ANALISIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA OLAHRAGA KOTA BANJARBARU Tamjiddin ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengenaan pajak penghasilan Pasal 21 Atas gaji pegawai negeri sipil pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga Kota Banjarbaru selama ini dan untuk mengetahui pengenaan pajak penghasilan Pasal 21 Atas gaji pegawai negeri sipil pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga Kota Banjarbaru agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162 yang berlaku tanggal 01 Januari 2013. Untuk melakukan analisis terhadap pengenaan PPh Pasal 21 pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga Kota Banjarbaru, maka penulis menggunakan alat analisis deskriptif, yaitu metode analisis dengan cara membandingkan penyajian data yang berasal dari masalah yang dihadapi pihak kedinasan, dari masalah-masalah itu dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan yang didasarkan pada teori-teori yang ada yaitu peraturan UndangUndang Perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan pajak penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga Kota Banjarbaru selama ini dapat dikatakan belum berhasil guna dan tepat guna, karena pihak Kedinasan masih menggunakan dan mengacu perhitungan pada ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang lama yaitu UU No. 36 Tahun 2008 sedangkan yang terbaru adalah PMK No. 162 Tahun 2013, dimana terjadi perubahan amandemen dari Menteri Keuangan terhadap perhitungan PTKP. Terdapat selisih atau salah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Banjarbaru pada tahun 2012 dan perhitungan sampai bulan Juni 2013. Kesalahan perhitungan terjadi karena kesalahan penggunaan dasar Undang – Undang. Kata Kunci : Gaji PNS, PPh Pasal 21 PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Amandemen atas UndangUndang Pajak Penghasilan (PPh) yang baru kini sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Beberapa tarif pajak dipotong, sehingga diperkirakan potensi kehilangan pajaknya mencapai Rp. 40 Triliun. Wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan pajak yang lebih tinggi.
Pokok-pokok pikiran dalam UU PPh yang baru disahkan oleh DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta pada tanggal 2 September 2008 dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tarif PPh yang berlaku di negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah, meningkatkan daya saing dalam negeri, mengurangi beban pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP). Menurut Hilariu (2005 : 25) menjelaskan bahwa pajak yang
272
273
dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pengenaan pajak dilakukan terhadap penghasilan yang diterima secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarim anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiunan, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun dengan mekanisme gaji bruto yang didapat oleh yang bersangkutan. Pencairan gaji yang termuat terkhusus untuk gaji pegawai negeri sipil yang bekerja bagi Pemerintah Daerah. Langkah pencairan tidaklah mudah, karena diatur oleh Peraturan Daerah. Mekanisme pencairan yang tidak mudah ini perlu disosialisasikan pada masyarakat luas. Untuk itu, penulis memaparkan mekanisme atas pencairan gaji pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan yang telah disusun Pemerintah Daerah. Pemaparan yang dijelaskan merupakan hasil dari pengamatan atas kegiatan pencairan gaji yang selama ini terjadi. Pencairan gaji pegawai negeri sipil melibatkan pihak penting yang terkait. Pihak tersebut yang nantinya akan melaksanakan anggaran dan bertanggung jawab atas cairnya anggaran. Pihak yang terkait harus menjalankan tugas yang diberikan
sesuai yang diatur oleh Peraturan Daerah. Meski tidak semua pegawai negeri sipil dapat mencairkan anggaran gaji tapi bukan berarti pihak yang terlibat dalam pencairan gaji sedikit. Dalam pembahasan akan dijelaskan pihak- pihak yang terkait dalam pencairan gaji pegawai negeri sipil. Pembahasan memaparkan pihak yang terkait dan tugas yang selama ini telah dilakukan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pihak yang terkait dirasa perlu dipaparkan untuk mengetahui lebih jauh peran setiap pihak dalam proses pencairan gaji pegawai negeri sipil. Bukan hanya pihak yang terkait dan mekanisme pencairan gaji yang diatur oleh Pemerintah Daerah tetapi juga dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan merupakan syarat – syarat tertulis yang harus dipenuhi dan diajukan untuk dapat mencairkan anggaran. Dokumen tersebut memuat surat dari awal permintaan anggaran sampai dokumen yang menunjukkan perintah untuk mencairkan dana pada bank yang ditunjuk. Dokumen untuk mencairkan anggaran terdiri dari beberapa surat, dan surat tersebut tidaklah sedikit, untuk itu perlu adanya suatu pembahasan untuk menunjukkan surat – surat yang diperlukan dalam proses cairnya anggaran gaji. Pembahasan tersebut akan menjelaskan dokumen yang harus dipenuhi di dalam proses pencairan gaji berlandaskan atas pengamatan yang dilakukan pada proses pencairan gaji pegawai negeri sipil. Gaji atas Pegawai negeri sipil yang sudah cair juga terutang pajak penghasilan pasal 21. Pajak yang terutang tersebut harus disetorkan ke kas Negara. Penyetoran pajak penghasilan menggunakan dokumen yang diperlukan untuk diserahkan ke kantor pajak. Dalam penyetoran
274
pajak penghasilan atas gaji pegawai negeri sipil terdapat mekanisme yang harus ditaati. Perlu adanya pembahasan yang menunjukkan mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai negeri sipil yang selama ini terjadi apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembahasan yang dilakukan atas dasar kegiatan prosedur dan pengenaan penggajian yang selama ini terjadi pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga Kota Banjarbaru. Berdasar latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian “Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga Kota Banjarbaru”. Rumusan Masalah Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu : 1. Bagaimanakah pengenaan pajak penghasilan Pasal 21 Atas gaji pegawai negeri sipil Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga Kota Banjarbaru selama ini ? 2. Bagaimanakah pengenaan pajak penghasilan Pasal 21 Atas gaji pegawai negeri sipil Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga Kota Banjarbaru agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162 yang berlaku tanggal 01 Januari 2013 ? Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :
