1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Gerak 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Metodologi 1.5 Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain

Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Peta Daftar Gambar Daftar Isitilah Bab 1

Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Gerak 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Metodologi 1.5 Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain

Bab 2

Gambaran Umum Wilayah 2.1 Geografis, Administratif dan Kondisi Fisik 2.2 Demografi 2.3 Keuangan dan Perekonomian Daerah 2.4 Tata Ruang Wilayah 2.5 Sosial dan Budaya 2.6 Kelembagaan Pemerintah Daerah

Bab 3

Profil Sanitasi Wilayah 3.1 Promosi Hiegiene dan Sanitasi 3.1.1 Tatanan Rumah Tangga 3.1.2 Tatanan Sekolah 3.2 Pengelolaan Air Limbah Domestik 3.2.1 Kelembagaan 3.2.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan 3.2.3 Kesadaran Masyarakat dan PMHSJK 3.2.4 "Pemetaan" Media 3.2.5 Patisipasi Dunia Usaha 3.2.6 Pendanaan dan Pembiayaan 3.2.7 Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Penajam Paser Utara 2013 Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sanitasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan layanan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, pengembangan kebijakan, perencanaan, serta penganggaran. Bantuan teknis program yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten menunjukkan adanya komitmen tinggi untuk pembangunan sektor sanitasi lokal dan penyediaan layanan sanitasi yang semakin baik khususnya bagi warga miskin di daerah perkotaan. Kualitas penangganan sanitasi berpengaruh pada tingkat kesehatan dan produktifitas masyarakat yang berujung pada tingkat kesejahteraan. Mengingat pentingnya sektor ini, Badan Dunia PBB melalui kesepakatan MDG'S menjadikan sektor sanitasi merupakan bagian dari tujuan ke 7 yang harus dicapai oleh negara-negara yang menyepakatinya pada Tahun 2015. Wilayah Penajam dengan permukiman yang tersebar disepanjang sungai dan pantai, kegiatan sanitasi masyarakatnya masih bersifat tradisional dan seadaanya, bahkan sebagian besar menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan kotoran berupa limbah padat, cair dan sebagainya. Ketiadaan penanganan sanitasi yang sehat dan sulitnya akses air bersih karena tipologi wilayah pesisir dengan kwalitas air tanah yang jauh dari batas ambang, memperparah kondisi sanitasi yang ada. Keberadaan jaringan PDAM yang terbatas dan baru dapat melayani wilayah perkotaan Penajam dan sebagian wilayah Sepaku turut memberi andil dalam buruknya pengelolaan sanitasi di masyarakat. Berangkat dari permasalahan diatas, mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kondisi sanitasi dengan melibatkan stakeholders terkait, yang diwujudkan dengan membentuk Pokja Sanitasi Kabupaten sebagai wadah untuk mensinergikan semua

pemangku kepentingan dalam rangka

meningkatkan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Selain itu, pembentukan pokja juga dimaksudkan agar dokumen perencanaan sanitasi yang dibuat dan kegiatan aksi pengelolaan sanitasi betul-betul sesuai dengan karakteristik wilayah dan sosial masyarakat, sehingga mudah diimplementasikan dilapangan dan diharapkan dapat berkelanjutan. Sehingga pendekatan yang diambil dalam penyusunan buku putih sanitasi harus mempunyai karakteristik sebagai berikut: 1) Berdasarkan data aktual. 2) Berskala kabupaten. 3) Disusun sendiri oleh kabupaten. 4) Menggabungkan pendekatan bottom-up dan top-down.

I-2


1.2. Landasan Gerak Sanitasi secara umum mengacu pada penyediaan fasilitas dan layanan

untuk pembuang urin

dan tinja yang aman. Sanitasi yang tidak memadai adalah penyebab utama penyakit diseluruh dunia dan sanitasi diketahui memiliki

dampak positif bagi kesehatan baik dilingkungan rumah tangga

atau di masyarakat pada umumnya. Kata sanitasi juga juga mengacu pada kemampuan menjaga kondisi higienis, melalui layanan pengumpulan sampah dan pembuang air limbah (sumber: http://who.int/topics/sanitation/en/) Pengertian dasar Penanganan Sanitasi adalah sebagai berikut: 1.

Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci. Penanganan Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) dengan sistem : a. Pengolahan On Site menggunakan sistem tangki septik atau cubluk dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga. b. Pengelolaan Off Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat ataupun komunal.

2.

