USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM MEMORANDUM PROGRAM SANITASI SEBAGAI DASAR DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS PUSAT (RPI2JM-‐CK)
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 10 Maret 2015
1
OUTLINE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Target Kinerja dalam RPJMN 2015 -‐ 2019 Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Cipta Karya Rancangan Program DJCK Tahun 2015 – 2019 Program – program Strategis Nasional Kebutuhan Pendanaan DJCK 2015 – 2019 Sumber-‐sumber pendanaan penyelenggaraan pembangunan bidang Cipta Karya Kebijakan dan Strategi Sistem Pengelolaan Air Limbah Kebijakan dan Strategi Sistem Pengelolaan Persampahan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-‐JM) – Cipta Karya Readiness Criteria Pembangunan Sanitasi
1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
3
2. Target Kinerja dalam RPJMN 2015-‐2019 • Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 hektar dan peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan. • Tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia yang dilakukan melalui Xga pendekatan yaitu opXmalisasi dan pembangunan baru (supply side), peningkatan efisiensi layanan air minum (demand side), dan penciptaan lingkungan yang kondusif (enabling environment). • OpXmalisasi penyediaan layanan air minum dilakukan melalui (i) fasilitasi SPAM PDAM yaitu bantuan program PDAM menuju 100% PDAM Sehat dan pengembangan jaringan SPAM MBR di 5.700 kawasan dan (ii) fasilitasi SPAM non-‐PDAM yaitu bantuan program non-‐PDAM menuju 100% pengelola non-‐PDAM sehat dan pengembangan jaringan SPAM MBR di 1.400 kawasan. Sedangkan pembangunan baru dilakukan melalui (i) pembangunan SPAM kawasan khusus yaitu SPAM kawasan kumuh perkotaan untuk 661.600 sambungan rumah (SR), SPAM kawasan nelayan untuk 66.200 SR, dan SPAM rawan air untuk 1.705.920 SR; (ii) pembangunan SPAM berbasis masyarakat untuk 9.665.920 SR; (iii) pembangunan SPAM perkotaan yaitu SPAM IKK untuk 9.991.200 SR dan SPAM Ibukota Pemekaran dan Perluasan Perkotaan untuk 4.268.800 SR; (iv) pembangunan SPAM Regional untuk 1.320.000 SR di 31 kawasan. • Peningkatan efisiensi layanan air minum dilakukan melalui penerapan prinsip jaga air, hemat air dan simpan air secara nasional. Penerapan prinsip tersebut dilakukan melalui (i) pelaksanaan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) pada komponen sumber, operator dan konsumen di seluruh kabupaten/kota; (ii) opXmalisasi bauran air domesXk di seluruh kabupaten/kota; (iii) penerapan efisiensi konsumsi air minum pada Xngkat rumah tangga sekitar 10 liter/orang/hari seXap tahunnya dan pada Xngkat komersial dan fasilitas umum sekitar 10 persen seXap tahunnya.
