PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA RI
NoMoR
: PER-03/MEN/1993 TENTANG
PENDAFTARAN ORGANISASI PEKERJA
MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
Menimbang
;
dalan : a. bahwa pendaftaran organisasi pekerja rangka mendorong pengembangan organisasi pekerja di Indonesia perlu disesuaikan dengan keadaan dewasa ini;
b. bahwa dengan perkembangan pembangunan dewasa ini, Pendaftaran Organisasi Pekerja sebagairnana diatur dalarn Peraturan Henteri Tenaga Kerja RI No : Per-05/t'len/ 1987, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan maka perlu diadakan penyempurnaan;
c. bahwa untuk itu Peraturan Menteri. Meng i
ngat
perlu
ditetapkan.
dengan
: 1. Undang-undang No. 2L tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Maj i kan
;
2. Undang-Undang No. 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 Tahun 1949 nengenai Berlakunya Dasar-dasar Dari Pada Hak Untuk Berorganisasi Dan Untuk Berunding Bersamal Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 Penyelesaian Perselisi han Perburuhan; 4. Undang-undang Nonor
tentuan- ketentuan Kerja; Ke
5.
tentang
14 Tahun 1969 tentang Pokok Mengenai Tenaga
Undang-undang Nomor 8 Organisasi Kemasyarakatan
Tahun
1985
tentang
;
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1954 tentangf Cara Membuat Dan Mengatur Perjanjian Perburuhan;
7, Keputusan Presiden Nomor 64/14 Tahun tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;
1
988
63
|'lempe
rhat i kan : 1. Deklarasi Persatuan Buruh Seluruh Indonesia tanggal 20 Pebruari 1973; 2. Kesepakatan Bersama
Tripartit Nasional Nomor 35 Tahun i993 ta,nggal 20 Pebruari lgg3 tentang Penyempurnaan Pendaftaran Organisasi Pekerja. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDAFTARAN ORGANISASI PEKERJA.
PasaI Dalam peraturan ini yang dinaksud dengan
:
a. organisasi Pekerja adalah suatu organisasi yang didirikan secara sukarela dan denokratis dari, oleh dan untuk pekerja dan berbentuk Serikat Pekerja maupun Gabungan Serikat-serikat Pekerja; Serikat Pekerja adalah organisasi yang menghimpun para pekerja perusahaan yang berdasarkan jenis usaha dan nempunyai susunan Pengurus ditingkat Perusahaan, Cabang, Daerah dan Pusat;
c. Gabungan Seri.kat-Serikat Pekerja adalah organisasi pekerja yang menghj-mpun Serikat-Serikat Pekerja sebagaimana dinaksud huruf b; Wilayah Kerja adalah wilayah dinana dilaksanakan kegiatan Serikat Pekerja atau Gabungan Serikat-Serikat Pekerja di Seluruh Indonesia. Pasal (1) Organisasi Kerj a . (2\
64
Pekerja
waj
2
ib nendaftar pada Departemen Tenaga
organisasi Pekerja yang dapat didaftar pada Departemen Tenaga i'lerja adalah Serikat Pekerja sebagaimabna dirnaksud pada pasal t huruf b dan huruf c dengan ketentuan sebagai berikut : a. Serikat Pekerja yang mempunyai unit organisasi di tempat kerja sekurang-kurangnya 100 (seratus) unit dan mempunyai Pengiurus Tingkat Cabang di 25 (dua puluh Iina) wilayah setingkat Kabupaten/Kotamadya atau yang disanakan dengan itu, dan mempunyai Pengurus Tingkat Daerah sekurangkurangnya di 5 ( l ima ) wiJ.ayah ker ja setingkat propinsi atau yang disamakan dengan itu, atau karena sifat pekerjaannya yang sangat khusus sehingga tidak dapat
diorganisir berdasarkan tenpat kerja, tetapi mempunyai anggota sekurang-kurangnya 10.000 ( sepuluh ribu ) orang yang tersebar diseluruh wilayah kerja; b
Gabungan Serikat-Serikat Pekerja sebagaimana dinaksud Pasal t huruf c mempunyai sekurang-kurangny& 10 ( sepuluh ) Serikat Pekerja anggota yang telah memenuhi persyaratan untuk didaftar di Departemen Tenaga Kerja Republ ik I ndones ia ;
yang akan Gabungan Serikat-Serikat Pekerja mendaftar harus nendapat rekomendasi dari Gabungan Serikat-Serikat Pekerja yang bersangkutan;
c. Anggota
d. Mempun/ai Peraturan Dasar,/Peraturan Runah Tangga dan atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang menunjukan bahwa organisasi pekerja tersebut merupakan organisasi : ). Berazaskan Pancasila; 2), Bersifat Demokratis, Bebas dan Bertanggung Jawab; 1
3)
. Memuat ketentuan-ketentuan mengenai : hak dan kewajiban anggota, syarat nenjadi anggota atau berhenti menjadi anggota, cara penilihan pengurus, forum permusy'awaratan, cara melakukan pertanggungan jawab keuangan kepada anggota dan pembubaran organisasi.
