URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemeri ntahan Umu m

4.1.20.

URUSAN

WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN

UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN.

4.1.20.1

KONDISI UMUM. Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah

tanggannya sendiri oleh Pemerintah Daerah, didasarkan pada UndangUndang Dasar 1945 pasal 18 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tersebut dilaksanakan

menurut

azas otonomi dan tugas pembantuan dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya , nyata dan bertanggungjawab. Otonomi seluas-luasnya mengandung arti bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana diatur dalam Pemerintah

Nomor

38

Tahun

2007

tentang

Peraturan

Pembagian

Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip dimana pemerintah daerah didalam menangani urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah yang bersangkutan didasarkan pada tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi yang ada didaerah. Adapun otonomi yang bertanggungjawab mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan otonomi harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yaitu untuk memberdayakan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan

oleh

Pemerintah Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Untuk melaksanakan

urusan wajib tersebut, Pemerintah Kota Semarang telah

memiliki beberapa perangkat pendukung seperti perangkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Aparatur Daerah.

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

342


Perangkat

daerah

pemerintah

Kota

Semarang

terdiri

dari

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,

Satuan

Polisi

Pamong

Praja,

Kecamatan,

dan

Kelurahan

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat DPRD Kota Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, serta Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja keberadaan

Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang. Selain itu,

perangkat daerah Pemerintah Kota Semarang yang lainya

tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Semarang. Adapun terkait

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

anggota DPRD Kota Semarang sebanyak

sebanyak

jumlah

50 orang, dengan

struktur organisasi yang terdiri dari Pimpinan DPRD yang meliputi Ketua DPRD dan 3 wakil ketua DPRD, Komisi DPRD yang meliputi Komisi, A, B, C, dan Komisi D, serta fraksi DPRD yang meliputi Fraksi Partai

Demokrat,

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Golkar yang merupakan gabungan dari Partai Golongan Karya dan Partai Hanura, Fraksi Partai Amanat Nasional yang merupkan gabungan dari Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Fraksi Partai

Gerindra yang merupakan

gabungan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sedangkan terkait dengan perangkat pendukung

Aparatur

Daerah, jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013 sebanyak 14.745 orang, dengan tingkat pendidikan S3 berjumlah 4 orang, S2 berjumlah 773 orang, S1 berjumlah 7.415 orang, D3 berjumlah 1.123 orang, D2 berjumlah 1175 orang, D1 berjumlah

141 orang, SLTA

berjumlah 3.357 orang, SLTP berjumlah 466 orang, dan SD berjumlah 291 orang. Sedangkan berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV berjumlah


Hal -

343


4.987 orang, golongan

III berjumlah 6.300 orang, golongan II berjumlah

3.106 orang, serta golongan I berjumlah 352 orang. 4.1.20.2. KEBIJAKAN PROGRAM. Kebijakan

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian diarahkan pada peningkatan kualitas produk hukum daerah, kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik, serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Selain itu, kebijakan urusan wajib ini juga

diarahkan pada

peningkatan kapasitas

kelembagaan

pemerintah daerah dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah. Program- program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah sebagai berikut : a.

Program Program Penunjang, yaitu : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program ini diarahkan pada peningkatan administrasi

perkantoran,

termasuk

kualitas pelayanan

peningkatan

kualitas

pelelangan dengan sistem E procurement. 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

aparatur dalam rangka meningkatkan

kualitas pelayanan publik, seperti pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional,

pengadaan dan pemeliharaan

perlengkapan gedung kantor, serta rehabilitasi dan pemeliharaan gedung kantor. 3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur; Program ini diarahkan pada peningkatan kedisiplinan penggunaan pakaian dinas bagi aparatur pemerintah dan Anggota DPRD Kota Semarang.

4.

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS Program ini diarahkan pada pemberian santunan kematian bagi ahli waris PNS yang meninggal dunia.

5.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;


Hal -

344


Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya dalam menunjang tugas – tugas

aparatur Pemerintah dan DPRD

kedinasan melalui pelaksanaan bintek dan diklat serta pengiriman peserta bintek / diklat / workshop, termasuk bintek pengadaan barang dan jasa pemerintah. 6.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ; Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas

akuntabiltas

keuangan terutama dalam penyusunan perencanaan anggaran, penyusunan laporan kinerja dan penyusunan laporan keuangan daerah. b.

Program – Program Pelaksanaan Urusan : 1.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas lembaga perwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan tugas tugas kedewanan, seperti penetapan Raperda menjadi Perda dan penyerapan aspirasi masyarakat.

2.

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. Program ini diarahkan pada peningkatan kepastian hukum di daerah melalui penetapan produk hukum daerah, publikasi dan sosialisasi

produk

hukum

daerah,

pengelolaan

jaringan

dokumentasi dan informasi hukum daerah. pemberian fasilitasi penanganan permasalahan hukum bagi SKPD dan masyarakat kurang mampu di Kota Semarang, serta

pembinaan keluarga

sadar hukum di daerah. 3.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah. Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah melalui peningkatan silaturahmi, dialog, audensi dan koordinasi dengan masyarakat, Muspida, serta dengan pemerintah lain, baik pemerintah daerah lainya, pemerintah pusat, dan pemerintah negara lain.


Hal -

345


4.

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. Program ini diarahkan pada peningkatan kerjasama antara pemerintah Kota Semarang dengan daerah lain baik di dalam maupun diluar negeri, seperti kerjasama Kedungsepur, APEKSI, Citynet Indonesia, Citynet Asia Pasifik, Sister City, dll.

5.

Program

Mengintensifkan

Penanganan

Pengaduan

Masyarakat. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas

pelayanan

penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemerintah Kota Semarang. 6.

Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Program ini diarahkan pada upaya – upaya

meminimalkan

terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu , program ini juga

diarahkan

pada

peningkatan

kualitas

laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah. 7.

Program Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengawas intern pemerintah. 8.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi. Program ini diarahkan pada

penyempurnaan sistem informasi

penyusunan APBD dan peningkatan data base kepegawaian melalui pemanfaatan tehnologi informasi. Disamping itu, program ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas data/ informasi tentang perangkat kelurahan. 9.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui upaya upaya intensifikasi / ekstensifikasi sumber-sember pendapatan asli daerah, dan peningkatan kualitas pelaksanaan APBD seperti peningkatan kualitas

pengadaan

barang dan jasa pemerintah, peningkatan kualitas pengelolaan


Hal -

346


barang daerah , serta penetapan standarisasi bahan dan upah.

harga satuan,

Selain itu, program ini juga diarahkan pada

upaya peningkatan penyehatan BUMD melalui penyertaan modal BUMD. 10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota . Program ini diarahkan pada peningkatan asistensi penyusunan laporan keuangan daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. 11. Program Pengelolaan Aset Daerah. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah yang meliputi pengadaan tanah, pengadministrasian dan pensertifikatan, pemanfaatan, pengendalian

dan pengamanan,

serta penghapusan aset daerah. 12. Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas organisasi perangkat daerah melalui peningkatan kualitas administrasi ketatalaksanaan, kajian penataan kelembagaan perangkat daerah, dan peningkatan kualitas analisa jabatan. Selain itu, program ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas penyusunan indek kepuasan masyarakat (IKM) dan kualitas akuntabilitas pemerintah Kota Semarang. 13. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Program

ini

diarahkan

peningkatan

kualitas

pengelolaan

kepegawaian seperti data kepegawaian, pengembangan karier PNS, rekruitmen

CPNS, pembinaan disiplin PNS,

serta

pengembangan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG). Selain itu, program ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan aparatur kelurahan melalui pemberian penghargaan bagi lurah yang berprestasi.


Hal -

347


4.1.20.3

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1.20.3.1 PENDANAAN 

Anggaran program penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

SKPD : SETDA (Bag. Umum dan Protokol) 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5. Penyediaan Makanan dan Minuman 6. Pengembangan Nilai Tradisi Semarangan 7. Kegiatan Cinta Tanah Air 8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH 9. Pelayanan Surat Menyurat Setda Kota Semarang 10. Penataan Arsip Dinamis Aktif Setda Kota Semarang JUMLAH SKPD SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan) 11. Pengendalian Kegiatan SKPD JUMLAH SKPD SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan) 12. Penyediaan alat tulis kantor 13. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15. Penyediaan peralatan rumah tangga 16. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih JUMLAH SKPD SKPD : SETDA (Bag. Rumah Tangga dan Santel) 17. Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 18. Penyedia Jasa Mobilitas dan Jaringan JUMLAH SKPD SKPD : Sekretariat DPRD 19. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 22. Penyediaan jasa administrasi keuangan 23. Penyediaan jasa kebersihan kantor 24. Penyediaan Alat Tulis Kantor

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN (Rp.)

PERSEN TASE (%

159.354.000 6.360.500.000

114.408.000 5.902.489.676

71,79 92,80

856.292.000

850.550.000

99,33

4.000.000

1.426.000

35,65

5.588.100.000 835.500.000 817.500.000 100.000.000

5.297.967.908 822.062.000 787.367.500 74.102.449

94,81 98,39 96,31 74,10

86.550.000

78.730.000

90,96

129.252.000

110.777.000

85,71

14.937.048.000

14.039.880.533

93,99

650.000.000 650.000.000

629.606.950 629.606.950

96,86 96,86

1.343.418.000 824.314.000 1.396.587.000

1.192.501.440 594.823.975 1.130.580.050

88,77 72,16 80,95

897.407.000 740.115.000

639.846.406 686.227.182

71,30 92,72

5.201.841.000

4.243.979.053

81,59

342.375.000

142.729.150

41,69

1.098.750.000 1.441.125.000

887.240.000 1.029.969.150

80,75 71,47

43.535.000 173.428.000

24.069.000 97.150.832

55,29 56,02

50.400.000

46.500.000

92,26

187.800.000 135.434.000 452.099.000

88.020.000 134.710.000 384.474.250

46,87 99,47 85,04


Hal -

348


NO

KEGIATAN

25. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26. Penyediaan Komponen Inst. Listrik/Pen. Bangunan Kantor 27. Penyediaan peralatan Rumah Tangga. 28. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 29. Penyediaan Makanan dan Minuman 30. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 31. Penyediaan jasa pemeliharaan Kesehatan Pimpinan & Anggota DPRD 32. Penyediaan Jasa Keamanan JUMLAH SKPD SKPD : DPKAD 33. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 34. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35. Penyediaan jasa kebersihan kantor 36. Penyediaan Alat Tulis Kantor 37. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 38. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 39. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 40. Penyediaan Makanan dan Minuman 41. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 42. Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 43. Penyediaan Jasa Pengelolaan Grup Band/Korps Musik Pemerintah Kota Semarang 44. Pengelolaan Aset DPKAD JUMLAH SKPD SKPD : Inspektorat 45. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 46. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional 47. Penyediaan Alat Tulis Kantor 48. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 49. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 50. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 51. Penyediaan bahan logistik kantor 52. Penyediaan Makanan dan Minuman 53. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Selatan 54. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 55. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 56. Penyediaan jasa administrasi keuangan 57. Penyediaan Alat Tulis Kantor 58. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 59. Penyediaan Makanan dan Minuman

ANGGARAN (Rp.) 142.792.000 126.085.000

REALISASI PERSEN ANGGARAN TASE (Rp.) (% 126.590.000 88,65 123.891.356 98,26

21.000.000 53.475.000

20.851.000 53.475.000

99,29 100,00

1.160.584.000 1.324.000.000

969.589.840 797.776.800

83,54 60,26

564.970.000

483.560.000

85,59

487.485.000 4.923.087.000

384.230.000 3.734.888.078

78,82 75,86

310.000.000 43.332.997.000

76.853.110 41.855.900.701

24,79 96,59

39.707.000 250.000.000 699.511.000

33.412.700 212.816.250 483.230.675

84,15 85,13 69,08

47.640.000

33.161.800

69,61

15.000.000

10.813.000

72,09

323.800.000

253.912.700

78,42

620.000.000

474.122.359

76,47

100.502.000

75.533.900

75,16

718.375.000

611.835.000

85,17

38.800.000 46.496.332.000

16.630.000 44.138.222.195

42,86 94,93

13,000,000

7,564,562

58,19

15,000,000

4,726,525

31,51

164,000,000 130,000,000

141,156,443 122.910.319

86,07 94,55

46,000,000 4,000,000

38,501,000 4,000,000

83,70 100,00

189,056,500 55,000,000 391,810,500

158,779,000 48,788,280 389,349,327

83,98 88,71 99,37

1.007.867.000

915.775.456

90,86

32.688.000 95.960.000

32.688.000 74.504.793

100,00 77,64

300.000 19.734.000 9.000.000 50.600.000

240.000 19.734.000 9.000.000 50.600.000

80,00 100,00 100,00 100,00


Hal -

349


NO

KEGIATAN

60. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 61. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd 62. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan mugassari 63. Opersional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan peterongan JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Utara 64. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 65. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 66. Penyediaan Alat Tulis Kantor 67. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 68. Penyediaan Makanan dan Minuman 69. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 70. Operasional kelurahan percontohan skpd kelurahan bulu lor 71. Operasional kelurahan percontohan skpd kelurahan panggung lor 72. operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan plombokan JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Barat 73. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 74. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 75. Penyediaan Alat Tulis Kantor 76. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 77. Penyediaan Makanan dan Minuman 78. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 79. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Kalibanteng Kulon 80. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel.Gisikdrono 81. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel.Salaman Mloyo JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Timur 82. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 83. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 84. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 85. Penyediaan jasa administrasi keuangan 86. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 87. Penyediaan Alat Tulis Kantor 88. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 89. Penyediaan Makanan dan Minuman 90. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 91. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Karangtempel 92. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Rejosari