4
2. Target Kinerja dalam RPJMN 2015-‐2019 (Lanjutan) •
•
•
Penciptaan lingkungan yang mendukung dilakukan melalui (i) penyusunan dokumen perencanaan air minum sebagai rujukan pembangunan air minum di seluruh kabupaten/kota yang mencakup Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), rencana strategis penyediaan air minum daerah (Jakstrada) dan rencana tahunan penyediaan air minum; (ii) peningkatan pendataan air minum sebagai rujukan perencanaan dan penganggaran air minum di seluruh kabupaten/kota; (iii) fasilitasi pengembangan peraturan di daerah yang menjamin penyediaan layanan air minum di seluruh kabupaten/kota. Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domesXk, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada Xngkat kebutuhan dasar yaitu (i) untuk sarana prasarana pengelolaan air limbah domesXk dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal di 438 kota/kab (melayani 34 juta jiwa), serta peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur Xnja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kota/kab; (ii) untuk sarana prasarana pengelolaan persampahan dengan pembangunan TPA sanitary landfill di 341 kota/kab, penyediaan fasilitas 3R komunal di 334 kota/kab, fasilitas 3R terpusat di 112 kota/kab; (iii) untuk sarana prasarana drainase permukiman dalam pengurangan genangan seluas 22.500 Ha di kawasan permukiman termasuk 4.500 Ha di kawasan kumuh; serta (iv) kegiatan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan kampanye serta advokasi di 507 kota/kab seluruh Indonesia. Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan melalui (i) pembinaan dan pengawasan khususnya bangunan milik Pemerintah di seluruh kabupaten/kota; (ii) penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) untuk seluruh bangunan gedung dan penerapan penyelenggaraan bangunan hijau di seluruh kabupaten/kota; dan (iii) menciptakan building codes yang dapat menjadi rujukan bagi penyelenggaraan dan penataan bangunan di seluruh kabupaten/kota. 5
3. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Cipta Karya 3.2.1 Kebijakan Umum Ditjen Cipta Karya
6
a
4. Rancangan Program DJCK Tahun 2015 - 2019
7
5. Program-Program Strategis Nasional Alokasi Dana dan Sasaran Ouput Per Bidang TA. 2015
19,61 T
Akses Air Minum *70%
73,73%
Layanan Persampahan
6,14 T
Penambahan pelayanan 9,04 Juta Jiwa
Kws Kumuh Perkotaan
8% 4,34 T Tertangani 2.561 Ha *10%
Penataan Bangunan, Kota Hijau dan Kebun Raya, Perda BG RTH
1,20 T 254 Ha
Penanganan Kawasan Permukiman Perdesaan 250 Kws
0,63 T
Akses Sanitasi *61,04%
1,66 T 65%
Penambahan Pelayanan 7,2 Juta Jiwa
*Capaian 2014
*81%
83 %
0,84 T
Penambahan layanan sebanyak 529,800 KK
Penanganan Perbatasan
9
kawasan Perbatasan
0,7 T
Pemberdayaan di 11,073 kel, Pembangunan Infrastruktur desa (PPIP) di 4.450 Desa, SPAM Desa di 1.449 Desa, Sanimas di 885 Kws (Termasuk Safe Guard)
Pemberdayaan Dukungan Manajemen
3,02 T
1,09 T
5 NSPK bid AM, 3 NSPK Bid PLP, 2 NSPK Bid Bangkim dan 10 NSPK Bid Penataan Bangunan, Lay.Perkantoran, Kesekretariatan, BP & Randal
8
7. Sumber-‐sumber pendanaan penyelenggaraan pembangunan bidang Cipta Karya
9
8. Kebijakan dan Strategi Sistem Pengelolaan Air Limbah Kebijakan
Strategi
Kebijakan 1. Peningkatan akses 1. prasarana dan sarana air limbah baik sistem on site maupun off site di 2. perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat. Kebijakan 2. Peningkatkan peran 1. masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan 2. pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman.
Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat (on site) di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal; Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat (off site) di kawasan perkotaan metropolitan dan besar.
Kebijakan 3. Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.
Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman; Menyebarluaskan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman; Menerapkan peraturan perundangan. Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman diXngkat masyarakat; Mendorong pembentukan dan perkuatan insXtusi pengelola air limbah permukiman di daerah; Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga; Mendorong peningkatan kemauan poliXk (poliXcal will) para pemangku kepenXngan untuk memberikan prioritas yang lebih Xnggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman. Mendorong berbagai alternaXf sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan air limbah permukiman; Pembiayaan bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem air limbah Perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakaX bersama.
1. 2.
3. Kebijakan 4. Penguatan kelembagaan 1. dan peningkatan kapasitas personil pengelolaan air limbah permukiman. 2. 3. 4. Kebijakan 5. Peningkatan dan 1. pengembangan alternaVf sumber 2. pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah pemukiman.
Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penXngnya pengelolaan air limbah permukiman; Mendorong parXsipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.
10
9. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Persampahan Kebijakan
Kebijakan 1. Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya Pengurangan sampah dari sumbernya
1.