Mempunyai daftar nama Pengurus Serikat Pekerja dan atau Pengurus Gabungan Serikat-Serikat Pekerja beserta alamatnya.
PasaI
Tata cara pengajuan dan bentuk permohonan pendaftaran lebih Ianjut oleh Mente ri Tenaga Kerja.
ditetapkan
Pasal (1
) Apabila permohonan pendaftaran telah memenuhi persyarqtan sebagaimana dimaksud dalarn PasaI 2, Menteri Tenaga Kerja memberikan Nomor Pendaftaran dengan Keputusan Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan tersebut.
65
(21 Apabila permohonan pendaftaran tidak memenuhi persyaratan, Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Surat Penolakan dengan disertai alasan-alasannya selambat-Iambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima perrnohonan. PasaI
didaftarnya Serikat Pekerja atari Gabungan SerikatSerikat Pekerja sebagaimana dimaksud didalan Pasal 2 naka seluruh perangkat dan unit organisasi bersangltutan diseluruh wilayah kerja, dinyatakan telah terdaftar.
(1) Dengan
(21
Pekerja serta Pekerja dan Gabungan Serikat-Serikat perangkat dan unit organisasi sebagaimana dinaksud dal am ayat ( 1 ) berhak menggunakan Nomor Pendaftaran Serikat Pekerj a atau Nomor Pendaftaran Gabungan Serikat-Serikat Serikat se luruh Pekerj
(3
a
) Bagi Serikat Pekerja yang menjadi anggota Gabungan SerikatSerikat Pekerja tetapi belum memenuhi persyaratan untuk didaftar dapat menggunakan Nomor Pendaftaran Gabungan Serikat-Serikat Pekerja yang bersangkutan. Pasal
perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Runah Tangga dan Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga, tempat kedudukan, susunan Pengurus atau penarikan kernbali pengakuan atas organisasi. anggota atau perangkatnya di daerah, maka Serikat Pekerja atau Gabungan Serikat-Serikat 'Pekerja yang telah terdaftar harus kepada Menteri Tenaga menyampaikan penberitahuan secara tertulis Dalam hal terjadi
Kerj a .
Pasal
-r't-ll,-:'iiaririi sebagaimana crnaksud Pasal 4 dinyatakan senclirrtrl-a apabiJ-a :
batal
dengan
Serikat Pekerja merubah namanya tanpa memberitahukan kepada \lenteri Tenaga Kerja, atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana d i maksud dal. am Fasal 2 ; b. Gabungan Serihat-Serikat Pekerja merubah namanya tanpa membelitahr,rkan kepada Il enteri Tenaga Kerja, aLau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2, 66
Pasal (
f ) Organisasi Pekerja yang telah terdaftar dan mendapat Nomor Pendaftaran sebelum Peraturan ini ditetapkan tetap nenjalankan kegiatanDyar dan selambat-Ianbatnya dalan waktu 90 ( sernbilan puluh ) hari setelah Peraturan ini dikeluarkan, Organisasi Pekerja yang bersangkutan harus nendaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan irli.
(2\ KesepakaLan Kerja Bersama yang telah ditandatangani sebelum tetap berlaku ditetapkan Peraturan ini, sampai pada berakhirnya Kesepakatan Kerja Bersama tersebut. PasaI
Serrkat Pekerja dan Gabungan Serikat-Serikat Pekerja yang telah terdaftar dan mendapat Nomor Pendaftaran sesuai Peraturan ini berhak rnewakil i peker ja yang nenjadi anggotanya dalan kegiatan Hubungan Industrial dan Bidang Ketenagakerjaan Iainnya. Pasal
10
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor PER-05 /l'lEN/ 198? dinyatakan tidak berlaku
Iagi.
Pasal
11
Peraturan Menterr ini nulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkandi: pada tanggal
Jakarta t 20 Pebruari
MENTERI TENAGA KERJA
1993
RI,
ttd. DRS. COSMAS BATUBARA 67
