100%

857.766.550

Disdikpora





2012

Target

1

2

3

4

5

10 kelompok

10 kelompok

2013

Rp

Target

6

2014

Rp

Target

2015

Rp

Target


2016

Rp

Target

Rp

Target


Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

10 kelompok

54.120.000

10 kelompok

59.532.000

10 kelompok

65.485.200

10 kelompok

72.033.720

100%

300.370.920

Disdikpora

43.923.000

100%

183.153.000

Disdikpora

48.732.569

100%

203.208.254

Disdikpora

1.01.1.01.01.17.63

Penyelenggraan paket C setara SMU


1.01.1.01.01.17.68

Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah

1.01.1.01.01.17.69


Capaian Kinerja Pendidikan Menengah

1.01.1.01.01.18

Program Pendidikan Non Formal

1.01.1.01.01.18.04

Pengembangan pendidikan keaksaraan

Buta aksara tuntas 100%

2 Kegiatan

2 Kegiatan

98.400.000

2 Kegiatan

108.240.000

2 Kegiatan

119.064.000

2 Kegiatan

130.970.400

2 Kegiatan

144.067.440

100%

600.741.840

Disdikpora

1.01.1.01.01.18.05

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

Peningkatan peran pemuda dan pelajar dalam kegiatan olah raga dan pengembangan kecakapan hidup.

10 Kegiatan

10 Kegiatan

1.814.915.000

10 Kegiatan

1.996.406.500

10 Kegiatan

2.196.047.150

10 Kegiatan

2.415.651.865

10 Kegiatan

2.657.217.052

100%

11.080.237.567

Disdikpora

1.01.1.01.01.19

Program Pendidikan Luar Biasa

1.01.1.01.01.19.17


1.01.1.01.01.20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01.1.01.01.20.04

Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

Terlaksananya kegiatan Kelompok kerja guru

4 Kegiatan

4 Kegiatan

318.953.000

4 Kegiatan

350.848.300

4 Kegiatan

385.933.130

4 Kegiatan

424.526.443

4 Kegiatan

466.979.087

100%

1.947.239.960

Disdikpora

1.01.1.01.01.20.08

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Peningkatan mutu dan kualitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan

4 Kegiatan

4 Kegiatan

414.455.000

4 Kegiatan

455.900.500

4 Kegiatan

501.490.550

4 Kegiatan

551.639.605

4 Kegiatan

606.803.566

100%

2.530.289.221

Disdikpora

1.01.1.01.01.20.09

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

Data PTK yang valid dan akurat

3 Kegiatan

3 Kegiatan

161.530.000

3 Kegiatan

177.683.000

3 Kegiatan

195.451.300

3 Kegiatan

214.996.430

3 Kegiatan

236.496.073

100%

986.156.803

Disdikpora

1.01.1.01.01.20.10

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

Meningkatnya kualitas pendidik dan profesionalisme guru

352 Orang

352 Orang

450.650.000

352 Orang

495.715.000

352 Orang

545.286.500

352 Orang

599.815.150

352 Orang

659.796.665

100%

2.751.263.315

Disdikpora

1.01.1.01.01.22

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.01.1.01.01.22.01

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

Laporan dan Evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

5 Kegiatan

5 Kegiatan

226.495.000

5 Kegiatan

249.144.500

5 Kegiatan

274.058.950

5 Kegiatan

301.464.845

5 Kegiatan

331.611.330

100%

1.382.774.625

Disdikpora

1.01.1.01.01.22.02

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

MOU kerjasama dibidang pendidikan dengan lembaga terkait

3 Kegiatan

3 Kegiatan

232.995.000

3 Kegiatan

256.294.500

3 Kegiatan

281.923.950

3 Kegiatan

310.116.345

3 Kegiatan

341.127.980

100%

1.422.457.775

Disdikpora

1.01.1.01.01.22.05

Pembinaan dewan pendidikan

Kegiatan operasional dewan pedidikan

1 Tahun

1 Tahun

62.640.000

1 Tahun

68.904.000

1 Tahun

75.794.400

1 Tahun

83.373.840

1 Tahun

91.711.224

100%

382.423.464

Disdikpora

49.200.000

33.000.000

30.000.000

2 Dokumen

2 Dokumen

33.285.000

2 Dokumen

1 Paket

35.000.000

1 Paket

38.500.000

1 Paket

42.350.000

44.302.335

2 Dokumen

2.546.622.265

2.801.284.492

46.585.000

1 Paket

1.628.161.480

749.489.400

681.354.000

2 Dokumen

42.350.000

1.480.146.800

1.345.588.000

40.274.850

39.930.000

2.315.111.150

38.500.000

35.000.000

1 Paket

2 Dokumen

2.104.646.500

1.913.315.000

Tersedia alat bermain, alat praktik dan peraga siswa

36.613.500

36.300.000

46.585.000

51.243.500

1 Paket

1.790.977.628

824.438.340

11.680.979.407

51.243.500

213.678.500

100%

1.970.075.391

906.882.174

213.678.500

Disdikpora

8.214.949.299

997.570.391

4.159.734.305





2012

Target

1

2

3 Layanan Data dan Informasi Pendidikan

4

5

2 kegiatan

2 kegiatan

2013

Rp

6

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2 kegiatan

175.146.400

2 kegiatan

192.661.040

2 kegiatan

211.927.144

2 kegiatan

233.119.858

100%

972.078.442

Disdikpora

1.01.1.01.01.22.07

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

1.01.1.01.01.21

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

1.01.1.01.01.21.01

Pemasyarakatan Minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujutnya masy. Pembelajar

Meningkatnya minat baca masyarakat / Lomba bercerita

600

18.023.000

700

25.000.000

800

30.000.000

900

35.000.000

1000

40.000.000

4000

148.023.000

KPAD

1.01.1.01.01.21.02

Pengembangan minat dan budaya baca

Meningkatnya jumlah kunjungan / kunjungan ke perpustakaan

600

18.023.000

700

25.000.000

800

30.000.000

900

35.000.000

1000

40.000.000

4000

148.023.000

KPAD

1.01.1.01.01.21.03

Supervisi, pembinaan dan stimulus pada Perbaikan pengelolaan perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan/pengelolaan perpustakaan sekolah dan perpustakaan perpustakaan sesuai setandar masyarakat.

10

8.000.000

15

13.000.000

20

18.000.000

25

23.000.000

30

28.000.000

100

90.000.000

KPAD

1.01.1.01.01.21.04

Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan.

0

0

2

5.000.000

2

7.500.000

2

10.000.000

2

12.500.000

8

35.000.000

KPAD

1.01.1.01.01.21.05

Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan Bertambahnya koleksi bahan dan minat baca didaerah pustaka/tumbuhnya minat baca

0

0

500

50.000.000

500

60.000.000

500

70.000.000

500

80.000.000

2000

260.000.000

KPAD

1.01.1.01.01.21.07

Perencanaan dan penyusunan koordinasi budaya baca

Berkembangnya budaya baca/terbentuknya budaya baca

0

0

12.500.000

0

35.000.000

KPAD

1.01.1.01.01.21.08

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

Pemasyarakatan dan pemanfaatan perpustakaan/terbentuknya budaya baca

0

0

10

7.500.000

10

10.000.000

10

12.500.000

10

15.000.000

40

45.000.000

KPAD

1.01.1.01.01.21.09

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Bertambahnya koleksi bahan pustaka/tumbuhnya minat baca

1500

100.000.000

1500

125.000.000

1500

150.000.000

1500

175.000.000

1500

200.000.000

7500

750.000.000

KPAD

1.01.1.01.01.21.10

Monitoring Evaluasi dan pelaporan

Perbaikan pengelolaan perpustakaan/pengelolaan perpustakaan sesuai setandar

0

0

6

5.000.000

6

7.500.000

10.000.000

6

12.500.000

18

35.000.000

KPAD

1.02.1.02.01.15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.543.047.865

1.685.008.269

1.840.029.029

7.775.724.958

Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.15.01

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

1.736.127.319

7.336.649.754

Dinas Kesehatan

159.224.000

144.046.000

Tumbuhnya perpustakaan/terbentuknya minat baca

260.500.000

320.500.000

5.000.000

1.294.592.300

380.500.000

7.500.000

1.413.047.495

440.500.000

10.000.000

1.546.046.000

Tersedianya obat dan alkes penunjang pelayanan kesehatan

80%

Tersedianya bahan habis pakai/perbekalan kesehatan

100%

100%

61.327.300

100%

66.938.748

100%

73.097.113

100%

79.822.047

100%

87.165.675

368.350.883

Dinas Kesehatan

15 Puskesmas

11.775.000

15 Puskesmas

12.852.413

15 Puskesmas

14.034.834

15 Puskesmas

15.326.039

15 Puskesmas

16.736.035

70.724.321

Dinas Kesehatan

4.651.744.310

19.657.670.479

Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.15.02

Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

Pelayanan kemarfasian di pelayanan kesehatan sesuai dengan jumlah, tepat waktu dan sasaran

1.02.1.02.01.15.05

Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

Meningkatnya pengetahuan pengelola obat Puskesmas

1.02.1.02.01.16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.221.490.000

80%

1.333.256.335

100%

3.272.835.520,00

80%

1.455.915.918

100%

3.572.299.970,08

80%

1.589.860.182

100%

3.900.951.567

80% 100%

4.259.839.112

1.02.1.02.01.16.01

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya

Terlaksananya pemantauan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin di 15 puskesmas yang tersebar di 6 kecamatan kabupaten kotawaringin barat

1.02.1.02.01.16.09

Peningkatan kesehatan masyarakat

Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dasar

100%

Jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan

80%

80%

80%

80%

80%

Jumlah indikator Pelayanan Kesehatan Dasar SPM yang memenuhi target

80%

80%

80%

§ 80%

§ 80%

100%

133.886.800,00

100%

146.137.442,20

100%

159.582.087

100%

174.263.639

100%

190.295.894

804.165.862

Dinas Kesehatan

436.687.700,00

100%

476.644.624,55

§ 100%

520.495.930

§ 100%

568.381.556

§ 100%

620.672.659

2.622.882.469

Dinas Kesehatan





2012

Target

1 1.02.1.02.01.16.12

2 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

1.02.1.02.01.16.13

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

1.02.1.02.01.17

Program Pengawasan Obat dan Makanan

1.02.1.02.01.17.03

Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan

1.02.1.02.01.19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1.02.1.02.01.19.01

1.02.1.02.01.19.02

1.02.1.02.01.19.04

3

1.02.1.02.01.20.02

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

6 201.060.020,00

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

8

9

10

11

12

13

14

16

17

90%

239.647.057

90%

261.694.586

90%

285.770.488

1.207.629.163

Dinas Kesehatan

3.555.005.269

15.022.992.985

Dinas Kesehatan

393.577.529

1.663.207.790

Dinas Kesehatan

393.577.529

1.663.207.790

Dinas Kesehatan

632.491.497

2.972.827.354

86.487.280

365.484.071

174.713.402

738.316.263

Dinas Kesehatan

371.290.816

1.869.027.020

Dinas Kesehatan

546.408.583

2.309.052.079

Dinas Kesehatan

503.741.146

2.128.745.002

Dinas Kesehatan

100%

100%

100%

87%

87%

87%

87%

87%

Cakupan Pelayanan Nifas

90%

90%

90%

90%

90%

Cakupan Komplikasi Neonatus yang ditangani

100%

100%

100%

100%

100%

Cakupan Pelayanan Bayi

90%

90%

90%

90%

90%

Cakupan Pelayanan Anak Balita

85%

85%

85%

85%

85%

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan untuk 15 puskesmas, 74 pustu dan 50 poskesdes yang tersebar di 6 kecamatan kabupaten Ktw Barat

80%

80%

276.910.000,00 276.910.000,00

Berperannya masyarakat dan siswa sekolah dalam menggerakkan perilaku hidup bersih dan sehat

60.850.000,00

2.730.060.891,50

80%

302.247.265,00 100%

445.003.100,00 2 Unit

302.247.265,00

66.417.775,00

80%

330.054.013 100%

785.720.883,65 2 Unit

2.981.226.494

330.054.013

72.528.210

80%

360.418.983 100%

530.407.205 2 Unit

3.255.499.331

360.418.983

100%

579.204.668 2 Unit

79.200.806

2 Unit

100%

100%

100%

100%

100%

70%

70%

70%

70%

70%

60%

122.923.400,00

60%

134.170.891,10

60%

146.514.613

60%

159.993.957

60%

60%

60%

60%

60%

60%

70%

70%

70%

70%

70%

5 Profesi

261.229.700,00

80%

5 Profesi

100%

Persentase bayi dan anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin mendapat MP-ASI selama 90 hari

100%

585.132.217,55

80%

384.437.600,00 Persentase Balita gizi buruk mendapat penanganan sesuai standart

354.418.000,00

15

Rp

219.457.011,83

100%

100%

Target

7

100%

Terpenuhinya kebutuhan alat penunjang Laboratorium

Rp


90%

Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan

2.501.201.000,00


2016

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani

Meningkatnya kualitas SDM Peserta Pelatihan sesuai standar dan krikulum pelatihan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

5

Target

2015

90%

Meningkatnya keluarga dalammengakses informasi kesehatan dan berperilaku hidup bersih dan sehat dalam tatanan rumah tangga § Meningkatnya pengetahuan masyarakat sasaran dilokasi penyuluhan Terlaksananya pelayanan pengembangan SDM di Kobar, bagi Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan bidan, sanitarian, perawat, gizi dan pengelola keuangan

1.02.1.02.01.20

Rp

2014

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4

Pengembangan media promosi dan informasi sadar Terselenggaranya Tenda Lapangan hidup sehat Tersediannyapen pemanfaatan Pengadaan Handycam Indikator desa siaga aktif secara struktur dan aktivitas Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

4

2013

5 Profesi

80%

419.613.640,40

100%

100%

311.364.382

386.847.247,00

5 Profesi

80%

458.218.095

100%

100%

340.009.905

422.437.194

5 Profesi

80%

500.374.160

100%

100%

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

461.301.416

100%

100%





2012

Target

1 1.02.1.02.01.20.03

2 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

1.02.1.02.01.21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02.1.02.01.21.01

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

1.02.1.02.01.21.02

1.02.1.02.01.21.03

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

1.02.1.02.01.22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.02.1.02.01.22.01

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

1.02.1.02.01.22.02

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

3

4

2013

Rp

5

6 30.019.600,00

2014

2015

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

42.667.437

180.307.077

Dinas Kesehatan

583.941.930

2.467.663.156

Dinas Kesehatan

405.700.388

1.714.437.425

Dinas Kesehatan

132.714.695

560.835.156

Dinas Kesehatan

45.526.847

192.390.575

Dinas Kesehatan

1.400.761.770

5.919.438.271

Dinas Kesehatan

184.572.525

779.979.645

Dinas Kesehatan

184.767.246

780.802.510

Dinas Kesehatan

<= 5%

Kasus gizi kurang Cakupan ibu hamil mendapat tablet FE Cakupan bayi dan balita yang mendapat vit. A

<= 20%

<= 20%

<= 20%

<= 20%

<= 20%

86%

86%

86%

86%

86%

<= 5%

32.766.393,40

<= 5%

35.780.902

<= 5%

39.072.745

<= 5%

90%

90%

90%

90%

90%

Penggunaan garam beryodium di masyarakat

90%

90%

90%

90%

90%

Cakupan bayi yang mendapat ASI eksklusif

72%

72% 410.845.000,00

72% 448.437.317,50

72% 489.693.551

72% 534.745.357

Keadaan lingkungan masyarakat memenuhi standar sanitasi dasar

60%

SABPL yang dibangun dimanfaatkan oleh masyarakat

100%

100%

100%

100%

100%

Kwalitas air bersih memnuhi syarat

60%

60%

60%

60%

60%

Pengusaha/Pengusaha DAM mematuhi/menerapkan persyaratan kwalitas air minum

75%

Terbentuk kader kesehatan lingkungan desa dan Pokmair

100%

100%

100%

100%

100%

Sarana SABPL dengan partisipasi dimanfaatkan

100%

100%

100%

100%

100%

Peningkatan kwalitas sarana sanitasi dasar memenuhi syarat

60%

§ 60%

§ 60%

§ 60%

§ 60%

Tersosialisasikannya kebijakan kesehatan lingkungan

100%

Diterapkan persyaratan kesehatan lingkungan sekolah

75%

75%

75%

75%

75%

Terlaksananya pengawasan/IS depot air minum

75%

75%

75%

75%

75%

93.374.300,00

32.031.400,00

60%

75%

100%

985.536.300,00 Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular

60%

Terlaksananya penyemprotan rumah/fogging di lokasi penularan

100%

129.860.000,00

311.556.995,95

101.918.048,45

34.962.273,10

60%

75%

100%

1.075.712.871,45

60%

141.742.190,00

100%

340.220.240

111.294.509

38.178.802

60%

75%

100%

1.174.678.456

60%

154.782.471

100%

371.520.502

121.533.604

41.691.252

60%

75%

100%

1.282.748.874

60%

169.022.459

100%

60%

100%

Menurunnya kasus DBD indikator IR DBD 55 per 100.000 penduduk

90%

90%

90%

90%

90%

tertanganinya kasus DBD

100%

100%

100%

100%

100%

Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular

60%

Terlaksananya pengadaan insektisida DBD

100%

100%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

90%

90%

129.997.000,00


Target

Kasus gizi buruk

285.439.300,00


2016

60%

141.891.725,50

60%

154.945.764

60%

169.200.775

60%

1.02.1.02.01.22.05

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Menurunnya angka kejadian DBD Tercapai penurunan bermakna angka kesakitan dan kematian penyakit menular

60%

547.332.000,00

60%

597.412.878,00

60%

652.374.863

60%

712.393.350

60%

777.933.538

3.287.446.629

Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.22.08

Peningkatan Imunisasi


60%

88.160.000,00

60%

96.226.640,00

60%

105.079.491

60%

114.746.804

60%

125.303.510

529.516.445

Dinas Kesehatan

Terwujudnya Universal Child Immunization (UCI) di 89 desa

90%

90%

90%

90%

90%

Pemeliharaan sarana imunisasi

100%

100%

100%

100%

100%





2012

Target

1 1.02.1.02.01.22.09

2 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah

1.02.1.02.01.23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.23.03

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

1.02.1.02.01.23.06


3

Rp

5


60%

Terlaksanaya penanggulangan KLB berdasarkan faktor resiko

100%

6 90.187.300,00

Terlaksanya pembauatan profil Puskesmas Terlaksananya pertemuan pemutahiran data Terlaksananya pembuatan profil Kabupaten Terpantaunya kinerja program pembangunan laporan dari 15 puskesmas, 80% diantaranya tepat waktu dan terisi dengan lengkap

15 PKM

2014

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

128.184.951

541.693.041

Dinas Kesehatan

235.483.472

995.122.730

92.937.227

392.740.713

142.546.245

602.382.016

Dinas Kesehatan

6.487.661.630

27.170.684.242

Dinas Kesehatan

60%

98.439.437,95

60% 100%

180.839.174,25 15 PKM

107.495.866

71.371.002,00

60% 100%

197.476.378 15 PKM

117.385.486

77.937.134

60% 100%

215.644.205 15 PKM

85.107.351

15 PKM

15 PKM

15 PKM

15 PKM

15 PKM

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100.291.500,00

15 Dokumen

109.468.172,25

15 Dokumen

119.539.244

15 Dokumen

130.536.855

15 Dokumen

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya


Target

15 PKM

15 Dokumen


2016

Rp

100%

65.388.000,00

2015

Target

165.679.500,00

Terpantaunya pelaksanaan program kesehatan dan ketata usahaan diterimanya pelaporan secara tepat waktu Strategi pencapaian indikator pembangunan kesehatan 1.02.1.02.01.25

4

2013

4.583.055.400,00

4.695.588.994,10

5.455.264.566

5.949.113.653

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.25.01

Pembangunan puskesmas

Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat melalui fasilitas yang dibangun

90%

2.837.412.900,00

90%

2.790.220.205,35

90%

3.374.601.848

90%

3.677.029.965

90%

4.006.546.243

16.685.811.162

Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.25.07

Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas

Kelancaran operasional pelayanan melalui alat-alat kesehatan yang memenuhi standar

100%

734.400.000,00

100%

801.597.600,00

100%

875.344.579

100%

955.876.280

100%

1.043.816.898

4.411.035.358

Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.25.11

Pengadaaan sarana dan prasarana posyandu

Kelancaran operasional posyandu melalui alat-alat yang memenuhi standar

90%

65.942.500,00

90%

71.976.238,75

90%

78.598.053

90%

85.829.074

90%

93.725.348

396.071.213

Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.25.14

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

Masa guna alat kesehatan puskesmas menjadi lebih lama

90%

40.000.000,00

90%

43.660.000,00

90%

47.676.720

90%

52.062.978

90%

56.852.772

240.252.470

Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.25.21

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat melalui fasilitas yang dibangun

90%

905.300.000,00

90%

988.134.950,00

90%

1.079.043.365

90%

1.178.315.355

90%

1.286.720.368

5.437.514.038

Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.29

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

345.535.942

1.460.190.248

Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.29.01

Penyuluhan kesehatan anak balita

111.694.520

472.006.610

Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.30

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

116.920.711

494.091.819

Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.30.01

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

Meningkatnya Cakupan pelayanan usila dan pra usila

116.920.711

494.091.819

Dinas Kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Terlaksananya penyuluhan dan tersedianya media informasi

100.000.000

432.050.000

243.109.300 Cakupan DIDDTK bayi 4 kali per tahun

86%

Cakupan DIDDTK anak balita 2 kali per tahun

86%

78.585.100

265.353.801 86% 86%

82.262.100,00 60%

85.775.637

82.262.100,00

72.050.000

289.766.351 86% 86%

89.789.082,15 60%

93.666.995

89.789.082,15

80.000.000

316.424.855 86% 86%

98.049.678 60%

102.284.359

98.049.678

80.000.000

86% 86%

107.070.248 60%

107.070.248

100.000.000

60%





2012

Target

1

2

3

4

5

1.penyuluhan

0

49 kali

2.tersedianya media informasi

0

1 paket

Pengembangan media promosi dan informasi

Terlaksananya :

sadar hidup sehat


Tersedianya standar pelayanan (standar pelayanan medis, SOP, dll)

Penyusunan standar kesehatan


Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

2013

Rp

6

72.050.000

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

55 kali

80.000.000

55 kali

80.000.000

60 kali

100.000.000

60 kali

100.000.000

278 kali

432.050.000

RSUD Sultan Imanuddin

1 paket

67.210.800

1 paket

390.000.000

1 paket

115.000.000

1 paket

190.000.000

5 paket

100.000.000

862.210.800

4 kegiatan

0

0

1 keg

40.000.000

1 keg

75.000.000

0

0

1 keg

50.000.000

5 keg

165.000.000


Tersedianya laporan hasil evaluasi dan pengembangan

0

2 keg

67.210.800

0

0

1 keg

40.000.000

1 keg

40.000.000

1 keg

50.000.000

5 keg

197.210.800


Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar kesehatan

Data SIM RS berkembang dan mutakhir

0

0

0

1 keg

350.000.000

0

0

1 kefg

150.000.000

0

0

2 keg

500.000.000


Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Sarana dan prasarana RSUD memadai

Pembangunan rumah sakit

Tersedianya Bangunan RSUD sesuai master plan dan peningkatan kelas B

80%

85%

1.294.995.350

88%

3.250.000.000

92%

4.475.000.000

95%

3.241.000.000

97%

2.190.000.000

100%

14.450.995.350


Pengadaan alat-alat rumah sakit

Tersedianya Alat-alat rumah sakit sesuai kebutuhan kelas B

70%

75%

621.981.400

80%

1.250.000.000

85%

1.200.000.000

90%

1.197.878.620

95%

1.200.000.000

100%

5.469.860.020


Pengadaan obat-obatan rumah sakit

Terpenuhinya alat/bahan habis pakai, obat-obatan dan reagen penunjang kegiatan laboratorium

100%

100%

4.002.100.000

100%

5.212.000.000

100%

5.212.000.000

100%

5.212.000.000

100%

5.212.000.000

100%

24.850.100.000


Pengadaan Meubeler Rumah Sakit

Tersedianya mebeleur untuk pasien dan penunggu pasien

4 paket

1 paket

80.000.000

4 paket

100.000.000

4 paket

100.000.000

6 paket

100.000.000

6 paket

100.000.000

21 paket

480.000.000


Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit

Tersedianya perlengkapan dapur, ruang pasien, laundri, ruang tunggu, dll)

6 paket

7 paket

530.777.200

7 paket

550.000.000

7 paket

565.000.000

7 paket

575.000.000

7 paket

575.000.000

7 paket

2.795.777.200


Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

Tersedianya bahan bakar minyak, gas medis, makan minum pasien

3 paket

3 pkt

1.315.303.000

3 pkt

1.350.000.000

3 pkt

1.400.000.000

3 pkt

1.450.000.000

3 pkt

1.500.000.000

3 pkt

7.015.303.000


Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

Terpenuhinya pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

100%

100%

103.559.800

100%

200.000.000

100%

200.000.000

100%

250.000.000

100%

300.000.000

100%

1.053.559.800


Pengadaan sarana antisipasi bahaya kebakaran di RSUD

Tersedianya sarana antisipasi bahaya kebakaran

0

0

0

100%

250.000.000

100%

0

100%

0

100%

0

100%

250.000.000


Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Terpeliharanya ruang pelayanan, alat kesehatan, instalasi limbah, ambulan/mobil jenazah dan perlengkapan RS

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

Luas koridor rumah sakit yang mendapatkan pemeliharaan

2307 M2

2307 M2

14.995.500

100%

17.500.000

100%

18.500.000

100%

19.500.000

100%

21.500.000

100%

91.995.500


Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit

Luas ruang poliklinik yang mendapatkan pemeliharaan

2662 M2

2662 M2

22.627.000

100%

32.627.000

100%

34.627.000

100%

35.627.000

100%

62.627.000

100%

188.135.000


Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik

Luas gudang obat/apotik yang mendapatkan pemeliharaan

120 M2

120 M2

6.000.000

100%

7.600.000

100%

8.600.000

100%

8.600.000

100%

9.600.000

100%

40.400.000


3746 M2

3746 M2

24.349.000

100%

27.500.000

100%

37.500.000

100%

29.500.000

100%

32.500.000

100%

151.349.000


Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah Luas ruangan kelas VIP, Kelas sakit (Kelas VIP, Utama Ruangan, Utama Paviliun, Ruangan, paviliun, kelas I,II, III yang Kelas I, II, III) mendapatkan pemeliharaan

7.948.716.750

12.162.000.000

504.022.000

13.152.000.000

609.827.000

12.025.878.620

599.327.000

11.077.000.000

657477000

56.365.595.370

700.627.000

3.071.280.000





2012

Target

1

2

3

2013

Rp

Target

Rp

Target

2015

Rp

Target


2016

Rp

Target

Rp

Target


Rp

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat

Luas ruang gawat darurat yang mendapatkan pemeliharaan

373 M2

373 M2

6.154.500

100%

7.400.000

100%

8.400.000

100%

8.500.000

100%

9.400.000

100%

39.854.500


Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU, ICCU, NICU

Luas ruang ICU yang mendapatkan pemeliharaan

87 M2

87 M2

5.220.000

100%

7.500.000

100%

8.500.000

100%

8.750.000

100%

9.500.000

100%

39.470.000


Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi

Luas ruang operasi yang mendapatkan pemeliharaan

295 M2

295 M2

6.195.000

100%

7.600.000

100%

8.500.000

100%

8.600.000

100%

9.600.000

100%

40.495.000


Pemeliharaan rutin/berkala ruang terapi

Luas ruang terapi yang mendapatkan pemeliharaan

0

157 M2

3.297.000

100%

4.500.000

100%

5.000.000

100%

5.200.000

100%

5.700.000

100%

23.697.000


Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin

Luas ruang bersalin yang mendapatkan pemeliharaan

0

2308 M2

15.002.000

100%

18.500.000

100%

18.500.000

100%

18.500.000

100%

18.500.000

100%

89.002.000


Pemeliharaan rutin/berkala ruang bayi

Luas ruang bayi yang mendapatkan pemeliharaan

0

568 M2

3.692.000

100%

5.000.000

100%

5.500.000

100%

5.500.000

100%

5.500.000

100%

25.192.000


Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgent

Luas ruang rongent yang mendapatkan pemeliharaan

158 M2

468 M2

10.062.000

100%

100%

12.500.000

100%

12.500.000

100%

12.500.000

100%

60.062.000


Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium rumah sakit

Luas ruang laboratorium yang mendapatkan pemeliharaan

191 M2

468 M2

10.062.000

100%

12.600.000

100%

12.700.000

100%

12.700.000

100%

12.700.000

100%

60.762.000


Pemeliharaan rutin/berkala kamar jenazah

Luas kamar jenazah yang mendapatkan pemeliharaan

0

58 M2

1.131.000

100%

2.500.000

100%

2.500.000

100%

3.500.000

100%

3.500.000

100%

13.131.000


Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit

Instalasi limbah memenuhi syarat kesehatan, tidak mencemari lingkungan

120 M2

120 M2

36.000.000

100%

48.000.000

100%

48.000.000

100%

49.000.000

100%

49.000.000

100%

230.000.000


Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

Alat-alat kesehatan berfungsi dengan baik

100%

100%

243.000.000

100%

275.000.000

100%

285.000.000

100%

290.000.000

100%

290.000.000

100%

1.383.000.000


Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah

Ambulance/ mbil jenazah layak pakai

4 unit

4 unit

76.420.000

100%

100.000.000

100%

60.000.000

100%

115.000.000

100%

120.000.000

100%

471.420.000


Pemeliharaan rutin/berkala meubeler rumah sakit

Meubeler rumah sakit berfungsi dengan baik

100%

100%

10.015.000

100%

12.500.000

100%

13.000.000

100%

13.500.000

100%

14.500.000

100%

63.515.000


Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit

Perlengkapan rumah sakit berfungsi dengan baik

100%

100%

9.800.000

100%

11.000.000

100%

12.000.000

100%

13.000.000

100%

14.000.000

100%

59.800.000


Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kemitraan asuransi kesehatan, pengolahan limbah, alih teknolohi kedokteran dan kesehatan, peningkatan kualitas dokter dan paramedis, serta pengobatan bagi pasien kurang mampu

Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

Terpenuhinya jaminan asuransi kesehatan bagi pegawai non PNS dan jaminan asuransi profesi dokter dan paramedis

Kemitraan Pengolahan Limbah Rumah Sakit

Pemeriksaan rutin limbah cair rumah sakit oleh Labkesda

Tenaga medis, paramedis dan Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan penunjang medis mendapatkan pelatihan (in house training)

6

2014

3.127.542.080

101 orang

12.500.000

3.103.000.000

3.258.000.000

3.258.000.000

3.283.000.000

16.029.542.080


123 orang

25.000.000

150 orang

35.000.000

150 orang

50.000.000

150 orang

50.000.000

150 orang

75.000.000

150 orang

235.000.000

75 orang

80

50.000.000

80 orang

60.000.000

90 orang

100.000.000

90 orang

100.000.000

90 orang

100.000.000

90 orang

410.000.000

4 kali

4 kali

8.000.000

4 kali

8.000.000

4 kali

8.000.000

4 kali

8.000.000

4 kali

8.000.000

4 kali

40.000.000


0

38 orang

216.363.600

40 rang

300.000.000

40 rang

300.000.000

40 rang

300.000.000

40 rang

300.000.000

198 orang

1.416.363.600


4 orang

26 orang

328.175.000

20 orang

200.000.000

25 orang

300.000.000

25 orang

300.000.000

25 orang

300.000.000

121 orang

1.428.175.000


2.500.003.480

11.807 orang

2.500.000.000

11.807 orang

2.500.000.000

11.807 orang

2.500.000.000

11.807 orang

2.500.000.000

100%

12.500.003.480


Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

Tenaga medis, paramedis dan penunjang medis mendapatkan pelatihan

Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

Terpenuhinya pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin :

348 orang

11.807 orang

peserta jamkesmas sesuai kuota masyarakat dengan SKTM

1905 orang

1181 orang

1181 orang

1181 orang

1181 orang

1181 orang

1181 orang





2012

Target

1

2

1.06.1.06.01.22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.06.1.06.01.22.01

Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah

3

4

1.06.1.06.01.22.03

Rp

5

Target

6

7

275.809.800 Terciptanya Desa Mina Bisnis Yang Mempunyai Produk Unggulan dan Kawasan Berimbang Antara Mina Bisnis dan Pemukiman

Penyusunan Masterplan Kawasan mina politan

1.06.1.06.01.22.02

2013

Review rencana Zonasi wilayahpesisir dan laut

Terciptanya Zonasi sesuai dengan peruntukannya

Review Kajian potensi unggulan daerah

Tersusunnya dokumen pengembangan produk unggulan daerah

Analisa klaster UMKM dan komoditi Kab. Kobar

Terpetakannya klaster-klaster kawasan kegiatan pengembangan UMKM

1 Dok

210.862.300

1 Dok

210.862.300

Tersusunnya indikator pembangunan sosial ekonomi daerah

Analisa perkembangan investasi

Tersusunnya dokumen analisa

Incremental Capital Output

Tersusunnya dokumen ICOR/ analisa efisiensi investasi

Rp

Target

8

9

302.563.351

2015

Rp

Target

10

11

717.012.823

1 Dok

1 Dok%

250.000.000

4

Rp

Target

12

13

250.000.000

4

150.000.000

1 Dok

150.000.000

200.000.000

1 Dok

Rp

Target

14

15

1 Dok

Rp

16

17

2.101.385.973

250.000.000

960.862.300

Bappeda

1 Dok

210.862.300

Bappeda

1 Dok

250.000.000

Bappeda

1 Dok

250.000.000

Bappeda

1 Dok

250.000.000

Bappeda

2 Dok

550.000.000

Bappeda

1 Dok

150.000.000

Bappeda

1 Dok

200.000.000

Bappeda

1 Dok

200.000.000

Bappeda

250.000.000

250.000.000

200.000.000

200.000.000 1 Dok


303.000.000

250.000.000

1 Dok

1 Dok


2016

503.000.000

1 Dok

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Survey sosial ekonomi Daerah Kab. Kotawaringin Barat

2014

200.000.000

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Bappeda

1.06.1.06.01.22.04

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Tersusunnya Informasi, Acuan dan Arah Pembangunan Ekonomi Jangka Menengah Masyarakat Kab. Ktw. Barat

1.06.1.06.01.22.05

Penyusunan tabel input output daerah

Tersusunnya dokumen arahan pembangunan ekonomi daerah

1.06.1.06.01.22.06

Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

1.06.1.06.01.22.07

Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan

1.06.1.06.01.22.08


1.06.1.06.01.23

Program Perencanaan Sosial Budaya

1.06.1.06.01.23.01

Koordinasi Penyusunan Master Plan Pendidikan

1.06.1.06.01.23.02

Koordinasi Penyusunan Master Plan Kesehatan

100%

64.947.500

100%

52.563.351

1 Dok

100.000.000

100%

1 Dok

53.000.000

100%

53.000.000

100%

53.000.000

214.012.823

100%

276.510.851

Bappeda

1 Dok

100.000.000

Bappeda

1 Dok

214.012.823

Bappeda

Tersusunnya indikator dan pemetaan wilayah rawan pangan

Bappeda

Bappeda

144.245.500,00

145.000.000,00

173.586.332,91

190.424.207,20

208.895.355,30 Bappeda Bappeda

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

1.06.1.06.01.23.03

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

1.06.1.06.01.23.04

Terlaksananya Monev & Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pelaksanaan Pemb. Bidang Sosial Bidang Sosial Budaya Budaya

1.06.1.06.01.24


1.06.1.06.01.24.01



1.08.1.03.01.15



100%

103.661.400,00

100%

104.000.000

100%

124.747.062

100%

136.847.527

100%

150.121.737

100%

619.377.725

Bappeda

100%

40.584.100,00

100%

41.000.000

100%

48.839.271

100%

53.576.681

100%

58.773.619

100%

242.773.670

Bappeda

140.096.700,00

2,32

53.584.407,20

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100%

140.096.700,00

100%

53.584.407

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100%

493.681.107

Bappeda

2,32

2.800.000.000

4,2

1.900.000.000

5,2

2.250.000.000

6,2

2.500.000.000

7,5

3.000.000.000

7,5

12.450.000.000

PUD





2012

Target

1 1.08.1.03.01.15.02

2

3


4 311 unit


175 unit

1.08.1.03.01.15.04

Output : -

2.800.000.000

7 563,00

2014

Rp

Target

8

9

1.900.000.000

697,00

2015

Rp

Target

10

11

2.250.000.000

831,00


2016

Rp

Target

12

13

2.500.000.000

1.005,00

Rp

Target

14

15

3.000.000.000

1.005,00

317,00

392,00

468,00

566,00

566,00

5,00

7,00

9,00

11,00

13,00

13,00

5.400.000.000

67,54

5.500.000.000

68,53

72,61

75,81

75,81

PUD

29.900.000.000

PUD

0,0001

0,0001

4.500.000.000

0,0001

3.000.000.000

0,0001

3.000.000.000

0,0001

3.000.000.000

0,0001

3.200.000.000

0,0001

16.700.000.000

108,02

2.000.000.000

108,29

2.000.000.000

108,56

2.000.000.000

108,83

2.000.000.000

109,10

2.200.000.000

109,10

10.200.000.000

PUD

-

6.500.000.000

PUD


107,75 ha

1.08.1.03.01.24.06



107,75 ha

Outcome: bertambahnya Program penguatan kelembagaan pengetahuan masyarakat tentang pengarusutamaan gender dan anak arti penting P2TP2A Output: terlatihanya masyarakat di Kegiatan fasilitasi pengembangan P2TP2A kecamatan tentang pembentukan P2TP2A

6.600.000.000

29.900.000.000

5.400.000.000

1.08.1.03.01.24.05

6.500.000.000

6.600.000.000

17 PUD

-


5.900.000.000

6.500.000.000

16 12.450.000.000

Outcome : Pengelolaan RTH

5.500.000.000

5.900.000.000


Rp

190,00

64,54

61,54 %

Target

6

376,00

4,00


1.08.1.03.01.24

Rp

5


- Jumlah depo transfer Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

2013

2.500.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

79.852.000

125.000.000

190.000.000

205.000.000

390.000.000

989.852.000

100 orang

39.700.000

100 orang

60.000.000

150 orang

80.000.000

150 orang

85.000.000

200 orang

220.000.000

700 orang

484.700.000

BPPKB

Kegiatan Peningkatan kapasitas jaringan kelembagaan perempuan dan anak

Output: meningkatnya pemahaman dan kemampuan masyarkat

50 orang

40.152.000

50 orang

65.000.000

100 orang

110.000.000

100 orang

120.000.000

150 orang

170.000.000

450 orang

505.152.000

BPPKB

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Outcome: Meningkatnya SDM bagi calon pelatih dan pendampingan korban KDRT

50 orang

64.802.000

100 orang

175.000.000

100 orang

190.000.000

150 orang

225.000.000

150 orang

245.000.000

550 orang

899.802.000

BPPKB

Kegiatan pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT

Output: terlatihnya bagi pelayanan dan pendampingan korban KDRT

50 orang

45.380.000

100 orang

110.000.000

100 orang

110.000.000

150 orang

140.000.000

150 orang

140.000.000

550 orang

545.380.000

BPPKB

Kegiatan Sosialisasi pencatatan korban KDRT

Output: Terlaksananya sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT

50 orang

19.422.000

100 orang

65.000.000

150 orang

80.000.000

150 orang

85.000.000

180 orang

105.000.000

63 orang

354.422.000

BPPKB

Program Peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan

Outcome: Meningkatnya SDM dan anggota organisasi wanita dan PKK

Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan

Output: Pelatihan bagi anggota organisasi perempuan

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran seta dan kesetaraan gender

Output: pelatihan penyusunan ARG, keterampilan bagi kaum wanita dan sosialisasi PUG

Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu rumah tangga dalam Output: Terlaksananya pelatihan membangun keluarga sejahtera bagi Ibu rumah tangga

792.983.000

877.200.000

362 orang

735.200.000

384 orang

778.350.000

408 orang

820.300.000

450 orang

890.750.000

3.867.737.000

BPPKB

5,71 %

180 orang

98.030.000

220 orang

142.000.000

240 orang

253.100.000

250 orang

295.400.000

275 orang

320.200.000

1.108.730.000

BPPKB

50 orang

51.816.000

80 orang

51.816.000

BPPKB

8700

Outcome: Tercapainya tenaga pendamping bina keluarga

Kegiatan Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

Output: Terlaksanaya pelatihan tenaga pendamping bina keluarga

5.028.283.000

643.137.000

Outcome: Meningaktnya Program Promosi Kesehatan Ibu, bayi dan anak pengetahuan kesehatan Ibu, bayi melalui kelompok kegiatan di masyarakat dan anak

Program Penyiapan tenaga pendamping bina keluarga

1.210.950.000

322 orang

191.013.000

Kegiatan Penyuluhan kesehatan Ibu, bayi dan anak Output: Penyuluhan kesehatan Ibu, melalui kelompok kegiatan di masyarakat bayi dan anak

1.115.700.000

2%

Program Pelayanan Kontrasepsi

Kegiatan Pelayanan pemasangan Kontrasepsi

1.031.450.000

191.013.000

219.665.985

8800

32.620.000

100 orang

32.620.000

32.760.000

219.665.985

150 orang

54.930.000

9.000

36.036.000

252.615.883

200 orang

73.240.000

9.300

39.312.000

290.508.265

9500,00

80.564.000

220 orang

39.312.000 120 orang

240 orang

290.508.265

73.240.000

36.036.000 110 orang

200 orang

252.615.883

54.930.000

32.760.000 100 orang

120 orang

80.564.000

240 orang

42.588.000 130 orang

42.588.000

334.084.505

1.287.887.638

334.084.505

1.287.887.638

87.888.000

329.242.000

87.888.000

260 orang

45.864.000 140 orang

45.864.000

329.242.000

BPPKB

BPPKB

196.560.000 150 orang

196.560.000

BPPKB





2012

Target

1

2 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnnya.

3 Prosentasi dari Jumlah Target Pelayanan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin dan WRSE

1.13.1.13.01.15.01

Peningkatan Kemampuan (capacity building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya.

Jumlah warga masyarakat yang dilatih sebagai pendamping sosial dalam penanggulangan kemiskinan.

1.13.1.13.01.15.02

Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin

Jumlah Anggota keluarga miskin menerima pelayanan bimbingan sosial dan keterampilan.

1.13.1.13.01.15.03

Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin.

1.13.1.13.01.15.04

2013

Rp

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4

5

0%

20%

1.112.800.000,000

40%

1.112.800.000

60%

1.182.800.000

80%

1.182.800.000

100%

1.182.800.000

100%

5.774.000.000

Dinas Sosial

30 Orang

30 Orang

172.800.000

30 Orang

172.800.000

30 Orang

172.800.000

30 Orang

172.800.000

30 Orang

172.800.000

150 Orang Pendamping sosial

864.000.000

Dinas Sosial

- Orang

20

245.000.000

20 Orang

245.000.000

20 Orang

250.000.000

20 Orang

250.000.000

20 Orang

250.000.000

100 Orang Anggota Keluarga Miskin

1.240.000.000

Dinas Sosial

Jumlah pengurus KUBE penerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif Keluarga Miskin.

0

24 Orang

135.000.000

24 Orang

135.000.000

24 Orang

150.000.000

24 Orang

150.000.000

24 Orang

150.000.000

120 Orang Pengurus KUBE Keluarga Miskin

720.000.000

Dinas Sosial

Pengadaan Sarana dan Prasaran Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin

Jumlah KK/KUBE penerima bantuan usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin melalui KUBE

0

120 KK / 12 KUBE

260.000.000

120 KK / 12 KUBE

260.000.000

120 KK / 12 KUBE

260.000.000

120 KK / 12 KUBE

260.000.000

120 KK / 12 KUBE

260.000.000

600 KK Miskin / 60 KUBE

1.300.000.000

Dinas Sosial

1.13.1.13.01.15.05

Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang memperoleh pelayanan.

0

30 Orang

300.000.000

30 Orang

300.000.000

30 Orang

350.000.000

30 Orang

350.000.000

30 Orang

350.000.000

150 Orang

1.650.000.000

Dinas Sosial

1.13.1.13.01.21

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

100%

749.000.000

100%

940.000.000

100%

1.573.000.000

100%

1.165.000.000

100%

1.165.000.000

1.13.1.13.01.15

1.13.1.13.01.21.01

Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha

Terlaksananya penyuluhan sosial tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

1.13.1.13.01.21.02

Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku -pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat

- Terlaksananya penyaluran bantuan penunjang pelayanan sosial bagi LKS Masyarakat

--

6

2014

1 Kegiatan

90.000.000

1 Kegiatan

90.000.000

1 Kegiatan

90.000.000

1 Kegiatan

90.000.000

1 Kegiatan

90.000.000

1 Keg

209.000.000

1 Keg

400.000.000

1 Keg

400.000.000

1 Keg

400.000.000

1 Keg

400.000.000

8 orsos / yayasan / Lembaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat

2 Orsos / LKS - Terlaksananya penyaluran bantuan peningkatan peran dan fungsi Karang Taruna

2 Orsos / LKS

2 Orsos / LKS

2 Orsos / LKS

2 Orsos / LKS

3 KT

3 KT

3 KT

3 KT

6 FK KT Kec

1 FK KT Kab

- Terlaksananya fasilitasi pembentukan Forum Komunikasi Karang Taruna Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten -Terlaksananya fasilitasi pembentukan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) tingkat Kecamatan

6 FK PSM

- Terlaksannya pemberian intensif bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) setiap tahun

1.13.1.13.01.21.03

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Terlaksananya diklat pekerjaan sosial bagi pengurus Orsos / Yayasan / LKS penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengurus Karang Taruna, dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

1.13.1.13.01.21….

Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, dan Kesetiakawanan Sosial

1.13.1.13.01.16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

5.592.000.000 Terlaksananya penyuluhan di 6 Kecamatan

6 TKSK / Thn

6 TKSK / Thn

6 TKSK / Thn

50 Orang

150.000.000

50 Orang

175.000.000

50 Orang

175.000.000

50 Orang

175.000.000

Pelaksanaan sarasehan antara generasi pejuang dan generasi penerus

1 Keg

300.000.000

1 Keg

300.000.000

1 Keg

908.000.000

1 Keg

500.000.000

1 Keg

500.000.000

Pemeliharaan TMP Indra Pura Pangkalan Bun

1 Keg 100%

567.000.000

100%

785.000.000

100%

1 Keg 1.090.000.000

100%

1.809.000.000

Dinas Sosial

12 Karang Taruna

Dinas Sosial

Terbentuk FK KT di 6 Kec dan 1 FK KT Kabupaten

Dinas Sosial

Terbentuknya FK PSM di 6 Kecamatan

Dinas Sosial

Dinas Sosial

150.000.000

1 Keg

Dinas Sosial

6 TKSK / Thn

50 Orang

1 Keg

450.000.000

1 Keg

825.000.000

Dinas Sosial

2.508.000.000

Dinas Sosial

1 Keg 1.090.000.000

100%

Dinas Sosial 1.090.000.000

4.622.000.000





2012

Target

1

1.13.1.13.01.16.03

2

Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

3

4

2013

Rp

5

Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan sosial bagi Lanjut Usia, ODK, dan Pelayanan Sosial Anak

6

1 Keg

185.000.000

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

1 Keg

185.000.000

1 Keg

190.000.000

1 Keg

190.000.000

1 Keg

190.000.000

Target

Rp

15

16

17

940.000.000

Dinas Sosial

Terlaksananya fungsi petugas pelayanan sosial dlm lingkungan masyarakat dan tersedianya biaya operasional Komda Lansia Kab.

Tersedianya biaya operasional Komda Lansia Kabupaten Kotawaringin Barat

1.13.1.13.01.16.07

Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana, serta pemeliharaan Loka Bina Karya (LBK) Pangkalan Bun dan Panti Persinggahan

1.13.1.13.01.16.10

Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa.

Terlaksananya penyaluran bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana, termasuk pencari kerja antar daerah/pulau yang mengalami keterlantaran, korban eksploitasi sosial, eks-napi dari luar daerah, penderita psikotik terlantar.

Dinas Sosial

Sarana dan prasarana pada LBK Pangkalan Bun dan Panti Persinggahan kurang memadai

1 Keg

15.000.000

1 Kegiatan

150.000.000

1 Kegiatan

450.000.000

1 Kegiatan

450.000.000

1 Kegiatan

450.000.000

1.515.000.000

Dinas Sosial

1 Tahun

367.000.000

1 Tahun

350.000.000

1 Tahun

350.000.000

1 Tahun

350.000.000

1 Tahun

350.000.000

1.767.000.000

Dinas Sosial

Peningkatan peran serta TAGANA kesiapsiagaan penanggulangan bencana

1.13.1.13.01.16….


Terlaksananya Pemutahiran data PMKS dan PSKS, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

1.13.1.13.01.17

Program Pembinaan Anak Terlantar

Terlaksananya pemeliharaan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak

1.13.1.13.01.17.01

Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Penampungan Anak Terlantar

Terlaksananya Penyediaan Rumah Penampungan Anak Sementara

1.13.1.13.01.17.02

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

1.13.1.13.01.17.04

Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar

1.13.1.13.01.17.05

Peningkatan keterampilan tenaga pembina anak terlantar

1.13.1.13.01.18

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma


Dinas Sosial

-

-

4 Keg

100.000.000,000

4 Keg

100.000.000,000

4 Keg

100.000.000,000

4 Keg

100.000.000,000

400.000.000

Dinas Sosial

100%

370.000.000

100%

392.000.000

100%

425.000.000

100%

1.375.000.000

100%

425.000.000

Jumlah anak yang memperoleh pelayanan sosial = 160 Anak

2.987.000.000

Belum tersedia tempat pelayanan kesejahteraan sosial anak

-

0

-

0

-

0

1 RPSA

950.000.000

-

0

Tersedianya tempat pelayanan kesejahteraan sosial anak

950.000.000

Dinas Sosial

Terlaksananya bimbingan mental, sosial dan keterampilan dan penyaluran bantuan usaha melalui KUBE bagi Anak Terlantar

Jumlah anak yang telah mendapatkan pelayanan = 40 Anak

1 Keg (20 anak)

195.000.000

1 Keg (20 anak)

217.000.000

1 Keg (20 anak)

250.000.000

1 Keg (20 anak)

250.000.000

1 Keg (20 anak)

250.000.000

Jumlah anak yang telah mendapatkan pelayanan = 140 Anak.

1.162.000.000

Dinas Sosial

Terlaksananya bimbingan kewirausahaan bagi anak terlantar dan penyaluran bantuan UEP

-

15 Anak

100.000.000

15 Anak

100.000.000

15 Anak

100.000.000

15 Anak

100.000.000

15 Anak

100.000.000

Jumlah anak yang memperoleh pelayanan sebanyak 60 Anak

500.000.000

Dinas Sosial

2 Org

75.000.000

2 Org

75.000.000

2 Org

75.000.000

2 Org

75.000.000

2 Org

75.000.000

375.000.000

Dinas Sosial

390.000.000

1.845.000.000

Terlaksananya peningkatan keterampilan SDM aparatur pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar Terlaksananya penyaluran bantuan bagi penyandang cacat dan pelembagaan peran serta masyarakat.

100%

335.000.000

100%

340.000.000

100%

390.000.000

100%

390.000.000

100%





2012

Target

1

2

3

4

1.13.1.13.01.18.01

Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan

Terlaksananya pelayanan bagi ODK Data ODK masih melalui kegiatan Unit Pelayanan belum akurat Sosial Keliling bagi ODK

1.13.1.13.01.18.04

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma.

Terlaksananya penyaluran bantuan bagi penyandang cacat dan pelembagaan peran serta masyarakat.

1.13.1.13.01.18.05

Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik

Terlaksananya magang bagi aparatur pelayanan dan rehabilitasi ODK di Pusat Rehabilitasi Penyandang Cacat

1.13.1.13.01.19

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

1.13.1.13.01.19.01

Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo

1.13.1.13.01.21


1.13.1.13.01.21.04

Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

Terlaksananya pembangunan LKS Lanjut Usia

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 Keg

160.000.000

1 Keg

150.000.000

1 Keg

200.000.000

1 Keg

200.000.000

1 Keg

200.000.000

910.000.000

Dinas Sosial

14 ODK

100.000.000

14 ODK

115.000.000

14 ODK

115.000.000

14 ODK

115.000.000

14 ODK

115.000.000

560.000.000

Dinas Sosial

Aparatur yang melaksanakan fungsi pelayanan dan rehabilitasi sosial ODK belum memiliki kemampuan dasar pelayanan

3 Org

75.000.000

1 Keg

75.000.000

1 Keg

75.000.000

1 Keg

75.000.000

1 Keg

75.000.000

375.000.000

Dinas Sosial

-

-

0

-

0

-

0

-

0

100%

718.290.000

-

-

0

-

0

-

0

-

0

1 LKS

718.290.000

718.290.000

Pemda memiliki LKS Lansia

718.290.000

Terlaksananya jaminan sosial bagi lansia oleh Pemda

1.070.000.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100%

290.000.000

100%

290.000.000

100%

290.000.000

Terlaksananya jaminan sosial bagi Lansia Terlantar Tidak Potensial

30 Lansia

100.000.000

30 Lansia

100.000.000

60 Lansia

290.000.000

60 Lansia

290.000.000

60 Lansia

290.000.000

Terlaksananya jaminan sosial bagi ODK Berat

10 ODK

10 ODK

10 ODK

10 ODK

10 ODK

Terlaksananya penyaluran Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) bagi Warga Masyarakat yang bekerja di sektor informal

200 Org

200 Org

200 Org

200 Org

200 Org

1.070.000.000

Terlaksananya jaminan sosial bagi ODK oleh Pemda bagi 30 ODK

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

14.01.15

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

14.01.15.03

Kegiatan Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja

Terpenuhinya standar peralatan pelatihan kerja

20 paket

2 Paket

185.420.975

3 Paket

300.000.000

4 Paket

550.000.000

4 Paket

780.000.000

5 Paket

1.250.000.000

2 Paket

245.300.000

Disnakertrans

14.01.15.06

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja


80 paket pelatihan, 1.260 orang

10 Paket (180 Org)

527.723.000

14 Paket (224 Org)

839.100.000

15 Paket (224 Org)

923.010.000

16 Paket (256 Org)

1.015.011.000

17 Paket (272 Org)

1.116.842.100

8 Paket 88 orang

396.200.000

Disnakertrans

14.01.15.07

Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana LLK

Peralatan dan perlengkapanLLK terpelihara

53 Paket

3 Paket

4.040.000

5 Paket

5.250.000

8 Paket

6.800.000

12 Paket

8.875.000

16 Paket

11.500.000

1 Unit

3.000.000

Disnakertrans

14.01.16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

14.01.16.01

14.01.16.04

717.183.975

Tersusunnya data informasi bursa Kegiatan Penyusunan informasi bursa tenaga kerja kerja dan data base ketenagakerjaan 1.852 orang Terserapnya tenaga kerja Kegiatan Penyiapan tenaga kerja siap pakai penganggur dan setengah penanggur 1.332 orang

14.01.17

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

14.01.17.03

Tercapainya penetapan upah Kegiatan Fasilitasi penyelesaian prosedur minimum Kabupaten dan penerbitan pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial Peraturan Gubernur tantang Upah ketenagakerjaan Minimum Kabupaten

1.144.350.000

297.314.000

1.479.810.000

412.314.000

1.803.886.000

453.545.400

2.378.342.100

498.899.940

644.500.000

548.789.934

213.345.000

200

200

97.000.000

250

137.000.000

300

150.700.000

400

165.770.000

500

182.347.000

200 unit

40.245.000

Disnakertrans

80

180

200.314.000

180

275.314.000

264

302.845.400

264

333.129.940

264

366.442.934

80 orang

173.100.000

Disnakertrans

158.475.600

12 Perusahaan

12 Perusahaan

47.885.836

229.142.456

12 Perusahaan

53.413.042

252.058.000

12 Perusahaan

58.755.000

277.263.800

12 Perusahaan

64.630.500

304.990.180

12 Perusahaan

71.093.550

1.221.930.036

12 Perusahaan

295.777.928

Disnakertrans





2012

Target

1

2

2013

Rp

6

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


3

4

5

17

12 Perusahaan

12 Perusahaan

54.109.123

12 Perusahaan

109.348.773

12 Perusahaan

120.284.000

12 Perusahaan

132.312.400

12 Perusahaan

145.543.640

12 Perusahaan

561.597.936

Disnakertrans

14.01.17.04

Kegiatan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Penyiapan tenaga kerja siap pakai

Tersosialisainya peraturan perundang-undangan diperusahaan dan tenaga kerja dan Meningkatnya pemahaman dan penerapan peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan bagi perusahaan dan tenaga kerja

14.01.17.05

Kegiatan Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja

Tercapainya perlindungan dan penegakkan hukum terhadap tenaga kerja dan perusahaan dan Meningkatnya perlindungan dan penegakkan hukum terhadap tenaga kerja dan perusahaan

12 Perusahaan

12 Perusahaan

26.480.641

12 Perusahaan

31.880.641

12 Perusahaan

35.069.000

12 Perusahaan

38.575.900

12 Perusahaan

42.433.490

12 Perusahaan

174.439.672

Disnakertrans

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terciptanya laporan data obyek pengawasan ketenagakerjaan dan Buku laporan pengumpulan data obyek pengawasan ketenagakerjaan dan buku laporan klasifikasi dan karakteristik dari jenis informasi ketenagakerjaan

12 Perusahaan

12 Perusahaan

30.000.000

12 Perusahaan

34.500.000

12 Perusahaan

37.950.000

12 Perusahaan

41.745.000

12 Perusahaan

45.919.500

-

190.114.500

Disnakertrans

Pengelolaan Kekayaan Budaya

Terlaksananya Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Benda Bersejarah

901.000.000

Disbudpar

Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno

Pemeliharaan Benda Budaya dan Benda Bersejarah

2 bh

2 bh

900.000.000

Disbudpar

Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya daerah

Tersedianya Mesium dan Taman Budaya Daerah

1 pkt

1 pkt

1.000.000

Disbudpar

14.01.17.08

100.000.000

Terlaksananya Pengelolaan Pengelolaan Keragaman Budaya Keragaman Budaya dan Kesenian Daerah Daya Tarik Kebudayaan dan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kesenian Daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Fasilitasi penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Festifal Kebudayaan Daerah Pengelolaan karya cetak dan karya rekam

1.18.1.20.03.18

100.000.000

2 bh

1.410.900.000

1.510.900.000

200.000.000

2 bh

200.000.000

1 pkt

1.000.000

2 bh

7.354.500.000

Disbudpar

100%

735.900.000

100%

735.900.000

100%

735.900.000

100%

3.679.500.000

Disbudpar

100%

675.000.000

100%

675.000.000

100%

675.000.000

100%

675.000.000

100%

675.000.000

100%

3.375.000.000

Disbudpar

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100%

300.000.000

Disbudpar

149.384.975

1.18.1.20.03.21.

Program peningkatan sarana dan Prasarana Olahraga

Terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana olah raga : Pembangunan Stadion, Gedung Tinju, Gedung Pencaksilat, Gedung Karate, Gedung Taekwondo, Gedung Astaka, Gedung Pengelola, Gedung Serbaguna, Gedung Kolam Renang, Ruang Ganti.

590.400.000

1.18.1.20.03.21.02

Kegiatan peningkatan pembangun dan sarana dan prasarana olah raga

Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana olah raga

1.18.1.20.03.21.07

Out put : Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala sarana & Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga : Gedung Koni, prasarana olahraga Lapangan Sampuraga, lapangan Tenis blkg Rujab. & Kantor Bupati, Stadion Sport Center.

250.000.000

450 orang

250.000.000

1.510.900.000

200.000.000

735.900.000

Terlaksananya Penyuluhan dan sosialisasi kepada Pelajar, Mahasiswa dan Pegawai dan kelompok masyarakat.

1.410.900.000

200.000.000

100%

149.384.975

1 Gedung

2 bh

201.000.000

735.900.000

Tersedianya Film Dokumenter Kebudayaan dan Kesenian Daerah

Terwujudnya Upaya Pencegahan Program Upaya Pencegahan & Penyalahgunaan & Penyalahgunaan Narkoba Narkoba

200.000.000

200.000.000

100%

Kegiatan Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda

1.18.1.20.03.18.01

200.000.000

300.000.000

450 orang

11.500.000.000

300.000.000

1.510.900.000

350.000.000

450 orang

6.550.000.000

350.000.000

450 orang

4.100.000.000

400.000.000

1.449.384.975

400.000.000

1.449.384.975

4.150.000.000

26.890.400.000

Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat Setda Kobar

233.400.000

100%

10.000.000.000

100%

5.000.000.000

100%

2.500.000.000

100%

2.500.000.000

20.233.400.000

Bag.Perlengkapa n Setda Kobar

357.000.000

1 paket

1.500.000.000

1 paket

1.550.000.000

1 paket

1.600.000.000

1 paket

1.650.000.000

6.657.000.000

Bag. Perlengkapan Setda Kobar





2012

Target

1

2

3

4

2013

Rp

5

6

1.18.1.20.3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Out come : Terwujudnya Pengembangan Wilayah Perbatasan yang baik

0

xx

Kegiatan Kader Anti Narkoba

Out Put : Terlaksananya Program kerja Kader Anti Narkoba Kabupaten Kotawaringin Barat

0

xx

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Out come : Pembinaan Pemasyarakatan Olahraga

0

xx

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Out put : Ikut serta dalam kompetisi Kejurda, Kejurnas dan even-even di luar daerah

0

1.22.1.20.03.18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes yang baik

137.500.083

1.22.1.20.03.18.02

Pelatihan Aparatur Pemdes dlm bid. Pengelolaan Keu. Desa

1.22.1.20.03.18.03

1.22.1.15.1

Pelatihan Aparatur Pemdes dlm bid. Manajemen Pemdes

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

dan

Output: - Terselenggarannya pelatihan pengelolaan Keu. Desa - Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD se Kobar - terselenggaranya bintek pengelolaan keuangan desa Output: - terlaksananya raker camat, kades/lurah dan DKA se Kobar - terlaksanya pemilihan dan pelantikan kepala desa - terselenggaranya bintek pengelolaan adm. Dan inventarisasi - study banding aparat pemdes Terselenggaranya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

150.000.000

1 paket

150.000.000

150.000.000

1 paket

1.500.000.000

2 even

1.500.000.000

150.000.000

150.000.000

1 paket

1.550.000.000

2 even

200.000.000

1.550.000.000

150.000.000

1 paket

1.600.000.000

2 even

350.000.000

1.600.000.000

2 even

725.000.000

150.000.000

600.000.000

150.000.000

600.000.000

1.650.000.000

6.300.000.000

1.650.000.000

6.300.000.000

900.000.000

1.442.500.083


17



96 Orang 12 Desa

62.500.016

100%

120.000.000

100%

200.000.000

100%

250.000.000

100%

300.000.000

62.500.016


183 Orang

14 Desa

75.000.067

100%

80.000.000

100%

150.000.000

100%

475.000.000

100%

600.000.000

233.703.978

1 Kali Kegiatan

292.368.135

1 Kali Kegiatan

350.841.762

1 Kali Kegiatan

421.010.114

1.380.000.067

100%

1 Kali Kegiatan

77.468.700

1 Kali Kegiatan

Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang terlatih

-

-

-

188 Orang

188 Orang

188 Orang

188 Orang

752 Orang

Jumlah kader Posyandu yang terlatih

-

-

-

180 Orang

180 Orang

180 Orang

180 Orang

720 Orang

5 Kali Kegiatan


1.375.392.689

BPMD

1.22.1.15.2

Jumlah Masyarakat yang Bertambah Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengetahuan dan Kesadarannya Masyarakat tentang Sumber Daya Alam Desa/Kelurahan

100%

80 Orang

25.334.300

80 Orang

32.934.590

80 Orang

42.914.967

80 Orang

55.659.458

80 Orang

72.357.295

400 Orang

229.200.610

BPMD

1.22.1.15.3

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

Peran Serta Aktif Masyarakat dalam Membangun Desa

100%

100%

648.959.561

100%

696.622.818

100%

858.249.019

100%

986.986.372

100%

1.135.034.328

100%

4.325.852.098

BPMD

Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Akses Teknologi sebagai Stimulan terhadap Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

2 Desa

1 Desa

1 Desa

353.719.500

1 Desa

646.163.730

1 Desa

706.839.600

1 Desa

751.723.561

7 Desa

801.095.916

BPMD

3.259.542.307

1.22.1.16

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1.22.1.16.1

Pelatihan Keterampilan Usaha Budidaya Tanaman

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.22.1.16.2

Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa

Jumlah Pengelola Pasar Desa yang mendapatkan Pelatihan Pengelolaan Pasar Desa

6 Kecamatan

50 Orang

95.719.500

50 Orang

219.457.065

50 Orang

252.332.520

50 Orang

277.565.772

50 Orang

305.322.349

250 Orang

1.150.397.206

BPMD

Jumlah Pengelola Lembaga Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang Mengalami Peningkatan Pengetahuan dalam Usaha Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

-

-

-

25 Orang

168.706.665

50 Orang

196.507.080

50 Orang

216.157.789

50 Orang

237.773.567

225 Orang

819.145.101

BPMD





2012

Target

1

2

2013

Rp

6

2014

Target

Rp

7

8

3 Jumlah Lumbung Cadangan Pangan yang terbangun

4

5

-

-

-

2 Unit

2015

Target

Rp

9

10

2 Unit


2016

Target

Rp

11

12

2 Unit

Target

Rp

13

14

2 Unit

Target

Rp

15

16

6 Unit


17 BPMD

1.22.1.16.3

Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.22.1.16.4

Pelatihan Keterampilan Usaha Pertanian dan Peternakan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.22.1.16.5

Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Peningkatan Kemampuan Pengelola PNPM-MPd

100%

100%

258.000.000

100%

258.000.000

100%

258.000.000

100%

258.000.000

100%

258.000.000

100%

1.290.000.000

BPMD

1.22.1.16.6

Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.22.1.16.7


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.22.1.17

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

766.262.120

1.22.1.17.1

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangun Desa

Jumlah aparatur Desa, Anggota BPD, Kelembagaan Desa dan Pemuda Akti Desa yang Mengikuti Pelatihan Pemahaman Pembangunan Partisipatif

1.22.1.17.2

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Tersusunnya Rencana Pembangunan Desa dalam Dokumen RPJM Desa dan RKP Desa

1.22.1.17.3

Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

Meningkatnya Ketahanan Fisik dan Daya Tahan Tubuh Siswa serta Meningkatnya Motivasi Masyarakat Desa


1.22.1.18

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1.22.1.18.1

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

1.22.1.18.2

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Perdesaan

1.22.1.18.3

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

1.22.1.18.4


1.22.1.19

Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Rata-Rata Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan pertahun

1.212.952.271

1.313.383.395

1.425.949.814

6.096.743.276

100%

90 Orang

126.638.400

90 Orang

151.966.080

90 Orang

182.359.296

90 Orang

218.831.156

90 Orang

262.597.387

450 Orang

942.392.319

BPMD

-

-

-

81 Desa

149.827.865

81 Desa

175.740.400

81 Desa

193.314.440

81 Desa

212.645.884

405 Desa

731.528.589

BPMD

100%

1.509 Orang

513.299.840

1.409 Orang

582.445.463

1.309 Orang

622.000.680

1.209 Orang

653.100.714

1.109 Orang

685.755.749

6545 Orang

3.056.602.446

BPMD

94 Desa/Kel

355.000.000

94 Desa/Kel

80.000.000

94 Desa/Kel

80.000.000

94 Desa/Kel

80.000.000

94 Desa/Kel

595.000.000

Jumlah Profil Desa yang di Perbaharui/di data ulang

1.22.1.17.4

1.378.195.676

100%

6 Kec

126.323.880

6 Kec

138.956.268

6 Kec

152.851.895

6 Kec

168.137.085

6 Kec

184.950.794

6 Kec

771.219.922

BPMD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73.112.550 Jumlah Perempuan di Perdesaan yang mendapatkan Pengetahuan dan Peningkatan Kualitas dalam Upaya ikut Menunjang Pendapatan Keluarga

1.22.1.19.1

Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif

1.25.1.20.03.15

Out come : Terwujudnya Program Pengembangan Komunikasi, informasi Pengembangan Komunikasi, dan Media Massa informasi dan Media Massa yang baik

1.25.1.20.03.15.03

Output : Terlaksananya distribusi Kegiatan Pembinaan Pengembangan sumber daya data dan informasi kepemerintah ke komunikasi dan informasi pihak-pihak terkait

6 Kecamatan

30 Orang

73.112.550

202.455.000

97.909.300

40 Orang

97.909.300

322.487.000

118.961.394

40 Orang

118.961.394

354.735.700

129.731.417

50 Orang

129.731.417

387.884.650

141.578.444

50 Orang

141.578.444

426.673.115

561.293.105

210 Orang

561.293.105

1.694.235.465

BPMD





2012

Target

1

2

3

4

1.25.1.20.03.18.01

1.25.1.20.03.18.03

xx xx

6

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

99%

14.800.000

99%

16.280.000

99%

17.908.000

99%

19.698.800

271.141.800

Bag. Santelda & PDE Setda

Terlaksananya komunikasi radio secara baik antar instansi pemerintah, dan terpeliharanya perangkat jarinagan komunikasi radio daerah

99%

75.225.000

99%

82.747.500

99%

91.022.250

99%

100.124.475

349.119.225


Terlaksananya pengelolaan data secara elektronis dan pemeliharaan perangkat teknologi informasi dilingkungan Setda Kobar

99%

232.462.000

99%

255.708.200

99%

278.954.400

99%

306.849.840

1.073.974.440


1.987.809.000

8.140.359.000

202.455.000

Out come : Terwujudnya Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Kerjasama Informasi dan Media Massa Out put : Terlaksanannya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dokumentasi dan publikasi kegiatan Pemkab. Kobar

739.250.000

1.717.145.000

1.803.003.000

1.893.152.000

739.250.000

80%

720.295.000

80%

756.310.000

80%

794.125.000

80%

833.831.000

3.843.811.000

Bagian Humas Setda Kab. Ktw. Barat

80%

996.850.000

80%

1.046.693.000

80%

1.099.027.000

80%

1.153.978.000

4.296.548.000


1.012.000.000

5.060.000.000

Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Out put : Terlaksanannya publikasi dan sosialisasi kegiatan pembangunan Pemkab. Kobar

0

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Daya Tarik Wisata Alam dan Bahari Berstandar Nasional dan Internasional

1.012.000.000

Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

Pengembangan Daya Tarik Wisata Alam dan Bahari

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Pemeliharaan dan Kebersihan Obyek Wisata

Pengembangan daerah tujuan wisata

Pembinaan dan Pelatihan SDM Pelaku Wisata di daerah tujuan wisata

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Terlaksananyan Promosi Pariwisata di Luar Daerah dan Mancanegara.

Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek pariwisata Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

Penyiapan data informasi potensi pariwisata Penyiapan data informasi potensi pariwisata berupa website

1.012.000.000

1.012.000.000

1.012.000.000

7 pkt

1.000.000.000

7 pkt

1.000.000.000

7 pkt

1.000.000.000

7 pkt

1.000.000.000

7 pkt

1.000.000.000

7 pkt

5.000.000.000

Disbudpar

12 org

12.000.000

12 org

12.000.000

12 org

12.000.000

12 org

12.000.000

12 org

12.000.000

12 org

60.000.000

Disbudpar

20 org

300.000.000

20 org

300.000.000

20 org

600.000.000

Disbudpar

868.440.000

2.074.540.000

2.074.540.000

2.074.540.000

2.074.540.000

9.166.600.000

30.000.000

0

0

0

0

30.000.000

Disbudpar

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

25.000.000

Disbudpar

Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

Kerjasama paket wisata dengan asosiasi kepariwisataan di daerah lain

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

500.000.000

Disbudpar

Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

Kerjasama lintas sektor dlm sosialisasi dan penyuluhan mengenai sadar wisata/sapta pesona

104.040.000

1.340.140.000

1.340.140.000

1.340.140.000

1.340.140.000

5.464.600.000

Disbudpar

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Pembuatan paket wisata dan mengikuti event promosi pariwisata

579.400.000

579.400.000

579.400.000

579.400.000

579.400.000

2.897.000.000

Disbudpar

Pelatihan pemandu wisata terpadu

Bimtek sertifikasi dan standarisasi bagi pemandu wisata Kobar

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

250.000.000

Disbudpar

Pengembangan Kemitraan

Terlaksananya Mitra Kerja untuk Promosi dan Pengelolaan Pariwisata

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

300.000.000

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Kerjasama penyiapan SDA Pariwisata dengan Stake Holder

35.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

175.000.000

Disbudpar

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

125.000.000

Disbudpar

0

1.425.000.000

1.480.000.000

1.540.000.000

1.600.000.000

6.045.000.000

Kerjasama Promosi dan Pengelolaan dengan Pengusaha Pariwisata Out come : Terwujudnya Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Pengembangan Wilayah Perbatasan Beragama yang baik Out put : Terlaksananya rehabilitasi Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi prasarana prasarana Masjid Agung Riyadlush peribadatan Shalihin Out put : Terlaksananya Pelayanan Kegiatan Pelayanan Ibadah Haji ibadah haji Peningkatan peranserta masyarakat dlm pengembangan kemitraan pariwista

xx

Rp

5

Terlaksananya penyampaian informasi sandi secara cepat dan akurat kepada pihak-pihak terkait

1.25.1.20.03.18

2013

0

1 paket

1.000.000.000

1 paket

1.000.000.000

1 paket

1.000.000.000

1 paket

1.000.000.000

4.000.000.000

Bag. Adm. Kesra Setda

0

1 paket

350.000.000

1 paket

400.000.000

1 paket

450.000.000

1 paket

500.000.000

1.700.000.000






2012

Target

1 xx

xx

xx

2

3 Out put : Terlaksananya Pemberangkatan TPHD Kabupaten Kotawaringin Barat Out come : Terwujudnya Program Peningkatan Pemahaman, Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan & Pengembangan Penghayatan, Pengamalan & Pengembangan Nilai-nilai Nilai-nilai keagamaan keagamaan Out put : Terlaksananya Kegiatan Kegiatan Safari Ramadhan di 6 (enam) kecamatan Safari Ramadhan di 6 (enam) kecamatan

4

Kegiatan Pemberangkatan TPHD Kabupaten Kotawaringin Barat

2013

Rp

5

Target

6 0

2014

Rp

Target

Rp

Target

10

11


2016

Rp

Target

12

13

Rp

Target

14

15


Rp

7

8

16

17

2 orang

75.000.000

2 orang

80.000.000

2 orang

90.000.000

2 orang

100.000.000

345.000.000


217.000.000

1 paket

245.000.000

1 paket

280.000.000

1 paket

325.000.000

1.067.000.000


27.000.000

97.000.000

- 1 paket

9

2015

MISI 3 Menuju Kejayaan Kotawaringin Barat Agenda Penegakan Pilar Demokrasi dan Penegakan Hukum

1.19

xx

Outcome: Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PEMILU Legislatif dan Pilpres, Pilkadagub dan Wagub, Pilkada Bupati&Wabup.