1. Mengetahui pengenaan pajak penghasilan Pasal 21 Atas gaji pegawai negeri sipil Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga Kota Banjarbaru selama ini. 2. Mengetahui pengenaan pajak penghasilan Pasal 21 Atas gaji pegawai negeri sipil Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga Kota Banjarbaru agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162 yang berlaku tanggal 01 Januari 2013. Manfaat Penelitian Manfaat hasil penelitian ini ditinjau dari aspek akademis, aspek pengembangan ilmu pengetahuan dan aspek praktis adalah : 1. Aspek Akademis Penulis berharap penelitian yang telah disusun ini dapat bermanfaat mengenai pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai Negeri Sipil yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar atau informasi untuk menambah wawasan dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya. 2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai dasar sumber informasi bagi penelitian yang akan datang, serta dapat dijadikan untuk membandingkan antara teori yang satu dengan teori yang lain selama perkuliahan dan dapat mengembangkan daya fikir yang sistematis. 3. Aspek Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk mengambil keputusan yang objektif dalam usahanya untuk menanggulangi masalah yang terkait dengan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji
275
pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perpajakan. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Pajak Menurut Smeets seperti yang dikutip oleh Suandy (2007 : 8) mendefinisikan pajak sebagai prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma – norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Munawir (2009 : 23) yang mengutip pernyataan Soemitro mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak yaitu iuran kepada kas Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan - peraturan, dengan tidak mndapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Pudyatmoko, 2007 : 12). Beberapa definisi pajak diatas dapat diambil kesimpulan mengenai pengertian pajak sesuai dengan karakteristik pajak yaitu pajak merupakan iuran pada Negara yang dipungut oleh pemerintah berdasar peraturan perundang – undangan yang dapat dipaksakan, tanpa mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukan dan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.
Sistem Pemungutan Pajak Sistem Pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi : a. Official Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. b. Self Assessment System Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dam melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. c. Withholding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pajak Penghasilan Standar Akuntansi Keuangan mendefinisikan pajak penghasilan, tepatnya dalam pendahuluan. Pernyataan SAK No. 46 2010 adalah sebagai berikut : “Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan”. PPh dipungut berdasarkan UU Republik Indonesia Tahun 1983 tentang PPh yang selanjutnya mengalami beberapa kali amandemen karena disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Perubahan pertama, dimuat dalam UU RI No. 7 Tahun 1991, yang selanjutnya UU RI No. 10 Tahun 1994, UU RI No. 17 Tahun 2000, UU RI No. 36 Tahun 2008 dan yang terakhir adalah PMK Nomor 162 yang berlaku tanggal 01 Januari 2013.
276
Pajak Penghasilan Pasal 21 a. Dasar Hukum 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 7 tahun 1991. 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1991 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. b. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 Subjek Pajak Penghasilan pasal 21 adalah penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan pasal 21, yang terdiri dari : 1. Pegawai (termasuk pegawai negeri sipil, pegawai tetap dan pegawai lepas yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala). 2. Penerima pensiun. 3. Penerima honorarium. 4. Penerima upah. 5. Orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotong pajak. c. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21
1. Kantor perwakilan negara asing. 2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersamasama mereka dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. 4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. d. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk
277
1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. 3. Laba usaha. 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 13. Penghasilan lain yang diatur dalam Undang – Undang. e. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, harta hibahan yang ketentuannya diatur Peraturan Menteri Keuangan. 2. Warisan. 3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b. 4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan
atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit). 5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. 6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah. 7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pension baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. 8. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan,perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. 9. Dan yang lainnya sesuai Undang- Undang. f. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. 2. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. 3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang
278
pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun. 4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. 5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. g. Pengurangan Yang Diperbolehkan 1. Dasar pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan adalah Penghasilan Kena Pajak. 2. Besarnya Penghasilan neto bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI ditentukan berdasarkan jumlah seluruh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dikurangi dengan : a) biaya jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang biaya jabatan; dan b) iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 3. Besarnya penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pensiunan
ditentukan berdasarkan seluruh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dikurangi dengan biaya pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang biaya pensiun. 4. Besarnya Penghasilan Kena Pajak ditentukan berdasarkan penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak. a) Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi. b) Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin. c) Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. d) Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. i. Tarif Pajak Yang Diterapkan Atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Adapun tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dapat dilihat pada tabel berikut :
279
Tabel 1 Tarif pajak No.
