ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi pada Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wlingi) Rizqi Arum Mawarni Srikandi Kumadji Idris Effendy (PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,
[email protected]
ABSTRACT The purpose of this study is to determine the systems and procedures for payment of income tax Article 21 and the obstacles that occur in the process of payment of income tax Article 21 on the Civil Service Ngudi Waluyo Hospital. The research will use qualitative method to describe how a problem that has been identified and limited the extent to which efforts to uncover the problems and circumstances as they are, so that the disclosure of the existing facts. Results of analysis in this study shows that Ngudi Waluyo Wlingi hospital is cutting system that calculation withholding tax, deposit and tax reporting is done by the treasurer. In the income tax payment procedure of Article 21 of the salaries and emoluments accounting and tax payment has been carried out properly, but the treasurer are obstacles in the process of Article 21 of the Income Tax reporting to the STO Blitar and does not make payment of income tax cut proof Article 21. Treasurer Ngudi Waluyo Hospital does report and make proof of payment of income tax cut of Article 21 because no software support for the creation of pieces of evidence and reporting to the KPP Pratama return period Blitar. Based on PMK No. 262 / PMK.03 / 2010 then treasurer of Ngudi Waluyo Wlingi Hospital should need to perform the procedure for payment of income tax article 21 as well. Key word : system and procedure, Income Tax Article 21, Civil Servants.
ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur pembayaran pajak penghasilan Pasal 21 serta hambatan-hambatan yang terjadi pada proses pembayaran pajak penghasilan Pasal 21 pada Pegawai Negeri Sipil di RSUD Ngudi Waluyo. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis data menggunakan metode interaktif yaitu reduksi data, model data dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukan bahwa RSUD Ngudi Waluyo Wlingi menggunakan sistem pemotongan withholding tax yang penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajaknya dilakukan oleh bendahara. Pada prosedur pembayaran PPh Pasal 21 atas gaji dan honorarium penghitungan dan penyetoran pajak sudah dilaksanakan dengan baik dan benar, tetapi bendahara terdapat hambatan dalam proses pelaporan PPh Pasal 21 tersebut kepada KPP Pratama Blitar dan tidak membuat bukti potong pembayaran PPh Pasal 21. Berdasarkan PMK Nomor 262/PMK.03/2010 maka hal tersebut sebaiknya bendahara RSUD Ngudi Waluyo perlu melakukan prosedur pembayaran PPh Pasal 21 dengan baik. Kata kunci : Sistem dan Prosedur, PPh Pasal 21 , Pegawai Negeri Sipil.
PENDAHULUAN
merupakan salah satu penerimaan pajak yang
Negara Republik Indonesia merupakan
dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah,
negara hukum berlandaskan Pancasila dan
honorium, tunjangan, dan pembayaran lain
Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung
dengan nama apa pun sehubungan dengan
tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat. Saat
pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan
ini, pajak bukan lagi merupakan sesuatu hal yang
oleh wajib pajak pribadi dalam negeri. Salah satu
asing bagi masyarat Indonesia. Oleh karena itu
yang dikenakan PPh
negara Indonesia
Negeri Sipil. Sistem pemungutan di Indonesia
sebagai
menempatkan perpajakan
kewajiban
dalam
terdapat 3 jenis menurut (Mardiasmo, 2011:7)
mensejahterakan masyarakat dan pembangunan
yaitu self assessment system, official assessment
infrastruktur
untuk
system, dan withholding system. Self assessment
bagi
merupakan pemungutan pajak yang memberi
meningkatkan
yang
kenegaraan
Pasal 21 yaitu Pegawai
berfungsi
pelayanan
publik
masyarakat. Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21
wewenang kepada
Wajib Pajak, sedangkan
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
1
official assessment memberi wewenang kepada
bersangkutan dengan nama dan dapat dalam
Fiskus dan witholding tax memberikan wewenang
bentuk apapun.
kepada pihak ketiga sebagai penentu besarnya pajak
terutang.