Program : Pendidikan Politik Masyarakat

Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PEMILU

Peraturan

Output : Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Pemilu Legislatif & PILPRES Output : Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Gubernur & Wagub Output : Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Bupati & Wabup

1.20.1.20.03.26

Program Penataan undangan

1.20.1.20.03.26.05

Out Put : Tersedianya : 1. Buku Lemda Kab. Kobar 2. Buku Himpunan Perda Pajak dan Retribusi Daerah Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan 3. Buku Himpunan Perda Pajak dan Retribusi Daerah 4. Buku Peraturan Perundangundangan

Output: Keluarga (kadarkum)

Sadar

Hukum

0

0

0

45.000.000

100%

25.000.000

45.000.000

45.000.000

100%

25.000.000

110.801.637

446.884.000

483.750.000

497.500.000

27.000.000

27.000.000

507.500.000

2.046.435.637

475

60.000.000

175

33.750.000

175

37.500.000

175

37.500.000

248.453.193

Bagian Hukum Setda Kab. Kobar

5 Wil. Kecamatan

6

231.884.000

6

250.000.000

12

260.000.000

12

270.000.000

1.011.884.000


-

6

65.000.000

6

6

100.000.000

6

100.000.000

365.000.000

65

100.000.000

70

100.000.000

421.098.444

315.000.000

1.157.619.342

-

79.703.193

100.000.000 Output: Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

1.20.1.20.03.26.06

Kegiatan: Kajian Peraturan Per-UU Daerah Output: Peraturan terhadap Per-UU yang baru, lebih tinggi dari Keputusan Bupati keserasian antara per-UU Daerah Barat

1.20.1.20.03.31

Program : Pembinaan dan Pelayanan Hukum

1.20.1.20.03.31.01

Kegiatan : Pemberian Bantuan Hukum


25.000.000

100%

Perundang- Out come : Terwujudnya Penataan Peraturan Perundang-undangan

Out Put : Terlasanakannya kegiatan sosialiasi Peraturan Perundangundangan di 5 (lima) wilayah Kecamatan

0

Bupati dan Kotawaringin

31.098.444

Out Come : Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Hukum

60

67.619.342

90.000.000

65

225.000.000

100.000.000

250.000.000

300.000.000

Bagian Hukum Setda Kab. Kobar Bagian Hukum Setda Kab. Kobar Bagian Hukum Setda Kab. Kobar

10

80.000.000

12

100.000.000

12

120.000.000

12

130.000.000

497.619.342


-

2

20.000.000

2

25.000.000

2

30.000.000

2

35.000.000

110.000.000


-

1

125.000.000

1

125.000.000

1

150.000.000

1

150.000.000

550.000.000


Jumlah rapat-rapat permasalahan hukum oleh tim bantuan hukum.

-

Dokumen administrasi beracara di pengadilan.

Jumlah konsultansi bantuan hukum.

67.619.342





2012

Target

1

2

Program : Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman HAM

3

4

2013

Rp

5

6

Outcome : Posentasi meningkatnya kesadaran dan pemahaman HAM bagi Masyarakat dan Aparatur serta terlaksanakanya program RANHAM.

1.19.1.19.02.15

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19.1.19.02.15.01

Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19.1.19.02.15.02

1.19.1.19.02.15.03

Pembangunan pos jaga/ronda

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0

Output : Jumlah Pelaksanaan Disseminasi / Sosialisasi HAM bagi masyarakat dan Aparatur. Kegiatan : Pembentukan institusi pelaksanaan RANHAM, pemasyarakatan dan pemahaman HAM Jumlah Pelaksanaan Rapat-rapat Panitia RANHAM dan Pokja.

2014

120.000.000

140.000.000

160.000.000

205.000.000

625.000.000


17

3

65.000.000

3

75.000.000

4

85.000.000

5

100.000.000

325.000.000


10

55.000.000

10

65.000.000

12

75.000.000

12

105.000.000

300.000.000


801.550.000

4.406.409.500

154.659.500

1.548.100.000

1.011.100.000

891.000.000

0

-

0

-

0

-

50.000.000

Badan Kesbang, Politik dan Linmas

100 Org

0

-

0

-

0

-

0


0

1226 Org

429.100.000

-

0

1226 Org

214.550.000

-

643.650.000


8 Buah

320.000.000

11 Buah

440.000.000

11 Buah

440.000.000

11 Buah

440.000.000

11 Buah

1.779.659.500


0

8 Buah

16.000.000

11 Buah

22.000.000

11 Buah

22.000.000

11 Buah

22.000.000

11 Buah

82.000.000


-

0

613 Org

306.500.000

-

0

613 Org

306.500.000

-

0

-

613.000.000


0%

-

0

1226 Stel

735.600.000

-

0

0

-

0

735.600.000


-

0

50.000.000

tersedianya tenaga linmas

0%

1126 Org

tersedianya tenaga linmas kabupaten

0%

-

0

-

0

tersedianya insentif tenaga linmas (Pamsung Pemilu)

0%

-

0

-

terlaksananya pembangunan pos jaga/ronda

9%

4 Buah

139.659.500

tersedianya peralatan pos jaga/ronda

0%

-

terlaksananya pelatihan dasar linmas

0%

tersedianya pakaian linmas

-

-

-

1.19.1.19.02.15.04

Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

terlaksananya penyuluhan pengelola sarang burung walet, hotel dan losmen

0%

-

0

100 Org

50.000.000

100 Org

50.000.000

100 Org

50.000.000

100 Org

50.000.000

100 Org

200.000.000


1.19.1.19.02.15.05

Pengendalian keamanan lingkungan

terlaksananya lomba pos kamling

0%

-

0

6 Pos

50.000.000

6 Pos

50.000.000

6 Pos

50.000.000

6 Pos

50.000.000

6 Pos

200.000.000


1.19.1.19.02.15.06

monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tersedianya data yang akurat

0%

2 Kec

15.000.000

6 Buku

20.000.000

6 Buku

20.000.000

6 Buku

22.500.000

6 Buku

25.000.000

6 Buku

102.500.000


1.19.1.19.02.16

Pemeliharaan kantramtibmas dan pencegehan tindak kriminal

1.19.1.19.02.16.02

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.922.159.200

terlaksananya kerjasama dengan aparat keamanan

27%

6 Kec.

834.000.000

2.174.000.000

924.000.000

2.174.000.000

8.028.159.200

1.922.159.200

6 Kec.

750.000.000

6 Kec.

2.000.000.000

6 Kec.

750.000.000

6 Kec.

2.000.000.000

6 Kec.

7.422.159.200


tersedianya insentif jaringan informasi keamanan (informan)

-

0

40 Org

72.000.000

40 Org

144.000.000

40 Org

144.000.000

40 Org

144.000.000

40 Org

504.000.000


tersedianya insentif posko keamanan

-

0

10 Org

12.000.000

10 Org

30.000.000

10 Org

30.000.000

10 Org

30.000.000

10 Org

102.000.000






2012

Target

1

2

3

4

2013

Rp

5

Target

6

7

2014

Rp

Target

8

9

2015

Rp

Target

10

11


2016

Rp

Target

12

13

Rp

Target

14

15


Rp

16

17

1.19.1.19.02.17

Pengembangan wawasan kebangsaan

1.19.1.19.02.17.01

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

terlaksananya penyuluhan peningkatan hubungan antar umat beragama

20%

90 Org

106.309.600

90

Org

50.000.000

90

Org

106.000.000

90

Org

106.000.000

90

Org

106.000.000

90

Org

474.309.600


1.19.1.19.02.17.02

Peningkatan rasa solidaritas ikatan sosial dikalangan masyarakat

terlaksananya sosialisasi bela negara

0%

-

0

90

Org

50.000.000

90

Org

106.000.000

90

Org

106.000.000

90

Org

106.000.000

90

Org

368.000.000


1.19.1.19.02.17.03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

terlaksananya pelestarian seni dan budaya bangsa

0%

-

0

90

Org

50.000.000

90

Org

106.000.000

90

Org

106.000.000

90

Org

106.000.000

90

Org

368.000.000


1.19.1.19.02.18

Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

1.19.1.19.02.18.01

fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

terbinanya hubungan antar forumforum keagamaan antara lain : FKUB, FBN, FKDM, FPK dan Kominda

19%

5 Forum

136.449.600

5 Forum

140.000.000

5 Forum

140.000.000

5 Forum

156.000.000

5 Forum

156.000.000

5 Forum

728.449.600


1.19.1.19.02.18.02

Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

terlaksananya desiminasi SK tiga menteri

27%

75 Org

48.044.400

75 Org

50.000.000

75 Org

50.000.000

75 Org

50.000.000

75 Org

50.000.000

75 Org

248.044.400


1.19.1.19.02.20

Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)

106.309.600

150.000.000

184.494.000

318.000.000

190.000.000

55.352.950

318.000.000

190.000.000

120.000.000

318.000.000

206.000.000

170.000.000

1.210.309.600

206.000.000

170.000.000

976.494.000

170.000.000

685.352.950

1.19.1.19.02.20.01

Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

terlaksananya penyuluhan/penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang peraturan daerah mengenai bahaya peredaran/penggunaan miras dan narkoba

1.19.1.19.02.20.02

Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

terlaksananya penyuluhan pencegahan bahaya praktek prostitusi

1.19.1.19.02.20.08

monitoring, evaluasi, dan pelaporan


1.19.1.19.02.21

Pendidikan politik masyarakat

1.19.1.19.02.21.01

Penyuluhan kepada masyarakat

terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat

20%

60 Org

40.805.200

360 Org

180.000.000

360 Org

360.000.000

360 Org

360.000.000

360 Org

360.000.000

210 Org

1.300.805.200


1.19.1.19.02.21.03

Koordinasi forum-forum dsikusi politik

terwujudnya persatuan antar parpol, ormas/LSM dan generasi muda

14%

100 Org

10.545.800

100 Org

20.000.000

100 Org

20.000.000

150 Org

30.000.000

150 Org

30.000.000

100 Org

110.545.800


1.19.1.19.02.21.04

Penyusunan data base partai politik

tersedianya data base partai politik dan Ormas/LSM

0%

-

0

10 Buku

15.000.000

10 Buku

15.000.000

10 Buku

15.000.000

10 Buku

15.000.000

10 Buku

60.000.000


1.19.1.19.02.21.05

Monitoring, evaluasi dan pelaporan.


6 Kec.

25.005.000

6 Kec.

25.000.000

6 Kec.

25.000.000

6 Kec.

25.000.000

6 Kec.

25.000.000

6 Kec.

125.005.000


1.19.1.19.02.22

Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1.19.1.19.02.22.01

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi terlaksananya penyuluhan dalam bencana alam penanggulangan bencana

1.19.03.15

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

1.19.03.16

PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

20%

50 Org

55.352.950

80 Org

50.000.000

100 Org

100.000.000

100 Org

100.000.000

100 Org

100.000.000

100 Org

405.352.950


0%

-

0

80 Org

50.000.000

50 Org

50.000.000

50 Org

50.000.000

50 Org

50.000.000

50 Org

200.000.000


6 Buku

20.000.000

6 Buku

20.000.000

6 Buku

20.000.000

6 Buku

20.000.000

6 Buku

80.000.000


76.356.000

240.000.000

120.017.700

Tersedianya Dana Untuk Kegiatan Pengendalian Kebisingan Dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat

26%

420.000.000

60.000.000

430.000.000

150.000.000

1.596.356.000

430.000.000

80.000.000

80.000.000

490.017.700

140 Org

120.017.700

120 Org

60.000.000

150 Org

150.000.000

80 Org

80.000.000

80 Org

80.000.000

80 Org

490.017.700

100%

32.400.000

100%

34.020.000

100%

37.422.000

100%

39.293.100

100%

41.257.755

100%

43.320.643

100%

32.400.000

100%

34.020.000

100%

37.422.000

100%

39.293.100

100%

41.257.755

100%

184.392.855

100%

1.039.781.600

100%

1.091.770.680

100%

1.200.947.748

100%

1.260.995.135

100%

1.324.044.892

100%

5.917.540.056


Satpol PP





2012

Target

1

2

3 Tersedianya Dana Untuk Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja Tersedianya Dana Untuk Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik dalam teknik pencegahan kejahatan Pencegahan Kejahatan Tersedianya Dana Untuk Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Kerjasama Pengembangan kemampuan TNI/PLRI polisi pamong praja dengan TNI/ dan Kejaksaan POLRI dan Kejaksaan Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

1.19.03.17

PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT

Penyuluhan pencegahan Berkembangnya praktek prostitusi

Tersedianya Dana Untuk Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Tersedianya Dana Untuk Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi

Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi Premanisme

Tersedianya Dana Untuk Penyuluhan Pencegahan Dan Penertiban Aksi Premanisme

Penyuluhan pencegahan peredaran /pengguna minuman keras dan Narkoba

4

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100%

1.007.260.000

100%

1.057.623.000

100%

1.163.385.300

100%

1.221.554.565

100%

1.282.632.293

100%

5.732.455.158

Satpol PP

100%

27.360.000

100%

28.728.000

100%

31.600.800

100%

33.180.840

100%

34.839.882

100%

155.709.522

Satpol PP

100%

5.161.600

100%

5.419.680

100%

5.961.648

100%

6.259.730

100%

6.572.717

100%

29.375.375

Satpol PP

100%

178.836.000

100%

187.777.800

100%

206.555.580

100%

216.883.359

100%

227.727.527

100%

1.017.780.266

100%

167.436.000

100%

175.807.800

100%

193.388.580

100%

203.058.009

100%

213.210.909

100%

952.901.298

Satpol PP

100%

5.200.000

100%

5.460.000

100%

6.006.000

100%

6.306.300

100%

6.621.615

100%

29.593.915

Satpol PP

100%

6.200.000

100%

6.510.000

100%

7.161.000

100%

7.519.050

100%

7.895.003

100%

35.285.053

Satpol PP

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Untuk Mencapai Visi, Misi dan Layanan SKPD Untuk Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja Program dan dan Kerangka Pendanaan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

KODE



2012

Target

1

2

3

08.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

08.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

08.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional

08.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terpenuhinya kebutuhan honor Panitia Pelaksana Kegiatan, Materai , Cek dan jasa Giro Bank

08.01.08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

08.01.09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

08.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

08.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan nyaman Peralatan kerja dapat berfungsi dengan baik Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Ter sedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan

08.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

08.01.13 08.01.14 08.01.18 08.02 08.02.03 08.02.09 08.02.22 08.02.24 08.02.28

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik kantor dalam 1 tahun Kendaraan dinas/ operasional dapat berfungsi dengan baik

Tersedianya instalasi listrik dan penerangan kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor yang representatif Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan nyaman Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ Kendaraan dinas/ operasional dapat operasional berfungsi dengan baik Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Perlengkapan Kantor dapat berfungsi dengan baik

4

Penyusunan laporan keuangan semesteran

08.06.04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

342.500.000

100%

339.500.000

100%

359.500.000

100%

1.666.910.000

KPTP

43.920.000

100%

44.000.000

100%

50.000.000

100%

55.000.000

100%

60.000.000

100%

65.000.000

100%

274.000.000

KPTP

15.700.000

100%

17.000.000

100%

17.000.000

100%

17.000.000

100%

17.000.000

100%

17.000.000

100%

85.000.000

KPTP

25.655.000

100%

40.000.000

100%

40.000.000

100%

35.000.000

100%

37.000.000

100%

39.000.000

100%

191.000.000

KPTP

21.684.000

100%

23.000.000

100%

25.000.000

100%

27.000.000

100%

28.500.000

100%

30.000.000

100%

133.500.000

KPTP

11.360.000

100%

12.000.000

100%

13.000.000

100%

14.000.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

69.000.000

KPTP

23.569.700

100%

25.000.000

100%

30.000.000

100%

35.000.000

100%

35.000.000

100%

35.000.000

100%

160.000.000

KPTP

45.345.000

100%

55.000.000

100%

60.000.000

100%

65.000.000

100%

75.000.000

100%

70.000.000

100%

325.000.000

KPTP

3.249.500

100%

50.000.000

100%

4.410.000

100%

4.500.000

100%

5.000.000

100%

5.500.000

100%

69.410.000

KPTP

2.921.400

100%

100%

22.000.000

100%

30.000.000

100%

4.000.000

100%

12.000.000

100%

68.000.000

KPTP

2.678.400

100%

3.500.000

100%

4.500.000

100%

5.000.000

100%

100%

6.000.000

100%

#VALUE!

KPTP

40.000.000

100%

40.000.000

100%

50.000.000

100%

55.000.000

100%

63.000.000

100%

65.000.000

100%

273.000.000

KPTP

23.800.000

100%

1.575.800.000

1.261.100.000

100%

66.500.000

100%

84.000.000

100%

43.500.000

100%

3.030.900.000

KPTP

100%

1.550.000.000

2.750.000.000

KPTP

95.000.000

KPTP

100%

100%

1.200.000.000 35.000.000

35.000.000

25.000.000

2.400.000

100%

2.400.000

100%

2.700.000

100%

3.000.000

100%

25.000.000

100%

4.000.000

100%

37.100.000

KPTP

20.400.000

100%

20.400.000

100%

20.400.000

100%

25.000.000

100%

30.000.000

100%

35.000.000

100%

130.800.000

KPTP

1.000.000

100%

3.000.000

100%

3.000.000

100%

3.500.000

100%

4.000.000

100%

4.500.000

100%

18.000.000

KPTP

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

08.06.02

Rp

100%

08.05

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Target

315.910.000

9.800.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


100%

9.800.000

08.06.01


2016

309.500.000

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas pegawai KPTP

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2015

100%

Program peningkatan disiplin aparatur

08.06

6

2014

236.083.000

08.03.02

Terselenggaranya magang teknis pelayanan perizinan

Rp

5

08.03

08.05.01

2013

9.800.000

10.500.000

11.000.000

11.500.000

12.000.000

54.800.000

KPTP

100%

9.800.000

10.500.000

11.000.000

11.500.000

12.000.000

54.800.000

KPTP

58.320.000

100%

58.320.000

100%

90.000.000

100%

90.000.000

100%

95.000.000

100%

95.000.000

100%

428.320.000

KPTP

58.320.000

100%

58.320.000

100%

90.000.000

100%

90.000.000

100%

95.000.000

100%

95.000.000

100%

428.320.000

KPTP

2.868.000

100%

3.000.000

100%

3.600.000

100%

3.600.000

100%

4.200.000

100%

4.500.000

100%

18.900.000

KPTP

956.000

100%

1.000.000

100%

1.200.000

100%

1.200.000

100%

1.400.000

100%

1.500.000

100%

6.300.000

KPTP

956.000

100%

1.000.000

1.200.000

1.200.000

1.400.000

1.500.000

6.300.000

KPTP

956.000

100%

1.000.000

1.200.000

1.200.000

1.400.000

1.500.000

6.300.000

KPTP


KODE



2012

Target

1

I.

II.

2

3

4

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


17

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terfasilitasinya pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran.

Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya korespondensi dinas / surat menyurat

100%

6.200.000

100%

6.820.000

100%

7.502.000

100%

8.252.200

100%

9.077.420

100%

37.851.620

Distanak


Terpenuhinya kebutuhan pembayaran telepon, listrik, langganan internet dan air

100%

97.560.000

100%

107.316.000

100%

118.047.600

100%

129.852.360

100%

142.837.596

100%

595.613.556

Distanak

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya servis / perbaikan dan pengurusan perizinan kendaraan dinas

100%

39.285.000

100%

43.214.000

100%

47.535.400

100%

52.288.940

100%

57.517.834

100%

239.841.174

Distanak


Terlaksananya administrasi keuangan secara tertib dan tepat waktu

100%

87.120.000

100%

95.832.000

100%

105.415.200

100%

115.956.720

100%

127.552.392

100%

531.876.312

Distanak


Terjaminnya kebersihan kantor

100%

44.582.000

100%

49.040.000

100%

53.944.000

100%

59.338.400

100%

65.272.240

100%

272.176.640

Distanak


Terlaksananya servis / perbaikan peralatan kerja

100%

27.550.000

100%

30.305.000

100%

33.335.500

100%

36.669.050

100%

40.335.955

100%

168.195.505

Distanak


Tersedianya alat tulis kantor

100%

57.184.000

100%

62.902.000

100%

69.192.200

100%

76.111.420

100%

83.722.562

100%

349.112.182

Distanak


Tersedianya blanko cetakan SP, RKS, register kecamatan, Blanko DP3 dan laporan

100%

84.696.000

100%

93.166.000

100%

102.482.600

100%

112.730.860

100%

124.003.946

100%

517.079.406

Distanak

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya kebutuhan peralatan listrik

100%

11.257.000

100%

12.383.000

100%

13.621.300

100%

14.983.430

100%

16.481.773

100%

68.726.503

Distanak

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

100%

173.769.000

100%

191.146.000

100%

210.260.600

100%

231.286.660

100%

254.415.326

100%

1.060.877.586

Distanak

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor

100%

12.605.000

100%

13.866.000

100%

15.252.600

100%

16.777.860

100%

18.455.646

100%

76.957.106

Distanak

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan dan minum bagi pegawai dan untuk rapat

100%

25.200.000

100%

27.720.000

100%

30.492.000

100%

33.541.200

100%

36.895.320

100%

153.848.520

Distanak

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya perjalanan dinas mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100%

400.000.000

100%

440.000.000

100%

484.000.000

100%

532.400.000

100%

585.640.000

100%

2.442.040.000

Distanak

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana dalam menunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran

2.589.463.000

2.022.350.000

1.664.850.000

Pembangunan gedung kantor

Terpenuhinya kebutuhan bangunan kantor dinas :

1.366.600.000

854.550.000

305.600.000

1.067.008.000

1.173.710.000

1.291.081.000

1.420.189.100

1.111.400.000

6.514.196.110

1.562.208.010

1.287.200.000

8.675.263.000

2.526.750.000

Distanak

Tersedianya sarana penanganan limbah di RPH

12 m2

Distanak

Teraspalnya jalan lingkungan distanak

240 m

Distanak

Terlaksananya pembangunan tempat parkir

20 m2

Distanak

Terlaksananya pembangunan pagar Puskeswan Kumai

110 m

Distanak

Terlaksananya pembangunan gudang saprodi balai benih TP

48 m2

Distanak


KODE



2012

Target

1

2

3

4

2013

Rp

5

6

2014

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

IV.

V.


17

40 m2

Distanak

Terlaksananya pembangunan rumah jaga balai benih

48 m2

Distanak

Terlaksananya pembangunan rumah jaga di breeding farm

48 m2

Distanak

Terlaksananya pembangunan rumah kepala breeding farm

40 m2

Distanak

Terlaksananya pembangunan tower di puskeswan

2 unit

Distanak

Terlaksananya pembangunan sumur dan tower di Balai Benih TP

1 unit

Distanak

Distanak

1 unit

Tersedianya Gudang Pengolah Pakan Breeding Farm

Distanak

1 unit

Tersedianya kendaraan operasional dinas roda 2

9 unit

Tersedianya kendaraan operasional dinas roda 4

1 unit

Pengadaan peralatan gedung kantor

Terpenuhinya peralatan gedung kantor

60%

516.087.000

65%

313.500.000

70%

420.000.000

75%

523.700.000

80%

Pengadaan mebeleur

Tersedianya mebelair meja kursi dan lemari arsip

1 paket

99.387.000

1 paket

102.000.000

1 paket

105.000.000

1 paket

116.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya bangunan gedung kantor lingkup dinas

6 unit

99.339.000

6 unit

102.300.000

8 unit

145.000.000

8 unit

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya BBM untuk operasional kendaraan dinas

35 unit

154.000.000

45 unit

165.000.000

50 unit

178.000.000


Tercapainya pemeliharaan jaringan air dan listrik

1 tahun

6.000.000

1 tahun

6.000.000

1 tahun


Terlaksananya Pemeliharaan peralatan gedung kantor

1 tahun

3.750.000

1 tahun

4.000.000

1 tahun

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Meningkatanya kredibilitas dan disiplin kinerja Aparatur Dinas

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Terciptanya keseragaman pakaian dinas aparatur

PROGRAM FASILITAS PINDAH / PURNA TUGAS PNS

Terfasilitasinya kesejahteraan bagi PNS yang memasuki masa pensiun di lingkungan Pemerintah Daerah

Pemulangan pegawai yang pensiun

Terlaksananya fasilitas purna tugas PNS

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARAT

Terwujudnya organiassi yang handal dan profesional dalam mengimbangi tuntutan the clean governance dan the good governance

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan-undangan

Tercapainya pegawai memahami peraturan perundang-undangan

Pengadaan kendaraan dinas/operasional


2016

Terlaksananya pembangunan rumah kepala balai benih TP

Terlaksananya Rehab Bangunan Gedung Kantor 2

III.

2015

344.300.000

5 unit

1 unit

36.800.000

92 orang

36.800.000

0

92 orang

-

120.000.000

5 unit

1.594.300.000

Distanak

-

0

Distanak

625.000.000

80%

2.398.287.000

Distanak

1 paket

125.000.000

1 paket

547.387.000

Distanak

156.000.000

10 unit

180.000.000

10 unit

682.639.000

Distanak

55 unit

178.200.000

60 unit

193.200.000

60 unit

868.400.000

Distanak

7.000.000

1 tahun

8.000.000

1 tahun

9.000.000

1 tahun

36.000.000

Distanak

4.250.000

1 tahun

4.500.000

1 tahun

5.000.000

1 tahun

21.500.000

Distanak

36.800.000

0

131.750.000

5 unit

96 orang

43.200.000

25.000.000

100 orang

1 orang

160.000.000

45.000.000

30.000.000

181.500.000

214.300.000

52.500.000

105 orang

52.500.000

105 orang

1 orang

35.000.000

1 orang

212.500.000

Distanak

90.000.000

Distanak

805.750.000

212.500.000

25 orang

214.300.000

90.000.000

35.000.000

181.500.000

22 orang

150.000.000

-

30.000.000

160.000.000

20 orang

5 unit

45.000.000

25.000.000

1 orang

125.000.000

-

43.200.000

131.750.000

17 orang

500.000.000

1 unit

0

120.000.000

16 orang

5 unit

36.800.000

0

-

475.000.000

25 orang

805.750.000

Distanak


KODE



2012

Target

1

VI.

2

3

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

6


17

Tersediaanya bahan perencaan dan evaluasi tahun berikutnya

1 dok.

1.500.000

1 dok.

1.750.000

1 dok.

2.000.000

1 dok.

2.250.000

1 dok.

2.500.000

1 dok.

10.000.000

Distanak


Tersedianya laporan keuangan secara berkala per semester

2 dok.

1.500.000

2 dok.

1.750.000

2 dok.

2.000.000

2 dok.

2.250.000

2 dok.

2.500.000

2 dok.

10.000.000

Distanak

Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

1 dok.

1.500.000

1 dok.

1.750.000

1 dok.

2.000.000

1 dok.

2.250.000

1 dok.

2.500.000

1 dok.

10.000.000

Distanak

Penyusunan laporan inventarisasi aset pemerintah

Tersedianya laporan inventarisasi aset

-

1.500.000

1 dok.

1.750.000

1 dok.

2.000.000

1 dok.

2.250.000

1 dok.

2.500.000

1 dok.

10.000.000

Distanak


Terpenuhinya jasa pengiriman surat

1.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik

1.03

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Tersedianya biaya jasa telepon dan pembayaran rekening listrik Meningkatnya asuransi jaminan barang milik daerah

1.04


Tersedianya peralatan rumah tangga

1.05

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Meningkatnya sarana penunjang kegiatan kerja

1.06


1.07


1.08


1.09


1.10


1.11

Penyediaan barang cetak dan penggandaan

1.15


2016

Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


1.14

5

2015

Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang transparan dan bertanggungjawab, tersaji dalam suatu prosses manajemen sesuai arahan kebijakan

1.01

1.13

Rp

2014

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.

1.12

4

2013

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2 Aparatur

2.1

Pembangunan Gedung Kantor

2.2


2.3

Pengadaan meubelair dinas dan UPTD

2.4


2.5


6.000.000

7.000.000

659.424.500

Meningkatnya kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan kantor Meningkatnya efektivitas sarana dan prasarana kerja Meningkatnya efektivitas sarana dan prasarana kerja Meningkatnya efektivitas sarana dan prasarana kerja Meningkatnya efektivitas sarana dan prasarana kerja Meningkatnya efektivitas sarana dan prasarana kerja Meningkatnya pengetahuan dan wawasan PNS Meningkatnya efek tivitas kerja Meningkatnya kinerja untuk pelaksanaan tugas/kegiatan

856.440.230

Meningkatnya kinertugas/kegiatan Meningkatnya kinerja untuk pelaksanaan tugas/kegiatan Meningkatnya kinerja untuk pelaksanaan tugas/kegiatan

9.000.000

927.552.573

40.000.000

10.000.000

1.005.062.625

1.089.574.478

4.538.054.406

100%

37 pkt

2.400.000

37 pkt

2.640.000

38 pkt

2.904.000

39 pkt

3.194.400

40 pkt

3.513.840

100%

14.652.240

Diskopsar

100%

1 Thn

120.320.000

1 Thn

132.352.000

1 Thn

145.587.200

1 Thn

160.145.920

1 Thn

176.160.512

100%

734.565.632

Diskopsar

100%

15 unit

138.896.000

15 unit

152.785.600

15 unit

168.064.160

15 unit

184.870.576

15 unit

203.357.634

100%

847.973.970

Diskopsar

100%

1 Paket

5.041.600

1 Paket

5.545.760

1 Paket

6.100.336

1 Paket

6.710.370

1 Paket

7.381.407

100%

30.779.473

Diskopsar

100%

9 unit

9.520.000

9 unit

10.472.000

9 unit

11.519.200

9 unit

12.671.120

9 unit

13.938.232

100%

58.120.552

Diskopsar

100%

100%

74.660.000

100%

82.126.000

100%

90.338.600

100%

99.372.460

100%

109.309.706

100%

455.806.766

Diskopsar

100%

1 pkt

32.008.000

1 pkt

35.208.800

1 pkt

38.729.680

1 pkt

42.602.648

1 pkt

46.862.913

100%

195.412.041

Diskopsar

100%

1 pkt

10.020.000

1 pkt

11.022.000

1 pkt

12.124.200

1 pkt

13.336.620

1 pkt

14.670.282

100%

61.173.102

Diskopsar

100%

1 pkt

32.968.400

1 pkt

36.265.240

1 pkt

39.891.764

1 pkt

43.880.940

1 pkt

48.269.034

100%

201.275.378

Diskopsar

100%

1 pkt

45.458.800

1 pkt

52.616.280

1 pkt

57.616.748

1 pkt

63.117.263

1 pkt

69.167.829

100%

287.976.920

Diskopsar

100%

1 pkt

20.972.500

1 pkt

23.096.750

1 pkt

25.406.425

1 pkt

27.947.068

1 pkt

30.741.774

100%

128.164.517

Diskopsar

100%

1 pkt

10.702.000

1 pkt

11.772.200

1 pkt

12.949.420

1 pkt

14.244.362

1 pkt

15.668.798

100%

65.336.780

Diskopsar

100%

8 bh

1.000.000

6 bh

1.100.000

8 bh

1.210.000

10 bh

1.331.000

12bh

1.464.100

100%

6.105.100

Diskopsar

100%

1 Thn

12.752.000

1 Thn

14.027.200

1 Thn

15.429.920

1 Thn

16.972.912

1 Thn

18.670.203

100%

77.852.235

Diskopsar

100%

1 Thn

142.705.200

1 Thn

285.410.400

1 Thn

299.680.920

1 Thn

314.664.966

1 Thn

330.398.214

100%

1.372.859.700

Diskopsar

203.575.000 Terlaksananya pembangunan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor

8.000.000

100%

182.484.118

1.132.939.293

58.025.000

1 Paket

63.827.500

1 Paket

70.210.250

1 Paket

77.231.275

100%

322.044.025

Diskopsar

5.525.000

1 Paket

6.077.500

1 Paket

6.685.250

1 Paket

7.353.775

1 Paket

8.089.153

100%

33.730.678

Diskopsar

100%

1 Paket

0

Paket

13.200.000

Paket

14.520.000

Paket

15.972.000

Paket

17.569.200

100%

61.261.200

Diskopsar

100%

1 Lok

12.000.000

1 Lok

8.800.000

1 Lok

9.680.000

1 Lok

10.648.000

1 Lok

11.712.800

100%

52.840.800

Diskopsar

8.000.000

100%

38.500.000

Diskopsar

8.000.000

1 Paket

354.621.925

1 Paket

1 paket

52.750.000

266.326.610

100%

100%

1 Paket

295.931.640

1 paket

7.000.000

1 paket

7.500.000

1 paket

8.000.000

1 paket


KODE



2012

Target

1

2

2.6

Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional

2.7

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

2.8

Pengadaan kendaraan dinas roda 2/ operasional

3.1 3.2

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

3 Meningkatnya kinerja untuk pelaksanaan tugas/kegiatan Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor

Pemulangan Pegawai yang Pensiun 5

5.1 6

2.07.2.07.01.01

2.07.2.07.01.01.01

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pengikutsertaan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan


Target

6

Rp

Target

2015

Rp

Target


2016

Rp

Target

Rp

Target


Rp

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9 Unit

40.900.000

9 Unit

44.990.000

11 Unit

49.489.000

13 Unit

54.437.900

13 Unit

59.881.690

100%

249.698.590

Diskopsar

100%

1 Pkt

84.400.000

1 Pkt

85.839.140

1 Pkt

69.624.860

1 pkt

0

1 Pkt

0

90%

239.864.000

Diskopsar

-roda 2 -roda 4

100%

-

0 0

72.000.000

2 unit -

45.000.000

0

100%

135.000.000

Diskopsar

Meningkatnya Kedisiplinan Kerja

100%

90 Stell

38.400.000

90 Stell

41.240.000

92 Stell

45.364.000

94 Stell

49.900.400

96 Stell

54.890.440

100%

229.794.840

Diskopsar

Meningkatnya Disiplin

100%

4 Stell

1.200.000

4 Stell

1.320.000

4 Stell

1.452.000

4 Stell

1.597.200

4 Stell

1.756.920

100%

7.326.120

Diskopsar

Pengadaan kendaraan dinas 4 unit -

39.600.000

42.560.000

30.000.000 Terpenuhinya Fasilitasi Pemulangan Pegawai yang Pensiun

2 Org

2 Org

30.000.000

3 Org

Jumlah Pegawai Diskop mengikuti Pelatihan

100%

8 org

Terselenggaranya Administrasi perkantoran

28.296.100

45.000.000

31.125.710

18.000.000 170.000.000

3 Org

45.000.000

34.238.281

56.647.360

45.000.000 3 Org

34.238.281 10 org

-

51.497.600

45.000.000

31.125.710 8 org

1 unit 1 unit

46.816.000

45.000.000

28.296.100

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp

2014

100%

4 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 4.1

2013

45.000.000

30.000.000 3 Org

37.662.109 10 org

37.662.109

237.120.960

30.000.000

195.000.000 2 Org

41.428.320 12 org

41.428.320

5 Thn

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

291.045.000

306.776.800

320.444.000

311.822.990

314.730.319

1.544.819.109

1133 Lembar

1133 Lembar

Materai

2041 Lembar

2041 Lembar

2041 Lembar

2041 Lembar

2041 Lembar

2041 Lembar

2041 Lembar

100 Paket

100 Paket

100 Paket

100 Paket

100 Paket

100 Paket

100 Paket

Telepon

172.750.520

#REF!

14.183.000

1133 Lembar

14.183.000

1133 Lembar

25.447.300

1133 Lembar

14.183.000

1133 Lembar

14.183.000

Diskopsar

172.750.520

Perangko

Paket Pengiriman

195.000.000

1133 Lembar

Diskopsar

82.179.300

Disperindag

46.500.000

12 Bulan

46.500.000

12 Bulan

46.500.000

12 Bulan

46.500.000

12 Bulan

46.500.000

12 Bulan

232.500.000

Disperindag

18.800.000

10 Unit dan

32.000.000

10 Unit dan

32.000.000

10 Unit dan

32.000.000

10 Unit dan

32.000.000

10 Unit dan

146.800.000

Disperindag

167.650.000

Disperindag

Air bersih 2.07.2.07.01.01.02


Listrik

12 Bulan

12 Bulan

9 Unit dan

9 Unit dan

1 unit

1 unit

12 Bulan

12 Bulan

2 Buku

2 Buku

2 Buku

2 Buku

2 Buku

2 Buku

2 Buku

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Surat Kabar/Majalah Internet

2.07.2.07.01.01.06


Kendaran dinas roda dua dan empat, Peizinan (STNK) kendaraan roda dua dan empat Honorarium

2.07.2.07.01.01.07


Buku cek

Administrasi Bank

2.07.2.07.01.01.08


Jasa Cleaning service

2 unit

33.530.000

21.844.000

12 Bulan

12 Bulan

2 unit

33.530.000

24.029.000

12 Bulan

12 Bulan

2 unit

33.530.000

26.431.900

12 Bulan

12 Bulan

2 unit

33.530.000

29.075.190

12 Bulan

12 Bulan

2 unit

33.530.000

31.982.519

12 Bulan

12 Bulan

133.362.609 Disperindag

Jasa Petugas jaga malam

2.07.2.07.01.01.09


Pemeliharaan mesin Tik, computer, Printer, Notebook, Faximili, mesin Tik

12 bulan

12 bulan

15.525.000

12 bulan

15.525.000

12 bulan

15.525.000

12 bulan

15.525.000

12 bulan

15.525.000

12 bulan

77.625.000

Disperindag

2.07.2.07.01.01.10


Alat tulis kantor

12 Bulan

12 Bulan

29.400.000

12 Bulan

29.400.000

12 Bulan

29.400.000

12 Bulan

29.400.000

12 Bulan

29.400.000

12 Bulan

147.000.000

Disperindag


KODE



2012

Target

1

2

3

2013

Rp

Target

Rp

Target

2015

Rp

Target


2016

Rp

Target

Rp

Target


Rp

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2.07.2.07.01.01.11


Barang cetak dan penggandaan

12 Bulan

12 Bulan

19.300.000

12 Bulan

19.300.000

12 Bulan

19.300.000

12 Bulan

19.300.000

12 Bulan

19.300.000

12 Bulan

96.500.000

Disperindag

2.07.2.07.01.01.12


Peralatan listrik dan penerangan kantor

12 Bulan

12 Bulan

1.584.000

12 Bulan

1.584.800

12 Bulan

1.584.800

12 Bulan

1.584.800

12 Bulan

1.584.800

12 Bulan

7.923.200

Disperindag

2.07.2.07.01.01.14


Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

12 Bulan

12 Bulan

3.254.000

12 Bulan

3.600.000

12 Bulan

3.600.000

12 Bulan

3.600.000

12 Bulan

3.600.000

12 Bulan

17.654.000

Disperindag

2.07.2.07.01.01.17


Makanan dan minuman rapat

175 Kotak

175 Kotak

2.125.000

175 Kotak

2.125.000

175 Kotak

2.125.000

175 Kotak

2.125.000

175 Kotak

2.125.000

175 Kotak

10.625.000

Disperindag

2.07.2.07.01.01.18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas luar daerah

1 Tahun

1 Tahun

85.000.000

1 Tahun

85.000.000

1 Tahun

85.000.000

1 Tahun

85.000.000

1 Tahun

85.000.000

1 Tahun

425.000.000

Disperindag

2.07.2.07.01.02


Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur

6

2014

52.700.000

418.200.000

52.700.000

52.700.000

629.000.000

52.700.000

-

-

-

5 Kendaraan dinas roda 2 dan 1 Kendaraan dinas roda 4

Pemeliharaan gedung kantor dan gudang

1 Tahun

1 Tahun

14.400.000

1 Tahun

14.400.000

1 Tahun

14.400.000

1 Tahun

14.400.000

1 Tahun

14.400.000

1 Tahun

72.000.000

Disperindag


BBM dan pelumas kendaran roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)

1 tahun

1 tahun

36.000.000

1 tahun

36.000.000

1 tahun

36.000.000

1 tahun

36.000.000

1 tahun

36.000.000

1 tahun

180.000.000

Disperindag

2.07.2.07.01.02.28


Pemeliharaan Mesin potong rumput dan AC

1 Tahun

1 Tahun

2.300.000

1 Tahun

2.300.000

1 Tahun

2.300.000

1 Tahun

2.300.000

1 Tahun

2.300.000

1 Tahun

11.500.000

Disperindag

2.07.2.07.01.03


Terlaksananya kedisiplinan pegawai

2.07.2.07.01.03.02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian Dinas Pegawai (PDH)

2.07.2.07.01.04

Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

Terpenuhinya biaya pemulangan pegawai pensiun kembali ke daerah asal

2.07.2.07.01.04.01


Biaya transportasi pemulangan pegawai yang pensiun ke daerah asalnya

2.07.2.07.01.05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Implementasi Peraturan Perundang-undang

2.07.2.07.01.05.03

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek


Terpenuhinya Dokumen Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dapat diselesaikan tepat waktu

2.07.2.07.01.02.05


Kendaraan dinas roda 2 dan 4

2.07.2.07.01.02.22


2.07.2.07.01.02.24

2.07.2.07.01.06

2.07.2.07.01.06.01 2.07.2.07.01.06.02

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran

I


1.1


Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Laporan Keuangan semesteran

Terkirimnya surat-surat dinas via penyedia jasa pengiriman surat

18.400.000

46 Stel

46 Stel

18.400.000

-

46 Stel

4 Orang

-

-

-

-

18.400.000

18.400.000

46 Stel

20.000.000

0

1 Orang

71.326.000

4 Orang

-

18.400.000

0

1 Orang

365.500.000

71.326.000

20.000.000

2.000.000

36.000.000

46 Stel

0

0

36.000.000

4 Orang

18.400.000

18.400.000

0

1 Orang

2.000.000

36.000.000

20.000.000

46 Stel

2.000.000

36.000.000

Disperindag

92.000.000

18.400.000

46 Stel

1 Orang

60.000.000

3 Orang

2.000.000

36.000.000

Disperindag

100.000.000

Disperindag

215.326.000

36.000.000

4 Orang

92.000.000

100.000.000

60.000.000

36.000.000

4 Orang

365.500.000

18.400.000

20.000.000

36.000.000

4 Orang

18.400.000

-

5 Kendaraan dinas roda 2 dan 1 Kendaraan dinas roda 4

4 Orang

215.326.000

Disperindag

10.000.000

2.000.000

7 Buku

7 Buku

1.000.000

7 Buku

1.000.000

7 Buku

1.000.000

7 Buku

1.000.000

7 Buku

1.000.000

7 Buku

5.000.000

7 Buku

7 Buku

1.000.000

7 Buku

1.000.000

7 Buku

1.000.000

7 Buku

1.000.000

7 Buku

1.000.000

7 Buku

5.000.000

468.247.400

488.482.694

509.592.455

531.614.473

554.588.170

578.554.694

2.662.832.486

4.650.000

4.850.950

5.060.584

5.279.277

5.507.421

5.745.441

26.443.673

Disperindag Disperindag

Dinas Perkebunan


KODE



2012

Target

1 1.1

1.3

1.4

1.5

1.6

2 3 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya dana untuk : listrik pengumuman lelang, bahan bakar kendaraan roda 4, biaya langganan koran, biya langganan listrik, biaya langganan telpon, biaya langganan jasa internet, biaya bahan bakar kendaraan sekretaris/kabid, kasi/kasubag

1.13


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

66.500.000

69.373.795

72.371.781

75.499.325

78.762.025

82.165.723

378.172.649

Dinas Perkebunan

23.411.309

24.423.028

25.478.468

26.579.519

27.728.152

127.620.476

Dinas Perkebunan


Tersedianya honorarium tenaga pengelola keuangan dan barang, jasa transaksi keuangan serta panitia pengadaan barang dan jasa selama 12 bulan

58.965.000

61.513.170

64.171.459

66.944.626

69.837.635

72.855.666

335.322.556

Dinas Perkebunan

58.184.000

60.698.419

63.321.499

66.057.935

68.912.626

71.890.682

330.881.161

Dinas Perkebunan

20.650.000

21.542.389

22.473.342

23.444.527

24.457.681

25.514.619

117.432.558

Dinas Perkebunan

28.536.100

29.769.286

31.055.765

32.397.839

33.797.910

35.258.485

162.279.285

Dinas Perkebunan

21.884.100

22.829.821

23.816.411

24.845.636

25.919.339

27.039.442

124.450.649

Dinas Perkebunan

1.842.500

1.922.124

2.005.189

2.091.843

2.182.242

2.276.548

10.477.946

Dinas Perkebunan

32.097.400

33.484.488

34.931.519

36.441.083

38.015.883

39.658.738

182.531.711

Dinas Perkebunan

4.996.800

5.212.737

5.438.005

5.673.008

5.918.167

6.173.920

28.415.837

Dinas Perkebunan

2.500.000

2.608.037

2.720.743

2.838.320

2.960.978

3.088.937

14.217.015

Dinas Perkebunan

145.000.000

151.266.169

157.803.130

164.622.586

171.736.744

179.158.341

824.586.970

Dinas Perkebunan

141.410.500

147.521.550

153.896.688

160.547.327

167.485.373

174.723.246

804.174.184

5.000.000

5.216.075

5.441.487

5.676.641

5.921.957

6.177.874

28.434.034

Dinas Perkebunan




1.12

6


2016

22.441.500


1.11

5

2015

Terpenuhinya keperluan jasa pemeliharaan dan jasa perizinan kendaraan dinas selama 12 bln

1.8

1.10

Rp

2014


1.7

1.9

4

2013

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor




II


2.1


Tersedianya jasa pemeliharaan, sopir, kebersihan dan keamanan kantor Terpeliharanya mesin tik 7 bh; AC 11 unit; PC dan printer 16 unit; note book 7 unit Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Tersedianya barang cetakan, biaya foto copy dan penjilidan selama 12 bulan Tersedianya kebutuhan instalasi listrik/penerangan kantor dalam jangka waktu 12 bulan Tersedianya dana untuk pembelian komputer PC, Note Book dan printer laser Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih selama 12 bulan Tersedianya Makanan dan Minum pegawai 57 orang, makan dan snack Rakor selama 12 bulan Diikutinya rapat-rapat koordinasi, konsultasi pembangunan bidang perkebunan serta konsultasi lintas sektoral selama 12 bulan

Tersedianya jaringan listrik 1 unit

2.2


Aktivitas perkantoran berjalan dengan baik

80.010.500

83.468.151

87.075.224

90.838.176

94.763.744

98.858.955

455.004.250

Dinas Perkebunan

2.2

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Tersedianya BBM operasional kepala dinas dan operasional dinas

56.400.000

58.837.324

61.379.977

64.032.510

66.799.672

69.686.417

320.735.900

Dinas Perkebunan

20.000.000

20.864.299

21.765.949

22.706.564

23.687.827

24.711.495

113.736.134

20.000.000

20.864.299

21.765.949

22.706.564

23.687.827

24.711.495

113.736.134

121.500.000

126.750.618

132.228.141

137.942.375

143.903.549

150.122.335

690.947.018

121.500.000

126.750.618

132.228.141

137.942.375

143.903.549

150.122.335

690.947.018

III


3.1

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

IV


4.1


Terlaksananya pakaian dinas harian

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Dinas Perkebunan Kobar

Dinas Perkebunan

Dinas Perkebunan


KODE



2012

Target

1

Rp

5

Target

6

7

2014

Rp

Target

8

9

2015

Rp

Target

10

11


2016

Rp

Target

12

13

Rp

Target

14

15


Rp

3

4

V


Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Tahunan

953.700

994.914

1.037.909

1.082.762

1.129.554

1.178.368

5.423.507

5.1


Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

953.700

994.914

1.037.909

1.082.762

1.129.554

1.178.368

5.423.507

VI


1.860.100

1.940.484

2.024.342

2.111.823

2.203.085

2.298.291

10.578.025

2.02.01.01

2

2013

16

17

Dinas Perkebunan

5,2 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Tersusunnya Lap. keuangan Disbun semesteran I & II

910.500

949.847

990.895

1.033.716

1.078.388

1.124.990

5.177.836

Dinas Perkebunan

5,3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya Laporan keuangan akhir tahun Disbun

949.600

990.637

1.033.447

1.078.107

1.124.697

1.173.301

5.400.189

Dinas Perkebunan

672.314.225

740.830.750

638.878.550

704.999.950

662.885.750

3.419.909.225

Program Pelayanan administrasi Perkantoran

2.02.01.01.01

Penyediaan Jasa Surat menyurat

Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya Terlaksananya pengiriman Paket

2.02.01.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air & listrik

Terpenuhinya Jasa Komunikasi Telepon

1 Tahun

1 Tahun

1.500.000

1 Tahun

1.600.000

1 Tahun

1.700.000

1 Tahun

1.800.000

1 Tahun

1.800.000

5 Tahun

8.400.000

Dishut

1 Tahun

1 Tahun

73.650.000

1 Tahun

73.700.000

1 Tahun

73.750.000

1 Tahun

73.800.000

1 Tahun

73.850.000

5 Tahun

368.750.000

Dishut

1 Tahun

1 Tahun

55.950.000

1 Tahun

56.100.000

1 Tahun

56.250.000

1 Tahun

56.450.000

1 Tahun

56.475.000

5 Tahun

281.225.000

Dishut

1 Tahun

1 Tahun

54.625.000

1 Tahun

57.356.250

1 Tahun

60.224.150

1 Tahun

63.235.450

1 Tahun

66.397.250

5 Tahun

301.838.100

Dishut

1 Tahun

1 Tahun

55.602.500

1 Tahun

55.602.500

1 Tahun

55.602.500

1 Tahun

55.602.500

1 Tahun

55.602.500

5 Tahun

278.012.500

Dishut

Terpenuhinya Jasa Penerangan Listrik Terselenggaranya jasa Pengumuman lelang Kayu 'temuan Terlaksananya Jasa Surat Kabar

2.02.01.01.06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya Jasa servis

Terlaksananya Jasa KIR & STNK

Terlaksananya pemeliharaan Speed Boat Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan bermotor dan speed boat

2.02.01.01.07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terpenuhinya Honor pelaksana kegiatan

Terpenuhinya honor panitia pengadaan barang & jasa

Tersedianya materai

Terpenuhinya jasa transaksi keuangan

2.02.01.01.08

Penyediaan Jasa kebersihan Kantor

Terpenuhinya honor cleaning servis

Terpenuhinya honor petugas kebersihan halaman

Terpenuhinya honor petugas jaga malam


KODE



2012

Target

1

2

3

2013

Rp

Target

6

2014

Rp

Target

2015

Rp

Target


2016

Rp

Target

Rp

Target


Rp

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2.02.01.01.09

Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja kantor dinas

1 Tahun

1 Tahun

47.600.000

1 Tahun

47.800.000

1 Tahun

47.850.000

1 Tahun

47.900.000

1 Tahun

46.925.000

5 Tahun

238.075.000

Dishut

2.02.01.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK untuk mendukung pelaksanaan tugas

1 Tahun

1 Tahun

65.609.220

1 Tahun

65.610.000

1 Tahun

65.615.000

1 Tahun

65.700.000

1 Tahun

65.875.000

5 Tahun

328.409.220

Dishut

2.02.01.01.11

Penyediaan barang cetakan & pengadaan

Tersedianya barang cetak dan penggandaan

1 Tahun

1 Tahun

46.024.975

1 Tahun

46.025.000

1 Tahun

46.025.900

1 Tahun

46.125.000

1 Tahun

46.350.000

5 Tahun

230.550.875

Dishut

2.02.01.01.12


Tersedianya sarana & prasarana penerangan gedung kantor

1 Tahun

1 Tahun

14.290.000

1 Tahun

16.750.000

1 Tahun

10.250.000

1 Tahun

5.950.000

1 Tahun

5.950.000

5 Tahun

53.190.000

Dishut

2.02.01.01.13



1 Tahun

1 Tahun

131.574.000

1 Tahun

192.200.000

1 Tahun

92.924.000

1 Tahun

159.700.000

1 Tahun

114.924.000

5 Tahun

691.322.000

Dishut

2.02.01.01.14


Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1 Tahun

1 Tahun

14.087.000

1 Tahun

14.087.000

1 Tahun

14.087.000

1 Tahun

14.087.000

1 Tahun

14.087.000

5 Tahun

70.435.000

Dishut

1 Tahun

1 Tahun

3.500.000

1 Tahun

4.000.000

1 Tahun

4.500.000

1 Tahun

4.500.000

1 Tahun

4.500.000

5 Tahun

21.000.000

Dishut

2.02.01.01.17

Penyediaan makan dan minum

Tersedianya makan & minum

2.02.01.01.18

Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke kuar daerah

Terlaksananya kegiatan konsultasi dan koordinasi kedinasan

1 Tahun

1 Tahun

108.301.530

1 Tahun

110.000.000

1 Tahun

110.100.000

1 Tahun

110.150.000

1 Tahun

110.150.000

5 Tahun

548.701.530

Dishut

2.02.01.02

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

2.02.01.02.02

Pembangunan Rumah Dinas

Tersedianya sarana dan prasarana rumah dinas

-

-

-

1 Tahun

480.000.000

1 Tahun

160.000.000

1 Tahun

240.000.000

1 tahun

240.000.000

5 Tahun

1.120.000.000

Dishut

2.02.01.02.03


Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

1 Tahun

1 Tahun

341.250.000

1 Tahun

341.250.000

1 Tahun

341.250.000

1 Tahun

341.250.000

1 Tahun

341.250.000

5 Tahun

1.706.250.000

Dishut

2.02.01.02.05


Tersedianya Alat Transportasi Dinas

1 Tahun

1 Tahun

270.400.000

1 Tahun

36.000.000

1 Tahun

270.400.000

1 Tahun

270.400.000

1 Tahun

270.400.000

5 Tahun

1.117.600.000

Dishut

2.02.01.02.09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya sarana dan Prasarana Kantor

1 Tahun

1 Tahun

25.000.000

1 Tahun

85.000.000

1 Tahun

25.000.000

1 Tahun

40.000.000

1 Tahun

200.000.000

5 Tahun

375.000.000

Dishut

2.02.01.02.10

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Tahun

1 Tahun

48.000.000

1 Tahun

24.500.000

1 Tahun

22.000.000

1 Tahun

75.000.000

1 Tahun

9.000.000

5 Tahun

178.500.000

Dishut

2.02.01.02.22


Tercapainya Pemeliharaan Gedung Kantor

1 Tahun

1 Tahun

61.845.000

1 Tahun

61.845.000

1 Tahun

61.845.000

1 Tahun

61.845.000

1 Tahun

61.845.000

5 Tahun

310.225.000

Dishut

2.02.01.02.24


Tersedianya Kendaraan Dinas yang siap pakai

1 Tahun

1 Tahun

92.300.000

1 Tahun

62.845.000

1 Tahun

63.045.000

1 Tahun

64.000.000

1 Tahun

64.500.000

5 Tahun

346.690.000

Dishut

2.02.01.02.28


Tersedianya peralatan gedung kantor yang siap pakai

1 Tahun

1 Tahun

5.400.000

1 Tahun

5.400.000

1 Tahun

5.400.000

1 Tahun

5.400.000

1 Tahun

5.400.000

5 tahun

27.000.000

Dishut

2.02.01.02.41

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Tersedianya sarana dan prasarana rumah dinas karyawan yang memadai

1 Tahun

1 Tahun

73.500.000

1 Tahun

73.500.000

1 Tahun

73.500.000

1 Tahun

73.500.000

1 Tahun

73.500.000

5 Tahun

367.500.000

Dishut

2.02.01.02.42

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

tersedianya sarana dan prasarana kantor dinas yang memadai

1 Tahun

1 Tahun

374.550.000

1 Tahun

374.550.000

1 Tahun

374.550.000

1 Tahun

374.550.000

1 Tahun

374.550.000

5 Tahun

1.872.750.000

Dishut

1.292.245.000

1.544.890.000

1.396.990.000

1.545.945.000

1.640.445.000

7.421.515.000


KODE



2012

Target

1

2

3

2.02.01.03

Program Peningkatan disiplin Aparatur

2.02.01.03.02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

2.02.01.04


2.02.01.04.01

Pemulangan Pegawai yang Pensiun

2.02.01.05

Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.02.01.05.03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan

2.02.01.06


2.02.01.06.01


Tercapainya laporan capaian kinerja SKPD

Penyusunan laporan keuangan semesteran 2.02.01.06.02

4

2013

Rp

5

Target

6

7

37.600.000

Tersedianya Pakaian Dinas

1 Tahun

1 tahun

37.600.000

1 Tahun

1 Tahun

20.000.000

1 tahun

1 Tahun

1 Tahun

236.000.000

Target

8

9

45.000.000

1 Tahun

20.000.000

1 tahun

3.027.900

236.000.000

Rp

Target

10

11

50.600.000

1 tahun

1 Tahun

20.000.000

236.000.000

1 Tahun

4.500.000

236.000.000

Rp

Target

12

13

50.600.000

20.000.000

1 tahun

5.250.000

236.000.000

Target

14

15

52.545.000

1 Tahun

20.000.000

5 tahun

6.000.000

236.000.000

Rp

16

17

236.345.000

Dishut

100.000.000

5 Tahun

236.000.000

1 Tahun


236.345.000

20.000.000

236.000.000

1 Tahun

Rp

52.545.000

20.000.000

1 Tahun


2016

50.600.000

20.000.000

236.000.000

1 Tahun

2015

50.600.000

20.000.000

236.000.000

Tercapainya peningkatan aparatur

Rp

45.000.000

20.000.000

Terlaksananya pemulangan pegawai yang pensiun

2014

100.000.000

Dishut

1.180.000.000

5 Tahun

6.750.000

1.180.000.000

Dishut

25.527.900

1 Tahun

1 Tahun

1.009.300

1 Tahun

1.500.000

1 Tahun

1.750.000

1 Tahun

2.000.000

1 Tahun

2.250.000

5 Tahun

8.509.300

Dishut

Tercapainya laporan keuangan semesteran

1 Tahun

1 Tahun

1.009.300

1 Tahun

1.500.000

1 Tahun

1.750.000

1 Tahun

2.000.000

1 Tahun

2.250.000

5 Tahun

8.509.300

Dishut

1 Tahun

1 Tahun

1.009.300

1 Tahun

1.500.000

1 Tahun

1.750.000

1 Tahun

2.000.000

1 Tahun

2.250.000

5 Tahun

8.509.300

Dishut

100%

446.574.500

100%

507.517.000

100%

532.782.700

100%

562.746.270

100%

594.279.967

100%

2.643.900.437

100%

500.000

100%

550.000

100%

600.000

100%

700.000

100%

3.350.000

KPPKP

41.646.000

100%

45.810.600

100%

50.391.660

100%

211.368.260

KPPKP

2.02.01.06.04

Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun

Tercapainya laporan Akhir Tahun

1.21.21.01.01

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran bagi publik (Aparatur dan Petani

1.21.21.01.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

100%

1.000.000

1.21.21.01.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

100%

35.660.000

1.21.21.01.01.07


100%

48.820.000

100%

48.820.000

100%

50.000.000

100%

55.000.000

100%

60.500.000

100%

263.140.000

KPPKP

1.21.21.01.01.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

100%

21.844.000

100%

22.000.000

100%

24.200.000

100%

26.620.000

100%

29.282.000

100%

123.946.000

KPPKP

1.21.21.01.01.09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

100%

20.350.000

100%

23.350.000

100%

25.685.000

100%

28.253.500

100%

31.078.850

100%

128.717.350

KPPKP

1.21.21.01.01.10

Penyedian Alat Tulis Kantor

100%

40.304.700

100%

43.147.000

100%

47.461.700

100%

52.207.870

100%

57.428.657

100%

240.549.927

KPPKP

1.21.21.01.01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

100%

53.862.225

100%

56.000.000

100%

61.600.000

100%

67.760.000

100%

74.536.000

100%

313.758.225

KPPKP

1.21.21.01.01.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

100%

2.750.000

100%

3.000.000

100%

3.300.000

100%

3.630.000

100%

3.993.000

100%

16.673.000

KPPKP

37.860.000


KODE



2012

Target

1

3

5

Target

6

Rp

Target

2015

Rp

Target


2016

Rp

Target

Rp

Target


Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

71.003.400

100%

118.840.000

100%

120.540.000

100%

122.500.000

100%

123.725.000

100%

556.608.400

KPPKP

1.21.21.01.01.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

100%

6.347.990

100%

8.000.000

100%

8.800.000

100%

9.680.000

100%

10.648.000

100%

43.475.990

KPPKP

1.21.21.01.01.17

Penyediaan Makan Minum

100%

23.990.000

100%

24.000.000

100%

25.000.000

100%

26.250.000

100%

27.562.500

100%

126.802.500

KPPKP

1.21.21.01.01.18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

100%

120.642.185

122.000.000

100%

124.000.000

100%

124.434.300

100%

124.434.300

100%

615.510.785

KPPKP

1.21.21.01.02

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

100%

577.318.000

80.900.000

100%

65.900.000

100%

72.440.000

100%

79.058.000

100%

875.616.000

1.21.21.01.02.03


100%

415.408.000

-

0

-

0

-

0

-

0

-

415.408.000

KPPKP

1.21.21.01.02.05

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

100%

73.460.000

-

0

-

0

-

0

-

0

-

73.460.000

KPPKP

1.21.21.01.02.07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

100%

33.500.000

-

0

-

0

-

0

-

0

-

33.500.000

KPPKP

1.21.21.01.02.

Pengadaan Meubelair

-

0

-

0

-

0

-

15.000.000

KPPKP

1.21.21.01.02. 22

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

159.850.000

KPPKP

1.21.21.01.02. 24

175.898.000

KPPKP

KPPKP

Meningkatkan Kenyamanan Kerja

4

Rp

2014

100%

1.21.21.01.01.13

2

2013

-

100%

0

100%

15.000.000

100%

30.550.000

100%

30.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional

100%

23.900.000

1.21.21.01.02.28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

100%

500.000

100%

500.000

100%

500.000

100%

500.000

100%

500.000

100%

2.500.000

1.21.21.01.03

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

100%

54.000.000

100%

54.000.000

100%

54.000.000

100%

54.000.000

100%

54.000.000

100%

270.000.000

1.21.21.01.03.02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

100%

54.000.000

100%

54.000.000

100%

54.000.000

100%

54.000.000

100%

54.000.000

100%

270.000.000

1.21.21.01.

FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS

-

0

100%

40.000.000

100%

15.000.000

100%

5.000.000

100%

75.000.000

100%

135.000.000

1.21.21.01.


-

0

100%

40.000.000

100%

15.000.000

100%

5.000.000

100%

75.000.000

100%

135.000.000

1.21.21.01.05

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

100%

42.100.000

100%

40.000.000

100%

40.000.000

100%

40.000.000

100%

40.000.000

100%

202.100.000

1.21.21.01.05.03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan, perundang-undangan

100%

42.100.000

100%

40.000.000

100%

40.000.000

100%

40.000.000

100%

40.000.000

100%

202.100.000

Terlaksananya aturan kepegawaian dalam berpakaian

Terfasilitasinya pegawai pensiun ke tempat asal

Meningkatnya kapasitas kinerja SDM Aparatur

100%

35.400.000

30.000.000

100%

35.400.000

33.000.000

100%

38.940.000

36.300.000

100%

42.258.000

KPPKP

KPPKP

KPPKP


KODE



2012

Target

1

2

3

4

2013

Rp

5

Target

6

7

2014

Rp

Target

8

9

2015

Rp

Target

10

11


2016

Rp

Target

12

13

Rp

Target

14

15


Rp

16

17

1.21.21.01.06

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.21.21.01.06.01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100%

2.000.000

100%

2.000.000

100%

2.000.000

100%

2.000.000

100%

2.000.000

100%

10.000.000

KPPKP

1.21.21.01.06.04

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

100%

1.000.000

100%

1.000.000

100%

1.000.000

100%

1.000.000

100%

1.000.000

100%

5.000.000

KPPKP

Pelayanan Administrasi Perkantoran


Terlaksananya Pelaporan Keuangan Tepat waktu

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Prosentase pelayan prima dalam tata usaha pimpinan

50%

Prosentase pelayan prima dalam urusan kedinasan

50%

0,65

1

1

1

Prosentase pelayan prima dalam administrasi surat menyurat dan pengarsipan

50%

0,65

1

1

1

Jumlah surat-menyurat yang terkirim beserta lampirannya (buah surat)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Terpenuhinya komunikasi, air dan Listrik listrik kantor

554.983.000,00

1.200

85%

0,65

574.921.400,58

1

595.783.324,68

1

617.617.706,81

1

640.476.305,53

15.000.000

2.983.781.737,61

1.190.000,00

1.200,00

1.202.020,20

1.200

1.214.161,82

1.200

1.226.426,08

1.200

1.238.814,22

6.071.422,33

DKP

56.460.000,00

0,85

58.812.500,00

1

61.263.020,83

1

63.815.646,70

1

66.474.631,98

306.825.799,52

DKP

18.350.000,00

12,00

18.917.525,77

15

19.502.603,89

15

20.105.777,21

15

20.727.605,37

97.603.512,24

DKP

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional

Jumlah kendaraan yang dirawat dan pengurusan ijin operasionalnya (buah)


Tersedianya pengelola jasa administrasi dan keuangan dinas

100%

38.185.000,00

1,00

41.059.139,78

1

44.149.612,67

1

47.472.701,80

1

51.045.915,91

221.912.370,17

DKP


Terpenuhinya jasa kebersihan dan keamanan kantor

100%

30.490.000,00

1,00

30.490.000,00

1

30.490.000,00

1

30.490.000,00

1

30.490.000,00

152.450.000,00

DKP


Jumlah peralatan kantor yang terawat

100%

8.600.000,00

1,00

9.052.631,58

1

9.529.085,87

1

10.030.616,71

1

10.558.543,90

47.770.878,06

DKP


Tersedianya ATK kantor

100%

27.900.000,00

1,00

29.368.421,05

1

30.914.127,42

1

32.541.186,76

1

34.253.880,80

154.977.616,04

DKP


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

100%

27.528.000,00

1,00

28.976.842,11

1

30.501.939,06

1

32.107.304,27

1

33.797.162,39

152.911.247,83

DKP

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tersedianya sarana komponen Bangunan Kantor instalasi listrik/penerangan kantor

100%

1.500.000,00

1,00

1.578.947,37

1

1.662.049,86

1

1.749.526,17

1

1.841.606,49

8.332.129,89

DKP

12



100%

34.000.000,00

1,00

35.789.473,68

1

37.673.130,19

1

39.655.926,52

1

41.743.080,55

188.861.610,95

DKP


Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

55%

3.580.000,00

0,65

3.768.421,05

1

3.966.759,00

1

4.175.535,79

1

4.395.300,83

19.886.016,68

DKP

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makan dan minum pegawai

100%

75.600.000,00

1,00

79.578.947,37

1

83.767.313,02

1

88.176.118,97

1

92.816.967,33

419.939.346,69

DKP

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Prosentase kegiatan koordinasi kegiatan pusat dan propinsi

100%

231.600.000,00

1,00

236.326.530,61

1

241.149.521,03

1

246.070.939,83

1

251.092.795,74

1.206.239.787,22

DKP


KODE



2012

Target

1

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3 Prosentase pelayan prima dalam penatausahaan perlengkapan dan sarana operasional kantor Tercukupinya ruangan bagi pegawai dinas kelautan dan perikanan Tercukupinya kendaraan operasional bagi pegawai struktural dinas (buah) Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor

4

2013

Rp

5

Target

6

50%

7

1.194.130.000,00

0,65

650.000.000,00 350.000.000,00

50%

2014

Rp

Target

8

9

2015

Rp

Target

10

11

Rp

Target

12

13

366.051.020,41

1

884.062.890,46

1

667.104.990,27

1

0,75

0,00

1

350.000.000,00

1

450.000.000,00

3,00

75.000.000,00

-

350.000.000,00

5

35.000.000,00

75.000.000,00

0,55

150.000.000,00

1

50.000.000,00

1

50%

23.000.000,00

0,55

23.469.387,76

1

25.000.000,00

50%

25.000.000,00

0,55

45.000.000,00

1

1.040

25.600.000,00

1.240,00

26.122.448,98

12

39.400.000,00

12,00

75% -


2016

Rp

Target

14

15


Rp

16

17

260.821.418,64

3.372.170.319,78

1

0,00

1.450.000.000,00

DKP

-

75.000.000,00

885.000.000,00

DKP

51.020.408,16

1

52.061.640,98

378.082.049,15

DKP

1

25.510.204,08

1

26.030.820,49

123.010.412,33

DKP

35.000.000,00

1

30.000.000,00

1

30.612.244,90

165.612.244,90

DKP

1.240

26.655.560,18

1.240

27.199.551,21

1.240

27.754.644,09

133.332.204,46

DKP

40.204.081,63

15

41.024.573,09

15

41.861.809,28

15

42.716.131,92

205.206.595,93

DKP

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya mebeleur kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor (M2)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas kantor


Terpeliharanya peralatan gedung kantor

50%

2.500.000,00

0,55

2.551.020,41

1

2.603.082,05

1

2.656.206,17

1

2.710.414,46

13.020.723,09

DKP

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Terpeliharanya mebeleur kantor

50%

3.630.000,00

0,55

3.704.081,63

1

3.779.675,14

1

3.856.811,36

1

3.935.521,80

18.906.089,93

DKP

Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase pelayan prima pegawai

50%

36.000.000,00

0,65

42.352.941,18

1

49.826.989,62

1

58.619.987,79

1

68.964.691,51

255.764.610,10

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas pegawai (stell)

36.000.000,00

40,00

42.352.941,18

45

49.826.989,62

45

58.619.987,79

50

68.964.691,51

255.764.610,10

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Prosentase pegawai yang mempunyai keahlian kompetensi sesuai kebutuhan dinas

45%

130.360.000,00

0,50

144.844.444,44

1

157.439.613,53

1

174.932.903,92

1

190.144.460,78

797.721.422,67

10 orang

130.360.000,00

190.144.460,78

797.721.422,67

100%

3.000.000,00

1,00

4.500.000,00

1

4.500.000,00

1

4.500.000,00

1

4.500.000,00

21.000.000,00

100%

1.000.000,00

1,00

1.500.000,00

1

1.500.000,00

1

1.500.000,00

1

1.500.000,00

7.000.000,00

DKP

100%

1.000.000,00

1,00

1.500.000,00

1

1.500.000,00

1

1.500.000,00

1

1.500.000,00

7.000.000,00

DKP

100%

1.000.000,00

1,00

1.500.000,00

1

1.500.000,00

1

1.500.000,00

1

1.500.000,00

7.000.000,00

DKP

Pendidikan dan Pelatihan formal

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Terkirimnya personil/pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Prosentase laporan kinerja yang mencakup keuangan, kegiatan dan laporan akhir yang akuntable dan tepat waktu Prosentase laporan kinerja kegiatan dan laporan akhir yang akuntable dan tepat waktu Prosentase laporan keuangan semesteran yang akuntable dan tepat waktu Prosentase laporan keuangan laporan akhir yang akuntable dan tepat waktu

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

40

15 orang

144.844.444,44

15 orang

157.439.613,53

20 orang

174.932.903,92

20 orang

DKP

DKP

451.224.894

504.465.000

563.750.000

636.025.000

673.647.500

705.650.000

-

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.750.000

BLH


Terkirimnya sejumlah Surat dan Paket sampai akhir tahun

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya dan listrik

Terlaksananya pembayaran kebutuhan listrik dan telepon kantor sampai akhir tahun

46.784.766

60.000.000

75.000.000

85.500.000

92.820.000

95.000.000

BLH

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terjaganya operasional dan ketertiban Administrasi Kendaraan sampai akhir tahun

18.813.500

19.000.000

22.500.000

30.000.000

30.000.000

35.000.000

BLH


Terselesaikan administrasi Keuangan diakhir tahun

40.740.000

42.000.000

43.000.000

45.000.000

45.000.000

47.500.000

BLH


KODE



2012

Target

1

2

3

Rp

5

Target

6

7

2014

Rp

Target

8

9

2015

Rp

Target

10

11


2016

Rp

Target

12

13

Rp

Target

14

15


Rp

16

17


Terlaksananya kebersihan kantor sampai akhir tahun

42.650.000

45.000.000

47.500.000

50.000.000

52.500.000

55.000.000

BLH


Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja

9.000.000

9.000.000

10.000.000

10.000.000

11.000.000

12.500.000

BLH


Maksimalnya pelayanan dibidang Administrasi

27.540.400

30.000.000

33.000.000

35.000.000

36.500.000

37.500.000

BLH

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan

Tersedianya blangko administrasi keuangan dan administrasi lainnya.