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
1 2
Sampai dengan Rp. 50.000.000,Diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,Diatas Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,Diatas Rp. 500.000.000,-
3 4
Tarif Pajak 5% 15% 25% 30%
Sumber : Dirjen Pajak, 2013
PPh Pasal 21 Tahun 2013 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD a. Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Penghasilan Tetap dan Teratur Setiap Bulan Penghitungan PPh Pasal 21 untuk penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu : 1. Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak, yang dilaporkan dalam SPT masa PPh Pasal 21, selain masa pajak Desember atau masa pajak terakhir, 2. Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian 1721 A2 dan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa pajak terakhir. Penghitungan pada masa pajak Desember dilakukan bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, POLRI yang bekerja sampai akhir tahun takwim dan bagi pensiunan yang menerima penghasilan pensiun sampai akhir tahun takwim. Penghitungan masa atau bulanan selain masa pajak Desember atau masa pajak penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI dan Anggota POLRI meliputi
1. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima selama sebulan yang meliputi seluruh gaji dan tunjangan, 2. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan dan iuran pensiun, 3. Selanjutnya dihitung penghasilan netto setahun yaitu jumlah penghasilan netto sebulan dikalikan 12 bulan, 4. Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau anggota POLRI mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan netto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan netto sebulan dengan banyaknya bulan sejak Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, maupun Anggota POLRI mulai bekerja sampai dengan bulan Desember, 5. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak yaitu sebesar penghasilan netto setahun sebagaimana dimaksud pada angka 3 atau 4 dikurangi dengan PTKP, 6. Penghasilan PPh Pasal 21 terutang atas perkiraan penghasilan setahun dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 UU PPh terhadap PKP, 7. Selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah sebulan, yaitu : a) Jumlah PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan sebagaimana angka 3 dibagi dengan 12, b) Jumlah PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibagi banyaknya bulan yang
280
menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada angka 4. Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Pensiunan meliputi : 1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan penerima pensiun pada tahun pertama pensiun adalah sebagai berikut : a) Terlebih dahulu dihitung penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan pensiun sampai dengan bulan Desember, b) Selanjutnya penghasilan netto pensiun sebagaimana huruf a) ditambah dengan penghasilan netto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima sebelum Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun, c) Untuk menghitung PKP, jumlah penghasilan pada huruf b) tersebut dikurangi dengan PTKP dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh terhadap PKP tersebut, d) PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 dalam huruf c) dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari Bendahara sebelum Pejabat Negara, PNS,
Anggota TNI, maupun Anggota POLRI pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun, e) PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah sebulan adalah sebesar PPh Pasal 21 seperti tersebut dalam huruf d) dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a). 2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima pensiun pada tahun kedua dan seterusnya adalah sebagai berikut : a) Terlebih dahulu dihitung penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, b) Selanjutnya dihitung perkiraan penghasilan netto setahun yaitu jumlah penghasilan netto sebulan dikalikan 12, c) Untuk menghitung PKP jumlah penghasilan pada huruf b) tersebut dikurangi dengan PTKP dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh terhadap PKP tersebut, d) Selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan yang ditanggung Pemerintah yaitu sebesar jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c) dibagi dengan 12. Apabila kepada Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI maupun Anggota POLRI dan pensiunan diberikan gaji, uang pensiun dan tunjangan ke 13 atau rapel gaji
281
dan atau tunjangan maka PPh Pasal 21 dihitung dengan cara sebagai berikut : 1. Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan berupa gaji uang pensiun dan tunjangan ke 13 (ketiga belas). 2. Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang disetahunkan tanpa gaji dan tunjangan ke 13 (ketiga belas) atau uang pensiun dan tunjangan ke 13 (ketiga belas). 3. Selisih antara PPh Pasal 21 menurut perhitungan angka 1 dan angka 2 adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa gaji dan tunjangan ke 13 (ketiga belas) atau uang pensiun dan tunjangan ke 13 (ketiga belas). 4. Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI maupun Anggota POLRI dan Pensiunan baru mulai bekerja atau pensiun setelah bulan Januari maka PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan ke 13 (ketiga belas) atau uang pensiun dan tunjangan ke 13 (ketiga belas) tersebut dihitung dengan cara sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 3 dengan memperhatikan ketentuan mengenai perhitungan PPh Pasal 21 bulanan atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan. 5. Apabila kepada Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI maupun Anggota POLRI dan Pensiunan dibayar (rapel gaji), maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 3. Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat teratur dan tetap setiap bulan yang
pembayarannya terpisah dan pembayaran gaji kepada seorang Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI maupun Anggota POLRI baik karena ditugaskan pada Satuan Kerja lain atau adanya tambahan tunjangan tertentu, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan cara sebagai berikut : 1. Bendahara yang membayarkan gaji pokok melakukan perhitungan PPh Pasal 21. 2. Bendahara yang membayarkan tambahan penghasilan tetap dan teratur setiap bulan melakukan perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut : a) Dihitung PPh Pasal 21 atas keseluruhan penghasilan tetap dan teratur yang diterima setiap bulan yang disetahunkan maupun atas tambahan penghasilan. b) PPh Pasal 21 yang terutang atas tambahan penghasilan yang bersifat tetap dan teratur setiap bulan adalah sebesar selisih antara PPh Pasal 21 dihitung yang disetahunkan dan tambahan penghasilan. Penghitungan PPh Pasal 21 selain penghasilan gaji tetap dan teratur setiap bulan berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun meliputi : 1. PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif PPh Final atas jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran, 2. Tarif PPh Final diterapkan dengan memperhatikan golongan dari PNS dan golongan pangkat bagi anggota TNI dan anggota POLRI, 3. Dalam hal jumlah penghasilan bruto atas honorarium atau imbalan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat dipisahkan dari jumlah pembayaran lainnya sehubungan