ANGGARAN (Rp.) 25.600.000

REALISASI PERSEN ANGGARAN TASE (Rp.) (% 19.305.500 75,41

25.000.000

22.496.487

89,99

25.000.000

23.158.009

92,63

58.500.000

55.760.459

95,32

342.382.000

307.487.248

89,81

35.490.000 88.266.000

32.688.000 71.408.110

92,10 80,90

26.302.000 15.000.000 40.700.000 25.600.000

26.302.000 15.000.000 40.700.000 25.600.000

100,00 100,00 100,00 100,00

25.500.000

23.937.625

93,87

25.500.000

23.098.727

84,31

58.500.000

55.723.214

95,25

340.858.000

312.857.676

91,79

64.014.000 116.402.000

64.014.000 100.515.184

100,00 86,35

31.800.000 9.600.000 60.600.000 25.600.000

31.800.000 9.600.000 60.600.000 23.899.400

100,00 100,00 100,00 93,36

21.500.000

21.500.000

100,00

21.500.000

21.500.000

100,00

58.500.000

56.310.127

96,26

409.516.000

389.738.711

95,17

54.598.000 66.360.000

45.064.000 65.310.000

82,54 98,42

6.400.000

3.934.550

61,48

250.000 5.000.000

100.000 5.000.000

40,00 100,00

28.800.000 15.000.000 56.400.000 25.600.000

28.800.000 15.000.000 56.400.000 21.523.500

100,00 100,00 100,00 84,08

29.300.000

27.686.443

94,49

29.300.000

27.906.427

95,24


Hal -

350


NO

KEGIATAN

93. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Bugangan JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Tengah 94. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 95. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 96. Penyediaan Alat Tulis Kantor 97. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 98. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 99. Penyediaan Makanan dan Minuman 100. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 101. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan pekunden (2011) 102. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan sekayu (2012) 103. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan miroto (2013) JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Gunungpati 104. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 105. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 106. Penyediaan Alat Tulis Kantor 107. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 108. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 109. Penyediaan Makanan dan Minuman 110. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 111. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Plalangan 112. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Sumurrejo 113. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kalisegoro JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Tugu 114. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 115. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 116. Penyediaan Alat Tulis Kantor 117. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 118. Penyediaan Makanan dan Minuman 119. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 120. Operasional Kelurahan Percontohan 2011 Mangkang Kulon 121. Operasional Kelurahan Percontohan 2012 Mangkang Wetan 122. Operasional Kelurahan Percontohan 2012 Tugurejo JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Mijen 123. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 124. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 125. Penyediaan Alat Tulis Kantor



376.316.000

354.430.903

94,18

60.978.000 105.900.000

57.558.000 93.888.395

94,39 88,66

38.100.000 20.740.000 4.300.000

38.100.000 20.318.000 2.416.725

100,00 97,97 56,20

110.040.000 25.600.000

98.627.500 12.139.500

89,63 47,42

23.900.000

23.215.564

97,14

23.900.000

22.428.946

93,84

56.900.000

53.992.544

94,89

470.358.000

422.685.174

89,86

51.900.000 128.900.000

32.832.000 98.246.088

63,26 76,22

42.950.000 9.000.000 10.000.000

42.950.000 9.000.000 10.000.000

100,00 100,00 100,00

87.000.000 25.600.000

87.000.000 24.566.000

100,00 95,96

29.754.000

25.901.564

87,05

29.754.000

28.672.387

96,36

59.754.000

57.077.179

95,52

474.612.000

416.590.284

87,77

42.408.000 54.000.000

42.408.000 54.000.000

100,00 100,00

15.000.000 9.600.000 53.640.000 25.600.000

15.000.000 9.600.000 53.640.000 25.600.000

100,00 100,00 100,00 100,00

26.000.000

26.000.000

100,00

26.000.000

26.000.000

100,00

60.050.000

59.231.623

98,64

312.298.000

311.479.623

99,74

27.906.000 78.900.000

25.166.000 60.632.790

90,18 76,85

33.280.000

33.280.000

100,00


Hal -

351


NO

KEGIATAN

126. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 127. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 128. Penyediaan Makanan dan Minuman 129. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 130. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Wonolopo 131. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Jatisari 132. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan polaman JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Genuk 133. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 134. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 135. Penyediaan Alat Tulis Kantor 136. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 137. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 138. Penyediaan Makanan dan Minuman 139. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 140. Operasional Kelurahan Percontohan (Kel. Gebangsari) 141. Operasional Kelurahan Percontohan (Kel. Karangroto) 142. Operasional Kelurahan Percontohan (Kel. Bangetayu Kulon) JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Gajahmungkur 143. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 144. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 145. Penyediaan Alat Tulis Kantor 146. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 147. Penyediaan Makanan dan Minuman 148. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 149. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Bendan Ngisor 150. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Gajahmungkur 151. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Bendungan JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Tembalang 152. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 153. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 154. Penyediaan Alat Tulis Kantor 155. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 156. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 157. Penyediaan Makanan dan Minuman 158. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 159. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD (Kelurahan Kedungmundu)

ANGGARAN (Rp.) 11.421.000 2.000.000

REALISASI PERSEN ANGGARAN TASE (Rp.) (% 11.421.000 100,00 2.000.000 100,00

69.000.000 25.600.000

68.982.500 22.392.000

99,97 87,47

28.500.000

27.577.593

96,76

28.500.000

27.760.803

97,41

58.500.000

57.849.217

98,89

363.607.000

337.061.903

92,70

79.338.000 140.560.000

79.338.000 97.203.148

100,00 69,15

31.912.100 8.096.400 3.205.000

31.791.100 7.121.000 3.205.000

99,62 87,95 100,00

58.400.000 25.600.000

54.830.000 24.182.000

93,89 94,46

28.622.000

26.538.808

92,72

28.622.000

26.814.116

93,68

60.989.500

58.488.991

95,90

465.345.000

409.512.163

88,00

5.448.000 99.600.000

5.448.000 68.770.868

100,00 69,05

30.000.000 6.000.000 36.300.000 25.600.000

30.000.000 6.000.000 36.300.000 19.614.000

100,00 100,00 100,00 76,62

25.000.000

22.552.339

90,21

25.000.000

23.355.770

93,42

58.500.000

56.702.219

96,93

311.448.000

268.743.196

86,29

27.878.400 86.040.000

27.780.400 76.829.000

99,65 89,29

40.540.000 12.224.000 10.665.000

40.540.000 12.224.000 10.665.000

100,00 100,00 100,00

85.400.000 26.500.000

85.400.000 23.765.500

100,00 89,68

30.295.500

28.728.850

94,83


Hal -

352


NO

KEGIATAN

160. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD (Kelurahan Tembalang) 161. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD (Kelurahsn Meteseh) JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Candisari 162. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 163. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 164. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 165. Penyediaan Alat Tulis Kantor 166. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 167. Penyediaaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 168. Penyediaan Makan dan Minum 169. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 170. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Candi 171. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Tegalsari 172. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Jatingaleh JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Banyumanik 173. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 174. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 175. Penyediaan Alat Tulis Kantor 176. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 177. Penyediaan Makanan dan Minuman 178. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 179. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Sumurboto 180. Operasional Kelurahan Percontohan SKPD Kelurahan Srondol Wetan 181. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Banyumanik JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Ngaliyan 182. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 183. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 184. Penyediaan Alat Tulis Kantor 185. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 186. Penyediaan Makanan dan Minuman 187. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 188. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Ngaliyan 189. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Kalipancur 190. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Tambakaji JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Gayamsari 191. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 192. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



60.295.500

58.972.400

97,81

410.133.900

395.200.650

96,36

95,724,000 132,300,000

52,788,000 61,763,135

55,15 46,68

300,000 24,433,850 5,600,000 83,850,000

100,000 17,400,000 4,815,000 83,147,000

33,33 71,21 85,98 99,16

37,873,550 25,600,000

28,200,000 20,155,500

74,46 78,73

25.000.000

20.978.521

83,91

25.000.000

19.920.825

79,68

58.500.000

54.115.647

92,51

513.881.700

363.283.728

70,69

81.720.000 135.900.000

76.272.000 95.507.715

93,33 70,28

44.400.000 16.406.000 112.500.000 25.600.000

44.400.000 16.406.000 112.500.000 13.058.500

100,00 100,00 100,00 51,01

25.500.000

25.438.265

99,76

25.500.000

21.641.132

84,87

55.500.000

53.110.562

95,69

523.026.000

458.334.174

87,63

59.004.000 161.727.790

39.936.000 70.861.422

67,68 43,82

23.400.000 11.100.000 45.660.000 25.600.000

23.400.000 11.100.000 45.660.000 24.482.000

100,00 100,00 100,00 95,63

29.800.000

29.800.000

100,00

29.800.000

28.272.282

94,87

59.800.000

58.414.164

97,68

445.891.790

331.925.868

74,44

17.706.000 110.400.000

17.562.000 58.180.271

99,19 52,70


Hal -

353


NO

KEGIATAN

193. 194. 195. 196.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Gayamsari Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Sambirejo Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Siwalan JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Pedurungan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Palebon Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Pedurungan Kidul Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Gemah JUMLAH SKPD SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian JUMLAH SKPD SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

197. 198. 199.

200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209.

210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223.

224. 225. 226. 227.

ANGGARAN (Rp.) 24.000.000 15.600.000 84.000.000 25.600.000

REALISASI PERSEN ANGGARAN TASE (Rp.) (% 24.000.000 100,00 15.600.000 100,00 84.000.000 100,00 22.982.000 89,77

28.600.000

28.413.000

99,35

28.600.000

26.217.428

91,67

58.600.000

53.334.740

91,01

393.106.000

330.289.439

84,02

17.706.000 14.000.000

16.344.000 14.000.000

92,31 100,00

111.300.000

79.876.833

71,77

46.000.000 9.600.000 74.200.000 25.600.000

46.000.000 9.600.000 74.200.000 22.892.000

100,00 100,00 100,00 89,42

29.754.000

29.754.000

100,00

29.754.000

27.615.403

92,81

48.254.000

46.608.939

96,59

406.168.000

366.891.175

90,33

17.706.000 35.040.000

5.448.000 24.833.337

30,77 70,87

1.614.000

1.550.000

96,03

19.300.000 53.749.000 85.000.000 1.000.000

18.111.125 53.617.730 84.960.200 993.100

93,84 99,76 99,95 99,31

5.552.000

2.832.000

51,01

4.800.000 1.360.000

4.800.000 699.000

100,00 51,40

22.700.000 217.788.000

22.694.300 186.684.652

99,97 85,72

92.339.000 38.312.000

88.287.600 25.712.000

95,61 67,11

596.260.000

521.223.044

87,42

46,144,000

38,358,687

83,13

68,346,400 37,338,500 1,480,000

67,931,400 35,020,000 1,480,000

99,39 93,79 100,00


Hal -

354


NO

KEGIATAN

228. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 229. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 230. Penyediaan Makanan dan Minuman 231. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

2.

ANGGARAN (Rp.) 7,625,000 3,360,000

REALISASI PERSEN ANGGARAN TASE (Rp.) (% 7,625,000 100,00 3,360,000 100,00

52,500,000 79,900,000

40,735,000 53,806,000

77,59 67,34

296.693.900 82.109.201.290

248.316.087 75.278.372.461

83,69 91,68

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

10.

SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan) Pengadaan kendaraan dinas / operasional 5.547.243.000 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 763.270.000 Pengadaan peralatan gedung kantor 145.100.000 Pengadaan meubeler 2.489.335.000 Pengadaan komputer 2.950.442.000 Pengadaan penghias ruangan rumah tangga 134.840.000 Pengadaan alat-alat studio 373.080.000 Pengadaan peralatan dapur 113.140.000 Pengadaan alat komunikasi 111.140.000 JUMLAH SKPD 12.627.590.000 SKPD : SETDA (Bag. Rumah Tangga dan Santel) Pembangunan Gedung Kantor 256.461.000

11.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

12. 13. 14.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala JUMLAH SKPD SKPD : Sekretariat DPRD Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebelair JUMLAH SKPD SKPD : DPKAD Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeluer

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.


PERSENTASE REALISASI (%)

5.312.024.000 688.084.450 103.107.000 2.039.495.150 2.632.786.000 123.397.700 306.470.550 93.654.000 82.592.000 11.381.610.850

95,76 90,15 71,06 81,93 89,23 91,51 82,15 82,78 74,31 90,13

213.654.000

83,31 88,28

1.948.730.000 4.007.299.000 273.565.000 2.958.863.000

1.720.393.900 3.536.404.650 185.958.425 2.774.167.500

2.494.101.000

2.356.371.854

94,48

724.363.000

643.142.800

88,79

38.775.000 12.702.157.000

23.920.000 11.454.013.129

61,69 90,17

1.190.915.000 439.000.000 153.545.000 131.624.000 155.809.000 1.750.032.000 120.544.000

986.840.000 385.866.000 146.719.500 115.593.250 134.164.000 1.630.201.249 102.725.800

82,86 87,90 95,55 87,82 86,11 93,15 85,22

151.893.000

135.788.000

89,40

15.750.000 4.109.112.000

12.500.000 3.650.397.799

79,37 88,84

800.000.000 597.859.000 417.600.000 233.000.000

706.040.000 528.449.600 360.844.000 210.751.000

88,26 88,39 86,41 90,45


88,25 67,98 93,76

Hal -

355


NO 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

59. 60. 61. 62. 63. 64.

KEGIATAN Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebelair JUMLAH SKPD SKPD : Inspektorat Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan 1 kendaraan roda 4 JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Selatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

ANGGARAN (Rp.) 1.101.128.000

REALISASI PERSENTASE REALISASI ANGGARAN (%) (Rp.) 1.004.687.627 91,24

104.660.000

81.574.999

77,94

183.030.000

151.217.158

82,62

15.000.000 3.452.277.000

11.935.500 3.048.762.384

79,57 88,51

49,070,000 22,600,500 90,000,000

46,702,250 22,572,850 75,020,280

95,17 99,88 83,36

40,000,000

40,000,000

100,00

225,000,000 426,670,500

210,910,000 395,205,380

93,74 88,64

82.158.000 17.000.000 1.000.000

82.158.000 17.000.000 1.000.000

100,00 100,00 100,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas operasional JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Utara Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan mebeluer Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas operasional JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Barat Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

22.000.000 179.774.000

19.150.000 151.929.300

87,05 84,51

1.500.000

1.500.000

100,00

13.000.000

13.000.000

100,00

43.236.000 61.566.000 5.376.000

41.730.000 60.941.000 3.123.500

96,52 98,98 58,10

344.452.000

309.373.800

89,82

3.866.423 44.045.000 8.000.000 7.000.000 40.750.000 108.652.000

3.850.000 43.250.000 8.000.000 7.000.000 40.750.000 104.246.500

99,58 98,20 100,00 100,00 100,00 95,95

10.000.000

10.000.000

100,00

54.800.000 3.925.000

52.930.500 2.086.300

96,59 53,15

281.038.423

272.113.300

96,82

100.000.000 40.176.000 184.368.000

98.811.000 40.176.000 122.335.500

98,81 100,00 66,35

11.752.000

11.352.000

96,60

2.500.000 10.550.000

1.800.000 10.550.000

72,00 100,00

JUMLAH SKPD

634.309.423

559.224.100

88,16

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas


Hal -

356


NO

65. 66. 67. 68. 69. 70.