13.255.200

14.500.000

16.000.000

17.500.000

20.000.000

21.500.000

BLH

Penyediaan Komponen Instalasi listrik dan penerangan

Perbaikan kerusakan komponen instalasi listrik

2.350.000

2.500.000

2.750.000

3.025.000

3.327.500

3.400.000

BLH

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

37.553.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

40.000.000

50.000.000

BLH


Terpenuhinya peralatan rumah tangga

2.295.400

3.000.000

4.000.000

5.000.000

5.000.000

5.500.000

BLH

Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi masalah LH

210.242.628

236.965.000

262.500.000

302.500.000

335.000.000

340.000.000

BLH

155.621.400

788.500.000

456.500.000

195.000.000

130.000.000

211.000.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARA APARATUR

4

2013


Penambahan ruangan kantor

50.000.000

360.000.000

150.000.000


Penambahan perlengkapan gedung kantor

35.400.000

45.000.000

52.500.000

72.500.000

-

70.000.000

BLH


Penambahan peralatan kantor

1.500.000

2.500.000

5.000.000

7.500.000

-

6.000.000

BLH

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional R2, 10 buah

Tersedianya Kendaraan Operasional R2

-

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional R4, 1 buah

Tersedianya Kendaraan Operasional R4

-

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lab dan Bangunan Pengolah Sampah

Terawatnya kondisi bangunan kantor BLH dan Bangunan lainnya

19.246.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

47.500.000

BLH

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terawatnya kendaraan Dinas

41.400.000

42.500.000

55.000.000

65.000.000

75.000.000

75.000.000

BLH

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terawatnya kondisi peralatan kantor BLH

8.075.400

8.500.000

9.000.000

10.000.000

10.000.000

12.500.000

BLH

26.850.000

16.800.000

16.800.000

18.900.000

18.900.000

20.000.000

26.850.000

16.800.000

16.800.000

18.900.000

18.900.000

20.000.000

0

0

0

0

0

0

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya PROGRAM FASILITAS PINDAH/ PURNA TUGAS PNS


Tercapainya keseragaman Pakaian

-

-

150.000.000

300.000.000

-

-

-

BLH

-

-

-

BLH

-

-

-

BLH

BLH

BLH


KODE



2012

Target

1

2

3

4

Rp

5

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Bimbingan teknis dan pelatihan

2013

Terdidik dan Terlatihnya pegawai BLH

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Target

6

7

2014

Rp

Target

8

9

2015

Rp

Target

10

11


2016

Rp

Target

12

13

Rp

Target

14

15


Rp

16

75.000.000

80.000.000

85.000.000

90.000.000

95.000.000

95.000.000

75.000.000

80.000.000

85.000.000

90.000.000

95.000.000

95.000.000

3.000.000

3.150.000

3.250.000

3.350.000

3.474.211

3.900.000

17

BLH


Terselesaikannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

1.000.000

1.150.000

1.250.000

1.350.000

1.474.211

1.500.000

BLH

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Terselesaikannya Laporan Administrasi Keuangan akhir semester

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.200.000

BLH


Terselesaikannya laporan keuangan akhir tahun

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.200.000

BLH

677.034.000

681.084.000

677.084.000

677.084.000

677.084.000

3.389.370.000



689.359.100

Tersedianya kegiatan keadministrasian perkantoran

3.600.000

100%

3.600.000

100%

3.600.000

100%

3.600.000

100%

3.600.000

100%

3.600.000

18.000.000

Dishub KI

38.160.000

100%

38.250.000

100%

38.300.000

100%

38.300.000

100%

38.300.000

100%

38.300.000

191.450.000

Dishub KI

57.875.000

100%

57.875.000

100%

57.875.000

100%

57.875.000

100%

57.875.000

100%

57.875.000

289.375.000

Dishub KI

47.895.000

100%

45.000.000

100%

45.000.000

100%

45.000.000

100%

45.000.000

100%

45.000.000

225.000.000

Dishub KI

55.686.000

100%

80.500.000

100%

80.500.000

100%

80.500.000

100%

80.500.000

100%

80.500.000

402.500.000

Dishub KI

19.225.000

100%

19.225.000

100%

19.225.000

100%

19.225.000

100%

19.225.000

100%

19.225.000

96.125.000

Dishub KI

Penyediaan keperluan pendistribusian surat dan paket dinas keluar daerah/ dalam daerah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya keperluan komunikasi, listrik sumber daya air dan listrik. Penyediaan untuk komunikasi, sumber daya air dan listrik


Terpenuhinya keperluan jasa pemeliharaan dan jasa perizinan kendaraan dinas/ ops. selama 12 bln Tersedianya keperluan jasa pemeliharaan dan jasa perizinan kendaraan dinas/ operasional


Tersedianya honorarium tenaga pengelola keuangan dan barang, jasa transaksi keuangan serta panitia pengadaan barang dan jasa selama 12 bulan Penyediaan keperluan pengelola administrasi keungan Dinas dan Pengelola barang pakai habis dan barang inventaris serta panitia pengadaan barang/jasa


Tersedianya jasa honor kebersihan dan keamanan kantor dns 3 org, terminal 1 org, PKB 1 org, roro 2 org

Lingkungan bersih dan aman


Terpeliharanya peralatan kerja

Ketahanan terhadap peralatan kerja


KODE



2012

Target

1

2 Penyediaan alat tulis kantor

3 Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan

4

2013

Rp

5

Target

6

2014

Rp

Target

2015

Rp

Target


2016

Rp

Target

Rp

Target

15


Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

42.054.000

100%

42.054.000

100%

42.054.000

100%

42.054.000

100%

42.054.000

100%

42.054.000

210.270.000

Dishub KI

139.530.000

100%

139.530.000

100%

139.530.000

100%

139.530.000

100%

139.530.000

100%

139.530.000

697.650.000

Dishub KI

16.125.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

75.000.000

Dishub KI

70.916.000

100%

45.000.000

100%

45.000.000

100%

45.000.000

100%

45.000.000

100%

45.000.000

225.000.000

Dishub KI

18.043.100

100%

10.000.000

100%

10.000.000

100%

10.000.000

100%

10.000.000

100%

10.000.000

50.000.000

Dishub KI

5.250.000

100%

6.000.000

100%

10.000.000

100%

6.000.000

100%

6.000.000

100%

6.000.000

34.000.000

Dishub KI

175.000.000

100%

175.000.000

100%

175.000.000

100%

175.000.000

100%

175.000.000

100%

175.000.000

875.000.000

Dishub KI

penyediaan alat tulis kantor,


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran


Tersedianya kebutuhan instalasi listrik/penerangan kantor dalam jangka waktu 12 bulan Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran


Tersedianya dana untuk pembelian komputer dan printer

Tersedianya komputer dan printer


Tersedianya peralatan rumah tangga selama 12 bulan



Tersedianya Makanan dan Minum

Tersedianya Makanan dan Minum

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Diikutinya rapat-rapat koordinasi, konsultasi terkait sektor perhubungan & kominfo selama 12 bulan Keikutsertaan aparatur dalam rapatrapat koordinasi & konsultasi sektor perhubungan & kominfo


Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

276.695.640

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

441.380.000

221.300.000

212.500.000

212.500.000

212.500.000

1.300.180.000

0

0

0

0

260.000.000

Dishub KI

72.670.000

100%

260.000.000

19.000.000

100%

8.000.000

100%

8.000.000

100%

8.000.000

100%

8.000.000

100%

8.000.000

40.000.000

Dishub KI

16.865.640

100%

10.000.000

100%

10.000.000

100%

10.000.000

100%

10.000.000

100%

10.000.000

50.000.000

Dishub KI

Menunjang kelancaran tugas


Aktivitas perkantoran berjalan dengan baik & nyaman tercapainya kenyamanan dalam menjalankan tugas

Pengadaan mebelair

Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas

Tersedianya mebelair yg memadai


KODE



2012

Target

1

2 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

3 Mendukung kelancaran & aktivitas kerja

4

2013

Rp

5

Target

6

2014

Rp

Target

2015

Rp

Target


2016

Rp

Target

Rp

Target

15


Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

48.880.000

100%

48.880.000

100%

88.800.000

100%

80.000.000

100%

80.000.000

100%

80.000.000

377.680.000

Dishub KI

80.400.000

100%

81.500.000

100%

81.500.000

100%

81.500.000

100%

81.500.000

100%

81.500.000

407.500.000

Dishub KI

19.440.000

100%

16.000.000

100%

16.000.000

100%

16.000.000

100%

16.000.000

100%

16.000.000

80.000.000

Dishub KI

19.440.000

100%

17.000.000

100%

17.000.000

100%

17.000.000

100%

17.000.000

100%

17.000.000

85.000.000

Dishub KI

26.500.000

132.500.000

26.500.000

132.500.000

24.000.000

120.000.000

24.000.000

120.000.000

90.000.000

450.000.000

Terpeliharanya gd.ktr dinas & UPTD

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Mendukung kelancaran & aktivitas kerja

Terpeliharanya kend. Dinas/ ops

Pemeliharaan rutin/ berkala perleng kapan gd.kantor

Penyediaan BBM untuk genset PKB & pelabuhan roro

Perlengkapan yg siap pakai

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gd.kantor

Mendukung kelancaran & aktivitas kerja

Peralatan yang siap pakai


Pengadaan pakai an dinas beserta perlengkapannya

26.000.000

Terlaksananya disiplin aparatur

26.000.000

26.500.000

100%

26.500.000

26.500.000

100%

26.500.000

26.500.000

100%

26.500.000

26.500.000

100%

26.500.000

100%

Dishub KI

Peningkatan disiplin uniform aparatur Dishub Kominfo Program PNS

Fasilitas Pindah/ Purna Tugas

Pemulangan pegawai yg pensiun

24.000.000

Pemulangan peg.yg pensiun terbantu

24.000.000

24.000.000

100%

24.000.000

24.000.000

100%

24.000.000

24.000.000

100%

24.000.000

24.000.000

100%

24.000.000

100%

Dishub KI

Tersedianya dana bantuan pegawai yg pensiun Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkanya pengetahuan dan wawasan aparatur

Bintek imple mentasi per aturan per UndangUndangan

Tersedianya SDM yg berkualitas

90.000.000

12 Org

90.000.000

90.000.000

10 org

90.000.000

90.000.000

9 org

90.000.000

90.000.000

8 org

90.000.000

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.200.000

Penyusunan lap. Capaian kinerja & iktisar realisasi Tertib administrasi pelaporan kiner ja SKPD

1.000.000

100%

1.000.000

100%

1.000.000

100%

1.000.000

100%

1.000.000

200.000

100%

200.000

100%

200.000

100%

200.000

100%

1.000.000

100%

1.000.000

100%

1.000.000

100%

1.000.000

100%

2.200.000

2.200.000

2.200.000

8 org

2.200.000

90.000.000

47 org

450.000.000

Dishub KI

2.200.000

11.000.000

100%

1.000.000

5.000.000

Dishub KI

200.000

100%

200.000

1.000.000

Dishub KI

1.000.000

100%

1.000.000

5.000.000

Dishub KI

Terwujudnya lap. Capaian kinerja & iktisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan lap. Keuangan semesteran

Tertib administrasi pelaporan

Terwujudnya lap. Keuangan semesteran

Penyusunan lap. Keuangan akhir tahun

Tertib administrasi pelaporan


KODE



2012

Target

1

2

3

4

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


17

Terwujudnya lap. Keuangan akhir tahun


Penyediaan jasa Surat - menyurat

230.642.500

Terkirimnya surat

255.173.500

267.932.175

281.328.784

295.395.223

1.330.472.182

25

625.000

12

750.000

12

787.500

12

826.875

12

868.219

12

3.857.594

KPAD

Pembayaran biaya telepon, faximili, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air speedy, listrik, air, surat kabar dan dan Listrik. majalah tepat waktu

12

27.540.000

12

31.200.000

12

32.760.000

12

34.398.000

12

36.117.900

12

162.015.900

KPAD

Penyediaan jasa kendaraan dinas

Terwujudnya perpanjangan STNK

3

7.063.000

3

7.000.000

3

7.350.000

3

7.717.500

3

8.103.375

3

37.233.875

KPAD

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

Lancarnya administrasi keuangan

12

32.075.000

12

44.675.000

12

46.908.750

12

49.254.188

12

51.716.897

12

224.629.834

KPAD


Terpeliharanya lingkungan kantor yang bersih dan aman

12

21.684.000

12

21.684.000

12

22.768.200

12

23.906.610

12

25.101.941

12

115.144.751

KPAD

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.

Terpeliharanya Peralatan kerja

17

7.800.000

22

11.700.000

22

12.285.000

22

12.899.250

22

13.544.213

22

58.228.463

KPAD

Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Terpenuhinya alat tulis kantor

12

14.266.000

12

16.000.000

12

16.800.000

12

17.640.000

12

18.522.000

12

83.228.000

KPAD

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

12

11.547.850

12

12.050.000

12

12.652.500

12

13.285.125

12

13.949.381

12

63.484.856

KPAD

12

2.070.000

12

2.210.000

12

2.320.500

12

2.436.525

12

2.558.351

12

11.595.376

KPAD

pemeliharaan

dan

perijinan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Terpenuhinya komponen alat-alat Bangunan Kantor. listrik

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

5

35.750.000

12

20.000.000

12

21.000.000

12

22.050.000

12

23.152.500

12

121.952.500

KPAD

persediaan peralatan rumah tangga

Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1

1.101.650

1

2.944.500

1

3.091.725

1

3.246.311

1

3.408.627

1

13.792.813

KPAD

-

-

1

9.000.000

1

9.450.000

1

9.922.500

1

10.418.625

1

38.791.125

KPAD

23

14.120.000

23

15.960.000

23

16.758.000

23

17.595.900

23

18.475.695

23

82.909.595

KPAD

12

55.000.000

12

60.000.000

12

63.000.000

12

66.150.000

12

69.457.500

12

313.607.500

KPAD

Penyediaan Bahan Bacaan Perundang-Undangan.

dan

Peraturan Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Terpenuhinya makanan dan minuman untuk menunjang aktifitas pegawai

Terlaksananya biaya perjalanan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dinas bagi pegawai dalam rangka daerah penyelarasan dan persepsi pelaksanaan tugas Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

542.200.000

432.000.000

453.600.000

456.986.250

479.835.563

2.364.621.813

Pembangunan Gedung Kantor.

Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor

7

490.000.000

5

370.000.000

5

388.500.000

5

407.925.000

5

428.321.250

5

2.084.746.250

KPAD


Tersepenuhinya peralatan gedung kantor

5

22.500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

5

22.500.000

KPAD

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.

Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional

-

-

1

17.500.000

1

18.375.000

-

-

-

-

1

35.875.000

KPAD


KODE



2012

Target

1

2

3

Pengadaan Mebeleur.

Meningkatnya sarana dan prasarana kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

Terpenuhinya perbaikan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas/Operasional.

4

Kendaraan Terpenuhinya perbaikan kendaraan dinas/operasional dan bahan bakar

Terpenuhinya pemeliharaan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung rutin/berkala perlengkapan gedung kantor kantor Pemeliharaan mebeleur

Terpenuhinya perbaikan mebeleur

Dinas

Rp

5

Target

6

Terpenuhinya pakaian dinas

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target


Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

10.000.000

1

10.500.000

1

11.025.000

1

11.576.250

1

47.101.250

KPAD

-

-

1

7.500.000

1

7.875.000

1

8.268.750

1

8.682.188

1

32.325.938

KPAD

3

23.500.000

3

23.500.000

3

24.675.000

3

25.908.750

3

27.204.188

3

124.787.938

KPAD

12

2.200.000

-

-

-

-

-

-

-

-

12

2.200.000

KPAD

-

-

1

3.500.000

1

3.675.000

1

3.858.750

1

4.051.688

1

15.085.438

KPAD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

8.400.000

8.800.000

22

39.000.000

12

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

39.000.000

8.800.000

9.240.000

22

40.000.000

12

964.500

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Tersedianya Dokumen LAKIP Realisasi Kinerja SKPD.

Target


2016

7

21

Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang- Terkirimnya PNS mengikuti undangan. bintek/diklat

Rp

2015

4.000.000

8.400.000

Beserta

2014

20

Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Pengadaan Pakaian Perlengkapannya.

2013

40.000.000

9.240.000

9.702.000

22

42.000.000

12

2.448.000

42.000.000

10.187.100

9.702.000

22

10.187.100

44.100.000

12

2.570.400

46.329.100

22

46.305.000

44.100.000

12

46.305.000

2.698.920

46.329.100

KPAD

211.405.000

12

2.833.866

211.405.000

KPAD

11.515.686

5

321.500

5

806.000

5

846.300

5

888.615

5

933.046

5

3.795.461

KPAD

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

Tersedianya Dokumen Laporan Semesteran

5

162.500

5

806.000

5

846.300

5

888.615

5

933.046

5

3.636.461

KPAD

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Tersedianya Dokumen Laporan Akhir Tahun

5

480.500

5

836.000

5

877.800

5

921.690

5

967.775

5

4.083.765

KPAD

60%

12bln

500.000

12bln

500.000

12bln

500.000

12bln

500.000

12bln

500.000

1

2.500.000

100%

12bln

87.900.000

12bln

120.000.000

12bln

120.000.000

12bln

120.000.000

12bln

120.000.000

1

567.900.000

100%

12bln

20.000.000

12bln

20.000.000

12bln

20.000.000

12bln

20.000.000

12bln

20.000.000

1

100.000.000

100%

12bln

110.000.000

12bln

110.000.000

12bln

110.000.000

12bln

110.000.000

12bln

110.000.000

1

550.000.000

100%

12bln

55.000.000

12bln

55.000.000

12bln

55.000.000

12bln

55.000.000

12bln

55.000.000

1

60%

12bln

24.000.000

12bln

24.000.000

12bln

24.000.000

12bln

50.000.000

12bln

24.000.000

1

146.000.000

100%

12bln

30.000.000

12bln

30.000.000

12bln

30.000.000

12bln

30.000.000

12bln

30.000.000

1

150.000.000 104.182.400

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terlayaninya kebutuhan administrasi perkantoran Tercapainya jumlah surat yang terkirim Terpenuhnya pengunaan listerik, telpon dan air Terpenuhinya administrasi kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya pelaksanaan administrasi keuangan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tercapainya lingkungan yang bersih dan keamanan Terpenuhinya pengunaan sarana penunjang kerja Terpenuhinya pengunaan sarana penunjang kerja Terpenuhinya pengunaan sarana penunjang kerja Terpenuhinya pengunaan sarana penunjang kerja Terpenuhinya pengunaan sarana penunjang kerja Terpenuhinya pengunaan sarana penunjang kerja Tercapainya tambahan pengetahuan PNS


Terlaksanya kegiatan kantor

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

70%\

12bln

14.000.000

12bln

16.800.000

12bln

20.160.000

12bln

24.192.000

12bln

29.030.400

1

100%

12 bln

8.000.000

12 bln

8.000.000

12 bln

8.000.000

12 bln

8.000.000

12 bln

8.000.000

1

40.000.000

100%

12 bln

70.000.000

12 bln

300.000.000

12 bln

90.000.000

12 bln

108.000.000

12 bln

129.600.000

1

697.600.000

100%

12bln

9.000.000

12bln

9.000.000

12bln

9.000.000

12bln

9.000.000

12bln

9.000.000

1

45.000.000

100%

15 bk

5.000.000

20 bk

5.000.000

20 bk

5.000.000

35 bk

5.000.000

5.000.000

1

25.000.000

100%

12bln

10.000.000

12bln

10.000.000

12bln

10.000.000

12bln

10.000.000

10.000.000

1

50.000.000

45

bk

12bln

Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian

Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian


KODE



2012

Target

1

2

1.10.1.10.1.01.01

Target

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

16 org

200.000.000

16 org

200.000.000

16 org

200.000.000

1

995.000.000

Terpenuhinya pengunaan sarana penunjang kerja

100%

2 unit Roda 2 (dua)

40.000.000

2 unit Roda 2 (dua) 1 unit roda 4 (empat)

400.000.000

2 unit Roda 2 (dua)

40.000.000

2 unit Roda 2 (dua)

40.000.000

2 unit Roda 2 (dua)

40.000.000

1

560.000.000

Badan Kepegawaian

Terpenuhinya pengunaan sarana penunjang kerja

100%

Lampu Taman, Tower

25.000.000

Air Conditioner (AC) = 4 unit,

30.000.000


30.000.000


40.000.000


40.000.000

1

165.000.000

Badan Kepegawaian

100%

6 bh meja kerja

30.000.000

6 bh kursi kerja

30.000.000

4 lemari arsip

30.000.000

4 lemari buku

30.000.000

100 bh kursi

30.000.000

1

150.000.000

100%

1 unit

15.000.000

1 unit

15.000.000

1 unit

15.000.000

2 unit

15.000.000

2 unit

15.000.000

1

75.000.000

100%

1 unit mbl,13 sepeda mtr

85.000.000


85.000.000


85.000.000


85.000.000


85.000.000

1

425.000.000

Terpenuhinya pengunaan sarana kerja Terpenuhinya pengunaan sarana kerja Terpeliharanya kendaraan dinas Terpenuhinya pengunaan sarana kerja Terpenuhinya pengunaan sarana kerja

Terpenuhinya Pakaian Dinas PNS Badan Kepegawaian Meningkatnya Keterampilan dan Keahlian PNS Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan


Meningkatnya kecepatan dan ketetapan Laporan Tercapainya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tercapainya Laporan keuangan semesteran Tercapainya Laporan keuangan akhir tahun

17 BKN Reg. VIII, BKPP P. Raya, BKN Pusat

Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian

100%

12bln

7.000.000

12bln

7.000.000

12bln

7.000.000

12bln

7.000.000

12bln

7.000.000

1

35.000.000

100%

1 ruang kerja

1.500.000.000

1 unit gdng kntr

500.000.000

1 ruang kerja

85.000.000

1 ruang kerja

85.000.000

1 ruang kerja

85.000.000

1

2.255.000.000

100%

50 org

25.000.000

50 org

25.000.000

50 org

25.000.000

50 org

25.000.000

50 org

25.000.000

1

125.000.000

Badan Kepegawaian

100%

15 orang

95.000.000

15 orang

95.000.000

15 orang

95.000.000

15 orang

95.000.000

15 orang

95.000.000

1

475.000.000

Badan Kepegawaian

100%

40bk

2.000.000

60bk

2.000.000

65bk

2.000.000

70bk

2.000.000

75bk

2.000.000

1

10.000.000

Badan Kepegawaian

75%

40bk

2.000.000

60bk

2.000.000

65bk

2.000.000

70bk

2.000.000

75bk

2.000.000

1

10.000.000

75%

40bk

2.000.000

60bk

2.000.000

65bk

2.000.000

70bk

2.000.000

75bk

2.000.000

1

10.000.000

356.582.060


Penyediaan jasa surat menyurat.

Rp

8

Meningkatnya ketaatan PNS


Target

200.000.000

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan


Rp

7



Target

16 org



Rp

195.000.000


Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Target


5

Tercapaianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor

6

Rp


2016

16 org



Target

2015

4

Tercapainya pelaksanaan administrasi kepegawaian


Rp

2014

100%


Pengadaan mebeleur

1.10.1.10.1.01

3

2013

Out Put : Tersedianya Perangko dan benda pos lainnya

100

364.466.564

300.000

150

450.000

385.150.000

167

394.000.000

500.000

167

448.457.434

500.000

167

Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian

496.000.000

500.000

167

500.000

Disduk Capil

Out Come : Terkirimnya Surat/Dokumen 1.10.1.10.1.01.02

Out Put : Terlaksananya jasa Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya Air dan komunikasi, penerangan dan surat Listrik. kabar

1 Tahun

103.120.000

1 Tahun

106.917.064

1 Tahun

120.000.000

1 Tahun

125.000.000

1 Tahun

135.000.000

1 Tahun

140.000.000

Disduk Capil

8 Unit

1.200.000

8 Unit

1.200.000

8 Unit

1.300.000

8 Unit

1.500.000

8 Unit

1.500.000

8 Unit

1.500.000

Disduk Capil

Out Come : Tercapainya kebutuhan air,listrik dan tlelpon 1.10.1.10.1.01.06

penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

Out Put : Perpanjangan STNK Roda 4&2

Roda 4 & 2 Out Come : Kelancaran pelaksanaan tugas

Roda 4 & 2

Roda 4 & 2

Roda 4 & 2

Roda 4 & 2

Roda 4 & 2


KODE



2012

Target

1 1.10.1.10.1.01.07

2 Penyediaan jasa adm.keuangan

3

4

2013

Rp

5

Out Put :

Target

6

7

46.382.000

2014

Rp

Target

8

9

46.400.000

2015

Rp

Target

10

11

49.000.000


2016

Rp

Target

12

13

55.000.000

Rp

Target

14

15

56.000.000

Materai

680 Lbr

680 Lbr

680 Lbr

680 Lbr

680 Lbr

680 Lbr

Jasa Bank

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

Cek

2 Buku

2 Buku

2 Buku

2 Buku

2 Buku

2 Buku


Rp

16

17

57.000.000

Disduk Capil

40.000.000

Disduk Capil

12.000.000

Disduk Capil

46.000.000

Disduk Capil

15.000.000

Disduk Capil

Out Come : Tercapainya adm.perkantoran melalui jasa penyediaan jasa adm.keuangan 1.10.1.10.1.01.01


Out Put :

30.239.000

32.000.000

34.000.000

36.000.000

38.000.000

Pembayaran Honor Tenaga Kebersihan

1Orang

1Orang

1Orang

1Orang

1Orang

1Orang

Penjaga Malam

2 Orang

2 Orang

2 Orang

2 Orang

2 Orang

2 Orang

Out Come : Terciptanya Kantor yang bersih dan aman 1.10.1.10.1.01.09


Out Put :

10.500.000

10.500.000

11.000.000

12.000.000

12.000.000

Terpenuhinya perbaikan PC

11 unit

11 unit

11 unit

11 unit

11 unit

11 unit

Pemeliharaan jaringan SAPBD

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Out Come :

Terpeliharanya peralatan PC

1.10.1.10.1.01.01

Penyediaan Alat tulis kantor.

Out Put :

Tersedianya ATK Kantor

32.206.800

1 Tahun

38.000.000

1 Tahun

40.000.000

1 Tahun

45.000.000

1 Tahun

45.000.000

1 Tahun

1 Tahun

Out Come : Kegiatan Administrasi Kantor Baik dan Lancar 1.10.1.10.1.01.11

Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Out Put :

Cetak Spanduk

Banner SOP

Fotocopy

Out Come :

Adm dan Dokumentasi Berjalan Baik

9.450.000

11.000.000

11.400.000

15.000.000

15.000.000

7 lbr

8 lbr

8 lbr

10 lbr

10 lbr

10 lbr

8 buah

8 buah

8 buah

8 buah

8 buah

8 buah

25000 lbr

30000 lbr

30000 lbr

33000 lbr

33000 lbr

33000 lbr


KODE



2012

Target

1 1.10.1.10.1.01.12

2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor.

3

4

2013

Rp

5

Out Put :

Target

6

7

690.400

2014

Rp

Target

8

9

1.000.000

2015

Rp

Target

10

11

1.100.000


2016

Rp

Target

12

13

2.000.000

Rp

Target

14

15

1.000.000

Lampu Neon TL

20 buah

20 buah

20 buah

20 buah

20 buah

20 buah

Lampu Neon SL

10 buah

10 buah

10 buah

10 buah

10 buah

10 buah

Jek Rol

2 buah

2 buah

2 buah

4 buah

2 buah

4 buah


Rp

16

17

2.000.000

Disduk Capil

80.000.000

Disduk Capil

2.000.000

Disduk Capil

100.000.000

Disduk Capil

Out Come : Tertanganinya instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 1.10.1.10.1.01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Out Put :

Terpenuhinya Pembelian Sarana

18.200.000

1 Thn

14.500.000

1 Thn

15.000.000

-

1 Thn

42.457.434

1 Thn

1 Thn

Out Come : Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Lancar 1.10.1.10.1.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga.

Out Put : Terpenuhinya Pembelian Sarana Rumah Tangga Kantor

1.436.510

1 Thn

1.800.000

1 Thn

1.850.000

1 Thn

2.000.000

1 Thn

2.000.000

1 Thn

1 Thn

Out Come : Kebersihan Rumah Tangga Kantor Terjamin 1.10.1.10.1.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah.

Out Put : Terlaksananya Perjalanan keluar Daerah

102.857.350

1 Thn

100.699.500

1 Thn

100.000.000

1 Thn

100.000.000

1 Thn

100.000.000

1 Thn

1 Thn

Out Come : Tercapainya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi 1.10.1.10.1.02

1.10.1.10.1.02.03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur. Pembangunan Gedung Kantor

162.400.000

Out Put :

1 paket

-

13.400.000

Penambahan daya listrik Terlaksananya pembangunan gedung kantor Out Come : Ketersediaan bangunan gedung kantor memadai

1.050.500.000

900.000.000

1 paket

50.500.000

151.000.000

51.500.000

251.500.000

0

0

0

0

Disduk Capil


KODE



2012

Target

1 1.10.1.10.1.02.05

2 Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional

3

4

2013

Rp

5

Target

6

7

0

Out Put :

Pembelian kendaraan roda 2

2014

2015


2016

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

8

9

10

11

12

13

14

15

100.000.000

0

0

Rp

0

5 Unit


16

17

100.000.000

Disduk Capil

5 unit

Out Come : Tersedianya Fasilitas operasional mobilitas pejabat eselon 1.10.1.10.1.02.07

Pengadaan perlengkapan Gedung kantor

100.000.000

Out Put : Perlengkapan gedung kantor yang memadai

0

0

1 Paket

100.000.000

0

100.000.000

Disduk Capil

45.000.000

45.000.000

45.000.000

Disduk Capil

6.500.000

Disduk Capil

1 paket

Out Come : terpenuhinya Perlengkapan gedung kantor yang memadai 1.10.1.10.1.02.24

Pem. Rutin/berkala kendaran dinas/0perasinal.

44.500.000

Out Put : Terpenuhinya BBM Kendaraan Roda 4 & Roda 2

1 Unit

45.500.000

1 Unit

45.000.000

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

Servic Suku Cadang Kendaraan Roda 4 dan Roda 2

Out Come :

Kelancaran Pelaksanaan Tugas

1.10.1.10.1.02.26

1.10.1.10.1.03

1.10.1.10.1.03.02

Pemeliharaan

Out Put :

Rutin/berkala

Pemeliharaan Air Conditioner (AC)

perlengkapan gedung

Out Come :

kantor.

Terjaminnya Kenyamanan Kantor

4.500.000

9 Unit

9 Unit

18.600.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya.

5.000.000

Pakaian Dinas

Out Come : Terciptanya Keseragaman, Kerapian dan Disiplin Pegawai

46 stell

9 Unit

-

18.600.000

Out Put :

5.500.000

23.000.000

46 stell

9 Unit

-

23.000.000

6.000.000

26.600.000

46 stell

9 Unit

-

26.600.000

6.500.000

26.600.000

-

26.600.000

46 stell

9 Unit

30.600.000

-

30.600.000

46 stell

30.600.000

30.600.000

46 stell

Disduk Capil


KODE



2012

Target

1

2

1.10.1.10.1.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.10.1.10.1.05.03

Bimbingan teknis Implementasi peraturan Undangundangan.

3

4

2013

Rp

5

Target

6

7

35.000.000

35.000.000

Out Put : Pengiriman Pegawai Mengikuti Bimtek

-

5 orang

2014

Rp

Target

8

9

45.000.000

-

45.000.000

5 orang

2015

Rp

Target

10

11

45.000.000

-

45.000.000

5 orang


2016

Rp

Target

12

13

45.000.000

-

45.000.000

5 orang

Rp

Target

14

15

45.000.000

Rp

16 -

45.000.000

5 orang


17

35.000.000

35.000.000

Disduk Capil

5 orang

Out Come :

Tercapainya SDM yang Handal

1.10.1.10.1.06


1.10.1.10.1.06.01


1.323.000

-

0

Out Put : Terlaksananya dokumen laporan capaian kinerja SKPD

3.000.000

-

1.000.000

1 Thn

3.000.000

-

1.000.000

1 Thn

3.000.000

-

1.000.000

1 Thn

3.000.000

-

1.000.000

1 Thn

3.000.000

1.000.000

Disduk Capil

1.000.000

Disduk Capil

1.000.000

Disduk Capil

1 Thn

Out Come : Ketersediaan laporan pertanggung Jawaban kinerja SKPD 1.10.1.10.1.06.02

Penyusunan laporan keuangan semester.

588.000

Out Put : Terlaksananya lap.keuangan semester

6 bln

1.000.000

6 bln

1.000.000

6 bln

1.000.000

6 bln

1.000.000

6 bln

6 bln

Out Come : Tersusunya dokumen lap.keuangan semester 1.10.1.10.1.06.04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

735.000

Out Put : Terlaksananya lap.keuangan akhir tahun

1 Thn

1.000.000

1 Thn

1.000.000

1 Thn

1.000.000

1 Thn

1.000.000

1 Thn

1 Thn

Out Come : Tersusunya dokumen lap.keuangan akhir tahun 1.20.1.20.03.01


Out come : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Out put : Tersedianya Paket Pengiriman

5.074.337.853

6.577.050.000

6.879.755.000

7.184.230.500

7.516.153.550

33.231.526.903

5.050.000

90%

30.000.000

90%

35.000.000

90%

38.500.000

90%

42.350.000

150.900.000

Bag Umum Setda

1.893.582.000

90%

1.925.000.000

90%

1.950.000.000

90%

1.975.000.000

90%

2.000.000.000

9.743.582.000

Bag Umum Setda

Out put : Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor

220.250.000

90%

375.000.000

90%

412.500.000

90%

453.750.000

90%

499.125.000

1.960.625.000

Bag Umum Setda

Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

Out put : Tersedianya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

65.000.000

70%

150.000.000

70%

165.000.000

70%

181.500.000

70%

199.650.000

761.150.000

Bag Umum Setda

1.20.1.20.03.01.05

Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Out put : Tersedia Jasa Jaminan Barang Milik Daerah : Kantor Bupati, Rujab Bupati&wakil, Ketua DPRD Aula Anta Kusuma.

100.000.000

115.000.000

150.000.000

165.000.000

181.500.000

711.500.000

Bag Umum Setda

1.20.1.20.03.01.06

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

62.050.000

62.050.000

68.255.000

75.080.500

82.588.550

350.024.050

Bag Umum Setda

1.20.1.20.03.01.07

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

283.710.000

100.000.000

105.000.000

110.000.000

115.000.000

713.710.000

Bag Umum Setda

1.20.1.20.03.01.01

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20.1.20.03.01.02

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber air Out put : Tersedianya Pembayaran dan listrik untuk jasa telepon, air, listrik

1.20.1.20.03.01.03

Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.03.01.04

Out put : Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Out put : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan


KODE



2012

Target

1

2

1.20.1.20.03.01.08

Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.1.20.03.01.09

Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20.1.20.03.01.10 1.20.1.20.03.01.11 1.20.1.20.03.01.12

3

4

2013

Rp

5

Out put : Tersedianya Upah kerja pegawai honorer dan kebersihan gedung kantor serta rujab bupati

Out put : Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja Out put : Persediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor selama setahun Out put : Jumlah persediaan barang Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan cetakan dan penggandaan selama penggandaan setahun Kegiatan Penyediaan Komponen listrik/ penerangan Out put : Tersedianya Komponen bangunan kantor dan instalasi listrik. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Out put : Tersedianya Peralatan dan Kantor Perlengkapan Kantor

Target

6

2014

Rp

Target

2015

Rp

Target


2016

Rp

Target

Rp

Target

15


Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

652.646.000

80%

650.000.000

80%

650.000.000

80%

650.000.000

80%

650.000.000

3.252.646.000

Bag Umum Setda

146.000.000

90%

780.000.000

90%

780.000.000

90%

780.000.000

90%

780.000.000

3.266.000.000

84.592.500

90%

200.000.000

90%

220.000.000

90%

242.000.000

90%

266.200.000

1.012.792.500

91.744.925

90%

200.000.000

90%

220.000.000

90%

242.000.000

90%

266.200.000

1.019.944.925

23.897.500

90%

200.000.000

90%

220.000.000

90%

242.000.000

90%

266.200.000

952.097.500

119.790.000

504.690.000

17.630.500

90%

200.000.000

90%

220.000.000

90%

242.000.000

90%

266.200.000

945.830.500

Bag Umum Setda

1.20.1.20.03.01.17

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

Out put : Teresedianya Makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu Pemda.

624.917.720

90%

650.000.000

90%

650.000.000

90%

650.000.000

90%

650.000.000

3.224.917.720

Bag Umum Setda

1.20.1.20.03.01.18

Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Out put : Terlaksananya Perjalanan dinas ke luar daerah untuk : Eselon IIa = 1 Org, Eselon IIb = 6 Org, Eselon IIIa = 11 Org, Eselon IVa = 33 Org dan Staf

716.266.708

90%

850.000.000

90%

935.000.000

90%

1.028.500.000

90%

1.131.350.000

4.661.116.708

Bag Umum Setda

1.20.1.20.03.03.02


Out come : Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Out put : Pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20.1.20.03.03.05

Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

1.20.1.20.03.03

1.20.1.20.03.04 1.20.1.20.03.04.01 1.20.1.20.03.05 1.20.1.20.03.05.01

1.20.1.20.03.06


Pemulangan Pegawai yang pensiun Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan

1.20.1.20.03.06.02

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.20.1.20.03.06.04

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

196.000.000

285.000.000

1.276.000.000

80%

180.000.000

80%

185.000.000

80%

190.000.000

80%

195.000.000

919.500.000

Out put : Pakaian Adat

26.500.000

80%

75.000.000

80%

80.000.000

80%

85.000.000

80%

90.000.000

356.500.000

Out come : Terwujudnya Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

25.000.000

46.585.000

187.435.000

46.585.000

187.435.000

Out put :Jumlah pegawai yang pensiun tiap tahun Out come : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Out put : Jumlah pegawai yang mengikuti dan pelatihan

25.000.000

255.000.000

108.900.000

169.500.000

135.000.000

Out come : Terwujudnya Peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan

80%

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Terlaksananya pembayaran jasa listrik komunikasi, listrik dan air

80%

300.000.000

38.500.000

42.350.000 80%

300.000.000 80%

2.000.000

300.000.000

42.350.000

80%

300.000.000 80%

2.250.000

300.000.000

80%

2.250.000

300.000.000

1.335.000.000

300.000.000

1.335.000.000

2.500.000

10.732.500

735.000

2 Lap

1.000.000

2 Lap

1.000.000

2 Lap

1.000.000

2 Lap

1.000.000

4.735.000

997.500

2 Lap

1.000.000

2 Lap

1.250.000

2 Lap

1.250.000

2 Lap

1.500.000

5.997.500

1.756.592.292

7.896.256.628

1.426.675.100

Terlaksananya jasa surat menyurat

35.000.000

275.000.000

38.500.000

300.000.000 80%

1.732.500

Out put : Tersedianaya laporan keuangan semesteran Outcome : Tersusunnya laporan keuangan semesteran Out put : Tersedianya laporan keuangan Akhir tahun Outcome : Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

265.000.000

35.000.000

135.000.000



99.000.000

Bag Umum Setda Bag Umum Setda

Out put : Tersedianya Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.20.1.20.03.01.14

90.000.000

Bag Umum Setda

Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20.1.20.03.01.13

87.000.000


1.468.699.990

1.511.468.864

1.732.820.382


Bag Umum Setda

Bag Umum Setda

Bag. Keuangan Setda

1 Tahun

25 kali

625.000

25 kali

656.250

25 kali

682.500

25 kali

723.450

25 kali

759.500

5 Tahun

3.446.700

Set. DPRD

1 Tahun

12 Bulan

182.100.000

12 Bulan

191.205.000

12 Bulan

200.765.250

12 Bulan

230.880.500

12 Bulan

242.424.500

5 Tahun

1.047.375.250

Set. DPRD

Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan PNS

Terlaksananya pemeliharaan kesehatan PNS

1 Tahun

30 Orang

496.800.000

30 Orang

509.220.000

30 Orang

521.950.500

35 Orang

574.145.550

35 Orang

588.499.189

5 Tahun

2.690.615.239

Set. DPRD

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Terlaksananya jaminan barang milik daerah

1 Tahun

1 Tahun

11.500.000

1 Tahun

12.650.000

1 Tahun

13.915.000

1 Tahun

15.306.500

1 Tahun

16.837.150

5 Tahun

70.208.650

Set. DPRD


KODE



2012

Target

1

2

Rp

Target

6

2014

Rp

Target

2015

Rp

Target


2016

Rp

Target

Rp

Target


Rp

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


Terlaksanaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

1 Tahun

1 Tahun

57.400.000

1 Tahun

63.140.000

1 Tahun

69.454.000

1 Tahun

76.399.400

1 Tahun

84.039.340

5 Tahun

350.432.740

Set. DPRD


Terlaksananya administrasi keuangan

1 Tahun

1 Tahun

99.954.000

1 Tahun

104.951.700

1 Tahun

110.199.285

1 Tahun

115.709.249

1 Tahun

121.494.712

5 Tahun

552.308.946

Set. DPRD


Terlaksananya jasa kebersihan kantor

1 Tahun

12 Bulan

90.000.000

12 Bulan

99.000.000

12 Bulan

108.900.000

12 Bulan

119.790.000

12 Bulan

131.769.000

5 Tahun

549.459.000

Set. DPRD


Terlaksananya perbaikan peralatan kerja

1 Tahun

12 Bulan

40.950.000

12 Bulan

42.997.500

12 Bulan

45.147.375

12 Bulan

47.404.744

12 Bulan

49.774.981

5 Tahun

226.274.600

Set. DPRD

Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)

Terlaksanaya Penyediaan ATK

1 Tahun

1 Tahun

64.792.400

1 Tahun

71.271.640

1 Tahun

78.398.804

1 Tahun

86.238.684

1 Tahun

94.862.553

5 Tahun

395.564.081

Set. DPRD

Penyediaan barang cetak/ penggandaan

Terlaksananya pencetakan / Penggandaan

1 Tahun

1 Tahun

47.675.000

1 Tahun

52.442.500

1 Tahun

57.686.750

1 Tahun

63.455.425

1 Tahun

69.800.968

5 Tahun

291.060.643

Set. DPRD

Terlaksananya penyediaan jasa sewa mesin fotocopy

1 Tahun

1 Tahun

0

1 Tahun

5.500.000

1 Tahun

0

1 Tahun

0

1 Tahun

0

5 Tahun

5.500.000

Set. DPRD

Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor

1 Tahun

1 Tahun

7.000.000

1 Tahun

7.700.000

1 Tahun

9.625.000

1 Tahun

10.587.500

1 Tahun

11.646.250

5 Tahun

46.558.750

Set. DPRD

124.558.700

ID card 30 buah, PC 3 unit, Printer 2 unit, AC 4 buah, Camera digital 1 buah, Paper shreder 5 buah

104.717.400

PC 2 unit, Printer 2 unit, AC 2 buah,Mesin fotocopy 1 unit

83.471.600

Cindera mata 25 buah, PC 2 unit, printer 2 unit, AC 2 buah, sanner 1 unit, laptop 5 unit, sound system 1 unit

163.600.800

PC 4 unit, Printer 4 unit, AC 4 buah

115.835.000

5 Tahun

592.183.500

Set. DPRD

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

3

2013


Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 Tahun

Cindera mata 25 buah, printer 4 unit, scanner 1 unit, LCD PC 5 unit, Camera digital 2 unit, Handycam 1 unit, Desk mic Chaiman 5 unit, Unit delegate mic, handy talkie 9 unit

Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga

Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkpan rumah tangga

1 Tahun

-

7.640.000

-

0

-

0

-

8.786.000

-

0

5 Tahun

16.426.000

Set. DPRD

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan

1 Tahun

1 Paket

4.000.000

1 Paket

4.400.000

1 Paket

4.840.000

1 Paket

5.324.000

1 Paket

5.856.400

5 Tahun

24.420.400

Set. DPRD


Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

1 Tahun

30 Orang

31.680.000

36 Orang

34.848.000

36 Orang

38.332.800

41 Orang

42.166.080

41 Orang

46.382.688

5 Tahun

193.409.568

Set. DPRD

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Rapat koordinasi & konsultasi

1 Tahun

1 Tahun

160.000.000

1 Tahun

164.000.000

1 Tahun

168.100.000

1 Tahun

172.302.500

1 Tahun

176.610.063

5 Tahun

841.012.563

Set. DPRD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan rumah jabatan

544.982.900

Terlaksananya pembangunan rumah jabatan

1 Tahun

-

0

2.199.320.940

Pembebasan tanah utk 2 buah rujab waket

756.000.000

3.775.923.612

2 buah rmh dns Waket DPRD

580.000.000

694.540.375

-

0

331.575.424

-

0

7.546.343.251

5 Tahun

1.336.000.000

Set. DPRD


KODE



2012

Target

1

2

3

4

2013

Rp

5

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp


7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0

1 kopel rmh dns satpam

262.500.000

-

0

-

0

-

0

5 Tahun

262.500.000

Set. DPRD

1 buah gudang kantor

148.040.000

-

0

1 buah gedung kantor Set. DPRD

2.562.470.203

-

0

-

0

5 Tahun

2.710.510.203

Set. DPRD

1 Tahun

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

5 Tahun

0

Set. DPRD

1 Tahun

6 buah kendaraan roda 2

105.000.000

-

0


350.000.000


385.000.000

-

0

5 Tahun

840.000.000

Set. DPRD

564.983.750

2 lbr bendera merah putih

700.000

-

0

-

0

5 Tahun

566.283.750

Set. DPRD

Pembangunan rumah dinas

Terlaksananya pembangunan rumah dinas

1 Tahun

-


Terlaksananya pembangunan gedung kantor

1 Tahun

Pengadaan mobil jabatan

Terlaksananya pengadaan mobil jabatan


Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas

6

2014


Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor

1 Tahun

2 lbr bendera merah putih

600.000

42 buah meja ruang paripurna, 72 buah kursi ruang paripurna dan ruang rapat gabungan, 1 buah meja podium ruang paripurna, 10 buah plang nama ruangan, 2 buah papan informasi, 23 buah tempat dan tiang umbulumbul, 4 buah tempat dan tiang bendera kecil

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan

Terpenuhinya pemeliharaan rumah jabatan

1 Tahun

1 Tahun

20.500.000

1 Tahun

22.550.000

1 Tahun

24.805.000

1 Tahun

27.285.500

1 Tahun

30.014.050

5 Tahun

125.154.550

Set. DPRD

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor

1 Tahun

1 Tahun

64.408.000

1 Tahun

70.848.800

1 Tahun

77.933.680

1 Tahun

85.727.048

1 Tahun

94.299.753

5 Tahun

393.217.281

Set. DPRD

Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan

Terpenuhinya pemeliharaan mobil jabatan

1 Tahun

3 Buah

27.000.000

3 Buah

28.350.000

3 Buah

29.767.500

3 Buah

31.255.875

3 Buah

32.818.669

5 Tahun

149.192.044

Set. DPRD

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas

1 Tahun

25 Buah

115.800.000

25 Buah

121.590.000

27 Buah

133.749.000

27 Buah

147.123.900

27 Buah

154.480.095

5 Tahun

672.742.995

Set. DPRD

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Terpenuhinya Pemeliharaan peralatan gedung kantor

1 Tahun

1 Unit Genset, 16 Unit AC, 3 Buah TV

13.634.900


14.998.390


16.498.229


18.148.052


19.962.857

5 Tahun

83.242.428

Set. DPRD


KODE



2012

Target

1

2

3

4

5

Rp

6

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas

Terlaksananya Rehabilitasi rumah dinas

1 Tahun

1 buah rmh dns penjaga kantor

50.000.000

-

0

-

0

-

0

-

0

5 Tahun

50.000.000

Set. DPRD

Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor

1 Tahun

-

0

rehab sedang teras kantor dan rehab berat wc mushola

357.500.000

-

0

-

0

-

0

5 Tahun

357.500.000

Set. DPRD


Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapan

333.500.000

Terpenuhinya pakaian dinas beserta kelengkapan

1 Tahun

165 stel


1.20.1.20.05.01

2013

333.500.000

350.175.000

165 stel

170.000.000

Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang - undangan

Terlaksananya Bimbingan tekhnis implementasi perundang - undangan

Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran

350.175.000

420.210.000

170 stel

174.250.000

420.210.000

441.220.500

170 stel

178.606.250

441.220.500

463.281.525

170 stel

183.071.406

463.281.525

2.008.387.025

5 Tahun

187.648.191

2.008.387.025

Set. DPRD

893.575.847

1 Tahun

20 OK

170.000.000

21 OK

174.250.000

22 OK

178.606.250

23 OK

183.071.406

24 OK

187.648.191

5 Tahun

893.575.847

Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

100%

1.247.291.600

100%

1.362.000.000

100%

1.498.200.000

100%

1.648.020.000

100%

1.812.822.000

100%

7.568.333.600


Terpenuhinya jasa pengiriman surat dinas

100%

100%

1.000.000

100%

1.000.000

100%

1.100.000

100%

1.210.000

100%

1.331.000

100%

5.641.000

DPKD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, air bersih listrik dan media cetak

100%

100%

185.980.000

100%

250.000.000

100%

275.000.000

100%

302.500.000

100%

332.750.000

100%

1.346.230.000

DPKD

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang siap pakai

100%

100%

4.800.000

100%

6.000.000

100%

6.600.000

100%

7.260.000

100%

7.986.000

100%

32.646.000

DPKD

100%

100%

158.530.000

100%

175.000.000

100%

192.500.000

100%

211.750.000

100%

232.925.000

100%

970.705.000

DPKD

100%

100%

62.500.000

100%

80.000.000

100%

88.000.000

100%

96.800.000

100%

106.480.000

100%

433.780.000

DPKD


Tersedianya peralatan kantor berupa komputer yang siap pakai

100%

100%

70.700.000

100%

100.000.000

100%

110.000.000

100%

121.000.000

100%

133.100.000

100%

534.800.000

DPKD


Terpenuhinya Kebutuhan ATK

100%

100%

100.047.100

100%

97.500.000

100%

107.250.000

100%

117.975.000

100%

129.772.500

100%

552.544.600

DPKD


Tersedianya karcis, blanko, kop surat, dan barang cetakan untuk pemungutan pajak retribusi

100%

100%

94.847.500

100%

97.500.000

100%

107.250.000

100%

117.975.000

100%

129.772.500

100%

547.345.000

DPKD

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tertib Administrasi pengelolaan keuangan Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Liistrik/Penerangan Tergantinya Komponen listrik/ alat Bangunan Kantor penerangan bangunan yang rusak

Set. DPRD

100%

100%

6.559.000

100%

10.000.000

100%

11.000.000

100%

12.100.000

100%

13.310.000

100%

52.969.000

DPKD


Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor

100%

100%

264.278.000

100%

150.000.000

100%

165.000.000

100%

181.500.000

100%

199.650.000

100%

960.428.000

DPKD


Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan minum pegawai, rapat dan tamu

100%

100%

26.950.000

100%

100.000.000

100%

110.000.000

100%

121.000.000

100%

133.100.000

100%

491.050.000

DPKD

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Meningkatnya wawasan aparatur

100%

100%

210.000.000

100%

230.000.000

100%

253.000.000

100%

278.300.000

100%

306.130.000

100%

1.277.430.000

DPKD

Peningkatan Mutu Pelayanan Publik

Meningkatnya mutu Pelayanan

100%

100%

61.100.000

100%

65.000.000

100%

71.500.000

100%

78.650.000

100%

86.515.000

100%

362.765.000

DPKD


KODE



2012

Target

1 1.20.1.20.05.02

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20.1.20.05.03

1.20.1.20.05.05

1.20.1.20.05.05

1.20.1.20.07.01

3 Tercapainya Sarana dan Prasarana Aparatur Terbangunnya gedung kator 2 lantai Tersedianya Kendaraan dinas/operasional Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Terpeliharanya saluran drainase kantor Tersedianya kendaraan dinas / operasional roda 2 dan roda 4 yang siap pakai yang siap pakai

2013

Rp

Target

6

2014

Rp

Target

2015

Rp

Target


2016

Rp

Target

Rp

Target


Rp

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

100%

100%

3.253.189.900

100%

2.571.500.000

100%

1.238.660.000

100%

1.876.776.000

100%

2.064.453.600

100%

12.194.079.500

17

100%

100%

3.013.940.000

100%

1.593.900.000

100%

0

100%

0

100%

0

100%

4.607.840.000

DPKD

100%

100%

35.000.000

100%

70.000.000

100%

350.000.000

100%

385.000.000

100%

423.500.000

100%

1.263.500.000

DPKD

100%

100%

38.000.000

100%

430.000.000

100%

473.000.000

100%

520.300.000

100%

572.330.000

100%

2.033.630.000

DPKD

100%

100%

51.000.000

100%

320.000.000

100%

200.000.000

100%

220.000.000

100%

242.000.000

100%

1.033.000.000

DPKD

100%

100%

2.649.900

100%

7.000.000

100%

50.000.000

100%

55.000.000

100%

60.500.000

100%

175.149.900

DPKD

100%

100%

96.000.000

100%

125.000.000

100%

137.500.000

100%

151.250.000

100%

166.375.000

100%

676.125.000

DPKD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Meningkatnya sarana dan prasarana Kantor aparatur

100%

100%

600.000

100%

600.000

100%

660.000

100%

726.000

100%

798.600

100%

3.384.600

DPKD


Tersedianya peralatan kantor yang memadai

100%

100%

16.000.000

100%

25.000.000

100%

27.500.000

100%

30.250.000

100%

33.275.000

100%

132.025.000

DPKD


Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur

100%

100%

35.000.000

100%

95.000.000

100%

104.500.000

100%

114.950.000

100%

126.445.000

100%

475.895.000

Pengadaan mesin/kartu absensi

Tersedianya mesin/kartu absensi

100%

100%

5.000.000

100%

25.000.000

100%

27.500.000

100%

30.250.000

100%

33.275.000

100%

121.025.000

DPKD

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai

100%

100%

30.000.000

100%

35.000.000

100%

38.500.000

100%

42.350.000

100%

46.585.000

100%

192.435.000

DPKD

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya pakaian khusus

100%

100%

0

100%

35.000.000

100%

38.500.000

100%

42.350.000

100%

46.585.000

100%

162.435.000

DPKD

9.982.500

100%

34.807.500


0

7.500.000

8.250.000

9.075.000


Terpenuhinya kesejahteraan pegawai

0

100%

7.500.000

100%

8.250.000

100%

9.075.000

100%

9.982.500

100%

34.807.500


Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 100%

113.500.000

100%

110.000.000

100%

121.000.000

100%

133.100.000

100%

146.410.000

100%

624.010.000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Meningkatnya Kompetensi Aparatur DPKD

113.500.000

100%

110.000.000

100%

121.000.000

100%

133.100.000

100%

146.410.000

100%

624.010.000

DPKD

373.000.000

1.740.723.680

Inspektorat

100%

100%

100%

100%

280.068.180

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

347.355.500

369.900.000

370.400.000

DPKD


900 surat

99%

3.450.000

99%

3.950.000

99%

4.000.000

99%

4.500.000

99%

5.000.000

20.900.000

Inspektorat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber air,listrik

12 bulan

100%

29.400.000

100%

29.400.000

100%

29.400.000

100%

29.400.000

100%

30.000.000

147.600.000

Inspektorat

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

1 mobil

100%

7.500.000

100%

8.300.000

100%

9.000.000

100%

9.000.000

100%

9.000.000

42.800.000

Inspektorat

kendaraan dinas/ operasional

11 motor

Inspektorat

Penyediaan jasa Administrasi keuangan

8 orang

100%

28.710.000

100%

28.710.000

100%

26.500.000

100%

26.500.000

100%

28.000.000

138.420.000

Inspektorat

Penyediaan jasa kebersihaan kantor

580 m²

100%

13.960.000

100%

13.960.000

100%

14.000.000

100%

14.000.000

100%

14.000.000

69.920.000

Inspektorat


12 buah

100%

9.000.000

100%

9.000.000

100%

11.000.000

100%

11.000.000

100%

11.000.000

51.000.000

Inspektorat


1 paket

100%

18.660.180

100%

19.967.500

100%

21.000.000

100%

21.000.000

100%

21.000.000

101.627.680

Inspektorat


1 paket

100%

17.250.000

100%

20.950.000

100%

21.000.000

100%

21.000.000

100%

21.000.000

101.200.000

Inspektorat


KODE



2012

Target

1

2

3

1.20.1.20.07.04

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

15


Rp

5

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

100%

1.678.000

100%

1.678.000

100%

3.000.000

100%

3.000.000

100%

3.000.000

12.356.000

Inspektorat


1 paket

100%

17.500.000

100%

65.900.000

100%

75.000.000

100%

75.000.000

100%

75.000.000

308.400.000

Inspektorat

Penyediaan bahan bacaan peraturan UU

10 buku

0%

0

100%

4.000.000

100%

6.000.000

100%

6.000.000

100%

6.000.000

22.000.000

Inspektorat


12 bulan

100%

68.640.000

100%

77.220.000

100%

78.000.000

100%

78.000.000

100%

78.000.000

379.860.000

Inspektorat

18 kegiatan

100%

64.320.000

100%

64.320.000

100%

72.000.000

100%

72.000.000

100%

72.000.000

344.640.000

Inspektorat

135.100.000

500.030.000

Inspektorat

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

6

Rp


2016

4

48.490.000

107.340.000

74.000.000

135.100.000


4 motor

0%

0

100%

45.600.000

0%

0

100%

60.600.000

100%

60.600.000

166.800.000

Inspektorat


250 m²

100%

16.000.000

100%

20.000.000

100%

30.000.000

100%

30.000.000

100%

30.000.000

126.000.000

Inspektorat

Pemeliharaan rutin/berkala kend. dinas/ops

11 unit

100%

29.490.000

100%

38.240.000

100%

40.000.000

100%

40.000.000

100%

40.000.000

187.730.000

Inspektorat

10 unit Ac

100%

3.000.000

100%

3.500.000

100%

4.000.000

100%

4.500.000

100%

4.500.000

19.500.000

Inspektorat

52.000.000

220.750.000

Inspektorat

22.000.000


46.750.000

48.000.000

52.000.000

Pengadaan pakaian dinas serta atributnya

54 stel

100%

22.000.000

100%

24.750.000

100%

26.000.000

100%

30.000.000

100%

30.000.000

132.750.000

Inspektorat

Pengadaan pakaian adat daerah

54 stel

0%

0

100%

22.000.000

100%

22.000.000

100%

22.000.000

100%

22.000.000

88.000.000

Inspektorat

30.000.000

132.500.000

Inspektorat

30.000.000

132.500.000

Inspektorat

6.000.000

24.000.000

Inspektorat

16.500.000

Program Fasilitasi Purna Tugas PNS


1.20.1.20.07.06

Target

2015

1 paket

Pemeliharaan rutin/berkala perlengk. ged. ktr

1.20.1.20.07.03

Rp

2014

Penyediaan kompn instalasi listrik/ penerangan

Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1.20.1.20.07.02

2013

5 orang

100%


16.500.000

28.000.000

100%

3.000.000

28.000.000

28.000.000

100%

3.000.000

28.000.000

30.000.000

100%

6.000.000

30.000.000

100%

6.000.000


1 buku

100%

1.000.000

100%

1.000.000

100%

2.000.000

100%

2.000.000

100%

2.000.000

8.000.000

Inspektorat


1 buku

100%

1.000.000

100%

1.000.000

100%

2.000.000

100%

2.000.000

100%

2.000.000

8.000.000

Inspektorat

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

1 buku

100%

1.000.000

100%

1.000.000

100%

2.000.000

100%

2.000.000

100%

2.000.000

8.000.000

Inspektorat

1.410.258.786

5.445.882.873

1.20.1.20.12.01


Pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik

1.20.1.20.12.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik

20%

69.660.000

20%

90.040.000

20%

103.546.000

20%

116.489.250

20%

133.962.638

513.697.888

Kec. Arsel

1.20.1.20.12.01.06


Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan operasional

20%

28.750.000

20%

32.500.000

20%

37.375.000

20%

42.046.875

20%

48.353.906

189.025.781

Kec. Arsel

771.383.000

947.874.000

1.090.055.100

1.226.311.988


KODE



2012

Target

1

2

3

4

2013

Rp

5

Target

6

2014

Rp

Target

2015

Rp

Target

Rp

Rp

Target

15

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

224.200.000

20%

257.830.000

20%

290.058.750

20%

333.567.563

1.318.481.313

Kec. Arsel

218.195.142

847.170.298

Kec. Arsel

20%

53.561.250

201.261.250

Kec. Arsel

78.854.063

20%

90.682.172

351.529.034

Kec. Arsel

20%

42.564.375

20%

48.949.031

186.985.406

Kec. Arsel

15.438.750

20%

17.368.594

20%

19.973.883

72.573.727

Kec. Arsel

20%

105.225.000

20%

118.378.125

20%

136.134.844

525.281.869

Kec. Arsel

15.500.000

20%

17.825.000

20%

20.053.125

20%

23.061.094

90.383.519

Kec. Arsel

20%

54.204.000

20%

62.334.600

20%

70.126.425

20%

80.645.389

309.258.414

Kec. Arsel

20%

150.000.000

20%

172.500.000

20%

194.062.500

20%

223.171.875

840.234.375

Kec. Arsel

2.290.140.719

9.118.435.544

1.859.765.625

7.141.410.625

Kec. Arsel

300.000.000

Kec. Arsel


Jasa administrasi keuangan

20%

212.825.000

1.20.1.20.12.01.08


Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Keamanan Kantor

20%

123.932.000

1.20.1.20.12.01.09


Jasa perbaikan peralatan kerja

20%

23.725.000

20%

36.000.000

20%

41.400.000

20%

46.575.000

1.20.1.20.12.01.10


Alat tulis kantor

20%

50.950.300

20%

60.950.000

20%

70.092.500

20%

1.20.1.20.12.01.11


Barang cetakan dan penggandaan

20%

24.737.000

20%

32.900.000

20%

37.835.000

1.20.1.20.12.01.12

Komponen listrik/penerangan kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan untuk menunjang kerja serta Bangunan Kantor penambahan daya listrik

20%

6.367.500

20%

13.425.000

20%

1.20.1.20.12.01.13


Peralatan dan perlengkapan kantor : Komputer PC, Note Book, Printer, Audio Visual, UPS, GPS.