282
dengan pembayaran yang bersifat lump sum maka besarnya penghasilan bruto yang menjadi dasar penerapan tarif PPh Final adalah sebesar jumlah seluruh pembayaran lump sum tersebut. PPh Pasal 21 Untuk PNS Semua Golongan / Pangkat PPh Final Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat final adalah sebagai berikut : a. Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Tunjangan Hari Tua atau Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara Jamsostek, b. Uang pesangon, c. Hadiah atau penghargaan perlombaan, d. Honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi, e. Tarif PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD 1. Sebesar 0% (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya; 2. Sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya; 3. Sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162 yang berlaku tanggal 01 Januari 2013 Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap besarnya bagian penghasilan pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 206/PMK.011/2012 tertanggal 17 Desember 2012 sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 254/PMK.03/2008. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2013 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2012 berubah menjadi sebagai berikut : 1. Rp24.300.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; 2. Rp2.025.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; 3. Rp24.300.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami; 4. Rp2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga; Ketentuan penyesuaian besarnya PTKP tersebut berlaku mulai tanggal 1 Januari 2013. Berikut tabel perbandingan PTKP berdasarkan PMK Nomor
283
162/PMK.011/2012 dengan sebelumnya : Tabel 2 Perbandingan PTKP
Status
No. 254/PMK.03/2008 Lama
No. 162/PMK.011/2012 Baru
Baru/bln
TK/0
15,840,000
24,300,000
2,025,000
K/0
17,160,000
26,325,000
2.193.750
K/1
18,480,000
28,350,000
2.362.500
K/2
19,800,000
30,375,000
2.531.250
K/3
21,120,000
32,400,000
2.700.000
K/I/3
36,960,000
56,700,000
4.700.000
Sumber : Dirjen Pajak, 2013
Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1. Riset Kepustakaan (Library Research) Yaitu metode yang digunakan untuk mencari data yang bersifat sekunder, biasanya data yang berasal dari luar Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Banjarbaru. Data ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis sumber pustaka yang relevan berhubungan dengan masalah yang diteliti guna memperoleh tinjauan pustaka yang dapat dijadikan panduan dalam penulisan ini seperti penelitian terdahulu, Undang-Undang Perpajakan dan pendapat para ahli. 2. Riset Lapangan (Field Research) Riset lapangan ini menggunakan teknik pengumpulan yang menggunakan 3 (tiga) bagian sebagai berikut : a. Pengamatan Pengamatan ini dilakukan langsung di lokasi penelitian untuk mendapat informasi
yang sebenarnya yang dibutuhkan tentang permasalahan yang diangkat. b. Wawancara Penulis melakukan pengumpulan data dengan mewawancarai setiap pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat untuk mendapat informasi yang lebih akurat. c. Dokumentasi Dokumen yang dijadikan sumber informasi bagi penulis adalah dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis. Dokumen tersebut dapat berupa catatan, arsip serta perundang – undangan dan dokumen lain yang mendukung pencarian informasi yang diperoleh dari objek penelitian. Teknik Analisa Data Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif. Metode ini merupakan penyajian data yang berasal dari masalah yang dihadapi perusahaan, dari masalahmasalah itu dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan yang didasarkan pada teori-teori yang ada yaitu peraturan Undang-Undang Perpajakan. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga Kota Banjarbaru yang beralamatkan di Jalan Basuki Rahmat No. 03 Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sejarah Singkat Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Banjarbaru
284
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberikan kewenangan yang luas untuk membuka peluang bagi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Banjarbaru dalam menetapkan kebijakankebijakan untuk meningkatkan jasa pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan di sektor kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Banjarbaru ini dilakukan melalui upaya pemikiran dengan suatu visi dan misi yang nantinya dapat mengantisipasi tantangan berat yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah pada umumnya dan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga pada khususnya. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Banjarbaru Suatu organisasi bisnis baik pemerintahan maupun swasta memiliki visi dan misi sebagai acuan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya agar tujuannya tercapai. Visi merupakan suatu pandangan perusahaan yang jauh ke depan yaitu kemana organisasi tersebut akan dibawa dan dikembangkan agar dapat mempertahankan eksistensinya. Sebuah visi dapat menjadi motivasi suatu organisasi untuk selalu inovatif dan kreatif. Misi merupakan rumusan umum yang bersifat lebih luas dan bersifat jangka panjang mengenai maksud dan sifat dari sebuah organisasi. Misi mengandung filosofi bisnis, mensyaratkan citra yang ingin dipancarkan serta mencerminkan konsep diri perusahaan. Misi juga merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya serta dapat
menentukan arah dan tujuan organisasi agar dapat menentukan arah dan tujuan organisasi agar dapat konsisten dan eksis, maka visi dan misi dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut : a. Visi “Terdepan Dalam Budaya, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga”. b. Misi “Meningkatkan Prestasi dan Daya Saing di Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga”. Hasil Penelitian a. Daftar Pegawai PNS Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Banjarbaru dan Golongan/Pangkat Pegawai adalah makhluk sosial yang menjadi kekayaan utama bagi setiap organisasi. Mereka menjadi perencana, pelaksana, dan pengendali yang selalu berperan aktif dalam mewujudkan tujuan organisasi. Pegawai ini menjadi pelaku yang menunjang tercapainya tujuan, mempunyai pikiran, perasaan dan keinginan yang dapat mempengaruhi sikap-sikapnya terhadap pekerjaannya. Berikut ini disajikan tabel jumlah PNS, golongan/pangkat dan penghasilan pegawai Negeri Sipil Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Banjarbaru bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juni 2013.