Indonesia
Sistem withholding
salah
satunya
diterapkan
mekanisme pemotongan PPh merupakan
salah
satu
tax di pada
Pasal 21. PNS
Wajib
Pajak
yang
pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan sistem withholding systemy yaitu bendahara diberikan wewenang pada pemotongan pajaknya PPh Pasal
21
yang
pembayarannya dilaporkan
prosedur-prosedur
dipotong,
oleh
disetor,
dan
bendaharawan
yang
sehubungan dengan penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sistem witholding tax salah satunya diterapkan pada RSUD Ngudi Waluyo. Pemilihan judul dan objek penelitian ini dilandasi pemikiran bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ngudi Waluyo merupakan Rumah Sakit terbesar di Kabupaten Blitar dan merupakan salah satu instansi pemerintah yang menerapkan sistem withholding tax PPh Pasal 21 pada PNS yang PPh Pasal telah dipotong, disetor dan dibayarkan oleh
bendaharawan.
Bendahara
tersebut
memotong PPh Pasal 21 PNS dengan dua (2) jenis PPh yaitu atas gaji rutin dan honorarium pada PNS.
Berdasarkan
uraian
penulis
ingin
menganalisis tentang sistem dan prosedur pembayaran
PPh
Pasal
21
dengan
judul
“Analisis Sistem dan Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Pegawai Negeri Sipil” (studi pada Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wlingi).
yang dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau jenis pembayarann lain dengan nama dan bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dann kegiatan yang dilakukan WP dalam negeri. METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif menurut (Moelong, 2013:6 ) Teknik pengumpulan data yang
digunakan
adalah
penelitian
secara
langsung terhadap objek penelitian yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi dan analisis data menggunakan metode interaktif yaitu reduksi data, model data dan penarikan kesimpulan. HASIL DAN PEMBAHASAN RSUD Ngudi Waluyo merupakan salah satu instansi
pemerintah
yang
sebagian
besar
pegawai merupakan PNS. Setiap bulan dengan kegiatan yang diadakan RSUD Ngudi Waluyo secara otomatis akan menimbukan kewajiban perpajakan. Dari kegiatan tersebut dilakukan dengan secara teratur atau tidak. Dari kegiatan tersebut PNS akan mendapatkan imbalan dari pemerintah berupa gaji teratur setiap bulannya dan dari gaji tersebut PNS akan dipotong pajak yang besarnya pajak tersebut
nantinya akan
kegiatan yang diadakan oleh RSUD Ngudi
Pajak menurut Andriani (dalam buku Waluyo, 2011:2) ialah kewajiban warga negara kepada negara dalam upaya pembiayaan negara dan warga negara tidak mendapat timbal balik secara langsung dan dapat dipaksakankarena dalam
(Resmi, 2011:167) adalah pajak atas penghasilan
teratur, PNS juga mendapatkan honorarium dari
Pengertian Perpajakan
diatur
Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut
ditanggung oleh pemerintah. Selain kegiatan
TINJAUAN PUSTAKA
sudah
Pajak Penghasilan Pasal 21
Undang-Undang
dan
peraturan-peraturan pemerintah.
Waluyo. Honorarium tersebut harus dipotong pajak PPh Pasal 21 yang bersifat final. 1. Sistem Pemotongan Pajak Penghasilan pada Pegawai Negeri Sipil RSUD Ngudi Waluyo merupakan instansi pemerintah sistem
Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan
yang
menggunakan sistem pemotongan
wewenang
kepada
sistem
pemotongan
with holding tax yaitu pajak
yang
pihak
ketiga
memberi sebagai
menurut
penentuan besarnya pajak yang terutang oleh
setiap
wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud di
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima
RSUD Ngudi Waluyo adalah bendahara yang
atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari
bertugas menghitung, menyetor dan melaporkan
Indonesia mauupun dari luar Indonesia yang
wajib pajak PNS yang bekerja di RSUD Ngudi
dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
Waluyo. Kegiatan perpajakan PNS setiap bulan
menambah
dari gaji akan dipotong oleh bendahara, karena
(Mardiasmo,
2011:135)
kekayaan
merupakan
Wajib
pajak
yang
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
2
pada RSUD Ngudi Waluyo menggunakan
c. Bendahara wajib melaporkan SPT Masa
withholding system dengan bendahara yang
PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak
bertugas sebagai pemotong, menyetor dan
Pratama Blitar paling lama tanggal 20
melaporkan. Bendahara RSUD Ngudi Waluyo
bulan berikutnya.
