SAMBUTAN DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA DALAM ACARA PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA BANK INDONESIA DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 23 Februari 2015
Yang terhormat, - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Bapak H. Irman, - Bapak/Ibu Pimpinan/Pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, - Bapak/Ibu Pimpinan/Pejabat di lingkungan kementerian dan lembaga negara, - Pimpinan Satuan Kerja di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan - Pimpinan lembaga keuangan, asosiasi lembaga keuangan, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, - Hadirin yang berbahagia,
Assalamu‘alaikum Wr. Wb, Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. 1.
Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rakhmat-Nya jualah
kita
diberikan
“Penandatanganan
kesehatan
Perjanjian
sehingga
Kerjasama
dapat
hadir
Pemanfaatan
dalam
acara
Nomor
Induk
Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan Lingkup Tugas Bank Indonesia”. 2.
Penandatanganan kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari Nota Kesepahaman mengenai Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan Lingkup Tugas Bank Indonesia yang telah ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Mei 2013. Memang tindaklanjut ini cukup lama, mengingat banyak aspek yang perlu dikaji secara mendalam termasuk penyiapan infrastrukturnya dan terutama dampak kebijakan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Bank Indonesia dan industri keuangan secara luas.
1
SAMBUTAN DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA DALAM ACARA PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA BANK INDONESIA DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 23 Februari 2015
Hadirin yang kami hormati, 3.
Tugas Bank Indonesia di bidang Moneter, Makroprudensial dan Sistem Pembayaran membutuhkan data dan informasi sebagai elemen penting dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat dalam rangka menjaga stabilitas moneter, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan menjamin keandalan dan kelancaran sistem pembayaran. Data dan informasi tersebut dihimpun Bank Indonesia dari berbagai sumber melalui laporan dan/atau survey dari a.l. lembaga keuangan bank dan non bank, instansi pemerintah, pasar modal, eksportir, perusahaan yang memiliki eksposur utang luar negeri, bahkan dari sektor rumah tangga.
4.
Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia sangat mendukung penerapan Nomor Induk Kependudukan dan KTP elektronik yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, mengingat permasalahan mendasar dari pencatatan kependudukan di Indonesia adalah permasalahan ketunggalan data. Program yang dilaksanakan oleh Kemendagri untuk digitalisasi data kependudukan dengan teknologi biometric berupa perekaman sidik jari dan pemindaian retina mata untuk menjamin ketunggalan seseorang merupakan suatu langkah yang sangat maju untuk mengatasi permasalahan tersebut.
5.
Dalam perkembangannya, data kependudukan yang dihimpun dan dikelola oleh Kemendagri tersebut dapat memiliki manfaat yang meluas termasuk pada pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan bahkan lembaga-lembaga terkait lainnya. Beberapa contoh manfaat data kependudukan tersebut dalam pelaksanaan tugas BI dan lembaga keuangan khususnya perbankan antara lain: a. Pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada nasabah dan masyarakat dalam bidang penyaluran kredit. Sebagaimana diketahui saat ini Bank Indonesia mengelola Sistem Informasi Debitur (SID) yang sampai saat ini telah menghimpun sekitar 82 juta data debitur dari lembaga keuangan bank dan non bank dengan lebih dari 180 juta fasilitas kredit. Data SID ini dimanfaatkan oleh lembaga keuangan bank dan non bank sebagai salah satu
2
SAMBUTAN DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA DALAM ACARA PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA BANK INDONESIA DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 23 Februari 2015
pertimbangan utama dalam proses pemberian kredit yaitu untuk mengecek identitas pribadi debitur, fasilitas kredit yang telah dimiliki dari lembaga keuangan lain, riwayat pembayaran, agunan dan lain-lain. Dengan demikian, keakuratan dan ketunggalan data debitur merupakan faktor yang sangat penting. b. Kedua, meningkatkan efektivitas Bank Indonesia dalam
melakukan
assessment dan merancang kebijakan di bidang perkreditan yang lebih tepat sasaran. c. Ketiga, mendukung dunia perbankan untuk lebih memahami dan mengenali calon nasabah beserta perilaku keuangan secara lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, perbankan diharapkan dapat juga merancang pola-pola pemberian kredit murah bahkan tanpa agunan bagi individu-individu atau Rumah Tangga yang memiliki perilaku keuangan yang sehat. Hal inilah yang sering kita namakan program keuangan inklusif. Hadirin yang kami hormati, 6.