285 Tabel 4.1 Daftar Pangkat, Golongan dan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Banjarbaru
No.
Pangkat
Golongan
Status
Gaji Pokok
Tunj. Istri/Suami
Tunj. Anak
Tunj. Struktural
Tunj. Beras
Tunj. Lain
Total
1
Pembina Tk I
IV/b
K/2
3,782,900
378,290
-
2,025,000
116,100
2
Pembina Tk I
IV/b
K/3
4,151,700
415,170
83,034
1,260,000
174,150
6,084,054
3
Pembina
IV/a
K/3
3,743,700
374,370
149,743
1,260,000
232,200
5,760,013
4
Pembina
IV/a
K/3
3,983,300
398,330
159,332
980,000
232,200
5,753,162
5
Pembina
IV/a
K/3
3,629,400
362,940
72,668
980,000
174,150
5,219,158
6
Pembina
IV/a
K/3
3,861,600
386,160
154,464
540,000
232,200
5,174,424
7
Pembina
IV/a
K/3
3,518,600
351,860
70,372
540,000
174,150
4,654,982
8
Penata Tk I
III/d
K/3
3,482,100
348,210
69,642
540,000
174,150
4,614,102
9
Penata Tk I
III/d
K/3
3,482,100
348,210
69,642
540,000
174,150
4,614,102
10
Penata Tk I
III/d
K/3
3,272,700
327,270
65,454
540,000
174,150
4,379,574
11
Penata Tk I
III/d
K/3
3,075,900
307,690
123,086
540,000
232,200
4,278,876
12
Penata
III/c
K/3
2,688,900
268,900
107,566
13
Penata Muda Tk I
III/b
K/2
2,661,100
-
53,222
540,000
116,100
14
Penata Muda Tk I
III/b
K/3
3,306,200
330,620
132,248
-
232,200
185,000
4,186,268
15
Penata Muda Tk I
III/b
K/1
3,205,200
-
-
-
58,050
185,000
3,448,250
16
Penata Muda Tk I
III/b
K/1
3,205,200
-
-
265,000
58,050
17
Penata Muda Tk I
III/b
K/1
2,920,500
-
-
-
58,050
185,000
3,163,550
18
Penata Muda Tk I
III/b
K/1
2,661,100
-
-
-
58,050
185,000
2,904,150
19
Penata Muda Tk I
III/b
K/1
2,661,100
-
-
-
58,050
185,000
2,904,150
20
Penata Muda Tk I
III/b
K/3
2,501,000
250,100
50,020
-
174,150
185,000
3,160,270
21
Penata Muda Tk I
III/b
K/3
2,424,700
242,170
96,988
-
232,200
185,000
3,181,058
22
Penata Muda
III/a
K/1
2,475,100
-
-
-
58,050
185,000
2,718,150
23
Penata Muda
III/a
K/3
2,399,500
239,950
47,990
-
174,150
185,000
3,046,590
-
232,200
-
185,000
6,302,290
3,482,566 3,370,422
3,528,250
286
24
Penata Muda
III/a
K/1
2,326,300
-
-
-
58,050
185,000
2,569,350
25
Penata Muda
III/a
K/1
2,255,200
-
-
-
58,050
180,000
2,493,250
26
Pengatur
II/c
K/3
2,012,500
201,250
40,250
-
174,150
180,000
2,608,150
27
Pengatur
II/c
K/0
2,012,500
-
-
-
58,050
180,000
2,250,550
28
Pengatur
II/c
K/0
2,012,500
-
-
-
58,050
180,000
2,250,550
29
Pengatur Muda Tk I
II/b
K/0
2,552,400
-
-
-
58,050
180,000
2,790,450
30
Pengatur Muda Tk I
II/b
K/0
2,185,800
-
-
-
58,050
180,000
2,423,850
31
Pengatur Muda Tk I
II/b
K/3
2,119,100
211,910
84,764
-
232,200
180,000
2,827,974
32
Pengatur Muda Tk I
II/b
K/3
2,119,100
-
84,764
-
174,150
180,000
2,558,014
33
Pengatur Muda Tk I
II/b
K/1
2,054,400
-
-
-
58,050
180,000
2,292,450
Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Banjarbaru
287
Pembahasan 1. Pengenaan pajak penghasilan Pasal 21 Atas gaji pegawai negeri sipil Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga Kota Banjarbaru selama ini Pengenaan PPh Pasal 21 atas gaji PNS dan dokumen yang dibutuhkan untuk penyetoran pajak penghasilan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga Kota Banjarbaru selama ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162 yang berlaku tanggal 01 Januari 2013, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut : a. Menghitung dan memotong PPh Pasal 21 1. Dasar penghitungan PPh Pasal 21 adalah penghasilan dan tunjangan-tunjangan yang sebenarnya diterima atau diperoleh oleh pegawai. 2. Gaji tersebut kemudian dikurangkan dengan biaya jabatan dan PTKP yang kemudian menghasilkan penghasilan netto 3. Untuk menghitung PPh Pasal 21 yang terutang yaitu dengan mengalikan penghasilan netto dengan tarif pengenaan PPh Pasal 21 b. Menyetorkan PPh Pasal 21 atas pegawai 1. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Banjarbaru mendaftarkan diri sebagai pemotong pajak ke KPP di Banjarbaru 2. Penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang diisi sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan pemotong pajak
3.