71. 72. 73. 74. 75. 76.

77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.

85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

KEGIATAN SKPD : Kecamatan Semarang Timur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Tengah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas operasional JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Gunungpati Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebelair Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Tugu Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Mijen Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas operasional JUMLAH SKPD

ANGGARAN (Rp.)



89.951.573 5.000.000 4.498.000 23.275.000 141.291.000

89.828.072 5.000.000 4.498.000 23.275.000 128.460.000

99,86 100,00 100,00 100,00 90,92

11.250.000

11.250.000

100,00

920.124.996

832.085.172

90,43

129.717.625 1.800.000 23.400.000 179.815.000

127.289.000 1.800.000 23.400.000 164.123.000

98,13 100,00 100,00 91,27

9.200.000

8.475.000

92,12

5.660.000

5.660.000

100,00

1.280.967.621

1.174.082.172

91,66

68.700.000 30.000.000 1.200.000 74.020.000 142.422.000

68.517.000 29.805.000 1.200.000 73.510.000 133.266.000

99,73 99,35 100,00 99,31 93,57

3.800.000

3.800.000

100,00

1.000.000 7.600.000

1.000.000 3.643.725

100,00 47,94

328.742.000

314.741.725

95,74

57.800.000 10.224.000 57.000.000 39.078.000 5.865.000

57.000.000 10.224.000 57.000.000 39.078.000 5.865.000

98,62 100,00 100,00 100,00 100,00

80.208.000

77.216.000

96,27

19.500.000

19.500.000

100,00

90.000.000 359.675.000

89.595.000 355.478.000

99,55 98,83

41.560.000 2.400.000 51.250.000 143.540.000

40.832.000 2.400.000 51.090.000 129.936.000

98,25 100,00 99,69 90,52

13.506.000

13.506.000

100,00

1.000.000 25.550.000 4.450.000

1.000.000 25.385.000 2.442.500

100,00 99,35 54,89

283.256.000

266.591.500

94,12


Hal -

357


NO

101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.

109. 110. 111. 112. 113. 114. 115.

116. 117. 118. 119. 120. 121. 122.

123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136.

KEGIATAN SKPD : Kecamatan Genuk Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleir Rehab sedang/berat gedung kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Gajahmungkur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/ berat Gedung Kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas oprasional JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Tembalang Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Candisari Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Banyumanik Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

ANGGARAN (Rp.)



120.572.000 1.000.000 27.490.000 113.906.000

116.952.000 1.000.000 26.468.000 101.537.000

97,00 100,00 96,28 89,14

17.820.000

15.429.000

86,58

1.000.000 40.000.000 5.350.000

1.000.000 39.630.000 4.584.875

100,00 99,08 85,70

327.138.000

306.600.875

93,72

50.347.547 5.000.000 40.000.000 133.398.400

49.850.000 5.000.000 39.650.000 131.000.000

99,01 100,00 99,13 98,20

13.000.000

13.000.000

100,00

8.700.000 2.200.000

8.650.000 2.153.100

99,43 97,87

252.645.947

249.303.100

98,68

17.000.000 86.050.000 5.000.000

16.800.000 85.310.000 3.800.000

98,82 99,14 76,00

11.000.000 26.000.000 98.658.500

11.000.000 26.000.000 96.416.000

100,00 100,00 97,73

21.000.000

21.000.000

100,00

264.708.500

260.326.000

98,34

9,050,000

2,143,900

23,69

7,800,000 29,250,000 127,348,000

4,800,000 29,250,000 96,733,000

61,54 100,00 75,96

21,580,000

3,881,200

17,99

86,549,225 281,577,225

86,101,465 222,909,565

99,48 79,16

31.599.000 15.000.000 154.732.000 150.255.000

22.015.364 15.000.000 154.504.000 144.761.300

69,67 100,00 99,85 96,34

12.240.000

12.240.000

100,00

2.000.000 36.750.000 4.500.000

2.000.000 35.946.000 4.006.970

100,00 97,81 89,04


Hal -

358


NO

137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146.

147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155.

156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163.

164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172.

KEGIATAN JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Ngaliyan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat instalasi Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Gayamsari Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Pedurungan Pemeliharaan rutin/berkala mesin dan peralatan kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi sedang/besar Gedung Kantor Belanja jasa surat tanda nomor kendaraan (STNK) JUMLAH SKPD SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler JUMLAH SKPD SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin dan Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.) 407.076.000

REALISASI PERSENTASE REALISASI ANGGARAN (%) (Rp.) 390.701.634 95,92

50.000.000 2.400.000 29.000.000 119.948.000

50.000.000 2.400.000 29.000.000 110.954.000

100,00 100,00 100,00 92,50

9.400.000

9.400.000

100,00

1.000.000 24.780.000 40.924.000 3.600.000 4.000.000

1.000.000 24.700.000 40.540.000 3.600.000 3.493.000

100,00 99,68 99,06 100,00 87,33

285.052.000

275.087.000

96,50

43.651.000 12.100.000 5.000.000 23.500.000 123.122.000

43.651.000 12.100.000 5.000.000 23.500.000 113.831.500

100,00 100,00 100,00 100,00 92,45

6.950.000

6.950.000

100,00

1.500.000 110.000.000 5.775.000

1.500.000 109.735.000 3.411.350

100,00 99,76 59,07

331.598.000

319.678.850

96,41

16.800.000

16.800.000

100,00

2.658.000 5.000.000 139.520.000 42.000.000 156.504.000

2.658.000 5.000.000 138.920.000 38.500.000 150.334.000

100,00 100,00 99,57 91,67 96,06

114.000.000 4.000.000

111.801.000 4.000.000

98,07 100,00

480.482.000

468.013.000

97,40

14.295.000 141.750.000 230.620.000

14.000.000 137.079.250 202.072.725

97,94 96,70 87,62

12.000.000 398.665.000

12.000.000 365.151.975

100,00 91,59

200,000,000 85,457,800 20,675,000

185,859,000 82,458,000 20,675,000

92,93 96,49 100,00

41,650,000 101,653,000

41,650,000 92,514,820

100,00 91,01

449.435.800 44.879.057.435

423.156.820 40.519.770.172

94,15 90,29


Hal -

359


3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO

1

2 3

4.

KEGIATAN SKPD : Sekretariat DPRD Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya JUMLAH SKPD SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)



333.580.000

304.580.000

91,31

333.580.000

304.580.000

91,31

306.100.000

230.816.000

75,41

2.958.530.000 3.264.630.000 3.598.210.000

40.873.780 271.689.780 576.269.780

1,38 8,32 16,02

Program fasilitas pindah/purna tugas PNS Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO

1 2

5.

KEGIATAN SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Pemulangan Pegawai yang Pensiun Penyelenggaraan Pemilihan Pegawai Teladan PNS Pemerintah Kota Semarang JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)



95.000.000 40.000.000

85.095.000 37.250.000

89,57 93,13

135.000.000

122.345.000

90,63

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO

1

2 3 4 5

6

6.

KEGIATAN SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan) Bimbingan Teknis Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah JUMLAH SKPD SKPD : Sekretariat DPRD Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) JUMLAH SKPD SKPD : DPKAD Sosialisasi peraturan perundang-undangan Implementasi Pengelolaan Keuangan Bendahara dengan sistem Komputerisasi Implementasi Pendataan Surat Menyurat Sistem Komputer JUMLAH SKPD SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Peningkatan Kelembagaan SKPD JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)



175.000.000

131.672.000

75,24

175.000.000

131.672.000

75,24

186.480.000 186.480.000

153.432.000 153.432.000

82,28 82,28

225,000,000 120,000,000

92,666,000 53,882,500

4,12 4,49

120,000,000

108,480,500

9,03

465,000,000

255,029,000

5,48

30.000.000 30.000.000 856.480.000

29.315.000 29.315.000 339.914.300

97,72 97,72 39,69

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :


Hal -

360


NO

1

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30

KEGIATAN SKPD : SETDA (Bag. Umum dan Protokol) Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu JUMLAH SKPD SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD Kota Semarang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Setda JUMLAH SKPD SKPD : Sekretariat DPRD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Renja SKPD Penyusunan LAKIP Penyusunan RKA dan DPA Murni dan Perubanan JUMLAH SKPD SKPD : DPKAD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Penyusunan Renja SKPD Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Evaluasi Standar Pelayanan Publik Penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan JUMLAH SKPD SKPD : Inspektorat Penyusunan rka skpd dan dpa skpd Penyusunan lakip Penyusunan renja skpd Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Selatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan rka skpd dan dpa skpd Penyusunan lakip Penyusunan lkpj skpd Penyusunan renja skpd Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu Penyusunan pelaporan akhir tahun JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Utara Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Barat Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

ANGGARAN (Rp.)



63.000.000

60.000.000

95,24

63.000.000

60.000.000

95,24

190.000.000

185.258.900

97,50

57.500.000 247.500.000

48.966.450 230.984.350

85,16 93,33

410.508.000

371.603.750

90,52

14.453.000 7.134.000 28.906.000

6.728.000 7.134.000 28.906.000

46,55 100,00 100,00

461.001.000

414.371.750

89,89

20,000,000 20,000,000

14,875,000 13,820,000

74,38 69,10

63,000,000 15,000,000

38,758,000 12,345,000

61,52 82,30

24,000,000 54,624,000

21,486,700 41,364,000

89,53 75,72

32,000,000 72,000,000

23,892,150 48,265,000

74,66 67,03

300,624,000

214,805,850

71,45

15,504,000 15,500,000 15,500,000 34,800,000

14.944.000 14.450.000 15.350.000 31.950.000

96,39 93,23 99,03 91,81

81,304,000

77,644,000

94,33

2.700.000 2.325.000 1.875.000 3.375.000 1.500.000 42.955.000

2.700.000 2.325.000 1.875.000 3.375.000 1.500.000 34.240.000

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 79,71

7.080.000 61.810.000

7.080.000 53.095.000

100,00 85,90

33.661.000

33.661.000

100,00

8.000.000

8.000.000

100,00

19.320.000

19.320.000

100,00

60.981.000

60.981.000

100,00

36.600.000

36.600.000

100,00


Hal -

361


NO 31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43

44 45

46 47

48 49

50 51

52 53 54 55

KEGIATAN Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Penyusunan Laporan Renja (Rencana Kerja) Penyusunan LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban) Penyusunan RKA dan DPA JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Timur Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara, Pembantu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Tengah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan lakip Penyusunan renja skpd Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu Penyusunan bahan lkpj JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Gunungpati Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Tugu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Mijen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Genuk Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Gajahmungkur Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penunjang Kinerja PA,PPK,Bendahara dan Pembantu JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Tembalang Penyusunan RKA dan DPA Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Penyusunan LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban) Penyusunan Renja



1.140.000 1.140.000

1.140.000 1.140.000

100,00 100,00

1.340.000 41.360.000

1.340.000 41.360.000

100,00 100,00

50.400.000

50.400.000

100,00

63.242.000

63.242.000

100,00

113.642.000

113.642.000

100,00

3.196.000

3.156.000

98,75

1.120.000 2.120.000 29.892.000

1.120.000 2.100.000 29.892.000

100,00 99,06 100,00

1.120.000 37.448.000

1.120.000 37.388.000

100,00 99,84

7.175.000

7.175.000

100,00

33.900.000

33.400.000

98,53

41.075.000

40.575.000

98,78

7.489.600

7.489.600

100,00

24.600.000

24.600.000

100,00

32.089.600

32.089.600

100,00

7.964.000

7.749.000

97,30

29.300.000

29.300.000

100,00

37.264.000

37.049.000

99,42

8.501.000

7.948.800

93,50

20.100.000

20.100.000

100,00

28.601.000

28.048.800

98,07

22.000.000

21.995.700

99,98

32.100.000

32.100.000

100,00

54.100.000

54.095.700

99,99

1.780.000 1.960.000

1.060.000 1.180.000

59,55 60,20

2.500.000

1.540.000

61,60

2.500.000

1.540.000

61,60


Hal -

362


NO 56

57 58

59 60

61 62

63 64

65 66

67 68 69 70 71 72 73 74

75 76 77 78 79 80 81

KEGIATAN Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Candisari Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Banyumanik Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Ngaliyan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Gayamsari Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Pedurungan Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara, Pembantu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD JUMLAH SKPD SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA dan DPA SKPD Penyusunan LKPJ SKPD Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Bendahara Penyusunan Profil SKPD Penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan SKPD JUMLAH SKPD SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA dan DPA Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu



39.940.000

36.520.000

91,44

8.960.000

5.120.000

57,14

30.360.000

17.204.000

56,67

39.320.000

22.324.000

56,78

19.936.000

19.900.000

99,82

24.900.000

24.900.000

100,00

44.836.000

44.800.000

99,92

3.420.000

3.252.000

95,09

29.100.000

29.100.000

100,00

32.520.000

32.520.000

99,48

9.302.000

9.193.000

98,83

31.604.000

31.604.000

100,00

40.906.000

40.797.000

99,73

7.050.000

7.049.000

99,99

50.460.000

50.460.000

100,00

57.510.000

57.509.000

100,00

19.212.500

18.332.250

95,42

8.212.500 8.212.500

7.790.350 7.650.500

94,86 93,16

19.212.500 7.260.000 19.212.500 35.940.000

16.934.400 7.007.500 18.547.500 35.940.000

88,14 96,52 96,54 100,00

8.212.500 7.260.000

7.970.500 7.007.500

97,05 96,52

132.735.000

127.180.500

95,82

7.340.000

6.948.000

94,66

3.966.000 3.966.000

2.850.000 2.958.000

71,86 74,58

7.340.000 5.195.000 7.340.000 28.200.000

6.948.000 4.668.000 7.104.000 28.200.000

94,66 89,86 96,78 100,00


Hal -

363


NO 82 83



KEGIATAN Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Penyusunan LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban) JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM



7.340.000

6.994.000

95,29

78.027.000 2.189.403.600

73.664.000 1.983.421.550

94,41 90,59

Anggaran program pelaksanaan UrusanWajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

1.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.

KEGIATAN SKPD : SEKRETARIAT DPRD Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Toko Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Rapat-rapat Paripurna Kegiatan Reses Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengembangan Forum Konsultasi Kelegislatifan dengan Instansi Pemerintah Pusat Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah JUMLAH PROGRAM

PERSEN TASE (%)

ANGGARAN (Rp.)


