Ÿ UNDANG UNDANG DASAR 1945 DASAR HUKUM Ÿ UNDANG UNDANG RI NOMOR 17 TAHUN 2013, TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN Ÿ UNDANG UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG

PROFILE

Ÿ UNDANG UNDANG DASAR 1945

DASAR HUKUM

Ÿ UNDANG UNDANG RI NOMOR 17 TAHUN 2013,

TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN Ÿ UNDANG UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH Ÿ UNDANG UNDANG 17 TAHUN 2014, TENTANG MPR,

DPR, DPD, DPRD Ÿ PERATURAN PEMERINTAH 79 TAHUN 2005, TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Ÿ PERMENDAGRI 57 TAHUN 2011, SEBAGAIMANA TELAH

DIUBAH DALAM PERMENDAGRI 34 TAHUN 2013, TENTANG PEDOMAN ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROPINSI, DAN DPRD KAB/KOTA Ÿ PERMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2015, Halaman 36 (4)

Pihak penyelenggara lain yang berhimpun dan mendapat pembinaan dari Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (ALPEKSI) sesuai peraturan perundangundangan. Ÿ AKTE PENDIRIAN ALPEKSI NOMOR 01 TANGGAL 19

JANUARI 2015, NOTARIS ANDI SONA RAMADHINI SOSE, SH., M.Kn., , Ÿ SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) DARI KEMENTERIAN

DALAM NEGERI NOMOR 01-00-00/038/D.III.4/VI/2015, TANGGAL 10 JUNI 2015, YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 10 JUNI 2020 Ÿ NPWP ALPEKSI : 73.099.207.0-013.000

www.alpeksi.org Jl. Mangga Besar VI Utara No. 20 E RT.001 RW.01 Kel. Taman Sari Kec. Taman Sari –Jakarta Barat Tlp : (021) 26564072 – (021) 26564001 Fax : (021) 26064024, Email: [email protected]

SEJARAH

ALPEKSI adalah Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang dideklarasikan pada tanggal 02 Januari 2015 dan di akta notariskan pada tanggal 19 Januari 2015 di Jakarta. ALPEKSI mempunyai maksud dan tujuan, visi dan misi yang tertuang dalam Anggaran Dasar dimana harapan dan tantangan untuk dapat mewujudkan cita-cita luhur Bangsa dan Negara dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. ALPEKSI adalah lembaga Non Pemerintah yang bergerak di bidang kajian, bimbingan teknis, pelatihan dan pendidikannon formal serta pengembangan jasa penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia yang berada di seluruh Indonesia. ALPEKSI memiliki jaringan Organisasi di seluruh Indonesia mulai DPP, DPD, DPC dan memiliki badan/ lembaga khusus dimana diharapkan dapat berperan aktif dan melakukan sinergitas dengan program-program kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan peningkatan sumber daya manusia.


TUJUAN

Ÿ Membantu Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menata

peran Badan / Lembaga / yayasan / organisasi masyarakat lainnya tentang peran fungsi dalam Pemerintahan. Ÿ Memperkuat eksistensi Anggota sebagai Lembaga non

Pemerintah yang turut serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ÿ Memupuk kerjasama, meningkatkan partisipasi dan

keberdayaan Anggota dalam Kegiatan yang kondusif. Ÿ Mengembangkan konsep organisasi akuntabilitas,

modern melalui media social dengan memanfaatkan tekhnologi informasi dan komunikasi dalam membantu mempublikasikan kegiatan Anggota. Ÿ Mengembangkan dan meningkatan cara pengelolaan

organisasi yang Professional bertanggungjawab dan mandiri Ÿ Menjaga serta tetap

memelihara prinsip-prinsip demokratis dalam memajukan Organisasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial budaya dan toleransi.


FUNGSI

Ÿ Wadah komunikasi, konsultasi, pendampingan untuk

dapat membantu sebagai penyalur pokok kegiatan sesuai spesialisasi kegiatan dan kepentingan Anggota dan atau tujuan organisasi. Ÿ Wadah pembinaan dan pengembangan dalam

kegiatan kajian, pelatihan dan pendidikan non formal bagi personalia Anggota dalam hal professional dan tanggungjawab mengelola dan melaksanakan tugas pokok organisasinya. Ÿ Wadah untuk menghimpun, menyalurkan aspirasi

seluruh potensi Anggota sesuai bidangnya masingmasing. Ÿ Wadah yang ikut serta berpartisipasi untuk

memelihara, menjaga dan membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, stabilitas dan memperkuat persatuan kesatuan, harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ÿ Wadah yang

dapat memelihara norma, nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam lingkup organisasi ALPEKSI.