Black water (air tinja/limbah padat) yaitu air yang tercemar tinja, umumnya berasal dari WC. Volumenya dapat cair atau padat, umumnya orang dewasa menghasilkan 1.5 liter air tinja/hari. Air ini mengandung bakteri E.coli yang berbahaya bagi kesehatan, oleh sebab itu harus disalurkan melalui saluran tertutup ke arah pengolahan/penampungan. Air tinja bersama tinjanya disalurkan ke dalam tangki septik. Tangki septik dapat berupa 2 atau 3 ruangan yang dibentuk oleh beton bertulang sederhana. Air yang sudah bersih dari pengolahan ini barulah dapat disalurkan ke saluran primer/sekunder, atau lebih baik lagi dapat diresapkan ke dalam tanah sebagai bahan cadangan air tanah.

3. Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). 4. Penanganan drainase kota adalah memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air kota dan mematuskan air permukaan. Kajian wilayah sanitasi di Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi seluruh wilayah administrasi yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan dan 54 (lima puluh empat) kelurahan dan desa, meliputi:

I-3


a. Kecamatan Penajam, terdiri dari 23 desa/kelurahan; b. Kecamatan Waru, terdiri dari 4 desa/kelurahan; c. Kecamatan Babulu, terdiri dari 12 desa/kelurahan; d. Kecamatan Sepaku, terdiri dari 15 desa/kelurahan. Agar program dan kegiatan PPSP sejalan dengan visi misi kabupaten, maka perlu melihat keterkaitannya dengan dokumen-dokumen perencanaan makro lain, sebagai panduan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan memastikan bahwa kegiatan ini mendukung tercapainya visi misi kepala daerah dibidang kesehatan khususnya sektor sanitasi seperti yang terdapat dalam RPJMD dan RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2013-2018. Mengacu pada draf

RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2013 - 2018, maka Visi

Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah: Mewujudkan Masyarakat Penajam Paser Utara yang sejahtera, berkualitas dalam kehidupan, damai, berkeadilan dan Agamis” Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut ditempuh melalui 10 (sepuluh) misi pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut: Misi 1 :

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan yang professional.

Misi 2 :

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang memadai.

Misi 3 :

Mewujudkan revitalisasi pertanian yang berkelanjutan untuk menciptakan ketahanan pangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Daerah.

Misi 4 :

Mewujudkan otonomi desa yang produktif melalui pemberdayaan masyarakat.

Misi 5 :

Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang mendukung produktivitas perekonomian dalam rangka pemerataan pembangunan

Misi 6 :

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, professional dan bertanggungjawab, efisien dan efektif yang dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima.

Misi 7 :

Menciptakan rasa aman dan iklim berusaha yang kondusif untuk menumbuh kembangkan kepercayaan dalam berinvestasi.

Misi 8 :

Peningkatan pranata kelembagaan ekonomi rakyat.

Misi 9 :

Mengembangkan potensi wilayah dan penataan ruang yang berwawasan lingkungan.

I-4


Misi 10 : Meningkatkan kualitas kehidupan Sosial, Budaya yang Agamis Misi pembangunan diatas merupakan arahan dalam

membuat program dan kegiatan agar

mengarah pada satu titik capaian yang termuat dalam misi kepala daerah. Berbagai program dan kegiatan tersebut tidak lepas dari pemanfaatan ruang sebagai wadah dari berbagai kegiatan, sehingga agar ruang wilayah yang ada dapat mendukung pencapaian visi dan misi tersebut sehingga perlu diatur dan ditetapkan dalam RTRW sebagai dasar bersama pemanfaatan ruang wilayah sehingga pemanfaatan ruang tetap berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Untuk itu Pemerintah Daerah telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan diperdakan menjadi Peraturan Daerah sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam menjaga ruang yang ada agar pemanfaatannya sesuai dengan potensi dasar wilayahnya untuk meminimalisir penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan tersebut. Dalam peraturan daerah Nomor tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk “Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara Sebagai Pusat Agribisnis (Pertanian, Perkebunan dan Perikanan) dan Agro Industri yang Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan”

Peraturan tentang RTRW ini merupakan dasar dan acuan bagi berbagai kepentingan dalam dalam memanfaatkan ruang yang ada di Kabupaten PPU. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan buku putih ini adalah untuk memberikan gambaran kondisi apa adanya keadaan sanitasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, terutama dalam pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase, sehingga pemerintah kabupaten dapat mengidentifikasi kawasan yang memiliki sanitasi buruk untuk dapat dijadikan acuan perencanaan dalam perbaikan sanitasi. Sedangkan bertujuan penyusunan buku putih adalah untuk menyediakan data dasar mengenai struktur, pengelola, situasi dan kebutuhan sanitasi. Demikan juga buku putih ini diharapkan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan pengembangan Strategi Sanitasi Kota (SSK) di Kabupaten Penajam Paser Utara(PPU). Adapun manfaat yang dapat diambil dari penyusunan buku putih sanitasi adalah: 1.

