I. PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis memberikan kontribusi terhadap perekonomian Nasional. Pengertian Perkebunan menurut Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2004 adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Pembangunan perkebunan kedepan dihadapkan kepada berbagai tantangan, seperti terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar seperti globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, semakin terbatasnya sumberdaya, tejadinya perubahan iklim global, serta masih terbatasnya permodalan petani dan juga masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh. Selanjutnya pembangunan ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta memperkuat jati diri kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bali memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel (good governance).
Dalam
pelaksanaan
otonomi daerah di Provinsi Bali, Sub sektor perkebunan mempunyai fungsi yang cukup strategis dibidang perekonomian daerah Bali, serta memposisikan sektor pertanian dalam arti luas, termasuk sub sektor perkebunan sebagai penggerak pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi peran sub sektor perkebunan ditempuh melalui kebijakan pengembangan komoditi unggulan dengan memanfaatkan potensi peningkatan produksi, potensi peningkatan produktivitas, potensi peningkatan mutu dan potensi pemasaran. Hal ini dimaksudkan untuk turut mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, melalui penyediaan bahan baku industri dalam negeri, penyediaan devisa, penyerapan tenaga 1
kerja, meningkatkan pendapatan petani serta menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pembangunan perkebunan di Provinsi Bali mempunyai fungsi yang cukup strategis dibidang perekonomian, mengingat sector pertanian dalam arti luas sebagai penggerak pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut , optimalisasi peran sub sector perkebunan ditempuh melalui kebijakan pengembangan komoditi unggulan dengan memanfaatkan potensi peningkatan produksi, produktifitas, mutu dan potensi pemasaran. Hal ini dimaksudkan untuk turut mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui penyediaan bahan baku industry dalam negeri, penyediaan devisa , penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan petani serta menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dengan fungsi yang sangat luas tersebut selayaknyalah pembangunan perkebunan melalui lembaga subak abian kita pertahankan dan kembangkan baik di hulu maupun di hilir. Untuk lebih meningkatkan peranan Sub Sektor perkebunan dibidang pendapatan petani maka prioritas pembangunan sub sektor perkebunan diarahkan pada peningkatan produktivitas, kualitas, nilai tambah dan daya saing, perbaikan sistem pemasaran dan pemantapan pembinaan subak abian dalam rangka pengembangan sistem usaha agribisnis. Dalam upaya mengembangkan sub sektor perkebunan dimana upaya yang dilakukan melalui pendekatan pengembangan kawasan yang berbasis komoditas andalan unggulan dengan melibatkan langsung peran aktif subak abian. Dalam
rangka
mewujudkan
pemerintahan
yang
akuntabel
diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sehubungan dengan itu Dinas Perkebunan Provinsi Bali diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Perkebunan Provinsi Bali Tahun 2015 dimaksudkan sebagai wujud pertanggung
2
jawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pecapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan LAKIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran. Tujuan penyusunan LAKIP adalah sebagai laporan pertanggung jawaban kegiatan Dinas Pekebunan Provinsi Bali dan UPT berupa pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 2015, yang merupakan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Bali Tahun 2015 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut : 1.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
2.
Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penysunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4.
Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Struktur Organisasi, dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur No 65 tahun 2011 tentang tugas pokok dan fungsi
3
Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 Dinas Perkebunan Provinsi Bali adalah : -
Maksudnya adalah : 1.
Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra;
2.
Sebagai bukti akuntabilitas kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Bali kepada Publik atas penggunaan sumber daya dan dana dalam rentang waktu satu tahun
- Sedangkan tujuannya adalah : - Sebagai laporan pertanggung jawaban dan acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang. 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 65 Tahun 2011. 1.3.1. Tugas Pokok Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok sebagai berikut : a.
Melaksanakan
sebagian
urusan
rumah
tangga
daerah
dalam bidang
perkebunan. b.
Melaksanakan tugas
dekonsentrasi
dan pembantuan
dibidang perkebunan
yang diberikan oleh Gubernur. 1.3.2. Fungsi Untuk
melaksanakan
tugas
pokok
dimaksud
Dinas Perkebunan Provinsi
Bali mempunyai fungsi sebagai berikut : a.
Perumusan Kebijakan Teknis bidang perkebunan.
b.
Pengelolaan dan fasilitas dibidang perkebunan
c.
Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai bidang perkebunan.
d.
Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang perkebunan.
e.
Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.
4
1.4. Struktur Organisasi Dengan terjadinya pergeseran paradigma daerah mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, maka susunan organisasi Dinas Perkebunan yang semula berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 02 tahun 2001 tidak sesuai lagi, sehingga perlu disesuaikan dengan susunan organisasi yang baru yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
5
Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Bali Perda Provinsi Bali Nomor 04 Tahun 2011 KEPALA DINAS PERKEBUNAN
SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB. BAG Penyusunan Program
BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
BIDANG PERBENIHAN DAN SARANA PERKEBUNAN PERKEBUNAN
BIDANG BUDIDAYA DAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
SEKSI Perlindungan Perkebunan
SEKSI Lahan dan Pemanfaatan Air
SEKSI Data dan Pengkajian
SEKSI Pengembangan
SEKSI Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
SUB. BAG Umum & Kepegawaian
BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN
SEKSI Perizinan Pembiayaan dan Pembinaan Usaha Tani
SEKSI Sarana Perkebunan
SEKSI Teknis Budidaya Tan. Tahunan
SEKSI Perbenihan
SEKSI Teknis Bud. Tan. Semusim Rempah dan Obat-obatan
SEKSI Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil SEKSI Pemasaran dan Sarana Usaha
KEPALA UPT BENIH/BIBIT
SEKSI KEPALA UPT LAB PERLINTAN
Pengumpulan & Pengolahan Data
SUB. BAG Tata Usaha
SUB.BAG. Tata Usaha
SEKSI ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN
SUB. BAG Keuangan
SEKSI KEBUN INDUK TANAMAN PERKEBUNAN
SEKSI AGENSIA HAYATI DAN PESTISIDA NABATI
6
SEKSI SETIFIKASI BENIH/BIBIT TAN. PERKEBUNAN
Selanjutnya tugas dari masing-masing bidang adalah : 1) Kepala Dinas Perkebunan mempunyai tugas : a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Dinas; b. Merumuskan kebijakan umum Dinas dan menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan; c. Melaksanakan pelayanan umum dan rekomendasi perizinan di bidang perkebunan; d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya berdasrkan ketentuan yang berlaku; e. Membina bawahan dalam pencapaian Program dinas dengan memberikan petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksakan tugas jabatan yang diinginkan sesuai ketentuan yang berlaku; f. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan pada tahun berjalan berdasrkan rencan dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya ; g. Menilai kinerja bawahan bersarkan rencana kerja, hasil yang dicapai dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembngan karier ; h. Melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis di bidang perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku i.
Menyediakan dukungan kerjasama antar kabupaten/ kota
j.
Melaksanakan pengendalian interen;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan dan; l.
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2) Sekretaris Dinas dengan 3 Sub Bagian mempunyai tugas : a.
Menyusun Rencana dan pogram kerja kesekretariatan;
b.
Mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bagian;
c.
Mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
d.
Menilai prestasi kerja bawahan;
e.
Melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang dan Kepala UPT dalam melaksanakan program dinas;
f.
Mengkoordinasikan penyusunan RKA ;
7
g.
Menyelenggarakan
kegiatan
kesekretariatan
berdasarkan rencana kerja yang
telah disusun; h.
Melaksanakan kegiatan urusan umum dan kepegawaian, keunangan dan penyusunan program sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
i.
Menghimpun dan menyusun rencana anggaran pembangunan bidang perkebunan ;
j.
Mengkompulir laporan – laporan sub bagian sebagai bahan laporan kesekretariatan;
k.
Melaksanakan sistem pengendalian intern;
l.
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan dan;
m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
3) Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan dengan 3 Seksi mempunyai tugas : a. Menyusun Rencana dan pogram kerja Bidang; b. Mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi; c. Mengkoordinasikan para Kepala seksi; d. Menilai prestasi kerja bawahan; e. Membimbing dan memperi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan; f.
Melaksanakan persiapan perencanaan pembangunan perkebunan ;
g. Melaksanaan
pemetaan
dan
menyusun
peta
pengembangan, rehabilitasi,
konservasi, optimasi dan pengelolaan lahan bidang perkebunan; h. Melakukan pengkajian, pengembangan, pembanguna perkebunan ; i.
Merumuskan kebijakan teknis pengembangan komoditi perkebunan wilayah provinsi ;
j.
Menyelenggarakan
monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perkebunan;;
k. Merumuskan kebijakan teknis pengembangan komoditi perkebunan wilayah Provinsi; l.