46.500.000 4.922.800.000

5.440.000 4.774.041.110

11,70 96,98

1.077.278.000 1.875.000.000 11.874.150.000 2.378.595.000

546.493.000 1.775.000.000 7.986.661.165 2.185.673.500

50,73 94,67 67,26 91,89

2.536.800.000 3.390.320.000

2.196.994.697 1.962.958.711

86,60 57,90

7.079.640.000

3.635.871.510

51,36

42.260.723.000

28.705.005.203

67,92

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO 1 2 3 4

5 6

KEGIATAN SKPD : SETDA (Bag. Tata Pemerintahan) Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat Rapat Kerja Camat Lurah se Kota Semarang Pengiriman Peserta Rakor Pemerintahan JUMLAH SKPD SKPD : SETDA (Bag. Kerjasama) Kegiatan kunjungan kerja dalam/luar negeri melaks.tugas pemerintahan JUMLAH SKPD SKPD : SETDA (Bag. Umum dan Protokol) Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

ANGGARAN (Rp.)



719.679.600

344.114.600

47,81

90.000.000 57.350.000 867.029.600

68.664.300 41.087.000 453.865.900

76,29 71,64 52,35

1.469.322.000

1.131.604.850

77,02

1.469.322.000

1.131.604.850

77,02

1.282.972.000 1.000.000.000

976.496.177 560.891.986

76,11 56,09


Hal -

364


NO 7

KEGIATAN Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Peningkatan Stabilitas Wilayah Kegiatan Keprotokolan JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

8 9

3.

2.498.100.000

REALISASI PERSENTASE ANGGARAN REALISASI (Rp.) (%) 2.042.904.651 81,78

1.909.996.000 505.000.000 7.196.068.000 9.532.419.600

996.093.300 464.598.500 5.040.984.614 6.626.455.364

ANGGARAN (Rp.)

52,15 92,00 70,05 69,51

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19

KEGIATAN SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan) Penyusunan standar satuan harga Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan BMD di lingkungan setda dan rumdin pimpinan Penyusunan laporan pengadaan BMD di lingkungan sekretariat daerah kota semarang Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kerja di lingkungan setda dan rumdin pimpinan Penyusunan standar satuan harga JUMLAH SKPD SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan) Penyusunan Analisa Harga Satuan, Bahan dan Upah Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Pengadaan Sistem E-Procurement Pnyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peningkatan Administrasi Kegiatan Pembangunan Peningkatan Pengembangan Unit Layanan Pengadaan JUMLAH SKPD SKPD : SETDA (Bag. Perekonomian) Peningkatan kualitas SDM BUMD Sistem Perekonomian Daerah Penyusunan Raperda penyertaan modal JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Selatan Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan SKPD : Kecamatan Semarang Utara Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan SKPD : Kecamatan Semarang Barat Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan SKPD : Kecamatan Semarang Timur Optimalisasi Pemungutan PBB Oleh Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan SKPD : Kecamatan Semarang Tengah Optimalisasi pemungutan PBB oleh Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

540.050.000

352.488.050

65.27

125.725.000

93.395.000

74.29

90.980.000

72.567.500

79.76

160.450.000 917,205,000

85.719.500 604,170,050

53.42 65.87

155.000.000

130.302.500

84.07

100.000.000 255.000.000 50.000.000

52.266.500 209.603.900 42.970.800

52.27 82.20 85.94

303.000.000 1.911.999.300

222.590.400 1.315.613.555

73.46 68.81

2,774,999,300

1,973,347,655

71.11

60.000.000 60.000.000 175.000.000 295,000,000

56.198.500 38.836.000 78.795.700 173,830,200

63.000.000

18.870.000

93.66 64.73 45.03 58.93 ! 29.95

118.000.000

79.839.250

67.66

156.000.000

60.260.250

38.63

80.000.000

23.101.000

28.88

81.000.000

20.320.750

25,09


Hal -

365


NO

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

KEGIATAN SKPD : Kecamatan Gunungpati Optimalisasi pemungutan PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan SKPD : Kecamatan Tugu Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan SKPD : Kecamatan Mijen Optimalisasi pemungutan PBB oleh pemerintah kecamatan dan kelurahan SKPD : Kecamatan Genuk Optimalisasi Pemungutan PBB oleh Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan SKPD : Kecamatan Gajahmungkur Optimalisasi Pemungutan PBB Oleh Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan SKPD : Kecamatan Tembalang Optimalisasi pemungutan PBB oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan SKPD : Kecamatan Candisari Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan SKPD : Kecamatan Banyumanik Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan SKPD : Kecamatan Ngaliyan Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan SKPD : Kecamatan Gayamsari Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan SKPD : Kecamatan Pedurungan Optimalisasi Pemungutan PBB OlehPemerintahan Kecamatan dan Kelurahan SKPD : DPKAD Penyusunan analisa standar belanja Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Asistensi dan Koordinasi Penyusunan Anggaran Gaji danTunjangan Sosialisasi PP Belanja Gaji Pengkartuan dan Penyusunan data Gaji PNS Koordinasi Penelitian SPJ SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Evaluasi Pendapatan dan Belanja Pemeriksaan Pajak Daerah

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

172.000.000

76.442.566

44.44

37.000.000

37.000.000

100.00

120.000.000

55.523.250

46.27

133.000.000

111.478.000

83.82

63.000.000

23.232.500

36.88

241.000.000

101.096.750

41.95

62,000,000

20,587,000

33.20

179.000.000

67.076.250

37.47

198.000.000

80.436.500

40.62

61.000.000

24.909.000

40.83

236.000.000

92.816.850

39.33

60.000.000 107.720.000

38.000.000 84.927.150

63.33 78.84

257.720.000

186.605.000

72.41

338.000.000

108.672.800

32.15

367.275.000

189.098.600

51.49

347.654.000

183.892.300

52.90

296.159.000

201.420.950

68.01

316.459.000

152.035.750

48.04

263.932.000

221.016.950

83.74

156.200.000

81.855.650

52.40

36.000.000 37.600.000 216.000.000

0 22.558.600 116.984.475

0.00 60.00 54.16

433.380.000 487.671.000

381.225.000 389.753.000

87.97 79.92


Hal -

366


NO

KEGIATAN

46

Pemberian Hadiah kepada WP dan Petugas PBB berprestasi Pemberian Hadiah Kepada WP Daerah yang Berprestasi Penyusunan Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi Monitoring Pinjaman / Lain-lain Pendapatan Pemerintah Kota Semarang Updating Obyek Pajak Daerah Konfirmasi Pencairan Tunggakan Pajak Reklame Pedukung Yustisi Pajak Daerah Monitoring Kepatuhan Pembayaran Pajak Pengawasan, Pemungutan dan Penungguan Pajak Daerah Monitoring dan Evaluasi Belanja bantuan Publikasi Laporan Keuangan Daerah Pengadministrasian Anggaran SKPD Kota Semarang Penyusunan Produk Hukum Pedampingan Pelaksanaan Pemeriksaan Ikd Penatausahaan Pendapatan dan Belanja (Rekening Timbal Balik) Pemantapan LPJ APBD kpd Bend Penerima,Pengeluaran,PPK,Pembuku dlm Rangka Penyusunan LKD Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Publikasi Perda APBD dan Perda Perubahan APBD Penyusunan peraturan KDH tentang Pergeseran Anggaran Penyusunan CALK Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan Dana Transfer Verifikasi Lapangan Perpanjangan SKPD Relklame Penagihan Pajak Restoran Pengelolaan dan Pengembangan Simpad Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran APBD Sosialisasi Perda-perda Pajak daerah Pengadministrasian penerbitan dan pengiriman SKPD, SKPDKB/SPSM Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Penyusunan himpunan SK tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Penyusunan Neraca Penyusunan Laporan Operasional Penyusunan LRA Rincian Penyusunan Arus Kas Penyusunan Pengantar LPJP APBD Validasi Data Penerimaan BPHTB Penunjang Kegiatan Kas Daerah Penyusunan Buku Selayang Pandang Restitusi Penyusunan SPT dan Pengurusan PPH 21 Pegawai Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan SKPD Verifikasi Data Rekening PJU Penilaian Ketetapan Pajak Daerah Penelusuran dan Penagihan Piutang Pajak Daerah Penatausahaan Pelaksanaan Pendaerahan PBB Operasi Sisir PBB Pekan Panutan PBB

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

PERSEN TASE (%)

755.000.000

REALISASI ANGGARAN (Rp.) 709.499.950

151.275.000

120.557.930

79.69

29.772.000

28.617.450

96.12

215.666.000

184.675.175

85.63

182.400.000 485.600.000 521.700.000 193.950.000 600.000.000

70.270.000 91.650.000 337.121.000 169.350.000 408.925.000

38.53 18.87 64.62 87.32 68.15

200.000.000 105.850.000 30.000.000

138.562.100 102.895.250 0

69.28 97.21 0.00

314.000.000 104.960.000 152.487.000

145.267.269 81.785.925 117.048.000

46.26 77.92 76.76

434.584.000

400.543.050

92.17

563.200.000 236.580.000

382.061.400 226.920.000

67.84 95.92

28.000.000

5.580.000

19.93

98.689.000 312.915.000

81.623.500 292.551.475

82.71 93.49

220.000.000 112.800.000 200.000.000 150.000.000 140.000.000 100.000.000

184.427.900 112.500.000 72.000.000 50.883.810 21.825.000 72.800.000

83.83 99.73 36.00 33.92 15.59 72.80

154.880.000 60.000.000

152.297.500 35.570.000

98.33 59.28

130.937.000 141.457.000 163.718.000 96.992.000 32.681.000 450.000.000 200.000.000 84.000.000 207.000.000

123.640.350 130.469.000 157.795.000 90.781.000 29.436.400 375.501.000 149.150.000 57.095.000 0

94.43 92.23 96.38 93.60 90.07 83.44 74.58 67.97 0.00

200.000.000 262.000.000 270.000.000 405.400.000 959.693.000 373.427.000 141.475.000

87.376.700 232.500.000 58.226.100 0 750.237.000 195.470.000 99.640.000

43.69 88.74 21.57 0.00 78.17 52.34 70.43

ANGGARAN (Rp.)


93.97

Hal -

367


NO

KEGIATAN

91 92 93 94 95 96 97 98 99

Operasi Bhakti PBB Konfirmasi dan Pencairan Tunggakan PBB Monitoring dan Evaluasi Pelmbayaran PBB Monitoring Aplikasi Pelayanan PBB Orientasi dan Pengembangan Forum TAPD Optimalisasi Penerimaan PPH 21 dan OPDN Asistensi dan Fasilitasi Pelaksanaan APBD Penatausahaan dan Optimalisasi Uang Kas Daerah Pengisian dan Validasi Data Obyek PBB Tahun 2014 Updating NJOP Tahun 2014 Pengadministrasian, Penerbitan & Penyampaian SPPT PBB Tahun 2013 JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

100 101

4.

Program

pembinaan

PERSEN TASE (%)

288.890.000 515.250.000 831.600.000 202.200.000 300.000.000 181.500.000 337.600.000 150.000.000 400.000.000

REALISASI ANGGARAN (Rp.) 158.980.000 0 364.623.800 175.506.000 185.162.500 143.480.100 180.647.600 138.456.400 192.129.000

700.000.000 1.814.880.000

432.610.000 1.304.934.245

61.80 71.90

22.354.778.000 26.341.982.300

13.842.105.020 16.593.452.925

61,92 62,99

ANGGARAN (Rp.)

dan

fasilitasi

pengelolaan

55.03 0.00 43.85 86.80 61.72 79.05 53.51 92.30 48.03

keuangan

kabupaten/kota Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut : NO

KEGIATAN SKPD : DPKAD Asistensi Laporan Keuangan pada SKPD JUMLAH PROGRAM

1

5.

ANGGARAN (Rp.) 154.224.000 154.224.000


PERSEN TASE (%)

150.067.700 150.067.700

97,31 97,31

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KEGIATAN SKPD : Inspektorat Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Evaluasi lakip skpd Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sidak Penegakan Disiplin Aparatur Fasilitasi penyampaian laporan pajak-pajak pribadi (lp2p) Pemeriksaan khusus pelayanan publik Evaluasi spip JUMLAH PROGRAM SKPD : SETDA (Bag. Tata Pemerintahan) Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya Fasilitasi Penanganan Konflik-Konflik Pertanahan di Kota Semarang

ANGGARAN (Rp.)

PERSEN TASE (%)


85,56

981.572.000

839.854.100

185.404.000

133.810.750

125.356.000

105.117.000

859.682.000 138.456.500 145.500.000 85.500.000 35.500.000 210.500.000

718.204.000 127.241.970 141.496.500 79.825.000 34.680.000 183.291.500

70.000.000

68.481.680

372.599.500 56.000.000 3.266.070.000

281.674.000 23.856.500 2.793.498.580

75,60 42,60 85,53

775.599.000

660.241.300

85,13

50.000.000

24.277.000

48,55


72,17 83,85 83,79 91,90 97,25 93,36 97,69 87,01 97,83

Hal -

368


NO

KEGIATAN

15 Kerja Bakti Massal Kota Semarang 16 Pembinaan dan monitoring aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa 17 Pengadaan sarana prasarana Kelurahan (Buku administrasi & papan monografi 18 Fasilitasi percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi 19 Monitoring, Evaluasi implementasi Perwal Administrasi 20 Fasilitasi Pengumuman relas 21 Fasilitasi penyelesaian tapal batas wilayah antar daerah 22 Fasilitasi pembakuan nama rupabumi 23 Fasilitasi dan tindak lanjut implementasi Perda Kecamatan 24 Fasilitasi penyelenggaraan PATEN Kecamatan JUMLAH SKPD SKPD : SETDA (Bag. Otonomi Daerah) 25 Evaluasi dan Pembinaan Kapasitas Kelembagan Perangkat Pemda 26 Penyusunan LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 27 Penyusunan LPPD Kota Semarang 28 Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Selatan 29 Implementasi penyeleggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( paten ) JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Utara 31 Implementasi penyeleggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( paten ) JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Barat 32 Implementasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( Paten ) JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Timur 33 Implementasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( paten ) JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Tengah 34 Optimalisasi pemungutan PBB oleh Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Gunungpati 35 Implementasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (Paten) JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Tugu 36 Implementasi Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( Paten ) JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Mijen 37 Implementasi penyeleggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( paten ) JUMLAH SKPD

ANGGARAN (Rp.) 90.000.000 500.000.000

PERSEN REALISASI TASE ANGGARAN (%) (Rp.) 55.815.500 62,02 208.592.450 41,72

118.586.000

95.581.500

80,60

121.700.000

120.444.200

98,97

135.000.000

132.049.500

97,81

150.000.000 25.000.000

124.628.750 24.760.000

83,09 99,04

200.000.000 136.000.000

157.629.000 125.217.200

78,81 92,07

69.490.000 2.371.375.000

40.076.150 1.769.312.550

57,67 74,61

250.000.000

138.062.250

55,22

388.365.000

343.845.225

88,54

356.150.000 200.000.000

318.795.600 156.134.650

89,51 78,07

1.194.515.000

956.837.725

80,10

64.000.000

63.690.000

99,52

64.000.000

63.690.000

99,52

116.500.000

114.810.000

98,55

116.500.000

114.810.000

98,55

66.880.000

62.190.000

92,99

66.880.000

62.190.000

92,99

34.100.000

33.929.845

99,50

34.100.000

33.929.845

99,50

81.000.000

20.320.750

25,09

81.000.000

20.320.750

25,09

130.710.000

130.350.000

99,72

130.710.000

130.350.000

99,72

113.000.000

80.848.000

71,55

113.000.000

80.848.000

71,55

77.700.000

76.958.000

99,05

77.700.000

76.958.000

99,05


Hal -

369


NO

38

39

40

41

42

43

44

45

6.

