ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nama/NPM Pembimbing
: Kanip/24213760 : Widada, SE., MM.
LATAR BELAKANG MASALAH • Pajak merupakan sumber penerimaan penting bagi negara, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. • Salah satu pajak yang ditetapkan pemerintah diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh) pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. • Pasal 21 masih banyak ditemukan wajib pajak yang tidak mengetahui cara perhitungan yang baik dan yang benar.
LATAR BELAKANG MASALAH • Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU No.36 Tahun 2008 Tentang PPh • Pasal 21 bagi pejabat negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri dan Pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
RUMUSAN DAN BATASAN MASALAH – Rumusan Masalah Dalam Penulisan Ilmiah ini, rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut : • Bagaimana penerapan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil? • Apakah penerapan Pajak Penghasilan PPh pasal 21 pada Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER 32/PJ/2015 ? – Batasan Masalah Penulis Ilmiah berorientasi pada pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan mengambil sampel penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Direktorat Jenderal dan Pencatatan Sipil berdasarkan SPT tahunan.
TUJUAN PENELITIAN • Mengetahui penerapan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. • Untuk mengetahui apakah penerapan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER 32/PJ/2015.
HASIL DAN PEMBAHASAN
PPh pasal 21 adalah
pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.
HASIL DAN PEMBAHASAN Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2013 • Rp. 36.000.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi. • Rp. 3.000.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin. • Rp. 36.000.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. • Rp. 3.000.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
HASIL DAN PEMBAHASAN Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000
5%
Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000
15%
Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000
25%
Di atas Rp. 500.000.000
30%
HASIL DAN PEMBAHASAN PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Penghasilan Bruto : Gaji, Tunjangan, Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja
Dikurangkan: Biaya jabatan (5% dari peng. Bruto max 6jt/tahun atau 500rb/bulan Iuran pensiunan yang dibayar sendiri)
Penghasilan netto Dikurangkan dengan ptkp
Menghitung Penghasilan kena pajak dikenakan tarif pajak
Format Perhitungan PPh Pasal 21
Contoh perhitungan untuk PNS tahunan : Untuk R. Jumadin, golongan III/b mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 40.244.100, tunjangan istri sebesar Rp. 4.024.410, tunjangan anak sebesar Rp. 2.414.646 untuk 3 orang anak, tunjangan beras mendapatkan sebesar Rp. 4.345.200 karena terdapat 5 jiwa yaitu R. Jumadin, Istri dan 3 orang anak, sedangkan tunjangan khusus untuk golongan III/b sebesar Rp. 2.405.526. Berapakah besarnya PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan R. Jumadin tiap bulannya ?
Perhitungan berdasarkan data diatas :
Jadi, Pajak Penghasilan pasal 21 terutang dan telah dipotong oleh Dirjen DukCapil atas nama R. Jumadin adalah sebesar Rp. 21.400,00
KESIMPULAN • Berdasarkan penelitian pada penerapan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak terdapat selisih atau Nihil. • Berdasarkan penerapan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk 10 orang pegawai telah sesusai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER 32/PJ/2015.
SARAN • Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan agar dapat mempertahankan keakuratan dalam penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 serta dapat mengikuti peraturan perpajakan apabila terjadi perubahan supaya tidak mendapatkan sanksi perpajakan. • Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penulisan tidak hanya berfokus pada perhitungan pajak penghasilan pasal 21.