20%

74.043.900

20%

91.500.000

1.20.1.20.12.01.14


Peralatan rumah tangga

20%

13.944.300

20%

1.20.1.20.12.01.17


Makanan dan minuman PHL dan Rapat-rapat

20%

41.948.000

1.20.1.20.12.01.18


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

20%

100.500.000

1.20.1.20.12.02


Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.12.02.03


Gedung kantor kelurahan dan Gedung Pertemuan Kelurahan

1.20.1.20.12.02.05


Kendaraan Dinas R-4 Operasional Camat

146.655.000

1.234.749.200

976.957.500

Target


20%

1.20.1.20.12.01.07

20%


2016

168.653.250

1.802.300.000

20%

1.250.000.000

60%

300.000.000

Kendaraan Dinas R-2 Operasional Kasi/Kasubag

189.734.906

1.787.645.000

20%

1.437.500.000

2.003.600.625

20%

1.617.187.500

20%

15%

60.000.000

15%

60.000.000

10%

55.000.000

175.000.000

Kec. Arsel

1.20.1.20.12.02.09


Peralatan gedung kantor

20%

48.525.000

20%

45.000.000

20%

51.750.000

20%

58.218.750

20%

66.951.563

270.445.313

Kec. Arsel

1.20.1.20.12.02.10

Pengadaan mebeleur

Mebeleur kantor

20%

89.706.700

20%

67.500.000

20%

77.625.000

20%

87.328.125

20%

100.427.344

422.587.169

Kec. Arsel

1.20.1.20.12.02.22


terpeliharanya gedung kantor

20%

60.160.000

20%

67.500.000

20%

77.625.000

20%

87.328.125

20%

100.427.344

393.040.469

Kec. Arsel

1.20.1.20.12.02.24


Terpeliharanya kendaraan dinas untuk menunjang kelancaran kerja

20%

55.100.000

20%

62.500.000

20%

71.875.000

20%

80.859.375

20%

92.988.281

363.322.656

Kec. Arsel

1.20.1.20.12.02.28


Terpeliharanya peralatan gedung kantor (AC, dll)

20%

4.300.000

20%

9.800.000

20%

11.270.000

20%

12.678.750

20%

14.580.563

52.629.313

Kec. Arsel

1.20.1.20.12.03


Terciptanya disiplin aparatur

1.20.1.20.12.03.02


Pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20.1.20.12.04



20%

50.000.000

60.000.000

69.000.000

77.625.000

89.268.750

345.893.750

50.000.000

60.000.000

69.000.000

77.625.000

89.268.750

345.893.750

0

30.000.000

50.000.000

56.250.000

64.687.500

200.937.500

Kec. Arsel


KODE



2012

Target

1

2

3

1.20.1.20.12.04.01



1.20.1.20.12.05


Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Desa

1.20.1.20.12.05.02

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur desa dan kelurahan

1.20.1.20.12.05.03


Meningkatnya kapasitas SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan

1.20.1.20.12.06


Tersedianyan Laporan capaian kinerja dan keuangan

1.20.1.20.12.06.01


Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP dan Lap. Tahunan)

1.20.1.20.12.06.02


1.20.1.20.12.06.04


1.20.13.01

Program PelayananAdministrasi Perkantoran

4

2013

Rp

5

Target

6

7

68.000.000

20

2014

Rp

Target

8

9

2015

Rp

Target

10

11


2016

Rp

Target

12

13

Rp

Target

14

15


Rp

16

17

30.000.000

50.000.000

56.250.000

64.687.500

200.937.500

Kec. Arsel

117.055.000

134.613.250

151.439.906

174.155.892

645.264.048

52.155.267

172.875.923

Kec. Arsel

Kec. Arsel

35.055.000

25

40.313.250

25

45.352.406

30

68.000.000

82.000.000

94.300.000

106.087.500

122.000.625

472.388.125

2.850.800

3.000.000

3.450.000

3.881.250

4.463.438

17.645.488

20%

1.013.000

1.000.000

1.150.000

1.293.750

1.487.813

5.944.563

Kec. Arsel

Laporan keuangan semesteran

20%

868.600

1.000.000

1.150.000

1.293.750

1.487.813

5.800.163

Kec. Arsel

Laporan keuangan akhir tahun

20%

969.200

1.000.000

1.150.000

1.293.750

1.487.813

5.900.763

Kec. Arsel

263.085.500

353.335.000

419.168.500

437.931.350

458.274.485

1.931.794.835

6.000.000

6.000.000

6.600.000

7.260.000

7.986.000

33.846.000

Kec. Aruta

20%

1.20.13.01.02


Tersedianya penerangan kantor minimal selama 7 jam pada setiap malam

1.20.13.01.03

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.13.01.06


Tersedianya kendaraan dinas roda 2 dan 4 dalam kondisi laik jalan

7.800.000

7.800.000

8.580.000

9.500.000

10.500.000

44.180.000

Kec. Aruta

1.20.13.01.07


Penyerapan anggaran sesuai perencanaan kas,administrasi barang tertib dan penyelesaian pelaporan tepat waktu

47.955.000

47.955.000

52.750.500

58.025.550

63.828.105

270.514.155

Kec. Aruta

1.20.13.01.08


Kantor Kecamatan dan Kelurahan dalam kondisi aman dan bersih

34.780.000

34.780.000

38.258.000

42.083.800

46.292.180

196.193.980

Kec. Aruta

1.20.13.01.09


Komputer dan printer dalam kondisi siap pakai di tiap-tiap unit kerja

4.500.000

4.600.000

5.060.000

6.000.000

7.000.000

27.160.000

Kec. Aruta

1.20.13.01.10


Tersedianya ATK yang cukup untuk kegiatan minimal 1 tahun

4.500.000

9.000.000

9.900.000

10.890.000

11.979.000

46.269.000

Kec. Aruta

1.20.13.01.11


Tersedianya barang cetak dan penggandaan pada saat diperlukan

8.800.500

4.500.000

5.000.000

5.500.000

6.000.000

29.800.500

Kec. Aruta

1.20.13.01.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jaringan listrik kantor kecamatan dan kelurahan dalam kondisi siap pakai

1.300.000

2.000.000

2.500.000

3.500.000

4.500.000

13.800.000

Kec. Aruta

1.20.13.01.13


Kegiatan pelayanan dan administrasi surat-menyurat berjalan tertib dan rapi

15.600.000

22.000.000

24.200.000

26.620.000

29.282.000

117.702.000

Kec. Aruta

1.20.13.01.14


Kantor dalam kondisi bersih dan pelayanan tamu lancar

3.650.000

3.500.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

22.150.000

Kec. Aruta

1.20.13.01.17


Kegiatan rapat dan kunjungan tamu berjalan lancar

11.200.000

11.200.000

12.320.000

13.552.000

14.907.200

63.179.200

Kec. Aruta

1.20.13.01.18

Pembinaan pemerintahan desa dan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah koordinasi berjalan dengan lancar

117.000.000

200.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

1.067.000.000

Kec. Aruta


KODE



2012

Target

1

2

3

1.20.13.02


1.20.13.02.01


1.20.13.02.02


Bertambahnya perumahan dinas pegawai

1.20.13.02.03


Pemagaran rumah jabatan

4

2013

Rp

5

Target

6 566.589.500

7

2014

Rp

Target

8

9

465.340.000

2015

Rp

Target

10

11

1.151.965.000


2016

Rp

Target

12

13

1.286.919.404

Rp

Target

14

15

1.487.844.725


Rp

16

17

4.958.658.629

Kec. Aruta

425.689.500

326.190.000

446.000.000

450.000.000

450.000.000

900.000.000

Kec. Aruta

550.000.000

600.000.000

2.347.879.500

Kec. Aruta

Pembangunan tempat parkir kelurahan

Kec. Aruta

Pembangunan Musholah

Kec. Aruta

Pembangunan Lanjutan Aula

Kec. Aruta

Lanjutan Pembangunan Gedung PKK

Kec. Aruta

pembangunan sarana prasarana kantor

Kec. Aruta

1.20.13.02.04


400.000.000

Kec. Aruta

1.20.13.02.05


50.000.000

96.000.000

Kec. Aruta

1.20.13.02.06


15.000.000

15.000.000

30.000.000

Kec. Aruta

1.20.13.02.07


Perlengkapan gedung kantor

30.000.000

50.000.000

50.000.000

130.000.000

Kec. Aruta

1.20.13.02.09



8.000.000

50.000.000

81.582.904

60.774.575

200.357.479

Kec. Aruta

1.20.13.02.10

Pengadaan mebeleur

Mebeleur kantor

18.000.000

35.750.000

50.000.000

50.000.000

186.250.000

Kec. Aruta

1.20.13.02.20

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

terpeliharanya rumah dinas jabatan

30.000.000

30.000.000

60.000.000

Kec. Aruta

1.20.13.02.21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

terpeliharanya rumah dinas pegawai

30.000.000

30.000.000

60.000.000

Kec. Aruta

1.20.13.02.22



50.000.000

50.000.000

100.000.000

Kec. Aruta

1.20.13.02.23


1.20.13.02.24


1.20.13.02.25

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

400.000.000

kendaraan dinas operasional & kendaraan untuk pejabat struktural

46.000.000

32.500.000

Kec. Aruta


59.900.000

55.650.000

61.215.000

67.336.500

74.070.150

318.171.650

Kec. Aruta

Kec. Aruta


KODE



2012

Target

1

2

1.20.13.02.26


1.20.13.02.27

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

1.20.13.02.28


3

4

2013

Rp

5

6

2014

Target

Rp

Target

7

8

9

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

2015

Rp

Target

10

11

10.000.000


2016

Rp

Target

12

13

15.000.000

Rp

Target

14

15

15.000.000


Rp

16

17

40.000.000

Kec. Aruta

Kec. Aruta

Terpeliharanya peralatan gedung kantor seperti Komputer, Laptop, AC

5.000.000

5.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

34.000.000

Kec. Aruta

1 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Kec. Aruta

1 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

Kec. Aruta

1 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Kec. Aruta

1 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Kec. Aruta

1.20.13.02.43

Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan

Kendaraan dinas roda 4 telah direhabilitasi dan siap pakai

1.20.13.02.44

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional


1.20.13.03


1.20.13.03.01


1.20.13.03.02


1.20.13.04


1.20.13.04.03

Pemindahan tugas PNS

1.20.13.05


1.20.13.05.01


1.20.13.05.02

Meningkatnya kapasitas aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan perencana pembangunan

1.20.13.06


1.20.13.06.01


1.20.13.06.04

50.000.000

Kec. Aruta

3.000.000

6.000.000

Kec. Aruta

14.800.000

91.800.000

50.000.000

3.000.000

12.000.000

12.000.000

13.600.000

39.400.000

25.000.000


25.000.000

Kec. Aruta

Kec. Aruta

12.000.000

12.000.000

13.600.000

14.400.000

14.800.000

66.800.000

6.000.000

6.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

36.000.000

6.000.000

6.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

36.000.000

28.000.000

39.000.000

53.000.000

62.000.000

71.000.000

253.000.000

4.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

34.000.000

Kec. Aruta

28.000.000

35.000.000

45.000.000

52.000.000

59.000.000

219.000.000

Kec. Aruta

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

10.000.000

Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

5.000.000

Kec. Aruta



1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

5.000.000

Kec. Aruta

1.20.1.20.15.01


Terlaksananya efektifitas pelayanan :

340.330.800

381.853.400

555.935.400

605.878.940

664.316.834

2.543.515.374

1.20.1.20.15.01.01

Penyediaan Jasa Surat menyurat

Tercapainya Jasa Surat Menyurat

1.800.000

3.000.000


Kec. Aruta

Kec. Ktw. Lama


KODE



2012

Target

1

2

3

Rp

5

Target

6

7

2014

Rp

Target

8

9

2015

Rp

Target

10

11


2016

Rp

Target

12

13

Rp

Target

14

15


Rp

16

17


Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air listrik selama hari kerja

22.920.000

30.000.000

33.000.000

36.300.000

39.930.000

162.150.000

Kec. Ktw. Lama


Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

6.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

58.000.000

Kec. Ktw. Lama


Tersedianya sarana operasional yang memadai guna menunjang kelancaran kegiatan kantor

3.000.000

5.000.000

5.500.000

9.500.000

10.500.000

33.500.000

Kec. Ktw. Lama


Tercapainya kelancaran administrasi keuangan

57.004.000

57.004.000

62.704.400

68.974.840

75.872.324

321.559.564

Kec. Ktw. Lama


Terciptanya keamanan dan kebersihan Kantor

36.060.000

36.060.000

39.666.000

43.632.600

47.995.860

203.414.460

Kec. Ktw. Lama

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja

Tercapainya peralatan kerja yang memadai guna menunjang kelancaran adm kantor

8.150.000

10.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

66.150.000

Kec. Ktw. Lama


Kelancaran pelaksanaan tugas

21.131.900

22.500.000

24.750.000

27.225.000

29.947.500

125.554.400

Kec. Ktw. Lama

Penyediaan Barang Cetakan dan

Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan

13.567.500

13.576.000

15.000.000

18.000.000

20.000.000

80.143.500

Kec. Ktw. Lama

3.240.000

3.240.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

24.480.000

Kec. Ktw. Lama

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Terpenuhinya penerangan kantor Bangunan Kantor untuk kelancaran tugas

4

2013


Peralatan dan perlengkapan kantor yanmg memadai

41.784.000

45.800.000

60.000.000

66.000.000

72.600.000

286.184.000

Kec. Ktw. Lama


Terciptanya kenyamanan dan kebersihan kantor

4.023.400

4.023.400

6.000.000

8.000.000

10.000.000

32.046.800

Kec. Ktw. Lama


Terpenuhinya makan minum untukelancaran pelaksanaan tugas

26.650.000

26.650.000

29.315.000

32.246.500

35.471.150

150.332.650

Kec. Ktw. Lama


Keterpaduan program antara pemerintah pusat, daerah dan kecamata

95.000.000

115.000.000

250.000.000

260.000.000

280.000.000

1.000.000.000

Kec. Ktw. Lama

1.20.1.20.15.02



366.044.800

813.200.000

2.021.910.547

649.582.904

1.816.352.466

5.667.090.717

1.20.1.20.15.02.01


1.20.1.20.15.02.01



1.20.1.20.15.02.01


Terpenuhinya kenyamanan kerja

1.20.1.20.15.02.01


1.20.1.20.15.02.01


1.20.1.20.15.02.01


1.20.1.20.15.02.01


1.20.1.20.15.02.01


Kec. Ktw. Lama

450.000.000

282.744.800

500.000.000

765.890.547

200.000.000

500.000.000

950.000.000

Kec. Ktw. Lama

728.577.891

2.477.213.238

Kec. Ktw. Lama

400.000.000

Kec. Ktw. Lama

50.000.000

165.000.000

Kec. Ktw. Lama

400.000.000


70.000.000

45.000.000

80.000.000

20.000.000

45.000.000

15.000.000

160.000.000

Kec. Ktw. Lama


30.000.000

50.000.000

50.000.000

130.000.000

Kec. Ktw. Lama


50.000.000

81.582.904

60.774.575

192.357.479

Kec. Ktw. Lama


KODE



2012

Target

1

2

3

Rp

8

9

Rp

Target

10

11

Rp

Target

12

13

Rp

Target

14

15


Rp

16

17

50.000.000

110.500.000

Kec. Ktw. Lama


12.000.000

30.000.000

15.000.000

30.000.000

87.000.000

Kec. Ktw. Lama



10.000.000

30.000.000

10.000.000

30.000.000

80.000.000

Kec. Ktw. Lama

1.20.1.20.15.02.01



31.500.000

35.500.000

50.000.000

15.000.000

50.000.000

182.000.000

Kec. Ktw. Lama

1.20.1.20.15.02.01


1.20.1.20.15.02.01


Terpenuhinya kelancaran pelaksanaan tugas

51.800.000

78.200.000

86.020.000

120.000.000

150.000.000

486.020.000

Kec. Ktw. Lama

1.20.1.20.15.02.01


1.20.1.20.15.02.01


10.000.000

15.000.000

30.000.000

55.000.000

Kec. Ktw. Lama

1.20.1.20.15.02.01


5.000.000

10.000.000

13.000.000

15.000.000

43.000.000

Kec. Ktw. Lama

1.20.1.20.15.02.01



10.000.000

20.000.000

20.000.000

25.000.000

75.000.000

Kec. Ktw. Lama

1.20.1.20.15.02.01


1.20.1.20.15.02.01

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

1.20.1.20.15.02.01


1.20.1.20.15.02.01


1.20.1.20.15.02.01



10.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

55.000.000

Kec. Ktw. Lama

1.20.1.20.15.02.01



12.000.000

19.000.000

Kec. Ktw. Lama

1.20.1.20.15.03


38.000.000

183.000.000

1.20.1.20.15.03.01


1.20.1.20.15.03.01

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya disiplin aparatur

1.20.1.20.15.04


1.20.1.20.15.04.03


1.20.1.20.15.02.01


1.20.1.20.15.02.01

7

Target


2016

50.000.000

Mebeleur kantor

6

Rp

2015

8.000.000

Pengadaan mebeleur

5

Target

2014

2.500.000

1.20.1.20.15.02.01

4

2013

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

7.000.000

20.000.000

37.000.000

28.000.000

15.000.000


60.000.000

25.000.000

40.000.000

Kec. Ktw. Lama

Kec. Ktw. Lama

20.000.000

22.000.000

28.000.000

35.000.000

38.000.000

143.000.000

0

6.000.000

8.000.000

14.000.000

10.000.000

38.000.000

6.000.000

8.000.000

14.000.000

10.000.000

38.000.000

Kec. Ktw. Lama


KODE



2012

Target

1

2

3

1.20.1.20.15.05


1.20.1.20.15.05.01


1.20.1.20.15.05.03


1.20.1.20.15.06


1.20.1.20.15.06.01


Dokumen Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinarja SKPD

1.20.1.20.15.06.02


Dokumen laporan keuangan semesteran

1.20.1.20.15.06.03


Dokumen Laporan keuangan akhir tahun

1.20.13.01


1.20.13.01.01


1.20.13.01.02

1.20.13.01.06

4

2013

Rp

5

Target

6

7

2014

Rp

Target

8

9

2015

Rp

Target

10

11


2016

Rp

Target

12

13

Rp

Target

14

15


Rp

16

17

62.000.000

79.000.000

95.000.000

112.000.000

135.000.000

483.000.000

Meningkatnya wawasan aparatur

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

250.000.000

Kec. Ktw. Lama

Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur

32.000.000

39.000.000

45.000.000

52.000.000

65.000.000

233.000.000

Kec. Ktw. Lama

2.423.400

3.023.400

4.500.000

6.000.000

7.500.000

23.446.800

1.007.800

1.007.800

1.500.000

2.000.000

2.500.000

8.015.600

Kec. Ktw. Lama

407.800

1.007.800

1.500.000

2.000.000

2.500.000

7.415.600

Kec. Ktw. Lama

1.007.800

1.007.800

1.500.000

2.000.000

2.500.000

8.015.600

Kec. Ktw. Lama

324.563.200

340.519.200

455.187.120

478.943.332

503.387.665

2.102.600.517

Kec. P. Lada

Lancarnya Keperluan Administrasi Surat-Menyurat

850.000

1.000.000

1.100.000

1.210.000

1.331.000

5.491.000

Kec. P. Lada


Tersedianya penerangan dan Surat Kabar Kantor

26.000.000

28.500.000

31.350.000

34.485.000

37.933.500

158.268.500

Kec. P. Lada


Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda dan Roda 2 dengan baik

3.750.000

3.750.000

4.125.000

9.500.000

10.500.000

31.625.000

Kec. P. Lada

1.20.13.01.07


Penyerapan anggaran sesuai perencanaan kas,administrasi barang tertib dan penyelesaian pelaporan tepat waktu

51.029.200

53.549.200

58.904.120

64.794.532

71.273.985

299.551.037

Kec. P. Lada

1.20.13.01.08


Terciptanya Keamanan dan Kebersihan Lingkungan Kantor Kecamatan

24.244.000

25.780.000

28.358.000

31.193.800

34.313.180

143.888.980

Kec. P. Lada

1.20.13.01.09


Terpeliharanya Peralatan Kerja dengan baik

5.850.000

7.500.000

8.250.000

6.000.000

7.000.000

34.600.000

Kec. P. Lada

1.20.13.01.10


Tersedianya ATK yang cukup untuk kegiatan minimal 1 tahun

24.500.000

25.000.000

27.500.000

30.250.000

33.275.000

140.525.000

Kec. P. Lada

1.20.13.01.11


Tersedianya barang cetak dan penggandaan pada saat diperlukan

19.750.000

20.000.000

5.000.000

5.500.000

6.000.000

56.250.000

Kec. P. Lada

1.20.13.01.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jaringan listrik kantor kecamatan Bangunan Kantor dalam kondisi siap pakai

2.090.000

2.440.000

2.500.000

3.500.000

4.500.000

15.030.000

Kec. P. Lada

1.20.13.01.13


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai

16.000.000

20.000.000

22.000.000

24.200.000

26.620.000

108.820.000

Kec. P. Lada

1.20.13.01.14


Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

6.500.000

7.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

28.500.000

Kec. P. Lada

1.20.13.01.17


Kegiatan rapat dan kunjungan tamu berjalan lancar

9.000.000

11.000.000

12.100.000

13.310.000

14.641.000

60.051.000

Kec. P. Lada

1.20.13.01.18


Tercapainya koordinasi yang baik pada setiap kegiatan

135.000.000

135.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

1.020.000.000

Kec. P. Lada

1.20.13.02


Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

277.543.800

396.700.000

746.820.000

275.484.904

782.266.775

2.478.815.479

Kec. P. Lada


KODE



2012

Target

1

2

3

1.20.13.02.01


1.20.13.02.02



1.20.13.02.03


- Pengaspalan Jalan Kantor

4

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

300.000.000

481.693.800

Kec. P. Lada

110.000.000

400.000.000

Kec. P. Lada

400.000.000

Kec. P. Lada

50.000.000

96.000.000

Kec. P. Lada

15.000.000

15.000.000

30.000.000

Kec. P. Lada

181.693.800

200.000.000

90.000.000

- Rehab Kantor

- Pembuatan drainase

1.20.13.02.04


Kendaraan Dinas Operasional Untuk Camat

1.20.13.02.05



1.20.13.02.06


1.20.13.02.07



15.000.000

25.000.000

30.000.000

50.000.000

50.000.000

170.000.000

Kec. P. Lada

1.20.13.02.09



21.900.000

27.000.000

50.000.000

81.582.904

60.774.575

241.257.479

Kec. P. Lada

1.20.13.02.10

Pengadaan mebeleur

Mebeleur kantor

82.500.000

Kec. P. Lada

1.20.13.02.20



1.20.13.02.21



4.000.000

1.20.13.02.22



1.20.13.02.24



1.20.13.02.25


1.20.13.02.26


1.20.13.02.27


1.20.13.02.28


1 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

1 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

400.000.000

46.000.000

32.500.000

30.000.000

30.000.000

60.000.000

Kec. P. Lada

7.000.000

30.000.000

30.000.000

71.000.000

Kec. P. Lada

6.000.000

8.000.000

50.000.000

50.000.000

114.000.000

Kec. P. Lada

46.200.000

46.200.000

50.820.000

55.902.000

61.492.200

260.614.200

Kec. P. Lada

10.000.000

15.000.000

15.000.000

40.000.000

Kec. P. Lada

6.000.000

8.000.000

10.000.000

31.750.000

Kec. P. Lada

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dengan baik


50.000.000

2.750.000

5.000.000


KODE



2012

Target

1

2

3

4

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


17

1 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.20.13.02.43



1.20.13.02.44



1.20.13.03


1.20.13.03.01


Pegawai datang tepat waktu

1.20.13.03.02



1.20.13.04


1.20.13.04.03


1.20.13.05


1.20.13.05.02


1.20.13.06


1.20.13.06.01


1.20.13.06.02

9.600.000

10.800.000

13.600.000

39.400.000

14.800.000

88.200.000

25.000.000

25.000.000

Kec. P. Lada

Kec. P. Lada

9.600.000

10.800.000

13.600.000

14.400.000

14.800.000

63.200.000

0

6.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

30.000.000

6.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

30.000.000

34.000.000

34.000.000

45.000.000

52.000.000

59.000.000

224.000.000

34.000.000

34.000.000

45.000.000

52.000.000

59.000.000

224.000.000

3.000.000

3.000.000

3.300.000

3.630.000

3.993.000

16.923.000

Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.000.000

1.000.000

1.100.000

1.210.000

1.331.000

5.641.000

Kec. P. Lada


Laporan Keuangan Semesteran

1.000.000

1.000.000

1.100.000

1.210.000

1.331.000

5.641.000

Kec. P. Lada

1.20.13.06.04



1.000.000

1.000.000

1.100.000

1.210.000

1.331.000

5.641.000

Kec. P. Lada

1.06.1.06.01.01


Terlaksananya Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

845.787.020

100%

1.06.1.06.01.01.01


Jasa surat-menyurat

100%

23.940.000

100%

24.000.000

100%

24.000.000

100%

24.100.000

100%

24.100.000

100%

120.140.000

Bappeda

1.06.1.06.01.01.02

Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik dan Listrik

100%

80.280.000

100%

80.500.000

100%

80.500.000

100%

81.000.000

100%

81.000.000

100%

403.280.000

Bappeda

1.06.1.06.01.01.03


1.06.1.06.01.01.04

Penyediaan Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

-

1.06.1.06.01.01.05

Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah

-

1.06.1.06.01.01.06


100%

19.731.500

100%

19.800.000

100%

19.800.000

100%

20.500.000

100%

20.500.000

100%

100.331.500

Bappeda


Meningkatnya kapasitas aparatur perencana pembangunan

648.600.000

100%

657.600.000

100%

792.350.000

100%

942.350.000

Kec. P. Lada

Kec. P. Lada

3.886.687.020


Terpenuhinya Pembayaran Pajak STNK


KODE



2012

Target

1

2

3

4

5

2013

Rp

Target

6

2014

Rp

Target

2015

Rp

Target


2016

Rp

Target

Rp

Target


Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.06.1.06.01.01.07

Peyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Kantor

100%

41.990.000

100%

42.000.000

100%

42.000.000

100%

42.500.000

100%

42.500.000

100%

210.990.000

Bappeda

1.06.1.06.01.01.08


Terciptanya lingkungan kantor yang bersih

100%

64.016.000

100%

64.500.000

100%

65.000.000

100%

65.250.000

100%

65.250.000

100%

324.016.000

Bappeda

1.06.1.06.01.01.09


Terpenuhinya Peralatan Kerja Yang Baik

100%

16.700.000

100%

16.700.000

100%

17.000.000

100%

17.500.000

100%

17.500.000

100%

85.400.000

Bappeda

1.06.1.06.01.01.10


Tersedianya Alat Tulis Kantor

100%

45.797.350

100%

45.800.000

100%

45.800.000

100%

46.000.000

100%

46.000.000

100%

229.397.350

Bappeda

1.06.1.06.01.01.11


Terpenuhinya Kebutuhan BarangBarang Cetakan dan Penggandaan

100%

23.571.000

100%

24.600.000

100%

24.000.000

100%

24.500.000

100%

24.500.000

100%

121.171.000

Bappeda

1.06.1.06.01.01.12

Tersedianya Komponen Instalasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Listrik / Penerangan Bangunan Bangunan Kantor Kantor

100%

209.850.000

100%

10.000.000

100%

10.500.000

100%

11.000.000

100%

11.000.000

100%

252.350.000

Bappeda

1.06.1.06.01.01.13


Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Representatif

100%

134.156.500

100%

134.200.000

100%

135.000.000

100%

200.000.000

100%

300.000.000

100%

903.356.500

Bappeda

1.06.1.06.01.01.14


Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Yang Baik

100%

2.364.670

100%

2.500.000

100%

2.500.000

100%

3.000.000

100%

3.000.000

100%

13.364.670

Bappeda

1.06.1.06.01.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Meningkatnya Pengetahuan sebagai Acuan dan Pedoman dalam Melaksanakan Tugas

1.06.1.06.01.01.16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.06.1.06.01.01.17


Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Pegawai

100%

6.000.000

100%

6.000.000

100%

6.500.000

100%

7.000.000

100%

7.000.000

100%

32.500.000

Bappeda

1.06.1.06.01.01.18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Meningkatnya Jalinan Koordinasi dan Wawasan Aparatur Bappeda

100%

177.390.000

100%

178.000.000

100%

185.000.000

100%

250.000.000

100%

300.000.000

100%

1.090.390.000

Bappeda

1.06.1.06.01.02


1.06.1.06.01.02.01


-

1.06.1.06.01.02.02


-

1.06.1.06.01.02.03


1.06.1.06.01.02.04


1.06.1.06.01.02.05

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

-

456.800.000

Penambahan Ruangan Gedung Kantor

1.456.200.000

100%

1.000.000.000

1.478.500.000

100%

1.000.000.000

1.910.817.267

100%

-

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional

2.352.165.491

1.000.000.000

7.654.482.758

100%

300.000.000

100%

90.000.000

100%

90.000.000

100%

105.000.000

100%

105.000.000

100%

150.000.000

100%

3.000.000.000

Bappeda

300.000.000

Bappeda

540.000.000

Bappeda


KODE



2012

Target

1

2

3

1.06.1.06.01.02.06


1.06.1.06.01.02.07


1.06.1.06.01.02.08


1.06.1.06.01.02.09


Tersedianya peralatan gedung kantor yang representatif

1.06.1.06.01.02.10

Pengadaan mebeleur

Terpenuhinya sarana prasarana aparatur kantor yang representatif

1.06.1.06.01.02.20


-

1.06.1.06.01.02.21


-

1.06.1.06.01.02.22

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

4

5

2013

Rp

6

2014


Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

-

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Yang Representatif

100%

175.900.000

100%

175.000.000

100%

180.000.000

100%

310.317.267

100%

400.000.000

100%

1.241.217.267

Bappeda

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100%

300.000.000

100%

700.000.000

Bappeda

100%

400.000.000

100%

400.000.000

Bappeda

-

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

100%

40.000.000

100%

40.000.000

100%

41.000.000

100%

41.000.000

100%

42.000.000

100%

204.000.000

Bappeda

34.000.000

100%

35.000.000

100%

35.000.000

100%

170.000.000

Bappeda

6.000.000

100%

6.500.000

100%

6.500.000

100%

30.800.000

Bappeda

12.500.000

100%

13.000.000

100%

13.000.000

100%

62.800.000

Bappeda

100%

1.005.665.491

100%

1.005.665.491

Bappeda

100%

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaran Dinas /Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas Yang Representatif

100%

33.000.000

100%

33.000.000

1.06.1.06.01.02.25

1.06.1.06.01.02.26


2016

Target

1.06.1.06.01.02.23

1.06.1.06.01.02.24

2015

100%

100%

Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Terlaksananya Pemeliharaan Kantor Perlengkapan Gedung Kantor

100%

5.800.000

100%

6.000.000

1.06.1.06.01.02.27

100%

100%

1.06.1.06.01.02.28


Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

1.06.1.06.01.02.29


1.06.1.06.01.02.40


-

1.06.1.06.01.02.41


-

1.06.1.06.01.02.42


-

1.06.1.06.01.02.43


-

100%

12.100.000

100%

12.200.000

100%


KODE



2012

Target

1

2

3

4

2013

Rp

5

6

1.06.1.06.01.02.44


1.06.1.06.01.03


1.06.1.06.01.03.01


1.06.1.06.01.03.02


Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya

1.06.1.06.01.03.03

Pengadaan pakaian kerja lapangan

-

1.06.1.06.01.03.04

Pengadaan pakaian KORPRI

-

1.06.1.06.01.03.05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.06.1.06.01.04

Program fasilitas pindah/purna Tugas PNS

1.06.1.06.01.04.01


1.06.1.06.01.04.02

Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas

-

1.06.1.06.01.04.03


-

1.06.1.06.01.05


1.06.1.06.01.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal

1.06.1.06.01.05.02

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Terlaksananya SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan

100%

56.600.000

1.06.1.06.01.05.03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Terlaksananya Bimtek implementasi Peraturan Perundang-undangan

100%

36.000.000

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

19.600.000

100%

19.600.000

100%

21.501.200

100%

23.586.816

25.874.738

28.384.587


17

28.384.587

-

100%

19.600.000

100%

23.586.816

100%

25.874.738

100%

28.384.587

100%

117.046.141

Bappeda

Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Batik PNS BPMD Kab. Ktw. Barat

0

0

0

0

0

0

Terbantunya Pemulangan PNS Purna Tugas

92.600.000

36.000.000

38.000.000

38.000.000

38.000.000

242.600.000

-

100%

36.000.000

100%

38.000.000

100%

38.000.000

100%

38.000.000

100%

56.600.000

Bappeda

100%

186.000.000

Bappeda


KODE



2012

Target

1

2

3

4

2013

Rp

Target

5

6

7

2014

Rp

Target

8

9

2015

Rp

Target

10

11


2016

Rp

Target

12

13

Rp

Target

14

15


Rp

16

17

1.06.1.06.01.06


1.06.1.06.01.06.01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunya laporan Penyusunan Lakip SKPD Bappeda Kab. Ktw. Barat

1 Dok

562.100

1 Dok

616.624

1 Dok

676.436

1 Dok

742.051

1 Dok

814.029

5 Dok

3.411.240

Bappeda

1.06.1.06.01.06.02


Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran

1 Dok

549.250

1 Dok

602.527

1 Dok

660.972

1 Dok

725.087

1 Dok

795.420

5 Dok

3.333.256

Bappeda

1.06.1.06.01.06.03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi Anggaran

1.06.1.06.01.06.04


1 Dok

549.250

1 Dok

602.527

1 Dok

660.972

1 Dok

725.087

1 Dok

795.420

5 Dok

3.333.256

Bappeda

1.01.1.01.01.01


1.660.600

1.821.678

1.998.381

2.192.224

2.404.870

10.077.753

-

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

1.176.261.900

1.069.329.000

1.293.888.090

1.423.276.899

1.565.604.589

6.528.360.478

1.01.1.01.01.01.01


Pengiriman surat menyurat, informasi dan paket dengan cepat dan tepat.

1.01.1.01.01.01.02


Kelancaran komunikasi, penyediaan air bersih dan penerangan listrik.

12 bulan

12 bulan

123.367.719

12 bulan

135.704.491

12 bulan

149.274.940

12 bulan

164.202.434

12 bulan

180.622.677

100%

753.172.261

Disdikpora

1.01.1.01.01.01.06


Kendaraan Dinas/operasional terpelihara

12 bulan

12 bulan

23.950.000

12 bulan

26.345.000

12 bulan

28.979.500

12 bulan

31.877.450

12 bulan

35.065.195

100%

146.217.145

Disdikpora

1.01.1.01.01.01.07


Terpenuhinya jasa administrasi keuangan di Lingkungan Disdikpora

12 bulan

12 bulan

143.006.000

12 bulan

157.306.600

12 bulan

173.037.260

12 bulan

190.340.986

12 bulan

209.375.085

100%

873.065.931

Disdikpora

1.01.1.01.01.01.08


Di lingkungan kantor bersih, nyaman dan sehat

12 bulan

12 bulan

43.688.000

12 bulan

48.056.800

12 bulan

52.862.480

12 bulan

58.148.728

12 bulan

63.963.601

100%

266.719.609

Disdikpora

1.01.1.01.01.01.09


Peralatan kerja selalu siap pakai

12 bulan

12 bulan

29.000.000

12 bulan

31.900.000

12 bulan

35.090.000

12 bulan

38.599.000

12 bulan

42.458.900

100%

177.047.900

Disdikpora

1.01.1.01.01.01.10


Kebutuhan ATK terpenuhi

12 bulan

12 bulan

126.219.000

12 bulan

138.840.900

12 bulan

152.724.990

12 bulan

167.997.489

12 bulan

184.797.238

100%

770.579.617

Disdikpora

1.01.1.01.01.01.11


Kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan

12 bulan

12 bulan

89.000.000

12 bulan

97.900.000

12 bulan

107.690.000

12 bulan

118.459.000

12 bulan

130.304.900

100%

543.353.900

Disdikpora

1.01.1.01.01.01.12


Terpenuhi sumber daya listrik

12 bulan

12 bulan

8.000.000

12 bulan

8.800.000

12 bulan

9.680.000

12 bulan

10.648.000

12 bulan

11.712.800

100%

48.840.800

Disdikpora

1.01.1.01.01.01.13


Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan

12 bulan

139.450.000

12 bulan

153.395.000

12 bulan

168.734.500

12 bulan

185.607.950

12 bulan

204.168.745

100%

851.356.195

Disdikpora

1.01.1.01.01.01.14


Terpenuhi peralatan rumah tangga

12 bulan

12 bulan

12.800.000

12 bulan

14.080.000

12 bulan

15.488.000

12 bulan

17.036.800

12 bulan

18.740.480

100%

78.145.280

Disdikpora

1.01.1.01.01.01.15


Tersedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5 Buku

5 Buku

2.500.000

5 Buku

2.750.000

5 Buku

3.025.000

5 Buku

3.327.500

5 Buku

3.660.250

100%

15.262.750

Disdikpora

1.01.1.01.01.01.17


Terpenuhi kebutuhan makan dan minum PNS selama jam kerja

12 bulan

12 bulan

64.250.000

12 bulan

70.675.000

12 bulan

77.742.500

12 bulan

85.516.750

12 bulan

94.068.425

100%

392.252.675

Disdikpora

1.01.1.01.01.01.18


Koordinasi dan konsultasi program kegiatan lancar

1 Tahun

1 Tahun

257.000.281

1 Tahun

282.700.309

1 Tahun

310.970.340

1 Tahun

342.067.374

1 Tahun

376.274.111

100%

1.569.012.416

Disdikpora

1.01.1.01.01.02


1.01.1.01.01.02.02


Ketersediaan bangunan rumah dinas pegawai memadai

2 Unit

2 Unit

173.512.000

2 Unit

190.863.200

2 Unit

209.949.520

2 Unit

230.944.472

2 Unit

254.038.919

100%

1.059.308.111

Disdikpora

1.01.1.01.01.02.03


Ketersediaan bangunan gedung kantor memadai

3 Unit

3 Unit

3.001.384.000

3 Unit

450.000.000

3 Unit

495.000.000

3 Unit

544.500.000

3 Unit

598.950.000

100%

5.089.834.000

Disdikpora

1.01.1.01.01.02.05


Tersedianya Fasilitas operasional mobilitas pejabat eselon dan pengawas sekolah

14 Unit

14 Unit

316.800.000

14 Unit

-

-

-

-

-

-

-

100%

316.800.000

Disdikpora

12 bulan

12 bulan

7.098.000

12 bulan

7.807.800

12 bulan

8.588.580

12 bulan

9.447.438

12 bulan

10.392.182

100%

43.334.000

Disdikpora

1.219.001.750

4.017.276.500

1.340.901.925

1.559.992.118

1.715.991.329

9.853.163.622


KODE



2012

Target

1

2

3

2013

Rp

Target

6

2014

Rp

Target

2015

Rp

Target


2016

Rp

Target

Rp

Target


Rp

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.01.1.01.01.02.07


Perlengkapan gedung kantor yang memadai

2 pek

2 pek

342.510.500

2 pek

376.761.550

2 pek

414.437.705

2 pek

455.881.476

2 pek

501.469.623

100%

2.091.060.854

Disdikpora

1.01.1.01.01.02.22


Sarana dan prasarana gedung kantor yang selalu berfungsi dengan baik.

1 pek

1 pek

44.520.000

1 pek

48.972.000

1 pek

53.869.200

1 pek

59.256.120

1 pek

65.181.732

100%

271.799.052

Disdikpora

1.01.1.01.01.02.24


Kendaraan dinas/operasional terawat

25 unit roda 2, 2 unit roda 4


60.480.000


66.528.000


73.180.800


80.498.880


88.548.768

100%

369.236.448

Disdikpora

1.01.1.01.01.02.28


Peralatan dan Gedung kantor yang baik, siap pakai dan aman

1 pek

1 pek

7.000.000

1 pek

7.700.000

1 pek

8.470.000

1 pek

9.317.000

1 pek

10.248.700

100%

42.735.700

Disdikpora

1.01.1.01.01.02.41


Rumah dinas yang baik, siap pakai dan aman

-

-

-

-

-

-

-

1 Unit

85.000.000

93.500.000

100%

178.500.000

Disdikpora

1.01.1.01.01.02.41

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Gedung kantor yang baik, siap pakai dan aman

1 Unit

1 Unit

71.070.000

1 Unit

78.177.000

1 Unit

85.994.700

1 Unit

94.594.170

104.053.587

100%

433.889.457

Disdikpora

1.01.1.01.01.03


1.01.1.01.01.03.02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya Pakaian Dinas PNS

1.01.1.01.01.04


1.01.1.01.01.04.01


1.01.1.01.01.05


85.360.000

77.600.000 191 stel

191 stel

77.600.000

191 stel

1 keg

1 keg

50.000.000

1 keg

1.01.1.01.01.05.02


1.01.1.01.01.05.03


Pengetahuan sumber daya aparatur dalam implementasi pelaksanaan tugas

1.01.1.01.01.06


1.01.1.01.01.06.01


1.01.1.01.01.06.04


Tersedia dokumen laporan keuangan akhir tahun

1.02.1.02.01.01


1.02.1.02.01.01.01


1.02.1.02.01.01.02


Meningkatnya kelancaran kebutuhan informasi dan berita selama 12 bulan

1 keg

60.500.000

103.285.600

191 stel

66.550.000

1 keg

190.196.875

66.550.000

113.614.160

473.755.760 100%

73.205.000

1 keg

209.216.563

73.205.000

473.755.760

Disdikpora

305.255.000 100%

230.138.219

305.255.000

Disdikpora

959.645.406

6 keg

85.187.500

6 keg

93.706.250

6 keg

103.076.875

6 keg

113.384.563

6 keg

124.723.019

100%

520.078.206

Disdikpora

8 orang

8 orang

72.000.000

8 orang

79.200.000

8 orang

87.120.000

8 orang

95.832.000

8 orang

105.415.200

100%

439.567.200

Disdikpora

2.195.600

2.415.160

2.656.676

2.922.344

12.185.780

1 Dokumen

1 Dokumen

998.000

1 Dokumen

1.097.800

1 Dokumen

1.207.580

1 Dokumen

1.328.338

1 Dokumen

1.461.172

100%

6.092.890

Disdikpora

1 Dokumen

1 Dokumen

998.000

1 Dokumen

1.097.800

1 Dokumen

1.207.580

1 Dokumen

1.328.338

1 Dokumen

1.461.172

100%

6.092.890

Disdikpora

610.026.480 Terselenggaranya kegiatan suratmenyurat,

191 stel

113.614.160

6 keg

1.996.000 Tersedia dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

55.000.000

93.896.000

103.285.600

60.500.000

172.906.250

157.187.500 Kegiatan sosialisasi peraturan perundang undangan

191 stel

55.000.000

50.000.000 pembayaran biaya pemulangan

85.360.000

93.896.000

1 Unit

665.843.903

727.101.542

793.994.884

867.042.413

3.664.009.222

100%

4.278.171

18.078.998

DINAS KESEHATAN

133.380.899

100%

145.651.942

615.506.288

DINAS KESEHATAN

100%

3.010.000

100%

3.285.415

100%

3.587.673

100%

3.917.739

100%

102.476.580

100%

111.853.187

100%

122.143.680

100%

Terselenggaranya pembiayaan komunikasi, biaya air dan biaya listrik kantor selama 12 bulan 1.02.1.02.01.01.06 1.02.1.02.01.01.07


Kelancaran operasional dan taat pajak kendaraan dinas

100%

10.200.000

100%

11.133.300

100%

12.157.564

100%

13.276.059

100%

14.497.457

61.264.380

DINAS KESEHATAN


Tersedianya bahan habis pakai untuk administrasi keuangan kantor selama 12 bulan

100%

94.826.300

100%

103.502.906

100%

113.025.174

100%

123.423.490

100%

134.778.451

569.556.321

DINAS KESEHATAN

100%

78.747.500

100%

85.952.896

100%

93.860.563

100%

102.495.734

100%

111.925.342

472.982.035

DINAS KESEHATAN

Terselenggaranya pengelolaan keuangan dengan honor sesuai tugas dan fungsi administrasi keuangan kantor selama 12 bulan

1.02.1.02.01.01.08


Terselenggaranya pemeliharaan kebersihan dan kerapian kantor dan lingkungannya sehingga bersih dan sehat


KODE



2012

Target

1

2

3

4

2013

Rp

5

Target

6

2014

Rp

Target

2015

Rp

Target


2016

Rp

Target

Rp

Target

15


Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

1.02.1.02.01.01.09


Kelancaran fungsi peralatan kerja dan perlengkapan kantor

100%

15.050.000

100%

16.427.075

100%

17.938.366

100%

19.588.696

100%

21.390.856

90.394.992

DINAS KESEHATAN

1.02.1.02.01.01.10


Tercukupinya dan termanfaatkannya ATK dengan prinsip efisien dan efektif dalam tahun anggaran berjalan (12) bulan

100%

43.446.100

100%

47.421.418

100%

51.784.189

100%

56.548.334

100%

61.750.781

260.950.821

DINAS KESEHATAN

1.02.1.02.01.01.11


Kelancaran administrasi perkantoran melalui penggandaan dan penjilidan

100%

33.500.000

100%

36.565.250

100%

39.929.253

100%

43.602.744

100%

47.614.197

201.211.444

DINAS KESEHATAN

Kelancaran kegiatan administrasi kepada sasaran melalui pencetakan kartu disposisi dan NCR Tersampaikannya pesan dan informasi Promosi Kesehatan dan Peringatan hari besar lain melalui spanduk

1.02.1.02.01.01.12


Kelancaran operasional kantor dengan terpenuhinya bahan peralatan pengganti alat listik yang rusak dan pemasangan instalasi listrik

100%

3.290.000

100%

3.591.035

100%

3.921.410

100%

4.282.180

100%

4.676.141

19.760.766

DINAS KESEHATAN

1.02.1.02.01.01.13


Terpenuhinya Standar administrasi melalui peralatan dan perlengkapan perkantoran

100%

112.607.000

100%

122.910.541

100%

134.218.310

100%

146.566.395

100%

160.050.503

676.352.749

DINAS KESEHATAN

1.02.1.02.01.01.14


Kelancaran operasional kerumahtanggaan melalui peralatan yang memadai

100%

10.873.000

100%

11.867.880

100%

12.959.724

100%

14.152.019

100%

15.454.005

65.306.628

DINAS KESEHATAN

1.02.1.02.01.01.15


Kelancaran administrasi perkantoran sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku

100%

2.000.000

100%

2.183.000

100%

2.383.836

100%

2.603.149

100%

2.842.639

12.012.624

DINAS KESEHATAN

1.02.1.02.01.01.18

Meningkatnya koordinasi, bimbingan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah teknis dan konsultasi ke luar daerah dan perjalanan dinas lainnya

100%

100.000.000

100%

109.150.000

100%

119.191.800

100%

130.157.446

100%

142.131.931

600.631.176

DINAS KESEHATAN

1.02.1.02.01.02


1.103.372.451

4.662.709.431

1.02.1.02.01.02.03



90%

507.960.000

90%

554.438.340

95%

605.446.667

95%

661.147.761

95%

721.973.355

3.050.966.123

DINAS KESEHATAN

1.02.1.02.01.02.09


Kelancaran operasional kantor melalui fasilitas ruang kerja dan peralatan yang memenuhi standar

100%

46.552.000

100%

50.811.508

100%

55.486.167

100%

60.590.894

100%

66.165.256

279.605.825

DINAS KESEHATAN

1.02.1.02.01.02.10

Pengadaan mebeleur

Berfungsinya sarana penunjang di Dinas dan Puskesmas Mendawai, Pandu Senjaya dan Riam Durian

100%

74.139.600

100%

80.923.373

100%

88.368.324

100%

96.498.210

100%

105.376.045

445.305.552

DINAS KESEHATAN

1.02.1.02.01.02.22


Kelancaran kegiatan dengan kondisi gedung kantor yang terpelihara

100%

68.000.000

100%

74.222.000

100%

81.050.424

100%

88.507.063

100%

96.649.713

408.429.200

DINAS KESEHATAN

1.02.1.02.01.02.24


18 Unit

70.650.000

18 Unit

77.114.475

18 Unit

84.209.007

18 Unit

91.956.235

18 Unit

100.416.209

424.345.926

DINAS KESEHATAN

1.02.1.02.01.02.28


100%

9.000.000

100%

9.823.500

100%

10.727.262

100%

11.714.170

100%

12.791.874

54.056.806

DINAS KESEHATAN

776.301.600

Terpeliharanya kendaraan dinas sebagai aset dan penunjang kegiatan Masa berguna peralatan gedung kantor menjadi lebih lama

847.333.196

925.287.850

1.010.414.333


KODE



2012

Target

1 1.02.1.02.01.03

2

3

4

Tersedianya baju dinas bagi semua Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya pegawai untuk satu tahun sehingga meningkatkan disiplin pegawai

1.02.1.02.01.04


1.02.1.02.01.05


1.02.1.02.01.05.03


Target

6

7

40.000.000

1.02.1.02.01.03.02


Rp

5


1.02.1.02.01.04.01

2013

100 Orang

40.000.000

4 Orang

40.000.000

100 Orang

5 Orang

40.000.000

Target

8

9

43.660.000

4 Orang

43.660.000

100 Orang

43.660.000

Rp

Target

10

11

47.676.720

100 Orang

4 Orang

47.676.720

47.676.720

5 Orang

47.676.720

Rp

Target

12

13

52.062.978

100 Orang

52.062.978 4 Orang

52.062.978

4 Orang

52.062.978

5 Orang


2016

52.062.978

47.676.720

43.660.000

5 Orang

2015

47.676.720

43.660.000

40.000.000 Peningkatan sumberdaya aparatur yang mengikuti diklat (bintek) profesional kesehatan

Rp

43.660.000

40.000.000 Tersedianya fasilitas pemulangan para pensiunan PNS ke daerah asal

2014

52.062.978

5 Orang

Rp

Target

14

15


Rp

16

56.852.772

240.252.470

56.852.772

240.252.470

56.852.772

240.252.470

56.852.772

240.252.470

56.852.772

240.252.470

56.852.772

240.252.470

4.266.801

18.030.948

17

DINAS KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

1.02.1.02.01.06


1.02.1.02.01.06.01


Tersusunnya laporan kinerja SKPD

100%

1.002.800

100%

1.094.556

100%

1.195.255

100%

1.305.219

100%

1.425.299

6.023.129

DINAS KESEHATAN

1.02.1.02.01.06.02


Tersusunnya laporan keuangan semesteran

100%

999.200

100%

1.090.627

100%

1.190.964

100%

1.300.533

100%

1.420.182

6.001.507

DINAS KESEHATAN

1.02.1.02.01.06.04


Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

100%

1.000.000

100%

1.091.500

100%

1.191.918

100%

1.301.574

100%

1.421.319

6.006.312

DINAS KESEHATAN

5.827.846.800

25.660.066.520

3.002.000

3.276.683

3.578.138

3.907.327


Terlaksananya pelayanan adm perkantoran dengan baik


Terkirimnya surat dan paket dari RSUD ke tujuan

150 bh

150 bh

6.000.000

170 bh

7.000.000

180 bh

7.500.000

190 bh

8.000.000

200 bh

8.500.000

100%

37.000.000


Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Terpenuhiya kebutuhan air, listrik, komunikasi dan media informasi

100%

100%

672.900.000

100%

700.000.000

100%

800.000.000

100%

900.000.000

100%

1.000.000.000

100%

4.072.900.000



kendaraan dinas/operasional layak jalan

20 unit

20 unit

64.500.000

22 unit

78.045.000

27 unit

81.947.250

27 unit

86.044.600

27 unit

90.346.800

100%

400.883.650


Terbayarnya honor : 1.pelaksana kegiatan

15 orang

13 orang

2. pegawai kontrak

4.410.982.870

1.640.145.700

4.745.945.000

15 orang

1.750.000.000

134 orang

5.075.347.250

15 orang

1.800.000.000

148 orang

5.599.944.600

15 orang

2.000.000.000

153 orang

15 orang

2.100.000.000

169 orang

100%

9.290.145.700

RSUD Sultan Imanuddin RSUD Sultan Imanuddin

101 orang

123 orang


Seluruh bangunan dan halaman RSUD tampak bersih

100%

100%

100%

585.681.000

100%

648.000.000

100%

678.000.000

100%

708.000.000

100%

736.000.000

100%

3.355.681.000



Peralatan kerja berfungsi dengan baik

100%

100%

48.500.000

100%

65.000.000

100%

65.000.000

100%

65.000.000

100%

75.000.000

100%

318.500.000



Terpenuhinya kebutuhan ATK

100%

100%

99.996.970

100%

150.000.000

100%

200.000.000

100%

250.000.000

100%

250.000.000

100%

949.996.970

Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

100%

1

129.750.000

100%

175.000.000

100%

200.000.000

100%

250.000.000

100%

250.000.000

100%

1.004.750.000



Tergantinya komponen instalasi listrik/penerangan yang rusak

100%

100%

78.743.500

100%

97.900.000

100%

112.900.000

100%

122.900.000

100%

133.000.000

100%

545.443.500



Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

100%

100%

273.828.200

100%

150.000.000

100%

150.000.000

100%

200.000.000

100%

100.000.000

100%

873.828.200



Tersedianya buku bacaan dan peraturan perundang-undangan

0

0

0

10 buku

25.000.000

12 buku

30.000.000

12 buku

30.000.000

0

0

34 buku

85.000.000


Penyediaan makanan dan minumam

Terpenuhinya makanan minuman harian bagi pegawai RSUD

411 OH

415 OH

780.937.500

450 OH

850.000.000

470 OH

875.000.000

490 OH

900.000.000

510 OH

1.000.000.000

530 OH

4.405.937.500



Diperoleh pengetahuan/ketrampilan baik yang melaksanakan perjalanan dinas

15 OT

15 OT

30.000.000

20 OT

50.000.000

24 OT

75.000.000

30 OT

80.000.000

32 OT

85.000.000

121 orang

320.000.000




KODE



2012

Target

1

2

3


Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan baik

Pembangunan Rumah Dinas

Dokter spesialis menempati rumah dinas yang memadai



Dokter spesialis mendapat kendaraan dinas operasional roda empat yang memadai Dokter spesialis mendapat fasilitas perlengkapan rumah dinas yang memadai

4

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.909.047.000

2.931.200.000

1.957.200.000

718.700.000

957.500.000


17

8.473.647.000

0

4 unit

769.600.000

2 unit

400.000.000

2 unit

410.000.000

0

0

1 unit

200.000.000

8 unit

1.779.600.000


0

2 unit

330.000.000

6 unit

1.185.000.000

2

370.000.000

0

0

0

0

10 unit

1.885.000.000


0

20 unit

58.750.000

25 unit

70.000.000

28 unit

75.000.000

30 unit

86.500.000

35 unit

90.000.000

138

380.250.000



Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

2 paket

3 paket

68.500.000

3 paket

50.000.000

3 paket

50.000.000

3 paket

50.000.000

3 paket

50.000.000

15 paket

268.500.000


Dokter spesialis mendapat fasilitas peralatan rumah dinas yang memadai

0

24 unit

43.100.000

25 unit

50.000.000

25 unit

50.000.000

25 unit

50.000.000

25 unit

50.000.000

124 unit

243.100.000



Terpenuhinya peralatan gedung kantor (AC, kipas angin,dll)

24 unit

15 unit

99.925.000

20 unit

100.000.000

20 unit

100.000.000

20 unit

100.000.000

15 unit

100.000.000

90 unit

499.925.000


Pengadaan Mebeleur

Terpenuhinya mebeleur untuk pasien dan pegawai RSUD

60 unit

122 unit

94.772.000

120 unit

100.000.000

100 unit

100.000.000

80 unit

100.000.000

80 unit

100.000.000

502

494.772.000




0

15 unit

37.500.000

17 unit

45.000.000

19 unit

45.000.000

19 unit

45.000.000

19 unit

45.000.000

19

217.500.000



Pagar, taman dan tempat parkir berfungsi dengan baik

100%

100%

8.200.000

100%

8.200.000

100%

9.200.000

100%

12.200.000

100%

12.500.000

100%

50.300.000


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Kendaraan dinas/operasional roda2 dan roda 4 berfungsi dengan baik

25 unit

25 unit

114.000.000

27 unit

125.000.000

29 unit

150.000.000

29 unit

175.000.000

29 unit

200.000.000

29 unit

764.000.000



Peralatan gedung kantor berfungsi dengan baik

60 unit

141 unit

76.700.000

150 unit

98.000.000

150 unit

98.000.000

150 unit

100.000.000

160 unit

110.000.000

160 unit

482.700.000




4 unit

2 unit

208.000.000

4 unit

400.000.000

4 unit

500.000.000

0

0

0

0

10 unit

1.108.000.000


0

0

0

8 unit

300.000.000

0

0

0

0

0

0

8 unit

300.000.000


Rumah dinas dokter spesialis berpagar



Seluruh pegawai RSUD berpakaian dinas

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya

Pegawai RSUD berpakaian dinas

Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS

Pegawai yang pensiun dapat kembali ke daerah asal dengan fasilitas dari pemerintah

Pemulangan pegawai yang pensium

Pegawai yang pensiun dapat kembali ke daerah asal dengan fasilitas dari pemerintah

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Meningkatnya kemampuan/ketrampilan dan profesionalisme pegawai RSUD


Meningkatnya kemampuan/ketrampilan dan profesionalisme pegawai RSUD yang mendapat bimtek


Tersusunnya laporan kinerja dan laporan keuangan tepat waktu


Tersedianya LAKIP, RKA,DPA, Renja tepat waktu

6 buku

6 buku

982.500

6 buku

1.000.000

6 buku

1.000.000

6 buku

1.000.000

6 buku

1.000.000

30 buku

4.982.500



Laporan keuangan semesteran tepat waktu

6 buku

6 buku

982.500

6 buku

1.000.000

6 buku

1.000.000

6 buku

1.000.000

6 buku

1.000.000

30 buku

4.982.500


177.075.000 411 orang

415 orang

177.075.000

250.000.000 450 orang

20.000.000

0

2 orang

20.000.000

31 orang

250.363.200

470 orang

10.000.000

1 orang

250.363.200

13 Orang

250.000.000

275.000.000

10.000.000

2.947.500

250.000.000

490 orang

30.000.000

3 orang

250.000.000

30 orang

275.000.000

285.000.000

30.000.000

3.000.000

525.000.000

490 orang

10.000.000

1 orang

525.000.000

30 orang

285.000.000

285.000.000

10.000.000

3.000.000

550.000.000

490 orang

10.000.000

1 orang

550.000.000

60 orang

285.000.000

1.272.075.000

10.000.000

3.000.000

200.000.000


80.000.000

8 orang

200.000.000

60 orang

1.272.075.000

80.000.000


1.775.363.200

25 orang

3.000.000

1.775.363.200


14.947.500


KODE



2012

Target

1

2

2013

Rp

Target

Rp

2015

Target

Rp

10


2016

Target

Rp

11

12

Target

Rp

13

14

Target


Rp

3

4

5

7

8

9


Laporan keuangan akhir tahun tepat waktu

6 buku

6 buku

982.500

6 buku

1.000.000

6 buku

1.13.1.13.01.01


Terlaksananya pelayanan administrasi perkatoran.

100%

289.120.000

100%

333.000.000

100%

344.300.000

100%

350.500.000

100%

357.776.290

1.674.696.290

1.13.1.13.01.01.01


Terdistribusikannya surat dinas ke luar daerah.

Terkirimnya surat dinas ke luar daerah

100%

1.600.000

100%

1.700.000

100%

1.800.000

100%

1.900.000

100%

2.100.000

9.100.000

Dinas Sosial

1.13.1.13.01.01.02


Terlaksananya penyediaan jasa telepon/faximili, air PDAM, dan sumber daya listrik Dinas, serta media cetak per bulan per tahun

Tersedianya keperluan komunikasi, sumber air bersih dan listrik

12 Bulan

22.200.000

12 Bulan

22.800.000

12 Bulan

25.000.000

12 Bulan

25.000.000

12 Bulan

25.000.000

120.000.000

Dinas Sosial

1.13.1.13.01.01.06


Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional roda 4, roda 2

Terpeliharanya dan terselesaikan perijinan kendaraan dinas/operasional

100%

5.000.000

100%

5.000.000

100%

5.000.000

100%

5.000.000

100%

5.000.000

25.000.000

Dinas Sosial

100%

36.800.000

100%

39.000.000

100%

40.500.000

100%

40.500.000

100%

40.500.000

197.300.000

Dinas Sosial

100%

33.100.000

100%

33.100.000

100%

33.100.000

100%

33.100.000

100%

33.100.000

165.500.000

Dinas Sosial

100%

4.800.000

100%

5.000.000

100%

5.000.000

100%

5.000.000

100%

5.000.000

24.800.000

Dinas Sosial

100%

30.000.000

100%

30.800.000

100%

31.500.000

100%

32.500.000

100%

34.076.290

158.876.290

Dinas Sosial

100%

19.000.000

100%

19.500.000

100%

19.900.000

100%

20.000.000

100%

20.500.000

98.900.000

Dinas Sosial

100%

4.000.000

100%

4.100.000

100%

4.500.000

100%

4.500.000

100%

4.500.000

21.600.000

Dinas Sosial

100%

1.320.000

100%

35.000.000

100%

35.000.000

100%

35.000.000

100%

35.000.000

141.320.000

Dinas Sosial

100%

1.900.000

100%

5.000.000

100%

5.000.000

100%

5.000.000

100%

5.000.000

21.900.000

Dinas Sosial

100%

3.000.000

100%

3.000.000

100%

3.000.000

100%

3.000.000

100%

3.000.000

15.000.000

Dinas Sosial

100%

126.400.000

100%

129.000.000

100%

135.000.000

100%

140.000.000

100%

145.000.000

675.400.000

Dinas Sosial

Tersedianya pembayaran honorarium Terlaksananya pengelolaan petugas/pejabat keuangan dinas pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang Terjaganya Tersedianya tenaga kebersihan dan kebersihan dan keamanan kantor keamanan kantor Terpeliharanya Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja setiap peralatan kerja tahun Tersedianya ATK Terlaksananya penyediaan alat tulis untuk keperluan kantor tugas aparatur

1.13.1.13.01.01.07


1.13.1.13.01.01.08


1.13.1.13.01.01.09


1.13.1.13.01.01.10


1.13.1.13.01.01.11


Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.13.1.13.01.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Terlaksananya penyediaan komponen listrik keperluan penerangan bangunan kantor

1.13.1.13.01.01.13


1.13.1.13.01.01.14


1.13.1.13.01.01.17


1.13.1.13.01.01.18


Tersedianya barang cetakan, keperluan penggandaan surat, dan spanduk

Tersedianya komponen listrik bangunan kantor Terdapatnya Terlaksananya penyediaan peralatan peralatan dan dan perlengkapan kantor perlengkapan kerja yang kurang Terlaksananya penyediaan keperluan urusan rumah tangga kantor Terlaksananya penyediaan makan minum rapat dan tamu

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

terlaksananya sinkronisasi / keterpaduan program dengan Kemensos RI, Dinsos prov, Pusat Rehsos Sosial Paca, Balai Diklat

6

2014

1.000.000

6 buku

1.000.000

6 buku

1.000.000

15

16

17

30 buku

4.982.500



KODE



2012

Target

1

1.13.1.13.01.02

2


3

4

Terlaksananya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.

Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur masih kurang memadai terutama untuk sarana transportasi darat operasioal dan meubelair.

1.13.1.13.01.02.05


Terlaksananya penyediaan kendaraan dinas operasional darat roda 2 dan roda empat (mobil)

Saat ini sepeda motor pada dinas sosial terdapat 2 Unit, masing-masing merupakan kendaraan eksinstansi vertikal. Mobil dinas 1 Unit, 1 Unit Mobil pinjam pakai dari Kemensos RI

1.13.1.13.01.02.10

Pengadaan mebelaier

Terlaksananya penyediaan meubelaier kantor

Masih terdapatnya peralatan meubelair yang kurang memadai, seperti meja dan kursi kerja, lemari arsip.

1.13.1.13.01.02.22

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

1.13.1.13.01.02.24 1.13.1.13.01.02.26

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya penyediaan pakaian dinas atau pakaian harihari tertentu bagi aparatur.

2013

Rp

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

153.054.730

100%

447.287.245

100%

297.287.245

100%

297.287.245

100%

197.287.245

1.392.203.710

Dinas Sosial

85.000.000

100%

275.000.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

-

0

560.000.000

Dinas Sosial

0

100%

25.000.000

100%

50.000.000

100%

50.000.000

100%

50.000.000

175.000.000

Dinas Sosial

100%

32.300.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

432.300.000

Dinas Sosial

100%

33.504.730

100%

42.287.245

100%

42.287.245

100%

42.287.245

100%

42.287.245

202.653.710

Dinas Sosial

100%

2.250.000

100%

5.000.000

100%

5.000.000

100%

5.000.000

100%

22.250.000

Dinas Sosial

100%

18.000.000

100%

30.500.000

100%

32.500.000

100%

34.500.000

100%

36.500.000

152.000.000

45 Stel

18.000.000

45 Stel

18.000.000

45 Stel

19.000.000

45 Stel

20.000.000

45 Stel

21.000.000

96.000.000

Dinas Sosial

-

0

45 Stel

12.500.000

45 Stel

13.500.000

45 Stel

14.500.000

45 Stel

15.500.000

56.000.000

Dinas Sosial

5

6

100%

100%

5.000.000,000

1.13.1.13.01.03

Program Peningkatan Disiplin Pegawai

1.13.1.13.01.03.02

Terlaksananya penyediaan pakaian Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dinas beserta perlengkapannya bagi pegawai di lingkungan dinas sosial

1.13.1.13.01.03.05


Terlaksananya penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu bagi pegawai di lingkungan Dinsos

1.13.1.13.01.05


Meningkatnya kemampuan aparatur dalam pemberian pelayanan

100%

55.000.000

100%

60.000.000

100%

90.000.000

100%

90.000.000

100%

90.000.000

385.000.000

1.13.1.13.01.05.03

Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan

Pengiriman aparatur mengikuti bimbingan teknis sesuai uraian tugas dan keperluan pelayanan

6 Org

55.000.000

6 Org

60.000.000

6 Org

90.000.000

6 Org

90.000.000

6 Org

90.000.000

385.000.000

1.13.1.13.01.06


100%

3.000.000

100%

3.000.000

100%

3.000.000

100%

3.000.000

100%

3.000.000

15.000.000

1.13.1.13.01.06.01


4 Exemplar

1.000.000

4 Exemplar

1.000.000

4 Exemplar

1.000.000

4 Exemplar

1.000.000

4 Exemplar

1.000.000

5.000.000

Dinas Sosial

1.13.1.13.01.06.02

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

4 Exemplar

1.000.000

4 Exemplar

1.000.000

4 Exemplar

1.000.000

4 Exemplar

1.000.000

4 Exemplar

1.000.000

5.000.000

Dinas Sosial

4 Exemplar

1.000.000

4 Exemplar

1.000.000

4 Exemplar

1.000.000

4 Exemplar

1.000.000

4 Exemplar

1.000.000

5.000.000

Dinas Sosial

1.13.1.13.01.06.04

Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya laporan keuangan dan laporan kinerja SKPD setiap tahun. Tersedianya LAKIP dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Sementeran Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

477.662.295 Ketersediaan Perangko Paket yang terkirim

250 lembar

50 Lembar

60 bulan

12 bulan

1.450.000

501.756.000 50 Lembar 12 bulan

2.050.000

510.600.000 50 Lembar 12 bulan

2.050.000

551.100.000 50 Lembar 12 bulan

2.050.000

559.100.000 50 Lembar 12 bulan

2.050.000

Dinas Sosial

2.600.218.295 250 lembar 60 bulan

9.650.000

Disnakertrans Disnakertrans


KODE



2012

Target

1

2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 Rekening Telepon, Air, Listrik Surat Kabar

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

Target

6 57.300.000

Rp

Target

2015

Rp

Target


2016

Rp

Target

Rp

Target


Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

12 Bulan

75.000.000

12 Bulan

75.000.000

12 Bulan

85.000.000

12 Bulan

85.000.000

60 bulan

377.300.000

Disnakertrans

540 Terbitan

60 Terbitan

5 unit

1 unit

Kendaraan roda dua yang terpelihara

85 unit

17 unit

17 unit

17 unit

17 unit

17 unit

85 unit

Disnakertrans

Perpanjangan perizinan STNK

90 lembar

18 lembar

18 lembar

18 lembar

18 lembar

18 lembar

90 lembar

Disnakertrans

Tersedianya honorarium panitia pelaksana kegiatan

60 bulan

12 bulan

Tersedianya honorarium tim pengadaan barang dan jasa

5 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

5 tahun

Disnakertrans

7500 lembar

1500 lembar

1500 lembar

1500 lembar

1500 lembar

1500 lembar

7500 lembar


Tersedianya buku cek

Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

5 12 Bulan

Rp

2014

Kendaraan roda empat yang terpelihara

Tersedianya materai dan benda pos lainnya

Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

4 60 bulan

2013

120 Terbitan 26.706.000

48.050.000

1 unit

12 bulan

120 Terbitan 26.706.000

50.000.000

1 unit

12 bulan

120 Terbitan 30.550.000

50.000.000

1 unit

12 bulan

120 Terbitan 30.550.000

55.000.000

1 unit

12 bulan

540 Terbitan 30.550.000

55.000.000

5 unit

60 bulan

Disnakertrans 145.062.000

258.050.000

Disnakertrans

Disnakertrans

30 buku

6 buku

6 buku

6 buku

6 buku

6 buku

30 buku

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

60 bulan

20 orang

4 orang

41.880.000

4 orang

45.000.000

4 orang

45.000.000

4 orang

50.000.000

4 orang

50.000.000

20 orang

231.880.000

20 unit

4 unit

15.800.000

4 unit

15.800.000

4 unit

15.800.000

4 unit

18.300.000

4 unit

18.300.000

20 unit

84.000.000

Komputer yang diperbaiki

50 unit

10 unit

10 unit

10 unit

10 unit

10 unit

50 unit

Disnakertrans

Printer yang diperbaiki

40 unit

10 unit

10 unit

10 unit

10 unit

10 unit

40 unit

Disnakertrans

Tersedianya jasa administrasi giro bank Terlaksananya honorarium jasa petugas kebersihan Mesin tik yang diperbaiki

Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans

Note Book yang diperbaiki

25 unit

5 unit

5 unit

5 unit

5 unit

5 unit

25 unit

Disnakertrans

Pemeliharaan Jaringan

5 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

5 tahun

Disnakertrans

Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Terpenuhi alat tulis kantor

60 bulan

12 bulan

31.929.520

Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan

31.656.250

12 bulan

32.000.000

1 tahun

32.000.000

12 bulan

32.000.000

1 tahun

32.000.000

12 bulan

35.000.000

1 tahun

32.000.000

12 bulan

35.000.000

1 tahun

35.000.000

60 bulan

165.929.520

Disnakertrans

5 tahun

162.656.250

Disnakertrans

5 tahun

1 tahun

Terpenuhinya penggandaan administrasi

492950 lembar

92950 lembar

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya alat-alat listrik

5 tahun

1 tahun

32.160.000

1 tahun

5.000.000

1 tahun

5.000.000

1 tahun

25.000.000

1 tahun

5.000.000

Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Komputer PC

8 unit

2 Unit

55.000.000

1 Unit

60.000.000

2 Unit

65.000.000

1 Unit

50.000.000

2 Unit

65.000.000

Komputer Note book

13 unit

3 Unit

3 Unit

2 Unit

2 Unit

3 Unit

13 unit

Disnakertrans

11 buah

3 Buah

2 Buah

2 Buah

2 Buah

2 Buah

11 buah

Disnakertrans

Sound Sistem

1 unit

1 unit

-

-

-

-

1 unit

Disnakertrans

AC

3 unit

-

-

3 unit

-

3 unit

Disnakertrans

TV LCD

2 unit

1 unit

2 unit

6 unit

Disnakertrans

Printer

Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

6 unit

1 unit

Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

5 yahun

1 tahun

Terpenuhinya peralatan rumah tangga

5 tahun

1 tahun

10 paket

2 paket

600 kotak 5 tahun

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Buku peraturan perundang perundang-undangan undangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan dan minum rapat

Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100000 lembar

100000 lembar

5.000.000

1 tahun

5.000.000

1 tahun 1.300.000

2 paket

120 kotak

1.200.000

1 tahun

128.230.525

1 tahun

100000 lembar

5.000.000

1 tahun 2.000.000

2 paket

120 kotak

1.200.000

1 tahun

150.000.000

100000 lembar

1 tahun

5.000.000

1 tahun 2.000.000

2 paket

120 kotak

1.200.000

1 tahun

150.000.000

1 tahun

492950 lembar

5.000.000

1 tahun 2.000.000

2 paket

120 kotak

1.200.000

1 tahun

160.000.000

Disnakertrans

5 tahun

72.160.000

Disnakertrans

8 unit

295.000.000

Disnakertrans

5 yahun

25.000.000

5 tahun 2.000.000

10 paket

120 kotak

1.200.000

1 tahun

170.000.000


9.300.000

Disnakertrans

600 kotak

6.000.000

Disnakertrans

5 tahun

758.230.525

Disnakertrans


KODE



2012

Target

1

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Kegiatan Pengadaan mebeleur

3

4

9

1 unit

400.000.000

Rehab Berat Garasi Sepeda Motor

1 unit

-

-

1 unit

100.000.000

Rehab Berat Rumah Jabatan Kadis

1 unit

-

-

-

-

-

-

2015

Rp

Target

10

11

454.380.000


2016

Rp

Target

12

13

255.880.000

Rp

Target

14

15


Rp

16

386.880.000

17

1.675.550.000

-

-

-

-

-

1 unit

400.000.000

Disnakertrans

-

-

-

-

-

-

1 unit

100.000.000

Disnakertrans

1 unit

200.000.000

-

-

-

-

1 unit

200.000.000

Disnakertrans

1 unit

150.000.000

Disnakertrans

1 unit

150.000.000

Disnakertrans

-

Rehab Berat Gudang

1 unit

-

-

1 unit

150.000.000

-

-

-

-

Rehab Berat Pintu Pagar

2 unit

-

-

-

-

-

-

1 unit

150.000.000

-

-

Rehab Berat Mess

1 unit

-

-

-

-

-

-

-

-

1 unit

250.000.000

Almari

5 buah

1 buah

34.750.000

1 buah

34.750.000

1 buah

9.000.000

1 buah

9.000.000

1 buah

40.000.000

Filling Kabinet

5 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

5 buah

Disnakertrans

Almari besi 2 pintu

5 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

5 buah

Disnakertrans

Meja kerja staf

30 buah

10 Buah

10 Buah

-

-

10 buah

30 buah

Disnakertrans

kursi kerja staf

45 buah

15 Buah

15 Buah

-

-

15 buah

45 buah

5 tahun

1 tahun

68.150.000

1 paket

-

Bahan bakar minyak kendaraan dinas roda 2 dan roda 4

90 unit

18 Unit

60.000.000

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Peralatan gedung kantor terpelihara dengan baik

1 tahun

10.380.000

5 tahun

50.000.000

1 tahun

18 Unit

60.000.000

1 tahun

10.380.000

1 tahun 1 paket

Pakaian Dinas Harian pegawai

301 stel

58 stel

17 orang

3 orang

23.200.000

24.400.000

61 stel

60.000.000

3 orang

59.950.000 1 tahun

5 tahun

1 tahun

20 buku

4 buku

1.000.000

Dokumen laporan capaian kinerja

Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran

Dokumen laporan keuangan semesteran

10 buku

Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Dokumen laporan keuangan tahunan

5 buku

1 tahun

59.950.000

65.000.000

1 tahun

1 tahun

10.380.000

30.500.000

80.000.000

2 buku

64.000

1 buku

1.000.000

1 tahun

70.000.000

18 Unit

60.000.000

90 unit

1 tahun

11.880.000

1 tahun

11.880.000

5 tahun

-

30.500.000

61 stel

25.000.000

1 tahun

80.000.000

2 buku

64.000

1 buku

1.000.000

1 tahun

85.000.000

2 buku

64.000

1 buku

1.000.000

300.000.000

Disnakertrans

54.900.000

Disnakertrans

139.100.000 301 stel

139.100.000

17 orang

325.000.000

Disnakertrans

359.950.000 5 tahun

359.950.000

5 tahun


2.064.000

10.320.000

1.000.000

20 buku

2 buku

64.000

2 buku

64.000

1 buku

1.000.000

1 buku

1.000.000

472.093.919

Disnakertrans

325.000.000

4 buku

439.414.495


85.000.000

2.064.000 1.000.000

408.417.532

100.000.000

6 orang

1 tahun

4 buku

193.150.000

100.000.000

80.000.000

2.064.000 1.000.000

30.500.000

61 stel

Disnakertrans

Disnakertrans

5 tahun

30.500.000

25.000.000

1 orang

127.500.000

1 paket

30.500.000

1 tahun

4 buku

350.164.139

60.000.000

70.000.000

2.064.000 1.000.000

18 Unit

80.000.000

4 orang

5 buah

1 tahun

30.500.000 61 stel

25.000.000

Disnakertrans

25.000.000

-

1 tahun

4 buku


60.000.000

65.000.000

2.064.000

Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

18 Unit

60.000.000

60.000.000

5 tahun

1 tahun

24.400.000

60.000.000


25.000.000

-

23.200.000


1.6.1.1.5

8 655.130.000

-

Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Biaya kontribusi Bintek Biaya perjalanan dinas bintek luar daerah

1.6.1.1.4

Target

-


1.6.1.1.3

Rp

1 unit

Rehab ruangan kadis

Kegiatan Pemulangan pegawai yang pensiun

7

2014

Rehab Berat Gedung kantor Penta Kerja


1.6.1.1.2

6

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Target

5


1.6.1.1.1

Rp

173.280.000

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung kantor yang terpelihara

1.6.1.1

2013

5.000.000

Disnakertrans

10 buku

320.000

Disnakertrans

5 buku

5.000.000

Disnakertrans

506.603.178

2.176.693.263

Prosentase Jasa Surat Menyurat untuk Kepentingan Tugas

100%

100%

100.000

100%

105.000

100%

110.250

100%

115.763

100%

121.551

100%

552.564

BPMD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Prosentase Biaya Langganan Telepon, Air, Listrik dan Internet

100%

100%

36.330.000

100%

38.146.500

100%

40.053.825

100%

42.056.517

100%

44.159.343

100%

200.746.185

BPMD

100%

100%

100%

40.000.000

100%

50.000.000

100%

60.000.000

100%

70.000.000

100%

220.000.000

BPMD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-


KODE



2012

Target

1

Target

6

Rp

Target

2015

Rp

Target


2016

Rp

Target

Rp

Target


Rp

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



100%

100%

10.580.000

100%

11.109.000

100%

11.664.450

100%

12.247.673

100%

12.860.057

100%

58.461.180

BPMD

1.6.1.1.7


Tertib Administrasi

100%

100%

37.530.000

100%

39.406.500

100%

41.376.825

100%

43.445.667

100%

45.617.950

100%

207.376.942

BPMD

1.6.1.1.8


Terwujudnya Lingkungan Kantor yang Bersih

100%

100%

21.844.000

100%

22.936.200

100%

24.083.010

100%

25.287.161

100%

26.551.519

100%

120.701.890

BPMD

1.6.1.1.9



100%

100%

11.500.000

100%

12.075.000

100%

12.678.750

100%

13.312.688

100%

13.978.322

100%

63.544.760

BPMD


Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor

100%

100%

16.607.800

100%

17.438.190

100%

18.310.099

100%

19.225.605

100%

20.186.885

100%

91.768.579

BPMD

1.6.1.1.11


Terpenuhinya Bahan Cetakan dan Penggandaan untuk Kebutuhan Kantor

100%

100%

13.500.000

100%

14.175.000

100%

14.883.750

100%

15.627.938

100%

16.409.335

100%

74.596.023

BPMD

1.6.1.1.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Terjaminnya Penerangan Kantor Bangunan Kantor

100%

100%

1.200.000

100%

1.260.000

100%

1.323.000

100%

1.389.150

100%

1.458.608

100%

1.6.1.1.13



100%

100%

76.196.000

100%

75.000.000

100%

75.000.000

100%

75.000.000

100%

75.000.000


Terjaminnya Kebersihan dan Kenyamanan Kantor

100%

100%

4.956.600

100%

5.204.430

100%

5.464.652

100%

5.737.885

100%

6.024.779

1.6.1.1.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Meningkatnya Pengetahuan sebagai Acuan dan Pedoman dalam Melaksanakan Tugas

100%

100%

800.000

100%

840.000

100%

882.000

100%

926.100

100%

1.6.1.1.16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6.1.1.17



100%

100%

4.000.000

100%

4.200.000

100%

4.410.000

100%

1.6.1.1.18


Keterpaduan Kebijakan Program antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten

100%

100%

115.019.739

100%

126.521.712

100%

139.173.884

100%

1.6.1.2


1.6.1.2.1


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6.1.2.2


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6.1.2.3


Penambahan Ruangan Gedung Kantor

-

1 Unit

200.000.000

1 Unit

250.000.000

-

-

-

450.000.000

-

1.6.1.2.4


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6.1.2.5


Tersedianya Kendaraan Dinas

-

6 Unit

102.000.000

-

-

-

-

100%

333.000.000

BPMD

1.6.1.2.6


-

1.6.1.2.7



1.6.1.2.8


-

1.6.1.2.9


1.6.1.2.10

Pengadaan mebeleur

1.6.1.2.11


1.6.1.2.12


1.6.1.2.13


Terjaminnya Kenyamanan dan Keamanan Kantor

1.6.1.2.14


-

1.6.1.2.15



1.6.1.2.16


-

1.6.1.2.17


-

1.6.1.1.14

3

Rp

2014

1.6.1.1.6

1.6.1.1.10

2

2013

431.792.555

-

-

100%

1 Unit

131.789.364

-

-

231.000.000

450.003.832

-

6.630.758

BPMD

376.196.000

BPMD

100%

27.388.346

BPMD

972.405

100%

4.420.505

BPMD

-

-

-

-

-

4.630.500

100%

4.862.025

100%

22.102.525

BPMD

153.091.272

100%

168.400.399

100%

702.207.006

BPMD

416.904.024

185.999.225

1.616.489.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

5.479.680

100%

7.500.000

100%

10.000.000

100%

15.000.000

100%

20.000.000

100%

57.979.680

BPMD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


100%

100%

49.800.000

100%

50.000.000

100%

60.000.000

100%

70.000.000

100%

80.000.000

100%

309.800.000

BPMD

Terpenuhinya sarana prasarana aparatur kantor yang representatif

100%

100%

79.761.100

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

79.761.100

BPMD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

33.751.775

100%

35.439.364

100%

37.211.332

100%

39.071.899

100%

41.025.494

100%

186.499.864

BPMD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

30.000.000

100%

31.500.000

100%

33.075.000

100%

34.728.750

100%

36.465.188

100%

165.768.938

BPMD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BPMD


KODE



2012

Target

1 1.6.1.2.18

2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah Jabatan/Dinas

3 -

2013

Rp

6

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp


4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6.1.2.19

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor


100%

100%

2.000.000

100%

7.350.000

100%

7.717.500

100%

8.103.375

100%

8.508.543

100%

33.679.418

BPMD

1.6.1.2.20


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6.1.2.21


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6.1.2.22


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6.1.2.23


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6.1.2.24


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6.1.2.25


-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6.1.3


1.6.1.3.1


-

1.6.1.3.2

Pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya

Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas PNS BPMD Kab. Ktw. Barat

1.6.1.3.3

Pengadaan pakaian kerja lapangan

1.6.1.3.4

-

-

-

-

17.200.000

21.600.000

22.400.000

23.200.000

-

105.200.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

43 Orang

17.200.000

52 Orang

20.800.000

54 Orang

21.600.000

56 Orang

22.400.000

58 Orang

23.200.000

270 Orang

105.200.000

BPMD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pengadaan pakaian KORPRI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6.1.3.5


Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Batik PNS BPMD Kab. Ktw. Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6.1.4

Program fasilitas pindah/purna Tugas PNS

1.6.1.4.1


100%

4 Orang

60.000.000

1 Orang

15.000.000

1 Orang

15.000.000

1 Orang

15.000.000

1 Orang

15.000.000

8 Orang

120.000.000

BPMD

1.6.1.4.2

Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6.1.4.3


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6.1.5

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.6.1.5.1

Pendidikan dan pelatihan formal

1.6.1.5.2


1.6.1.5.3

Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-Undangan

1.6.1.6 1.6.1.6.1

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Kinerja Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.6.1.6.2


1.6.1.6.3

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi Anggaran

1.6.1.6.4


-

20.800.000

-

60.000.000 Terbantunya Pemulangan PNS Purna Tugas

15.000.000

21.000.000

15.000.000

31.500.000

15.000.000

31.500.000

15.000.000

31.500.000

120.000.000

31.500.000

147.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

2 Orang

21.000.000

3 Orang

31.500.000

3 Orang

31.500.000

3 Orang

31.500.000

3 Orang

31.500.000

14 Orang

147.000.000

BPMD

Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek Pengembangan Kualitas

3.001.575

3.151.656

3.309.237

3.474.699

3.648.435

16.585.602

Tertib Administrasi

100%

5 Buku

1.000.525

5 Buku

1.050.552

5 Buku

1.103.079

5 Buku

1.158.233

5 Buku

1.216.145

25 Buku

5.528.534

BPMD

Tertib Administrasi

100%

1 Buku

1.000.525

1 Buku

1.050.552

1 Buku

1.103.079

1 Buku

1.158.233

1 Buku

1.216.145

5 Buku

5.528.534

BPMD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

1 Buku

1.000.525

1 Buku

1.050.552

1 Buku

1.103.079

1 Buku

1.158.233

1 Buku

1.216.145

5 Buku

5.528.534

BPMD

Tertib Administrasi


KODE



2012

Target

1

2

3

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Penyelesaian Urusan Administrasi Perkantoran


Penyediaan benda pos dan pengiriman surat

4

2013

Rp

5

Target

6

7

357.802.000

2014

Rp

Target

8

9

357.802.000

2015

Rp

Target

10

11

357.802.000


2016

Rp

Target

12

13

357.802.000

Rp

Target

14

15

357.802.000


Rp

16

17

1.789.010.000

Disbudpar

100%

300.000

100%

300.000

100%

300.000

100%

300.000

100%

300.000

100%

1.500.000

Disbudpar

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan Penyediaan fasilitas pendukung listrik perkantoran

100%

41.500.000

100%

41.500.000

100%

41.500.000

100%

41.500.000

100%

41.500.000

100%

207.500.000

Disbudpar

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan fasilitas pendukung perkantoran

100%

9.180.000

100%

9.180.000

100%

9.180.000

100%

9.180.000

100%

9.180.000

100%

45.900.000

Disbudpar


Penyediaan fasilitas pendukung aparatur Disbudpar

100%

58.700.000

100%

58.700.000

100%

58.700.000

100%

58.700.000

100%

58.700.000

100%

293.500.000

Disbudpar

Pelayanan jasa administrasi keuangan

Laporan Keuangan dapat diselesaikan dengan baik

100%

35.905.000

100%

35.905.000

100%

35.905.000

100%

35.905.000

100%

35.905.000

100%

179.525.000

Disbudpar


Petugas kebersihan

100%

24.544.000

100%

24.544.000

100%

24.544.000

100%

24.544.000

100%

24.544.000

100%

122.720.000

Disbudpar

Penyediaan ATK

Mendukung pekerjaan perkantoran

100%

17.103.000

100%

17.103.000

100%

17.103.000

100%

17.103.000

100%

17.103.000

100%

85.515.000

Disbudpar


Menunjang pekerjaan administrasi perkantoran

100%

20.150.000

100%

20.150.000

100%

20.150.000

100%

20.150.000

100%

20.150.000

100%

100.750.000

Disbudpar

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan Menunjang pekerjaan perkantoran bangunan kantor

100%

2.975.000

100%

2.975.000

100%

2.975.000

100%

2.975.000

100%

2.975.000

100%

14.875.000

Disbudpar


Perlatan rumah tangga

100%

845000

100%

845000

100%

845000

100%

845000

100%

845000

100%

4.225.000

Disbudpar


Pengadaan buku kepariwisataan, keuangan, dan kepegawaian

50%

1.500.000

50%

1.500.000

50%

1.500.000

50%

1.500.000

50%

1.500.000

50%

7.500.000

Disbudpar


Makan & Snack rapat koordinasi, makanan & minuman harian

100%

46.800.000

100%

46.800.000

100%

46.800.000

100%

46.800.000

100%

46.800.000

100%

234.000.000

Disbudpar


Belanja perjalanan Dinas luar daerah

100%

98.300.000

100%

98.300.000

100%

98.300.000

100%

98.300.000

100%

98.300.000

100%

491.500.000

Disbudpar


Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pengadaan perlengkapan kantor

Umbul-umbul bendera beserta tiang

20 bh

5.000.000

20 bh

5.000

20 bh

5.000

20 bh

5.000

20 bh

5.000

20 bh

5.020.000

Disbudpar


Rehab instalasi listrik kantor, perbaikan & pengecatan pagar dan gedung kantor, Perawatan taman halaman kantor pemeliharaan & pengecatan gedung kantor

100%

10.400.000

100%

10.400.000

100%

10.400.000

100%

10.400.000

100%

10.400.000

100%

52.000.000

Disbudpar


Meningkatnya Kinerja dan Disiplin Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Pakaian dinas bagi PNS Disbudpar Kobar

Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS / Pemulangan Pegawai yang Pensiun

Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang pesiun.