VISI Terwujudnya komitmen dan eksistensi lembaga-lembaga non Pemerintah yang akan terhimpun di seluruh Indonesia pada bidang kegiatan pengingkatan kapasitas atau kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai organisasi yang dapat mewujudkan salah satu cita-cita luhur bangsa dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa dalam sistem kehidupan tatanan masyarakat dan Pemerintah demi terlaksananya program-program Pemerintah Pusat dan Pemerintah

MISI Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui penataan dan pendataan Lembaga-lembaga Non Pemerintah dibidang kegiatan program pendidikan, pelatihan, penelitian/kajian, study banding, konsultasi dan pendampingan yang dapat mendukung terciptanya langkah dan arah pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya menuju tercapainya mental dan kepribadian yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab.


KEGIATAN

Kegiatan Alpeksi 2015 – 2016 Ÿ Memfasilitasi Lembaga penyelenggara untuk melaksanakan

kegiatan Bimtek, Workshop, Seminar, Simposium, sosialisasi perundang undangan serta kegiatan sejenis lainnya dengan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Terkait lainnya bagi Pejabat Daerah, Staf Pemda, Aparat Daerah, Anggota DPRD, para staf ahli daerah, para kepala desa dan aparat desa, serta Ibu dharma wanita di seluruh Indonesia Ÿ Memberikan rekomendasi dan menunjuk Narasumber untuk

pelaksanaan bimtek yang sesuai dengan tema dan subjek kegiatan yang dilaksanakan Ÿ Menerbitkan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Bimtek,

Workshop, Seminar, Simposium, sosialisasi perundang undangan di seluruh Indonesia Ÿ Melakukan asistensi, monitoring dan evaluasi terhadap

kegiatan yang dilaksanakan Lembaga yang berhimpun di Alpeksi, Ÿ Memfasilitasi pertemuan Business dengan Pemerintah

Daerah terkait kebutuhan mendasar masyarakarat sesuai dengan RPJMD dan visi misi Daerah. Ÿ Memfasilitasi Kunjungan Pemerintah Daerah ke Luar Negeri

dalam rangka studi banding dan atau pertemuan bisnis untuk memperkenalkan produk daerah dan membuka pasar luar negeri


STRUKTUR DPD

AREA SUMATERA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

SUMATERA BARAT, : S.KEP/003/DPP-ALPEKSI/I/2015 SUMATERA UTARA: S.KEP/013/DPP-ALPEKSI/I/2015 BANGKA BELITUNG: S.KEP/014/DPP-ALPEKSI/I/2015 N.ACEH DARRUSSALAM: S.KEP/009/DPP-ALPEKSI/I/2015 LAMPUNG: S.KEP/016/DPP-ALPEKSI/I/2015 SUMATERA SELATAN: S.KEP/023/DPP-ALPEKSI/I/2015 BENGKULU: S.KEP/022/DPP-ALPEKSI/I/2015 KEPULAUAN RIAU: S.KEP/025/DPP-ALPEKSI/I/2015

AREA MALUKU & PAPUA 1. MALUKU UTARA: S.KEP/028/DPP-ALPEKSI/I/2015 2. PAPUA BARAT: S.KEP/017/DPP-ALPEKSI/I/2015 3. PAPUA: S.KEP/021/DPP-ALPEKSI/I/2015

AREA KALIMANTAN 1. 2. 3. 4. 5.

KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN KALIMANTAN

TIMUR,: S.KEP/002/DPP-ALPEKSI/I/2015 SELATAN: S.KEP/008/DPP-ALPEKSI/I/2015 TENGAH: S.KEP/011/DPP-ALPEKSI/I/2015 BARAT: S.KEP/026/DPP-ALPEKSI/I/2015 UTARA: S.KEP/019/DPP-ALPEKSI/I/2015

AREA JAWA

AREA SULAWESI 1. SULAWESI TENGAH,: S.KEP/001/DPP-ALPEKSI/I/2015 2. SULAWESI SELATAN: S.KEP/007/DPP-ALPEKSI/I/2015 3. SULAWESI TENGGARA: S.KEP/012/DPP-ALPEKSI/I/2015 4. GORONTALO: S.KEP/015/DPP-ALPEKSI/I/2015 5. SULAWESI BARAT: S.KEP/024/DPP-ALPEKSI/I/2015 6. SULAWESI UTARA: S.KEP/018/DPP-ALPEKSI/I/2015

1. JAWA BARAT: S.KEP/004/DPP-ALPEKSI/I/2015 2. BANTEN : S.KEP/006/DPP-ALPEKSI/I/2015 3. JAWA TENGAH: S.KEP/010/DPP-ALPEKSI/I/2015 4. DKI JAKARTA: S.KEP/020/DPP-ALPEKSI/I/2015 5. YOGYAKARTA: S.KEP/027/DPP-ALPEKSI/I/2015 6. JAWA TIMUR: S.KEP/029/DPP-ALPEKSI/I/2015

AREA BALI & NUSA TENGGARA 1. NUSA TENGGARA BARAT, : S.KEP/005/DPP-ALPEKSI/I/2015 2. BALI: S.KEP/030/DPP-ALPEKSI/I/2015


Ÿ UNDANG UNDANG DASAR 1945 DASAR HUKUM Ÿ UNDANG UNDANG RI NOMOR 17 TAHUN 2013, TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN Ÿ UNDANG UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG

Recommend Documents