KEGIATAN SKPD : Kecamatan Genuk Implementasi penyelenggaraan pelayanan adminstrasi terpadu kecamatan (paten) JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Gajahmungkur Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Tembalang Implementasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Candisari Implementasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( paten ) JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Banyumanik Imlementasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu (PATEN) JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Ngaliyan8 Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Gayamsari Implementasi Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Pedurungan Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN ) JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)

PERSEN TASE (%)


103.000.000

100.694.000

97,76

103.000.000

100.694.000

97,76

117.500.000

107.064.000

91,12

117.500.000

107.064.000

91,12

117.000.000

116.635.000

99,69

117.000.000

116.635.000

99,69

111,500,000

109,927,000

98,59

111,500,000

109,927,000

98,59

111.600.000

109.780.000

98,37

111.600.000

109.780.000

98,37

113.000.000

105.645.000

93,49

113.000.000

105.645.000

93,49

111.500.000

111.352.800

99,87

111.500.000

111.352.800

99,87

119.100.000

118.837.000

99,78

119.100.000 8.420.050.000

118.837.000 6.982.680.250

99,78 82,93

Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO

1

7.

KEGIATAN SKPD : Inspektorat Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja JUMLAH PROGRAM


PERSEN TASE (%)

103.867.500

100.016.400

96,29

103.867.500

100.016.400

96,29

ANGGARAN (Rp.)

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO 1 2

KEGIATAN SKPD : DPKAD Penyempurnaan Sistem Informasi Penyusunan APBD Penyusunan Kode Program, kegiatan dan Belanja APBD


PERSEN TASE (%)

40.000.000

11.760.000

29,40

164.000.000

140.565.400

85,71

ANGGARAN (Rp.)


Hal -

370


NO 3 4

5

8.

KEGIATAN Updating data pegawai dan pencetakan Daftar Gaji Pegawai Monitoring dan Evaluasi Data Realisasi Belanja Gaji Pegawai JUMLAH SKPD SKPD : SETDA (Bag. Tata Pemerintahan) Pengelolaan Data Perangkat Kelurahan JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM


REALISASI PERSEN ANGGARAN TASE (Rp.) (%) 49.072.800 98,54

90.000.000

34.600.000

38,44

424.000.000

295.751.400

69,75

40.790.000 40.790.000 474.590.000

48.042.500 48.042.500 318.640.700

117,78 117,78 67,14

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO

1

9.

KEGIATAN SKPD : SETDA (Bag. Organisasi) Pengembangan Penanganan Pengaduan Masyarakat JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI PERSENT ASE ANGGARAN (%) (Rp.)

171.000.000

162.324.000

94,93

171.000.000

162.324.000

94,93

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO

1

2

KEGIATAN SKPD : SETDA (Bag. Kerjasama) Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik JUMLAH SKPD SKPD : SETDA (Bag. Perekonomian) Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM


PERSEN TASE (%)

1.000.000.000

766.066.763

76,61

1.000.000.000

766.066.763

76,61

500.000.000

433.790.000

86,76

500.000.000 1.500.000.000

433.790.000 1.199.856.763

86,76 79,99

ANGGARAN (Rp.)

10. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

KEGIATAN SKPD : SETDA (Bag. Hukum) Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Penyusunan rencanakerja rancangan peraturan perundang-undangan Legislasi rancangan peraturan perundangundangan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Publikasi peraturan perundang-undangan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru Penanganan permasalahan hukum Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pembinaan Keluarga Sadar Hukum

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

2.736.800.000

1.023.200.000

30,55

100.000.000

92.164.250

92,16

310.000.000 404.040.000 475.056.000 700.000.000

250.608.000 352.424.250 425.323.500 615.718.000

80,84 87,23 89,16 70,11

280.000.000 238.748.000

138.056.000 127.977.600

33,73 53,60

247.517.000

167.952.220

67,85


Hal -

371


NO 10

KEGIATAN Sosialisasi UU No. 39 Tahun 2007 ttg Cukai (DBHCHT) JUMLAH PROGRAM

100.000.000

REALISASI ANGGARAN (Rp.) 98.144.000

PERSEN TASE (%) 97,72

5.927.107.500

2.935.455.370

52,47

ANGGARAN (Rp.)

11. Program Pembinaan & Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut : NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

KEGIATAN SKPD : SETDA (Bag. Organisasi) Penanganan Administrasi Ketatalaksanaan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Analisis Jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelolaan dan Peningkatan Tertib Administrasi Kepegawaian Penyusunan Kajian Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Pembinaan Kinerja Unit Pelayanan Publik Sosialisasi Penataan Perangkat Daerah Fasilitasi Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia JUMLAH SKPD SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan) Peningkatan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah di lingkungan setda dan rumdin pimpinan Koordinasi pemenuhan kebutuhan kelengkapan kantor di kota semarang JUMLAH SKPD SKPD : SETDA (Bag. Otonomi Daerah) Penyusunan Penetapan Kinerja Kota Semarang Penyusunan LAKIP Kota Semarang JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM


PERSEN TASE (%)

120.000.000 80.000.000 391.175.000 93.518.000

108.493.000 77.210.000 230.156.500 71.960.000

90,41 96,51 58,84 76,95

347.990.000

276.897.500

79,57

84.000.000 71.250.000 66.750.000 1.254.683.000

78.934.000 49.496.500 10.448.800 903.596.300

93,97 69,47 15,65 72,02

91.119.000

65.074.000

71,42

75.000.000

58.640.000

78,19

166.119.000

123.714.000

74,47

100.000.000 134.000.000 236.313.000 1.814.014.700

100.000.000 115.812.000 198.643.580 1.027.620.780

78,93 87,91 84,06 56,65

ANGGARAN (Rp.)

12. Program Pengelolaan Aset Daerah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

KEGIATAN SKPD : DPKAD Penelusuran Aset Daerah Persertifikatan Asset Daerah Pengadministrasian Asset Daerah Pengamanan Asset Daerah Penghapusan Asset Daerah Revaluasi/Apraisal Asset Daerah Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah Penyusunan RKBMD / RKPBMD dan DKBMD / DKPBMD Pengendalian Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Daerah Pengendalian Monitoring Pemanfaatan Tanah ExBengkok

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

162.408.000

146.509.100

425.435.000 200.000.000 600.000.000 150.000.000 550.000.000 2.640.000.000 100.000.000

166.294.000 193.704.000 544.618.850 97.376.750 416.890.258 2.131.013.411 92.326.250

120,8 8 39,09 97,10 90,77 64,92 75,58 80,72 92,33

250.000.000

238.296.750

95,32

100.000.000

98.497.500

98,50

350.000.000

291.231.890

83,21


Hal -

372


NO 12 13 14

KEGIATAN Pengembangan GIS Aset Tanah dan Bangunan Pengadaan Tanah Sensus Barang Milik Daerah JUMLAH PROGRAM

REALISASI PERSEN ANGGARAN TASE (Rp.) (%) 148.193.000 60,15 12.197.953.900 43,56 557.473.000 99,81 17.371.480.941 50,59

ANGGARAN (Rp.) 246.354.000 28.000.000.000 561.916.000 34.336.113.000

13. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut : NO

KEGIATAN SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan Pengiriman Diklat Pim Tk. II Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional Pengiriman Diklat Pim Tk. III Diklat Kasi Pengiriman Diklat Prajabatan Gol II Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. IV JUMLAH PROGRAM

1 2 3 4 5 6

ANGGARAN (Rp.)


150.000.000 500.000.000 250.000.000 684.000.000 13.770.000 1.425.000.000 3.022.770.000

140.283.000 499.969.500 246.670.000 583.929.950 13.770.000 1.359.871.000 2.844.493.450

PERSEN TASE (%) 93,52 99,99 98,67 85,37 100,00 95,43 94,10

14. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut : NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KEGIATAN SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Seleksi Penerimaan Calon PNS Penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG, SAPK dan Sosialisasi, pemasangan jaringan SIMPEG Penyusunan rencana pembinaan karier PNS Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS dan Penyesuaian gaji Pengembangan, Penataan dan pemeliharaan file CPNSD dan PNSD Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD Penyusunan formasi PNSD dan Peta Jabatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Sosialisasi teknis penyusunan formasi dan kebijakan pemerintah di bidang kepegawaian Penyusunan LHKPN Work shop penyusunan sasaran kerja pegawai Penyusunan Tertib adminstrasi TPHL Pengusulan Berkas, Penerimaan dan Penyerahan Penghargaan Satyalancana Karya Satya Penyelenggaraan Penglepasan Calon Jamaah Haji PNS Kota Smg. Penyelesaian Administrasi kesejahteraan pegawai daerah. Penyelenggaraan Senam : Jantung Sehat,Tera,Aerobik,SKJ, lomba volley serta Uji Kesehatan Penyelenggaraan Bintal aparatur Pengembangan jabatan Struktural PNS Pengembangan jabatan Fungsional PNS

PERSEN TASE (%)

ANGGARAN (Rp.)


1.070.000.000 40.000.000

386.363.838 38.875.000

36,11 97,19

238.500.000

221.943.250

93,06

240.000.000 450.000.000

230.080.000 437.377.500

95,87 97,20

69.000.000

68.725.500

99,60

50.000.000 46.500.000 115.000.000

0 45.366.000 110.852.000

0,00 97,56 96,39

105.000.000

89.729.750

85,46

50.000.000 142.440.000 22.000.000 45.000.000

34.324.750 120.048.400 6.000.000 43.815.000

68,65 84,28 27,27 97,37

26.620.000

21.932.500

82,39

40.000.000

31.580.000

78,95

90.000.000

87.900.000

97,67

65.000.000 450.000.000 250.000.000

63.000.000 390.105.000 242.216.200

96,92 86,69 96,89


Hal -

373


NO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

KEGIATAN Pengembangan Disiplin PNS Pembekalan bagi PNS Pemkot Semarang yang akan Purna Tugas Pembekalan Peningkatan Disiplin PNS Peningkatan Manajemen Kepegawaian Penyusunan DUK PNSD dan Pengurusan KPE Penyusunan sistem tunjangan kinerja pegawai daerah JUMLAH SKPD SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan Penyelenggaraan Evaluasi Pasca Diklat Pengendalian sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Penyelenggaraan Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah Penyelenggaraan Diklat Teknis PBB Penyelenggaraan Diklat Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Penyelenggaraan Diklat Teknis Bendahara Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat) Diklat Teknis Pengawas jalan dan jembatan Penyelenggaraan Diklat Custemer Service Penyelenggaraan Diklat Rekayasa lalu lintas JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.) 85.000.000 185.000.000

REALISASI PERSEN TASE ANGGARAN (%) (Rp.) 72.078.500 84,80 185.000.000 100,00

80.000.000 90.000.000 53.000.000 300.000.000 4.398.060.000

79.310.000 85.209.947 51.557.000 263.728.241 3.407.118.376

99,14 94,68 97,28 87,91 77,47

142.471.500 233.518.875

137.195.700 207.948.100

96,30 89,05

177.750.000

142.266.450

80,04

557.905.650 233.518.875

407.857.550 209.533.400

73,11 89,73

177.750.000 72.104.900 214.362.500 205.440.000 233.310.000 2.248.132.300 6.646.192.300

141.850.050 68.179.800 195.305.005 195.908.850 215.870.550 1.921.915.455 5.329.033.831

79,80 94,56 91,11 95,36 92,53 85,49 80,18

4.1.20.3.2 HASIL YANG DICAPAI Hasil yang telah dicapai dalam rangka penyelenggaraan urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

dan

Persandian

merupakan

pertanggungjawaban capaian kinerja Pemerintah Kota Semarang. Pelaporan hasil yang dicapai

Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013 terkait

dengan pelaksanaan urusan wajib dimaksud diatas,

di kelompokkan dalam

3

Otonomi Daerah dan

sub urusan wajib, yaitu Sub Urusan Wajib

Pemerintahan Umum, Sub Urusan Wajib Administrasi Keuangan Daerah, dan Sub Urusan Wajib Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian. 