Pengiriman pegawai pensiun yang keluar daerah


Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pembiayaan utk mengikuti bimtek, pelatihan, & kursus singkat keluar daerah

Perjalanan dinas bimtek, kontribusi bimtek

15.400.000

10.405.000

14.400.000

40 stel

14.400.000

10.405.000

14.400.000

40 stel

0

14.400.000

10.405.000

14.400.000

40 stel

0

14.400.000

10.405.000

14.400.000

40 stel

0

14.400.000

57.020.000

14.400.000

40 stel

0

14.400.000

72.000.000

40 stel

0

72.000.000

Disbudpar

0 Disbudpar

21.000.000

100%

21.000.000

21.000.000

100%

21.000.000

21.000.000

100%

21.000.000

21.000.000

100%

21.000.000

21.000.000

100%

21.000.000

84.000.000

100%

84.000.000

Disbudpar


KODE



2012

Target

1

2

3

4

2013

Rp

5

Target

6

7

2014

Rp

Target

8

9

2015

Rp

Target

10

11


2016

Rp

Target

12

13

Rp

Target

14

15


Rp

16

17

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tercapainya Laporan Kinerja dan keuangan Dinas.


Laporan capaian & ikhtisar realisasi kinerja SKPD Disbudpar

100%

1.000.000

100%

1.000.000

100%

1.000.000

100%

1.000.000

100%

1.000.000

100%

5.000.000

Disbudpar


Laporan keuangan semesteran

100%

1.000.000

100%

1.000.000

100%

1.000.000

100%

1.000.000

100%

1.000.000

100%

5.000.000

Disbudpar



100%

1.000.000

100%

1.000.000

100%

1.000.000

100%

1.000.000

100%

1.000.000

100%

5.000.000

Disbudpar

1.19.1.19.02.01


1.19.1.19.02.01.01


1.19.1.19.02.01.02


1.19.1.19.02.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

1.19.1.19.02.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan.

1.19.1.19.02.01.08

3.000.000

3.000.000

448.637.050 tercapainya prosentase rata-rata surat tersampaikan

3.000.000

500.308.200

3.000.000

494.365.000

3.000.000

530.500.000

15.000.000

563.000.000

2.536.810.250

12 Bulan

2.000.000

12 Bulan

2.000.000

12 Bulan

2.000.000

12 Bulan

2.500.000

12 Bulan

3.000.000

12 Bulan

11.500.000


12 Bulan

48.000.000

12 Bulan

50.400.000

12 Bulan

52.500.000

12 Bulan

55.000.000

12 Bulan

57.500.000

12 Bulan

263.400.000


12 Bulan

18.080.000

12 Bulan

18.000.000

12 Bulan

20.000.000

12 Bulan

22.000.000

12 Bulan

24.000.000

12 Bulan

102.080.000


tertibnya penataan administrasi keuangan

12 Bulan

57.937.000

12 Bulan

60.833.850

12 Bulan

62.000.000

12 Bulan

65.000.000

12 Bulan

65.000.000

12 Bulan

310.770.850


Penyediaan jasa kebersihan kantor.

terpeliharanya kebersihan dan keamanan gedung kantor

12 Bulan

43.365.000

12 Bulan

43.365.000

12 Bulan

43.365.000

12 Bulan

45.000.000

12 Bulan

45.000.000

12 Bulan

220.095.000


1.19.1.19.02.01.09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.

terpeliharanya fasilitas kerja

12 Bulan

14.725.000

12 Bulan

15.461.250

12 Bulan

17.500.000

12 Bulan

18.500.000

12 Bulan

20.000.000

12 Bulan

86.186.250


1.19.1.19.02.01.10

Penyediaan alat tulis kantor.

terpenuhinya alat tulis kantor

12 Bulan

38.865.300

12 Bulan

44.000.000

12 Bulan

44.000.000

12 Bulan

44.000.000

12 Bulan

44.000.000

12 Bulan

214.865.300


1.19.1.19.02.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan

17.110.950

12 Bulan

18.000.000

12 Bulan

20.000.000

12 Bulan

25.000.000

12 Bulan

30.000.000

12 Bulan

110.110.950


1.19.1.19.02.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

terjaminnya penerangan gedung kantor

12 Bulan

3.180.000

12 Bulan

4.500.000

12 Bulan

5.000.000

12 Bulan

5.500.000

12 Bulan

6.000.000

12 Bulan

24.180.000


1.19.1.19.02.01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan

26.922.000

12 Bulan

43.000.000

12 Bulan

35.000.000

12 Bulan

37.500.000

12 Bulan

40.000.000

12 Bulan

182.422.000


1.19.1.19.02.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga.

terpenuhinya fasilitas peralatan rumah tangga

12 Bulan

7.379.650

12 Bulan

7.500.000

12 Bulan

10.000.000

12 Bulan

12.500.000

12 Bulan

15.000.000

12 Bulan

52.379.650


1.19.1.19.02.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan perundangundangan

tersedianya buku peraturan perundang-undangan

0

12 Bulan

2.000.000

12 Bulan

2.500.000

12 Bulan

3.000.000

12 Bulan

3.500.000

12 Bulan

11.000.000


1.19.1.19.02.01.17

Penyediaan makanan dan minuman.

tersedianya kebutuhan makan dan minum rapat

12 Bulan

4.200.000

12 Bulan

5.000.000

12 Bulan

5.500.000

12 Bulan

7.500.000

12 Bulan

10.000.000

12 Bulan

32.200.000


1.19.1.19.02.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 Bulan

166.872.150

12 Bulan

186.248.100

12 Bulan

175.000.000

12 Bulan

187.500.000

12 Bulan

200.000.000

12 Bulan

915.620.250


Terpenuhinya pelayanan komunikasi air dan listrik tertibnya administrasi surat perijinan kendaraan dinas

-


KODE



2012

Target

1 1.19.1.19.02.02

2

3

4

Rp

5


81.319.200

2014

Rp

Target

8

9

292.951.900

1.300 VA

0

Pengadaan kendaraan dinas/operasional.

terpenuhinya kendaraan dinas operasional

2 Unit

35.000.000

1.19.1.19.02.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor.

tersedianya perlengkapan gedung kantor

60 M

6.870.000

1.19.1.19.02.02.09


tersedianya peralatan gedung kantor

3 Unit

22.500.000

5 Buah

16.268.800

Rp

Target

10

11

461.000.000

-

6.711.900

-


2016

Rp

Target

12

13

102.240.000

Rp

Target

14

15

3 Unit

-

2 Unit

-


Rp

16

63.500.000

1.220.649.900

17

0

-

0

-

0

88.031.100


-

0

-

0

105.000.000


-

0

122.500.000


6.500.000

-

0

13.370.000


38.500.000


16.268.800


75.000.000


0

35 M2

105.000.000

52.500.000

2 Unit

35.000.000

0

-

0

16.000.000

-

0

-

0

-

0

0

-

0

-

0

-

0

40.000.000

-

0

-

0

-

0

3428 M2

65.480.000


12 Bulan

5 Buah

Tersedianya fasilitas kerja -

0

1 Set

35.000.000

-

0

3.274 M2

32.740.000

1.19.1.19.02.02.22

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

1.19.1.19.02.02.24

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.

terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional

12 Bulan

42.000.000

12 Bulan

51.000.000

1.19.1.19.02.02.28

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

12 Bulan

4.300.000

12 Bulan

5.000.000

1.19.1.19.02.02.41


terlaksananya rehab rumah dinas

1 Paket

92.700.000

1.19.1.19.02.02.42

2015

terlaksananya pembanguan gedung kantor

1.19.1.19.02.02.05

Pengadaan Mebeleur

7

300.958.000

-

1.19.1.19.02.02.10

Target

6

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

1 Paket 1.19.1.19.02.02.03

2013

terlaksananya rehab pagar kantor

-

0

terlaksananya rehab gedung kantor

-

0

-

47 M2

8 Buah

-

-

0

3.274 M2

32.740.000

12 Bulan

57.000.000

12 Bulan

57.000.000

12 Bulan

57.000.000

12 Bulan

264.000.000


12 Bulan

5.500.000

12 Bulan

6.000.000

12 Bulan

6.500.000

12 Bulan

27.300.000


0

-

0

-

0

-

0

-

92.700.000


94.000.000

26 M2

26.000.000

-

0

-

0

-

120.000.000


0

77 M2

192.500.000

-

0

-

0

-

192.500.000



1.19.1.19.02.03

Program Peningkatan Disipilin Aparatur.

1.19.1.19.02.03.02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya

tersedianya pakaian dinas harian PNS

1.19.1.19.02.03.05

Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

1.19.1.19.02.04

Program Fasilitasi pindah purna tugas PNS.

1.19.1.19.02.04.01

Pemulangan pegawai yang pensiun.

1.19.1.19.02.05


1.19.1.19.02.05.03


-

16.000.000

40 Org

16.000.000

-

16.000.000

40 stel

0

-

1 Org

15.000.000

-

48.000.000

terlaksananya bimtek aparatur

6 Org

48.000.000

0

0

-

48.000.000

18.000.000

2 Org

0

35.000.000

-

56.000.000

18.000.000

2 Org

0

35.000.000

-

56.000.000

84.000.000

40 stel

0

2 Org

35.000.000

60.000.000


0 120.000.000

2 Org

60.000.000

7 Org

84.000.000

-

35.000.000

56.000.000

7 Org

18.000.000

40 stel

35.000.000

56.000.000

7 Org

18.000.000

40 stel

35.000.000

48.000.000

6 Org

16.000.000

40 stel

0

15.000.000 terlaksananya pemulangan pegawai pensiun

16.000.000

16.000.000

120.000.000


268.000.000

7 Org

268.000.000



KODE



2012

Target

1

2

3

4

2013

Rp

5

Target

6

7

2014

Rp

Target

8

9

2015

Rp

Target

10

11


2016

Rp

Target

12

13

Rp

Target

14

15


Rp

16

17

1.19.1.19.02.06


1.19.1.19.02.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

tercapainya standar dan sistem pelaporan SKPD

12 Bulan

1.000.000

12 Bulan

1.000.000

12 Bulan

1.000.000

12 Bulan

1.250.000

12 Bulan

1.500.000

12 Bulan

5.750.000


1.19.1.19.02.02

Penyusunan laporan keuangan semesteran.

tercapainya standar dan sistem pelaporan keuangan semesteran

12 Bulan

1.000.000

12 Bulan

1.000.000

12 Bulan

1.000.000

12 Bulan

1.250.000

12 Bulan

1.500.000

12 Bulan

5.750.000


1.19.1.19.02.04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

tercapainya standar dan sistem pelaporan keuangan akhir tahun

12 Bulan

1.000.000

12 Bulan

1.000.000

12 Bulan

1.000.000

12 Bulan

1.250.000

12 Bulan

1.500.000

12 Bulan

5.750.000


100%

378.158.900

100%

453.790.680

100%

544.448.816

100%

653.208.579

100%

720.920.869

100%

2.750.527.844

100%

1.000.000

100%

1.200.000

100%

1.340.000

100%

1.478.000

100%

1.478.800

100%

6.496.800

Satpol PP

100%

22.560.000

100%

27.072.000

100%

32.486.400

100%

38.983.680

100%

42.882.048

100%

163.984.128

Satpol PP

1.19.03.01

3.000.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat Lancarnya Proses Penyediaan Dana Untuk Pembayaran Surat Kabar, Jasa Pengumuman Lelang, Pembayaran

3.000.000

3.000.000

3.750.000

4.500.000

17.250.000

1.19.03.01.01


1.19.03.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.19.03.01.03

Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Lancarnya Proses Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

100%

5.400.000

100%

6.480.000

100%

7.776.000

100%

9.331.200

100%

10.264.320

100%

39.251.520

Satpol PP

1.19.03.01.04

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Terbayarnya Biaya Jaminan Asuransi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja

100%

52.750.000

100%

63.300.000

100%

75.960.000

100%

91.152.000

100%

100.267.200

100%

383.429.200

Satpol PP

1.19.03.01.06


Terbayarnya Biaya Perpanjangan STNK dan Biaya Service

100%

33.167.500

100%

39.801.000

100%

47.761.200

100%

57.313.440

100%

63.044.784

100%

241.087.924

Satpol PP

1.19.03.01.07


Tersedianya Dana Untuk Pembayaran Upah Kerja, Belanja Perangko, Materai/Benda Pos Lainnya dan Jasa

100%

42.529.000

100%

51.034.800

100%

61.241.760

100%

73.490.112

100%

80.839.123

100%

309.134.795

Satpol PP

1.19.03.01.08

Penyedia jasa kebersihan kantor

Tersedianya dana untuk jasa kebersihan kantor

100%

16.104.000

100%

19.324.800

100%

23.189.760

100%

27.827.712

100%

30.610.483

100%

117.056.755

Satpol PP

1.19.03.01.09


Tersedianya Dana Jasa Perbaikan Perbaikan Peralatan kerja

100%

14.000.000

100%

16.800.000

100%

20.160.000

100%

24.192.000

100%

26.611.200

100%

101.763.200

Satpol PP

1.19.03.01.10


Tersedianya Alat Tulis Kantor Untuk Penunjang Kegiatan Kantor

100%

37.165.000

100%

44.598.000

100%

53.517.600

100%

64.221.120

100%

70.643.232

100%

270.144.952

Satpol PP

1.19.03.01.11


Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Untuk Penunjang Kegiatan Kantor

100%

14.690.000

100%

17.628.000

100%

21.153.600

100%

25.384.320

100%

30.461.184

100%

109.317.104

Satpol PP

1.19.03.01.12

Penyedia Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100%

2.710.000

100%

3.252.000

100%

3.902.400

100%

4.682.880

100%

5.151.168

100%

19.698.448

Satpol PP

1.19.03.01.13


100%

22.820.000

100%

27.384.000

100%

32.860.800

100%

39.432.960

100%

43.376.256

100%

165.874.016

Satpol PP

1.19.03.01.14


Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Untuk Menunjang Aktifitas Kantor Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Rumah Tangga Kantor POL PP

44.437.082

Satpol PP

1.19.03.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Buku Peraturan Perundang-undangan

100%

1.000.000

100%

1.200.000

100%

1.440.000

100%

1.728.000

100%

1.900.800

100%

7.268.800

Satpol PP

1.19.03.01.16


Tersedianya Makanan Dan Minuman

100%

87.750.000

100%

105.300.000

100%

126.360.000

100%

151.632.000

100%

166.795.200

100%

637.837.200

Satpol PP

1.19.03.01.18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Tersedianya Dana Untuk Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

100%

18.400.000

100%

22.080.000

100%

26.496.000

100%

31.795.200

100%

34.974.720

100%

133.745.920

Satpol PP

6.113.400


7.336.080

105.311.200

8.803.296

126.373.440

10.563.955

151.648.128

11.620.351

181.977.754

200.175.529

765.486.051

1.19.03.02


Tersedianya perlengkapan kantor

100%

868.000

100%

1.041.600

100%

1.249.920

100%

1.499.904

100%

1.649.894

100%

6.309.318

Satpol PP

1.19.03.02.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Kebutuhan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Dinas Kantor POL PP

100%

104.443.200

100%

125.331.840

100%

150.398.208

100%

180.477.850

100%

198.525.635

100%

759.176.732

Satpol PP

87.253.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.19.03.03.02


Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) Beserta Perlengkapannya

100%

87.253.000

104.703.600 100%

104.703.600

125.644.320 100%

125.644.320

150.773.184 100%

150.773.184

165.850.502 100%

165.850.502

634.224.606 100%

634.224.606

Satpol PP


KODE



2012

Target

1

2

3

4

Penyedia pasilitas pindah /purna tugas pns

Bimbingan Teknis lmplementasi Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya pasilitas pindah /purna tugas pns

100%

1.19.03.06.01 1.19.03.06.02 1.19.03.06.04

Penyusunan Laporan keuangan semesteran Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun

6

7

15.004.700

Tersedianya Dana Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur pada Kantor POL PP

100%

73.000.000

100%

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran Kantor POL PP Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Kantor POL PP

Rp

Target

8

9

16.505.170

100%

87.600.000

2015

Rp

Target

10

11

19.806.204 100%

87.600.000

1.512.600 Tersusunnya Laporan Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD

2014

16.505.170

73.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanga Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Target

15.004.700

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 1.19.03.05.03

Rp

5

Program Pasilitas pindah /purna tugas pns 1.19.01.19.03.04

2013

19.806.204

100%

1.815.120

105.120.000

Rp

Target

12

13

23.767.445 100%

105.120.000

23.767.445

2.178.144

126.144.000

Rp

Target

14

15

26.144.189 100%

126.144.000

100%


2016

26.144.189

2.613.773

138.758.400

Rp

16

17

26.144.189 100%

138.758.400

100%


101.227.708

Satpol PP

530.622.400

100%

2.788.024

530.622.400

Satpol PP

10.907.661

100%

504.200

100%

605.040

100%

726.048

100%

871.258

100%

958.383

100%

3.664.929

Satpol PP

100%

504.200

100%

605.040

100%

726.048

100%

871.258

100%

958.383

100%

3.664.929

Satpol PP

100%

504.200

100%

605.040

100%

726.048

100%

871.258

100%

871.258

100%

3.577.803

Satpol PP

Tabel 7.3 Implementasi 15 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan





1

2

3

4

2012

Target

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


17

Prioritas 1. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat 1.01.1.01.01.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.1.01.01.15.01


Jumlah gedung sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) bertambah

1.01.1.01.01.15.18


1.01.1.01.01.15.42

619.071.600

199.156.000

680.978.760

749.076.636

823.984.300

3.072.267.296

-

-

-

1 Unit

400.000.000

1 Unit

440.000.000

1 Unit

484.000.000

1 Unit

532.400.000

100%

1.856.400.000

Alat praktik dan peraga TK.

14 Paket

14 Paket

153.397.000

14 Paket

168.736.700

14 Paket

185.610.370

14 Paket

204.171.407

14 Paket

224.588.548

100%

936.504.025

Disdikpora


Tersedia Ruang Belajar yang representatif.

1 pek

1 pek

28.428.000

1 pek

31.270.800

1 pek

34.397.880

1 pek

37.837.668

1 pek

41.621.435

100%

173.555.783

Disdikpora

1.01.1.01.01.15.66


Capaian Kinerja PAUD

2 Dokumen

2 Dokumen

17.331.000

2 Dokumen

19.064.100

2 Dokumen

20.970.510

2 Dokumen

23.067.561

2 Dokumen

25.374.317

100%

105.807.488

Disdikpora

1.01.1.01.01.16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1.01.1.01.01.16.01


Terlayani anak usia sekolah wajib belajar 9 tahun didaerah terpencil/ terisolir

2 Sekolah

2 Sekolah

717.856.000

2 Sekolah

789.641.600

2 Sekolah

868.605.760

2 Sekolah

955.466.336

2 Sekolah

1.051.012.970

100%

4.382.582.666

Disdikpora

1.01.1.01.01.16.02


Kinerja Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah meningkat.

21 Unit

21 Unit

2.290.080.000

21 Unit

2.519.088.000

21 Unit

2.770.996.800

21 Unit

3.048.096.480

21 Unit

3.352.906.128

100%

13.981.167.408

Disdikpora

1.01.1.01.01.16.03



28 Ruang

28 Ruang

3.841.891.000

28 Ruang

4.226.080.100

28 Ruang

4.648.688.110

28 Ruang

5.113.556.921

28 Ruang

5.624.912.613

100%

23.455.128.744

Disdikpora

1.01.1.01.01.16.09



6 sekolah

6 sekolah

609.966.000

6 sekolah

670.962.600

6 sekolah

738.058.860

6 sekolah

811.864.746

6 sekolah

893.051.221

100%

3.723.903.427

Disdikpora

1.01.1.01.01.16.12

Pembangunan perpusatakaan sekolah

Ruang Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTs

7 Unit

7 Unit

1.207.575.000

7 Unit

1.328.332.500

7 Unit

1.461.165.750

7 Unit

1.607.282.325

7 Unit

1.768.010.558

100%

7.372.366.133

Disdikpora

1.01.1.01.01.16.14



1 sekolah

1 sekolah

103.000.000

1 sekolah

113.300.000

1 sekolah

124.630.000

1 sekolah

137.093.000

1 sekolah

150.802.300

100%

628.825.300

Disdikpora

1.01.1.01.01.16.18



4 Sekolah

4 Sekolah

1.051.156.000

4 Sekolah

1.156.271.600

4 Sekolah

1.271.898.760

4 Sekolah

1.399.088.636

4 Sekolah

1.538.997.500

100%

6.417.412.496

Disdikpora

1.01.1.01.01.16.19



15 Sekolah

15 Sekolah

664.550.000

15 Sekolah

731.005.000

15 Sekolah

804.105.500

15 Sekolah

884.516.050

15 Sekolah

972.967.655

100%

4.057.144.205

Disdikpora

1.01.1.01.01.16.41


Gedung sekolah SD dan SMP representatif.

10 sekolah

10 sekolah

1.660.864.000

10 sekolah

1.826.950.400

10 sekolah

2.009.645.440

10 sekolah

2.210.609.984

10 sekolah

2.431.670.982

100%

10.139.740.806

Disdikpora

1.01.1.01.01.16.42

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

Kelancaran tugas Kepsek,Guru dan Penjaga Sekolah.

3 Sekolah

3 Sekolah

256.680.000

3 Sekolah

282.348.000

3 Sekolah

310.582.800

3 Sekolah

341.641.080

3 Sekolah

375.805.188

100%

1.567.057.068

Disdikpora

1.01.1.01.01.16.44

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Ruang kelas SD dan SMP representatif.

8 sekolah

8 sekolah

3.084.872.000

8 sekolah

3.393.359.200

8 sekolah

3.732.695.120

8 sekolah

4.105.964.632

8 sekolah

4.516.561.095

100%

18.833.452.047

Disdikpora

1.01.1.01.01.16.46

Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah

Tersedia ruang paktik yang representatif

1 pekerjaan

1 pekerjaan

156.000.000

1 pekerjaan

171.600.000

1 pekerjaan

188.760.000

1 pekerjaan

207.636.000

1 pekerjaan

228.399.600

100%

952.395.600

Disdikpora

1.01.1.01.01.16.59


Kurikulum SD/SMP tersusun dengan baik

233 sekolah

233 sekolah

49.680.500

233 sekolah

54.648.550

233 sekolah

60.113.405

233 sekolah

66.124.746

233 sekolah

72.737.220

100%

303.304.421

Disdikpora

32.324.878.800

28.731.708.000

35.557.366.680

39.113.103.348

43.024.413.683

178.751.470.511





1

2

3

4

5

19993 orang

19993 orang

10 kelompok

2012

Target

2013

Rp

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

12.130.310.000

21992 orang

13.343.341.000

24191 orang

14.677.675.100

26610 orang

16.145.442.610

29271 orang

17.759.986.871

100%

74.056.755.581

Disdikpora

10 kelompok

27.700.000

10 kelompok

30.470.000

10 kelompok

33.517.000

10 kelompok

36.868.700

10 kelompok

40.555.570

100%

169.111.270

Disdikpora

10 kelompok

10 kelompok

48.200.000

10 kelompok

53.020.000

10 kelompok

58.322.000

10 kelompok

64.154.200

10 kelompok

70.569.620

100%

294.265.820

Disdikpora

10 Kegiatan

10 Kegiatan

747.842.500

10 Kegiatan

822.626.750

10 Kegiatan

904.889.425

10 Kegiatan

995.378.368

10 Kegiatan

1.094.916.204

100%

4.565.653.247

Disdikpora

6

1.01.1.01.01.16.63

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan NonIslam Setara SD dan SMP

Tertib dan lancar penyaluran Dana BOS untuk SD/MI dan SMP/MTs/SMP Terbuka/Salafyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

1.01.1.01.01.16.67

Penyelenggaraan Paket A Setara SD


1.01.1.01.01.16.68

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

1.01.1.01.01.16.70

Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa

1.01.1.01.01.16.76

Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan Dasar 9 Tahun

1 Kegiatan

1 Kegiatan

29.000.000

1 Kegiatan

31.900.000

1 Kegiatan

35.090.000

1 Kegiatan

38.599.000

1 Kegiatan

42.458.900

100%

177.047.900

Disdikpora

1.01.1.01.01.16.78


Capaian Kinerja Pendidikan dasar 9 tahun

2 Dokumen

2 Dokumen

54.485.000

2 Dokumen

59.933.500

2 Dokumen

65.926.850

2 Dokumen

72.519.535

2 Dokumen

79.771.489

100%

332.636.374

Disdikpora

1.01.1.01.01.16.79

Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum Tersedia Laboratorium dan ruang sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, praktikum. IPS dan lain-lain)

4 Unit

720.000.000

4 Unit

792.000.000

4 Unit

871.200.000

4 Unit

958.320.000

100%

3.341.520.000

Disdikpora

1.01.1.01.01.17

Program Pendidikan Menengah

Terlaksananya Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Terlaksananya berbagai kegiatan pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa

6.103.497.100

5.197.361.000

1.01.1.01.01.17.01


Terlayani anak usia sekolah menengah didaerah terpencil/ terisolir

1.01.1.01.01.17.02


Kinerja Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah miningkat.

1.01.1.01.01.17.02



1.01.1.01.01.17.09



1.01.1.01.01.17.13

Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan Terpenuhinya kebutuhan listrik di perlengkapannya sekolah

1.01.1.01.01.17.14


1.01.1.01.01.17.18

6.713.846.810

7.385.231.491

8.123.754.640

33.523.691.041

5 Pekerjaan

5 Pekerjaan

1.849.981.000

5 Pekerjaan

2.034.979.100

5 Pekerjaan

2.238.477.010

5 Pekerjaan

2.462.324.711

5 Pekerjaan

2.708.557.182

100%

11.294.319.003

Disdikpora

6 Unit

6 Unit

436.800.000

6 Unit

480.480.000

6 Unit

528.528.000

6 Unit

581.380.800

6 Unit

639.518.880

100%

2.666.707.680

Disdikpora

3 Ruang

386.400.000

3 Ruang

425.040.000

3 Ruang

467.544.000

3 Ruang

514.298.400

100%

1.793.282.400

3 Sekolah

3 Sekolah

254.616.000

3 Sekolah

280.077.600

3 Sekolah

308.085.360

3 Sekolah

338.893.896

3 Sekolah

372.783.286

100%

1.554.456.142

Disdikpora

2 Sekolah

2 Sekolah

35.000.000

2 Sekolah

38.500.000

2 Sekolah

42.350.000

2 Sekolah

46.585.000

2 Sekolah

51.243.500

100%

213.678.500

Disdikpora


4 Sekolah

4 Sekolah

138.659.000

4 Sekolah

152.524.900

4 Sekolah

167.777.390

4 Sekolah

184.555.129

4 Sekolah

203.010.642

100%

846.527.061

Disdikpora



6 Paket

6 Paket

675.720.000

6 Paket

743.292.000

6 Paket

817.621.200

6 Paket

899.383.320

6 Paket

989.321.652

100%

4.125.338.172

Disdikpora

1.01.1.01.01.17.19



4 Sekolah

4 Sekolah

199.400.000

4 Sekolah

219.340.000

4 Sekolah

241.274.000

4 Sekolah

265.401.400

4 Sekolah

291.941.540

100%

1.217.356.940

Disdikpora

1.01.1.01.01.17.21

Pengadaaan alat rumah tangga sekolah

Terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga dan rutin sekolah

17 Sekolah

17 Sekolah

346.306.000

17 Sekolah

380.936.600

17 Sekolah

419.030.260

17 Sekolah

460.933.286

17 Sekolah

507.026.615

100%

2.114.232.761

Disdikpora

1.01.1.01.01.17.41


Gedung sekolah SMA/MA/SMK yang representatif.

2 sekolah

2 sekolah

978.294.000

2 sekolah

1.076.123.400

2 sekolah

1.183.735.740

2 sekolah

1.302.109.314

2 sekolah

1.432.320.245

100%

5.972.582.699

Disdikpora

1.01.1.01.01.17.58


Kurikulum SMA/MA/SMK tersusun dengan baik

1 Kegiatan

1 Kegiatan

29.600.000

1 Kegiatan

32.560.000

1 Kegiatan

35.816.000

1 Kegiatan

39.397.600

1 Kegiatan

43.337.360

100%

180.710.960

Disdikpora

1.01.1.01.01.17.61

Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu Terlaksananya sekolah model dan (BOMM) sertifikasi ISO 9000

2 Kegiatan

2 Kegiatan

140.500.000

2 Kegiatan

154.550.000

2 Kegiatan

170.005.000

2 Kegiatan

187.005.500

2 Kegiatan

205.706.050

100%

857.766.550

Disdikpora

1.01.1.01.01.17.63

Penyelenggraan paket C setara SMU

10 kelompok

10 kelompok

49.200.000

10 kelompok

54.120.000

10 kelompok

59.532.000

10 kelompok

65.485.200

10 kelompok

72.033.720

100%

300.370.920

Disdikpora






1

2

3

4

2012

Target

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

43.923.000

100%

183.153.000

Disdikpora

48.732.569

100%

203.208.254

Disdikpora

1.01.1.01.01.17.68

Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah

1.01.1.01.01.17.69


Capaian Kinerja Pendidikan Menengah

1.01.1.01.01.18

Program Pendidikan Non Formal

1.01.1.01.01.18.04

Pengembangan pendidikan keaksaraan

Buta aksara tuntas 100%

2 Kegiatan

2 Kegiatan

98.400.000

2 Kegiatan

108.240.000

2 Kegiatan

119.064.000

2 Kegiatan

130.970.400

2 Kegiatan

144.067.440

100%

600.741.840

Disdikpora

1.01.1.01.01.18.05

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

Peningkatan peran pemuda dan pelajar dalam kegiatan olah raga dan pengembangan kecakapan hidup.

10 Kegiatan

10 Kegiatan

1.814.915.000

10 Kegiatan

1.996.406.500

10 Kegiatan

2.196.047.150

10 Kegiatan

2.415.651.865

10 Kegiatan

2.657.217.052

100%

11.080.237.567

Disdikpora

1.01.1.01.01.19

Program Pendidikan Luar Biasa

1.01.1.01.01.19.17


1.01.1.01.01.20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01.1.01.01.20.04

Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

4 Kegiatan

4 Kegiatan

318.953.000

4 Kegiatan

350.848.300

4 Kegiatan

385.933.130

4 Kegiatan

424.526.443

4 Kegiatan

466.979.087

100%

1.947.239.960

Disdikpora

1.01.1.01.01.20.08

Pengembangan mutu dan kualitas program Peningkatan mutu dan kualitas bagi pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kependidikan

4 Kegiatan

4 Kegiatan

414.455.000

4 Kegiatan

455.900.500

4 Kegiatan

501.490.550

4 Kegiatan

551.639.605

4 Kegiatan

606.803.566

100%

2.530.289.221

Disdikpora

1.01.1.01.01.20.09

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

Data PTK yang valid dan akurat

3 Kegiatan

3 Kegiatan

161.530.000

3 Kegiatan

177.683.000

3 Kegiatan

195.451.300

3 Kegiatan

214.996.430

3 Kegiatan

236.496.073

100%

986.156.803

Disdikpora

1.01.1.01.01.20.10

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

Meningkatnya kualitas pendidik dan profesionalisme guru

352 Orang

352 Orang

450.650.000

352 Orang

495.715.000

352 Orang

545.286.500

352 Orang

599.815.150

352 Orang

659.796.665

100%

2.751.263.315

Disdikpora

1.01.1.01.01.22

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.01.1.01.01.22.01

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

Laporan dan Evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

5 Kegiatan

5 Kegiatan

226.495.000

5 Kegiatan

249.144.500

5 Kegiatan

274.058.950

5 Kegiatan

301.464.845

5 Kegiatan

331.611.330

100%

1.382.774.625

Disdikpora

1.01.1.01.01.22.02

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

MOU kerjasama dibidang pendidikan dengan lembaga terkait

3 Kegiatan

3 Kegiatan

232.995.000

3 Kegiatan

256.294.500

3 Kegiatan

281.923.950

3 Kegiatan

310.116.345

3 Kegiatan

341.127.980

100%

1.422.457.775

Disdikpora

1.01.1.01.01.22.05

Pembinaan dewan pendidikan

Kegiatan operasional dewan pedidikan

1 Tahun

1 Tahun

62.640.000

1 Tahun

68.904.000

1 Tahun

75.794.400

1 Tahun

83.373.840

1 Tahun

91.711.224

100%

382.423.464

Disdikpora

1.01.1.01.01.22.07

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Layanan Data dan Informasi Pendidikan

2 kegiatan

2 kegiatan

159.224.000

2 kegiatan

175.146.400

2 kegiatan

192.661.040

2 kegiatan

211.927.144

2 kegiatan

233.119.858

100%

972.078.442

Disdikpora

1.01.1.01.01.21

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

1.01.1.01.01.21.01

Pemasyarakatan Minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujutnya masy. Pembelajar

Meningkatnya minat baca masyarakat / Lomba bercerita

600

18.023.000

700

25.000.000

800

30.000.000

900

35.000.000

1000

40.000.000

4000

148.023.000

KPAD

1.01.1.01.01.21.02

Pengembangan minat dan budaya baca

Meningkatnya jumlah kunjungan / kunjungan ke perpustakaan

600

18.023.000

700

25.000.000

800

30.000.000

900

35.000.000

1000

40.000.000

4000

148.023.000

KPAD

10

8.000.000

15

13.000.000

20

18.000.000

25

23.000.000

30

28.000.000

100

90.000.000

KPAD

0

0

2

5.000.000

2

7.500.000

2

10.000.000

2

12.500.000

8

35.000.000

KPAD

1.01.1.01.01.21.03

1.01.1.01.01.21.04

33.000.000

30.000.000

2 Dokumen

2 Dokumen

33.285.000

2 Dokumen

1 Paket

35.000.000

1 Paket

681.354.000

Supervisi, pembinaan dan stimulus pada Perbaikan pengelolaan perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan/pengelolaan perpustakaan sekolah dan perpustakaan perpustakaan sesuai setandar masyarakat. Tumbuhnya Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan/terbentuknya minat perpustakaan. baca

1 Paket

42.350.000

2 Dokumen

2.801.284.492

46.585.000

1 Paket

46.585.000

1 Paket

51.243.500

213.678.500

100%

1.970.075.391

906.882.174

320.500.000

11.680.979.407

51.243.500

1.790.977.628

824.438.340

260.500.000

44.302.335

2.546.622.265

1.628.161.480

749.489.400

144.046.000

2 Dokumen

42.350.000

1.480.146.800

1.345.588.000 Terlaksananya kegiatan Kelompok kerja guru

38.500.000

40.274.850

39.930.000

2.315.111.150

38.500.000

35.000.000

1 Paket

2 Dokumen

2.104.646.500

1.913.315.000

Tersedia alat bermain, alat praktik dan peraga siswa

36.613.500

36.300.000

Disdikpora

8.214.949.299

997.570.391

380.500.000

213.678.500

4.159.734.305

440.500.000

1.546.046.000





1

2

3

4

2012

Target

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

500

50.000.000

500

60.000.000

500

70.000.000

500

80.000.000

2000

260.000.000

KPAD

12.500.000

0

35.000.000

KPAD

1.01.1.01.01.21.05

Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan Bertambahnya koleksi bahan dan minat baca didaerah pustaka/tumbuhnya minat baca

0

0

1.01.1.01.01.21.07

Perencanaan dan penyusunan koordinasi budaya baca

Berkembangnya budaya baca/terbentuknya budaya baca

0

0

1.01.1.01.01.21.08

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

Pemasyarakatan dan pemanfaatan perpustakaan/terbentuknya budaya baca

0

0

10

7.500.000

10

10.000.000

10

12.500.000

10

15.000.000

40

45.000.000

KPAD

1.01.1.01.01.21.09

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Bertambahnya koleksi bahan pustaka/tumbuhnya minat baca

1500

100.000.000

1500

125.000.000

1500

150.000.000

1500

175.000.000

1500

200.000.000

7500

750.000.000

KPAD

Monitoring Evaluasi dan pelaporan

Perbaikan pengelolaan perpustakaan/pengelolaan perpustakaan sesuai setandar

0

0

6

5.000.000

6

7.500.000

10.000.000

6

12.500.000

18

35.000.000

KPAD

1.543.047.865

1.685.008.269

1.840.029.029

7.775.724.958

Dinas Kesehatan

1.736.127.319

7.336.649.754

Dinas Kesehatan

1.01.1.01.01.21.10

5.000.000

7.500.000

10.000.000

Prioritas 2. Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02.1.02.01.15.01

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

1.294.592.300

Tersedianya obat dan alkes penunjang pelayanan kesehatan

80%

1.221.490.000

1.413.047.495

80%

1.333.256.335

80%

1.455.915.918

80%

1.589.860.182

80%

Tersedianya bahan habis pakai/perbekalan kesehatan

100%

100%

61.327.300

100%

66.938.748

100%

73.097.113

100%

79.822.047

100%

87.165.675

368.350.883

Dinas Kesehatan

15 Puskesmas

11.775.000

15 Puskesmas

12.852.413

15 Puskesmas

14.034.834

15 Puskesmas

15.326.039

15 Puskesmas

16.736.035

70.724.321

Dinas Kesehatan

4.651.744.310

19.657.670.479

Dinas Kesehatan

100%

100%

100%

100%

1.02.1.02.01.15.02

Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

Pelayanan kemarfasian di pelayanan kesehatan sesuai dengan jumlah, tepat waktu dan sasaran

1.02.1.02.01.15.05

Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

Meningkatnya pengetahuan pengelola obat Puskesmas

1.02.1.02.01.16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.16.01

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya

Terlaksananya pemantauan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin di 15 puskesmas yang tersebar di 6 kecamatan kabupaten kotawaringin barat

100%

133.886.800,00

100%

146.137.442,20

100%

159.582.087

100%

174.263.639

100%

190.295.894

804.165.862

Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.16.09

Peningkatan kesehatan masyarakat

Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dasar

100%

436.687.700,00

100%

476.644.624,55

§ 100%

520.495.930

§ 100%

568.381.556

§ 100%

620.672.659

2.622.882.469

Dinas Kesehatan

285.770.488

1.207.629.163

Dinas Kesehatan

3.272.835.520,00

Jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan Jumlah indikator Pelayanan Kesehatan Dasar SPM yang memenuhi target 1.02.1.02.01.16.12

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4

3.572.299.970,08

3.900.951.567

4.259.839.112

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

§ 80%

§ 80%

90%

201.060.020,00

90%

219.457.011,83

90%

239.647.057

90%

261.694.586

90%

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani

100%

100%

100%

100%

100%

Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan

87%

87%

87%

87%

87%

Cakupan Pelayanan Nifas

90%

90%

90%

90%

90%





1

2

3

4

2012

Target

Cakupan Komplikasi Neonatus yang ditangani

1.02.1.02.01.16.13

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

1.02.1.02.01.17

Program Pengawasan Obat dan Makanan

1.02.1.02.01.17.03

Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan

1.02.1.02.01.19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1.02.1.02.01.19.01

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

1.02.1.02.01.19.04

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02.1.02.01.20.02

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

1.02.1.02.01.20.03

6

2015

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

3.555.005.269

15.022.992.985

Dinas Kesehatan

393.577.529

1.663.207.790

Dinas Kesehatan

393.577.529

1.663.207.790

Dinas Kesehatan

632.491.497

2.972.827.354

Dinas Kesehatan

86.487.280

365.484.071

Dinas Kesehatan

174.713.402

738.316.263

Dinas Kesehatan

371.290.816

1.869.027.020

Dinas Kesehatan

546.408.583

2.309.052.079

Dinas Kesehatan

503.741.146

2.128.745.002

Dinas Kesehatan

42.667.437

180.307.077

Dinas Kesehatan

100%

100%

Cakupan Pelayanan Bayi

90%

90%

90%

90%

90%

Cakupan Pelayanan Anak Balita

85%

85%

85%

85%

85%

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan untuk 15 puskesmas, 74 pustu dan 50 poskesdes yang tersebar di 6 kecamatan kabupaten Ktw Barat

80%

80%

276.910.000,00 Terpenuhinya kebutuhan alat penunjang Laboratorium

100%

276.910.000,00

2 Unit

60.850.000,00

2.730.060.891,50

80%

302.247.265,00 100%

445.003.100,00 Terselenggaranya Tenda Lapangan

302.247.265,00

66.417.775,00

80%

330.054.013 100%

785.720.883,65 2 Unit

2.981.226.494

330.054.013

72.528.210

80%

360.418.983 100%

530.407.205 2 Unit

3.255.499.331

360.418.983

100%

579.204.668 2 Unit

79.200.806

2 Unit

100%

100%

100%

100%

100%

70%

70%

70%

70%

70%

Berperannya masyarakat dan siswa sekolah dalam menggerakkan perilaku hidup bersih dan sehat

60%

Meningkatnya keluarga dalammengakses informasi kesehatan dan berperilaku hidup bersih dan sehat dalam tatanan rumah tangga

60%

60%

60%

60%

60%

Meningkatnya pengetahuan masyarakat sasaran dilokasi penyuluhan

70%

70%

70%

70%

70%

Terlaksananya pelayanan pengembangan SDM di Kobar, bagi bidan, sanitarian, perawat, gizi dan pengelola keuangan

5 Profesi

122.923.400,00

261.229.700,00

80%

60%

5 Profesi

100%

Persentase bayi dan anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin mendapat MP-ASI selama 90 hari

100%

Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium Kasus gizi buruk (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Kasus gizi kurang Cakupan ibu hamil mendapat tablet FE

<= 5%

134.170.891,10

585.132.217,55

80%

384.437.600,00 Persentase Balita gizi buruk mendapat penanganan sesuai standart

354.418.000,00

60%

5 Profesi

419.613.640,40

100%

<= 5%

146.514.613

311.364.382

80%

386.847.247,00

100%

30.019.600,00


Target

100%

2.501.201.000,00


2016

100%

Meningkatnya kualitas SDM Peserta Pelatihan sesuai standar dan krikulum pelatihan

1.02.1.02.01.20

Rp

5

2014

100%

Tersediannyapen pemanfaatan Pengadaan Handycam Indikator desa siaga aktif secara struktur dan aktivitas

1.02.1.02.01.19.02

2013

5 Profesi

458.218.095

100%

<= 5%

159.993.957

340.009.905

80%

422.437.194

100%

32.766.393,40

60%

5 Profesi

80%

500.374.160

100%

461.301.416

100%

35.780.902

60%

<= 5%

100%

100%

39.072.745

<= 5%

<= 20%

<= 20%

<= 20%

<= 20%

<= 20%

86%

86%

86%

86%

86%





1

2

3

4

2012

Target

1.02.1.02.01.21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02.1.02.01.21.01

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

1.02.1.02.01.21.03

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

1.02.1.02.01.22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.02.1.02.01.22.01

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

583.941.930

2.467.663.156

Dinas Kesehatan

405.700.388

1.714.437.425

Dinas Kesehatan

132.714.695

560.835.156

Dinas Kesehatan

45.526.847

192.390.575

Dinas Kesehatan

1.400.761.770

5.919.438.271

Dinas Kesehatan

184.572.525

779.979.645

Dinas Kesehatan

184.767.246

780.802.510

Dinas Kesehatan

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Cakupan bayi yang mendapat ASI eksklusif

72%

72%

72%

72%

72%

410.845.000,00

285.439.300,00

448.437.317,50

60%

311.556.995,95

489.693.551

60%

340.220.240

534.745.357

60%

371.520.502

60%

100%

100%

100%

100%

100%

Kwalitas air bersih memnuhi syarat

60%

60%

60%

60%

60%

Pengusaha/Pengusaha DAM mematuhi/menerapkan persyaratan kwalitas air minum

75%

93.374.300,00

75%

101.918.048,45

75%

111.294.509

75%

121.533.604

75%

Terbentuk kader kesehatan lingkungan desa dan Pokmair

100%

100%

100%

100%

100%

Sarana SABPL dengan partisipasi dimanfaatkan

100%

100%

100%

100%

100%

Peningkatan kwalitas sarana sanitasi dasar memenuhi syarat

60%

§ 60%

§ 60%

§ 60%

§ 60%

Tersosialisasikannya kebijakan kesehatan lingkungan

100%

32.031.400,00

100%

34.962.273,10

100%

38.178.802

100%

41.691.252

100%

Diterapkan persyaratan kesehatan lingkungan sekolah

75%

75%

75%

75%

75%

Terlaksananya pengawasan/IS depot air minum

75%

75%

75%

75%

75%

985.536.300,00 Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular

60%

Terlaksananya penyemprotan rumah/fogging di lokasi penularan

100%

tertanganinya kasus DBD Menurunnya angka kesakitan dan Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging kematian penyakit menular

129.860.000,00

1.075.712.871,45

60%

141.742.190,00

100%

1.174.678.456

60%

154.782.471

100%

1.282.748.874

60%

169.022.459

100%

60%

100%

90%

90%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

60%

129.997.000,00

60%

141.891.725,50

60%

154.945.764

60%

169.200.775

60%

100%

100%

100%

100%

100%

Menurunnya angka kejadian DBD

90%

90%

90%

90%

90%

60%

547.332.000,00

60%

597.412.878,00

60%

652.374.863

60%

712.393.350

60%

777.933.538

3.287.446.629

Dinas Kesehatan

60%

88.160.000,00

60%

96.226.640,00

60%

105.079.491

60%

114.746.804

60%

125.303.510

529.516.445

Dinas Kesehatan

128.184.951

541.693.041

1.02.1.02.01.22.05

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Tercapai penurunan bermakna angka kesakitan dan kematian penyakit menular

1.02.1.02.01.22.08

Peningkatan Imunisasi


Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah

Rp

7

90%

60%


Target

90%

Keadaan lingkungan masyarakat memenuhi standar sanitasi dasar


2016

90%

Terlaksananya pengadaan insektisida DBD

1.02.1.02.01.22.09

6

2015

Penggunaan garam beryodium di masyarakat

Menurunnya kasus DBD indikator IR DBD 55 per 100.000 penduduk

1.02.1.02.01.22.02

Rp

5

2014

Cakupan bayi dan balita yang mendapat vit. A

SABPL yang dibangun dimanfaatkan oleh masyarakat

1.02.1.02.01.21.02

2013

Terwujudnya Universal Child Immunization (UCI) di 89 desa

90%

90%

90%

90%

90%

Pemeliharaan sarana imunisasi

100%

100%

100%

100%

100%


60%

90.187.300,00

60%

98.439.437,95

60%

107.495.866

60%

117.385.486

60%

Dinas Kesehatan





1

2

3

4

2012

Target

Terlaksanaya penanggulangan KLB berdasarkan faktor resiko 1.02.1.02.01.23


1.02.1.02.01.23.03

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan


Terlaksanya pembauatan profil Puskesmas

Terpantaunya kinerja program pembangunan laporan dari 15 puskesmas, 80% diantaranya tepat waktu dan terisi dengan lengkap Terpantaunya pelaksanaan program kesehatan dan ketata usahaan diterimanya pelaporan secara tepat waktu Strategi pencapaian indikator pembangunan kesehatan

1.02.1.02.01.25

Rp

5

6

100%

15 PKM

2014

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

235.483.472

995.122.730

Dinas Kesehatan

92.937.227

392.740.713

Dinas Kesehatan

142.546.245

602.382.016

Dinas Kesehatan

6.487.661.630

27.170.684.242

Dinas Kesehatan

100% 180.839.174,25

15 PKM

71.371.002,00

100% 197.476.378

15 PKM

77.937.134

100% 215.644.205

15 PKM

85.107.351

15 PKM

15 PKM

15 PKM

15 PKM

15 PKM

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100.291.500,00

15 Dokumen

109.468.172,25

15 Dokumen

119.539.244

15 Dokumen

130.536.855

15 Dokumen

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya


Rp

15 PKM

15 Dokumen


2016

7

100%

65.388.000,00

2015

Target

165.679.500,00

Terlaksananya pertemuan pemutahiran data Terlaksananya pembuatan profil Kabupaten

1.02.1.02.01.23.06

2013

4.583.055.400,00

4.695.588.994,10

5.455.264.566

5.949.113.653

1.02.1.02.01.25.01

Pembangunan puskesmas

Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat melalui fasilitas yang dibangun

90%

2.837.412.900,00

90%

2.790.220.205,35

90%

3.374.601.848

90%

3.677.029.965

90%

4.006.546.243

16.685.811.162

Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.25.07

Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas

Kelancaran operasional pelayanan melalui alat-alat kesehatan yang memenuhi standar

100%

734.400.000,00

100%

801.597.600,00

100%

875.344.579

100%

955.876.280

100%

1.043.816.898

4.411.035.358

Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.25.11

Pengadaaan sarana dan prasarana posyandu

Kelancaran operasional posyandu melalui alat-alat yang memenuhi standar

90%

65.942.500,00

90%

71.976.238,75

90%

78.598.053

90%

85.829.074

90%

93.725.348

396.071.213

Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.25.14

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Masa guna alat kesehatan puskesmas puskesmas menjadi lebih lama

90%

40.000.000,00

90%

43.660.000,00

90%

47.676.720

90%

52.062.978

90%

56.852.772

240.252.470

Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.25.21

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu

90%

905.300.000,00

90%

988.134.950,00

90%

1.079.043.365

90%

1.178.315.355

90%

1.286.720.368

5.437.514.038

Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.29

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

345.535.942

1.460.190.248

Dinas Kesehatan

111.694.520

472.006.610

Dinas Kesehatan

116.920.711

494.091.819

Dinas Kesehatan

116.920.711

494.091.819

Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.29.01

1.02.1.02.01.30

1.02.1.02.01.30.01

Penyuluhan kesehatan anak balita


243.109.300 Cakupan DIDDTK bayi 4 kali per tahun

86%

Cakupan DIDDTK anak balita 2 kali per tahun

86%

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan

78.585.100

265.353.801 86%

86%

82.262.100,00 Meningkatnya Cakupan pelayanan usila dan pra usila

60%

85.775.637

82.262.100,00

289.766.351 86%

86%

89.789.082,15

60%

93.666.995

89.789.082,15

316.424.855 86%

86%

98.049.678

60%

102.284.359

98.049.678

86%

86%

107.070.248

60%

107.070.248

60%





1

2

3

4

2012

Target

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Terlaksananya penyuluhan dan tersedianya media informasi

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Terlaksananya :

49 kali

2.tersedianya media informasi

0

1 paket

Penyusunan standar kesehatan


Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar kesehatan

6

72.050.000

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

72.050.000

0


Rp

5

1.penyuluhan


2013

80.000.000

55 kali

80.000.000

1 paket

67.210.800

80.000.000

55 kali

80.000.000

1 paket

390.000.000

100.000.000

60 kali

100.000.000

1 paket

115.000.000

100.000.000

60 kali

100.000.000

1 paket

190.000.000


17

432.050.000

278 kali

432.050.000


5 paket

100.000.000

862.210.800

4 kegiatan

0

0

1 keg

40.000.000

1 keg

75.000.000

0

0

1 keg

50.000.000

5 keg

165.000.000


Tersedianya laporan hasil evaluasi dan pengembangan

0

2 keg

67.210.800

0

0

1 keg

40.000.000

1 keg

40.000.000

1 keg

50.000.000

5 keg

197.210.800


Data SIM RS berkembang dan mutakhir

0

0

0

1 keg

350.000.000

0

0

1 kefg

150.000.000

0

0

2 keg

500.000.000


Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Sarana dan prasarana RSUD Prasarana Rumah Sakit memadai

7.948.716.750

12.162.000.000

13.152.000.000

12.025.878.620

11.077.000.000

56.365.595.370

Pembangunan rumah sakit

Tersedianya Bangunan RSUD sesuai master plan dan peningkatan kelas B

80%

85%

1.294.995.350

88%

3.250.000.000

92%

4.475.000.000

95%

3.241.000.000

97%

2.190.000.000

100%

14.450.995.350


Pengadaan alat-alat rumah sakit

Tersedianya Alat-alat rumah sakit sesuai kebutuhan kelas B

70%

75%

621.981.400

80%

1.250.000.000

85%

1.200.000.000

90%

1.197.878.620

95%

1.200.000.000

100%

5.469.860.020


Pengadaan obat-obatan rumah sakit

Terpenuhinya alat/bahan habis pakai, obat-obatan dan reagen penunjang kegiatan laboratorium

100%

100%

4.002.100.000

100%

5.212.000.000

100%

5.212.000.000

100%

5.212.000.000

100%

5.212.000.000

100%

24.850.100.000


Pengadaan Meubeler Rumah Sakit

Tersedianya mebeleur untuk pasien dan penunggu pasien

4 paket

1 paket

80.000.000

4 paket

100.000.000

4 paket

100.000.000

6 paket

100.000.000

6 paket

100.000.000

21 paket

480.000.000


Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit

Tersedianya perlengkapan dapur, ruang pasien, laundri, ruang tunggu, dll)

6 paket

7 paket

530.777.200

7 paket

550.000.000

7 paket

565.000.000

7 paket

575.000.000

7 paket

575.000.000

7 paket

2.795.777.200


Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

Tersedianya bahan bakar minyak, gas medis, makan minum pasien

3 paket

3 pkt

1.315.303.000

3 pkt

1.350.000.000

3 pkt

1.400.000.000

3 pkt

1.450.000.000

3 pkt

1.500.000.000

3 pkt

7.015.303.000


Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

Terpenuhinya pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

100%

100%

103.559.800

100%

200.000.000

100%

200.000.000

100%

250.000.000

100%

300.000.000

100%

1.053.559.800


0

0

0

100%

250.000.000

100%

0

100%

0

100%

0

100%

250.000.000


Pengadaan sarana antisipasi bahaya kebakaran di Tersedianya sarana antisipasi RSUD bahaya kebakaran Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Terpeliharanya ruang pelayanan, alat kesehatan, instalasi limbah, ambulan/mobil jenazah dan

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

Luas koridor rumah sakit yang mendapatkan pemeliharaan

2307 M2

2307 M2

14.995.500

100%

17.500.000

100%

18.500.000

100%

19.500.000

100%

21.500.000

100%

91.995.500


Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit

Luas ruang poliklinik yang mendapatkan pemeliharaan

2662 M2

2662 M2

22.627.000

100%

32.627.000

100%

34.627.000

100%

35.627.000

100%

62.627.000

100%

188.135.000


Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik

Luas gudang obat/apotik yang mendapatkan pemeliharaan

120 M2

120 M2

6.000.000

100%

7.600.000

100%

8.600.000

100%

8.600.000

100%

9.600.000

100%

40.400.000


Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (Kelas VIP, Utama Ruangan, Utama Paviliun, Kelas I, II, III)

Luas ruangan kelas VIP, Kelas Ruangan, paviliun, kelas I,II, III yang mendapatkan pemeliharaan

3746 M2

3746 M2

24.349.000

100%

27.500.000

100%

37.500.000

100%

29.500.000

100%

32.500.000

100%

151.349.000


504.022.000

609.827.000

599.327.000

657477000

700.627.000

3.071.280.000





1

2

3

4

5

2012

Target

2013

Rp 6

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat

Luas ruang gawat darurat yang mendapatkan pemeliharaan

373 M2

373 M2

6.154.500

100%

7.400.000

100%

8.400.000

100%

8.500.000

100%

9.400.000

100%

39.854.500


Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU, ICCU, NICU

Luas ruang ICU yang mendapatkan pemeliharaan

87 M2

87 M2

5.220.000

100%

7.500.000

100%

8.500.000

100%

8.750.000

100%

9.500.000

100%

39.470.000


Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi

Luas ruang operasi yang mendapatkan pemeliharaan

295 M2

295 M2

6.195.000

100%

7.600.000

100%

8.500.000

100%

8.600.000

100%

9.600.000

100%

40.495.000


Pemeliharaan rutin/berkala ruang terapi

Luas ruang terapi yang mendapatkan pemeliharaan

0

157 M2

3.297.000

100%

4.500.000

100%

5.000.000

100%

5.200.000

100%

5.700.000

100%

23.697.000


Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin

Luas ruang bersalin yang mendapatkan pemeliharaan

0

2308 M2

15.002.000

100%

18.500.000

100%

18.500.000

100%

18.500.000

100%

18.500.000

100%

89.002.000


Pemeliharaan rutin/berkala ruang bayi

Luas ruang bayi yang mendapatkan pemeliharaan

0

568 M2

3.692.000

100%

5.000.000

100%

5.500.000

100%

5.500.000

100%

5.500.000

100%

25.192.000


Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgent

Luas ruang rongent yang mendapatkan pemeliharaan

158 M2

468 M2

10.062.000

100%

100%

12.500.000

100%

12.500.000

100%

12.500.000

100%

60.062.000


Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium rumah sakit

Luas ruang laboratorium yang mendapatkan pemeliharaan

191 M2

468 M2

10.062.000

100%

12.600.000

100%

12.700.000

100%

12.700.000

100%

12.700.000

100%

60.762.000


Pemeliharaan rutin/berkala kamar jenazah

Luas kamar jenazah yang mendapatkan pemeliharaan

0

58 M2

1.131.000

100%

2.500.000

100%

2.500.000

100%

3.500.000

100%

3.500.000

100%

13.131.000


Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit

Instalasi limbah memenuhi syarat kesehatan, tidak mencemari lingkungan

120 M2

120 M2

36.000.000

100%

48.000.000

100%

48.000.000

100%

49.000.000

100%

49.000.000

100%

230.000.000


Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

Alat-alat kesehatan berfungsi dengan baik

100%

100%

243.000.000

100%

275.000.000

100%

285.000.000

100%

290.000.000

100%

290.000.000

100%

1.383.000.000


Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah

Ambulance/ mbil jenazah layak pakai Meubeler rumah sakit berfungsi dengan baik Perlengkapan rumah sakit berfungsi dengan baik

4 unit

4 unit

76.420.000

100%

100.000.000

100%

60.000.000

100%

115.000.000

100%

120.000.000

100%

471.420.000

100%

100%

10.015.000

100%

12.500.000

100%

13.000.000

100%

13.500.000

100%

14.500.000

100%

63.515.000

100%

100%

9.800.000

100%

11.000.000

100%

12.000.000

100%

13.000.000

100%

14.000.000

100%

59.800.000

Pemeliharaan rutin/berkala meubeler rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kemitraan asuransi kesehatan, pengolahan limbah, alih teknolohi kedokteran dan kesehatan, peningkatan kualitas dokter dan paramedis, serta pengobatan bagi pasien kurang mampu

Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

Terpenuhinya jaminan asuransi kesehatan bagi pegawai non PNS dan jaminan asuransi profesi dokter dan paramedis

Kemitraan Pengolahan Limbah Rumah Sakit Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

3.127.542.080

12.500.000

3.103.000.000

3.258.000.000

3.258.000.000

3.283.000.000

RSUD Sultan Imanuddin RSUD Sultan Imanuddin RSUD Sultan Imanuddin

16.029.542.080


101 orang

123 orang

25.000.000

150 orang

35.000.000

150 orang

50.000.000

150 orang

50.000.000

150 orang

75.000.000

150 orang

235.000.000

75 orang

80

50.000.000

80 orang

60.000.000

90 orang

100.000.000

90 orang

100.000.000

90 orang

100.000.000

90 orang

410.000.000

4 kali

4 kali

8.000.000

4 kali

8.000.000

4 kali

8.000.000

4 kali

8.000.000

4 kali

8.000.000

4 kali

40.000.000


0

38 orang

216.363.600

40 rang

300.000.000

40 rang

300.000.000

40 rang

300.000.000

40 rang

300.000.000

198 orang

1.416.363.600


4 orang

26 orang

328.175.000

20 orang

200.000.000

25 orang

300.000.000

25 orang

300.000.000

25 orang

300.000.000

121 orang

1.428.175.000


Terpenuhinya pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin :

348 orang

11.807 orang

2.500.003.480

11.807 orang

2.500.000.000

11.807 orang

2.500.000.000

11.807 orang

2.500.000.000

11.807 orang

2.500.000.000

100%

12.500.003.480


peserta jamkesmas sesuai kuota masyarakat dengan SKTM

1905 orang

1181 orang

Pemeriksaan rutin limbah cair rumah sakit oleh Labkesda Tenaga medis, paramedis dan penunjang medis mendapatkan pelatihan (in house training) Tenaga medis, paramedis dan penunjang medis mendapatkan pelatihan

1181 orang

1181 orang

1181 orang

1181 orang

1181 orang





1

2

3

4

2012

Target

2013

Rp

5

Program Pelayanan Kontrasepsi

6

Outcome: Meningaktnya Program Promosi Kesehatan Ibu, bayi dan pengetahuan kesehatan Ibu, bayi anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat dan anak Kegiatan Penyuluhan kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

Output: Penyuluhan kesehatan Ibu, bayi dan anak

Program Penyiapan tenaga pendamping bina keluarga

Outcome: Tercapainya tenaga pendamping bina keluarga

Kegiatan Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

Output: Terlaksanaya pelatihan tenaga pendamping bina keluarga

191.013.000

32.620.000

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

219.665.985 8800

32.760.000

219.665.985

252.615.883 9.000

54.930.000

150 orang

32.760.000 100 orang


2016

7

32.620.000

100 orang

2015

Target

191.013.000 8700

Kegiatan Pelayanan pemasangan Kontrasepsi

2014

54.930.000

36.036.000

290.508.265 9.300

73.240.000

200 orang

36.036.000 110 orang

252.615.883

73.240.000

39.312.000

9500,00

80.564.000

220 orang

39.312.000 120 orang

290.508.265

80.564.000

240 orang

42.588.000 130 orang

42.588.000

334.084.505

1.287.887.638

334.084.505

1.287.887.638

87.888.000

329.242.000

87.888.000

260 orang

45.864.000 140 orang

45.864.000

329.242.000


17

BPPKB

BPPKB

196.560.000 150 orang

196.560.000

BPPKB

3. Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan 1.06.1.06.01.22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.06.1.06.01.22.01

Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah

275.809.800

Terciptanya Desa Mina Bisnis Yang Mempunyai Produk Unggulan dan Kawasan Berimbang Antara Mina Bisnis dan Pemukiman

Penyusunan Masterplan Kawasan mina politan

1.06.1.06.01.22.02

Review rencana Zonasi wilayahpesisir dan laut

Terciptanya Zonasi sesuai dengan peruntukannya

Review Kajian potensi unggulan daerah

Tersusunnya dokumen pengembangan produk unggulan daerah

Analisa klaster UMKM dan komoditi Kab. Kobar

Terpetakannya klaster-klaster kawasan kegiatan pengembangan UMKM

1 Dok

210.862.300

1 Dok

210.862.300

302.563.351

1 Dok

1 Dok%

1 Dok

150.000.000

1 Dok

150.000.000

Incremental Capital Output

Tersusunnya dokumen ICOR/ analisa efisiensi investasi

1.06.1.06.01.22.03

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

1.06.1.06.01.22.04

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Tersusunnya Informasi, Acuan dan Arah Pembangunan Ekonomi Jangka Menengah Masyarakat Kab. Ktw. Barat

1.06.1.06.01.22.05

Penyusunan tabel input output daerah

Tersusunnya dokumen arahan pembangunan ekonomi daerah

1.06.1.06.01.22.06

Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

1.06.1.06.01.22.07

Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan

1.06.1.06.01.22.08


1.06.1.06.01.23

Program Perencanaan Sosial Budaya

4

250.000.000

4

200.000.000

1 Dok

303.000.000

2.101.385.973

250.000.000

960.862.300

Bappeda

1 Dok

210.862.300

Bappeda

1 Dok

250.000.000

Bappeda

1 Dok

250.000.000

Bappeda

1 Dok

250.000.000

Bappeda

2 Dok

550.000.000

Bappeda

1 Dok

150.000.000

Bappeda

1 Dok

200.000.000

Bappeda

1 Dok

200.000.000

Bappeda

250.000.000

250.000.000

1 Dok

Tersusunnya indikator Survey sosial ekonomi Daerah Kab. Kotawaringin pembangunan sosial ekonomi Barat daerah Tersusunnya dokumen analisa

250.000.000

503.000.000

1 Dok

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Analisa perkembangan investasi

717.012.823

1 Dok

250.000.000

200.000.000

200.000.000

1 Dok

200.000.000

Bappeda

100%

64.947.500

100%

52.563.351

1 Dok

100.000.000

100%

1 Dok

53.000.000

100%

53.000.000

100%

53.000.000

214.012.823

Tersusunnya indikator dan pemetaan wilayah rawan pangan

100%

276.510.851

Bappeda

1 Dok

100.000.000

Bappeda

1 Dok

214.012.823

Bappeda Bappeda Bappeda

144.245.500,00

145.000.000,00

173.586.332,91

190.424.207,20

208.895.355,30





1

2

3

4

2012

Target

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


17

1.06.1.06.01.23.01

Koordinasi Penyusunan Master Plan Pendidikan

Bappeda

1.06.1.06.01.23.02

Koordinasi Penyusunan Master Plan Kesehatan

Bappeda

1.06.1.06.01.23.03

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

1.06.1.06.01.23.04

Terlaksananya Monev & Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pelaksanaan Pemb. Bidang Sosial Bidang Sosial Budaya Budaya

1.22.1.15

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaaan

1.22.1.15.1

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

100%

103.661.400,00

100%

104.000.000

100%

124.747.062

100%

136.847.527

100%

150.121.737

100%

619.377.725

Bappeda

100%

40.584.100,00

100%

41.000.000

100%

48.839.271

100%

53.576.681

100%

58.773.619

100%

242.773.670

Bappeda

751.762.561

Terselenggaranya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

963.261.386

233.703.978

1.193.532.121

1 Kali Kegiatan

292.368.135

1.393.487.592

1 Kali Kegiatan

77.468.700

1 Kali Kegiatan

Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang terlatih

-

-

-

188 Orang

188 Orang

188 Orang

188 Orang

752 Orang

Jumlah kader Posyandu yang terlatih

-

-

-

180 Orang

180 Orang

180 Orang

180 Orang

720 Orang

1 Kali Kegiatan

421.010.114

5.930.445.397

100%

1 Kali Kegiatan

350.841.762

1.628.401.737

5 Kali Kegiatan

1.375.392.689

BPMD

1.22.1.15.2

Jumlah Masyarakat yang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bertambah Pengetahuan dan Masyarakat Kesadarannya tentang Sumber Daya Alam Desa/Kelurahan

100%

80 Orang

25.334.300

80 Orang

32.934.590

80 Orang

42.914.967

80 Orang

55.659.458

80 Orang

72.357.295

400 Orang

229.200.610

BPMD

1.22.1.15.3

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

Peran Serta Aktif Masyarakat dalam Membangun Desa

100%

100%

648.959.561

100%

696.622.818

100%

858.249.019

100%

986.986.372

100%

1.135.034.328

100%

4.325.852.098

BPMD

Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapat Akses Teknologi sebagai Stimulan terhadap Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

2 Desa

1 Desa

1 Desa

353.719.500

1 Desa

646.163.730

1 Desa

706.839.600

1 Desa

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1.22.1.16.1

Pelatihan Keterampilan Usaha Budidaya Tanaman

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.22.1.16.2

Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa

Jumlah Pengelola Pasar Desa yang mendapatkan Pelatihan Pengelolaan Pasar Desa

6 Kecamatan

50 Orang

95.719.500

50 Orang

219.457.065

50 Orang

252.332.520

50 Orang

277.565.772

50 Orang

305.322.349

250 Orang

1.150.397.206

BPMD

Jumlah Pengelola Lembaga Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang Mengalami Peningkatan Pengetahuan dalam Usaha Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

-

-

-

25 Orang

168.706.665

50 Orang

196.507.080

50 Orang

216.157.789

50 Orang

237.773.567

225 Orang

819.145.101

BPMD

Jumlah Lumbung Cadangan Pangan yang terbangun

-

-

-

2 Unit

2 Unit

801.095.916

BPMD

1.22.1.16

2 Unit

751.723.561

7 Desa

2 Unit

3.259.542.307

6 Unit

BPMD

1.22.1.16.3

Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.22.1.16.4

Pelatihan Keterampilan Usaha Pertanian dan Peternakan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-





1

2

3

4

5

100%

100%

2012

Target

2013

Rp

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

258.000.000

100%

258.000.000

100%

258.000.000

100%

258.000.000

100%

258.000.000

100%

1.290.000.000

BPMD

6

1.22.1.16.5

Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Peningkatan Kemampuan Pengelola Menengah PNPM-MPd

1.22.1.16.6

Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.22.1.16.7


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.22.1.17

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1.22.1.17.1

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangun Desa

Jumlah aparatur Desa, Anggota BPD, Kelembagaan Desa dan Pemuda Akti Desa yang Mengikuti Pelatihan Pemahaman Pembangunan Partisipatif

1.22.1.17.2

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Tersusunnya Rencana Pembangunan Desa dalam Dokumen RPJM Desa dan RKP Desa

1.22.1.17.3

Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

1.22.1.17.4


1.22.1.18

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1.22.1.18.1

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

1.22.1.18.2

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Perdesaan

766.262.120

Meningkatnya Ketahanan Fisik dan Daya Tahan Tubuh Siswa serta Meningkatnya Motivasi Masyarakat Desa Jumlah Profil Desa yang di Perbaharui/di data ulang Rata-Rata Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan pertahun

1.212.952.271

1.313.383.395

1.425.949.814

6.096.743.276

100%

90 Orang

126.638.400

90 Orang

151.966.080

90 Orang

182.359.296

90 Orang

218.831.156

90 Orang

262.597.387

450 Orang

942.392.319

BPMD

-

-

-

81 Desa

149.827.865

81 Desa

175.740.400

81 Desa

193.314.440

81 Desa

212.645.884

405 Desa

731.528.589

BPMD

100%

1.509 Orang

513.299.840

1.409 Orang

582.445.463

1.309 Orang

622.000.680

1.209 Orang

653.100.714

1.109 Orang

685.755.749

6545 Orang

3.056.602.446

BPMD

94 Desa/Kel

355.000.000

94 Desa/Kel

80.000.000

94 Desa/Kel

80.000.000

94 Desa/Kel

80.000.000

94 Desa/Kel

595.000.000

100%

6 Kec

126.323.880

6 Kec

138.956.268

6 Kec

152.851.895

6 Kec

168.137.085

6 Kec

184.950.794

6 Kec

771.219.922

BPMD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.22.1.18.4

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.22.1.19

Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

1.22.1.19.1

Jumlah Perempuan di Perdesaan yang mendapatkan Pengetahuan Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang dan Peningkatan Kualitas dalam Usaha Ekonomi Produktif Upaya ikut Menunjang Pendapatan Keluarga

1.13.1.13.01.15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnnya.