bertugas dari menghitung pajak PPh Pasal 21
Bendahara RSUD Ngudi Waluyo tidak
kemudian menyetorkan pajak kepada bank Jatim
melaporkan pajak PPh 21 atas gaji kepada
dan terakhir akan melaporkan pajak kepada KPP
KPP Pratama Blitar dengan bentuk SPT
Pratama Blitar. Selain menghitung PPh Pasal 21
Masa PNS sebagai kewajiban terakhir dari
atas Gaji, bendahara juga bertanggung jawab PPh
bendahara. SPT Masa tersebut diisi oleh
21 atas honorarium PNS.
PNS dengan mengacu pada A2 yang dibuat
2. Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan
oleh
bendahara
untuk
mempermudah pengisian SPT tersebut.
Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Prosedur pembayaran pajak penghasilan
3. Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan 21
pasal 21 sebagai contoh pada gaji bulan Februari
atas Tambahan Gaji/ Honorarium di RSUD
dr. Y telah dipotong PPh 21 dan bendahara telah
Ngudi Waluyo
menerbikan A2, dapat dilihat pada Gambar 1.
Tambahan
gaji/
honorarium
pada
PNS
merupakan pajak yang bersifat final, tambahan gaji tersebut dapat berupa kegiatan yang dilakukan di RSUD Ngudi Waluyo yang bersifat menambah
kekayaan
atau
menambah
pendapatan PNS tersebut. Salah satu honorarium PNS
pada
RSUD
Ngudi
Waluyo
adalah
tambahan gaji rutin setiap bulannya pada pejabat yang terdiri dari direktur dan wakil direktur yang selain mendapatkan gaji pokok dari pemerintah juga mendapat tambahan gaji dari RSUD. Gambar 1. Formulir A2 Bukti Pemotongan Pajak
Kewajiban bendahara RSUD Ngudi Waluyo atas
Penghasilan 21 Bagi PNS.
pembayaran honor tersebut adalah :
Sumber : RSUD Ngudi Waluyo Wlingi (2015)
Kewajiban Keuangan
menurut
Peraturan
Menteri
PMK.262/PMK.03/2010
dan
pelaksanaannya di Ngudi Waluyo atas gaji adalah: a. Bendahara wajib memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji; Bendahara memotong PPh Pasal 21, sebagai contoh PNS di RSUD Ngudi Waluyo dengan nama dr. Y dengan A2 pada tahun 2014. b. Bendahara wajib menyetorkan PPh Pasal 21
paling
lama
tanggal
10
bulan
berikutnya; BendaharaRSUD Ngudi Waluyo menyetor pajak PPh 21 kepada bank bank Jatim, tetapi dalam pajak PPh 21 PNS atas gaji merupakan pajak yang ditanggung oleh pemerintah
maka
hal
tersebut
akan
dikurangi langsung dari gaji. Dalam hal ini bendahara tidak membayar pajak pada bank
karena
sudah
dipotong
secara
a. Bendahara wajib untuk memotong PPh Pasal 21 Final atas pembayaran honor; Bendahara memotong PPh Pasal 21 Final atas pembayaran honorarium dengan benar. b. Bendahara wajib untuk membuat bukti potong
PPh
Pasal
21
Final
atas
pembayaran honor; Bendahara membuat bukti potong PPh Pasal
21
Final
honorarium, membuat
atas
tetapi
bukti
pembayaran
bendahara
potong
tidak
dikarenakan
sarana dan prasarana tidak mendukung sehingga
bendahara
membuat
bukti
potong sendiri yang dilakukan secara manual bukan seperti lampiran dari DJP, membuat
lampiran
bukti
potong
sebenarnya hal yang sangat penting karena nantinya bukti potong tersebut akan diberikan kepada WP (Wajib Pajak) dan Bendahara/ pemotong.
otomatis dari gaji perbulannya. Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
3
c. Bendahara wajib menyetorkan PPh Pasal
melakukan setor dengan tepat waktu
21 Final paling lama akhir bulan dilakukan
namun tidak melakukan lapor SPT masa
pembayaran;
ke KPP Pratama Blitar, hal tersebut terjadi
Bendahara wajib menyetorkan PPh Pasal
karena tenaga atau staf yang bertugas
21 Final paling lama akhir bulan dilakukan
menghitung pajak dari RSUD Ngudi
pembayaran.