SUB URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM Guna memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Semarang,

maka dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33 – 4666 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Semarang menjadi Walikota Semarang dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Walikota Semarang Provinsi Jawa Tengah, maka pada tanggal 21


Hal -

374


Oktober 2013 telah dilaksanakan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Bapak Hendrar Prihadi SE, MM sebagai Walikota Semarang oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, SH. Keberadaan akan adanya kepastian hukum menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pemerintahan di daerah. Dalam rangka mewujudkan

kepastian hukum tersebut, Pemerintah Kota

Semarang telah melakukan berbagai upaya diantaranya adalah

dengan

mengeluarkan berbagai produk hukum daerah baik yang berupa Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah , Peraturan

Daerah,

maupun

Keputusan DPRD. Pada tahun 2013, Pemerintah Kota semarang Pemerintah telah mengeluarkan

beberapa

produk

hukum

seperti

Keputusan

Walikota

sebanyak 602 keputusan. Sedangkan jumlah Peraturan Walikota yang berhasil diterbitkan pada tahun yang sama sebanyak 63 peraturan. Selain Surat

Keputusan

dan

Peraturan

Walikota

tersebut,

dalam

rangka

mewujudkan kepastian hukum, pemerintah Kota Semarang juga telah menerbitkan 39 surat perjanjian. Selama tahun 2012 s/d 2013, jumlah Surat Keputusan Walikota, Peraturan Walikota dan surat perjanjian yang berhasil dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang tersaji dalam tabel berikut : DATA JUMLAH PRODUK SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA, PERATURAN WALIKOTA DAN SURAT PERJANJIAN TAHUN 2012 S/D 2013 No Nama Produk Hukum 2012 2013 1 Surat Keputusan Walikota 493 602 2 Peraturan Walikota 45 63 3 Surat Perjanjian 37 39 Sumber data : Bagian Hukum Setda Kota Semarang Tahun 2013

Berkaitan dengan produk – produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD yang meliputi Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD adalah sebagai berikut : pada tahun 2013, jumlah raperda yang masuk dalam prolegda sebanyak 29 buah yang terdiri dari 17 Raperda merupakan usulan/inisiatif Dewan dan 12 Raperda merupakan usulan eksekutif. Dari jumlah tersebut, yang berhasil dibahas dalam sidang sidang DPRD dan telah ditetapkan menjadi Perda sebanyak 12 Perda atau sekitar 41,37 %. Dari 12 Raperda yang telah ditetapkan menjadi Perda,

yang merupakan inisiatif DPRD

sebanyak 1 Perda, dan sisanya yang sebanyak 11 Perda merupakan usulan


Hal -

375


eksekutif. Adapun pada tahun 2012, DPRD telah berhasil menetapkan 14 Perda dari 43 Raperda yang masuk Prolegda atau sekitar 32,56 %. Disisi lain, pada tahun 2013 sebanyak

DPRD juga telah mengeluarkan keputusan DPRD

46 keputusan. Sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 44

keputusan. DATA JUMLAH PERDA DAN KEPUTUSAN DPRD TAHUN 2012 DAN 2013 No Uraian 2012 2013 1 Raperda yang masuk Prolegda 43 29 2 Perda Yang ditetapkan 14 12 3 Keptusan DPRD yang ditetapkan 44 46 Sumber data : Sekretariat Dewan dan Bagian Hukum Setda Tahun 2013

Dalam rangka melaksanakan penetapan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD tersebut diatas , DPRD telah melakukan rangkaian kegiatan

sidang/rapat

seperti

Paripurna,

Komisi,

Pansus,

Badan

Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut : DATA JUMLAH KEGIATAN SIDANG/RAPAT DPRD TAHUN 2012 DAN 2013 No

Nama Sidang/Rapat

1 Rapat Paripurna 2 Rapat Komisi 3 Rapat Pansus 4 Rapat Badan Musyawarah 5 Rapat Badan Anggaran 6 Rapat Badan Legislasi 7 Rapat Badan Kehormatan Sumber data : Sekretariat Dewan.Tahun 2013

Jumlah Kegiatan 2012 2013 26 28 255 185 41 69 37 16 18 17 27 20 6 2

Disisi lain, guna meningkatkan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam menghasilkan produk – produk hukum

DPRD seperti

Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD, pada tahun 2013 telah dilakukan kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka konsultasi baik ke Kementerian dan DPR sebanyak 46 kegiatan, kunjungan kerja sebanyak 53 kegiatan, workshop sebanyak 3 kegiatan dan bimbingan teknis sebanyak 25 kegiatan. Selain itu, DPRD juga telah melakukan 12 kegiatan penyusunan kajian terkait dengan produk-produk hukum DPRD.


Hal -

376


DATA JUMLAH PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA KONSULTASI, KUNJUNGAN KERJA, WORKSHOP DAN BINTEK TAHUN 2012 DAN 2013 No 1 2 3 4

Nama Kegiatan perjalanan dinas Konsultasi Kunjungan Kerja Workshop Bintek Jumlah

Jumlah Kegiatan 2012 2013 42 46 41 53 1 3 19 25 103 127

Sumber data : Sekretariat Dewan tahun 2013

Berkaitan dengan penerimaan/penyerapan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui unjuk rasa dan pengaduan masyarakat, selama tahun 2013, jumlah unjuk rasa yang dilakukan terhadap DPRD sebanyak 11 kasus. Sedangkan pada tahun 2012 sebanyak

9 kasus. Adapun

jumlah

pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD pada tahun 2013 sebanyak 29 pengaduan,

dan telah berhasil ditindaklanjuti sebanyak 17 pengaduan.

Sedangkan pada tahun 2012 DPRD telah berhasil menindaklanjuti 7 kasus pengaduan dari 9 kasus pengaduan. Selain itu, dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat, pada tahun 2013 telah dilakukan 3 kali penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses dan hearing. Adapun pada tahun 2012 penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses dan hearing juga telah dilakukan sebanyak 3 kali.

Terkait

dengan keberadaan anggota DPRD, pada tahun 2013, DPRD telah melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap 4 anggota, sedangkan pada tahun 2012, Pergantian Antar Waktu (PAW) telah dilakukan terhadap 3 anggota. Dalam rangka menyebar luaskan informasi tentang produk-produk hukum daerah kepada masyarakat, telah dilakukan sosialisasi produk hukum dimaksud di 16 kelurahan. Sedangkan dalam rangka mendokumentasikan dan mempublikasikan produk produk hukum daerah dan produk – produk hukum nasional, telah dilakukan dokumentasi dan publikasi produk hukum atau peraturan perundangan melalui kegiatan kegiatan pembuatan Buku Himpunan Peraturan Perundang- Undangan, Himpunan Peraturan Daerah, Himpunan Keputusan Walikota, Lembaran Daerah (LD) lepas atas Peraturan Daerah dan Berita Daerah (BD) lepas atas Peraturan Walikota, CD Paparan, Leaflet Produk Hukum dan pembelian buku- buku hukum untuk Pustaka Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).


Hal -

377


Adapun terkait dengan

pengelolaan dan penyebaran informasi

tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), telah dilakukan sosialisasi terhadap Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pada tahun 2013

telah

dilakukan kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) kepada masyarakat di 16 Kelurahan dan lomba Kadarkum tingkat Kota yang diikuti oleh 80 peserta. Di

tahun 2012, upaya peningkatan kesadaran hukum

masyarakat dilakukan melalui kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) kepada masyarakat

di 16 Kecamatan dan lomba Kadarkum

tingkat Kota yang diikuti oleh 80 peserta Terkait dengan bantuan hukum, khususunya bantuan hukum kepada warga miskin di Kota Semarang, pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah memberikan bantuan hukum kepada 114 merupakan

warga/masyarakat miskin Kota Semarang

orang yang yang sedang

menghapi masalah hukum. Sedangkan pada tahun 2012, warga miskin Kota Semarang yang sedang menghapi masalah hukum dan yang telah mendapat bantuan hukum dari Pemerintah Kota Semarang sebanyak 63 orang. Untuk membantu PNS dilingkungan Pemerintah Kota Semarang yang sedang menghadpi masalah

hukum, Pemerintah Kota Semarang telah

memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada yang bersangkutan. Pada tahun 2013 jumlah PNS Pemerintah Kota Semarang yang mendapat fasilitasi dan pendampingan dari

Pemerintah Kota Semarang dalam menghadapi

masalah hukum (sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa) baik di Kepolisian, di Kejaksaan, maupun di Pengadilan sebanyak 133 PNS. Sedangkan pada tahun 2012 Pemerintah

sebanyak 81 PNS. Sedangkan jumlah perkara hukum Kota Semarang Tahun 2013 sebanyak

perkara tersebut, yang

23 perkara. Dari 23

sudah sampai pada keputusan akhir (Incraht)

sebanyak 8 perkara, dan sisanya yang 15 perkara masih dalam proses Hukum.


Hal -

378


DATA JUMLAH KEGIATAN FASILITASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM, DAN JUMLAH PERKARA HUKUM TAHUN 2012 DAN 2013. NO

URAIAN

1.

Jumlah warga miskin yang mendapat bantuan hukum Pendampingan Penghadapan kepada Aparat Pemerintah Kota Semarang yang Terkena Masalah Hukum Kegiatan Fasilitasi Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan Kegiatan Fasilitasi Penanganan Permasalahan Hukum di Luar Pengadilan Jumlah Perkara hukum Pemerintah Kota Semarang : a. Sudah Keputusan Akhir (Incrahf) b. Yang masih ditangani

2 3 4 5

TAHUN 2012 63

TAHUN 2013 114.

81

113

63

114

32

0

17 3 14

23 8 15

Sumber data : Bagian Hukum Setda Tahun 2013

Terkait dengan peningkatan kualitas

pelayanan publik, Pemerintah

Kota Semarang telah berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan. Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di Kelurahan dan Kecamatan, telah dilakukan

pembangunan baru dan/atau rehab kantor Kecamatan, Kantor

Kelurahan, rumah dinas Camat, rumah dinas Lurah, dan Balai Kelurahan. Pada tahun 2013 telah dilakukan perbaikan/ rehabiltasi di 10 Kantor Kecamatan, 41 Kantor Kelurahan, 7 Rumah Dinas Camat, dan 7 Rumah Dinas Lurah, serta 34 Balai Kelurahan. Adapun pada tahun yang sama Pemerintah Kota Semarang telah membangunan beberapa gedung baru berupa 1 Kantor Kecamatan, 1 Kantor Kelurahan, serta

1 Balai Kelurahan. Sedangkan pada tahun 2012,

Pemerintah Kota Semarang telah melakukan perbaikan/rehabilitsi 9 Kantor Kecamatan, 61 Kantor Kelurahan, 8 Rumah Dinas Camat, dan 22 Rumah Dinas Lurah, dan 49 Balai Kelurahan, selain itu, pada tahun 2012 Pemerintah Kota Semarang juga telah membangun 1 gedung kantor kecamatan dan 1 rumah dinas baru yaitu Kantor Kecamatan Gunung Pati dan rumah dinas Camat Gunungpati. Selain

melakukan

pembangunan

dan

perbaikan/rehabilitasi

di

Kecamatan dan Kelurahan tersebut diatas, pada tahun 2013, Pemerintah Kota Semarang juga telah melakukan pemeliharan Gedung dilingkungan Balaikota, Gedung Juang, Gedung Pandanaran, Gedung PKK, Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota.


Hal -

379


Sedangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan kendaraan dinas guna mendukung pelaksanaan Urusan Wajib

Otonomi Daerah,

Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, pada tahun 2013 telah diadakan pengadaan kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 28 unit, yang penggunaanya tersebar di 16 Kecamatan masing-masing 1 unit, di Inspektorat sebanyak 1 unit, di DPKAD sebanyak 5 unit termasuk 2 unit mobil pelayanan PBB, di Sekretariat Daerah sebanyak 3 unit, dan Sekretaris Dewan sebanyak 3 unit, pengadaan sepeda motor Roda 3 sebanyak 16 unit untuk 16 Kecamatan. Selain itu, juga telah diadakan kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 2 unit untuk mendukung operasional

di Kecamatan Semarang Selatan.

Adapun terkait dengan

pengurusan surat- untuk kendaraan dinas, pada tahun 2013 telah berhasil menyelesaikan pengurusan surat- surat kendaraan dinas berupa STNK sebanyak 312 kendaraan dinas yang terdiri dari 211 unit kendaraan dinas roda dua dan 101 unit kendaraan dinas empat. Sedangkan dalam rangka mencukupi kebutuhan sarana pelayanan publik berupa peralatan komputer telah dilakukan pengadaan

Note Book

oleh Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah sebanyak 25 unit, Inspektorat sebanyak 5 unit, DPKAD sebanyak 3 unit, Badan Kepegawaian Daerah sebanyak 5 unit,

dan Sekretariat Dewan sebanyak 5 unit. Secara

keseluruhan pengadaan peralatan komputer guna mendukung pelaksanaan Urusan Wajib

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian tersaji dalam tabel berikut : DATA JUMLAH PENGADAAN PERALATAN KOMPUTER TAHUN 2013 No

SKPD

Jumlah Pengadaan Note Book PC Printer 25 213 217

1

Sekretariat Daerah

2 3 4 5 1 2 3 4 5

DPKAD Inspektorat BKD Sekretariat Dewan Kec. Semarang Tengah Kec. Semarang Timur Kec. Semarang Selatan Kec.Semarang Utara Kec. Semarang Barat

3 5 5 5 5 1 2 1

6

Kec. Tembalang

2

7

Kec. Tugu

5

4 1 5 5 -

6 1 1 1 1 2 1 3

-

Keterangan Untuk Komputer dan Printer penggunaanyan didistribusikan ke 16 Kecamatan, 177 kelurahan, dan Sekretariat Daerah

Untuk operasional kelurahan percontohan (Kel.Salaman Mloyo) 1 laptop dan 1 printer untuk operasional kelurahan percontohan (kel.Meteseh)

-


Hal -

380


No 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SKPD Kec, Ngaliyan Kec.Banyumanik Kec. Gajahmungkur Kec. Pedurungan Kec. Candisari Kec. Gunung Pati Kec. Gayamsari Kec. Genuk Kec. Mijen Jumlah

Jumlah Pengadaan Note Book PC Printer 4 2 1 1 1 1 2 2 5 5 8 1 5 1 1 4 4 2 1

Keterangan

Sumber data : Sekda, DPKAD, Inspektorat, BKD, Setwan dan Kecamatan Tahun 2013

Dalam rangka menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik, Pemerintah Kota Semarang melalui Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5), pada tahun 2013 telah menerima pengaduan masyarakat atas pelaksanaan pelayanan publik sebanyak 338 pengaduan. Dari 338 pengaduan tersebut yang telah ditindaklanjuti oleh SKPD yang bersangkutan sebanyak 338 pengaduan atau 100 %. Sedangkan pada tahun 2012

jumlah pengaduan yang masuk ke Pusat Penanganan

Pengaduan Pelayanan Publik (P5) sebanyak 455 pengaduan. Dari jumlah tersebut, yang telah selesai ditindaklanjuti oleh SKPD yang bersangkutan sebanyak 453 pengaduan atau sekitar 99,6 %, dan yang masih dalam proses penyelesaian tindaklanjut sebanyak 2 pengaduan atau sekitar 0,4 %, dimana 2 pengaduan yang masih dalam proses penyelesaian pada tahun 2012, saat ini telah selesai ditindaklanjuti oleh SKPD yang bersangkutan. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Semarang, selain dapat dilihat dari jumlah pengaduan masyarakat juga dapat dilihat dari besaran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM). Terkait dengan hal tersebut, pada tahun 2013 pemerintah Kota Semarang telah berupaya untuk menyusun

besaran Indek

Kepuasan Masyarakat (IKM), yang hasilnya telah dituang dalam bentuk dokumen tentang Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), dimana dari dokumen ini dapat diketahui bahwa besaran Indek Kepuasan Masyarakat pada tahun 2013 sebesar 74,832. Besaran ini megalami peningkatan dibandingkan besaran

Indek

Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

atas

pelayanan

publik

Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2012 yang sebesar 73,986.