c. Pemotong pajak memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai Melaporkan surat pemberitahuan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Banjarbaru sebagai pemotong pajak wajib melaporkan Surat Pemberitahuan tahunan PPh Pasal 21 beserta lampirannya, SSP dan perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang ke KKP di Banjarbaru. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu pengurangan pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan status. Besarnya PTKP kena pajak yang dipakai dalam pengisian SPT Masa/Tahunan wajib pajak PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan Orang Pribadi pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut : Tabel 2 Pengenaan PTKP No. PTKP Nominal 1 TK/0 Rp. 15.840.000,00 2 K/0 Rp. 17.160.000,00 3 K/1 Rp. 18.480.000,00 4 K/2 Rp. 19.800.000,00 5 K/3 Rp. 21.120.000,00 6 K/1/0 Rp. 33.000.000,00 Sumber Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Banjarbaru
2.Pengenaan pajak penghasilan Pasal 21 Atas gaji pegawai negeri sipil Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga Kota Banjarbaru agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162
288
yang berlaku Januari 2013
tanggal
01
Mekanisme pengenaan pajak penghasilan Pasal 21 Atas gaji pegawai negeri sipil pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga Kota Banjarbaru sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162 yang berlaku tanggal 01 Januari 2013 namun dasar perhitungannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekarang yaitu Penghasilan Tidak Kena Pajak. Adapun Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 3 Penghasilan Tidak Kena Pajak Menurut PMK No. 162 Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6
PTKP TK/0 K/0 K/1 K/2 K/3 K/I/3
Nominal Rp 24.300.000 Rp 26.325.000 Rp 28.350.000 Rp 30.375.000 Rp 32.400.000 Rp 56.700.000
Sumber : Dirjen Pajak, 2013
Atas dasar ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2013 tersebut, maka perhitungan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162 yang berlaku tanggal 01 Januari 2013 pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :
289 Tabel 4 Perhitungan PPh Pasal 21 (Yang Disarankan) Terhitung 01 Januari s/d 31 Desember 2012 Biaya Jabatan No.
Pangkat
Golongan
Status
Total
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(5% x total) (f)
Iuran Pensiun (4,75% x gaji pokok) (g)
Pengh. Netto
Setahun
PKP PTKP
(e-f-g) (h)
(h x 12) (i)
(j)
(i - j) (k)
PPh 21 Terutang (k x 5%) (l)
1
Pembina Tk I
IV/b
K/2
6,271,290
313,565
188,645
5,769,081
69,228,966
19,800,000
49,428,966
205,954
2
Pembina Tk I
IV/b
K/3
5,953,054
297,653
202,585
5,452,816
65,433,796
21,120,000
44,313,796
184,641
3
Pembina
IV/a
K/3
5,629,013
281,451
182,185
5,165,377
61,984,528
21,120,000
40,864,528
170,269
4
Pembina
IV/a
K/3
5,622,162
281,108
194,165
5,146,889
61,762,667
21,120,000
40,642,667
169,344
5
Pembina
IV/a
K/3
5,109,158
255,458
176,470
4,677,230
56,126,761
21,120,000
35,006,761
145,862
6
Pembina
IV/a
K/3
5,073,424
253,671
188,080
4,631,673
55,580,074
21,120,000
34,460,074
143,584
7
Pembina
IV/a
K/3
4,554,982
227,749
170,930
4,156,303
49,875,635
21,120,000
28,755,635
119,815
8
Penata Tk I
III/d
K/3
4,514,102
225,705
169,105
4,119,292
49,431,503
21,120,000
28,311,503
117,965
9
Penata Tk I
III/d
K/3
4,514,102
225,705
169,105
4,119,292
49,431,503
21,120,000
28,311,503
117,965
10
Penata Tk I
III/d
K/3
4,279,574
213,979
158,635
3,906,960
46,883,524
21,120,000
25,763,524
107,348
11
Penata Tk I
III/d
K/3
4,267,876
213,394
153,295
3,901,187
46,814,246
21,120,000
25,694,246
107,059
12
Penata
III/c
K/3
3,581,566
179,078
139,445
3,263,043
39,156,512
21,120,000
18,036,512
75,152
13
Penata Muda Tk I
III/b
K/2
3,270,422
163,521
128,055
2,978,846
35,746,151
19,800,000
15,946,151
66,442
14
Penata Muda Tk I
III/b
K/3
4,085,268
204,263
160,310
3,720,695
44,648,335
21,120,000
23,528,335
98,035
15
Penata Muda Tk I
III/b
K/1
3,348,250
167,413
155,260
3,025,578
36,306,930
18,480,000
17,826,930
74,279
16
Penata Muda Tk I
III/b
K/1
3,428,250
171,413
155,260
3,101,578
37,218,930
18,480,000
18,738,930
78,079
17
Penata Muda Tk I
III/b
K/1
3,063,550
153,178
141,025
2,769,348
33,232,170
18,480,000
14,752,170
61,467
18
Penata Muda Tk I
III/b
K/1
2,804,150
140,208
128,055
2,535,888
30,430,650
18,480,000
11,950,650
49,794
19
Penata Muda Tk I
III/b
K/1
2,804,150
140,208
128,055
2,535,888
30,430,650
18,480,000
11,950,650
49,794
20 Penata Muda Tk I Sumber : Data Diolah
III/b
K/3
3,060,270
153,014
120,050
2,787,207
33,446,478
21,120,000
12,326,478
51,360
290 Tabel 4.7 Perhitungan PPh Pasal 21 (Yang Disarankan) Terhitung 01 Januari s/d 30 Juni 2013
No.