1.13.1.13.01.15.01

Peningkatan Kemampuan (capacity building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya.

1.22.1.18.3

1.378.195.676

73.112.550

97.909.300

118.961.394

129.731.417

141.578.444

561.293.105

6 Kecamatan

30 Orang

73.112.550

40 Orang

97.909.300

40 Orang

118.961.394

50 Orang

129.731.417

50 Orang

141.578.444

210 Orang

561.293.105

BPMD

Prosentasi dari Jumlah Target Pelayanan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin dan WRSE

0%

20%

1.112.800.000,000

40%

1.112.800.000

60%

1.182.800.000

80%

1.182.800.000

100%

1.182.800.000

100%

5.774.000.000

Dinas Sosial

Jumlah warga masyarakat yang dilatih sebagai pendamping sosial dalam penanggulangan kemiskinan.

30 Orang

30 Orang

172.800.000

30 Orang

172.800.000

30 Orang

172.800.000

30 Orang

172.800.000

30 Orang

172.800.000

150 Orang Pendamping sosial

864.000.000

Dinas Sosial





1

2

3

4

2012

Target

1.13.1.13.01.15.02

1.13.1.13.01.15.03

1.13.1.13.01.15.04

1.13.1.13.01.15.05 1.13.1.13.01.21 1.13.1.13.01.21.01

1.13.1.13.01.21.02

Jumlah Anggota keluarga miskin menerima pelayanan bimbingan sosial dan keterampilan. Jumlah pengurus KUBE penerima Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin. bantuan Usaha Ekonomi Produktif Keluarga Miskin. Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin

Pengadaan Sarana dan Prasaran Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin

Jumlah KK/KUBE penerima bantuan usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin melalui KUBE

Jumlah Wanita Rawan Sosial Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Ekonomi (WRSE) yang Kesejahteraan Sosial memperoleh pelayanan. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Terlaksananya penyuluhan sosial Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia tentang penyelenggaraan Usaha kesejahteraan sosial.

Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku -pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Terlaksananya penyaluran bantuan penunjang pelayanan sosial bagi LKS Masyarakat

2013

Rp

5

6

2014

2015

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.240.000.000

Dinas Sosial

720.000.000

Dinas Sosial

245.000.000

20 Orang

245.000.000

20 Orang

250.000.000

20 Orang

250.000.000

20 Orang

250.000.000

0

24 Orang

135.000.000

24 Orang

135.000.000

24 Orang

150.000.000

24 Orang

150.000.000

24 Orang

150.000.000

0

120 KK / 12 KUBE

260.000.000

120 KK / 12 KUBE

260.000.000

120 KK / 12 KUBE

260.000.000

120 KK / 12 KUBE

260.000.000

120 KK / 12 KUBE

260.000.000

600 KK Miskin / 60 KUBE

1.300.000.000

Dinas Sosial

0

30 Orang

300.000.000

30 Orang

300.000.000

30 Orang

350.000.000

30 Orang

350.000.000

30 Orang

350.000.000

150 Orang

1.650.000.000

Dinas Sosial

100%

749.000.000

100%

940.000.000

100%

1.573.000.000

100%

1.165.000.000

100%

1.165.000.000

--

1 Kegiatan

90.000.000

1 Kegiatan

90.000.000

1 Kegiatan

90.000.000

1 Kegiatan

90.000.000

1 Kegiatan

90.000.000

1 Keg

209.000.000

1 Keg

400.000.000

1 Keg

400.000.000

1 Keg

400.000.000

1 Keg

400.000.000

8 orsos / yayasan / Lembaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat

2 Orsos / LKS

2 Orsos / LKS

2 Orsos / LKS

2 Orsos / LKS

3 KT

3 KT

3 KT

3 KT

6 FK KT Kec

1 FK KT Kab

Terlaksananya fasilitasi pembentukan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) tingkat Kecamatan

6 FK PSM

Terlaksannya pemberian intensif bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) setiap tahun

1.13.1.13.01.21….

Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, dan Kesetiakawanan Sosial

Pemeliharaan TMP Indra Pura Pangkalan Bun

1.13.1.13.01.16

1.13.1.13.01.16.03

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Terlaksananya peningkatan peran Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial serta masyarakat dalam pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sosial bagi Lanjut Usia, ODK, dan (PMKS) Pelayanan Sosial Anak

5.592.000.000 Terlaksananya penyuluhan di 6 Kecamatan

Terlaksananya fasilitasi pembentukan Forum Komunikasi Karang Taruna Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten

1.13.1.13.01.21.03

100 Orang Anggota Keluarga Miskin 120 Orang Pengurus KUBE Keluarga Miskin

20

2 Orsos / LKS

Terlaksananya diklat pekerjaan sosial bagi pengurus Orsos / Yayasan / LKS penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengurus Karang Taruna, dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Pelaksanaan sarasehan antara generasi pejuang dan generasi penerus


- Orang

Terlaksananya penyaluran bantuan peningkatan peran dan fungsi Karang Taruna

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat


2016

6 TKSK / Thn

6 TKSK / Thn

6 TKSK / Thn

50 Orang

150.000.000

50 Orang

175.000.000

50 Orang

175.000.000

50 Orang

175.000.000

1 Keg

300.000.000

1 Keg

300.000.000

1 Keg

908.000.000

1 Keg

500.000.000

1 Keg

500.000.000

100%

1 Keg

567.000.000

185.000.000

100%

1 Keg

1 Keg

785.000.000

185.000.000

100%

1 Keg

1 Keg

1.090.000.000

190.000.000

100%

1 Keg

1.809.000.000

Dinas Sosial

12 Karang Taruna

Dinas Sosial

Terbentuk FK KT di 6 Kec dan 1 FK KT Kabupaten

Dinas Sosial

Terbentuknya FK PSM di 6 Kecamatan

Dinas Sosial

Dinas Sosial

150.000.000

1 Keg

Dinas Sosial

6 TKSK / Thn

50 Orang

1 Keg

450.000.000

1 Keg

825.000.000

Dinas Sosial

2.508.000.000

Dinas Sosial

1 Keg

1.090.000.000

190.000.000

100%

1 Keg

Dinas Sosial

1.090.000.000

190.000.000

4.622.000.000

Terlaksananya fungsi petugas pelayanan sosial dlm lingkungan masyarakat dan tersedianya biaya operasional Komda Lansia Kab.

940.000.000

Dinas Sosial





1

2

3

4

2012

Target

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Tersedianya biaya operasional Komda Lansia Kabupaten Kotawaringin Barat Sarana dan Terlaksananya peningkatan sarana Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan prasarana pada LBK dan prasarana, serta pemeliharaan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Pangkalan Bun dan Loka Bina Karya (LBK) Pangkalan PMKS Panti Persinggahan Bun dan Panti Persinggahan kurang memadai

1.13.1.13.01.16.10

Terlaksananya penyaluran bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penanganan Masalah-masalah Strategis yang korban bencana, termasuk pencari Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian kerja antar daerah/pulau yang Luar Biasa. mengalami keterlantaran, korban eksploitasi sosial, eks-napi dari luar daerah, penderita psikotik terlantar.

1 Keg

15.000.000

1 Kegiatan

150.000.000

1 Kegiatan

450.000.000

1 Kegiatan

450.000.000

1 Kegiatan

450.000.000

1.515.000.000

Dinas Sosial

1 Tahun

367.000.000

1 Tahun

350.000.000

1 Tahun

350.000.000

1 Tahun

350.000.000

1 Tahun

350.000.000

1.767.000.000

Dinas Sosial

Peningkatan peran serta TAGANA kesiapsiagaan penanggulangan bencana


1.13.1.13.01.17

Program Pembinaan Anak Terlantar

Terlaksananya pemeliharaan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak

1.13.1.13.01.17.01

Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Penampungan Anak Terlantar

Terlaksananya Penyediaan Rumah Penampungan Anak Sementara

1.13.1.13.01.17.02

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

1.13.1.13.01.17.04

1.13.1.13.01.16….

17 Dinas Sosial

1.13.1.13.01.16.07

Terlaksananya Pemutahiran data PMKS dan PSKS, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.


Dinas Sosial

-

-

4 Keg

100.000.000,000

4 Keg

100.000.000,000

4 Keg

100.000.000,000

4 Keg

100.000.000,000

400.000.000

Dinas Sosial

100%

370.000.000

100%

392.000.000

100%

425.000.000

100%

1.375.000.000

100%

425.000.000

Jumlah anak yang memperoleh pelayanan sosial = 160 Anak

Belum tersedia tempat pelayanan kesejahteraan sosial anak

-

0

-

0

-

0

1 RPSA

950.000.000

-

0

Tersedianya tempat pelayanan kesejahteraan sosial anak

950.000.000

Dinas Sosial

Terlaksananya bimbingan mental, sosial dan keterampilan dan penyaluran bantuan usaha melalui KUBE bagi Anak Terlantar

Jumlah anak yang telah mendapatkan pelayanan = 40 Anak

1 Keg (20 anak)

195.000.000

1 Keg (20 anak)

217.000.000

1 Keg (20 anak)

250.000.000

1 Keg (20 anak)

250.000.000

1 Keg (20 anak)

250.000.000

Jumlah anak yang telah mendapatkan pelayanan = 140 Anak.

1.162.000.000

Dinas Sosial

Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar

Terlaksananya bimbingan kewirausahaan bagi anak terlantar dan penyaluran bantuan UEP

-

15 Anak

100.000.000

15 Anak

100.000.000

15 Anak

100.000.000

15 Anak

100.000.000

15 Anak

100.000.000

Jumlah anak yang memperoleh pelayanan sebanyak 60 Anak

500.000.000

Dinas Sosial

1.13.1.13.01.17.05

Peningkatan keterampilan tenaga pembina anak terlantar

Terlaksananya peningkatan keterampilan SDM aparatur pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar

2 Org

75.000.000

2 Org

75.000.000

2 Org

75.000.000

2 Org

75.000.000

2 Org

75.000.000

375.000.000

Dinas Sosial

1.13.1.13.01.18

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma


390.000.000

1.845.000.000

1.13.1.13.01.18.01

Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan

Terlaksananya pelayanan bagi ODK Data ODK masih melalui kegiatan Unit Pelayanan belum akurat Sosial Keliling bagi ODK

1.13.1.13.01.18.04

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma.


100%

335.000.000

100%

340.000.000

100%

390.000.000

100%

390.000.000

100%

2.987.000.000

1 Keg

160.000.000

1 Keg

150.000.000

1 Keg

200.000.000

1 Keg

200.000.000

1 Keg

200.000.000

910.000.000

Dinas Sosial

14 ODK

100.000.000

14 ODK

115.000.000

14 ODK

115.000.000

14 ODK

115.000.000

14 ODK

115.000.000

560.000.000

Dinas Sosial





1

2

3

4

2012

Target

Aparatur yang melaksanakan fungsi Terlaksananya magang bagi pelayanan dan aparatur pelayanan dan rehabilitasi rehabilitasi sosial ODK di Pusat Rehabilitasi ODK belum memiliki Penyandang Cacat kemampuan dasar pelayanan

1.13.1.13.01.18.05

Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik

1.13.1.13.01.19

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

1.13.1.13.01.19.01

Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo

1.13.1.13.01.21


1.13.1.13.01.21.04

Pengembangan model kelembagaan perlindungan Terlaksananya jaminan sosial bagi sosial Lansia Terlantar Tidak Potensial

7

Terlaksananya pembangunan LKS Lanjut Usia

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Dinas Sosial

3 Org

75.000.000

1 Keg

75.000.000

1 Keg

75.000.000

1 Keg

75.000.000

1 Keg

75.000.000

375.000.000

-

-

0

-

0

-

0

-

0

100%

718.290.000

718.290.000

-

-

0

-

0

-

0

-

0

1 LKS

718.290.000

Pemda memiliki LKS Lansia

718.290.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100%

290.000.000

100%

290.000.000

100%

290.000.000

Terlaksananya jaminan sosial bagi lansia oleh Pemda

1.070.000.000

30 Lansia

100.000.000

30 Lansia

100.000.000

60 Lansia

290.000.000

60 Lansia

290.000.000

60 Lansia

290.000.000

Terlaksananya jaminan sosial bagi ODK Berat

10 ODK

10 ODK

10 ODK

10 ODK

10 ODK

Terlaksananya penyaluran Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) bagi Warga Masyarakat yang bekerja di sektor informal

200 Org

200 Org

200 Org

200 Org

200 Org



50.596.000

75.596.000

89.596.000

109.596.000

1.070.000.000 Terlaksananya jaminan sosial bagi ODK oleh Pemda bagi 30 ODK

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

134.596.000

459.980.000

7.1


Terlaksananya sosialisasi Sertifikasi tanah

100%

30 UMK

16.575.000

40 UMK

26.575.000

40 UMK

33.575.000

40 UMK

43.575.000

40 UMK

56.575.000

30 UMK

176.875.000

Diskopsar

7.2


Terlaksananya koordinasi dan pendataan database Wub pengembangan UKM

100%

400 UMK / 4 KLPK

34.021.000

400 UMK / 4 KLPK

49.021.000

400 UMK / 4 KLPK

56.021.000

400 UMK / 4 KLPK

66.021.000

400 UMK / 4 KLPK

78.021.000

400 UMK / 4 KLPK

283.105.000

Diskopsar

8


94.535.000

156.535.000

177.535.000

200.535.000

228.535.000

857.675.000

8.1



100%

62 UMK

66.665.000

64 UMK

103.665.000

64 UMK

118.665.000

64 UMK

136.665.000

64 UMK

157.665.000

62 UMK

583.325.000

Diskopsar

8.2



100%

60 UMK

27.870.000

90 UMK

52.870.000

90 UMK

58.870.000

90 UMK

63.870.000

90 UMK

70.870.000

60 UMK

274.350.000

Diskopsar

9

Program Pengembangan sistem Pendukung Usaha bagi UKM Pemantauan pengelolaan penggunaan dana Pemerintah bagi UKM

9.1

10

11.420.000 Terlaksanaya Pemantauan Penggunaan dana Pemerintah bagi UMKMK

100%

37 kop/LKM

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

11.420.000

25.000.000

37 kop/LKM

240.570.000

25.000.000

25.000.000

37 kop/LKM

373.890.000

25.000.000

30.000.000

37 kop/LKM

493.950.000

30.000.000

35.000.000

37 kop/LKM

503.920.000

35.000.000

126.420.000

112 Unit

536.000.000

126.420.000

Diskopsar

2.148.330.000

10.1

Terlaksananya peningkatan sarana Peningkatan sarana dan prasaranapendidikan dan dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian pelatihan

100%

40 kop/LKM

56.450.000

40 kop/LKM

150.450.000

40 kop/LKM

155.450.000

40 kop/LKM

155.450.000

40 kop/LKM

158.000.000

100%

675.800.000

Diskopsar

10.2

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Terlaksanya pemahaman prinsipprinsip koperasi

100%

90 org

34.720.000

90 org

64.750.000

90 org

69.750.000

90 org

69.720.000

90 org

73.000.000

100%

311.940.000

Diskopsar

10.3

Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Mewujudkan koperasi berprestai dan berkualitas di Kab. Kotawaringin Barat

100%

10 kop

10.360.000

10 kop

10.360.000

10 kop

105.360.000

10 kop

105.360.000

10 kop

110.000.000

100%

341.440.000

Diskopsar

10.4

Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

Tercapainya peningkatan jaringan kerjasama usaha koperasi

100%

8 Kop

71.160.000

8 Kop

71.160.000

8 Kop

76.160.000

8 Kop

76.160.000

8 Kop

80.000.000

100%

374.640.000

Diskopsar





1

2

3

4

5

2012

Target

2013

Rp 6

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

10.5

Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi

Terlaksananya penyebaran modelmodel pola koperasi

100%

100 buku

41.730.000

100 buku

46.670.000

100 buku

51.730.000

100 buku

51.730.000

100 buku

55.000.000

100%

246.860.000

Diskopsar

10.6


Terlaksanya monitoring, evaluasi dan pelaporan

100%

60 kop/LKM

26.150.000

60 kop/LKM

30.500.000

60 kop/LKM

35.500.000

60 kop/LKM

45.500.000

60 kop/LKM

60.000.000

100%

197.650.000

Diskopsar

Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

203.100.900

213.002.900

257.625.000

284.862.000

288.315.000

1.246.905.800

Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan

Terlaksanya penyuluhan pedagang kaki lima dan asongan

100%

200 org

185.002.900

200 org

185.002.900

200 org

227.250.000

200 org

253.250.000

200 org

255.175.000

100%

1.105.680.800

Diskopsar

Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

Terlaksananya penataan tempat berusaha bagi pegang kakilima dan asongan

100%

6 Kec.

18.098.000

6 Kec.

28.000.000

6 Kec.

30.375.000

6 Kec.

31.612.000

6 Kec.

33.140.000

100%

141.225.000

Diskopsar

Prioritas 4. Program Penciptaan Lapangan Kerja 1.16.2.07.01.15

Tercapainya Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama di sektor industry sesuai dengan Investasi potensi wilayah dan tertata dengan baik

1.16.2.07.01.15.04



30 Kali

30

50.980.000

8 Kali

133.120.000

8 Kali

146.432.000

8 Kali

161.076.000

8 Kali

177.183.000

62 Kali

668.791.000

Disperindag

1.16.2.07.01.15.10



1

1

69.180.000

3

228.294.000

3

251.124.000

4

368.315.000

4

405.147.000

15

1.322.060.000

Disperindag

1.16.2.07.01.15.11



6 Kecamatan

30 Kali

50.980.000

32 Kali

66.317.000

34 Kali

77.508.000

36 Kali

90.274.000

38 Kali

104.817.000

170 Kali

389.896.000

Disperindag

2.06.2.07.01.17

Meningkatnya pemasaran produk Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Kotawaringin Barat ke berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri

2.06.2.07.01.17.02

Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negri

Terlaksananya keikutsertaan Kotawaringin Barat pada tingkat nasional

2.06.2.07.01.18

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

Tercapainya peningkatan pemasaran

2.06.2.07.01.18.03


Terlaksananya penyuluhan perdagangan

- orang

120 orang

185.000.000

120 orang

198.000.000

120 orang

217.800.000

120 orang

239.600.000

120 orang

263.600.000

600 orang

1.104.000.000

Disperindag

2.06.2.07.01.18.06

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

Informasi harga pasar di media cetak

104 kali

104 kali

24.440.000

156 kali

40.326.000

156 kali

44.359.000

156 kali

48.795.000

156 kali

53.675.000

728 kali

211.595.000

Disperindag

2.06.2.07.01.15

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Terlindunginya hak konsumen dan terjaminnya peredaran barang dan jasa sesuai UU PK

2.06.2.07.01.15.01

Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen

Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan UU PK

- orang

120 orang

185.000.000

120 orang

198.000.000

120 orang

217.800.000

120 orang

239.600.000

120 orang

263.600.000

600 orang

1.104.000.000

Disperindag

2.06.2.07.01.15.02

Fasilitasi penyelesaian permasalahanpermasalahan pengaduan konsumen

Terlaksananya fasilitasi sengketa konsumen dan pelaku usaha melalui BPSK

- Kasus

2 kasus

58.566.000

2 kasus

64.500.000

2 kasus

70.950.000

2 kasus

78.045.000

2 kasus

85.850.000

10 kasus

357.911.000

Disperindag

171.140.000

427.731.000

97.895.000

1 Kali

1 kali

97.895.000

475.064.000

323.100.000

3 kali

209.440.000

323.100.000

355.400.000

3 kali

238.326.000

376.316.000

619.665.000

355.400.000

390.900.000

3 kali

262.159.000

408.526.000

687.147.000

390.900.000

423.000.000

3 kali

288.395.000

449.460.000

2.380.747.000

423.000.000

1.590.295.000

13 kali

317.275.000

494.426.000

1.590.295.000

Disperindag

1.315.595.000

543.910.000

2.272.638.000





1

2

3

4

5

2012

Target

2013

Rp 6

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2.06.2.07.01.15.03

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Terlaksananya pengawasan peredaran barang/jasa di pasar

6 Kec.

6 Kec.

90.669.000

6 Kec.

99.736.000

6 Kec.

109.710.000

6 Kec.

120.681.000

6 Kec.

132.750.000

6 Kec.

553.546.000

Disperindag

2.06.2.07.01.15.04

operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

Terlaksananya Pendataan alat UTTP, Tera dan Tera Ulang alat UTTP

6 Kec

6 Kec

42.081.000

6 Kec

46.290.000

6 Kec

51.000.000

6 Kec

56.100.000

6 Kec

61.710.000

6 Kec

257.181.000

Disperindag

2.07.2.07.01.17

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Terbentuknya kelompok usaha baru yang mampu memanfaatkan SDA lokal, bertambahnya keterampilan pengrajin/pengusaha IKM

2.07.2.07.01.17.01

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

Terlaksananya study kelayakan tentang penetapan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID)

-

1 Tahun

300.000.000

1 Lokasi

800.000.000

1 Lokasi

880.000.000

1 Lokasi

968.000.000

1 Lokasi

1.064.800.000

1 Lokasi

4.012.800.000

Disperindag

2.07.2.07.01.17.02

Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

Terlaksananya Diklat teknis perajin IKM

25 orang

25 orang

185.805.000

50 orang

408.772.000

50 orang

449.650.000

75 orang

741.924.000

75 orang

816.120.000

275 orang

2.602.271.000

Disperindag

485.805.000

1.208.772.000

1.329.650.000

1.709.924.000

1.880.920.000

6.615.071.000

Tersusunnya Database IKM Tahun 2012 Terjalinnya kemitraan usaha dan hubungan kontak dagang dengan pengrajin/pengusaha dari dalam dan luar negeri

2.07.2.07.01.16

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2.07.2.07.01.16.06

Keikutsertaan hasil Industri kecil Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah Kab. Kobar pada dan menengah dengan swasta Pameran

2.07.2.07.01.17

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Tercapainya peningkatan SDM pelaku usaha dan peningkatan kualitas dan kuantitas produk

2.07.2.07.01.17.01

Pengembangan Siatem Inovasi Teknologi Industri

Pengadaan mesin peralatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk IKM

2.07.2.07.01.17.02

Penguatan Kemampuan Teknologi Industri

Terlaksananya magang teknis bagi peningkatan SDM pengrajin IKM

14.01.15

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

14.01.15.03

Kegiatan Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja


Kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana LLK

Terpenuhinya standar peralatan pelatihan kerja Peralatan dan perlengkapanLLK terpelihara

14.01.15.06 14.01.15.07

Disperindag

94.255.000

1 Kali

1 kali

94.255.000

197.936.000

2 kali

451.500.000

4 unit

197.936.000

217.730.000

2 kali

496.650.000

217.730.000

359.255.000

3 kali

546.365.000

359.255.000

395.181.000

3 kali

601.042.000

395.181.000

1.264.357.000

11 kali

661.117.000

1.264.357.000

Disperindag

2.756.674.000

4 unit

396.500.000

4 unit

436150000

4 unit

479765000

4 unit

527742000

4 unit

580.517.000

20 unit

2.420.674.000

Disperindag

6 0rang

55.000.000

6 0rang

60.500.000

6 0rang

66.600.000

6 0rang

73.300.000

6 0rang

80.600.000

30 orang

336.000.000

Disperindag

717.183.975

1.144.350.000

1.479.810.000

1.803.886.000

2.378.342.100

644.500.000

20 paket

2 Paket

185.420.975

3 Paket

300.000.000

4 Paket

550.000.000

4 Paket

780.000.000

5 Paket

1.250.000.000

2 Paket

245.300.000

Disnakertrans

80 paket pelatihan, 1.260 orang

10 Paket (180 Org)

527.723.000

14 Paket (224 Org)

839.100.000

15 Paket (224 Org)

923.010.000

16 Paket (256 Org)

1.015.011.000

17 Paket (272 Org)

1.116.842.100

8 Paket 88 orang

396.200.000

Disnakertrans

53 Paket

3 Paket

4.040.000

5 Paket

5.250.000

8 Paket

6.800.000

12 Paket

8.875.000

16 Paket

11.500.000

1 Unit

3.000.000

Disnakertrans

14.01.16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

297.314.000

412.314.000

453.545.400

498.899.940

548.789.934

213.345.000

14.01.16.01

Kegiatan Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

Tersusunnya data informasi bursa kerja dan data base ketenagakerjaan 1.852 orang

200

200

97.000.000

250

137.000.000

300

150.700.000

400

165.770.000

500

182.347.000

200 unit

40.245.000

Disnakertrans

14.01.16.04

Kegiatan Penyiapan tenaga kerja siap pakai

Terserapnya tenaga kerja penganggur dan setengah penanggur 1.332 orang

80

180

200.314.000

180

275.314.000

264

302.845.400

264

333.129.940

264

366.442.934

80 orang

173.100.000

Disnakertrans





1

2

3

4

2012

Target

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


17

14.01.17

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

14.01.17.03

Tercapainya penetapan upah Kegiatan Fasilitasi penyelesaian prosedur minimum Kabupaten dan penerbitan pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial Peraturan Gubernur tantang Upah ketenagakerjaan Minimum Kabupaten

12 Perusahaan

12 Perusahaan

47.885.836

12 Perusahaan

53.413.042

12 Perusahaan

58.755.000

12 Perusahaan

64.630.500

12 Perusahaan

71.093.550

12 Perusahaan

295.777.928

Disnakertrans

14.01.17.04

Kegiatan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Penyiapan tenaga kerja siap pakai

Tersosialisainya peraturan perundang-undangan diperusahaan dan tenaga kerja dan Meningkatnya pemahaman dan penerapan peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan bagi perusahaan dan tenaga kerja

12 Perusahaan

12 Perusahaan

54.109.123

12 Perusahaan

109.348.773

12 Perusahaan

120.284.000

12 Perusahaan

132.312.400

12 Perusahaan

145.543.640

12 Perusahaan

561.597.936

Disnakertrans

14.01.17.05

Kegiatan Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja

Tercapainya perlindungan dan penegakkan hukum terhadap tenaga kerja dan perusahaan dan Meningkatnya perlindungan dan penegakkan hukum terhadap tenaga kerja dan perusahaan

12 Perusahaan

12 Perusahaan

26.480.641

12 Perusahaan

31.880.641

12 Perusahaan

35.069.000

12 Perusahaan

38.575.900

12 Perusahaan

42.433.490

12 Perusahaan

174.439.672

Disnakertrans

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terciptanya laporan data obyek pengawasan ketenagakerjaan dan Buku laporan pengumpulan data obyek pengawasan ketenagakerjaan dan buku laporan klasifikasi dan karakteristik dari jenis informasi ketenagakerjaan

12 Perusahaan

12 Perusahaan

30.000.000

12 Perusahaan

34.500.000

12 Perusahaan

37.950.000

12 Perusahaan

41.745.000

12 Perusahaan

45.919.500

-

190.114.500

Disnakertrans

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Daya Tarik Wisata Alam dan Bahari Berstandar Nasional dan Internasional

Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

Pengembangan Daya Tarik Wisata Alam dan Bahari

14.01.17.08

158.475.600

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Pemeliharaan dan Kebersihan pariwisata Obyek Wisata

229.142.456

1.012.000.000

252.058.000

1.012.000.000

277.263.800

1.312.000.000

304.990.180

1.012.000.000

1.221.930.036

1.312.000.000

5.660.000.000

7 pkt

1.000.000.000

7 pkt

1.000.000.000

7 pkt

1.000.000.000

7 pkt

1.000.000.000

7 pkt

1.000.000.000

7 pkt

5.000.000.000

Disbudpar

12 org

12.000.000

12 org

12.000.000

12 org

12.000.000

12 org

12.000.000

12 org

12.000.000

12 org

60.000.000

Disbudpar

20 org

300.000.000

20 org

300.000.000

20 org

600.000.000

Disbudpar

Pengembangan daerah tujuan wisata

Pembinaan dan Pelatihan SDM Pelaku Wisata di daerah tujuan wisata

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Terlaksananyan Promosi Pariwisata di Luar Daerah dan Mancanegara.

868.440.000

2.074.540.000

2.074.540.000

2.074.540.000

2.074.540.000

9.166.600.000

Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek pariwisata

Penyiapan data informasi potensi pariwisata

30.000.000

0

0

0

0

30.000.000

Disbudpar

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

Penyiapan data informasi potensi pariwisata berupa website

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

25.000.000

Disbudpar

Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

Kerjasama paket wisata dengan asosiasi kepariwisataan di daerah lain

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

500.000.000

Disbudpar

Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

Kerjasama lintas sektor dlm sosialisasi dan penyuluhan mengenai sadar wisata/sapta pesona

104.040.000

1.340.140.000

1.340.140.000

1.340.140.000

1.340.140.000

5.464.600.000

Disbudpar

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Pembuatan paket wisata dan mengikuti event promosi pariwisata

579.400.000

579.400.000

579.400.000

579.400.000

579.400.000

2.897.000.000

Disbudpar





1

2

3

4

2012

Target

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Disbudpar

Pelatihan pemandu wisata terpadu

Bimtek sertifikasi dan standarisasi bagi pemandu wisata Kobar

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

250.000.000

Pengembangan Kemitraan

Terlaksananya Mitra Kerja untuk Promosi dan Pengelolaan Pariwisata

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

300.000.000

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Kerjasama penyiapan SDA Pariwisata dengan Stake Holder

35.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

175.000.000

Disbudpar

Peningkatan peranserta masyarakat dlm pengembangan kemitraan pariwista

Kerjasama Promosi dan Pengelolaan dengan Pengusaha Pariwisata

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

125.000.000

Disbudpar

Prioritas 5. Program Pembangunan Infrastruktur Dasar 1.03.1.03.01.15

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Outcome : Terbangunnya ruasruas jalan dan jembatan yang menghubungkan antar wilayah

1.03.1.03.01.15.03

Kegiatan Pembangunan Jalan


1.03.1.03.01.15.05

Kegiatan Pembangunan Jembatan


1.03.1.03.01.18

Outcome : Terlaksananya Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan pemeliharaan jalan dan Jembatan jembatan

1.03.1.03.01.18.03

Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan


1.03.1.03.01.18.04

Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan


1.08.1.03.01.17

Outcome : Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Tertanganinya erosi tebing sungai dan jalan

1.08.1.03.01.17.03

Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong

1.03.1.03.01.28

1.03.1.03.01.28.06

1.03.1.03.01.28.09

0,1300

0,1352

51.080.332.620

0,1824

55.496.966.178

0,2104

61.046.662.796

0,2384

67.151.329.076

0,2664

73.874.555.290,9665

0,2664

308.649.845.961

PUD

1182,505 KM

1.229,7320

41.393.572.620

1.659,1455

44.972.645.671

1.913,8389

49.469.910.238

2.168,5322

54.416.901.262

2.423,2256

59.865.149.899,3866

2.423,2256

250.118.179.692

PUD

386 Unit

414,0000

9.686.760.000

542,0000

10.524.320.507

625,0000

11.576.752.558

708,0000

12.734.427.813

791,0000

14.009.405.391,5799

791,0000

58.531.666.270

PUD

25.790.513.300

28.020.476.197

30.822.523.817

33.904.776.199

37.299.340.138,1508

155.837.629.651

1182,505 KM

1.194,5050

24.561.220.700

1.611,6175

26.684.893.472

1.913,8389

29.353.382.819

2.168,5322

32.288.721.101

2.423,2256

35.521.484.758,4088

2.423,2256

148.409.702.851

PUD

386 Unit

411,0000

1.229.292.600

542,0000

1.335.582.725

625,0000

1.469.140.998

708,0000

1.616.055.098

791,0000

1.777.855.379,7420

791,0000

7.427.926.800

PUD

0,5213

0,5670

2.906.947.500

0,6172

3.332.089.406

0,6726

3.665.405.146

0,7333

4.031.892.795

0,7933

4.434.761.676,3995

0,7933

18.371.096.524

PUD

Output : Panjang penanganan

2562 m'

3.605,0000

2.906.947.500

3.924,1728

3.332.089.406

4.276,4074

3.665.405.146

4.662,3395

4.031.892.795

5.043,8210

4.434.761.676,3995

5.043,8210

18.371.096.524

PUD

Program Pengendalian Banjir

Outcome : Mengendalikan banjir pada daerah genangan air di kawasan perkotaan

18,91 %

17,96

7.888.961.500,00

17,07

9.038.810.134,35

16,21

9.938.691.674,27

15,40

10.938.560.051,96

14,63

12.028.416.583,65

14,63

49.833.439.944,23

Kegiatan Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

Output : - Panjang normalisasi saluran

99853 m'

118.778,00

3.732.334.000,00

112.892,01

4.276.337.054,50

107.204,42

4.702.078.575,41

101.847,51

5.175.124.709,76

96.755,13

5.690.744.996,20

96.755,13

23.576.619.335,87

PUD

- Panjang parit

4804,5 m'

5.791,50

755 m'

1.029,00

26.256.820.608,37

PUD

Kegiatan Pembangunan prasarana pengaman pantai

Output : bangunan pengaman pantai

5.504,50

4.156.627.500,00

978,01

5.227,18

4.762.473.079,85

928,74

4.965,99

5.236.613.098,86

882,33

4.717,69

5.763.435.342,21

838,21

4.717,69

6.337.671.587,45

838,21





1

2

3

4

5

Outcome : Terlaksananya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

93,82 %

93,82

99495 m'

115.762,00

2012

Target

2013

Rp

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

13.855.725.400,00

94,81

16.151.702.951,87

95,79

17.858.712.349,14

96,78

19.545.756.724,21

97,76

20.703.728.011,24

97,76

88.115.625.436,46

13.855.725.400,00

116.983,53

16.151.702.951,87

118.192,73

17.858.712.349,14

119.414,27

19.545.756.724,21

120.623,46

20.703.728.011,24

120.623,46

88.115.625.436,46

6


17

1.03.1.03.01.16

Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong

1.03.1.03.01.16.03

Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong- Output : Panjang saluran gorong

1.03.1.03.01.27

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Outcome : Terbangunnya instalasi jaringan air limbah kotor (SPAL)

1.03.1.03.01.27.02

Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

Output : Jumlah instalasi

128 unit

130,00

1.459.349.000,00

132,30

1.697.972.282,43

134,61

1.867.572.301,35

136,91

2.050.976.972,97

139,21

2.287.628.162,16

139,21

9.363.498.718,92

PUD

1.03.1.03.01.27.06

Kegiatan Pengembangan distribusi air minum

Output : jaringan perpipaan

56715 m'

58.745,00

5.940.600.000,00

59.785,85

6.911.968.378,38

60.826,71

7.602.362.432,43

61.867,56

8.348.951.351,35

62.908,41

9.312.291.891,89

62.908,41

38.116.174.054,05

PUD

11 unit

11,00

Jumlah instalasi

7.399.949.000,00

1.03.1.03.01.30

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan

Outcome : Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan perdesaan/kelurahan

1.03.1.03.01.30.02

Kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan


722694 m'

747.601,00

- Panjang jembatan

40203 m'

40.815,00

1.03.1.03.01.30.03

Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana air Output : Jumlah instalasi air bersih bersih perdesaan

5.2.3

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan

24.031.520.800,00


722694 m'

770.907,00

- Panjang jembatan

40203 m'

40.203,00

11,39

747.601,00

27.976.317.610,57

40.815,00

3.000,00

1.130.779.392,45

770.907,00

40.203,00

400.000.000

33.867.601.744,53

747.676,30

30.696.867.135,09

0,00

770.984,65

747.676,30

33.870.841.580,38

41.741.694.085,13

747.751,60

1.369.031.128,30

770.984,65

40.207,05

400.000.000

37.833.775.387,77

747.751,60

1.529.209.603,02

771.062,30

154.409.322.513,81

PUD

6.241.095.855,85

PUD

9.708.120.745,28

PUD

3.000,60

2.378.709.094,34

771.062,30

40.211,10

40.211,10

350.000.000

170.358.539.114,94

40.823,22

3.000,60

2.129.549.009,43

47.479.672.772,97

11,78

40.823,22

3.000,30

40.207,05

275.000.000

37.369.421.718,11

1.240.741.732,08

1.929.992.877,36

11.599.920.054,05

11,78

40.819,11

3.000,30

1.758.944.764,15

10.399.928.324,32

11,58

40.819,11

3.000,00

1.510.925.000,00

9.469.934.733,78

30.866.041.767,17

971.334.000,00

Pembangu nan & Reha bilitasi/ pemelihara an pras Tersedianya pras & fasl. Untuk & fasl. LLASDP kelncaran pengguna jasa ASDP

Pembangu nan dermaga/ gedung ktr. LLASDP

11,19

26.513.779.800,00

- saluran perpipaan

1.03.1.03.01.30.05

8.609.940.660,81

PUD

0

1.425.000.000

-

Tersedianya pras. Ponton di sei.arut

1 paket

150.000.000

1 pkt

150.000.000

Dishub KI

Tersedianya pras. Derma ga sebuai

1 paket

250.000.000

1 pkt

250.000.000

Dishub KI

1 pkt

250.000.000

Dishub KI

Terlaksannya penyirinngan & pemadatan jl.masuk der maga kumai

1 pkt

250.000.000

Tersedianya fas. gudang dermaga Kumai

1 pkt

300.000.000

1 pkt

300.000.000

Dishub KI

Tersedianya fasl. garasi speed boat

1 pkt

100.000.000

1 pkt

100.000.000

Dishub KI

1 pkt

100.000.000

Dishub KI

100%

25.000.000

Dishub KI

Tersedianya jembatan penghubung di dermaga indra sari) Pemasangan penerangan surya cell pelbhan roro

1 pkt

100%

25.000.000

100.000.000





1

2

3

4

2012

Target

Rehab / pe meliharaan pras & fasl. LLASDP

Rp

2014


Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Terwujudnya rehab gedung ktr LLASDP Kumai

1 pkt

100.000.000

1 pkt

100.000.000

Dishub KI

Terwujudnya rehab dermaga pasar saik

1 pkt

75.000.000

1 pkt

75.000.000

Dishub KI

Terwujudnya rehab dermaga indra sari

1 pkt

75.000.000

1 pkt

75.000.000

Dishub KI

6

426.747.000

20.000.000

195.000.000

35.000.000

35.000.000

711.747.000

Terlaksananya proteksi timbunan terminal sei. kapitan

1 paket

337.700.000

1 pkt

337.700.000

Dishub KI

Terlaksananya rehab ring an terminal N.Suka

1 paket

89.047.000

1 pkt

89.047.000

Dishub KI

Terlaksananya kalibrasi alat uji

Rehab/ pemeliharaan pras. PKB

Terlaksananya perawatan gedung .PKB

Rehab/ pemeli hara an terminal/ pelabuhan

Terlaksanaya rehab gedung terminal N.Suka

Pembangunan sarana & Prasarana Perhubungan

Tersedianya sarana & pras. pely masy.

Pemb.gd. Terminal

Terwujudnya pely. Masy. pengguna js. Angkutan

100%

20.000.000

1 pkt

350.000.000

- Terminal tp.B

3 bh

- Halte

Peningkatan kelaikan pengoperasian Ranmor

Tersedianya pelayanan masy. Peng guna jasa PKB & terwujudnya pengujian yg lebih baik

Pembangunan Balai PKB

Terlaksanananya pelay. masy. Peng guna jasa PKB & keamanan gedung

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

45.000.000

Dishub KI

100%

20.000.000

100%

20.000.000

100%

20.000.000

100%

80.000.000

Dishub KI

1 pkt

160.000.000

1 pkt

160.000.000

Dishub KI

470.000.000

0

- Terminal khusus B/M bertahap

318.115.500

120.000.000

5.910.000.000

1 pkt

450.750.000

1 pkt

5.000.000.000

1 pkt

10.000.000.000

1pkt

4 bh

160.000.000

5 bh

200.000.000

3 bh

1.260.000.000

1.324.500.000

- Pemb. pintu gerb ang & pagar

1 pkt

130.000.000

1 pkt

- Pemb. mushola & kantin

1 pkt

95.000.000

1 pkt

318.115.500

15.120.000.000

750.000.000

500.000.000

2987 m2

10.650.750.000

1 pkt

1 pkt

- pening katan hala man PKB

- Mobil uji keliling


2016

7

Rehab/ pemeliharaan alat PKB

Pengadaan alat PKB

2015

Target

5

Pembangu nan & Raha bilitasi/ pe meliharaan pras Tersedianya pras. & fasl. LLAJ & Fas. LLAJ yang memadai

Pembangu nan gedung terminal

2013

1.860.000.000

32.150.750.000

3 pkt

1.550.750.000

Dishub KI

15.000.000.000

3 pkt

30.000.000.000

Dishub KI

120.000.000

15 bh

600.000.000

Dishub KI

558.000.000

5.320.615.500

2987m2 & 1 paket

818.115.500

Dishub KI

175.000.000

2 pkt

305.000.000

Dishub KI

95.500.000

2987m2 &

190.500.000

Dishub KI

1 unit

1.860.000.000

Dishub KI

Terwujudnya pengujian yg lebih baik

1 unit

1.860.000.000





1

2

3

4

2012

Target

2013

Rp

5

6

- komputer data base

2014

2015

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 pkt

50.000.000

1 unit

50.000.000

Dishub KI

1 unit

558.000.000

Dishub KI

1 unit

620.000.000

Dishub KI

1 unit

435.000.000

Dishub KI

1 unit

434.000.000

Dishub KI

1 unit

50.000.000

Dishub KI

1 unit

1 unit

- speedo meter

1 unit

1 unit

1 unit

Peningkatan & pengamanan lalin

Tersedianya alat-alat penunjang keselamatan

Pengadaan rambu-2 lalin :

Terwujudnya tingkat keselamatan yang lebih tinggi

784.140.000

558.000.000

620.000.000

435.000.000

- side slip tester

- alat uji kaca


Target

- joint detektor

- axle load


2016

434.000.000

50.000.000

956.480.000

816.480.000

441.000.000

301.000.000

3.299.100.000

700m2

94.500.000

700m2

94.500.000

700m2

94.500.000

700m2

94.500.000

3500m2

472.500.000

Dishub KI

pengeca tanmarka Zona anak sekolah

600m2

84.000.000

600m2

84.000.000

600m2

84.000.000

600m2

84.000.000

2400m2

336.000.000

Dishub KI

- pengeca tan zebra cross

500m2

70.000.000

500m2

70.000.000

1500m2

140.000.000

Dishub KI

- pengeca tan marka parkir

500m2

70.000.000

500m2

70.000.000

1500m2

140.000.000

Dishub KI

pengecatan marka jalankabupaten

700 m2

94.500.000

- pemeliha raan rambu LLAJ

1 th

5.400.000

1 th

5.400.000

1 th

5.400.000

1 th

5.400.000

1 th

5.400.000

1 th

27.000.000

Dishub KI

- pemeliha raan rambu LLASDP

1 th

3.600.000

1 th

3.600.000

1 th

3.600.000

1 th

3.600.000

1 th

3.600.000

1 th

18.000.000

Dishub KI

1 th 5 lokasi

15.000.000

1 th/7 lok

15.000.000

1 th/7 lok

15.000.000

1 th 19 lok

45.000.000

Dishub KI

1 th 2 lksi

6.000.000

1 th / 2 lok

6.000.000

1 th / 2 lok

6.000.000

1 th / 10 lok

30.000.000

Dishub KI

- Pengadaan tangga fiber br glass

1 set

9.000.000

1 set

9.000.000

Dishub KI

pengadaan dan pemasangan rambu LLAJ

50 bh

62.500.000

50 bh

62.500.000

50 bh

62.500.000

50 bh

62.500.000

50 bh

62.500.000

250 bh

312.500.000

Dishub KI

pengadaan dan pemasangan rambu LLASDP

20 bh

45.000.000

20 bh

45.000.000

20 bh

45.000.000

20 bh

45.000.000

20 bh

45.000.000

100 bh

225.000.000

Dishub KI

- Pengadaan RPPJ

8 bh

31.680.000

8 bh

31.680.000

Dishub KI

rehab APILL simp.4 jl matnoor

1 unit

174.000.000

1 unit

174.000.000

Dishub KI

pemasangan APILL Sp. 3 jl. kawitan

1 unit

216.500.000

1 unit

216.500.000

Dishub KI

4 unit

880.000.000

Dishub KI

- Pemeliha raan APILL

- Pemeliha raan warning light

- pengadaan APILL

2 unit

440.000.000

2 unit

440.000.000

1 th / 2 lok

6.000.000

1 th / 2 lok

6.000.000





1

2

3

4

2012

Target

200 bh

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

120.960.000

2014

2015


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100 bh

60.480.000

100 bh

60.480.000

100 bh

500 bh

241.920.000

Dishub KI

12.374.895.000

6.467.655.000

270.040.000

170.040.000

19.452.670.000

1 th

120.040.000

1 th

120.040.000

1 th

120.040.000

1 th

120.040.000

5 th

600.200.000

DishuKI

50.000.000

1 th

50.000.000

1 th

50.000.000

1 th

50.000.000

1 th

50.000.000

5 th

250.000.000

DishuKI

Terlaksananya penyebaran informasi peningkatan keasadaran masyarakat berlalu-lintas

1 th

100.000.000

1 th

100.000.000

2 th

200.000.000

DishuKI

Tersedianya baju rompi juru parkir

100%

37.500.000

100%

37.500.000

DishuKI

Tersedianya sarana prasarana perpanjangan landasan pacu

DishuKI

150 m

1pkt

Program Pembangunan prasarana & Sarana fasilitas perhubungan

Tersedianya dokumen perencanaan bidang perhubungan

Perencnaan pemb. Pras. & fasl. Perhub (studi terminal tp. A)

Tersediannya dokumen peningkatan status terimnal dari tipe B ke A

Studi Bandar Udara baru

Tersedianya dokumen bandara baru :

12.067.355.000

12.067.355.000

100 m

1pkt

0

Studi kelayakan

975.000.000

100%

6.297.615.000

6.297.615.000

1.550.000.000

100%

350.000.000

100%

1.200.000.000

970.000.000

amdal

Tersedianya dokumen plb. Lahut

survei Transporatsi bidang LLAJ

tersedianya data bdg LLAJ

survei transportasi bidang LLASDP

tersedianya data acuan kedalaman kolam pelabuhan

350.000.000

DishuKI

975.000.000

DishuKI

1.200.000.000 100%

900.000.000

900.000.000 100%

1.250.000.000

1.250.000.000

Dishub KI DishuKI 1 pkt

Program Peningkatan efisiensi Perdagangan dalam negeri

2.302.882.500

Terlaksananya pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pasar daerah

4.815.000.000

100%

RTT Studi pelabuhan laut

1.320.000.000

975.000.000

master plan



2016

120.040.000

- LLASDP

Pengembangan sarana & prasarana pelayanan jasa angkutan

6

170.040.000

- LLAJ

Sosialisasi Penyuluhan LLAJ

Rp

5

pengadaan & pemasangan paku marka tersedianya bahan/masukan untuk kemajuan perhubungan di Kotawaringin Barat

2013

100%

6 pkt

2.302.882.500

2.113.895.000

6 pkt

2.113.895.000

2.919.300.000

6 pkt

2.919.300.000

70.000.000

1 pkt

2.334.255.000

5 pkt

2.334.255.000

70.000.000

2 pkt

2.297.720.000

5 pkt

2.297.720.000

140.000.000

DishuKI

11.968.052.500

100%

11.968.052.500

Diskopsar





1

2

3

4

2012

Target

1.06.1.06.01.24


1.06.1.06.01.24.01



1.18.1.20.03.21.

Program peningkatan sarana dan Prasarana Olahraga

Terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana olah raga : Pembangunan Stadion, Gedung Tinju, Gedung Pencaksilat, Gedung Karate, Gedung Taekwondo, Gedung Astaka, Gedung Pengelola, Gedung Serbaguna, Gedung Kolam Renang, Ruang Ganti.

1.18.1.20.03.21.02

Kegiatan peningkatan pembangun dan sarana dan Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana olah raga prasarana olah raga

1.18.1.20.03.21.07

Out put : Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala sarana & prasarana olahraga : Gedung Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Koni, Lapangan Sampuraga, prasarana olahraga lapangan Tenis blkg Rujab. & Kantor Bupati, Stadion Sport Center.

xx

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

xx

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

1.20.1.20.03.02

1.20.1.20.03.02.01


Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan

1.20 1.20.1.20.03.02.03

1.20.1.20.03.02.05

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor


2013

Rp

5

6

1 Gedung

Out put :

1.20.1.20.03.02.07


Output :


Terpenuhinya perlengkapan rumah jabatan/dinas Sekda. Output : Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

1.20.1.20.03.02.08


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100%

493.681.107

Bappeda

53.584.407,20

100%

1.20.1.20.03.02.11

Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Sarana Komunikasi

53.584.407

100.000.000,00

100%

11.500.000.000

100.000.000

100.000.000,00

100%

6.550.000.000

100.000.000

100.000.000,00

100%

4.100.000.000

100.000.000

4.150.000.000

26.890.400.000

233.400.000

100%

10.000.000.000

100%

5.000.000.000

100%

2.500.000.000

100%

2.500.000.000

20.233.400.000

Bag.Perlengkap an Setda Kobar

357.000.000

1 paket

1.500.000.000

1 paket

1.550.000.000

1 paket

1.600.000.000

1 paket

1.650.000.000

6.657.000.000


1.650.000.000

6.300.000.000

1.650.000.000

6.300.000.000

2.429.930.000

23.782.618.650

0 0

1.500.000.000 2 even

1.743.388.650

1.500.000.000

1.550.000.000 2 even

8.610.000.000

1.550.000.000

1.600.000.000 2 even

8.183.000.000

1.600.000.000

2 even

2.816.300.000

Output : Terpenuhinya fasilitas kerja


1 Gedung

0

100%

5.000.000.000

100%

5.000.000.000

100%

0

100%

0

10.000.000.000


4 Gedung

0

100%

400.000.000

100%

500.000.000

100%

300.000.000

100%

300.000.000

1.500.000.000


540.000.000

100%

540.000.000

100%

610.000.000

100%

340.000.000

-

2.030.000.000


19.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

400.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

400.000.000

30.000.000

33.000.000

36.300.000

39.930.000

158.230.000

Output : Terpenuhinya peralatan rumah jabatan/dinas


Rp

1. Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 untuk 2. Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 untuk : 3 Staf Ahli, 4 Kabag. 3. Tersedianya Kendaraan Dinas 1.20.1.20.03.02.06


2016

7

590.400.000

Out come : Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Out put : Ikut serta dalam kompetisi Kejurda, Kejurnas dan even-even di luar come daerah: Terwujudnya Out peningkatan sarana dan prasarana aparatur Output : Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana rumah jabatan Bupati dan Wakil Output : Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana gedung kantor Untuk LPSE, SIMDA Aset, Staf Ahli dan Keuangan

140.096.700,00

2015

Target

140.096.700,00

100%

2014

33.500.000

100%

200.000.000

100%

200.000.000

100%

300.000.000

100%

200.000.000

933.500.000

0

100%

100.000.000

100%

150.000.000

100%

150.000.000

100%

200.000.000

600.000.000 0


Bag. Perlengkapan Setda Bag. Perlengkapan Setda Bag. Perlengkapan Setda Bag. Perlengkapan Setda





1

2

3

4

2012

Target

Output :

1.20.1.20.03.02.20 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

1.20.1.20.03.02.22

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2 Gedung

208.000.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

608.000.000

3 Gedung

208.000.000

100%

300.000.000

100%

300.000.000

100%

300.000.000

100%

300.000.000

1.408.000.000

Terjaganya sarana dan prasarana rumah jabatan Output :


17 Bag. Perlengkapan Setda Bag. Perlengkapan Setda Bag. Perlengkapan Setda

untuk menunjang rutinitas kerja 1.20.1.20.03.02.23


Output : Terpeliharanya mobil jabatan untuk mendukung kerja

212.240.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

1.212.240.000


1.20.1.20.03.02.24

Pemeliharaan ruti/berkala kendaraan dinas/operasional

Out put :Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 4 : Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kabag dan roda 2 Kasubag

436.148.650

500.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

2.436.148.650


1.20.1.20.03.02.26


Output : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

36.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

196.000.000

1.20.1.20.03.02.28


Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor

50.500.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

250.500.000

Bag. Perlengkapan Setda Bag. Perlengkapan Setda

Output : Terpeliharanya Peralatan untuk mendukung kerja

Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Output : Gedung yang refresentatif untuk menunjang kerja.

1.04.1.20.03.19

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Out come : Terwujudnya Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran yang baik

350.780.000

1.04.1.20.03.19.08

Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan bahaya kebakaran

Out put : Pembayaran insentif pemadam kebakaran, BBM dan Suku cadang kendaraan Damkar, dan Pemeliharaan gedung kantor damkar

350.780.000

1.20.1.20.03.02.42

3 Gedung

0

100%

900.000.000

100%

400.000.000

80%

400.000.000

250.000.000

100%

250.000.000

400.000.000

80%

100%

250.000.000

400.000.000

400.000.000

80%

400.000.000

80%

1.650.000.000

500.000.000

2.050.780.000

500.000.000

2.050.780.000

28.725.311.491,5307

119.037.635.487


Bagian Umum Setda

Prioritas 6. Program Ketahanan Pangan

1.03.1.03.01.24

Outcome : Program Pengembangan dan Pengelolaan Terlaksananya pengembangan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan dan pengelolaan jaringan irigasi, Lainnya rawa, dan jaringan pengairan lainnya.

1.03.1.03.01.24.01

Kegiatan Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

Output : Jumlah set dokumen

28 set

30,00

553.734.000,00

33,00

634.717.756,44

36,00

698.209.875,92

40,00

768.020.793,31

44,00

844.761.841,11

44,00

3.499.444.266,79

PUD

1.03.1.03.01.24.08

Kegiatan Pembangunan pintu air

Output : Jumlah bangunan air

129 unit

133,00

1.013.705.000,00

153,00

1.161.959.647,21

167,00

1.278.192.854,82

182,00

1.405.993.705,07

197,00

1.546.481.346,90

197,00

6.406.332.554,01

PUD

1.03.1.03.01.24.09

Kegiatan Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

Output : - panjang penanganan

52745,3 m'

65.745,30

1.332.287.500,00

62.448,49

1.527.134.929,28

68.053,88

1.679.897.369,62

74.195,53

1.847.862.877,61

80.266,35

2.032.502.323,12

80.266,35

8.419.684.999,63

PUD

1.03.1.03.01.24.10

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Output : - Jumlah bangunan air

8.898.926.805,67

PUD

- Panjang saluran

18.871.599.500

21.582.965.015

1.408.120.250,00

736472,03 m'

801.035,18

23.741.953.289

1.614.058.240,73

871.955,76

26.115.806.191

1.775.515.798,27

950.222,69

1.953.041.770,03

1.035.977,25

2.148.190.746,64

1.120.742,88

1.120.742,88

PUD





1

2

3

4

5

72000 m'

78.311,91

2 kali

2012

Target

Output : panjang penanganan

1.03.1.03.01.24.14

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

1.03.1.03.01.24.15

Kegiatan Optimalisasi Fungsi jaringan irigasi yang Output : Jumlah sidang telah dibangun

1.03.1.03.01.24.18

Kegiatan Pembangunan jaringan irigasi

Output : - Panjang saluran

- tanggul

2013

Rp

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

643.332.000,00

85.245,35

737.419.489,65

92.896,99

811.185.074,24

101.280,64

892.291.882,03

109.567,62

981.450.163,38

109.567,62

4.065.678.609,30

PUD

4,00

42.409.000,00

5,00

8,00

42.409.000,00

PUD

330215,31 m'

413.100,31

13.878.011.750,00

390.962,76

502.512,58

87.705.159.251,44

PUD

18882 m'

18.882,00

22.355,59

24.362,24

26.560,85

28.734,11

28.734,11

PUD

24984 m'

33.224,00

29.580,14

32.235,25

35.144,38

38.019,96

38.019,96

PUD

6

6,00

15.907.674.951,79

426.055,66

7,00

17.498.952.316,52

464.505,83

8,00

19.248.595.162,75

502.512,58

21.171.925.070,38

- Jumlah bendung

- Panjang JUT

1.21.21.01.16

PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN

Mantapnya Ketahanan Pangan Daerah

1.21.1.21.01.16.01

Penanganan Daerah Rawan Pangan

1.21.1.21.01.16.03

Analisis Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

1.21.1.21.01.16.05

Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah.

1.21.1.21.01.16.09

Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

-

0

1.21.1.21.01.16.11

Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok.

-

1.21.1.21.01.16.13

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah.

-

1.21.1.21.01.16.14

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

1.21.1.21.01.16.16

Pengembangan Diversifikasi Tanaman

-

0

1.21.1.21.01.16.18

Pengembangan Lumbung Pangan Desa.

-

1.21.1.21.01.16.31

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

-

VIII

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

100%

124.607.500

100%

234.023.000

-

0

100%

22.000.000

-

0

100%

48.450.000

100%

100%

100%

446.023.000

100%

492.023.000

100%

535.863.000

100%

1.832.539.500

100%

22.000.000

100%

22.000.000

100%

22.000.000

100%

88.000.000

KPPKP

52.500.000

100%

52.500.000

100%

52.500.000

100%

52.500.000

100%

210.000.000

KPPKP

60.750.000

100%

60.750.000

100%

60.750.000

100%

60.750.000

100%

291.450.000

KPPKP

-

0

100%

47.000.000

100%

56.000.000

100%

65.000.000

100%

168.000.000

KPPKP

0

-

0

100%

33.000.000

100%

40.000.000

100%

45.000.000

100%

118.000.000

KPPKP

0

-

0

100%

50.000.000

100%

55.000.000

100%

60.000.000

100%

165.000.000

KPPKP

80.773.000

100%

80.773.000

100%

80.773.000

100%

80.773.000

100%

399.249.500

KPPKP

-

0

100%

47.000.000

100%

62.000.000

100%

78.000.000

100%

187.000.000

KPPKP

0

-

0

100%

29.000.000

100%

35.000.000

100%

40.000.000

100%

104.000.000

KPPKP

0

-

18.000.000

100%

24.000.000

100%

28.000.000

100%

31.840.000

100%

101.840.000

KPPKP

76.157.500

100%

2.016.678.000 Pembinaan UP3HP

6 unit

Pameran

1 kali

60.315.000

3.943.755.000 7 unit

77.110.000

4.346.278.500 8 unit

86.889.000

4.808.462.950 9 unit

98.558.000

5.225.550.745 10 unit

101.200.000

20.340.725.195 10 unit

424.072.000

Distanak

1 kali

0

Distanak

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil 1 kali

1 kali

1 kali

1 kali





1

2

3

4

2012

Target

Syukuran panen

Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

Pengembangan perbenihan/perbibitan

2013

Rp

5

6

5 kali

2014

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

5 kali

0

Distanak

4000 ha

14.975.386.945

Distanak

2.988.145.000

1500 ha

1750 ha

2000 ha

2000 ha

0

Distanak

Pendampingan dan pengawalan TPH

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

0

Distanak

Pengembangan jagung

500 ha

800 ha

900 ha

1000 ha

1100 ha

1100 ha

0

Distanak

Pengembangan kedelai

150 ha

150 ha

200 ha

200 ha

200 ha

0

Distanak

Pengembangan kacang tanah

150 ha

150 ha

200 ha

200 ha

200 ha

0

Distanak

4 desa

4 desa

4 desa

4 desa

4 desa

0

Distanak

25 ha

4.457.700.000

Distanak

75 ha

0

Distanak

0

Distanak

0

Distanak

1 tahun

0

Distanak

1 tahun

483.566.250

Distanak

15 ha

Pengembangan kelompok penangkar benih

25 ha

770.318.000

20 ha

791.250.000

35 ha

Bimbingan teknis dan pengawasan benih Termonitornya dan terkendalinya program dan kegiatan dinas pertanian dan peternakan

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian tepat guna

25 ha

876.455.000

50 ha

25 ha

988.677.000

65 ha

4000 ha

3.977.220.995

1500 ha

Operasional Balai Benih

3750 ha

3.615.655.450

1250 ha

25 ha

1.031.000.000

75 ha

25 ha

25 ha 1 tahun 1 tahun

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna

3.286.959.500

5 kali

Pengembangan padi ladang

4 desa

3750 ha

5 kali

3500 ha

Pengembangan buah-buahan

3500 ha

5 kali

Pengadaan lahan balai benih palawija

IX


Pengembangan padi sawah

Pengadaan lahan balai benih hortikultura

Monitoring evaluasi dan pelaporan


2016

Target

5 kali

1.107.406.000

2015

1 tahun 78.639.000

1 tahun

3.171.724.000 Terbangunnya JUT

4550 m

Terbangunnya Jalan Produksi

2000 m

Peningkatan JUT Menjadi Jalan Produksi

500 m

Demplot padi sawah

1 unit

2.751.350.000

1 tahun 87.250.000 4.937.450.000

9500 m

3.900.000.000

4000 m

61.723.000

Demplot palawija

1 tahun

1 tahun 95.975.000 5.476.122.000

10.000 m

4.250.000.000

5000 m

105.572.500 7.191.258.000

11500 m

5.552.000.000

6000 m

116.129.750 8.843.320.000

12000 m

6.744.000.000

7000 m

23.197.350.000

Distanak

7000 m

0

Distanak

0

Distanak

5 unit

882.464.000

Distanak

1 unit

1 unit

0

Distanak

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

0

Distanak

125 unit

5.540.060.000

Distanak

5 unit

263.066.000

12000 m

1 unit

3 unit

203.005.000

29.619.874.000

1 unit

2 unit

189.870.000

1 tahun

1 unit

2 unit

164.800.000

1 tahun

1 tahun

Demplot hortikultura

1 unit

Pengadaan alat mesin pertanian

16 unit

Pelatihan pengelolaan alsintan

1 kelas

1 kelas

1 kelas

1 kelas

1 kelas

1 kelas

0

Distanak

Pembinaan dan bimbingan teknis

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

0

Distanak

358.651.000

70 unit

872.650.000

90 unit

1.036.252.000

100 unit

1.436.253.000

125 unit

1.836.254.000

Pengembangan dan pendayagunaan alat dan mesin pertanian





1

2

3

4

2012

Target

X

243.512.000

II

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

2.1 Penyusunan data base potensi produk pangan

2.2 Pengembangan diverisifikasi tanaman


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4.199.000.000

1 unit

349.000.000

5.738.990.000

1 unit

388.990.000

7.252.005.000

1 unit

402.005.000

457.330.000

17

29.576.067.000

8.057.330.000

2 unit


2 unit

1.840.837.000

Distanak

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

0

Distanak

Pembinaan dan pendampingan perlindungan OPT

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

0

Distanak

150

27.735.230.000

Distanak

4.085.230.000

100

3.850.000.000

200

150

300

400

425

425

0

Distanak

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

0

Distanak

12 lokasi

2.825.750.000

Distanak

1 kelas

1 kelas

1 kelas

1 kelas

1 kelas

1 kelas

0

Distanak

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

0

Distanak

Tersedianya Obat-obatan dan Perlengkapan Kesehatan Hewan

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

0

Distanak

Terfasilitasinya Pengobatan ternak dan Pelayanan Kesehatan Hewan

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

0

Distanak

Terfasilitasinya Pengawasan Lalu Lintas Perdagangan Ternak dan Produk Peternakan

1 tahun

1 tahun

806.814.000

Distanak

Terawasinya perdagangan dan pemotongan ternak

1 tahun

1 tahun

0

Distanak

Pengumpulan dan pengolahan data statistik perkebunan, perkembangan pembangunan dan pengembangan serta investasi bidang perkebunan. Terlaksananya pengembangan lada tahan BPB dan pembinaan kelompok tani integrasi tanaman perkebunan dengan ternak sapi

141.916.000

1 tahun

144.300.000

1 tahun

1 tahun

155.008.000

1 tahun

10 lokasi

1 tahun

688.976.000

176.990.000

1 tahun

12 lokasi

1 tahun

758.940.000

3.632.564.000

4 lokasi

8 lokasi

558.938.000

947.540.000

Pelatihan Petugas Keswan dan Vaksinator

6 lokasi

459.960.000

865.966.000

Sosialisasi Kesehatan Hewan

Tercetaknya buku perkebunan dalam angka 2011 dan pengumpulan SPK bidang perkebunan selama 1 tahun

358.936.000

713.946.000

150

7.600.000.000

Rehabilitasi lahan

604.260.000

125

6.850.000.000

75

500.852.000

100

5.350.000.000

Cetak sawah

Rakor PHM

Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah

2015

1 paket

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

2014

Sarana dan prasarana perlindungan tanaman

Pembinaan dan Pendampingan pengembangan lahan dan tata guna air

XI

6 4.328.742.000

SL PHT

Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air

Rp

5

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN

Perlindungan dan pengamanan produksi pertanian

2013

188.600.000

1 tahun

5.224.927.400

5.450.722.427

5.686.275.179

5.932.007.333

6.188.358.792

6.455.788.470

29.713.152.201

104.124.300

108.624.027

113.318.210

118.215.252

123.323.919

128.653.357

592.134.765

Dinas Perkebunan

317.404.700

331.121.331

345.430.726

360.358.501

375.931.379

392.177.239

1.805.019.176

Dinas Perkebunan

3.293.830.200

3.436.172.940

3.584.667.016

3.739.578.258

3.901.183.983

4.069.773.493

18.731.375.690

Dinas Perkebunan

1.479.755.300

1.543.702.866

1.610.413.924

1.680.007.897

1.752.609.371

1.828.348.315

8.415.082.373

Dinas Perkebunan

2.3 Pengembangan Pertanian pada lahan kering

Terlaksananya Pembangunan jalan produksi di kawasan perkebunan Terlaksananya Pembangunan gedung saprodi dan kantor pembibitan Terlaksanya Pemagaran kebun pembibitan

2.4 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

Peningkatan Luas Areal dan penambahan Hasil Produksi Perkebunan dalam jangka panjang





1

2

3

4

Termonitornya seluruh rangkaian kegiatan pada program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan

29.812.900

31.101.263

32.445.303

33.847.425

35.310.140

2012

Target

2.5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

36.836.066

169.540.197

Dinas Perkebunan

III

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

298.716.100

311.625.104

325.091.970

339.140.807

353.796.764

369.086.077

1.698.740.722

3.1

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan Terlaksananya mengikuti pameran unggul daerah EXPO Kalteng dan pameran lainya

136.725.000

142.633.565

148.797.469

155.227.746

161.935.907

168.933.961

777.528.648

Dinas Perkebunan

3.2

pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil Tersedianya informasi pasr produkproduksi pertanian/perkebunan masyarakat produk perkebunan masyarakat.