Kebijakan 2. Peningkatan peran akVf masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan
1.
2. 3.
2. 3. 4. 5. Kebijakan 3. Peningkatan 1. cakupan pelayanan dan kualitas 2. sistem pengelolaan. 3. 4. 5. 6. 7.
Strategi
Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R (Reduce-‐Reuse-‐Recycle) dan pengamanan sampah B3 (Bahan Buangan Berbahaya) rumah tangga. Mengembangkan dan menerapkan system insenXf dan disinsenXf dalam pelaksanaan 3R. Mendorong koordinasi lintas sektor terutama perindustrian & perdagangan. Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini melalui pendidikan bagi anak usia sekolah. Menyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum. Meningkatkan pembinaan masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pengelolaan sampah. Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Mengembangkan sistem insenXf dan iklim yang kondusif bagi dunia usaha/swasta. OpXmalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan. Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan. Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan. Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan. Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA kearah sanitary landfill. Meningkatkan Pengelolaan TPA Regional. PeneliXan, pengembangan, dan aplikasi teknologi penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan.
11
9. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Persampahan (Lanjutan) Kebijakan
Strategi
Kebijakan 3. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kebijakan 4. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kebijakan 5. Pengembangan alternaVf sumber pembiayaan
1. 2.
OpXmalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan. Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan. Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan. Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan. Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA kearah sanitary landfill. Meningkatkan Pengelolaan TPA Regional. PeneliXan, pengembangan, dan aplikasi teknologi penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan. Meningkatkan Status dan kapasitas insXtusi pengelola. meningkatkan kinerja insXtusi pengelola persampahan. memisahkan fungsi / unX regulator dan operator. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepenXngan lain. Meningkatkan kualitas SDM manusia. Mendorong pengelolaan kolekXf atas penyelenggaraan persampahan skala regional. Meningkatkan kelengkapan produk hukum/NPSM sebagai landasan dan acuan pelaksanaan pengelolaan persampahan. Mendorong penerapan sistem pengawasan dan penerapan sanksi hukum secara konsisten dalam rangka pembinaan aparat, masyarakat dan pemangku kepenXngan lainnya. Penyamaan persepsi para pengambil keputusan. Mendorong peningkatan pemulihan biaya persampahan. 12
9. Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-‐JM) – Cipta Karya Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-‐JM): •
Dokumen perencanaan dan pemrograman pembangunan, dan penganggaran infrastruktur Bidang Cipta Karya yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, (mulX sumber pendanaan, dan mulX stakeholders).
•
Pelaksana : Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dan dunia usaha.
•
Acuan: rencana tata ruang dan kebijakan skala nasional, provinsi, dan kabupaten kota.
•
RPI2-‐JM Cipta Karya mencangkup berbagai sektor Cipta Karya dan memadukan berbagai dokumen perencanaan yang melipuX Arahan RTRW, RPJMD, Perda BG, RTBL, RISPAM, SSK, RP2KP Kab/Kota, RTBL KSK, Integrasi Strategi Pembangunan Kab/Kota dan Sektor.
9. Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang CK (Keterkaitan RPI2-‐JM dengan Dokumen Perencanaan)
RTRW/ Perda
Perda BG RPJMD
KSK Integrated Development Plan
SSK
RISPAM
RTBL
RP2KP
RPI2JM
14
9. Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang CK (sebagai Delivery System Pembangunan Bidang Cipta Karya) TARGET RENSTRA CIPTA KARYA 2015 – 2019
100 – 0 -‐ 100
PUSAT
PROVINSI FASILITASI OLEH PROVINSI
SKPD terkait, Satker Randal, Satker AM, PLP, Bangkim, PBL
RPI2-‐JM CIPTA KARYA KAB/KOTA
KAB/KOTA
Readiness Criteria
Usulan Program Kebutuhan infrastruktur Cipta Karya Permasalahan, Isu strategis, kondisi eksisXng
§ § § §
APBN APBD/DDUB PHLN SWASTA DAN MASYARAKAT
9. Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang CK Sambutan Direktur Jenderal Cipta Karya Kata Pengantar Direktur Bina Program Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Pengertian dan Kedudukan RPI2-JM Bidang Cipta Karya 1.3 Keterkaitan RPI2-JM Bidang Cipta Karya dengan RPI2JM Bidang PU 1.4 Maksud dan Tujuan 1.5 Prinsip Penyusunan RPI2-JM Bidang Cipta Karya 1.6 Muatan Dokumen RPI2-JM Bidang Cipta Karya 1.7 Mekanisme Penyusunan dan Penilaian RPI2-JM Bidang Cipta Karya 1.7.1 Hubungan Kerja Penyusunan RPI2-JM Bidang Cipta Karya 1.7.2 Langkah Penyusunan RPI2-JM Bidang Cipta Karya 1.7.3 Penilaian Kelayakan RPI2-JM Bidang Cipta Karya BAB II KONSEP PERENCANAAN BIDANG CIPTA KARYA 2.1Konsep Perencanaan dan Pelaksanaan Program Ditjen Cipta Karya 2.2 Amanat Pembangunan Nasional Terkait Bidang Cipta Karya 2.2.1 RPJP Nasional 2005-2025 2.2.2 RPJM Nasional 2010-2014 2.2.3 MP3EI 2.2.4 MP3KI 2.2.5 KEK 2.2.6 Direktif Presiden Program Pembangunan Berkeadilan
2.3 Peraturan Perundangan Terkait Bidang PU/CK 2.3.1 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman 2.3.2 UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 2.3.3 UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 2.3.4 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan 2.3.5 UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 2.4 Amanat Internasional Bidang Cipta Karya 2.4.1 Agenda Habitat 2.4.2 Konferensi Rio+20 2.4.3 Millenium Development Goals 2.4.4 Agenda Pembangunan Pasca 2015 BAB III RENCANA TATA RUANG WILAYAH SEBAGAI ARAHAN SPASIAL RPI2- JM 3.1 RTRW Nasional 3.2 RTRW Kawasan Strategis Nasional 3.3 RTRW Pulau 3.4 RTRW Provinsi 3.5 RTRW Kab/Kota BAB IV ARAHAN STRATEGIS NASIONAL 4.1 Kawasan Strategis Nasional (KSN) 4.2 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) 4.3 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) 4.4 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 4.5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) BAB V PRIORITAS KABUPATEN/KOTA BIDANG CIPTA KARYA 5.1 Kab/Kota Prioritas Strategis Nasional Klaster A 5.2 Kab/Kota Prioritas Strategis Nasional Klaster B 5.2 Kab/Kota Klaster C dalam rangka Pemenuhan SPM 5.3 Pemberdayaan Masyarakat (Klaster D) 5.3 Kab/Kota Klaster E bagi daerah dengan Program dan Inovasi yang 16 Kreatif
9. Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang CK BAB VI PROFIL KABUPATEN/KOTA 6.1 Geografi dan Administratif Wilayah 6.2 Demografi 6.3 Topografi 6.4 Geohidrologi 6.5 Geologi 6.6 Klimatologi 6.7 Sosial dan Ekonomi BAB VII KETERPADUAN STRATEGI PENGEMBANGAN KABUPATEN/ KOTA 7.1 Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota 7.2 Arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 7.3 Arahan Perda Bangunan Gedung 7.4Arahan Rencana Induk Sistem PAM Kabupaten/Kota (RISPAM) 7.5Arahan Strategi Sanitasi Kota (SSK) 