Pangkat
Golongan
Status
Total
Biaya Jabatan (5% x total)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
Iuran Pensiun (5% x gaji pokok) (g)
Pengh. Netto (e-f-g) (h)
Setahun
PKP PTKP (i - j)
(h x 12) (i)
(j)
(k)
PPh 21 Terutang (k x 5%) (l)
1
Pembina Tk I
IV/b
K/2
6,302,290
315,115
189,145
5,798,031
69,576,366
30,375,000
39,201,366
326,678
2
Pembina Tk I
IV/b
K/3
6,084,054
304,203
207,585
5,572,266
66,867,196
32,400,000
34,467,196
287,227
3
Pembina
IV/a
K/3
5,760,013
288,001
187,185
5,284,827
63,417,928
32,400,000
31,017,928
258,483
4
Pembina
IV/a
K/3
5,753,162
287,658
199,165
5,266,339
63,196,067
32,400,000
30,796,067
256,634
5
Pembina
IV/a
K/3
5,219,158
260,958
181,470
4,776,730
57,320,761
32,400,000
24,920,761
207,673
6
Pembina
IV/a
K/3
5,174,424
258,721
193,080
4,722,623
56,671,474
32,400,000
24,271,474
202,262
7
Pembina
IV/a
K/3
4,654,982
232,749
175,930
4,246,303
50,955,635
32,400,000
18,555,635
154,630
8
Penata Tk I
III/d
K/3
4,614,102
230,705
174,105
4,209,292
50,511,503
32,400,000
18,111,503
150,929
9
Penata Tk I
III/d
K/3
4,614,102
230,705
174,105
4,209,292
50,511,503
32,400,000
18,111,503
150,929
10
Penata Tk I
III/d
K/3
4,379,574
218,979
163,635
3,996,960
47,963,524
32,400,000
15,563,524
129,696
11
Penata Tk I
III/d
K/3
4,278,876
213,944
153,795
3,911,137
46,933,646
32,400,000
14,533,646
121,114
12
Penata
III/c
K/3
3,482,566
174,128
134,445
3,173,993
38,087,912
32,400,000
5,687,912
47,399
13
Penata Muda Tk I
III/b
K/2
3,370,422
168,521
133,055
3,068,846
36,826,151
30,375,000
6,451,151
53,760
14
Penata Muda Tk I
III/b
K/3
4,186,268
209,313
165,310
3,811,645
45,739,735
32,400,000
13,339,735
111,164
15
Penata Muda Tk I
III/b
K/1
3,448,250
172,413
160,260
3,115,578
37,386,930
28,350,000
9,036,930
75,308
16
Penata Muda Tk I
III/b
K/1
3,528,250
176,413
160,260
3,191,578
38,298,930
28,350,000
9,948,930
82,908
17
Penata Muda Tk I
III/b
K/1
3,163,550
158,178
146,025
2,859,348
34,312,170
28,350,000
5,962,170
49,685
18
Penata Muda Tk I
III/b
K/1
2,904,150
145,208
133,055
2,625,888
31,510,650
28,350,000
3,160,650
26,339
19
Penata Muda Tk I
III/b
K/1
2,904,150
145,208
133,055
2,625,888
31,510,650
28,350,000
3,160,650
26,339
20
Penata Muda Tk I
III/b
K/3
3,160,270
158,014
125,050
2,877,207
34,526,478
32,400,000
2,126,478
17,721
Sumber : Data Diolah
291
Penelitian dan perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai telah dilakukan. Berikut disajikan tabel rekapitulasi perbandingan hasil perhitungan pajak yang dilakukan oleh Dinas dan Penulis untuk lebih mudah melihat perbedaan yang terjadi. Tabel 4.8 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 berdasar Penghitungan Kedinasan dan Perhitungan Penulis Kedinasan No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pangkat
Pembina Tk I Pembina Tk I Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Penata Tk I Penata Tk I Penata Tk I Penata Tk I Penata Penata Muda Tk I Penata Muda Tk I Penata Muda Tk I Penata Muda Tk I Penata Muda Tk I Penata Muda Tk I Penata Muda Tk I Penata Muda Tk I Jumlah
Penulis
Tahun 2012
Jan s/d Juni 2013
Tahun 2012
Jan s/d Juni 2013
206.426 185.147 170.724 169.830 146.303 144.054 120.242 118.387 118.387 107.745 107.443 75.501 66.762 98.436 74.667 78.467 61.820 50.115 50.115 51.660 2.202.231
415.749 382.265 353.419 351.630 302.580 297.228 249.510 245.800 245.800 224.514 215.883 142.071 142.550 205.991 158.359 165.959 132.665 109.254 109.254 112.346 4.562.827
205.954 184.641 170.269 169.344 145.862 143.584 119.815 117.965 117.965 107.348 107.059 75.152 66.442 98.035 74.279 78.079 61.467 49.794 49.794 51.360 2.194.208
326.678 287.227 258.483 256.634 207.673 202.262 154.630 150.929 150.929 129.696 121.114 47.399 53.760 111.164 75.308 82.908 49.685 26.339 26.339 17.721 2.736.878
Selisih (Lebih Bayar) Tahun Jan s/d 2012 Juni 2013 472 89.071 506 95.038 455 94.936 486 94.996 441 94.907 470 94.966 427 94.880 422 94.871 422 94.871 397 94.818 384 94.769 349 94.672 320 88.790 401 94.827 388 83.051 388 83.051 353 82.980 321 82.915 321 82.915 300 94.625 8.023 1.825.9 49
Sumber : Diolah Penulis