Bendahara
sudah
tepat
dalam hal penyetoran pajak yang telah dilaksanakan
pada
saat
akhir
Waluyo yang kurang. 3. Pada tahap prosedur pembayaran PPh
bulan
Pasal 21 Final atas honorarium bendahara
Februari.
sudah perhitungan PPh Pasal 21 dengar
d. Bendahara wajib melaporkan SPT Masa
benar, melakukan setor tepat waktu tetapi
PPh Pasal 21 ke Kantor PelayananPajak
tidak
Pratama Blitar.
nantinya akan diserahkan kepada WP
RSUD
Ngudi
bukti
potong
yang
tidak
guna sebagai bukti atas pemotongan, hal
melaksanakan kewajiban pelaporan SPT
ini terjadi karena tidak adanya sarana dan
dikarenakan oleh kekurangan tenaga pada
prasarana
bendahara
membuat bukti potong. Selain tidak
yang
Waluyo
membuat
mengatatur
tentang
perpajakan PNS.
yang
mendukung
untuk
membuat bukti potong, bendahara tidak teratur untuk melapor SPT Masa yang
4. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembayaran
akan dilaporkan kepada KPP Pratama
PPh Pasal 21 di RSUD Ngudi Waluyo Hambatan
yang
terjadi
pada
Blitar. saan
Saran
pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan
1. RSUD Ngudi Waluyo perlu menyediakan
pasal 21 pada Pegawai Negeri Sipil di RSUD
software guna untuk menunjang kegiatan
Ngudi Waluyo adalah:
dalam pembuatan bukti potong dan SPT
a. Kurangnya tenaga atau staf yang bertugas menghitung
pajak
karena
jumlah
bendahara atau staff tidak sebanding dengan jumlah PNS di RSUD Ngudi Waluyo.
Masa kepada KPP Pratama Blitar karena saat
ini
penghitungan
pajak
masih
dilaksanakan secara manual; 2. RSUD Ngudi Waluyo perlu merekrut staf tambahan guna membantu bendahara
b. RSUD Ngudi Waluyo tidak mempunyai
dalam proses pembayaran PPh Pasal 21
software atau sistem yang digunakan untuk
karena
menghitung PPh 21 atas honorarium PNS
ketidakpatuhan
secara modern. Bendahara melakukan
pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21.
perhitungan PPh 21 honorarium secara
3. Bendahara RSUD Ngudi Waluyo perlu
manual yang dihitung satu persatu setiap
melaksanakan prosedur pembayaran PPh
kegiatan yang ada pada RSUD, sedangkan
Pasal 21 dengan baik dan benar sesuai
dalam
dengan PP No 80 Tahun 2010 dan PMK
satu
bulan
kegiatan-kegiatan
terdapat
yang
banyak
menyangkut
Nomor
akan
menimbulkan dalam
prosedur
262/PMK.03/2010
karena
tentang tambahan gaji atau honorarium
bendahara tidak membuat bukti potong
PNS.
dan tidak menyetor SPT Masa ke KPP Pratama Blitar dalam proses pembayaran
KESIMPULAN DAN SARAN
PPh Pasal 21 atas gaji dan honorarium;
Kesimpulan 1. RSUD sistem
Ngudi
Waluyo
pemotongan
menggunakan dengan
cara
withholding taxyang proses pembayaran PPh
Pasal
21
diserahkan
kepada
bendahara. Hal ini sudah tepat dan sesuai dengan peraturan menurut yang PNS sistem
pemotongannya
menggunakan
withholding tax. 2. Pada tahap prosedur pembayaran PPh Pasal 21 atas gaji bendahara sudah melakukan perhitungan dengan benar,
DAFTAR PUSTAKA Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta: ANDI Moleong. 2013. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. PMK.262/PMK.03/2010
Tentang
Tata
Cara
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pensiunannya atas Penghasilan
yang
Menjadi
Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
4
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Resmi, Siti. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 5 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
5