7.6Arahan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) 7.7Arahan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (RP2KP) Kabupaten/Kota 7.8 Arahan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (RTBL KSK) 7.9Integrasi Strategi Pembangunan Kab/Kota dan Sektor BAB VIII ASPEK TEKNIS PER SEKTOR 8.1 Pengembangan Permukiman 8.1.1 Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan 8.1.2 Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan 8.1.3 Analisis Kebutuhan Pengembangan Permukiman 8.1.4 Program-Program Sektor Pengembangan Permukiman 8.1.5 Usulan Program dan Kegiatan
8.2 Penataan Bangunan dan Lingkungan 8.2.1 Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan 8.2.2 Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan 8.2.3 Analisis Kebutuhan Penataan Bangunan dan Lingkungan 8.2.4 Program dan Kriteria KesiapanPengembangan PBL 8.2.5 Usulan Program dan Kegiatan 8.3 Sistem Penyediaan Air Minum 8.3.1 Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan 8.3.2 Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan,dan Tantangan 8.3.3 Analisis Kebutuhan Sistem Penyediaan Air Minum 8.3.4 Program dan Kriteria Kesiapan, serta Skema Kebijakan Pendanaan Pengembangan SPAM 8.3.5 Usulan Program dan Kegiatan Pengembangan SPAM 8.4 Penyehatan Lingkungan Permukiman 8.4.1 Air Limbah 8.4.1.1 Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan 8.4.1.2 Isu strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan dan Tantangan 8.4.1.3 Analisis Kebutuhan Pengelolaan Air Limbah 8.4.1.4 Program dan Kriteria Kesiapan Pengembangan Air Limbah 8.4.2Persampahan 8.4.2.1Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan 8.4.2.2Isu strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan dan Tantangan 8.4.2.3Analisis Kebutuhan Persampahan 8.4.2.4 Program dan Kriteria Kesiapan Pengelolaan Persampahan
17
9. Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang CK 8.4.3 Drainase 8.4.3.1Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan 8.4.3.2Isu strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan dan Tantangan 8.4.3.3Analisis Kebutuhan Drainase 8.4.3.4Program dan Kriteria Kesiapan PengembanganDrainase 8.4.4Usulan Program dan Kegiatan serta Pembiayaan Proyek 8.4.4.1Usulan Program dan Kegiatan Pengembangan Sanitasi 8.4.4.2Usulan Pembiayaan Pengembangan Sanitasi BAB IX KETERPADUAN PROGRAM BERDASARKAN ENTITAS 9.1 Usulan Program di Entitas Regional 9.2 Usulan Program di Entitas Kabupaten/Kota 9.3 Usulan Program di Entitas Kawasan 9.4 Usulan Program di Entitas Lingkungan/Komunitas BAB X ASPEK LINGKUNGAN DAN SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN BIDANG CIPTA KARYA DI KABUPATEN/KOTA 10.1 Aspek Lingkungan 10.1.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 10.1.2 AMDAL, UKL-UPL dan SPPLH 10.2 Aspek Sosial 10.2.1 Aspek Sosial pada Perencanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya 10.2.2 Aspek Sosial pada Pelaksanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya 10.2.3 Aspek Sosial pada Pasca Pelaksanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya
BAB XI ASPEK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BIDANG CIPTA KARYA DI KABUPATEN/KOTA 11.1 Arahan Kebijakan Pembiayaan Bidang Cipta Karya 11.2 Profil Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota 11.3 Profil Investasi Pembangunan Bidang Cipta Karya 11.3.1 Perkembangan Investasi Pembangunan Cipta Karya Bersumber dari APBN dalam 5 Tahun 11.3.2 Perkembangan Investasi Pembangunan Cipta Karya Bersumber dari APBD dalam 5 Tahun 11.3.3 Perkembangan Investasi Perusahaan Daerah Bidang Cipta Karya dalam 5 tahun 11.3.4 Perkembangan Investasi Pembangunan Cipta Karya Bersumber dari Swasta 11.4 Proyeksi dan Rencana Investasi Pembangunan Bidang Cipta Karya 11.4.1 Proyeksi APBD 5 tahun ke depan 11.4.2 Rencana Pembiayaan Perusahaan Daerah 11.4.3 Rencana Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bidang Cipta Karya 5 Tahun ke Depan 11.5 Analisis Keterpaduan Strategi Peningkatan Investasi Pembangunan Bidang Cipta Karya 11.5.1 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah 11.5.2 Strategi Peningkatan Investasi Bidang Cipta Karya
18
9. Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang CK BAB XII ASPEK KELEMBAGAAN KABUPATEN/KOTA 12.1 Arahan Kebijakan Kelembagaan Bidang Cipta Karya 12.2 Kondisi Kelembagaan Saat Ini 12.2.1 Kondisi Keorganisasian Bidang Cipta Karya 12.2.2 Kondisi Ketatalaksanaan Bidang Cipta Karya 12.2.3 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Cipta Karya 12.3 Analisis Kelembagaan 12.3.1 Analisis Keorganisasian Bidang Cipta Karya 12.3.2 Analisis Ketatalaksanaan Bidang Cipta Karya 12.3.3 Analisis Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Cipta Karya 12.3.4 Analisis SWOT Kelembagaan 12.4 Rencana Pengembangan Kelembagaan 12.4.1 Rencana Pengembangan Keorganisasian 12.4.2 Rencana Pengembangan Ketatalaksanaan 12.4.3 Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) BAB XIII MATRIKS RENCANA PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA (RPI2-JM BIDANG CK) 13.1 Matriks Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Bidang CK Kabupaten/Kota 13.2 Matriks Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Bidang CK Kabupaten/Kota di setiap Entitas Daftar Peristilahan Dan Singkatan
19
9. Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang CK KRITERIA
No
INDIKATOR PENILAIAN
KRITERIA
Nilai Max
No
KELENGKAPAN DOKUMEN (9,5) A LEGALISASI
B OUTLINE DOKUMEN
ARAHAN PERENCANAAN C PEMBANGUNAN BIDANG CIPTA KARYA
ARAHAN STRATEGIS NASIONAL BIDANG D CIPTA KARYA UNTUK KABUPATEN/KOTA
INDIKATOR PENILAIAN
Nilai Max
PROFIL KABUPATEN/KOTA (2)
1 Persetujuan Bupati/Walikota
2.0
Geografi dan Administratif Wilayah
0.3
2 Persetujuan dari Kadis PU Provinsi
2.0
Demografi
0.2
1 Pendahuluan Arahan Perencanaan Pembangunan Bidang Cipta 2 Karya 3 Arahan Strategis Nasional Bidang Cipta Karya
0.5
Topografi
0.3
Geohidrologi
0.3
Geologi
0.3
4 Profil Kabupaten/Kota
0.5
Klimatologi
0.3
5 Keterpaduan Strategi Pengembangan Kab./Kota
0.5
Sosial dan Ekonomi
0.3
6 Aspek Teknis Per Sektor (AM, PLP, Bangkim, PBL)
0.5
7 Keterpaduan Program Berdasarkan Entitas
0.5
8 Aspek Perlindungan Lingkungan dan Sosial
0.5
9 Aspek Pembiayaan
0.5
10 Aspek Kelembagaan Matriks Rencana Program dan Investasi Jangka 11 Menengah Bidang Cipta Karya ARAHAN KEBIJAKAN (4)
0.5
0.5
PROFIL KABUPATEN/KOTA
0.5
0.5
Amanat Pembangunan Nasional Terkait Bidang 1 Cipta Karya
0.5
Amanat Peraturan Perundangan Pembangunan Terkait Bidang Cipta Karya
0.5
2
E
3 Amanat Internasional Bidang Cipta Karya
0.5
1 Arahan RTRW Nasional
0.5
2 Arahan RTRW Pulau
0.5
3 Arahan RTRW Provinsi
0.5
4 Arahan RTR Kawasan Strategis Nasional
0.5
5 Arahan MP3EI/KEK
0.5
KELAYAKAN RENCANA (14,5)
KETERPADUAN STRATEGI F PENGEMBANGAN PERKOTAAN
1 Arahan RTRW Kabupaten/Kota Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2 (RPJMD) 3 Perda Bangunan Gedung (BG)
3.0
5 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
1.0
6 7 8 9 10
2.0 2.0