Dari perhitungan yang penulis lakukan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Banjarbaru sejumlah 20 orang pegawai (dijadikan contoh) mengalami salah hitung Pajak Penghasilan Pasal 21. Kesalahan penghitungan oleh pihak Dinas menyebabkan jumlah Pajak Penghasilan yang disetor ke Kantor Pajak terjadi Lebih Bayar. Selisih tersebut terjadi dikarenakan penggunaan dasar Undang – Undang yang berbeda antara penulis dan pihak Kedinasan. Data yang dijadikan dasar penghitungan diatas adalah data gaji para pegawai pada tahun 2012 dan sampai bulan Juni 2013. Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru yaitu PMK No. 162 Tahun 2013 seharusnya
a.
b.
berlaku mulai 1 Januari 2013 akan tetapi pada Januari 2013 pihak Kedinasan tetap melakukan penggenaan Pajak Penghasilan yang lama yaitu berdasar UndangUndang No. 17 tahun 2000 dan No. 46 Tahun 2008, hal itulah penyebab dari kesalahan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai. Perbedaan antara Undang – Undang No 17 Tahun 2000 dan Undang – Undang No 36 Tahun 2008 serta PMK No. 162 Tahun 2013 terletak pada Penghasilan Tidak Kena Pajak. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Banjarbaru menggunakan ketentuan Perpajakan yang lama, yaitu: Berdasar Undang No 36 Tahun 2008 PTKP : WP Pribadi Rp 15.840.000 WP Menikah Rp 1.320.000 WP Tanggungan (3) Rp 1.320.000 masing-masing tanggungan Menurut penulis menggunakan ketentuan Perpajakan yang terbaru, yaitu: Berdasar PMK No. 162 Tahun 2013 PTKP : WP Pribadi Rp 24.300.000 WP Menikah Rp 2.025.000 WP Tanggungan (3) Rp 2.025.000 masing-masing tanggungan Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya adalah: 1. Pengenaan pajak penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga Kota Banjarbaru selama ini dapat dikatakan tepat guna, karena pihak Kedinasan masih menggunakan dan mengacu perhitungan pada ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang lama. 2. Pengenaan pajak penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai
292
negeri sipil pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga Kota Banjarbaru terdapat selisih lebih bayar atau salah penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga Kota Banjarbaru pada tahun 2012 dan perhitungan PPh 21 hingga bulan Juni 2013 Saran Berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangan berdasar kesimpulan diatas : 1. Seharusnya dilakukan koreksi atas perhitungan yang dilakukan. Koreksi tersebut dapat membandingkan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162 yang berlaku tanggal 01 Januari 2013 sehingga perhitungan yang dilakukan sesuai dan efektif, jika kesalahan atau lebih bayar telah terjadi pihak Dinas dapat mengajukan restitusi pada Kantor Pajak setempat 2. Perlu diajarkan juga tentang prosedur dalam melaporkan penghasilan yang diterima dan pajak yang disetor ke Negara pada tiap masanya. Setiap pegawai negeri sipil perlu diberitahukan bahwa atas gaji yang diterima juga dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh Pemerintah Pusat.
DAFTAR PUSTAKA Hilariu, 2005, Perpajakan I, Yogyakarta : Andi Offset Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), PSAK 2010, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
Mardiasmo, 2009. Perpajakan. Yogyakarta : Andi Offset. Munawir, 2009, Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pada PT. Panaroma Travel Banjarmasin, Skripsi (Tidak Dipublikasikan), Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 tentang Perubahan Amandemen PTKP, www.pajak.com (diakses pada tanggal 10 Januari 2014) Pudyatmoko, 2007, Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 dengan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Pada PT. Global Borneo Mandiri Banjarmasin, Skripsi (Tidak Dipublikasikan), Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/ atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Suandy, Rochmat, 2007, Analisis Mekanisme dan Perhitungan PPh Pasal 21 Pada PT. Kharisma Inti Serasi Banjarmasin, Skripsi (Tidak Dipublikasikan), Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Waluyo. 2007. Perpajakan Indonesia. Bandung : Salemba Empat. Zain, Muhammad, 2009, Perencanaan Pajak, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