Dalam berbagai kesempatan seringkali saya menyampaikan bahwa data Global Financial Inclusion Index tahun 2011 mencatat hanya sekitar 20%1 dari penduduk dewasa di Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal, atau dengan kata lain terdapat lebih dari 135 juta penduduk yang memiliki akses sangat terbatas atau tanpa akses sama sekali ke lembaga keuangan formal (atau biasa kita sebut unbanked people). Rendahnya akses masyarakat ke lembaga keuangan formal tersebut menjadi isu strategis nasional mengingat terdapat hubungan yang kuat antara perluasan akses keuangan dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Keuangan Inklusif telah menjadi agenda prioritas pemerintah yang dituangkan dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
7.
Salah satu penyebab rendahnya akses masyarakat unbanked ke lembaga keuangan formal adalah adanya asimetris informasi. Umumnya data masyarakat unbanked sulit diperoleh untuk dapat dijadikan sebagai data awal dalam melakukan analisa potensi
1
World Bank report “Global Financial Inclusion Index”
3
SAMBUTAN DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA DALAM ACARA PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA BANK INDONESIA DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 23 Februari 2015
nasabah. Oleh karena itu, perlu adanya sarana penyediaan informasi yang mampu melakukan mapping terhadap potensi masyarakat unbanked secara memadai sehingga lembaga keuangan formal mampu menyediakan produk dan jasa keuangan yang dibutuhkan. Berawal dari identifikasi kebutuhan informasi ini, sebagai salah satu program keuangan inklusif yang diusung oleh Bank Indonesia adalah Financial Identity Number (FIN). 8.
FIN merupakan nomor yang bersifat unik, inherent, lifetime, simple, transparan dan interoperabilitas yang diberikan kepada masyarakat termasuk unbanked people. Tujuannya adalah untuk mengurangi assymetric information & risk premium; mempermudah dan meningkatkan akses keuangan dari masyarakat; serta memudahkan
lembaga
keuangan
dalam
memperoleh
informasi
calon
nasabah/nasabah. Bagi Bank Indonesia sendiri, FIN sangat bermanfaat untuk menghasilkan suatu basis data dan informasi yang lebih terstruktur mengenai masyarakat yang telah menerima layanan dari lembaga keuangan formal. Namun yang lebih penting lagi, FIN akan menjadi salah satu sumber data utama untuk membuat profil (rating) keuangan individu maupun Rumah Tangga yang akurat sehingga dapat mempermudah bank dalam memberikan paket kredit yang murah, tanpa agunan dan berkualitas. 9.
Pengembangan FIN oleh BI telah dimulai sejak tahun 2012, dengan cara pengumpulan data melalui baseline survey dengan menggunakan data sekunder, serta melalui comprehensive survey dengan wawancara langsung kepada responden. BI sendiri terus menerus melakukan penyempurnaan model bisnis FIN, a.l. melalui pengembangan
sistem
informasi
dan
perluasan
cakupan
database
melalui
perumusan konsep digital kuesioner yang dalam tahap awal akan diujicobakan melalui agen Layanan Keuangan Digital. Dan dalam kaitan ini, data dalam database NIK (eKTP) akan dimanfaatkan pada saat pembentukan data FIN sehingga dapat mempercepat proses capturing data dan sekaligus menghindari duplikasi data FIN sehingga dapat menjamin ketunggalan data FIN bagi setiap penduduk.
4
SAMBUTAN DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA DALAM ACARA PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA BANK INDONESIA DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 23 Februari 2015
Hadirin yang kami hormati, 10. Kami bergembira bahwa kebijakan dan program kerja Bank Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat a.l. melalui Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif dapat bersinergi dengan Program Data Kependudukan, Nomor Induk Kependudukan, dan KTP elektronik Kemendagri sehingga dapat memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi sistem keuangan khususnya dan masyarakat Indonesia. 11. Kami percaya bahwa penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan suatu langkah awal bagi kedua instansi, dan selanjutnya tentu diperlukan berbagai langkahlangkah teknis untuk merealisasikan kemanfaatan yang diharapkan ini. 12. Sebagai penutup, kami menyampaikan apresiasi dan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada Kemendagri dan pihak-pihak yang mendukung terealisasinya Perjanjian Kerja Sama ini. Semoga langkah dan niat baik kita ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan diberikan kelancaran dalam implementasinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Jakarta, 23 Februari 2015
5