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Strategi Sanitasi Kota (SSK) Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kabupaten/Kota Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Integrasi Strategi Pembangunan Kab/Kota dan Sektor
1.0 1.0 1.0 1.0 2.5
20
9. Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang CK KRITERIA
No
INDIKATOR PENILAIAN
Nilai Max
KRITERIA
KELAYAKAN PROGRAM (46) 1 RENCANA PROGRAM INVESTASI SEKTOR G PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
2 3 4 1
RENCANA PROGRAM H INVESTASI SEKTOR PBL
2 3 4 1
RENCANA PROGRAM I INVESTASI SEKTOR PPLP
RENCANA PROGRAM J INVESTASI SEKTOR AIR MINUM
K
KETERPADUAN PROGRAM
Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan Analisis Kebutuhan Pengembangan Permukiman Kesiapan Daerah terhadap Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria) Sektor Pengembangan Permukiman Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan Analisis Kebutuhan Sektor PBL Kesiapan Daerah terhadap Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria) Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan (Air Limbah, Persampahan, Drainase)
Analisis Kebutuhan Sektor Pengembangan PLP (Air Limbah, Persampahan, Drainase) Kesiapan Daerah terhadap Kriteria Kesiapan 3 (Readiness Criteria) Sektor Pengembangan PLP (Air Limbah, Persampahan, Drainase) Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan Sektor 4 Pengembangan PLP (Air Limbah, Persampahan, Drainase) Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan 1 Tantangan 2
2 Analisis Kebutuhan Sektor Air Minum Kesiapan Daerah terhadap Kriteria Kesiapan 3 (Readiness Criteria) Sektor Air Minum 4 Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan Keterpaduan Program Berdasarkan Entitas 1 Regional, Kab/Kota, Kawasan, dan Lingkungan/Komunitas
No
INDIKATOR PENILAIAN
Nilai Max
KELAYAKAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL (6) 1.0 2.0
PERLINDUNGAN L LINGKUNGAN DAN SOSIAL
M ASPEK PEMBIAYAAN
2.0 2.0
3.0 6.0 6.0
6.0 1.0
3.0
1 Profil Perkembangan APBD Kabupaten/Kota
2.0
2.0
3.0
KELAYAKAN PEMBIAYAAN (6)
2.0
1.0
Analisis Perlindungan Lingkungan (KLHS, Amdal, UKL-UPL dan SPPLH) 2 Analisis Perlindungan Sosial 1
1.0
Profil Perkembangan Investasi Bidang Cipta Karya 2 (APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota, Swasta, Masyarakat) Proyeksi Investasi Pembangunan Bidang Cipta 3 Karya 4 Strategi peningkatan Investasi bidang Cipta Karya
2.0 2.0
KELAYAKAN KELEMBAGAAN (6) Kondisi Eksisting (organisasi, tata-laksana, dan SDM) Analisis Permasalahan (organisasi, tata-laksana, N ASPEK KELEMBAGAAN 2 dan SDM) 3 Rencana Pengembangan Kelembagaan 1
2.0 2.0 2.0
MATRIKS PROGRAM (6) MATRIKS RENCANA PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR O BIDANG CIPTA KARYA BERDASARKAN ENTITAS
Telah memuat Rencana Program dan Investasi 1 Infrastruktur bidang Cipta Karya untuk Jangka Menengah (lima tahun) Telah memuat informasi keterpaduan 2 pembangunan berdasarkan entitas wilayah dan sumber pembiayaannya
3.0
3.0
2.0 2.0 2.0 4.0
1.0
21
10. Readiness Criteria Pembangunan Sanitasi • Sudah memiliki RPI2JM CK dan SSK/Memorandum Program atau sudah mengirim surat minat untuk mengikuX PPSP; • Xdak terdapat permasalahan dalam penyediaan lahan (lahan sudah dibebaskan); • sudah terdapat dokumen perencanaan yang lengkap, termasuk dokumen lelang (non Sanitasi Berbasis Masyarakat), termasuk drah dokumen RKM untuk kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat ; • sudah terdapat insXtusi yang nanXnya menerima dan mengelola prasarana yang dibangun; • pemerintah kota bersedia menyediakan alokasi dana untuk biaya operasi dan pemeliharaan.
22