Memberikan gambaran kondisi sanitasi saat ini secara menyeluruh, meliputi Air limbah Domestik, Drainase, Persampahan;

2.

Adanya pedoman pelaksanaan pengembangan sanitasi di Kabupaten PPU yang lebih jelas dan tepat sasaran;

I-5


3.

Sebagai acuan bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK);

4.

BPS dapat dijadikan rekomendasi bagi perencanaan pembangunan daerah khususnya di bidang Sanitasi;

5.

Bahan pertimbangan untuk melakukan investasi di bidang sanitasi;

6.

Pedoman untuk mengukur sejauh mana pencapaian pembangunan di bidang sanitasi.

1.4. Metodologi 1.4.1 Metode Penyusunan Pada sub bab ini akan diuraikan hal-hal terkait metodelogi untuk memperjelas pemahaman mengenai proses dan kegiatan penyusunan baku putih terkait sumber dan kompilasi data yang dilakukan, secara singkat diuraikan sebagai berikut: 1. Sumber Data: Data Sekunder : a. Arsip dan dokumen terkait sanitasi program masing-masing dinas/kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, laporan, foto dan peta. Data-data tersebut diambil dari dinas/instansi terkait seperti pada: a)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

b)

Dinas PU

c)

Kantor Pemberdayaan Masyarakat

d)

Kantor Lingkungan Hidup (KLH)

e)

Dinas Kesehatan

f)

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

g)

Sekretariat Daerah Kabupaten PPU

Data Primer : a. Nara sumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/kantor terkait, pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat. b. Environmental Health Risk Assesment (EHRA), Survey kelembagaan dan sumber lainnya. 2. Pengumpulan Data: a. Pengumpulan data sekunder dari berbagai literatur. b. Indept interview dengan berbagai nara sumber yang terkait program sanitasi. c. Diskusi (focus Group Discussions) dengan semua SKPD terkait dan data sekunder dari SKPD.

I-6


d. Studi penilaian resiko kesehatan lingkungan atau studi kondisi sanitasi terutama yang berkaitan dengan

penilaian

resiko

kesehatan

lingkungan

(Environmental

Health

Risk

Assessmanet/EHRA) 1.4.2 Tahapan Penyusunan Buku Putih Tahapan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten PPU ini adalah sebagai berikut: 1. Tahapan Pendahuluan Tahapan ini menguraikan mengenai latar belakang dibuatnya buku putih yang berawal dari permasalahan mendasar sanitasi yang ada di Kabupaten PPU. Adanya keinginan Pemerintah Daerah untuk memperbaiki permasalahan kondisi sanitasi tersebut, maka buku putih ini disusun agar dapat menjadi panduan dalam perbaikan sanitasi. Tahapan ini juga memaparkan mengenai hal-hal terkait metodelogi, sumber dan cara pengumpulan data terkait studi yang akan dilalui. 2. Tahapan Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam penyusunan buku putih ini berasal dari data sekunder dan data primer. Data tersebut meliputi karakteristik umum (kondisi administrasi, demografi, geografi, topografi, geohidrologi, sosial masyarakat, kesehatan, visi dan misi Kota, Institusi dan organisasi pemda dan tinjauan tata ruang kota dan kebijakan RTRW), Karakteristik Profil Sanitasi Kota (Kondisi umum sanitasi, pengelolaan limbah cair, pengelolaan persampahan, pengelolaan drainase, penyediaan air bersih, komponen sanitasi lainnya, pembiayaan pengelolaan sanitasi). 3. Tahapan Perencanaan Tahapan ini merupakan bagian dari rencana yang akan digulirkan dalam rangka meningkatkan pengelolaan sanitasi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). 4. Tahapan Opsi Pengembangan Sanitasi Pada bagian ini akan mengulas mengenai pembagian wilayah berdasarkan tingkat resiko sehingga akan tergambarkan wilayah-wilayah dengan resiko sanitasi rendah sampai tinggi yang nantinya pada wilayah beresiko tinggi akan dibuatkan opsi pengembangan sanitasi. 1.4.3 Proses Penulisan Buku Putih Agar buku putih yang dihasilkan sesuai dengan karakteristik permasalahan dan kondisi yang ada, maka penyusunannya dilakukan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten PPU yang anggotanya terdiri dari dinas instansi terkait, sehingga setiap dinas instansi dapat berperan sesuai dengan bidangnya dalam melengkapi buku putih tersebut.