69.707.000

72.719.385

75.861.950

79.140.321

82.560.367

86.128.210

396.410.233

Dinas Perkebunan

92.284.100

96.272.154

100.432.551

104.772.740

109.300.490

114.023.906

524.801.841

Dinas Perkebunan

1.926.910.600

2.010.181.965

2.097.051.899

2.187.675.913

2.282.216.240

2.380.842.123

10.957.968.140

1.794.579.000

1.872.131.660

1.953.035.755

2.037.436.117

2.125.483.837

2.217.336.536

10.205.423.905

Dinas Perkebunan

3,3

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Berkurangnya serangan OPT Tanaman Perkebunan dan Kebakaran lahan / Kebun

IV

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

4.1

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Terealisasinya Perluasan kebun karet rakyat 285 ha dan GERBER MLT 20 Ha serta Pemiliharaan Kebun desa TM 2010 seluas 25 Ha

4,2

Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan

Selesainya kegiatan sosialisasi perbenihan

54.722.600

57.087.435

59.554.466

62.128.110

64.812.974

67.613.864

311.196.849

Dinas Perkebunan

4,3

Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian

tersedianya peta kebun desa

45.163.000

47.114.717

49.150.778

51.274.827

53.490.667

55.802.264

256.833.253

Dinas Perkebunan

4,4


Termonitornya seluruh rangkaian kegiatan pada program peningkatan produksi perkebunan

32.446.000

33.848.153

35.310.900

36.836.859

38.428.762

40.089.459

184.514.133

Dinas Perkebunan

2.01.1.21.01.20

PERBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

Meningkatkan Pengetahuan, Ketrampilan dan Kesejahteraan Penyuluh Lapangan

66.184.000

789.000.000

794.000.000

773.000.000

943.000.000

3.365.184.000

2.01.1.21.01.20.01

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertani/Perkebunan

2.01.1.21.01.20.02

Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

2.01.1.21.01.20.03

Penyuluhan dan Pendampingan bagi Penyuluhan Pertanian/Perkebunan

2.01.1.21.02.17

PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN

2.01.1.21.02.17.05

Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai dampak kerusakan hutan

2.01.1.21.02.20

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN

2.01.1.21.02.20.05

Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Masyarakat Perdesaan berbasis Konservasi

100%

-

0

100%

321.000.000

100%

321.000.000

100%

350.000.000

100%

520.000.000

100%

1.512.000.000

KPPKP

66.184.000

100%

423.000.000

100%

423.000.000

100%

423.000.000

100%

423.000.000

100%

1.758.184.000

KPPKP

-

0

100%

45.000.000

1

50.000.000

95.000.000

KPPKP

-

0

100%

65.000.000

100%

65.000.000

100%

70.000.000

100%

85.000.000

100%

285.000.000

-

0

100%

65.000.000

100%

65.000.000

100%

70.000.000

100%

85.000.000

100%

285.000.000

-

0

100%

85.000.000

100%

40.000.000

100%

50.000.000

100%

60.000.000

100%

235.000.000

-

0

100%

85.000.000

100%

40.000.000

100%

50.000.000

100%

60.000.000

100%

235.000.000

100%

Mengurangi Kerusakan Hutan dan Lahan Kritis

Manajemen Hutan

-

0

-

0

-

KPPKP

KPPKP





1

2

3

4

2012

Target

2.01.1.21.02.22

PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

2.01.1.21.02.22.07

Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak

2.01.1.21.02.23

PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN

2.01.1.21.02.23.08

Penyuluhan Pemasaran Hasil Peternakan

2.01.1.21.02.23.11

2.01.1.21.02.23.12

2013

Rp

5

Meningkatkan Kualitas Hasil produksi Ternak

6

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


17

-

0

100%

53.000.000

100%

70.000.000

100%

84.000.000

100%

97.000.000

100%

304.000.000

-

0

100%

53.000.000

100%

70.000.000

100%

84.000.000

100%

97.000.000

100%

304.000.000

0

100%

170.000.000

100%

210.000.000

100%

241.000.000

100%

270.000.000

100%

891.000.000

-

0

100%

61.000.000

100%

79.000.000

100%

95.000.000

100%

105.000.000

100%

340.000.000

KPPKP

Penyuluhan Distribusi Pemasaran Atas Hasil Produksi Peternakan Masyarakat

-

0

100%

54.000.000

100%

71.000.000

100%

81.000.000

100%

95.000.000

100%

301.000.000

KPPKP

Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Peternakan Yang dipasarkan

-

0

100%

55.000.000

100%

60.000.000

100%

65.000.000

100%

70.000.000

100%

250.000.000

KPPKP

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Meningkatkan Nilai Tambah Hasil Produksi Ternak

Peningkatan Pendapatan masyarakat pesisir Rp/bulan

1.357.500

850.000.000,00

1.508.333,3

900.000.000,00

1.675.926

775.000.000,00

1.862.140

925.000.000,00

2.069.044

1.125.000.000,00

4.575.000.000,00

Jumlah kelompok usaha mikro dipesisir yang mampu mengakses kredit ke perbankan (Bankable) :

Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

KPPKP

DKP

Pengembangan sarana usaha bagi masyakat pesisir

10 unit

Dana Pemberdayaan Masyarakat untuk desa pesisir

2 desa

2 desa

2 desa

3 desa

3 desa

DKP

Tenaga Pendamping

2 orang

2 orang

2 orang

3 orang

3 orang

DKP

4 kelompok

4 kelompok

4 kelompok

6 kelompok

6 kelompok

DKP

Kelompok usaha masyarakat

10 unit

15 unit

850.000.000,00

20 unit

900.000.000,00

20 unit

775.000.000,00

DKP

925.000.000,00

1.125.000.000,00

4.575.000.000,00

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Terkelolanya kawasan kelautan dan perikanan sesuai dengan arahan dan potensi

25%

2.050.000.000,00

0,35

2.020.000.000,00

1

1.957.000.000,00

1

2.699.676.400,00

1

2.615.240.000,00

11.341.916.400,00

Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Jumlah masyarakat pengguna alat tangkap ilegal berkurang

25%

1.500.000.000,00

0,35

1.350.000.000,00

0

1.220.000.000,00

1

1.950.000.000,00

1

1.750.000.000,00

7.770.000.000,00

Operasi Penangawasan

Tenaga Pengawas Perikanan

Tim Pengawas

Rambu-rambu sungai dan laut bebas illegal fishing

DKP

12 kali

15 kali

15 kali

20 kali

20 kali

DKP

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

DKP

1 tim

1 tim

1 tim

1 tim

1 tim

DKP

10 lokasi

10 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

DKP





1

2

3

4

2012

Target

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

50 kapal

75 kapal

100 kapal

150 kapal

200 kapal

DKP

Jumlah usaha penangkapan ikan diperairan umum yang sesuai dengan ketentuan

25 kapal

45 kapal

75 kapal

100 kapal

150 kapal

DKP

DKP

- Kapal pengawas

-

1 unit

1 unit

- Pos Pengawas

-

1 buah

2 buah

1 unit

5 lokasi

- Dermaga Jumlah kawasan pesisir yang terpetakan sesuai dengan arahan dan peta potensi

2 lokasi

Jumlah kawasan perairan yang terpetakan sesuai dengan arahan dan peta potensi

2 lokasi

Kawasan konservasi laut

1 lokasi

5 lokasi 550.000.000,00

Produksi perikanan budidaya ton per tahun Produksi benih ikan ekor/tahun

Pengembangan Bibit Unggul

3.675,00

3.725.000.000,00

1,5 juta

25%

Peningkatan sarana dan prasarana BBU Sei. Bakau

25%

Peningkatan sarana dan prasarana UPR

25%

2 buah

-

DKP

2 unit

2 unit

-

DKP

5 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

670.000.000,00

4.335,00

3.915.000.000,00

749.676.400,00

865.240.000,00

3.571.916.400,00 DKP

1 lokasi

5.115

4.163.700.000,00

2 juta

0,35

0,35

DKP

3 lokasi

737.000.000,00

DKP

1 lokasi

1,75 juta

1.050.000.000,00

DKP

3 lokasi

6.036

2,25 juta

1

1.155.000.000,00

1

0,35

4.348.064.000,00

7.361

1

1

20.523.890.280,00

DKP

2,5 juta

1

1.270.500.000,00

4.372.126.280,00

DKP

1

1.397.000.000,00

1

1

1.537.120.000,00

6.409.620.000,00

DKP

DKP

1

15 orang

15 orang

15 orang

15 orang

15 orang

DKP

25 kelompok

25 kelompok

35 kelompok

45 kelompok

50 kelompok

DKP

50 orang

925.000.000,00

100 orang

975.000.000,00

150 orang

1.072.500.000,00

150 orang

1.093.950.000,00

150 orang

940.750.000,00

5.007.200.000,00

DKP


2 orang

3 orang

3 orang

3 orang

3 orang

DKP

Tenaga Pendamping Teknologi

2 orang

5 orang

5 orang

5 orang

5 orang

DKP

10 kelompok

15 kelompok

15 kelompok

15 kelompok

15 kelompok

DKP

Jumlah kelompok usaha yang memenuhi syarat standart kelembagaan (Bankable) dan jumlah tenaga kerja yang terserap Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya

DKP

1 lokasi

Peningkatan sarana dan prasarana BBI

Tenaga pengelola BBI, BBU dan UPR Jumlah kelompok masyarakat pembudidaya yang terdampingi dalam menjalankan usaha Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Pelatihan pendidikan kursus bagi pembudidaya Ikan

-

-

1 lokasi

Kawasan konservasi perairan umum Pengembangan Budidaya Perikanan

17

Jumlah usaha penangkapan ikan dilaut yang sesuai dengan ketentuan

Pemenuhan fasilitas pengawasan

Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan


DKP 747,50

837,20 1.750.000.000,00

1.785.000.000,00

1.820.700.000,00

100 unit

DKP

1.338 1.857.114.000,00

100 unit

1.894.256.280,00

9.107.070.280,00

DKP

50 unit

Luasan areal tambak

250 Ha

250 Ha

250 Ha

250 Ha

250 Ha

DKP

25 Ha

25 Ha

25 Ha

25 Ha

25 Ha

DKP

100 unit

100 unit

100 unit

100 unit

100 unit

DKP

Jumlah unit keramba air tawar

75 unit

1.115

Jumlah unit budidaya rumput laut

Luasan areal kolam

75 unit

929





1

2

3

4

2012

Target

2013

Rp

5

6

Pengembangan Perikanan Tangkap 9.771,60

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3.470.000.000,00 Jumlah produksi perikanan tangkap (ton/tahun)

2014

3.974.500.000,00 9.968,20

4.419.710.000,00 10.217

4.567.592.000,00 10.473

4.799.207.040,00

DKP

DKP

Pendapatan nelayan pemilik kapal/bulan (Rp)

1.750.000

1.902.173,91

2.067.580

2.247.370

2.442.793

DKP

Pendapatan nelayan buruh/bulan (Rp)

1.150.000

1.210.526,32

1.274.238

1.341.303

1.411.898

DKP

Jumlah kelompok nelayan yang terdampingi dalam usaha peningkatan usaha

15 kelompok

20 kelompok

20 kelompok

20 kelompok

20 kelompok

DKP

1 unit

1 unit

2 unit

2 unit

2 unit

DKP

Tenaga pengelola PPI Kumai

10 orang

12 orang

12 orang

14 orang

15 orang

DKP


4 orang

4 orang

5 orang

5 orang

5 orang

DKP

Palatihan keahlian nelayan

60 orang

60 orang

60 orang

60 orang

60 orang

DKP

Palatihan manajemen kelompok

25 orang

25 orang

25 orang

25 orang

25 orang

DKP

Sarana dan prasarana PPI Kumai

Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap

900.000.000,00

Terlayani nelayan dalam mengakses kredit usaha (orang)

125

Dana Stimulan bagi nelayan

125

Jumlah kawasan minapolitan tangkap yang memiliki KUB (desa)

Peningkatan Perikanan Tangkap

17

21.231.009.040,00

10.892

Peningkatan pendapatan nelayan

Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap


918.000.000,00

131,58

550.000.000,00

2

156,00

936.360.000,00

945.000.000,00

139

632.500.000,00

195

2,00

963.900.000,00

146

695.750.000,00

244

2

4.663.260.000,00

DKP

153

779.240.000,00

305

3

935.088.000,00

3.592.578.000,00

DKP

DKP

3

Jumlah lokasi pengkayaan dan pemantauan perlindungan SDI

5 lokasi

Perairan laut

3 lokasi

3 lokasi

4 lokasi

2 lokasi

2 lokasi

DKP

Perairan umum

2 lokasi

2 lokasi

2 lokasi

2 lokasi

2 lokasi

DKP

2.020.000.000,00

5 lokasi

2.424.000.000,00

6 lokasi

2.787.600.000,00

4 lokasi

2.843.352.000,00

4 lokasi

2.900.219.040,00

Jumlah perizinan usaha penangkapan

12.975.171.040,00

DKP

DKP

SPI kapal laut

50

50,00

50

50

50

Ketersediaan dermaga tambat labuh

DKP

DKP

Dermaga laut

2 buah

2 buah

2 buah

2 buah

2 buah

DKP

Dermaga perairan umum

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

DKP DKP

Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pelabuhan perairan umum Sarana tangkap nelayan berupa :

-

-

1 unit

-

-

DKP DKP





1

2

3

4

2012

Target

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2 unit

2 unit

3 unit

3 unit

3 unit

DKP

- Kapal Nelayan kap. 15 GT

1 unit

2 unit

3 unit

4 unit

4 unit

DKP

- Kapal Nelayan kap. > 30 GT

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

DKP

- Jaring Purse Seine

5 unit

5 unit

5 unit

5 unit

5 unit

DKP

- Jaring Gill Net

15 unit

15 unit

15 unit

15 unit

15 unit

DKP

- Jaring Fish Net

15 unit

15 unit

15 unit

15 unit

15 unit

DKP

- Jaring Trammel Net

5 unit

5 unit

5 unit

5 unit

5 unit

DKP

- Jaring Rajungan

25 unit

25 unit

25 unit

25 unit

25 unit

DKP

DKP

DKP

Alat Bantu penangkapan

- Fish finder

3 buah

3 buah

3 buah

3 buah

3 buah

DKP

- GPS + Navigasi kapal

10 buah

10 buah

10 buah

10 buah

10 buah

DKP

Jumlah ragam produk bernilai tambah

5 produk

Jumlah pelelangan ikan yang berfungsi

1 lokasi

Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita/tahun)

5 produk

5 produk

2.326.606.250,00

1 lokasi

5 produk

2.578.088.625,00

1 lokasi

5 produk

3.347.001.820,00

12.009.946.695,00

DKP

1 lokasi

25,00

30

30

45

DKP

35,00

36,00

37

38

39

DKP

325.000.000,00

438.750.000,00

515.531.250,00

628.948.125,00

1.025.000.000,00

2.933.229.375,00

DKP

Tingkat kabupaten

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

DKP

Tingkat propinsi

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

DKP

Tingkat Nasional

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

DKP

Sarana dan prasarana rantai dingin Jumlah produk bernilai tambah tinggi (value added product)

25%

0,35 450.000.000,00

4 unit

Pemenuhan sarana pengolahan tradisional Prosentase kelengkapan data data base bidang kelautan dan perikanan Team Statistik

0 553.500.000,00

4 unit

2 macam

2 macam

10 unit

2 macam

10 unit

0,35

1 team

2 macam

DKP

2 macam

10 unit

802.824.660,00

DKP

DKP

1

1 team 142.800.000,00

3.582.557.660,00

10 unit

1

1 team 140.000.000,00

3.491.124.500,00 DKP

787.083.000,00

0

1 team 125.000.000,00

1.100.000.000,00 4 unit

771.650.000,00 10 unit

DKP

1 751.099.500,00

4 unit

671.000.000,00

25%

0 636.525.000,00

4 unit

550.000.000,00

Pengembangan Sistem Informasi Data Kelautan dan Perikanan

2.058.250.000,00

1 lokasi

Jumlah event pameran yang diikuti

Jumlah pengolah yang memenuhi syarat pengolahan dalam menjaga Peningkatan Sarana dan Prasarana Rantai Dingin rantai dingin Produk Perikanan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan Tradisional

1.700.000.000,00

25

Jumlah UMKM pengolah ikan

Pengembangan Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan

17

- Kapal nelayan kap. 10 GT

Sarana tangkap nelayan berupa :

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan


DKP

1 team 145.656.000,00

148.569.120,00

702.025.120,00

Pelatihan statistik kelautan dan perikanan

8 OP

8 OP

8 OP

8 OP

8 OP

DKP

Pelatihan penyusunan data base perikanan berbasis SIG

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

DKP





1

2

3

4

2012

Target

2013

Rp

5

Prosentase pertemuan dan koordinasi perencanaan dan pengendalian program

60%

Tingkat kabupaten

60%

Koordinasi Perumusan Kebijakan Pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan

6

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0,75

1

0,75 175.000.000,00

1

1 178.500.000,00

DKP

1 185.711.400,00

17 DKP

1

1 182.070.000,00


189.425.628,00

910.707.028,00

Tingka Propinsi

60%

0,75

1

1

1

DKP

Tingkat Pusat

60%

0,75

1

1

1

DKP


Prosentase pelaksanaan monitorng, evaluasi dan pelaporan kegiatan

100%

75.000.000,00

Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

Jenis komoditas baru yang mampu diujicobakan dan diterapkan dalam pembudidayaan ikan

2 jenis

350.000.000,00

Kajian budidaya ikan air laut

1 jenis

Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

1,00

2 jenis

76.500.000,00

375.000.000,00

1

2 jenis

78.030.000,00

425.000.000,00

1 jenis

350.000.000,00 Kajian budidaya ikan air payau

375.000.000,00

1

2 jenis

79.590.600,00

485.714.285,71

1 jenis

Jumlah desa dan kelompok pelaku usaha perikanan yang mendapat Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan fasilitas penyuluhan dan bimbingan usaha perikanan

2 desa

Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Perikanan

2 desa

Jumlah kelompok yang mendapat fasilitas pelayanan dan penyuluhan

Sarana komunikasi penyuluh

1 jenis

174.000.000,00

2 desa

425.000.000,00

2 desa

2 unit

Pos Penyuluh perikanan

2 desa

256.589.861,75

485.714.285,71

2 desa

293.245.556,29

2 desa

2 unit 224.516.129,03

390.303.012,00

550.000.000,00

2.185.714.285,71

550.000.000,00

2.185.714.285,71

1 jenis

DKP

1 jenis

DKP

2 desa

335.137.778,61

1.283.489.325,68

DKP

2 desa

2 unit 256.589.861,75

DKP

DKP

1 jenis

2 desa

2 unit 174.000.000,00

Sarana transportasi penyuluh

1 jenis

224.516.129,03

2 jenis

81.182.412,00

1 jenis

1 jenis

Kajian budidaya ikan air tawar

1

DKP

2 unit 293.245.556,29

335.137.778,61

1.283.489.325,68

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

DKP

2 buah

2 buah

2 buah

2 buah

2 buah

DKP

Prioritas 7. Program Energi

2.03.1.20.03.15

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Out come : Terwujudnya pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

2.03.1.20.03.15.01

Menyusun Regulasi mengenai kegiatan pertambangan bahan galian C

Terwujudnya Regulasi Pertambangan bahan galian C

2.03.1.20.03.15.02

Sosialisasi Regulasi mengenai kegiatan pertambangan bahan galian C

Meningkatnya pemahaman Regulasi Pertambangan bahan galian C

2.03.1.20.03.15.03

Monitoring dan pengendalian kegiatan pertambangan bahan galian C

Tersedianya data dan laporan monitoring dan pengendalian secara komprehensif tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan bahan galian C

0

145.000.000

150.000.000

155.000.000

160.000.000

60%

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

2 Kec

50.000.000

2 Kec

53.000.000

2 Kec

56.000.000

2 Kec

59.000.000

610.000.000


218.000.000






1

2

3

4

2012

Target

2.03.1.20.03.15.04

Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi Terlaksanaan koordinasi dan dibidang pertambangan program pengawasan dan pendataan hasil produksi dibidang penertiban pertambangan

2.03.1.20.03.15.05

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan galian C

2.03.1.20.03.16

Out come : Terwujudnya Program Pengawasan dan penertiban kegiatan Pengawasan dan penertiban rakyat yang berpotensi merusak lingkungan kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

2.03.1.20.03.16.01

Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat

Terlaksananya pengawasan kegiatan pertambangan di 6 kecamatan

2.03.1.20.03.16.02

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat

Tersedianya data dan laporan komprehensif tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang berdampak merusak lingkungan

2.03.1.20.03.17

Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga Listrikan

Out come : Terwujudnya Pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga Listrikan

2.03.1.20.03.17.02

Out put : Terpasangnya jaringan listrik dan terlaksananya Kegiatan : Pembangunan peningkatan Infrastruktur pemasangan PLTS ketenaga listrikan Pengadaan dan pemasangan JTM dan JTR di Kelurahan/Desa

Terwujudnya pengawasan pelaksanaan kegiatan pertambangan galian C sesuai aturan yang berlaku

2013

Rp

5

6


2016


Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0

6 Kec

75.000.000

6 Kec

76.000.000

6 Kec

77.000.000

6 Kec

78.000.000

306.000.000


0

6 Kec

20.000.000

6 Kec

21.000.000

6 Kec

22.000.000

6 Kec

23.000.000

86.000.000


28.000.000

326.000.000

326.000.000

25.000.000

26.000.000

27.000.000

220.000.000

6 Kec

25.000.000

6 Kec

26.000.000

6 Kec

27.000.000

6 Kec

28.000.000

0

-

-

-

-

-

-

-

-

1.085.500.000

50%

2015

Target

220.000.000

-

2014

1.085.500.000

Terlaksananya pengadaan dan Terpasangnya lampu penerangan jalan dan Taman pemasangan Lampu PJU dan Kota Taman Kota.

1.200.000.000

1.210.000.000

1.220.000.000



1.230.000.000

5.945.500.000

1 Kec

500.000.000

1 Kec

500.000.000

1 Kec

500.000.000

1 Kec

500.000.000

3.085.500.000


1 Kec

150.000.000

1 Kec

150.000.000

1 Kec

150.000.000

1 Kec

150.000.000

600.000.000


2 Desa,

100.000.000

2 Desa

100.000.000

2 Desa

100.000.000

2 Desa

100.000.000

400.000.000


Kota

200.000.000

Kota

200.000.000

Kota

200.000.000

Kota

200.000.000

800.000.000


Pengadaan dan pemasangan PLTS

Terlaksananya pengadaan dan pemasangan PLTS

Pemeliharaan lampu PJU dan Taman hutan kota

Lampu PJU dalam keadaan baik/tidak rusak

x

Koordinasi dan fasilitas pengelolaan serta monitoring evaluasi SDA dan lingkungan hidup

Terlaksananya Koordinasi dan fasilitas pengelolaan serta monitoring evaluasi SDA dan lingkungan hidup

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-


x

Pengembangan data base sektor pertambangan

Tersedianya Pengembangan data base sektor pertambangan

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-


x

Penyuluhan Pengelolaan Usaha pertambangan

Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan usaha pertambangan

3 Kec

50.000.000

3 Kec

52.000.000

3 Kec

54.000.000

3 Kec

56.000.000

x

Pengadaan Peralatan Ukur

Tersedianya peralatan ukur

-

-

-

-

-

-

-

-

x

Pengawasan Izin Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian

Terwujudnya pengawasan pengangkutan dan penjualan bahan galian

1 Kec

50.000.000

1 Kec

52.000.000

1 Kec

54.000.000

1 Kec

56.000.000

-

212.000.000



212.000.000






1

2

3

4

2012

Target

2013

Rp

5

6

2014

2015



2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

x

Pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan

Output : Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penggunaan air bawah tanah dan air permukaan

6 Kec

20.000.000

6 Kec

21.000.000

6 Kec

22.000.000

6 Kec

23.000.000

86.000.000


x

Pengawasan Air Bawah Tanah

Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

6 Kec

10.000.000

6 Kec

11.000.000

6 Kec

12.000.000

6 Kec

13.000.000

46.000.000


x

Out put : Terwujudnya pengendalian Pembinaan Pengendalian, Monitoring dan evaluasi dan monitoring evaluasi pengusahaan minyak dan gas pengusahaan Migas

x

Monitoring dalam rangka Pembinaan dan pengawasan HET BBM

Termonitornya pelaksanaan HET pada pengecer BBM

4 Desa

30.000.000

4 Desa

32.000.000

4 Desa

34.000.000

4 Desa

36.000.000

132.000.000

x

Monitoring dan Pengawasan pengendalian Distribusi dan tataniaga BBM

Termonitornya pendistribusian dan tata niaga BBM secara baik & benar sesuai dengan aturan yang berlaku

4 Desa

40.000.000

4 Desa

41.000.000

4 Desa

42.000.000

4 Desa

43.000.000

166.000.000


x

Inventarisasi Kebutuhan BBM Subsidi dan Non Subsidi

Terinventarisirnya Kebutuhan BBM bersubsidi dan Non subsidi

2 Kec

50.000.000

2 Kec

51.000.000

2 Kec

52.000.000

2 Kec

53.000.000

206.000.000


250.000.000

948.021.200


-

Prioritas 8. Program Tata Kelola Pemerintahan 1.06.1.06.01.15

Program Pengembangan Data / Informasi

1.06.1.06.01.15.01

Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

171.021.200

172.000.000

175.000.000

180.000.000

Bappeda Tersusunnya Dokumen Perencanaan Untuk Data Pokok Kab. Ktw. Barat

1.06.1.06.01.15.02

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

1.06.1.06.01.15.03

Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Rawan Bencana

Bappeda

1.06.1.06.01.15.04

Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Bappeda

1.06.1.06.01.15.05

Penyusunan Profile Daerah

1.06.1.06.01.20

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.06.1.06.01.20.01

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bappeda

1.06.1.06.01.20.02

Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bappeda

1.06.1.06.01.20.03

Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bappeda

1.06.1.06.01.21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.1.06.01.21.01

Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

1.06.1.06.01.21.02

Penyusunan Rancangan RPJPD

1 Dok

1 Dok

171.021.200

1 Dok

172.000.000

1 Dok

175.000.000

1 Dok

180.000.000

Tersedianya profil daerah Kabupaten

100%

642.192.900

667.000.002

100%

544.860.547

512.730.519

5 Dok

250.000.000

400.000.000

948.021.200

100%

518.621.378

Bappeda

400.000.000

2.885.405.340

Bappeda

Bappeda

Bappeda

1 Dok

100.000.000

1 Dok

100.000.000

Bappeda





1

2

3

4

2012

Target

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.06.1.06.01.21.03

Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD

100%

25.000.000

100%

25.000.000

Bappeda

1.06.1.06.01.21.04

Penetapan RPJPD

1 Dok

50.000.000

1 Dok

50.000.000

Bappeda

1.06.1.06.01.21.05

Penyusunan Rancangan RPJMD

Bappeda

1.06.1.06.01.21.06

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Bappeda

1.06.1.06.01.21.07

Penetapan RPJMD

Bappeda

Evaluasi Pencapaian Visi Misi RPJMD 2012-2016

1 Dok

200.000.000

1 Dok

200.000.000

Bappeda

1.06.1.06.01.21.08

Penyusunan Rancangan RKPD

Tersusunnya RKPD Kab. Ktw. Barat 2012

1 Dok

23.341.600

1 Dok

26.000.000

1 Dok

28.089.492

1 Dok

30.814.172

1 Dok

33.803.147

5 Dok

142.048.411

Bappeda

1.06.1.06.01.21.09

Penyelenggaraan Musenbang RKPD

Pelaksanaan Forum SKPD, Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Kabupaten Tahun 2011

100%

189.473.700

100%

180.000.000

100%

180.000.000

100%

180.000.000

100%

180.000.000

100%

909.473.700

Bappeda

1.06.1.06.01.21.10

Penetapan RKPD

Tersusunnya RKPD Kab. Ktw. Barat

1 Dok

22.661.500

1 Dok

25.000.000

1 Dok

27.271.053

1 Dok

29.916.345

1 Dok

32.818.231

1 Dok

137.667.129

Bappeda

1.06.1.06.01.21.11

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Bappeda

1.06.1.06.01.21.12

Koordinasi Penyusunanan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj)

Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kobar

1.06.1.06.01.21.13

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Terlaksananya Pelaksanaan Monev Pembangunan Yang Efektif

6 Kec

170.512.800

6 Kec

171.000.000

6 Kec

1.06.1.06.01.21.14

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Daerah

Terpeliharanya Sistim Informasi Perencanaan Daerah

100%

200.000.000

100%

50.000.000

100%

1.06.1.06.01.24


1.06.1.06.01.24.01


1 Dok

36.203.300

1 Dok

40.000.000

1 Dok

42.000.000

1 Dok

42.000.000

1 Dok

42.000.000

1 Dok

202.203.300

Bappeda

17.500.000

6 Kec

180.000.000

6 Kec

180.000.000

6 Kec

719.012.800

Bappeda

50.000.000

100%

50.000.000

100%

50.000.000

100%

400.000.000

Bappeda

493.681.107

Bappeda

493.681.107

Bappeda

140.096.700


100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya Keterampilan dan Aparatur. Pengetahuan PNS

140.096.700

53.584.407

100%

3.060.000.000

53.584.407

100.000.000

100%

3.585.124.756

100.000.000

100.000.000

100%

4.296.400.000

100.000.000

100.000.000

100%

4.889.680.000

100.000.000

100%

5.601.616.000

21.432.820.756

Terlaksananya Prajabatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD Golongan II

100%

125

800.000.000

125

960.000.000

125

1.152.000.000

125

1.382.400.000

125

1.658.880.000

100%

5.953.280.000

Terlaksananya Prajabatan Golongan III.

100%

175

900.000.000

175

1.080.000.000

175

1.296.000.000

175

1.555.200.000

175

1.866.240.000

100%

6.697.440.000

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah.

Terlaksananya Diklatpim II

Terlaksananya Diklatpim III

100%

3

110.000.000

3

132.000.000

3

158.400.000

3

190.080.000

3

228.096.000

100%

818.576.000

10

250.000.000

10

263.124.756

10

360.000.000

10

432.000.000

10

518.400.000

100%

1.823.524.756

BKPP Provinsi Kalteng. Dinas Badan/ Unit Kerja peserta prajabatan.

Badan Diklat BKPP Provinsi Kalteng. Dinas/ Badan/ Unit Kerja peserta prajabatan.





1

2

3

4

5

100%

40

2012

Target

Terlaksananya Diklatpim IV

2013

Rp

2014

2015

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

750.000.000

40

900.000.000

40

1.080.000.000

40

1.080.000.000

40

1.080.000.000

100%

4.890.000.000

30

125.000.000

30

125.000.000

30

125.000.000

30

125.000.000

30

125.000.000

100%

625.000.000

30

125.000.000

30

125.000.000

30

125.000.000

30

125.000.000

30

125.000.000

100%

625.000.000

6

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah.

Terlaksananya Profesional Service Training

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah.

Terlaksananya Bimtek Disiplin Pegawai 6 Kecamatan

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Meningkatnya Mutu Pelayanan sesuai kompetensi

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

Tercapainya pelaksanaan Pemetaan Kepegawaian

100%

120 orang

Tercapainya pelaksanaan Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan

100%

20%

Tercapainya pelaksanaan Penyusunan dan penetapan formasi PNS

100%

55%

Tercapainya pelaksanaan Pelaksanaan pengadaan CPNS

100%

55%

60%

65%

70%

75%

Tercapainya pelaksanaan usul penetapan NIP

100%

55%

60%

65%

70%

75%

Tercapainya pelaksanaan Pengangkatan CPNS

100%

55%

60%

65%

70%

75%

Tercapainya Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

100%

100%

Tercapainya Pengangkatan dan pemindahan dalam dan dari jabatan struktural

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tercapainya Pelaksanaan Pemindahan PNS

100%

55%

60%

65%

70%

75%

Tercapainya pelaksanaan kenaikan pangkat PNS

100%

800

Tercapainya pelaksanaan peninjauan masa kerja PNS

100%

10

10

10

10

10

Tercapainya pelaksanaan pengangkatan CPNS menjadi PNS

100%

300

300

300

300

300

Tercapainya pelaksanaan jaringan interkoneksi dengan BKN Pusat dan Regional VIII

100%

12 bulan

Tercapainya pelaksanaan Pengelolaan dan pelayanan informasi kepegawaian daerah

100%

12 bulan

Seleksi penerimaan calon PNS

Penempatan PNS

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah.

100%


2016

3.349.000.000

950.000.000

3.732.800.000

120 orang

950.000.000

20%

950.000.000

95.000.000

200.000.000

175.000.000

60%

100%

800

12 bulan

12 bulan

4.028.360.000

120 orang

950.000.000

20%

1.140.000.000

114.000.000

200.000.000

250.000.000

65%

100%

800

12 bulan

12 bulan

4.473.032.000

120 orang

950.000.000

20%

1.368.000.000

136.800.000

200.000.000

175.000.000

70%

100%

800

12 bulan

12 bulan

4.653.561.644

120 orang


17

Dinas/ Badan/ Unit Kerja peserta Diklat Dinas/ Badan/ Unit Kerja peserta prajabatan.

20.236.753.644

950.000.000

100%

4.750.000.000

Badan Kepegawaian

1.616.843.244

100%

6.716.443.244

Badan Kepegawaian

196.992.000

100%

706.952.000

Badan Kepegawaian

200.000.000

100%

1.000.000.000

Badan Kepegawaian

175.000.000

100%

950.000.000

Badan Kepegawaian

20%

1.641.600.000

164.160.000

200.000.000

175.000.000

75%

100%

800

12 bulan

12 bulan





1

2

3

4

5

100%

---

Bantuan Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Tercapainya pelaksanaan Seleksi Belajar Tugas Belajar D.III

100%

3

Tercapainya pelaksanaan Seleksi Tugas Belajar D.IV/S1

100%

3

3

3

3

3

Tercapainya pelaksanaan Seleksi Tugas Belajar S2

100%

6

4

4

4

4

Terpenuhinya Pernghargaan Satya Lencana

100%

75

Terpenuhinya sarana Karpeg

100%

300

300

300

300

300

Terpenuhinya sarana Karis/Karsu

100%

300

300

300

300

300

Terlaksanya Sumpah/Janji

100%

350

350

350

350

350

Terpenuhinya sarana UKP Pengabdian / Pensiun

100%

70

70

70

70

70

Terpenuhinya sarana Kartu Pegawai Elektronik

---

5500

1000

---

---

---

2012

Target

Tercapainya pelaksanaan Pembanguan anjungan pelayanan informasi kepegawaian

Pemberian penghargan bagi PNS yang berprestasi

1.20.1.20.03.16

1.20.1.20.03.16.01

2013

Rp 6

2014

200.000.000


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

153.446.400

100%

550.678.400

Badan Kepegawaian

200.000.000

100%

1.000.000.000

Badan Kepegawaian

1 unit

74.000.000

2015

3

75

---

88.800.000

200.000.000

3

75

---

106.560.000

200.000.000

3

75

---

127.872.000

200.000.000

3

75

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Tercapainya pelaksanaan hukuman disiplin PNS

100%

12 bulan

85.000.000

12 bulan

85.000.000

12 bulan

85.000.000

12 bulan

85.000.000

12 bulan

85.000.000

100%

425.000.000

Badan Kepegawaian

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Tercapainya pelaksanaan Tugas Belajar D.III

100%

3

75.000.000

6

90.000.000

9

108.000.000

3

129.600.000

6

155.520.000

100%

558.120.000

Badan Kepegawaian

Tercapainya pelaksanaan Tugas Belajar D.IV/ S.1

100%

11

100.000.000

6

120.000.000

9

144.000.000

12

172.800.000

15

207.360.000

100%

744.160.000

Tercapainya pelaksanaan Tugas Belajar S.2

100%

23

250.000.000

13

300.000.000

10

360.000.000

8

432.000.000

8

518.400.000

100%

1.860.400.000

Pemberian Bantuan Untuk Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Lancarnya pelaksanaan seleksi Calon Praja IPDN

100%

30

85.000.000

30

85.000.000

30

85.000.000

30

85.000.000

30

85.000.000

100%

425.000.000

Badan Kepegawaian


Tercapainya pelaksanaan Pendataan PNS

50,89%

5000

110.000.000

5000

110.000.000

5000

110.000.000

5000

110.000.000

5000

110.000.000

100%

550.000.000

Badan Kepegawaian

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Out come : Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Out put : Terprogram Kegiatan Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, Audensi dengan tokoh-tokoh pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat, Pimpinan/Anggota masyarakat Organisasi sosial dan masyarakat.

716.369.196

54.000.000

1.200.000.000

80%

180.000.000

1.320.000.000

80%

198.000.000

1.452.000.000

80%

217.800.000

80%

1.597.200.000

6.285.569.196

239.580.000

889.380.000






1

2

3

4

2012

Target

1.20.1.20.03.16.02

Penerimaan Kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

1.20.1.20.03.16.05

Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala daerah/ wakil kepala daerah

1.20.1.20.03.16.06

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

1.20.1.20.03.20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

1.20.1.20.03.20.03

Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Out put : Terprogramnya Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala daerah/ wakil kepala daerah

Out put : Evaluasi Kelembagaan Pelaksanaan Pelaporan GG dan LHKPN, Tersusunnya RKT,Tapkin dan LAKIP, Terlaksananya Bimtek LAKIP, SOP, SPM, IKM dan LHKPN.

1.20.1.20.07.20

Rp

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

291.569.196

85%

500.000.000

85%

550.000.000

85%

605.000.000

85%

665.500.000

2.612.069.196


118.000.000

85%

200.000.000

85%

220.000.000

85%

242.000.000

85%

266.200.000

1.046.200.000


252.800.000

80%

320.000.000

80%

352.000.000

80%

387.200.000

80%

425.920.000

1.737.920.000


461.130.000

1.737.513.768

461.130.000

1.737.513.768

5

Out put : Terprogramnya Kegiatan Penerimaan Kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Outcome : Terlaksananya Penerimaan Kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

Out put : Terprogramnya Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Outcome : Terlaksananya Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Out come : Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

2013

6

100%

149.993.768

29 SKPD

149.993.768

362.130.000

100%

362.130.000

379.130.000

100%

379.130.000

385.130.000

100%

385.130.000

100%

3 Dok

Bagian Organisasi Setda Kobar

3 Dok 5 Kegiatan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaks kebijakan KDH

618.643.298

1.080.856.500

1.104.280.500

1.104.280.500

1.104.280.500

5.012.341.298

Inspektorat

Pelaks. pengawasan internal secara berkala

176 obrik

100%

314.118.000

100%

592.374.250

100%

592.374.250

100%

592.374.250

100%

592.374.250

2.683.615.000

Inspektorat

Penanganan kasus pengaduan dilingk Pemda

12 kasus

40%

44.591.298

40%

73.192.000

40%

80.000.000

40%

80.000.000

40%

80.000.000

357.783.298

Inspektorat

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

176 obrik

100%

176.550.000

100%

331.906.250

100%

331.906.250

100%

331.906.250

100%

331.906.250

1.504.175.000

Inspektorat

Pengendalian manajemen pelaks. Kebijakan KDH

1 laporan

100%

83.384.000

100%

83.384.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

466.768.000

Inspektorat

1.20.1.20.07.21

Program Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa & aparatur pengawasan

18 orang

50%

39.900.000

50%

42.616.000

50%

126.000.000

50%

126.000.000

50%

126.000.000

460.516.002

Inspektorat

1.20.1.20.07.22

ProgramPenyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

2 buku

80%

0

80%

14.000.000

80%

15.000.000

80%

15.000.000

80%

15.000.000

59.000.003

Inspektorat

445.885.000

1.554.735.000

133.100.000

464.100.000

Out come : Terwujudnya Pembinaan Penyedia Barang dan Jasa

xx

Program Pembinaan Penyedia Barang dan Jasa

xx

Kegiatan Sosialisasi Peraturan di Bidang Penyedia Terlaksananya sosialisasi peraturan / Pengadaan barang dan Jasa di bidang pengadaan barang/jasa

xx

Program Pengembangan data / Informasi

xx

Kegiatan Pelaksanaan Elektronik (LPSE)

Pelelangan

secara

0

0

335.000.000

100%

100.000.000

368.500.000

100%

110.000.000

405.350.000

100%

121.000.000

100%

Out come : Terwujudnya Pengembangan data / Informasi

Tersedia/terlaksananya Layanan Astinet, dan Pelatihan bagi Aplikasi LPSE bagi ULP, penyedia,

Bag. Adm. Pembangunan Setda Bag. Adm. Pembangunan Setda

0

100%

235.000.000

100%

258.500.000

100%

284.350.000

100%

312.785.000

1.090.635.000






1

2

3

4

2012

Target

1.20.1.20.03.17



1.20.1.20.03.17.16

Peningkatan Manajemen aset/barang daerah

Out put : Tersedianya Aplikasi Barang Daerah dan database Outcome : Terlaksananya Database melalui aplikasi dan sensus barang/aset daerah.

1.20.1.20.03.17.18

Revaluasi/Appraisal aset/Barang daerah

2013

Rp

5

Out put : Terlaksananya Revaluasi/Appraisal aset/Barang daerah

6

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


17

761.800.350

580.000.000

400.000.000

400.000.000

400.000.000

2.541.800.350

516.250.350

350.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

1.466.250.350


245.550.000

230.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

1.075.550.000


2.594.400.000

3.068.292.500

3.155.605.188

3.449.249.588

3.551.445.778

15.818.993.054

1.20.1.20.04.15

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1.20.1.20.04.15.01

Pembahasan rancangan peraturan daerah

Terlaksanaya pembahasan Ranperda

1 Tahun

32 buah

2.097.900.000

32 buah

2.150.347.500

32 buah

2.204.106.188

32 buah

2.424.516.806

32 buah

2.485.129.726

5 Tahun

11.362.000.220

Set. DPRD

1.20.1.20.04.15.02

Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

Terlaksananya Hearing/ dialog dan koordinasi dg pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

1 Tahun

25 kali

37.000.000

26 kali

442.800.000

27 kali

453.600.000

28 kali

464.400.000

29 kali

475.200.000

5 Tahun

1.873.000.000

Set. DPRD

1.20.1.20.04.15.03

Rapat - rapat kelengkapan Dewan

Terlaksananya Rapat kelengkapan dewan

1 Tahun

Banmus 20 kali, Banggar 10 kali, BK 5

30.000.000

Banmus 20 kali, Banggar 10 kali, BK 5 kali, Komisi

31.500.000

Banmus 20 kali, Banggar 10 kali, BK 5

33.075.000


34.728.750


36.465.188

5 Tahun

165.768.938

Set. DPRD

1.20.1.20.04.15.04

Rapat - rapat paripurna

Terlaksananya Rapat Paripurna

1 Tahun

25 kali

74.300.000

25 kali

78.015.000

25 kali

81.915.750

25 kali

86.011.538

25 kali

90.312.114

5 Tahun

410.554.402

Set. DPRD

1.20.1.20.04.15.05

Kegiatan reses

Terlaksananya kegiatan reses

1 Tahun

3 kali/tahun

62.000.000

3 kali/tahun

65.100.000

3 kali/tahun

74.865.000

3 kali/tahun

78.608.250

3 kali/tahun

94.329.900

5 Tahun

374.903.150

Set. DPRD

1.20.1.20.04.15.06

Kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah

1 Tahun

75 OK

165.000.000

75 OK

169.125.000

75 OK

173.353.125

85 OK

199.356.094

85 OK

204.339.996

5 Tahun

911.174.215

Set. DPRD

1.20.1.20.04.15.07

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Terpenuhinya Peningkatan kapasitas pimpinan & anggota DPRD

1 Tahun

217 OK

128.200.000

217 OK

131.405.000

217 OK

134.690.125

237 OK

161.628.150

237 OK

165.668.854

5 Tahun

721.592.129

Set. DPRD

1.20.1.20.05.06


Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

100%

23.562.500

100%

30.000.000

100%

33.000.000

100%

36.300.000

100%

39.930.000

100%

162.792.500

100%

100%

23.562.500

100%

30.000.000

100%

33.000.000

100%

36.300.000

100%

39.930.000

100%

162.792.500

Penyusunan Pelaporan keuangan Semesteran Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Dokumen Pengelolaan Keuangan SKPD dan Pemda Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Setiap SKPD dapat Melaksanakan Peraturan Daerah Tentang APBD

1.523.456.000

2.020.000.000

3.192.390.000

3.511.629.000

3.862.791.900

DPKD

14.110.266.900

100%

100%

137.432.000

100%

160.000.000

100%

176.000.000

100%

193.600.000

100%

212.960.000

100%

879.992.000

DPKD

100%

100%

42.750.000

100%

50.000.000

100%

55.000.000

100%

60.500.000

100%

66.550.000

100%

274.800.000

DPKD

100%

100%

96.250.000

100%

100.000.000

100%

110.000.000

100%

121.000.000

100%

133.100.000

100%

560.350.000

DPKD

100%

100%

42.750.000

100%

45.000.000

100%

49.500.000

100%

54.450.000

100%

59.895.000

100%

251.595.000

DPKD

Setiap SKPD Dapat Melaksanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Tentang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

100%

100%

66.600.000

100%

90.000.000

100%

99.000.000

100%

108.900.000

100%

119.790.000

100%

484.290.000

DPKD

Setiap SKPD Dapat Melaksanakan Peraturan KDH Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penjabaran APBD

100%

100%

14.250.000

100%

25.000.000

100%

27.500.000

100%

30.250.000

100%

33.275.000

100%

130.275.000

DPKD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Setiap SKPD dapat Melaksanakan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Setiap SKPD Dapat Melaksanakan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Setiap SKPD dapat Melaksanakan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Perubahan APBD





1

2

3

4

5

Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Seluruh Dinas/SKPD dapat Mengimplementasikan Permendagri No.13 secara penuh

100%

100%

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Peningkatan Penerimaan Daerah

100%

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Kelancaran Aplikasi SIM Gaji PNS serta SAPBD dan SAKD

100%

2012

Target

2013

Rp

Pengklasifikasian data

Mengelompokan arsip dalam masalah yang sama / mengatur penyimpanan arsip secara sistimatis

Penyusunan sistem katalog data

Pengadaan sarana penyimpanan


2016


Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

258.095.000

100%

175.000.000

100%

192.500.000

100%

211.750.000

100%

232.925.000

100%

1.070.270.000

DPKD

100%

700.230.500

100%

1.200.000.000

100%

2.290.390.000

100%

2.519.429.000

100%

2.771.371.900

100%

9.481.421.400

DPKD

100%

165.098.500

100%

175.000.000

100%

192.500.000

100%

211.750.000

100%

232.925.000

100%

977.273.500

DPKD

6

14.720.000

Berkas arsip terklasifikasi / pemilahan dokumen arsip

2015

Target

Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Pengumpulan data

2014

50.000.000

65.000.000

85.000.000

319720000

105.000.000

0

0

1500

7.500.000

1500

10.000.000

1500

15.000.000

1500

20.000.000

6000

52.500.000

KPAD

6000

14.720.000

6000

20.000.000

6000

25.000.000

6000

30.000.000

6000

35.000.000

30000

124.720.000

KPAD

Pembuatan kartu sebagai wakil arsip/memudahkan pencarian arsip

0

0

1000

7.500.000

1000

10.000.000

1000

15.000.000

1000

20.000.000

4000

52.500.000

KPAD

Menyimpan arsip sesuai kode masing - masing/ menata arsip secara baik dan teratur

0

0

0

15.000.000

1

20.000.000

1

25.000.000

1

30.000.000

3

90.000.000

KPAD

Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

0

7.500.000

10.500.000

13.500.000

16.500.000

48.000.000

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan/pencegahan kerusakan arsip

0

0

0

5.000.000

1

7.500.000

1

10.000.000

1

12.500.000

3

35.000.000

KPAD

Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

Mengamankan arsip/pemeliharaan arsip

0

0

1000

2.500.000

1000

3.000.000

1000

3.500.000

1000

4.000.000

4000

13.000.000

KPAD

0

0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

70.000.000

Pemeliharaan rutin / berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Memelihara sarana pengolahan dan penyimpanan/untuk mencegah kerusakan akibat beberapa sebab

0

0

0

5.000.000

1

7.500.000

1

10.000.000

1

12.500.000

3

35.000.000

KPAD

pemeliharaan rutin / berkala arsip daerah

Membersihkan arsip secara rutin / untuk mencegah kerusakan akibat beberapa sebab

0

0

0

5.000.000

1

7.500.000

1

10.000.000

1

12.500.000

3

35.000.000

KPAD

0

Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

27.500.000

35.000.000

45.000.000

55.000.000

162.500.000

Penyediaan sarana layanan informasi arsip

Memberikan pelayanan kepada yang berkepentingan/memudahkan pelayanan

0

0

0

7.500.000

1

10.000.000

1

15.000.000

1

20.000.000

3

52.500.000

KPAD

Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

Memberikan pemahaman tentang arti pentingnya arsip/meningkatkan kesadaran terhadap penyelamatan arsip

0

0

6

20.000.000

6

25.000.000

6

30.000.000

6

35.000.000

24

110.000.000

KPAD

1.25.1.20.03.15

Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa

Out come : Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa yang baik

1.25.1.20.03.15.03

Output : Terlaksananya distribusi Kegiatan Pembinaan Pengembangan sumber daya data dan informasi kepemerintah ke komunikasi dan informasi pihak-pihak terkait

202.455.000

322.487.000

354.735.700

387.884.650

426.673.115

1.694.235.465





1

2

3

4

2012

Target

2013

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

99%

14.800.000

99%

16.280.000

99%

17.908.000

99%

19.698.800

271.141.800


Terlaksananya komunikasi radio secara baik antar instansi pemerintah, dan terpeliharanya perangkat jarinagan komunikasi radio daerah

99%

75.225.000

99%

82.747.500

99%

91.022.250

99%

100.124.475

349.119.225


Terlaksananya pengelolaan data secara elektronis dan pemeliharaan perangkat teknologi informasi dilingkungan Setda Kobar

99%

232.462.000

99%

255.708.200

99%

278.954.400

99%

306.849.840

1.073.974.440


1.987.809.000

8.140.359.000

Terlaksananya penyampaian informasi sandi secara cepat dan akurat kepada pihak-pihak terkait

Rp

2014

5

6

202.455.000

1.25.1.20.03.18

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Out come : Terwujudnya Kerjasama Informasi dan Media Massa

739.250.000

1.25.1.20.03.18.01

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Out put : Terlaksanannya dokumentasi dan publikasi kegiatan Pemkab. Kobar

739.250.000

80%

720.295.000

80%

756.310.000

80%

794.125.000

80%

833.831.000

3.843.811.000


1.25.1.20.03.18.03

Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Out put : Terlaksanannya publikasi dan sosialisasi kegiatan pembangunan Pemkab. Kobar

0

80%

996.850.000

80%

1.046.693.000

80%

1.099.027.000

80%

1.153.978.000

4.296.548.000


27.000.000

97.000.000

1.717.145.000

1.803.003.000

1.893.152.000

Prioritas 9. Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

1.19

xx

Program : Pendidikan Politik Masyarakat

Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PEMILU

Outcome: Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PEMILU Legislatif dan Pilpres, Pilkadagub dan Wagub, Pilkada Bupati&Wabup. Output : Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Pemilu Legislatif & PILPRES Output : Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Gubernur & Wagub Output : Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Bupati & Wabup

0

0

0

0

45.000.000

100%

25.000.000

45.000.000

45.000.000

100%

25.000.000

25.000.000

100%

27.000.000

27.000.000






1

2

3

4

2012

Target

1.20.1.20.03.26

1.20.1.20.03.26.05

Program Penataan undangan

Kegiatan undangan

Publikasi

Peraturan

Peraturan

Rp

5

6

Out come : Terwujudnya PerundangPenataan Peraturan Perundangundangan Out Put : Tersedianya : 1. Buku Lemda Kab. Kobar 2. Buku Himpunan Perda Pajak dan Perundang- Retribusi Daerah 3. Buku Himpunan Perda Pajak dan Retribusi Daerah 4. Buku Peraturan Perundangundangan Out Put : Terlasanakannya kegiatan sosialiasi Peraturan Perundangundangan di 5 (lima) wilayah Kecamatan Output: Keluarga Sadar (kadarkum)

Hukum

2013

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

110.801.637

446.884.000

483.750.000

497.500.000

507.500.000

2.046.435.637

60.000.000

175

33.750.000

175

37.500.000

175

37.500.000

248.453.193


5 Wil. Kecamatan

6

231.884.000

6

250.000.000

12

260.000.000

12

270.000.000

1.011.884.000


-

6

65.000.000

6

6

100.000.000

6

100.000.000

365.000.000

65

100.000.000

70

100.000.000

421.098.444

315.000.000

1.157.619.342

79.703.193

100.000.000

Kegiatan: Kajian Peraturan Per-UU Daerah Output: Peraturan terhadap Per-UU yang baru, lebih tinggi dari Keputusan Bupati keserasian antara per-UU Daerah Barat

1.20.1.20.03.31

Program : Pembinaan dan Pelayanan Hukum

1.20.1.20.03.31.01

Bupati dan Kotawaringin

31.098.444

Out Come : Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Hukum

90.000.000

67.619.342

65

100.000.000

225.000.000

250.000.000

300.000.000

1.19.1.19.02.15

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19.1.19.02.15.01

Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pembangunan pos jaga/ronda

Bagian Hukum Setda Kab. Kobar Bagian Hukum Setda Kab. Kobar Bagian Hukum Setda Kab. Kobar

10

80.000.000

12

100.000.000

12

120.000.000

12

130.000.000

497.619.342


-

2

20.000.000

2

25.000.000

2

30.000.000

2

35.000.000

110.000.000


-

1

125.000.000

1

125.000.000

1

150.000.000

1

150.000.000

550.000.000


205.000.000

625.000.000

Jumlah rapat-rapat permasalahan hukum oleh tim bantuan hukum.

-

Dokumen administrasi beracara di pengadilan.

Jumlah konsultansi bantuan hukum.

67.619.342

Outcome : Posentasi meningkatnya kesadaran dan pemahaman HAM bagi Masyarakat dan Aparatur serta terlaksanakanya program RANHAM.

0

Output : Jumlah Pelaksanaan Disseminasi / Sosialisasi HAM bagi Kegiatan : Pembentukan institusi pelaksanaan masyarakat dan Aparatur. RANHAM, pemasyarakatan dan pemahaman HAM Jumlah Pelaksanaan Rapat-rapat Panitia RANHAM dan Pokja.

1.19.1.19.02.15.02

60

Kegiatan : Pemberian Bantuan Hukum

Program : Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman HAM

17

475

-

Output: Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 1.20.1.20.03.26.06


120.000.000

65.000.000

3

75.000.000

4

85.000.000

5

100.000.000

325.000.000

10

55.000.000

10

65.000.000

12

75.000.000

12

105.000.000

300.000.000

801.550.000

4.406.409.500

1.548.100.000

1126 Org

-

0

-

0

-

50.000.000


100 Org

0

-

0

-

0

-

0


0

1226 Org

429.100.000

-

0

1226 Org

214.550.000

-

643.650.000


320.000.000

11 Buah

440.000.000

440.000.000

11 Buah

440.000.000

1.779.659.500


tersedianya tenaga linmas kabupaten

0%

-

0

-

0

tersedianya insentif tenaga linmas (Pamsung Pemilu)

0%

-

0

-

terlaksananya pembangunan pos jaga/ronda

9%

8 Buah

891.000.000

Bagian Hukum Setda Kab. Kobar Bagian Hukum Setda Kab. Kobar

0

0%

139.659.500

1.011.100.000

50.000.000

tersedianya tenaga linmas

4 Buah

0

160.000.000

3

154.659.500

-

140.000.000

-

11 Buah

11 Buah





1

2

3

4

2012

Target

1.19.1.19.02.15.03

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

2013

Rp

5

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6

tersedianya peralatan pos jaga/ronda

0%

-

0

8 Buah

16.000.000

terlaksananya pelatihan dasar linmas

0%

-

0

613 Org

306.500.000

tersedianya pakaian linmas

0%

-

0

1226 Stel

735.600.000

22.000.000

11 Buah

22.000.000

-

0

613 Org

306.500.000

-

0

0

11 Buah

-

22.000.000

11 Buah

82.000.000


-

0

-

613.000.000


-

0

735.600.000


11 Buah

-

1.19.1.19.02.15.04

Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

terlaksananya penyuluhan pengelola sarang burung walet, hotel dan losmen

0%

-

0

100 Org

50.000.000

100 Org

50.000.000

100 Org

50.000.000

100 Org

50.000.000

100 Org

200.000.000


1.19.1.19.02.15.05

Pengendalian keamanan lingkungan

terlaksananya lomba pos kamling

0%

-

0

6 Pos

50.000.000

6 Pos

50.000.000

6 Pos

50.000.000

6 Pos

50.000.000

6 Pos

200.000.000


1.19.1.19.02.15.06

monitoring, evaluasi dan pelaporan


0%

2 Kec

15.000.000

6 Buku

20.000.000

6 Buku

20.000.000

6 Buku

22.500.000

6 Buku

25.000.000

6 Buku

102.500.000


1.19.1.19.02.16

Pemeliharaan kantramtibmas dan pencegehan tindak kriminal

1.19.1.19.02.16.02

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan terlaksananya kerjasama dengan dalam teknik pencegahan kejahatan aparat keamanan

1.922.159.200

27%

6 Kec.

834.000.000

2.174.000.000

924.000.000

2.174.000.000

8.028.159.200

1.922.159.200

6 Kec.

750.000.000

6 Kec.

2.000.000.000

6 Kec.

750.000.000

6 Kec.

2.000.000.000

6 Kec.

7.422.159.200


tersedianya insentif jaringan informasi keamanan (informan)

-

0

40 Org

72.000.000

40 Org

144.000.000

40 Org

144.000.000

40 Org

144.000.000

40 Org

504.000.000


tersedianya insentif posko keamanan

-

0

10 Org

12.000.000

10 Org

30.000.000

10 Org

30.000.000

10 Org

30.000.000

10 Org

102.000.000


1.19.1.19.02.17

Pengembangan wawasan kebangsaan

1.19.1.19.02.17.01

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

terlaksananya penyuluhan peningkatan hubungan antar umat beragama

20%

90 Org

106.309.600

90

Org

50.000.000

90

Org

106.000.000

90

Org

106.000.000

90

Org

106.000.000

90

Org

474.309.600


1.19.1.19.02.17.02

Peningkatan rasa solidaritas ikatan sosial dikalangan masyarakat

terlaksananya sosialisasi bela negara

0%

-

0

90

Org

50.000.000

90

Org

106.000.000

90

Org

106.000.000

90

Org

106.000.000

90

Org

368.000.000


1.19.1.19.02.17.03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai terlaksananya pelestarian seni dan luhur budaya bangsa budaya bangsa

0%

-

0

90

Org

50.000.000

90

Org

106.000.000

90

Org

106.000.000

90

Org

106.000.000

90

Org

368.000.000


1.19.1.19.02.18

Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

106.309.600

150.000.000

184.494.000

318.000.000

190.000.000

318.000.000

190.000.000

318.000.000

206.000.000

1.210.309.600

206.000.000

976.494.000

1.19.1.19.02.18.01

fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

terbinanya hubungan antar forumforum keagamaan antara lain : FKUB, FBN, FKDM, FPK dan Kominda

19%

5 Forum

136.449.600

5 Forum

140.000.000

5 Forum

140.000.000

5 Forum

156.000.000

5 Forum

156.000.000

5 Forum

728.449.600


1.19.1.19.02.18.02

Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan terlaksananya desiminasi SK tiga kebangsaan menteri

27%

75 Org

48.044.400

75 Org

50.000.000

75 Org

50.000.000

75 Org

50.000.000

75 Org

50.000.000

75 Org

248.044.400






1

2

3

4

2012

Target

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


17

1.19.1.19.02.20

Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)

1.19.1.19.02.20.01

Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

terlaksananya penyuluhan/penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang peraturan daerah mengenai bahaya peredaran/penggunaan miras dan narkoba

20%

50 Org

55.352.950

80 Org

50.000.000

100 Org

100.000.000

100 Org

100.000.000

100 Org

100.000.000

100 Org

405.352.950


1.19.1.19.02.20.02

Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

terlaksananya penyuluhan pencegahan bahaya praktek prostitusi

0%

-

0

80 Org

50.000.000

50 Org

50.000.000

50 Org

50.000.000

50 Org

50.000.000

50 Org

200.000.000


1.19.1.19.02.20.08

monitoring, evaluasi, dan pelaporan


6 Buku

20.000.000

6 Buku

20.000.000

6 Buku

20.000.000

6 Buku

20.000.000

6 Buku

80.000.000


1.19.1.19.02.21

Pendidikan politik masyarakat

1.19.1.19.02.21.01

Penyuluhan kepada masyarakat

terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat

20%

60 Org

40.805.200

360 Org

180.000.000

360 Org

360.000.000

360 Org

360.000.000

360 Org

360.000.000

210 Org

1.300.805.200


1.19.1.19.02.21.03

Koordinasi forum-forum dsikusi politik

terwujudnya persatuan antar parpol, ormas/LSM dan generasi muda

14%

100 Org

10.545.800

100 Org

20.000.000

100 Org

20.000.000

150 Org

30.000.000

150 Org

30.000.000

100 Org

110.545.800


1.19.1.19.02.21.04

Penyusunan data base partai politik

tersedianya data base partai politik dan Ormas/LSM

0%

-

0

10 Buku

15.000.000

10 Buku

15.000.000

10 Buku

15.000.000

10 Buku

15.000.000

10 Buku

60.000.000


1.19.1.19.02.21.05

Monitoring, evaluasi dan pelaporan.


6 Kec.

25.005.000

6 Kec.

25.000.000

6 Kec.

25.000.000

6 Kec.

25.000.000

6 Kec.

25.000.000

6 Kec.

125.005.000

Badan Kesbang, Politik dan

1.19.1.19.02.22

Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1.19.1.19.02.22.01

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

1.19.03.15

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

1.19.03.16

55.352.950

120.000.000

76.356.000

240.000.000

120.017.700 terlaksananya penyuluhan dalam penanggulangan bencana

Tersedianya Dana Untuk Kegiatan Pengendalian Kebisingan Dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat

PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL Tersedianya Dana Untuk Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Pengawasan Pengendalian dan polisi pamong praja Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja Tersedianya Dana Untuk Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan Peningkatan Kerjasama Dengan dalam teknik pencegahan kejahatan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Tersedianya Dana Untuk Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Kerjasama Pengembangan kemampuan TNI/PLRI polisi pamong praja dengan TNI/ dan Kejaksaan POLRI dan Kejaksaan

26%

170.000.000

170.000.000

420.000.000

60.000.000

170.000.000

430.000.000

150.000.000

685.352.950

430.000.000

80.000.000

1.596.356.000

80.000.000

490.017.700 Badan Kesbang, Politik dan Linmas

140 Org

120.017.700

120 Org

60.000.000

150 Org

150.000.000

80 Org

80.000.000

80 Org

80.000.000

80 Org

490.017.700

100%

32.400.000

100%

34.020.000

100%

37.422.000

100%

39.293.100

100%

41.257.755

100%

43.320.643

100%

32.400.000

100%

34.020.000

100%

37.422.000

100%

39.293.100

100%

41.257.755

100%

184.392.855

100%

1.039.781.600

100%

1.091.770.680

100%

1.200.947.748

100%

1.260.995.135

100%

1.324.044.892

100%

5.917.540.056

100%

1.007.260.000

100%

1.057.623.000

100%

1.163.385.300

100%

1.221.554.565

100%

1.282.632.293

100%

5.732.455.158

Satpol PP

100%

27.360.000

100%

28.728.000

100%

31.600.800

100%

33.180.840

100%

34.839.882

100%

155.709.522

Satpol PP

100%

5.161.600

100%

5.419.680

100%

5.961.648

100%

6.259.730

100%

6.572.717

100%

29.375.375

Satpol PP

Satpol PP





1

2

3

4

2012

Target

1.19.03.17

2013

Rp

5

6

178.836.000

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

100%

1.017.780.266

187.777.800

206.555.580

216.883.359

100%

1,00

1,00

1,50

1

1,50

1

1,50

1

1,50

11,00


100%

1,00

1,00

1,50

1

1,50

1

1,50

1

1,50

11,00 Satpol PP

Terwujudnya Upaya Pencegahan & Penyalahgunaan Narkoba

Kegiatan Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda

Terlaksananya Penyuluhan dan sosialisasi kepada Pelajar, Mahasiswa dan Pegawai dan kelompok masyarakat.

xx

Kegiatan Kader Anti Narkoba

Out Put : Terlaksananya Program kerja Kader Anti Narkoba Kabupaten Kotawaringin Barat

100%

Satpol PP

Prosentase laporan keuangan laporan akhir yang akuntable dan tepat waktu

1.18.1.20.03.18.01

100%

227.727.527

100%

Program Upaya Pencegahan & Penyalahgunaan Narkoba

100%

17

PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Prosentase laporan keuangan semesteran yang akuntable dan tepat waktu

1.18.1.20.03.18

100%


149.384.975

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

1.449.384.975

149.384.975

450 orang

250.000.000

450 orang

300.000.000

450 orang

350.000.000

450 orang

400.000.000

1.449.384.975

0

1 paket

150.000.000

1 paket

150.000.000

1 paket

150.000.000

1 paket

150.000.000

600.000.000

134.596.000

459.980.000

Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat Setda Kobar


Prioritas 10. Program Pembangunan Yang Inklusif dan Berkeadilan 7

7.1

7.2

8

8.1

8.2

9


50.596.000

75.596.000

89.596.000

109.596.000


Terlaksananya sosialisasi Sertifikasi tanah

100%

30 UMK

16.575.000

40 UMK

26.575.000

40 UMK

33.575.000

40 UMK

43.575.000

40 UMK

56.575.000

30 UMK

176.875.000

Diskopsar


Terlaksananya koordinasi dan pendataan database Wub pengembangan UKM

100%

400 UMK / 4 KLPK

34.021.000

400 UMK / 4 KLPK

49.021.000

400 UMK / 4 KLPK

56.021.000

400 UMK / 4 KLPK

66.021.000

400 UMK / 4 KLPK

78.021.000

400 UMK / 4 KLPK

283.105.000

Diskopsar


94.535.000

156.535.000

177.535.000

200.535.000

228.535.000

857.675.000



100%

62 UMK

66.665.000

64 UMK

103.665.000

64 UMK

118.665.000

64 UMK

136.665.000

64 UMK

157.665.000

62 UMK

583.325.000

Diskopsar



100%

60 UMK

27.870.000

90 UMK

52.870.000

90 UMK

58.870.000

90 UMK

63.870.000

90 UMK

70.870.000

60 UMK

274.350.000

Diskopsar

Program Pengembangan sistem Pendukung Usaha bagi UKM

11.420.000

9.1

Pemantauan pengelolaan penggunaan dana Pemerintah bagi UKM

Terlaksanaya Pemantauan Penggunaan dana Pemerintah bagi UMKMK

1.22.1.20.03.18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes yang baik

1.22.1.20.03.18.02

Pelatihan Aparatur Pemdes dlm bid. Pengelolaan Keu. Desa

Output: Terselenggarannya pelatihan pengelolaan Keu. Desa Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD se Kobar terselenggaranya bintek pengelolaan keuangan desa

100%

37 kop/LKM

11.420.000

25.000.000

37 kop/LKM

137.500.083

25.000.000

25.000.000

37 kop/LKM

200.000.000

25.000.000

30.000.000

37 kop/LKM

350.000.000

30.000.000

35.000.000

37 kop/LKM

725.000.000

35.000.000

900.000.000

126.420.000

112 Unit

126.420.000

Diskopsar

1.442.500.083

96 Orang 12 Desa

62.500.016

100%

120.000.000

100%

200.000.000

100%

250.000.000

100%

300.000.000

62.500.016






1

2

3

4

2012

Target

1.22.1.20.03.18.03

Pelatihan Aparatur Pemdes dlm bid. Manajemen Pemdes

Output: terlaksananya raker camat, kades/lurah dan DKA se Kobar terlaksanya pemilihan dan pelantikan kepala desa terselenggaranya bintek pengelolaan adm. Dan inventarisasi barang bagi aparat pemdes

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100%

80.000.000

100%

150.000.000

100%

475.000.000

100%

600.000.000

1.380.000.067


183 Orang

14 Desa

75.000.067

study banding aparat pemdes

1.22.01.18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Desa

1.22.01.18.02

Meningkatnya kapasitas SDM Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Aparatur Desa untuk Pengelolaan pengelolaan keuangan desa Keuangan Desa

1.22.01.18.03

Meningkatnya kapasitas SDM Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Aparatur Desa untuk manajemen manajemen pemerintahan desa pemerintahan desa

1.20.13.19


1.20.13.19.01

100.000.000

120.000.000

135.000.000

155.250.000

510.250.000

10

50.000.000

60.000.000

67.500.000

77.625.000

255.125.000

Kec. Arsel

10

50.000.000

60.000.000

67.500.000

77.625.000

255.125.000

Kec. Arsel

3.720.000

3.720.000

3.720.000

3.720.000

3.720.000

18.600.000


3.720.000

3.720.000

3.720.000

3.720.000

3.720.000

18.600.000

1.20.1.20.15.19

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan 'keuangan desa

19.200.000

19.200.000

25.000.000

27.000.000

3.000.000

93.400.000

1.20.1.20.15.19.01


19.200.000

19.200.000

25.000.000

27.000.000

3.000.000

93.400.000

1.20.13.19


6.000.000

6.000.000

6.600.000

7.260.000

7.986.000

33.846.000

1.20.13.19.1


6.000.000

6.000.000

6.600.000

7.260.000

7.986.000

33.846.000

34.448.296

51.373.000

57.591.650

65.271.233

74.294.794

282.978.973

28.214.794

114.544.437


46.080.000

168.434.536


543.241.060

2.118.615.017

1.06.1.20.03.17

1.06.1.20.03.17.01

1.06.1.20.03.17.06

1.06.1.20.03.21

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Kegiatan : Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah

Kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Program Perencanaan Pembangunan Antar Daerah

0

Tertib administrasi peraturan desa tentang APB desa

Tersusunnya APBDes Out come : Terwujudnya Pengembangan Wilayah Perbatasan yang baik

Output : Berita Acara Kesepakatan tata batas & Sket peta batas, patok batas sebagai acuan pilar batas (Kobar-Lamandau, KobarSukamara, Kobar-Seruyan)

3 Dokumen Kesepakatan Tata Batas

9.493.760

60%

Output : Terfasilitasinya penyelesaian konflik- 3 Fasilitasi Konflik konflik pertanahan

24.954.536

100%

Out come : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Antar Daerah

1.06.1.20.03.21.11

Output : Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Buku LPPD & CD Software LPPD Pemerintahan Daerah (30 buku & 30 CD)

1.06.1.20.03.21.13

Kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian dan Out put pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan pemantauan daerah masyarakat.

:

Terlaksananya dari laporan

Tersusunnya dokumen dari Pemantauan laporan masyarakat.