Hal -

381


DATA PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK YANG DISAMPAIKAN MELALUI PUSAT PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK (P5) TAHUN 2012 DAN TAHUN 2013 No

Uraian

1 2

Jumlah Pengaduan yang masuk ke P5 Jumlah Pengaduan yang diteruskan ke SKPD untuk diproses tindaklanjutnya Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti oleh SKPD Jumlah pengaduan yang masih dalam proses tindaklanjut oleh SKPD

3 4

Tahun 2012 Jumlah Prosen 455 455 100%

Tahun 2013 Jumlah Prosen 388 388 100 %

453

99,6 %

388

100%

2

0,4 %

0

0%

Sumber data : Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5) tahun 2013

Guna meningkatkan silaturahim dalam rangka mendekatkan Walikota beserta jajaranya dengan seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat ditingkat kelurahan,

pada tahun 2013 telah dilaksanakan

dialog/audensi

antara Walikota dengan masyarakat termasuk tokoh-tokoh masyarakat dan pimpinan

anggota

organisasi

masyarakat

di

70

kelurahan

yang

pelaksanaanya bersamaan dengan pelaksanaan jalan sehat. Disisi lain, upaya mendekatkan diri Walikota beserta seluruh SKPD dengan masyarakat juga ditunjukkan melalui kegiatan kerja bakti masal atau resik – resik kali yang dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan di 4 Kecamatan yaitu kecamatan Genuk, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Utara, dan Kecamatan Semarang Barart. Selain itu, untuk meningkatkan koordinasi kewilayahan dengan jajaran Camat dan Lurah, serta seluruh SKPD, telah dilakukan Rapat Kerja (Raker) Lurah – Camat sebanyak 8 kegiatan. Dalam rangka menjaga iklim kondusif di Kota Semarang, pada tahun 2013, Pemerintah Kota Semarang telah melakukan koordinasi dengan Muspida

komunikasi dan

yang dilakukan melalui 43 kegiatan Rapat

Koordinasi dengan Muspida. Sedangkan pada tahun 2012 Pemerintah kota Semarang telah melakukan rapat koordinasi dengan Muspida sebanyak 38 kegiatan. Terkait dengan pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013 telah melakukan 458 kegiatan . Disisi lain, terkait dengan peringatan Hari Besar Nasional, pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah menyelenggarakan upacara peringatan Hari Besar Nasional sebanyak 14 kegiatan, sedangka untuk tahun 2014 sebayak 10 kegiatan. Disamping itu, dalam rangka peningkatan stabilitas wilayah, pada tahun 2013


Hal -

382


telah dilakukan 22 kegiatan pengamanan, seperti pengamanan aset- aset milik Pemerintah Kota Semarang pada saat cuti bersama hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru, pengamanan kunjungan Presiden, pengamanan Pilgub di Balaikota dan Rumah Dinas, dll. Adapun dalam rangka memberikan pelayanan kepada para

tamu

yang berasal dari Pemerintah Daerah lain yang melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Semarang, maka Pemerintah Kota Semarang telah berusaha memberikan pelayanan kepada para tamu tersebut dengan sebaikbaiknya, diantaranya dengan memberikan cindera mata (plakat). pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah mengadakan 308 cindera mata (plakat) yang terdiri dari100 buah plakat besar (Tugu Muda), 200 buah plakat kecil, dan 8 buah cideramata Muspida. Sedangkan pada tahun 2012 Pemerintah Kota Semarang telah mengadakan 180 cindera mata (plakat) yang terdiri dari 80 buah plakat besar dan 100 buah plakat kecil. Terkait dengan pelayanan

surat menyurat, pada tahun 2013, telah ditangani

sejumlah surat masuk ke Pemerintah Kota Semarang sebanyak 11.252 surat, sedangkan penanganan surat keluar sebanyak 7.080 surat. Dalam rangka meningkatkan hubungan dan keterkaitan antar daerah, keserasian pembangunan antar daerah, sinergitas pengelolaan potensi antar daerah dan mengiliminir kesenjangan antar daerah , telah dilakukan kerjasama antara pemerintah Kota Semarang dengan daerah lain seperti Kerjasama Kedung sepur, APEKSI ( Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ), Citynet Indonesia dan Citynet Asia Pasifik, serta Sister City. Berkaitan

dengan

kerjasama

Kedungsepur

yang

merupakan

kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan daerah hibterland-ya, yang mencakup Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purwodadi, prioritas kerjasama Kedungsepur pada tahun 2013 dititkberatkan pada kerjasama dibidang pariwisata dengan

mengemas paket wisata yang connect antar

daerah perbatasan. Terkait dengan APEKSI, berdasarkan hasil Muskomwil III APEKSI tahun 2011 di Kota Bekasi, Kota Semarang secara aklamasi dipilih sebagai ketua hingga tahun 2014. Selama tahun 2013, Kota Semarang telah mengikuti beberapa kegiatan APEKSI antara lain, Raker Komwil III di Bogor tanggal 17 – 19 April 2013, Munas Apeksi di Palangkaraya tanggal 8 –


Hal -

383


6 Mei 2013, Indonesia City Expo di Palangkaraya tanggal 7 – 11 Mei 2013, dan Rakor Komwil III di Jakarta Pusat tanggal 3 – 6 Desember 2013. Selain kegiatan tersebut, Kegiatan APEKSI lainya yang diikuti Kota Semarang pada tahun 2013 adalah Rapat Dewan Pengurus APEKSI pada tanggal 14 – 15 Januari 2013 di Jakarta, Rakor Seknas/Direktorat APEKSI dengan sekretariat Komwil I s/d VI APEKSI tanggal 13 – 14 Februari 2013 di Jakarta, Rakor Pemerintah Kota untuk mengurangi resiko bencana dan adaptasi

perubahan iklim tanggal 13 -14

Maret 2013 di Jakarta, Rapat

Konsolidasi Program APKASI – APEKSI tanggal 16 – 19 April 2013 di Jakarta, Rakernas I APKASI- APEKSI tanggal 11 – 13 September 2013 di Bali, Rakor Kerjasama Antar Daerah oleh APEKSI tanggal 20 – 22 November 2013 di Jakarta, dan Rapat persiapan Rakerkomwil III tanggal 28 – 29 November 2013 di Jakarta. Kerjasama antar daerah lainnya yang mulai berlaku pada tahun 2013 adalah kerjasama dengan Kabupaten Semarang yang tertuang dalam Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Semarang dengan kabupaten Semarang Nomor : 415.4/05/KJS/2013 – Nomor : 019.6/76 tentang Kerjasama Pemanfaatan

Air Bersih, yang mana maksud kerjasama ini

adalah untuk memberikan dasar hukum terhadap pemberian kontribusi air bersih sebesar 20 % dari total debit air yang dimanfaatkan dengan jangka waktu 12 bulan, serta perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan PT.Angkasa Pura I (Persero) tentang addendum perjanjian kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, PT. Angkara Pura I (Persero) Nomor : 188/2012, Nomor : 415.4/10, Nomor : sp.42/hk.09.01/2012/du tanggal 30 Maret 2012 tentang pembangunan jalan akses dari jembatan Sungai Siangker menuju lapangan parkir terminal baru bandar udara internasional A. Yani, yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 serta dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Terkait dengan Citynet Indonesia

dan Citynet Asia Pasifik, bahwa

Kota Semarang resmi menjadi anggota Citynet Indonesia sejak tanggal 22 Desember 2008 dan menjadi anggota Citynet

Asia Pasific yang ditandai

dengan keikutsertaan dalam Kongres Yokohama Jepang pada tanggal 6 – 11 September 2009. Pada tahun 2013, Pemerintah Kota Semarang telah mengikuti Rapat Kerja Teknis Citynet Indonesia Tahun 2013 dan Sharing


Hal -

384


Best Practice anggota Citynet Indonesia tentang pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Sorong pada tanggal 23 – 25 Oktober 2013. Disamping itu, pada tahun yang sama , Pemerintah Kota Semarang telah mengikuti Konggres Citynet Asia Pasific ke 7 tahun 2013 di Kota Seoul, Korea Selatan pada tanggal 2 – 7 Nopember 2013. Terkait dengan Sister City, Pemerintah Kota Semarang telah melakukan kerjasa Sister City (Kota Kembar) dengan berbagai Kota di mancanegara, seperti dengan Kota Brisbane (Australia), Kota Beihei (China), dan Kota Fuzhou (China). Pada tahun 2013 hubungan kerjasama Sister City antara Kota Semarang dengan Kota Brisbane (Australia) semakin erat, hal ini ditunjukkan dengan kegiatan –kegiatan

seperti Penerimaan Delegasi

University of Gueensland dan Griffit University pada bulan Mei 2013 yang meliputi

Courtesy Call UQ dengan Pemerintah Kota Semarang dan

Presentasi Prof. Heidi Dahles dan Dr.Peter Wood dari Brisbane Australia tentang penanganan kepariwisataan Kota Semarang. Selain itu, pada bulan Juni 2013,

Pemerintah Kota Semarang juga memberikan jamuan makan

malam antara Pemerintah Kota Semarang dengan Griffith University dan pelaksanaan kunjungan Pemerintah Kota Semarang ke Pemerintah Kota Brisbane dalam rangka perayaan 20 tahun Sister City Semarang – Brisbane, serta kunjungan ke Melbourne dan Sedney. Adapun keberadaan Sister City dengan Kota Beihei (China) yang ditandatangani tanggal 14 Oktober 2008, telah berakhir pada tanggal 14 Oktober 2013 dan hingga kini belum ada wacana untuk melakukan perpanjangan. Sedangkan terkait dengan Sister City dengan Kota Fuzhou (China), pada tahun 2013 Pemerintah Kota Fuzhou mengirim undangan kepada Pemerintah Kota Semarang untuk berpartisipasi dalam pameran 15 Th Cross Strait Fair For Economy and Trade yang dilakukan pada tanggal 18 -22 Mei 2013. Selain itu, Kota Semarang juga telah melakukan penjajagan dan rintisan kerjasama Sister City dengan Kota Jung-gu (Korea Selatan), Kota Kuala Lumpur (Malaysia), dan dengan Singapura. Penjajagan Sister City Kota Semarang dengan Kota Jung-gu (Korea Selatan) telah diawali dengan saling melakukan kujungan kerja dan pada tanggal 13 Nopember 2013 telah dilakukan penandatanganan LoI antara Kota Semarang dengan Kota Jung-


Hal -

385


gu di Kota Semarang. Adapun rintisan kerjasama Sister City Kota Semarang Kota Kuala Lumpur, ditandai dengan kunjungan

Walikota Semarang ke

Kuala Lumpur yang tergabung di dalam kunjungan balasan misi Kadin Jawa Tengah pada tanggal 10 – 12 Maret 2013. Sedangkan rintisan kerjasama Sister City Kota Semarang – Singapura ditandai dengan kunjungan Menteri Senior Urusan Luar Negeri dan Duta Besar Singapura (Anil Kumar Nayar) ke Pemerintah Kota Semarang

pada tanggal 25 September 2013 yang

berencana melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang di bidang Kepariwisataan. Guna meningkatkan

kedisiplinan aparatur, terutama kedisiplinan

dalam pemakaian seragam olah raga, pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah merencanakan untuk mengadakan pakaian seragam olah raga

bagi seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, yang

pelaksanaanya dilakukan dengan sistem lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). Namun pelaksanaan pengadaan pekaian seragam olah raga tersebut tidak dapat terealisir karena dalam waktu yang telah disepakati dalam kontrak, rekanan tidak dapat menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Tehadap rekanan yang cidera janji / wanprestasi tersebut, Pemerintah Kota Semarang telah melakukan tindakan berupa pemutusan kontrak dan pengenaan daftar hitam sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam rangka menangani kasus- kasus yang terjadi diwilayah pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan seperti kasus yang menyangkut pertanahan, Pada tahun 2013 jumlah kasus pertanahan yang diadukan masyarakat sebanyak 25 kasus. Atas pengaduan kasus pertanahan tersebut, Pemerintah Kota Semarang melalui Bagian

Tata Pemerintahan

telah

memfasilitasi penanganan konfik pertanahan di wilayah Kota Semarang sebanyak

25 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, semua sudah berhasil

diselesaikan pada tahun 2013. Sedangkan terkait dengan pembakuan nama Rupabumi, pada tahun 2013 pemerintah Kota Semarang telah melakukan verifikasi pembakuan nama Rupabumi unsur alami sebanyak 46 unsur. Disisi lain, guna melakukan pendataan perangkat kelurahan, Pemerintah Kota


Hal -

386


Semarang telah melakukan pendataan perangkat kelurahan dengan tingkat capaian pada tahun 2013 sebesar 177 Kelurahan. Untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan Peraturan Walikota di tingkat Kecamatan dan kelurahan, Pemerintah Kota Semarang melalui Bagian Tata Pemerintahan telah melakukan monitoring dan evaluasi atas impelemtasi Peraturan Walikota Semarang

di 16 Kecamatan. Sedangkan

dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Camat dan Lurah, pada tahun 2013 telah dilakukan penilaian kinerja Camat dan Lurah. Adapun hasil dari penilaian kinerja ini adalah telah diberikanya penghargaan kepada 3 Camat yang menjadi juara I, II, dan III secara berturut-turut yaitu Camat Pedurungan, Camat Semarang Barat, dan Camat Tembalang, serta 3 Lurah yang menjadi juara I, II, dan III secara berturut-turut yaitu Lurah Salaman Mloyo, Jatingaleh dan Miroto, Selain itu juga diberikan penghargaan kepada juara harapan I, II, dan III yaitu Lurah Tambak Aji, Lurah Buigangan , dan Lurah Meteseh. Dalam rangka mengevaluasi keefektifan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Semarang, telah dilakukan monitoring dan

evaluasi

pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang kewenangan Pemerintah Kota, yang hasilnya dituangkan dalam bentul laporan sebanyak 65 buku laporan. Sedangkan

Dalam rangka melaksanakan pemenuhan

kewajiban pelaporan pertanggungjawaban atas kinerja tahunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada tahun 2013 telah berhasil disusun dan dicetak buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota

Tahun 2012

sebanyak 150 buku. Sedangkan dalam rangka penyampaian laporan capaian kinerja

program

Pemerintah

dan

Provinsi

kegiatan dan

Pemerintah Pemerintah

Kota

Semarang

kepada

Pusat

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban Pemerintah Kota Semarang atas kinerja program dan kegiatan selama satu tahun, pada tahun 2013 telah disusun dan di cetak Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2012 sebanyak 75 buku. Untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun 2012 telah disampikan kepada DPRD dan telah

dilakukan

pembahasan, sedangkan untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2012 , telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.