I-7


Penyusunan buku putih melalui beberapa tahapan dan kegiatan antara lain : a) Pembentukan Tim Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan berdasarkan surat keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 994/10/2013 b) Melakukan pertemuan pendahuluan sebelum diadanya Kick Off dan lokalatih untuk menyamakan persepsi dan pengalokasian dana terkait studi EHRA dengan SKPD terkait program sanitasi yang dikoordinasikan oleh Bappeda sebagai leading sector. c) Sosialisasi rencana program PPSP yang dilaksanakan melalui kegiatan Kick Off dan lokalatih di Kabupaten PPU. d) Pengambilan data sekunder dari tiap-tiap dinas terkait yang dilakukan oleh sekretariat pokja. e) Diskusi anggota pokja untuk menyamakan Visi dan Misi antara tim pokja, masalah sanitasi yang dihadapi Kabupaten PPU. f) Mengadakan pelatihan bagi kader kecamatan yang ada di Puskesmas dan posyandu sebagai enumerator dalam survey EHRA. g) Pengumpulan dan input data primer oleh sekretariat pokja. h) Selengkapnya proses penyusunan BPS seperti pada bagan berikut:

1.6. Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain Berikut beberapa Undang – undang (UU) dan Perpu yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan progam meliputi: a)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alami Hayati dan Ekosistemnya

I-8


b)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman

c)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

d)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

e)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

f)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah

g)

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

h)

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang Wilayah

i)

Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

j)

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

k)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

l)

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

m) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air n)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

o)

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

p)

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

q)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 21/PRT/2006 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP)

r)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 16/PRT/2008 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP)

s)

Keputusan Menteri Kesehatan No: 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan

t)

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

u)

Keputusan Menteri Kesehatan No: 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

v)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah

w) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Limbah Bahaya dan Beracun (B3) di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara x)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

I-9


Pemerintah Kabupaten Penajam berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan di bidang sanitasi, hal ini dibuktikan dengan dimasukannya beberapa kebijakan yang mendukung program peningkatan kualitas sanitasi dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008 – 2013, seperti yang tertuang dalam misi ke 2 dan 9 sebagai berikut: Misi 2 :

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang memadai

Misi 9 :

Mengembangkan potensi wilayah dan penataan ruang yang berwawasan lingkungan.

1.5.2. Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya a. Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan RPJMD RPJMD sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dipergunakan sebagai sumber dasar bagi penyusunan Buku Putih Sanitasi. Oleh karena itu, Buku Putih Sanitasi ini merupakan penjabaran operasional dari RPJMD khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sanitasi yang bersifat lintas sektor, komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif sesuai dengan konsep dasar pemikiran RPJMD. Munculnya isu kerusakan lingkungan, ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan prinsip-prinsip dasar penataan ruang, maupun tumpang tindih penataan ruang menjadikan pengelolaan tata ruang kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dijadikan sebagai Misi Pembangunan Pemerintahan Kabupaten PPU untuk periode 2013-2018 yang tertuang dalam RPJMD. b. Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan Renstra SKPD Renstra SKPD sebagai penjabaran dari RPJMD juga dipergunakan sebagai bahan penyusunan Buku Putih Sanitasi, sehingga implementasi pembangunan sanitasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan SKPD yang terkait dengan sanitasi. c. Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara RTRW dipergunakan sebagai salah satu bahan dasar bagi penyusunan Buku Putih Sanitasi, dimana untuk rencana tahun 2012 perkiraan jumlah penduduk dan volume sektor sanitasi diperhitungkan sesuai dengan perkiraan dan prediksi dalam RTRW. Buku Putih Sanitasi mengarah pada operasionalisasi teknis urusan khusus sanitasi dari RTRW, agar pada saat pengendalian pemanfaatan ruang wilayah terlaksana pula implementasi dari Buku Putih Sanitasi.

I-10

1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Gerak 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Metodologi 1.5 Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain

Recommend Documents