Melaksanakan sistem pengendalian intern ;
m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan dan; n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
8
4) Kepala Bidang Perbenihan dan Sarana Perkebunan dengan 3 Seksi mempunyai tugas : a. Menyusun Rencana dan Pogram Kerja Bidang; b. Mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi; c. Mengkoordinasikan para Kepala Seksi; d. Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi; e. Menyusun juknis kegiatan perbenihan dan sarana perkebunan; f. Melaksanakan bimbingan, pengawasan dan pengembangan perbenihan dan sarana perkebunan; g. Melaksanakan bimbingan pemanfaatan sumber air permukaan untuk
keperluan
pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengolahan hasil perkebunan; h. Melaksanakan memantau pembinaan,pengawas dan evaluasi kinerja seksi ; i. Melaksanakan sistem pengendalian intern; j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan dan; k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
5) Kepala Bidang Budidaya dan Perlindungan Perkebunan dengan 3 Seksi mempunyai Tugas : a. Menyusun Rencana dan Pogram Kerja Bidang; b. Mengkoordinasikan program kerja Seksi; c. Mengkoordinasikan para Kepala Seksi; d. Menilai prestasi kerja bawahan; e. Membimbing dan memberi pelaksanaan/petunjuk teknis kegiatan budidaya dan perlindungan tanaman perkebunan; f. Membimbing dan member petunjuk kepada kepala seksi dan bawahan; g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi perlindungan dan budidaya bidang perkebunan wilayah Provinsi; h. Melaksanakan sistem pengendalian intern; i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan dan; j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
9
6) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil dengan 3 Seksi mempunyai tugas : a.
Menyusun Rencana dan Pogram Kerja Bidang;
b.
Mengkoordinasikan Pogram Kerja Seksi;
c.
Mengkoordinasikan para kepala seksi ;
d.
Menilai prestasi kerja bawahan;
e.
Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi untuk pembinaan karier;
f.
Menyusun tata perizinan perkebunan, melaksanakan analisa usaha tani, pemupukan modal usaha
perkebunan, menyelenggarakan pengawasan usaha perkebunan,
melaksakan penataan kelembagaan petani serta menyelenggaraan pengawasan mutu hasil perkebunan dan usaha kelembagaan ekonomi perkebunan ; g.
Melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi;
h.
Melaksanakan kebijakan dinas tentang pelaksanaan panen, pasca panen, menyusun petunjuk pengolahan hasil perkebunan;
i.
Melaksanakan sistem pengendalian intern;
j.
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan dan;
k.
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
7) Kepala UPT Bibit / Benih, yang memiliki Sub Bagian Tata Usaha dan 2 Seksi mempunyai tugas : a.
Menyusun Rencana dan pogram kerja UPT;
b.
Mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Seksi;
c.
Mengkoordinasikan kepala Sub Bagian dan kepala Seksi
d.
Menilai prestasi kerja bawahan;
e.
Membimbing dan memberi petunjuk Kepala Sub Bagian dan kepala Seksi;
f.
Menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Kebun Induk, Pelayanan dan pengawasan peredaran mutu benih serta fungsi penyuluhan;
g.
Melakukan koordinasi dengan sekretaris dan para Kepala Bagian dilingkungan Dians Perkebunan Provinsi Bali;
h.
Melaksanakan kegiatan peningkatan produksi serta penyaluran hasil kebun berdasarkan kebijakan dinas;
10
i.
Melaksakan pelayanan sertifikasi dan peredaran mutu benih;
j.
Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan UPT;
k.
Melaksanakan sistem pengendalian intern;
l.
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan dan;
m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepala Dinas.
8) Kepala UPT Laboratorium Perlindungan Tanaman, yang memiliki Sub Bagian Tata Usaha dan 2 Seksi mempunyai tugas : a. Menyusun Rencana dan pogram kerja UPT; b. Mengkoordinasikan
program kerja Kepala Sub Bagian dan Seksi serta petugas
Jabatan Fungsional; c. Mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Seksi serta petugas Jabatan Fungsional d. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan Seksi; e. Menilai kinerja bawahannya; f.
Menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan UPT Perlindungan Tanaman perkebunan;
g. Menyelenggarakan uji
coba laboratorium,
uji coba lapang, demplot
OPT di
lapangan, eksplorasi, identifikasi dan inventarisasi organisme pengganggu tanaman ( OPT ); h. Mengembangkan agensia
hayati
dan
pestisida nabati serta melakukan analisa
dampak kerugian OPT/fenomena anomali iklim wilayah Provinsi; i.