193.159.320

30 Buku & 30 CD

24.373.000

27.000.000

60%

25.591.650

60%

26.871.233

100%

32.000.000

100%

38.400.000

423.243.500

459.545.200

60%

100%

499.425.938

Kec. Aruta

Kec. Ktw. Lama

Kec. P. Lada

20.453.760

100%

20.453.000

100%

21.475.650

100%

22.549.433

100%

23.676.904

108.608.747

Bag. Adm Pemerintahan Setda

172.705.560

100%

59.390.500

100%

65.329.550

100%

71.862.505

100%

79.048.756

448.336.871






1

2

3

4

2012

Target

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

50.000.000

200.000.000


1.361.669.400


99.853.260

371.778.453


99.853.260

371.778.453

100.000.000

200.000.000

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.

xx

1.06.1.20.03.16

Kegiatan penyusunan perencanaan unit kerja

Out put : Tersusunnya dokumen pelaporan kegiatan (RFK) di kobar. Tersusunnya dokumen perencanaan Setda Kobar (RKA, DPA & DPA Perubahan, RENSTRA, RENJA)

0

100%

50.000.000

100%

50.000.000

100%

50.000.000

100%

Out put : Terlaksananya Layanan Pengadaan barang/Jasa Kabupaten melalui ULP

0

100%

293.400.000

100%

322.740.000

100%

355.014.000

100%

Outcome: Terwujudnya KAD 7 Kabupaten (Kobar, Sukamara, Seruyan, Kotim,Lamandau, Katingan dan Kulonprogo) Output : Dicapainya kesepakatan kerjasama antar daerah


0

86.257.000

90.569.850

95.098.343

390.515.400

xx

Kegiatan : Kerjasama Antar Daerah

1.06.1.06.01.16


1.06.1.06.01.16.01

Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan

1.06.1.06.01.16.02

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

Terjalinnya Kerjasama Antar Daerah

100%

50.000.000

100%

50.000.000

100%

100.000.000

Bappeda

1.06.1.06.01.16.03

Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga

Terfasilitasinya Kerjasama dengan Dunia Usaha

100%

50.000.000

100%

50.000.000

100%

100.000.000

Bappeda

1.06.1.06.01.16.04

Koordinasi/ Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah

Bappeda

1.06.1.06.01.16.05


Bappeda

0

60%

86.257.000

60%

90.569.850

60%

95.098.343

60%

100.000.000

Bappeda

Outcome: bertambahnya Program penguatan kelembagaan pengetahuan masyarakat pengarusutamaan gender dan anak tentang arti penting P2TP2A Output: terlatihanya masyarakat di Kegiatan fasilitasi pengembangan P2TP2A kecamatan tentang pembentukan P2TP2A

79.852.000

125.000.000

190.000.000

205.000.000

390.000.000

989.852.000

100 orang

39.700.000

100 orang

60.000.000

150 orang

80.000.000

150 orang

85.000.000

200 orang

220.000.000

700 orang

484.700.000

BPPKB

Kegiatan Peningkatan kapasitas jaringan kelembagaan perempuan dan anak

Output: meningkatnya pemahaman dan kemampuan masyarkat

50 orang

40.152.000

50 orang

65.000.000

100 orang

110.000.000

100 orang

120.000.000

150 orang

170.000.000

450 orang

505.152.000

BPPKB

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Outcome: Meningkatnya SDM bagi calon pelatih dan pendampingan korban KDRT

50 orang

64.802.000

100 orang

175.000.000

100 orang

190.000.000

150 orang

225.000.000

150 orang

245.000.000

550 orang

899.802.000

BPPKB

Kegiatan pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT

Output: terlatihnya bagi pelayanan dan pendampingan korban KDRT

50 orang

45.380.000

100 orang

110.000.000

100 orang

110.000.000

150 orang

140.000.000

150 orang

140.000.000

550 orang

545.380.000

BPPKB

Kegiatan Sosialisasi pencatatan korban KDRT

Output: Terlaksananya sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT

50 orang

19.422.000

100 orang

65.000.000

150 orang

80.000.000

150 orang

85.000.000

180 orang

105.000.000

63 orang

354.422.000

BPPKB

Program Peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan

dan

Outcome: Meningkatnya SDM anggota organisasi wanita dan PKK

Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan

Output: Pelatihan bagi anggota organisasi perempuan

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran seta dan kesetaraan gender

Output: pelatihan penyusunan ARG, keterampilan bagi kaum wanita dan sosialisasi PUG

Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Output: Terlaksananya pelatihan bagi Ibu rumah tangga

792.983.000

877.200.000

1.031.450.000

1.115.700.000

1.210.950.000

5.028.283.000

2%

322 orang

643.137.000

362 orang

735.200.000

384 orang

778.350.000

408 orang

820.300.000

450 orang

890.750.000

3.867.737.000

BPPKB

5,71 %

180 orang

98.030.000

220 orang

142.000.000

240 orang

253.100.000

250 orang

295.400.000

275 orang

320.200.000

1.108.730.000

BPPKB

50 orang

51.816.000

80 orang

51.816.000

BPPKB

120 orang

200 orang

240 orang





1

2

3

4

2012

Target

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


17

Prioritas 11. Program Lingkungan Hidup

2.02.01.15

Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan

2.02.01.15.01

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

1.460.185.375

Tersedianya data kawasan pengelolaan KPHP

-

Tersedianya data penataan kawasan KPHP (peruntukan kawasan KPHP)

2.02.01.15.04

2.02.01.15.06

2.02.01.15.06

Perencanaan dan Pengembangan HKM

Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan

315000 Ha

265.777.500

-

276.100.000

1.802.711.500

-

1.579.991.850

1.664.900.035

1.958.200.039

8.465.988.799

-

-

-

315.000 Ha

265.777.500

-

-

315.000 Ha

300.000.000

100.000 btg

1.380.500.000

315000 Ha

300.000.000

-

20.000 btg

276.100.000

20.000 btg

Pelaksanaan Penanaman serentak

20.000 btg

20.000 btg

Pembuatan HR sengon di Kec. Arsel dan Kotawaringin lama & HR Jabondi desa Sebuai

-

100 Ha

Tersedianya laporan hasil tata batas lokasi rencana pembangunan bandara

-

-

Tersedianya data potensi kayu pada lokasi rencana pembangunan bandara

-

-

2250 Ha

-

-

-

2250 Ha

Tersedianya data luas dan keadaan hutan mangrove

-

-

2 Kec

-

-

-

2 Kec

Tersedianya data penataan hutan mangrove

-

-

-

2 Kec

-

-

2 Kec

Tersedianya data Citra satelit update resolusi tinggi wilayah Kec. Aruta

-

-

-

-

2700 Km²

-

2700 Km²

30 Org

30 Org

30 Org

30 Org

30 Org

150 Org

-

162.614.950

20 Km

276.100.000

-

400.000.000

-

20.000 btg

276.100.000

-

400.000.000

-

20.000 btg

276.100.000

-

400.000.000

-

100 Ha

600.000.000

20 Km

Terlaksananya pelatihan SKAU

90 orang aparat Desa

Terlaksananya pelatihan HTR

80 orang Petani HTR

-

40 Org

40 Org

40 Org

40 Org

160 Org

Tersedianya Data dan informasi serta adanya solusi permasalahan pemanfaatan kawasan hutan

20 tim

20 tim

20 tim

20 tim

20 tim

20 tim

100 Tim

Meningkatkan Produksi dan diversifikasi hasil hutan

3 HPH

3 HPH

1 HTI

1 HTI

1 HTI

1 HTI

1 HTI

1 HTI

1 HTI

4 IPHHK

4 IPHHK

4 IPHHK

4 IPHHK

4 IPHHK

4 IPHHK

4 IPHHK

370.064.925

3 HPH

439.983.500

3 HPH

483.981.850

3 HPH

532.380.035

3 HPH

Dishut

585.618.039

3 HPH

1.962.614.950

2.412.028.349

Dishut

Dishut





1

2

3

4

5

3 HPH

3 HPH

3 HPH

3 HPH

3 HPH

3 HPH

3 HPH

1 HTI

1 HTI

1 HTI

1 HTI

1 HTI

1 HTI

1 HTI

Terpantaunya pendistribusian dan dan penggunaan Blanko SKSHH/ SKAU

100 Set

100 Set

100 Set

100 Set

100 Set

100 Set

500 Set

Dishut

Meningkatnya PNBP sektor Kehutanan

10 Kali

10 Kali

10 Kali

10 Kali

10 Kali

10 Kali

50 Kali

Dishut

40 Org

40 Org

40 Org

40 Org

40 Org

40 Org

40 Org

Dishut

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

Dishut

30%

30%

40%

50%

60%

80%

80%

Dishut

2012

Target

2013

Rp 6

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


17

Tertibnya Penatausahaan Hasil hutan dan terselenggaranya usaha Kehutanan secara lestari Memberikan pelayanan prima di bidang Kehutanan

Dishut

Terpantaunya penerimaan iuran Kehutanan dan tertibnya penatausahaan hasil hutan Meningkatnya pengetahuan aparatur di bidang Kehutanan Pengukuran dan pengujian hasil hutan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku Peningkatan investasi usaha pemanfaatan prodak-prodak Kehutanan Memperkenalkan prodak-prodak Kehutanan

2.02.01.15.08

Pengembangan Pengujian & Pengendalian Peredaran hasil Hutan

menurunya kegiatan illegal loging dan peredaran hasil hutan ilegal

322.823.000


2.02.01.15.09


322.823.000

355.105.000

390.615.000

429.677.000

1.821.043.000

Terlaksananya patroli pengawasan peredaran hutan

48 kali

48 kali

48 kali

48 kali

48 kali

48 kali

240 Kali

Terlaksananya operasi fungsional

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

20 Kali

Terlaksanya penyegaran Polhut

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

5 Paket

Terlaksananya pemeliharaan senjata api

10 Buah

10 Buah

10 Buah

10 Buah

10 Buah

10 Buah

50 Buah

Terlaksananya monitoring dan evaluasi HTI

2 Perusahaan

2 Perusahaan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi HTR

1.744 Ha

2.040 Ha

62.805.000

2 Perusahaan

2.040 Ha

63.805.000

2 Perusahaan

2.040 Ha

64.805.000

2 Perusahaan

2.040 Ha

65.805.000

2 Perusahaan

2.038 Ha

66.805.000

2 Perusahaan

10.198 Ha

324.025.000

Dishut





1

2

3

4

5

Terlaksananya monitoring dan evaluasi penggunaan koridor jalan

3 Perusahaan

3 Perusahaan

3 Perusahaan

3 Perusahaan

3 Perusahaan

3 Perusahaan

3 Perusahaan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan untuk budidaya non kehutanan

6 Kecamatan

6 Kecamatan

6 Kecamatan

6 Kecamatan

6 Kecamatan

6 Kecamatan

6 Kecamatan

2012

Target

2.02.01.16

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2.02.01.16.01

koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi & Penghijauan Hutan

Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan RHL Sumber Dana SDA-DR

2.02.01.16.02

Pembuatan bibit/benih tanaman Kehutanan

Pembuatan Kebun bibit

2.02.01.16.07

Peningkatan Peran serta masyarakat dalam RHL

Penyusunan Perencanaan RHL RPRHL

2.02.01.16.09

monitoring Evaluasi dan Pelaporan

2013

Rp 6

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

754.840.000

37.388.755.000

21.145.310.000

22.210.975.000

22.391.030.000


17

103.890.910.000

1 Tahun

12 Bln

139.905.000

12 Bln

139.905.000

12 Bln

139.905.000

12 Bln

139.905.000

12 Bln

139.905.000

5 Tahun

699.525.000

Dishut

-

-

-

250.0000 Btg

500.000.000

250.0000 Btg

500.000.000

250.0000 Btg

500.000.000

250.0000 Btg

500.000.000

4 Paket

2.000.000.000

Dishut

470.570.000

1 Dok

2.427.850.000

Dishut

Telah tersusun dokumen Perencanaan RHL 5 Thn (RPRHL)

545.570.000

470.570.000

470.570.000

470.570.000

RTnRHL

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

RKRHL

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan lahan kritis pada 6 Kecamatan

6 Kec

-

-

5.528 Ha

35.924.615.000

3.070 Ha

19.382.870.000

3.041 Ha

20.454.835.000

3.078 Ha

20.630.990.000

14.717 Ha

96.393.310.000

Dishut

Terlaksananya Monitoring dan evaluasi RHL

6 Kec

26 Kali

69.365.000

26 Kali

69.365.000

26 Kali

69.365.000

26 Kali

69.365.000

26 Kali

69.365.000

130 Kali

346.825.000

Dishut

1 tahun

-

-

12 Bln

284.300.000

12 Bln

582.600.000

12 Bln

576.300.000

12 Bln

580.200.000

4 Tahun

2.023.400.000

Dishut

Tersedianya Data Kegiatan RHL

Penilaian Tanaman Reboisasi





1

2

3

4

2012

Target

22.02.01.20

Perencanaan dan Pengembangan Hutan

22.02.01.20.02

Pendampingan kelompok usaha Perhutanan Rakyat

Pembinaan Kelompok Tani kegiatan RHL

2.02.01.17

Perlindungan dan Konservasi sumber Daya Hutan dan Kebakaran

Berkurangnya titik hotspot di Wilayah Kobar

2.02.01.17.01

Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan


2013

Rp

5

6

Penyuluhan Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan

Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan


1.08.1.03.01.15.02


Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

1.08.1.03.01.24


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

-

10 kali

75.000.000

10 kali

75.000.000

10 kali

75.000.000

10 kali

75.000.000

40 Kali

300.000.000

30%

30%

342.195.500

40%

342.195.500

50%

376.414.000

60%

414.052.000

80%

455.461.000

80%

1.930.318.000

92.770.500

92.770.500

102.047.000

112.252.000

123.477.000

24x

30x

24x

24x

24x

24x

126x

6 Kec.

6 Kec.

6 Kec.

6 Kec.

6 Kec.

6 Kec.

6 Kec.

200 eksp.

200 eksp.

300 eksp.

500 eksp.

1200 eksp.

249.425.000

249.425.000

274.367.000

301.800.000

331.984.000

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Tersedianya papan peringatan bahaya kebakaran hutan dan lahan

100 Buah

100 Buah

100 Buah

-

-

-

200 bh

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

5 Tahun

Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran hutan dan lahan

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

8 Unit

Terbentuknya regu pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

1 Regu

2 Regu

2 Regu


8.200.000.000

2,32

2,32

2.800.000.000

7.400.000.000

4,2

1.900.000.000

2.250.000.000

17

Dishut

523.317.000

Dishut

1.407.001.000

Dishut

5 Regu

8.150.000.000

5,2


300.000.000

Tersedianya operasional penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan kebakaran Pemukiman

9.000.000.000

6,2

2.500.000.000

9.600.000.000

7,5

3.000.000.000

42.350.000.000

7,5

12.450.000.000

PUD


311 unit

376,00

563,00

697,00

831,00

1.005,00

1.005,00

PUD


175 unit

190,00

317,00

392,00

468,00

566,00

566,00

PUD

4,00

5,00

7,00

9,00

11,00

13,00

13,00

PUD

- Jumlah depo transfer

1.08.1.03.01.15.04

Rp

7

-


Terlaksananya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

1.08.1.03.01.15


2016

-

Tersedianya brosur Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

2.02.01.17.04

2015

Target

0

Pemantauan Titik Api

2014

61,54 % Outcome : Pengelolaan RTH

0,0001

64,54

0,0001

5.400.000.000

4.500.000.000

67,54

0,0001

5.500.000.000

3.000.000.000

68,53

0,0001

5.900.000.000

3.000.000.000

72,61

0,0001

6.500.000.000

3.000.000.000

75,81

0,0001

6.600.000.000

3.200.000.000

75,81

0,0001

29.900.000.000

16.700.000.000

PUD





1

2

3

4

2012

Target

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.08.1.03.01.24.05



107,75 ha

1.08.1.03.01.24.06



107,75 ha

1.08.xx.15



1.08.xx.15.10

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

Terlaksana nya sosialisasi Pengelolaan Persampahan sebanyak 26 kali

1.08.xx.16



1.08.xx.16.1

Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

Diperolehnya Apresiasi Adipura 5 kali

1.08.xx.16.6

Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan B3 dan limbah B3

Tersosialisasikan Pengelolaan dan Limbah B3 kepada 570 orang

1.08.xx.16.8

Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan

Terlaksana nya sosialisasi pengelolaan lingkungan Pertambangan sebanyak 17 kali

1.08.xx.16.14

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

Partisipasi aktif masyarakat pada peringatan hari lingkungan

1.08.xx.17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Meningkatnya Perlindungan Konservasi SDA

1.08.xx.17.2

Pantai dan Laut Lestari

Penanaman sebanyak 15.300 mangrove

3.000

38.850.000

3.000

40.000.000

3.000

40.000.000

3.100

45.000.000

3.200

50.000.000

15.300

213.850.000

BLH

1.08.xx.17.6


Tersedianya spanduk dan baleho tentang pencegahan kerusakan hutan dan lahan

2

114.600.000

2

75.000.000

2

100.000.000

2

125.000.000

2

135.000.000

10

549.600.000

BLH

1.08.xx.17.8

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Alam

Terlaksana nya pengawasan pemanfaatan SDA sebanyak 40 kali

-

-

7

15.000.000

9

20.000.000

10

25.000.000

14

30.000.000

40

90.000.000

BLH

1.08.xx.17.9

Koordinasi pengelolaan konservasi Sumber Daya Alam

Tersedianya 90 buah papan informasi dan 26 sumur resapan

2

160.615.000

2

50.000.000

2

65.000.000

2

70.000.000

2

75.000.000

10

420.615.000

BLH

1.08.xx.17.13


Terlaksana nya koordinasi pencegahan kebakaran hutan

6

79.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

6

79.000.000

BLH

1.08.xx.17.14

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA.

Terlaksananya penyuluhan perlindungan konservasi SDA pada 450 orang

-

-

75

15.000.000

100

20.000.000

125

25.000.000

150

30.000.000

450

90.000.000

BLH

1.08.xx.19



1.08.xx.19.1

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan sbb:

Seleksi dan pengiriman Duta Lingkungan

Terpilihnya 10 orang duta lingkungan

Sosialisasi Adiwiyata

Terlaksana nya sosialisasi Adiwiyata kepada 250 orang guru

108,02

-

2.000.000.000

108,29

108,56

2.000.000.000

108,83

2.000.000.000

109,10

2.000.000.000

109,10

10.000.000.000

PUD

-

6.500.000.000

PUD

2.500.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

0

5.000.000

5.500.000

7.500.000

10.000.000

0

5

342.804.800

5

2.000.000.000

5.000.000

5

395.000.000

5.500.000

7

435.000.000

7.500.000

9

480.000.000

10.000.000

28.000.000

26

517.500.000

28.000.000

BLH

2.170.304.800

1

286.680.800

1

315.000.000

1

340.000.000

1

375.000.000

1

395.000.000

5

1.711.680.800

BLH

110

18.100.000

110

20.000.000

115

25.000.000

115

25.000.000

120

30.000.000

570

118.100.000

BLH

-

-

3

15.000.000

4

20.000.000

5

25.000.000

5

30.000.000

17

90.000.000

BLH

1

38.024.000

1

45.000.000

1

50.000.000

1

55.000.000

1

62.500.000

5

250.524.000

BLH

393.065.000

195.000.000

37.322.000

245.000.000

47.000.000

290.000.000

54.500.000

320.000.000

62.000.000

1.443.065.000

69.500.000

270.322.000

6

2

3.125.000

2

7.500.000

2

10.000.000

2

10.000.000

2

12.500.000

10

43.125.000

BLH

176

50

10.398.500

50

12.000.000

50

15.000.000

50

18.000.000

50

20.000.000

250

75.398.500

BLH





1

2

3

4

5

173

50

1

2012

Target

Pelatihan Kader Lingkungan

Terlatihnya 250 orang kader lingkungan

Kalpataru

Terseleksi nya jenis dan pengelola vegetasi 5 kali

1.08.xx.22



1.08.xx.22.5

Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan

Terlaksana nya sosialisasi pada 1.800 orang pencegahan kebakaran hutan

1.08.xx.24



1.08.xx.24.6

Penataan RTH

Tertanamnya 3.000 pohon pelindung

1.08.xx.24.7

Pemeliharaan RTH

1.08.xx.24.8

2013

Rp

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18.798.500

50

20.000.000

50

22.000.000

50

24.000.000

50

25.000.000

250

109.798.500

BLH

5.000.000

1

7.500.000

1

7.500.000

1

10.000.000

1

12.000.000

5

42.000.000

BLH

6

0

-

2014

0

28.500.000

360

15.000.000

28.500.000

32.000.000

360

80.500.000

32.000.000

33.000.000

360

90.500.000

33.000.000

35.000.000

360

100.500.000

35.000.000

128.500.000

1.440

30.500.000

128.500.000

317.000.000

600

15.000.000

600

15.000.000

600

15.000.000

600

15.000.000

600

15.000.000

3.000

75.000.000

BLH

Terpelihara nya tanaman 8 kali

-

-

2

7.500.000

2

7.500.000

2

7.500.000

2

7.500.000

8

30.000.000

BLH

Pengembangan taman rekreasi

Terdapatnya 6 kawasan taman yang dikembangkan

-

-

2

50.000.000

2

60.000.000

2

70.000.000

-

-

6

180.000.000

BLH

1.08.xx.24.9

Pengawasan dan pengendalian RTH

Terlaksananya 4 kali pengawasan dan pengendalian RTH

-

-

1

3.000.000

1

3.000.000

1

3.000.000

1

3.000.000

4

12.000.000

BLH

1.08.xx.24.10

Peningkatan peran serta masyarakat dan pengelolaan RTH

Terbentuknya 8 kelompok masyarakat mengelola RTH

-

-

2

5.000.000

2

5.000.000

2

5.000.000

2

5.000.000

8

20.000.000

BLH

1.08.xx.15



1.08.xx.15.2

Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah

Terlaksananya pengadaan kotak sampah

1.08.xx.16



1.08.xx.16.2

Koordinasi penilaian langit biru

Terlaksana nya koordinasi sebanyak 14 kali

-

-

3

5.000.000

3

5.000.000

4

7.500.000

4

7.500.000

14

25.000.000

BLH

1.08.xx.16.3

Pemantauan kualitas lingkungan

Tersedianya 21 data hasil pemantauan

-

-

3

15.000.000

4

20.000.000

5

25.000.000

9

45.000.000

21

105.000.000

BLH

1.08.xx.16.4

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

Terlaksana nya 24 kali pengawasan kebijakan

3

14.810.000

4

20.000.000

5

25.000.000

6

30.000.000

6

30.000.000

24

119.810.000

BLH

1.08.xx.16.7

Pengkajian dampak lingkungan

Terlaksana nya pengadaan 10 paket pendukung laboratorium

2

195.875.306

2

200.000.000

2

220.000.000

2

240.000.000

2

270.000.000

10

1.125.875.306

BLH

1.08.xx.16.10

Koordinasi pengelolaan PROKASIH/ SUPERKASIH

Terlaksana nya koordinasi 17 kali untuk penanganan sungai

-

-

3

10.000.000

4

12.000.000

5

13.000.000

5

15.000.000

17

50.000.000

BLH

1.08.xx.16.11

Pengembangan produksi ramah lingkungan

Terlaksana nya koordinasi 12 kali produksi ramah lingkungan

-

-

3

10.000.000

3

12.000.000

3

13.000.000

3

15.000.000

12

50.000.000

BLH

1.08.xx.16.13

Koordinasi penyusunan AMDAL

Terlaksana nya 15 kali penyusunan Amdal

3

58.620.000

3

75.000.000

3

75.000.000

3

80.000.000

3

85.000.000

15

373.620.000

BLH

159.500.000

315

110

159.500.000

70.000.000

48

269.305.306

70.000.000

72.500.000

50

335.000.000

72.500.000

77.500.000

52

369.000.000

77.500.000

80.000.000

55

408.500.000

80.000.000

459.500.000

315

467.500.000

459.500.000

BLH

1.849.305.306





1

2

3

4

2012

Target

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


17

1.08.xx.17


Meningkatnya Perlindungan konservasi SDA

1.08.xx.17.1

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air

Terlaksana nya 12 kali pengujian sumber air

-

-

3

15.000.000

3

20.000.000

3

25.000.000

3

30.000.000

12

90.000.000

BLH

1.08.xx.17.15

Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi

Terlaksana nya 8 kali koordinasi

-

-

2

5.000.000

2

5.000.000

2

5.000.000

2

5.000.000

8

20.000.000

BLH

1.08.xx.20



1.08.xx.20.1

Pengujian emisi kendaraan bermotor

Terlaksana nya pengujian emisi kendaraan bermotor sebanyak 14 kali

-

-

3

15.000.000

3

20.000.000

4

25.000.000

4

27.500.000

14

87.500.000

BLH

1.08.xx.20.2

Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri

Terlaksananya pengujian

2

10.200.000

3

15.000.000

3

20.000.000

4

25.000.000

4

27.500.000

16

97.700.000

BLH

1.08.xx.20.3

Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

Terlaksananya pengujian kadar limbah sebanyak 10 kali

2

46.360.000

2

50.000.000

2

55.000.000

2

55.000.000

2

60.000.000

10

266.360.000

BLH

1.08.xx.22



1.08.xx.22.1

Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan

Terlaksananya 8 paket pengadaan alat pemadam kebakaran

-

-

-

-

2

40.000.000

2

42.500.000

2

45.000.000

2

47.500.000

BLH

1.08.xx.22.3


Terlaksananya koordinasi sebanyak 27 kali

2

1.800.000

-

-

5

30.000.000

6

32.000.000

7

34.500.000

7

37.000.000

BLH

1.08.xx.15


1.08.xx.15.12


Tersedianya 8 Laporan dari pengelolaan persampahan

1.08.xx.16



1.08.xx.16.12

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkunan Hidup

Tersusunnya 4 kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

-

-

1

5.000.000

1

7.500.000

1

7.500.000

1

10.000.000

4

30.000.000

BLH

1.08.xx.16.16


Tersedia 8 laporan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

-

-

2

2.000.000

2

2.500.000

2

3.000.000

2

3.000.000

8

10.500.000

BLH

1.08.xx.17


Meningkatnya Perlindungan Konservasi SDA

1.08.xx.17.6


Tersedianya kajian kerusakan tanah untuk produksi Biomassa

1.08.xx.19



1.08.xx.19.2

Pengembangan data dan informasi lingkungan

Tersedianya data dan informasi lingkungan sebanyak 5 laporan

1.08.xx.19.4

Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan Terdatanya informasi lingkungan 4 daerah kali

1.08.xx.19.5


Tersedianya 8 laporan peningkatan kualitas

1.08.xx.20



0

20.000.000

56.560.000

80.000.000

1.800.000

-

0

-

1

200.000.000

2.500.000

2

41.500.000

-

2

45.000.000

-

3.000.000

10.500.000

8

13.000.000

0

-

84.500.000

3.000.000

10.500.000

0

-

3.000.000

451.560.000

79.500.000

3.000.000

10.000.000

200.000.000

35.879.600

5

2

110.000.000

115.000.000

74.500.000

2.500.000

7.000.000

0

-

2.000.000

35.000.000

105.000.000

70.000.000

2.000.000

2

30.000.000

95.000.000

0

0

-

25.000.000

46.000.000

-

BLH

40.500.000

0

-

10.500.000

200.000.000

1

49.000.000

200.000.000

BLH

217.379.600

1

35.879.600

1

37.500.000

1

40.000.000

1

40.000.000

1

43.000.000

5

196.379.600

BLH

-

-

1

2.000.000

1

2.500.000

1

3.000.000

1

3.000.000

4

10.500.000

BLH

-

-

2

2.000.000

2

2.500.000

2

3.000.000

2

3.000.000

8

10.500.000

BLH

0

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.000.000

10.500.000





1

2

3

4

2012

Target

2013

Rp

5

6

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2

2.000.000

2

2.500.000

2

3.000.000

2

3.000.000

8

10.500.000

BLH

1.08.xx.20.6


Tersedia 8 laporan pengendalian polusi

1.08.xx.22



1.08.xx.22.2

Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan

Terlaksananya 4 kali pemetaan

-

-

1

3.000.000

1

3.000.000

1

3.000.000

1

3.000.000

4

12.000.000

BLH

1.08.xx.22.6


Tersedia 8 laporan pengendalian kebakaran

-

-

2

2.000.000

2

2.500.000

2

3.000.000

2

3.000.000

8

10.500.000

BLH

1.08.xx.24



1.08.xx.24.5

Penyusunan program pengembangan RTH

Tersedianya 3 program RTH

-

-

3

15.000.000

-

-

-

-

-

-

3

15.000.000

BLH

1.08.xx.24.11


Tersedia 8 laporan RTH

-

-

2

2.000.000

2

2.500.000

2

3.000.000

2

3.000.000

8

10.500.000

BLH

1.08.xx.16



1.08.xx.16.5

Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI)

Terlaksananya pengujian sebanyak 30 kali

6

26.974.000

6

30.000.000

6

30.000.000

6

30.000.000

6

35.000.000

30

151.974.000

BLH

1.08.xx.16.9

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER)

Terlaksananya pengawasan proper sebanyak 65 perusahaan

-

-

10

15.000.000

15

25.000.000

20

35.000.000

30

45.000.000

75

120.000.000

BLH

1.08.xx.17


Meningkatnya Perlindungan KSDA

1.08.xx.17.5

Pengendalian dampak perubahan iklim

Terlaksana kali

1.08.1.03.01.15



1.08.1.03.01.15.02



311 unit

376,00


175 unit

190,00

317,00

392,00

468,00

566,00

566,00

5,00

7,00

9,00

11,00

13,00

13,00

nya

0

Output : -

1.08.1.03.01.24


1.08.1.03.01.24.05


1.08.1.03.01.24.06


Outcome : Pengelolaan RTH Output : Kawasan RTH tertata Output : Kawasan RTH terpelihara

4,00

61,54 %

6.000.000

2.500.000

45.000.000

0

2,32

5.500.000

17.000.000

26.974.000

- Jumlah depo transfer Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

5.000.000

0

koordinasi 18

1.08.1.03.01.15.04

-

-

3.000.000

55.000.000

15.000.000

6.000.000

3.000.000

65.000.000

20.000.000

22.500.000

25.500.000

80.000.000

25.000.000

271.974.000

30.000.000

90.000.000

-

-

3

15.000.000

4

20.000.000

5

25.000.000

6

30.000.000

18

90.000.000

BLH

2,32

2.800.000.000

4,2

1.900.000.000

5,2

2.250.000.000

6,2

2.500.000.000

7,5

3.000.000.000

7,5

12.450.000.000

PUD

12.450.000.000

PUD

29.900.000.000

PUD

29.900.000.000

PUD

64,54

2.800.000.000

5.400.000.000

563,00

67,54

5.500.000.000

697,00

68,53

5.900.000.000

831,00

72,61

5.900.000.000

2.500.000.000

6.500.000.000

1.005,00

75,81

6.500.000.000

3.000.000.000

6.600.000.000

1.005,00

75,81

-

0,0001

0,0001

4.500.000.000

0,0001

3.000.000.000

0,0001

3.000.000.000

0,0001

3.000.000.000

0,0001

3.200.000.000

0,0001

16.700.000.000

108,02

2.000.000.000

108,29

2.000.000.000

108,56

2.000.000.000

108,83

2.000.000.000

109,10

2.200.000.000

109,10

10.200.000.000

PUD

-

6.500.000.000

PUD

901.000.000

Disbudpar

107,75 ha

5.500.000.000

2.250.000.000

-

107,75 ha

5.400.000.000

1.900.000.000

6.600.000.000

2.500.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

100.000.000

200.000.000

200.000.000

201.000.000

200.000.000

Prioritas 12. Program Pengembangan Budaya

Pengelolaan Kekayaan Budaya

Terlaksananya Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Benda Bersejarah





1

2

3

4

2012

Target

2013

Rp

5

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2 bh

200.000.000

2 bh

200.000.000

2 bh

200.000.000

2 bh

200.000.000

2 bh

900.000.000

Disbudpar

1 pkt

1.000.000

1 pkt

1.000.000

Disbudpar

7.354.500.000

Disbudpar

6

Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno

Pemeliharaan Benda Budaya dan Benda Bersejarah

2 bh

Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya daerah

Tersedianya Mesium dan Taman Budaya Daerah

1 pkt

Pengelolaan Keragaman Budaya

Terlaksananya Pengelolaan Keragaman Budaya dan Kesenian Daerah

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Daya Tarik Kebudayaan dan Kesenian Daerah

100%

735.900.000

100%

735.900.000

100%

735.900.000

100%

735.900.000

100%

735.900.000

100%

3.679.500.000

Disbudpar

Fasilitasi penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

Terlaksananya Penyelenggaraan Festifal Kebudayaan Daerah

100%

675.000.000

100%

675.000.000

100%

675.000.000

100%

675.000.000

100%

675.000.000

100%

3.375.000.000

Disbudpar

Pengelolaan karya cetak dan karya rekam

Tersedianya Film Dokumenter Kebudayaan dan Kesenian Daerah

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100%

300.000.000

Disbudpar

xx

Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama


0

xx

Out put : Terlaksananya rehabilitasi Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi prasarana prasarana Masjid Agung Riyadlush peribadatan Shalihin

0

1 paket

1.000.000.000

1 paket

1.000.000.000

1 paket

1.000.000.000

xx

Kegiatan Pelayanan Ibadah Haji

Out put : Terlaksananya Pelayanan ibadah haji

0

1 paket

350.000.000

1 paket

400.000.000

1 paket

xx

Kegiatan Pemberangkatan TPHD Kabupaten Kotawaringin Barat

Out put : Terlaksananya Pemberangkatan TPHD Kabupaten Kotawaringin Barat

0

2 orang

75.000.000

2 orang

80.000.000

xx

Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan & Pengembangan Nilai-nilai keagamaan

Out come : Terwujudnya Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan & Pengembangan Nilai-nilai keagamaan

xx

Kegiatan Safari kecamatan

Out put : Terlaksananya Kegiatan Safari Ramadhan di 6 (enam) kecamatan

217.000.000

1 paket

245.000.000

Ramadhan

di

6

(enam)

100.000.000

1.410.900.000

1.510.900.000

1.410.900.000

1.425.000.000

- 1 paket

1.510.900.000

1.480.000.000

1.510.900.000

1.540.000.000

1.600.000.000

6.045.000.000

1 paket

1.000.000.000

4.000.000.000


450.000.000

1 paket

500.000.000

1.700.000.000


2 orang

90.000.000

2 orang

100.000.000

345.000.000


1 paket

280.000.000

1 paket

325.000.000

1.067.000.000


362.053.000

1.830.408.800

Prioritas 13. Program Pengembangan Agribisnis Berbasis Agropolitan VII

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

226.178.000

Pelatihan pengelolaan lembaga keuangan mikro berbasis agribisnis

1 kelas

Pelatihan teknis budidaya spesifik lokasi

1 kelas

Peningkatan kemampuan kelembagaan petani Pembinaan GAPOKTAN PUAP

Pembinan LM3

Pembinaan PM2L

Pendampingan PEDA dan PENAS Penyuluhan dan pendampingan kegiatan XII

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN

41 klp

109.114.000

609.775.000

1 kelas

282.500.000

1 kelas 117.064.000

53 klp

299.572.000

-

132.028.000

1 kelas 327.275.000

65 klp

332.830.800

-

145.230.800

1 kelas 167.544.000

77 klp

-

159.753.000

1 kelas 187.600.000

95 klp

202.300.000

-

828.625.800

Distanak

1 kelas

0

Distanak

95 klp

1.001.783.000

Distanak

8 klp

9 klp

10 klp

11 klp

12 klp

12 klp

0

Distanak

9 desa

12 desa

15 desa

18 desa

21 desa

21 desa

0

Distanak

-

30 orang

-

-

-

-

0

Distanak

95 org

95 org

95 org

95 org

95 org

95 org

0

Distanak

4.091.063.000

4.058.831.000

4.553.325.000

5.069.796.000

5.285.210.000

23.058.225.000





1

2

3

4

2012

Target

Pembibitan dan perawatan ternak

Terlaksananya Rapat Teknis IB

Pengembangan agribisnis peternakan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1.1

Pelatihan petani dan pelaku agrobisnis

1,2

1.3

6 570.207.000

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2 kali

590.830.000

2 kali

649.575.000

2 kali

680.910.000

2 kali

630.210.000

2 kali

3.121.732.000

Distanak

Terfasilitasinya pelayanan teknis IB

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

0

Distanak

Tersedianya bahan dan perlengkapan IB

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

0

Distanak

15 sentra

16 sentra

17 sentra

18 sentra

19 sentra

19 sentra

0

Distanak

Terlaksananya Operasional Breeding Farm

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

0

Distanak

Terlaksananya pengadaan bibit ternak sapi unggul di Breeding Farm

10 ekor

5 ekor

5 ekor

0

Distanak

Terlaksananya pengadaan bibit ternak ayam pelung di Breeding Farm

100 ekor

0

Distanak

Tercapainya angka kelahiran sapi hasil IB

1631 ekor

2658 ekor

0

Distanak

2 kali

16.664.940.000

Distanak

Terlaksananya refreshing data statistik ternak

2 kali

Terlaksananya pengadaan bibit ternak sapi pengembangan

1864 ekor 2.831.790.000

2 kali

2136 ekor 3.017.500.000

2 kali

2384 ekor 3.358.770.000

2 kali

2658 ekor 3.680.880.000

2 kali

3.776.000.000

320 ekor

300 ekor

250 ekor

250 ekor

250 ekor

250 ekor

0

Distanak

Terlaksananya pelatihan pengolahan pakan ternak

1 kelas

1 kelas

1 kelas

1 kelas

1 kelas

1 kelas

0

Distanak

Fasilitasi penyebaran dan pemgembangan ternak

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

0

Distanak

Terlaksananya pengembangan padang penggembalaan

40 ha

50 ha

55 ha

60 ha

65 ha

65 ha

0

Distanak

Terlaksananya pelatihan penggaduh ternak

1 kelas

1 kelas

3.271.553.000

Distanak

689.066.000

1 kelas

450.501.000

1 kelas

544.980.000

1 kelas

708.006.000

1 kelas

879.000.000

Terlaksananya rakor asosiasi peternak

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

0

Distanak

Terlaksananya rakor perijinan sarang burung walet

4 kali

4 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

0

Distanak

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

0

Distanak

Terlaksananya sosialisasi pengembangan unggas

7 lokasi

4 lokasi

5 lokasi

7 lokasi

8 lokasi

8 lokasi

0

Distanak

Terlaksananya pengembangan ayam buras

3 paket

2 paket

3 paket

4 paket

5 paket

5 paket

0

Distanak

Terlaksananya pengembangan ayam potong

3 paket

0

Distanak

Terlaksananya pengembangan itik

1 paket

0

Distanak

Terlaksananya lomba ternak

I

Rp

5 2 kali

Berkembangnya sentra IB

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

2013

2 paket

2 paket

3 paket

3 paket

3 paket

356.872.200

372.294.417

388.383.105

405.167.066

422.676.345

440.942.286

2.029.463.219

Terlatihnya 50 org petani/pekebun

110.730.600

115.515.818

120.507.829

125.715.570

131.148.363

136.815.934

629.703.514

Dinas Perkebunan

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

Bertambahnya luas areal perkebunan dan luas areal revitalisasi perkebunan

157.613.600

164.424.865

171.530.479

178.943.162

186.676.184

194.743.388

896.318.078

Dinas Perkebunan

Peningkatan kemampuan lembaga petani

Meningkat prestasi, dinamika dan kinerja petani, kelompok tani/pelaku agribisnis dan petugas

88.528.000

92.353.734

96.344.797

100.508.334

104.851.798

109.382.964

503.441.627

Dinas Perkebunan





1

2

3

4

2012

Target

2.01.1.21.01.15

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

2.01.1.21.01.15.01

2013

Rp

5

Meningkatkan Pengetahuan dan Kesejahteran Petani

6

2014

2015


2016

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


17

-

0

100%

207.000.000

100%

272.000.000

100%

328.000.000

100%

376.000.000

100%

1.183.000.000

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnins

-

0

100%

25.000.000

100%

33.000.000

100%

39.000.000

100%

45.000.000

100%

142.000.000

KPPKP

2.01.1.21.01.15.02

Penyuluhan dan Pendampingan petani dan Pelaku Agribisnis

-

0

100%

54.000.000

100%

71.000.000

100%

85.000.000

100%

97.000.000

100%

307.000.000

KPPKP

2.01.1.21.01.15.03

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

-

0

100%

49.000.000

100%

72.000.000

100%

94.000.000

100%

112.000.000

100%

327.000.000

KPPKP

2.01.1.21.01.15.04

Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi petani/kelompok tani

-

0

100%

54.000.000

100%

71.000.000

100%

85.000.000

100%

97.000.000

100%

307.000.000

KPPKP

2.01.1.21.01.15.05

Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur

-

0

100%

25.000.000

100%

25.000.000

100%

25.000.000

100%

25.000.000

100%

100.000.000

KPPKP

Prioritas 14. Program Peningkatan Iklim Investasi

1.16.1.06.01.15


1.16.1.06.01.15.05


1.16.2.07.01.15

Tercapainya Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama di sektor industry sesuai dengan Investasi potensi wilayah dan tertata dengan baik

1.16.2.07.01.15.04



30 Kali

30

50.980.000

8 Kali

133.120.000

8 Kali

146.432.000

8 Kali

161.076.000

8 Kali

177.183.000

62 Kali

668.791.000

Disperindag

1.16.2.07.01.15.10



1

1

69.180.000

3

228.294.000

3

251.124.000

4

368.315.000

4

405.147.000

15

1.322.060.000

Disperindag



6 Kecamatan

30 Kali

50.980.000

32 Kali

66.317.000

34 Kali

77.508.000

36 Kali

90.274.000

38 Kali

104.817.000

170 Kali

389.896.000

Disperindag

1.16.2.07.01.15.11

77.295.800


100%

77.295.800

80.000.000

100%

171.140.000

80.000.000

80.000.000

100%

427.731.000

80.000.000

80.000.000

100%

475.064.000

80.000.000

100%

619.665.000

80.000.000

397.295.800

80.000.000

397.295.800

687.147.000

2.380.747.000

Bappeda





1

2

3

4

2012

Target

2013

Rp

5

2014

2015


2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0,08

500.000.000

0,1

550.000.000

0,12

605.000.000

0,14

665.500.000

0,14

2.820.500.000

PUD

2.820.500.000

PUD

6

Prioritas 15. Program Penataan Ruang Wilayah 1.05.1.03.01.15

Program Perencanaan Tata Ruang

1.05.1.03.01.15.06

Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

1.06.1.06.01.18

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1.06.1.06.01.18.01

Sosialisai Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1.06.1.06.01.18.02

Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Outcome : Terlaksananya perencanaan tata ruang Output : Jumlah dokumen

0,06

5,00

0,06

500.000.000

8,00

500.000.000

7,00

947.175.480

500.000.000

8,00

600.000.000

10,00

600.000.000

605.000.000

12,00

600.000.000

665.500.000

12,00

600.000.000

3.347.175.480

Bappeda Tersusunnya Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan

4 Dok

947.175.480

2 Dok

600.000.000

2 Dok

600.000.000

2 Dok

600.000.000

2 Dok

600.000.000

12 Dok

3.347.175.480

Bappeda

- Penyusunan RDTRK Kotawaringin

300.000.000

300.000.000

Bappeda

- Penusunan RDTRK Pangkut

300.000.000

300.000.000

Bappeda

300.000.000

300.000.000

Bappeda

300.000.000

300.000.000

Bappeda

- Penyusunan Kawasan Strategis Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam (Kawasan Andalan Laut) Kawasan Strategis Perlindungan Keanekaraman Hayati (SMS Lamandau, TNTP, Catchment Area DAS, TW. Tanjung Keluang Review RTRW Kab. Kotawaringin Barat

300.000.000

300.000.000

Bappeda

Studi Pemekaran Wilayah

300.000.000

300.000.000

Bappeda

Tata Ruang Desa Potensial di Kecamatan Arut Utara

300.000.000

300.000.000

Bappeda

Tata Ruang Desa Potensial di Kecamatan Kotawaringin Lama

300.000.000

300.000.000

Bappeda

1.06.1.06.01.18.03

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1.06.1.06.01.18.04


1.09.1.20.03.16

550.000.000

Program penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Bappeda Bappeda Terwujudnya penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penyediaan Tanah keperluan Rujab Bupati, Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera, Kawasan Industri, Kawasan pelabuhan, Bandara Internasional, dan Pensertifikatan Aset Pemda sebanyak 380 Unit.

656.624.000

1 Tahun

656.624.000

500.000.000

100%

500.000.000

500.000.000

100%

500.000.000

500.000.000

100%

500.000.000

100%

500.000.000

2.656.624.000

500.000.000

2.656.624.000

1.04.1.03.01.20


Outcome : Terlaksananya pengelolaan Taman Pemakaman Umum

771,80

771,80

1.700.000.000

771,80

1.100.000.000

771,80

1.500.000.000

771,80

1.910.000.000

771,80

2.500.000.000

1.04.1.03.01.20.06

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Output : luasan makam tertata

34,9 ha

34,90

1.700.000.000

34,90

1.100.000.000

34,90

1.500.000.000

34,90

1.910.000.000

34,90

2.500.000.000

1.04.1.20.03.20


Out come : Terwujudnya Pengelolaan Areal Pemakaman yang baik

173.575.000

1.04.1.20.03.20.07

Kegiatan : Pemeliharaan Sarana & Prasarana Pemakaman

Out put : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman ( TPU Km 12, TPU Area SKIP, TPU Kumpai Batu.

173.575.000

600.000.000

6 paket

600.000.000

650.000.000

6 paket

650.000.000

700.000.000

6 paket

700.000.000

6 paket

771,80

34,90


8.710.000.000

8.710.000.000

750.000.000

2.873.575.000

750.000.000

2.873.575.000

PUD

Bagian Adm. Kesra Setda

1

VIII-

penetapan indikator kinerja daerah

BAB 8 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH “… Pada bab kedelapan ini dipaparkan penetapan indikator kinerja daerah..…”

Perubahan dalam wacana sistem pengelolaan hubungan antara pusat dan daerah tidak bisa lepas dari faktor eksternal dan internal dimana tuntutan otonomi yang lebih luas serta perimbangan keuangan yang lebih adil, proporsional dan transparan antar pemerintah pusat dan daerah telah lama merupakan isu yang menjadi tuntutan daerah dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai dasar hukum pemberian wewenang yang lebih luas dalam mekanisme kekuasaan mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri, pada gilirannya juga menimbulkan implikasi dalam hal perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Oleh karenanya, peran serta suatu perencanaan yang strategis dan adaptif terhadap perubahan, merupakan suatu keharusan guna dapat memberikan hal gambaran yang ideal dan arah bagi keberlangsungan suatu proses pembangunan yang berkelanjutan. Dan untuk membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman masyarakat dan karakteristik geografis yang unik, pemerintah telah menyusun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dalam pasal 5 dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM nasional, yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya sebagai salah satu pengejawantahan prinsip akuntabilitas pemerintahan daerah maka perlu dilaksanakan evaluasi kinerja yang diharapkan dapat memantapkan langkah bagi pemerintah daerah dalam menyongsong pelaksanaan program dan kegiatan pada tahap selanjutnya. Dengan dilaksanakannya evaluasi kinerja maka dapat diketahui secara transparan dan akuntabel mengenai sejauh mana sinkronisasi dan capaian program dan kegiatan pembangunan terhadap perwujudan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan pada awal periode kepemimpinan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

2

VIII-


Alat ukur kinerja pemerintahan daerah Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 diukur dengan pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan antara lain adalah indikator kemajuan otonomi daerah, kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi. Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu : aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. 8.1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Aspek Kesejahteraan masyarakat dalam pencapaian indikator kinerjanya meliputi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olah raga. Indikator pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang ditargetkan tumbuh rata-rata 7,07 % pertahun dan pada kondisi di tahun 2016, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapat 7,3 %. Laju inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan dapat ditekan mencapat 3 % pada akhir tahun 2016. Angka kemiskinan dan pengangguran ditargetkan dapat turun masing-masing menjadi 2 % pada tahun 2016. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan mampu menduduki Ranking 3 pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Tahun 2016 dengan IPM sebesar 76,5. Penetapan Indikator Kinerja Daerah untuk ketiga aspek tersebut dapat dilihat pada Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

3

VIII-


No.

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat Target Capaian Setiap Tahun Kondisi FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA Knerja Pada PEMBANGUNAN DAERAH Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2011

Tahun 2016

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2016

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1 1.2 1.3a 1.3b 1.4 1.5 1.6

Pertumbuhan PDRB (%) Laju inflasi (%) PDRB per kapita ADHB (juta Rp.) PDRB per kapita ADHK (juta Rp.) Angka Kemiskinan (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Indek Pembangunan Manusia (IPM)

6,70 5,58 20,00 12,00 5,00 2,81 74,00

6,80 5,00 21,00 13,00 4,00 2,70 74,50

6,95 4,00 23,00 14,00 3,00 2,50 75,00

7,10 3,50 24,00 15,00 2,00 2,30 75,50

7,20 3,00 25,00 16,00 2,00 2,10 76,00

7,30 3,00 26,00 17,00 2,00 2,00 76,50

7,30 3,00 26,00 17,00 2,00 2,00 76,50

94,93 8,00

95,94 8,10

96,96 8,40

97,97 8,70

98,99 9,00

100,00 9,10

100,00 9,10

17,64 110,4 73,00 54,53

18,65 114,43 96,77 69,87

21,35 115,5 96,89 69,92

23,31 116,5 97,01 69,97

25,79 117,5 97,50 70,01

27,58 119,5 98,00 70,09

27,58 119,5 98,00 70,09

Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1. 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4

Pendidikan Angka melek huruf (%) Angka rata-rata lama sekolah (tahun) Angka PartisipasiKasar Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK

4

VIII-


No.

FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3

Angka Pendidikan yang ditamatkan Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C

2. 2.1 2.2 2.3

Kesehatan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Angka Usia Harapan Hidup (tahun) Persentase Balita Gizi Buruk (%)

Kondisi Knerja Pada Tahun 2011

Target Capaian Setiap Tahun


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

85,08 55,00 36,86

97,82 80,32 63,25

97,86 81,02 64,23

97,89 81,72 65,24

98,01 82,42 66,23

98,82 82,50 67,24

98,82 82,50 67,24

993,21 71,50 0,07

993,75 71,60 0,07

994,46 71,70 0,05

995,35 71,90 0,05

995,89 72,00 0,04

996,00 72,10 0,04

996,00 72,10 0,04

Fokus Seni Budaya dan Olahraga 1. Kebudayaan 1.1 Jumlah grup kesenian 1.2 Jumlah Gedung

35 3

40 3

45 4

50 4

55 5

60 5

60 5

2. 2.1 2.2

60 7

70 7

80 8

90 8

90 9

100 9

100 9

Pemuda dan Olahraga Jumlah klub olahraga (buah) Jumlah gedung olahraga (unit)

5

VIII-


8.2. ASPEK PELAYANAN UMUM Pada aspek Pelayanan Umum penetuan capaian indicator tiap tahunnya mencakup urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan indicator untuk kedua aspek tersebut dapat dilihat pada Table 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah berdasarkan Aspek Pelayanan Umum.

6

VIII-


No.

Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum Target Capaian Setiap Tahun FOKUS/BIDANG URUSAN Kondisi / INDIKATOR KINERJA Knerja Pada Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 PEMBANGUNAN DAERAH Tahun 2011

Fokus layanan Urusan Wajib 1. Pendidikan 1.1 Pendidikan dasar SD/MI 1.1.1 Perbandingan guru dan siswa SD/Mts 1.1.2 Angka Partisipasi Sekolah 1.1.3 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

1.1.1 1.1.2 1.1.3

1.2 1.2.1 1.2.2

SMP/MTs Perbandingan guru dan siswa SMP/Mts Angka Partisipasi Sekolah Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Pendidikan Menengah Rasio guru terhadap murid Angka Partisipasi Sekolah

1:26

1:14

1:14

Tahun 2016


1:26

1:26

1:26

1:27

1:28

1:28

74,29

78,00

81,90

86,00

90,30

94,81

174,75

179,99

185,39

190,95

196,68

202,58

1:14

1:14

1:14

1:14

1:14

1:14

85,61

88,18

90,82

93,55

96,35

99,25

295,15

304,00

313,12

322,52

332,19

342,16

1:14

1:14

1:14

1:14

1:13

1:13

82,27

84,74

87,28

89,89

92,59

95,37

7

VIII-


No. 1.2.3


Fasilitas Pendidikan

1.3.1

Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang kelas sesuai SPM Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki ruang kelas sesuai SPM

1.3.3

1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3



Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

640,92

660,15

679,95

700,35

721,36

743,00

79,46

82,85

88,26

93,66

99,07

100,00

100,00

86,27

86,30

89,73

93,16

96,59

100,00

100,00

75,00

80,00

85,00

89,23

94,00

98,20

98,20

0,37

0,31

0,27

0,21

0,19

0,14

0,14

2,14

2,05

1,97

1,89

1,75

1,54

1,54

2,76

2,07

1,98

1,50

1,03

0,70

0,70

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

1.3

1.3.2


Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

8

VIII-


No. 1.5 1.5.1

1.5.2

1.5.3

FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru SMA/SMALB/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

1.6

Angka Kelulusan

1.6.1

Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

1.6.2 1.6.3 1.6.4




Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

66,56

68,27

69,98

71,69

73,40

75,11

28,41

45,65

55,94

65,79

75,16

83,54

83,54

89,94

91,64

93,34

95,05

96,75

98,45

98,45

67,01

74,58

79,16

85,46

92,84

98,00

98,00

93,30

94,05

94,80

95,56

96,32

97,09

97,87

47,28

52,01

57,21

62,93

69,22

76,14

83,76

60,64

63,67

66,86

70,20

73,71

77,39

81,26

83,57

85,62

87,55

90,20

93,50

93,50

9

VIII-


No. 1.6.5


Kesehatan

2.1

Rasio rumah sakit per satuan penduduk Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga para medis per satuan penduduk Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

2.3 2.4 2.5

2.6

2.7



Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

94,60

95,07

95,55

96,03

96,51

96,99

0,004

0,004

0,007

0,011

0,014

0,016

0,016

0,13

0,13

0,14

0,14

0,14

0,14

1,45

1,35

1,37

1,39

1,41

1,43

1,45

1,45

65

70

75

80

80

80

80

93

93

90

90

90

90

90

85

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

2.

2.2


10

VIII-


No. 2.8

2.9

2.10

2.11 2.12 2.13 2.14 3. 3.1 3.2 3.3 3.4

FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit TBC/BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan Kunjungan Bayi Angka Kematian Bayi /1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu /100.000 Kelahiran Hidup AKABA per 1000 Balita Pekerjaan Umum Proporsi Panjang jalan dalam kondisi baik Rasio Jaringan Irigasi Persentase rumah tinggal bersanitasi (%) Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk




Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

77

85

85

85

85

85

85

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

86

90

92

94

96

98

98

9

20

19

18

17

17

17

113

110

107

105

102

102

102

10

10

9

8

7

6

6

0,13

0,14

0,18

0,21

0,24

0,27

0,27

0,52

0,57

0,62

0,67

0,73

0,79

0,79

93,82

93,82

94,81

95,79

96,78

97,79

97,79

771,8

771,8

771,8

771,8

771,8

771,8

771,8

11

VIII-


No.

3.5

3.6 3.7 3.8

FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk Rasio rumah layak huni Rasio permukiman layak huni (%) Panjang jalan dilalui Roda 4 (Km)

4.

Perumahan

4.1 4.2 4.3

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Rumah Tangga Bersanitasi Rumah Layak Huni

5

Penataan Ruang

5.1

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan




Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

2,32

2,32

4,2

5,2

6,2

7,5

7,5

0,59

0,60

0,61

0,63

0,64

0,65

0,65

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

2.405,26

2.450,00

2.500,00

2.550,00

2.600,00

2.650,00

2.650,00

15,00

17,00

19,00

21,00

23,00

25,00

25,00

93,82 60,39

93,82 60,39

94,81 61,46

95,79 62,53

96,78 63,60

97,79 64,67

97,79 64,67

0,06

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,14

12

VIII-


No. 6. 6.1

6.2

6.3

6.4

7. 7.1 7.2 7.3

FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Perencanaaan Pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda (Dokumen) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (Dokumen) Tersedianya Dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen) Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (Dokumen) Perhubungan Jumlah Bandara (Buah) Jumlah Dermaga Sungai (Buah) Jumlah Pelabuhan Laut (Buah)




Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

100

100

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

4

4

13

VIII-


No. 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6

8.7

9 9.1

9.2

9.3

FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Lingkungan Hidup Persentase Penanganan sampah Jumlah Duta Lingkungan Jumlah Kader lingkungan Jumlah Adhiwiyata (orang) Pencemaran status mutu air Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Penegakan Hukum Lingkungan Kependudukan dan Catatan Sipil Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan data base kependudukan skala Kabupaten Presentase jumlah penduduk yang memiliki KTP Nasional




Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

61,54

65,54

67,54

68,53

72,61

75,81

75,81

2 50

50

2 50

50

2 50

50

2 50

176

226

276

326

376

426

426

2

2

2

2

2

2

2

600

600

600

600

600

600

600

5

5

5

5

5

5

5

18,73

22

25

28

31

3

33

100

100

100

100

100

100

100

76,77

80

82

84

86

88

88

14

VIII-


No. 9.4

9.5

10. 10.1

FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Persentase jumlah penduduk dengan KK Nasional Persentase jumlah penduduk yang memiliki Elektronik KTP (e-KTP)




Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

52,66

80

82

84

86

88

88

30,69

70

72

74

76

78

78

0,06

0,05

0,05

0,045

0,045

0,045

0,045

40

45

50

55

60

70

70

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)

19

10.2

Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)

82

10.3

Rasio KDRT

10.4

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)

15

VIII-


No.


11

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

11.1

Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif (orang) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

11.2 11.3 11.4

12

Sosial

12.1

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan Panti Rehabilitasi (unit) PMKS yang memperoleh bantuan sosial (orang) Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (kasus)

12.2 12.3

13 13.1 13.2

Ketenagakerjaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Tingkat pengangguran terbuka (%)




Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

3

3

3

3

3

3

3

80,69

80,69

80,69

80,69

80,69

80,69

80,69

36.133

37.939

39.835

41.826

43.917

46.112

46.112

13.799

12.900

12.000

11.700

11.000

10.500

10.500

15

17

17

18

18

18

18

68,42

72,00

74,00

77,00

79,00

80,00

80,00

68,42

68,42

68,42

68,42

68,42

68,42

68,42

73,00

75,00

76,00

78,00

79,00

80,00

80,00

2,81

2,70

2,50

2,30

2,10

2,00

2,00

16

VIII-


No. 14 14.1 14.2 14.3

15 15.1

15.2 15.2.1 15.2.2 15.3

16 16.1 16.2 16.3



Kebudayaan Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali) Sarana penyelenggaraan seni dan budaya**** Benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

73,15 23

73,64 23

73,99 24

74,45 24

74,78 25

75,32 26

62

62

64

64

64

62

67

67

67

67

67

67

67

3.427.350.027.087

3.500.000.000.000

3.500.000.000.000

3.500.000.000.000

3.500.000.000.000

3.500.000.000.000

3.500.000.000.000

642.994.591

650.000.000

650.000.000

650.000.000

650.000.000

650.000.000

650.000.000

1.471.940.181.012

1.500.000.000.000

1.500.000.000.000

1.500.000.000.000

1.500.000.000.000

1.500.000.000.000

1.500.000.000.000

5

5

7

9

10

15

15

94

94

94

94

94

94

94

36

36

36

36

36

36

36

Koperasi Usaha Kecil dan Menegah Persentase koperasi aktif Jumlah BPR/LKM (unit) Usaha Mikro dan Kecil (Unit) Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (unit) Jumlah nilai investasi berskala nasional - PMDN - PMA (US $ ) Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN


17

VIII-


No. 17 17.1 17.2 17.3 17.4 18 18.1

18.2

19

19.1

FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kepemudaan dan Olahraga Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olah raga Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk




Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

100

102

105

110

112

110

110

9

10

12

13

14

15

15

7

7

8

8

9

10

10

300

301

302

303

304

305

305

10

12

14

16

18

20

20

9

10

10

10

10

10

10

5

6

7

8

9

10

10

18

VIII-


No. 19.2 19.3 19.4

19.5 19.6

FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (orang) Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah Penegakan PERDA Assesmen manajer (orang)

20

Ketahanan Pangan

20.1

Regulasi ketahanan Pangan (Perbup) Ketersedian pangan utama

20.2

21 21.1

21.2

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah desa yang terperbaharui rofil desanya Jumlah Musyawarah pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi




Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

205

210

210

210

210

210

210

60

65

70

80

90

100

100

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

-

-

50

120

120

120

120

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

0

0

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

19

VIII-


No. 21.3

21.4

21.5

22 22.1 22.2

FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Terlaksanayan bulan bhakti gotong royong masyarakat Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yg Terlatih Jmlah Desa/Kelurahan yg mendapat akses TTG Statistik Buku “Kotawaringin Barat Dalam Angka” Buku “PDRB Kotawaringin Barat”


Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2012

Tahun 2013

1

1

1

0

0

188

2

2

Ada

Tahun 2014


Tahun 2015

Tahun 2016

1

1

1

188

188

188

188

1

1

1

1

1

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

23

Kearsipan

23.1

Pengelolaan arsip secara baku

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

24

Komunikasi dan Informatika Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal

10

10

10

10

10

10

10

6

6

6

6

6

6

6

24.1 24.2

20

VIII-


No. 24.3 24.4

FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Website milik pemerintah daerah (buah) Pameran/expo

25 25.1 25.1.1 25.1.2 25.1.3 25.1.4

Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Anggota Pengunjung Peminjam Jumlah koleksi bahan pustaka(eksemplar)

II 1.

Pelayanan Urusan Pilihan Pertanian dan Peternakan Luas tanam tanaman pangan Padi sawah (Ha) Padi ladang (Ha) Jagung (Ha) Luas Panen Tanaman Pangan Padi sawah (Ha) Padi ladang (Ha) Jagung (Ha)

1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3 1.2. 1.2.1 1.2.2 1.2.3




Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

1

1

1

1

1

1

1

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

957 8017 6657

1247 8767 7407

1497 9517 8157

1747 10267 8907

1997 11017 9657

2247 11767 10407

2247 11767 10407

14743

16743

18743

20743

22743

24743

24743

3.853 1.179 ₋

7.033 3.581 1.272

7 3.681 1.336

7.848 3.781 1.402

8.453 3.881 1.472

9.065 3.981 1.546

9.065 3.981 1.546

3.743 6.764 ₋

6.681 3.402 1.208

6.889 3.497 1.269

7.456 3.592 1.332

8.030 3.687 1.399

8.612 3.782 1.469

8.612 3.782 1.469

21

VIII-


No. 1.3


1.3.1 1.3.2 1.3.3

Produktivitas tanaman pangan Padi sawah (Kwintal/Ha) Padi ladang (Kwintal/Ha) Jagung (Ton/Hektar)

1.4

Produksi tanaman pangan

1.4.1 1.4.2

Padi sawah (Ton) Padi ladang (Ton)

1.5

Populasi Ternak

1.5.2 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.7.7 1.5.5

Kerbau (ekor) Kambing /Domba(ekor) Babi (ekor) Ayam buras (ekor) Ayam ras petelur (ekor) Ayam ras pedaging (ekor)

1.6

Produksi Ternak

1.8.2 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.8.7 1.6.5 1.6.6

Kerbau (Ton) Kambing / Domba(Ton) Babi (Ton) Ayam buras (Ton) Ayam Ras Petelur (Ton) Ayam Ras Pedaging (Ton) Itik (Ton)




Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

2,99 2,05 ₋

3,05 2,07 3.11

3,23 2,10 3.16

3,55 2,11 3.20

3,79 2,12 3.25

4,10 2,13 3.30

4,10 2,13 3.30

11.177 13.873

20.385 7.052

22.224 7.330

26.467 7.579

30.435 7.816

35.308 8.056

35.308 8.056

0 1,956 4.671 278,597

0 2,086 5.009 314,257

0 2,225 5.371 354,482

0 2,373 5.760 399,856

0 2,530 6.177 451,038

0 2,699 6.625 508,771

0 2,699 6.625 508,771

149.601

165.668

183.461

203.164

224.984

249.148

249.148

0,00 46,07 90,86 289.79 0,00 700.79 12.42

0,00 48,76 96,40 320.51 0,00 766.80 13.05

0,00 51,60 102,28 354.48 0,00 839.04 13.70

0,00 54,61 108,52 392.06 0,00 918.07 14.39

0,00 57,79 115,14 433.61 0,00 1004.56 15.12

0,00 61,16 122,16 479.58 0,00 1099.19 15.88

0,00 61,16 122,16 479.58 0,00 1099.19 15.88

22

VIII-


No. 1.7 1.7.1 1.7.2 1.8

1.9

1.10

2 2.1

2.2

2.3

2.4

FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Produksi Telur Ayam buras(Ton) Itik(Ton) Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%) Kontribusi Sub sektor peternakan terhadap PDRB (%) Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB Kobar (%) Perkebunan Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%) Kontribusi PDRB subsektor perkebunan terhadap sektor pertanian (%) eksport per tahun dari komoditas perkebunan (US$ ) Penyerapan tenaga kerja




Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

178.16 118.38

199.81 127.87

224.08 138.13

251.31 149.21

281.84 161.17

316.09 174.10

316.09 174.10

3,60

3,65

3,70

3,75

3,80

3,85

3,85

4,28

4,38

4,48

4,58

4,68

4,78

4,78

4

4

4

4

4

4

4

₋

35,5

35,5

37

39

40

40

₋

77,5

78,5

79,5

81,5

82,5

82,5

₋ ₋

157.306.735,49 161.306.735,49 165.306.735,49 169.306.735,49 173.306.735,49 173.306.735,49 66.320

67.820

69.320

79.820

81.320

81.320

23

VIII-


No.

2.5 2.6

2.7 2.8 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.9 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.4 3. 3.1

FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun) Jumlah Industri pengolahan turunan CPO Sumbangan sektor perkebunan terhadap PAD (Milyar Rupiah) Kemitraan/Plasma Pengembangan/perluasan areal perkebunan Karet Kelapa sawit Kelapa Lada Produksi komoditi perkebunan Karet (lump) Kelapa (kopra) Kelapa Sawit (Tbs) Lada (putih/hitam) Kehutanan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)




Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

₋

1

1

1

1

1

1

₋

11

12

12

13

13

13

₋

1.000

2.000

2.500

2.500

2.500

2.500

₋ ₋ ₋ ₋

17.034 197.909 1.161 1.012

17.434 199.909 1.176 1.022

17.834 201.909 1.190 1.032

18.284 204.909 1.205 1.042

18.684 209.909 1.220 1.052

18.684 209.909 1.220 1.052

₋ ₋ ₋ ₋

14.750 342 3.800.000 425

15.000 344 4.050.000 426

15.300 346 4.250.000 430

15.600 347 4.550.000 432

16.100 350 4.760.000 435

16.100 350 4.760.000 435

₋

₋

5.528

3.070

3.041

3.078

3.078

24

VIII-


No. 3.2

3.3

3.4

FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Penataan kawasan KPHP (peruntukan kawasan KPHP)(Ha) Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka Hijau (Ha)

4.

Energi dan Sumber Daya Mineral

4.1

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

5.

Pariwisata

5.1

Kunjungan Wisata

6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

Kelautan dan perikanan Produksi perikanan Perikanan tangkap Perikanan Budi daya Konsumsi ikan Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)




Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

2,06

2

2

2

2

2

2

₋

₋

315.000

₋

₋

₋

₋

₋

100

100

100

100

100

100

1,08

1

1

1

1

1

1

17.500

20.500

22.800

25.100

28.100

29.400

29.400

11.088,60 9.706,10 1.382,50 36,87

11.537,34 9.968,20 1.569,14 37,23

11.985,66 10.217,40 1.768,26 37,61

12.577,03 10.472,80 2.104,23 37,98

13.207,34 10.682,26 2.525,08 38,36

13.925,99 10.895,90 3.030,09 38,75

13.925,99 10.895,90 3.030,09 38,75

2.410,00

3.823,00

6.063,00

9.615,00

11.595,69

17.662,56

26.903,60

25

VIII-


No. 6.6

6.7

6.8

7. 7.1

7.2

8. 8.1 8.2

8.3 8.4

FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Peningkatan hasil tangkapan alam setiap upaya penangkapan (ton) Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg) Peningkatan produksi benih ikan (juta ekor) Perdagangan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%) Ekspor bersih perdagangan (US $) Perindustrian Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri Pertumbuhan industri (unit) Cakupan bina kelompok pengrajin




Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

8.600

8.700

8.800

8.900

9.000

9.100

9.100

36,87

37,23

37,61

37,98

38,36

42,16

46,33

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,00

16,81

18,91

17

17,2

17,,5

18

18

347.272,562

360.000

370.000

380.000

390.000

400.000

400.000

15,20

15,25

15,30

15,35

15,40

15,50

15,50

1,25

1,3

1,35

1,4

1,45

1,5

1,5

2,17

2,17

2,18

2,19

2,20

2,20

2,20

10

12

12

12

12

12

12

26

VIII-


8.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH Pada aspek daya saing daerah penetuan capaian indicator tiap tahunnya mencakup pada kemampuan ekonomi, fasilitas wilayah infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia, penetapan indicator untuk keempat focus tersebut adalah sebagaimana Table 8.3. berikut :

27

VIII-


No.


Tabel 8.3. Penetuan Indikator berdasarkan Aspek Daya Saing Daerah Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Knerja Pada Tahun Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 2011

Tahun 2016


Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 1.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur 1.

Perhubungan

1.1

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah penumpang/ barang yang terangkut angkutan umum (orang/barang) - jumlah penumpang angkutan umum melalui jalan raya (orang)

1.2

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,08

48.703

52.112

56.541

62.195

69.969

80.464

80.464

28

VIII-


No.

1.3





Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

75.826

71.276

66.714

61.177

56.693

52.209

52.209

27.353

30.834

34.315

37.796

41.277

44.758

44.758

310.919

342.011

427.514

534.393

667.991

834.989

834.989

2.546.733

2.801.406

3.081.547

3.851.934

4.814.918

6.018.648

6.018.648

271.436

325.723

390.868

469.042

562.850

619.135

619.135

597.485

657.234

722.957

795.253

874.778

962.256

962.256

Jumlah penumpang /barang melalui dermaga sungai / terminal pelabuhan laut/ bandara per tahun

1.3.1 Jumlah penumpang / barang melalui dermaga sungai - jumlah penumpang (orang) - jumlah barang (ton) 1.3.2 Jumlah penumpang / barang melalui terminal pelabuhan laut - jumlah penumpang (orang) - jumlah barang (ton) 1.3.3 Jumlah penumpang / barang melalui bandara - jumlah penumpang (orang) - jumlah barang (kg)

29

VIII-


No.


2.

Penataan Ruang

2.1

Ketaatan terhadap RTRW (%) Luas Wilayah Produktif (juta Ha) Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah perkotaan (Ha)

2.2 2.3 2.4 2.5

3

3.1 3.2

3.3 3.4

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Jenis dan jumlah bank dan cabang (unit) Jenis dan jumlah perusahaaan asuransi dan cabang (unit) Jenis, kelas, dan jumlah restoran (buah) Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel (buah)




Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

70

80

80

80

80

80

80

67

67

67

67

67

67

67

1 ₋

1 18

1 17

1 16

1 15

1 15

1 15

82.020

82.020

82.020

82.020

82.020

82.020

82.020

13

14

15

16

17

18

18

6

7

7

8

8

9

9

8

9

10

11

12

13

13

35

36

37

38

39

40

40

30

VIII-


No.


4.

Komunikasi dan Informatika

4.1

Rasio ketersediaan daya listrik (%)

4.2

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%) Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon (%)

4.3




Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

100

100

100

100

100

100

100

95

95

95

95

95

95

95

91

91

91

92

92

92

92

3-45 hari

3 -40 hari

3 - 30 hari

3 - 15 hari

3 - 10 hari

3 - 7 hari

3 - 7 hari

Fokus Iklim Berinvestasi 1

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1

Lama proses perijinan (ijin/hari)

31

VIII-


No.


Fokus Sumber Daya Manusia 1 Ketenagakerjaan 1.1 Jumlah Lulusan S1/S2/S3 1.2 Rasio lulusan S1/S2/S3 (%) 1.3 Rasio ketergantungan (5)


6.293 260,71 46,5

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

6.303 261,12 46

6.313 261,53 45,5

6.323 261,95 45

6.333 262,36 44,5

6.343 262,78 44


6.343 0,00 44

1

IX-

pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

BAB 9 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN “… Pada bab kesembilan ini dipaparkan Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD dengan RPJMD; Pemantauan dan evaluasi kinerja; Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD; dan Penguatan kemampuan dan kapasitas Non-Government Stakeholders untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD…”

10.1 PEDOMAN TRANSISI Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.

10.2 KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan pedoman bagi setiap kepala SKPD menyusun Renstra - SKPD Tahun 2012-2016 dan pedoman untuk menyusun RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1.

SKPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan programprogram dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016 dengan sebaik-baiknya;


IX-

2


2.

SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis (Renstra – SKPD) Tahun 2012 - 2016 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun;

3.

SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016 dengan Renstra -SKPD Tahun 2012-2016;

4.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016 ke dalam Renstra- SKPD Tahun 2012-2016.

5.

RPJMD Akan Digunakan Sebagai Pedoman Penyusunan RKPD. Sebagaimana dijelaskan diatas, RPJM daerah sebagai pedoman untuk penyusunan program-program dan kegiatan tahunan. Untuk itu, kegiatan-kegiatan yang diusulkan di dalam RKPD harus memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dengan RPJM daerah. Dengan kata lain, penetapan prioritas program dan kegiatan akan muncul dalam RKPD yang diusulkan baik oleh eksekutif dan legeslatif. Dalam RPJM daerah, Program-program yang ditawarkan memiliki dimensi umum dan masih perlu diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan riil. Setelah kegiatan riil dijadwalkan RKPD, maka pembiayaan dapat disusun. Dengan menggunakan perinsip “money follows function” maka kegiatan-kegiatan yang diusulkan akan memunculkan pembiayaan sumber pembiayaan yang ada saat ini masih bersumber pada pemerintah (APBD). Dengan sumber pembiayaan hanya dari APBD yang terbatas, berdampak pada pilihan-pilihan kegiatan yang diusulkan. Untuk itu dimasa mendatang pembiayaan dari pihak ketiga, yakni swasta maupun masyarakat, perlu digali dan dimanfaatkan. Dengan semakin banyaknya alternatif sumbersumber pembiayaan, maka kegiatan yang diusulkan akan semakin besar cakupan dan area/luasan programnya.

6.

Penguatan Peran Para Stakeholders Dalam Pelaksanaan RPJMD. Sebagaimana dijelaskan diatas, RPJM daerah ini disusun dengan menggunakan proses partisipasi publik. Dimulai dengan pembentukan Pokja (kelompok kerja) yang melibatkan perwakilan antar dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan koordinasi oleh Bappeda. Setelah itu, hasil kerjanya disosialisasikan kepada Stakeholder baik dari kalangan perguruan tinggi, LSM maupun masyarakat. Setelah adanya masukan dan kritik, perbaikan laporan dilakukan dengan menghadirkan beberapa pakar utuk penajaman konsep. Setelah itu, dokumen RPJM Daerah ini disosialisasikan kembali kepada masyarakat (stakeholders) dan masukan masyarakat diterjemahkan kembali dalam program-program yang diusulkan. Dengan melalui beberapa proses tersebut, diharapkan terjadi proses penguatan stakeholders tersebut. Stakeholders yang kuat akan mendorong proses penyusunan program yang transparan, munculnya kesadaran mengawasi proses penyusunan dan implementasi program (safe guarding) dari mereka. Dengan demikian, stakeholders yang kuat akan mendorong demokratisasi dan tentunya hal ini akan menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.

7.

Merupakan Dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Atas Kinerja Lima Tahunan Dan Tahunan. Dengan adanya dokumen RPJM daerah ini, akan sangat membantu kepala daerah untuk melihat sejauh mana capaian dari kebijakan yang akan dilakukan serta penerjemahan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan adanya pandangan tersebut, diharapkan RPJM daerah ini menunjukan indikator-indikator sasaran yang jelas dan terukur agar diperoleh cara yang mudah untuk melihat keberhasilan pemimpin/kepala daerah. Sebagaimana dijelaskan diatas, RPJM daerah ini juga akan menjadi acuan bagi RKPD yang merupakan kegiatan pokok tahunan. Dengan demikian kepala daerah nantinya akan mampu melihat tingkat keberhasilan


IX-

3


yang dicapai dari indikator kinerja tahunan maupun lima tahunan yang sudah ada dalam RPJMD. 8.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat dengan didukung oleh Instansi Vertikal yang ada di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemerintah Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan programprogram dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2016 dengan sebaik-baiknya.

9.

Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.

10.

Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan dan menjadi Pelaksana Harian dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016.

11.

Pemerintah Desa di dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa setiap tahun.

12.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kotawaringin Barat berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap Rancangan RPJM Desa.

13.

Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2016 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat.

14.

Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012-2016 perlu diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotawaringin Barat agar terwujud keselarasan pembangunan daerah.

15.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2016 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi .

16.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20062010 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2006 dinyatakan tidak berlaku lagi.

17.

Agar Pencapaian Kinerja Pembangunan berjalan sesuai harapan seluruh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat, tiap-tiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan

mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas.


1

X-

penutup

BAB 10 PENUTUP “… Pada bab kesepuluh ini berisi tentang kata-kata penutup dan penekanan kembali terhadap sejumlah materi inti yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016…”

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2065 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2012-2016, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut: “ TERWUJUDNYA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT YANG SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN JAYA” Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin terdiri dari 3 (tiga) poin sebagai berikut: 1. Melanjutkan Pembangunan Kotawaringin Barat Sebagai Daerah Pengembangan Pembangunan 2. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang 3. Menuju Kejayaan Kotawaringin Barat Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan, ditetapkan empat agenda utama pembangunan tahun 2012-2016, yaitu: 1. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan 2. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan 3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Secara Inklusif Dan Berkeadilan 4. Penegakan Pilar Demokrasi dan Penegakan Hukum Sebagai sebuah rencana pembangunan, RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat hanya akan bermanfaat manakala seluruh stakeholder pembangunan mempunyai visi yang sama dengan visi Kepala Daerah. Peran Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dan regulator seluruh aktifitas pembangunan di daerah mengarahkan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan dan jaya.


2

X-

penutup

Keberhasilan pembangunan harus mensinergikan seluruh elemen daerah, untuk bersama-sama berpikir, bertindak dan mendukung dengan segala kemampuan yang dimiliki, sehingga hasil pembangunannya dapat dinikmati bersama-sama masyarakat.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

UJANG ISKANDAR


1.1 LATAR BELAKANG. pendahuluan

Recommend Documents