Melaksanakan uji terap dan diseminasi paket teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT serta gangguan usaha perkebunan untuk menyiapkan rekomendasi teknologi;
j.
Menyediakan dukungan sarana dan peralatan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah Provinsi;
k. Melaksanakan sistem pengendalian intern; l.
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan dan;
m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepala Dinas.
11
1.5. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 32 orang memegang jabatan fungsional yang terdiri dari Fungsional Pustakawan 1 orang, Fungsional POPT (Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan) 14 orang, Pranata Humas 1 orang, Fungsional PMHP( Pengawas Mutu Hasil Pertanian ) 2 orang, Fungsional PBT ( pengawas Benih Tanam) 3 orang, Fungsional APHP ( Analisis Pertanian Harga Pasar ) 11 orang.
1.5.1 Data Pegawai Jumlah pegawai keseluruhan (PNS dan Honorer) Dinas Perkebunan Provinsi Bali tahun 2015 adalah 192 orang dengan klasifikasi data pegawai menurut golongan sebagai berikut : Jumlah pegawai yang bertugas pada Dinas Perkebunan Provinsi Bali adalah : a. Pegawai Negeri Sipil sebanyak 192 orang terdiri dari :
Golongan IV sebanyak 20 orang
Golongan III sebanyak 99 orang
Golongan II sebanyak 37 orang
Golongan I sebanyak 3 orang
Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil tersebut 29 orang memegang jabatan struktural, dan selebihnya staf/petugas yang bertempat di Provinsi, UML dan UPPT di seluruh Bali. b. Tenaga Kontrak sebanyak 13 orang terdiri dari :
Penjaga Malam
: 5 orang
Sopir
: 5 orang
Tenaga administrasi
: 2 orang
1.5.2 Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang menunjang untuk kelancaran pelaksanaan tugas: a. Ruang kerja cukup memadai b. Peralatan untuk operasional dinas seperti media elektronik, kendaraan roda empat, kendaraan roda 2 dan komputer dalam keadaan cukup
12
1.5.3 Pengawasan Pengawasan melekat diarahkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersih, transparan, profesional dan memiliki budaya kerja yang baik. Dalam melaksanakan tugas, masing-masing Pegawai Negeri Sipil maupun Honor telah melaksanakan tugas sesuai dengan TUPOKSI yang diberikan kepada pegawai, seluruh tugas telah terbagi habis, pendelegasian wewenang, batas tanggung jawab, tugas dan fungsi sudah berjalan sesuai peraturan yang ada.
1.6
Lingkungan Strategis yang Berpengaruh Dalam pencapaian visi dan misi Dinas Perkebunan Provinsi Bali secara
optimal dilakukan analisa faktor-faktor yang mempengaruhi dengan perhitungan nilainilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan. Analisa faktor-faktor yang berpengaruh tersebut adalah :
1.6.1 Lingkungan Internal a. Kekuatan 1) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011,dan peraturan Gubernur No.65 th 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Bali. 2) Tersedianya sumber daya manusia. 3) Adanya komitmen dan dukungan dari pimpinan dalam melaksanakan tugas. 4) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 5) Suasana yang konsumtif. b. Kelemahan 1) Kurangnya integritas dan wawasan sebagian aparat. 2) Belum optimalnya koordinasi antar bidang dalam penyusunan data pendukung pelaporan. 3) Belum
efektifnya
hasil
monitoring
proses penyusunan pelaporan.
13
dan
hasil-hasil evaluasi dalam
1.6.2 Lingkungan Eksternal a. Peluang 1) Perkebunan
sebagai
fungsi
dari
manajemen
pembagunan
dalam
meningkatkan pendapatan daerah memiliki nilai yang sangat tinggi. 2) Adanya kepercayaan dan dukungan pimpinan daerah serta stakeholder terhadap hasil-hasil pembangunan perkebunan. 3) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Pemerintah. 4) Perkembangan teknologi/sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan perkebunan. b. Tantangan 1) Kurang mantapnya koordinasi dengan Kabupaten / Kota sehingga merupakan ancaman dalam proses kelancaran pembangunan perkebunan. 2) Masih adanya pemahaman dan persepsi yang keliru terhadap Otonomi Daerah dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan perkebunan
14