Hal -

387


Selain itu, guna meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, pada tahun 2013 telah diterbitkan

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Semarang tahun 2012 sebanyak 75 buku. Disisi lain, guna mendorong pencapai kinerja dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, telah dilakukan penetapan kinerja yang ditandatangani antara Kepala SKPD dengan Walikota dan antara Walikota dengan Gubernur, yang terdokumen dalam bentuk buku penetapan kinerja sebanyak 75 buku. Sedangkan dalam rangka memberikan pedoman dan acuan bagi SKPD dalam melakukan pengukuran kinerja, pada tahun 2013 telah tersusun buku Indikator Kinerja Utama (IKU) masingmasing SKPD yang telah dicetak dalam 61 buku. Terkait dengan pelaksanaan pengawasan internal sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan, Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang telah melakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap semua SKPD yang ada di Pemerintah Kota Semarang . Pada tahun 2013, Inspektorat telah melakukan pemeriksaan reguler di 161 obyek pemeriksaan

yang meliputi Setwan,

Satpol PP, Asisten, Badan, Dinas, Kantor, BUMD, Kecamatan (termasuk Kelurahan), Puskesmas, SMA, SMK,SMP dan UPTD Pendidikan (termasuk sekolah dasar negeri dan swasta), serta Sanggar Kegiatan Belajar. Sedangkan pada tahun 2012, jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa sebanyak 160 obrik. Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan pelayanan publik, serta

untuk

meningkatkan nilai indek integritas pelayanan publik atas survei integritas pelayanan publik yang dilakukan oleh KPK, pada tahun 2013 Inspektorat telah melakukan pemeriksaan khusus pelayanan publik terhadap 33 Obrik (SKPD) yang melakukan pelayanan publik. Pelaksanaan pemeriksaan khusus pelayanan publik ini telah mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai indeks intergritas sektor publik Pemerintah Kota Semarang. Berdasarkan hasil survei integritas sektor publik yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nilai indeks intergritas sektor publik Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013 sebesar 6,29, dan nilai


Hal -

388


ini telah memenuhi standar KPK yang menyebutkan bahwa untuk memenuhi kualitas pelayanan publik, maka nilai indek integritas sektor pelayanan publik harus memenuhi standar nilai yaitu minimal 6. Nilai indek integritas sektor pelayanan publik tahun 2013 yang sebesar 6,29 ini, mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan nilai indek integritas tahun 2011 yang sebesar 3,61 dan tahun 2012 yang sebesar 5,66. Dalam rangka meningkatkan tingkat kediplinan

aparatur dalam

melaksanakan tugas- tugas pemerintahan termasuk tugas –tugas pelayanan publik, pada tahun 2013 Inspektorat bekerjasama Kepegawaian Daerah

dengan Badan

telah melakukan 25 kegiatan pemeriksaan kasus

dugaan pelanggaran disiplin. Selain itu, Inspektorat juga telah melakukan pemeriksaan khusus sebanyak 6 kegiatan. Sedangkan pada tahun 2012 jumlah dugaan kasus pelanggaran disiplin yang diperiksa sebanyak

13

kasus. Disisi lain, pada tahun 2013 Inspektorat juga telah melakukan 96 kegiatan sidak penegakan disiplin PNS baik yang dilakukan di lingkungan SKPD maupun di fasilitas umum seperti di sejumlah

mall dan pasar.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan akuntabilis kinerja instansi pemerintah (LAKIP) SKPD, pada tahun 2013 Inspektorat telah melakukan evaluasi terhadap 20 LAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Selain itu, pada tahun yang sama Inspektorat Kota Semarang juga melakukan audit kinerja pada BLU Terminal Mangkang. Selain dilakukan secara intern oleh Inspektorat, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah juga dilakukan secara eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Semarang Tahun 2012 adalah bahwa Pemerintah Kota Semarang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini

ini

merupakan opini tertinggi yang diberikan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sedangkan pada tahun – tahun sebelumnya pemerintah

Kota

Semarang

selalu

mendapat

opini

Wajar

Dengan

Pengecualian (WDP). Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan secara intern, telah dilakukan peningkatan

kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur

pengawas fungsional melalui Diklat dan Bimbningan Teknis Pengawasan. Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah mengirimkan 40 orang


Hal -

389


aparat pengawas fungsional untuk mengikuti Diklat dan Bintek pengawasan yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan pada tahun 2012 jumlah

aparat pengawas fungsional yang

mengikuti Diklat dan Bintek sebanyak 11 orang.



SUB URUSAN WAJIB ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH Dalam

rangka

peningkatan

kualitas

pengadaan

barang/jasa,

pemerintah Kota Semarang telah berupaya untuk selalu meningkatkan keterbukaan/transparansi dan

menghindari terjadinya kontak langsung

antara Pokja Unit Layanan Pengadan (ULP) dengan para penyedia barang/jasa yang mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui pengadaan

barang/jasa sistem

E – Procurement

sebagaimana

diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah. Penggunaan

sistem E – Procurement

yang mulai

dilaksanakan sejak tahun 2010 ini juga dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya

kecurangan/permasalahan

yang

mungkin

muncul

dalam

pengadaan barang/jasa pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut diatas , pada tahun 2013, semua proses lelang pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang bernilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah dilakukan dengan menggunakan sistem E – Procurement melalui LPSE yang pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP). Jumlah SKPD yang melakukan pelelangan melalui Unit Layanan pengadaan (ULP) pada tahun 2013

sebanyak 31 SKPD dengan jumlah yang dilelangkan

sebanyak 368 paket, dengan perincian bahwa 336 paket selesai lelang, dan sisanya yang sebanyak 32 paket mengalami gagal lelang. Ke 32 paket yang gagal dilelangkan dikarenakan berbagai kondisi, antara lain jangka waktu pelaksanaan yang terlalu sempit, lokasi pekerjaan rawan keamanan, tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran.. Sedangkan pada tahun 2012 penggunaan sistem E – Procurement melalui LPSE diikuti oleh 31 Satuan


Hal -

390


Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan jumlah paket yang dilelangkan sebanyak 274 paket . Selain dilakukan melalui sistem E – Procurement, upaya peningkatan kualitas

pengadaan

peningkatan

kualitas

barang/jasa sumber

pemerintah

daya

juga

manusia

dilakukan

pelaksana

dengan

pengadaan

barang/jasa pemerintah melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan 1(satu)

kegiatan

bimbingan teknis/sertifikasi pengadaan barang/jasa

pemerintah yang diikuti oleh 100 PNS. Dari jumlah tersebut, yang dinyatakan lulus sertifikasi pengadaan barang/jasa sebanyak 6 PNS atau 6 % (prosen). Sedangkan pada tahun 2012, pelaksanaan bimbingan teknis/setifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah diikuti oleh 100 PNS. Selain itu upaya peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah juga di dukung dengan penerbitan 100 buku

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan 100 buku Analisa Harga Satuan Bahan dan Upah untuk kegiatan Konstruksi. Terkait dengan upaya peningkatan kinerja BUMD yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Semarang secara bertahap telah berkomitmen untuk meningkat penyertaan modal kepada BUMD. Pada tahun 2013 melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang telah memberikan

penyertaan

modal

kepada

Bank

Jateng

sebesar

Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). Disisi lain, melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang kepada Badan Usaha Milik Daerah, pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah memberikan penyertaan modal kepada

PD. BPR BKK

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), PD BPR Bank Pasar sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Perusda Percetakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Perusda Rumah Potong Hewan dan BHP sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) serta PDAM sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).


Hal -

391


Adapun realisasi pendapatan (deviden) hasil pengelolaan kekayaan daerah dari BUMD tersaji dalam tabel berikut : DATA REALISASI PENDAPATAN (DEVIDEN) HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH DARI BUMD TAHUN 2013. No 1 2 3 4 5

Nama BUMD

RKAP (Rp) 179.481.482,37.237.146,361.116.372,1.044.925.000,1.622.760.000,-

PDAM Perusda Percetakan Perusda RPH dan BHP PD. BPR Bank Pasar PD.BPR BKK Kota Semarang Jumlah

Realisasi (Rp) 181.801.835,40.024.700,330.515.110,1.048.800.379,1.601.142.024,-

Prosen

Keterangan

0,00 % 101,29 % 107,49 % 91,5 % 100,37 % 98,66 %

Masih menunggu hasil audit BPK

Sumber data : Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang Tahun 2013

Sehubungan dengan (APBD),

pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

tahun

2013

Rp. 3.184.087.019.000,-

belanja

daerah

ditargetkan

sebesar

dan realisasinya Rp. 2.481.924.180.150,- atau

terdapat selisih kurang sebesar 22,05% dari anggaran belanja tahun 2013. Sedangkan

pendapatan

Rp.2.594.562.688.000,- dan

daerah

ditarget

sebesar

realisasinya sebesar Rp.2.801.228.549.867,-

atau sekitar 107,97 %. Jika dibandingkan pendapatan daerah tahun 2012 yang sebesar Rp. 2.539.285.286.650,- maka realisasi pendapatan daerah tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp. 261.943.263.217,Pendapatan daerah

yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD) adalah sebesar Rp.930.577.133.513,--. Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun Pendapatan

2012 yang sebesar Rp.786.578.411.659,- Adapun

yang bersumber dari Dana Perimbangan adalah sebesar

Rp.1.191.097.523.757,- dan yang bersumber dari lain- lain pendapatan yang sah sebesar Rp.679.553.892.597,-. Penyumbang terbesar dari Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013 berasal dari pajak daerah yang sebesar Rp.683.708.489.950atau sekitar 116,47 prosen dari PAD. Dibandingkan penerimaan pajak daerah tahun 2012 yang sebesar Rp.598.872.260.463,- penerimaan

dari pajak

daerah tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 14,17 %. DATA JUMLAH WAJIB PAJAK DAERAH DAN JUMLAH PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2012 dan 2013. No 1 2 3 4

Obyek Pajak Daerah PBB Hotel Restoran Hiburan

Jumlah Wajib Pajak Th.2012 Th.2013 242.304 494.656 126 137 398 394 125 136

Penerimaan Th.2012 Th.2013 161.334.468.066 185.173.747.490 37.927.674.833 44.674.905.002 39.406.951.705 48.387.960.623 10.416.687.455 12.405.484.804


Hal -

392


No

Obyek Pajak Daerah

5 6 7

Reklame Penerangan jalan Mineral bukan logam dan batuan Parkir Sarang walet Air Tanah BPHTB Jumlah

8 9 10 11

Jumlah Wajib Pajak Th.2012 Th.2013 8.000 9.000 419.557 462.227 1 1 76 64 270 22.247 693.168

76 64 290 13.618 980.599

Penerimaan Th.2012 Th.2013 17.195.403.162 23.040.464.075 114.180.202.647 137.411.660.918 1.122.774.154 1.367.379.075 4.912.611.413 0 4.371.739.057 208.003.747.971 598.872.260.463

5.658.633.242 0 4.679.097.924 220.909.156.797 683.708.489.950

Sumber data : DPKAD Kota Semarang Tahun 2013

Adanya kenaikan penerimaan pajak daerah ini tidak lepas dari upaya

upaya

yang

dilakukan

Pemerintah

Kota

Semarang

dalam

meningkatkan realisasi pajak daerah seperti sosialisasi pajak daerah, pendekatan

secara langsung dengan wajib pajak potensial, penerapan

sistem online dalam pembayaran pajak, percepatan proses administrasi penerbitan SKPD/SKPDKB, pelaksanaan pekan panutan PBB dan operasi bhakti PBB, pemberian penghargaan (reward) kepada wajib pajak daerah berprestasi yang patuh membayar pajak hotel,

pengundian nota restoran

bagi konsumen restoran dan pengundian bagi masyarakat wajib PBB yang membayar PBB tepat waktu, pemeriksaan pajak daerah secara berkala yang di lakukan 3 (tiga) kali setahun, serta pelaksanaan operasi yustisi

bagi

pelanggaran kewajiban perpajakan. Pada tahun 2013 jumlah wajib pajak daerah sebanyak 980.599 wajib pajak. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak sesuai dengan ketentuan waktu pembayaran adalah sebanyak 425.573 wajib pajak, atau sekitar 43,4 prosen. Sedangkan pada tahun 2012, jumlah wajib pajak daerah sebanyak 693.168 wajib pajak, dan yang membayar pajak sesuai dengan ketentuan waktu pembayaran sebanyak 448.960 atau sekitar 64,8 prosen. Masih adanya masyarakat yang terlambat membayar pajak ini disebabkan karena

kebiasaan masyarakat yang membayar pajak pada akhir tahun

anggaran atau setelah batas akhir waktu pembayaran pajak. Adapun jumlah wajib pajak daerah yang melakukan pelanggaran perpajakan daerah pada tahun 2013 sebanyak 195.435 wajib pajak. Jumlah wajib pajak daerah yang melakukan pelanggaran perpajakan daerah ini mengalami peningkatan sebesar 30,2 prosen jika dibandingkan tahun 2012 sebanyak 150.128 wajib pajak. Adanya kenaikan jumlah wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak daerah ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro berupa tingkat inflasi tahun 2013

cukup tinggi sebagai akibat dari kenaikan harga BBM,


Hal -

393


yang

selanjutnya

berdampak

pada

penurunan

tingkat

pendapatan

masyarakat. Untuk meminimalisisr terjadinya pelanggaran perpajakan daerah oleh wajib pajak, pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah melakukan operasi yustisi bagi pelanggaran kewajiban perpajakan sebanyak 789 operasi. Dari operasi yustisi tersebut, jumlah wajib pajak daerah yang mendapat hukuman (punishment) sebanyak 195.435 wajib pajak, sedangkan pada tahun 2012 jumlah wajib pajak daerah yang mendapat hukuman (punishment) sebanyak 150.128 wajib pajak. Sedangkan terhadap wajib pajak yang karena kepatuhanya membayar pajak, Pemerintah Kota Semarang

telah memberikan penghargaan(reward)

kepada

24 wajib

pajak. Jumlah ini sama dengan jumlah penghargaan (reward) yang diberikan kepada wajib pajak pada tahun 2012. Adapun APBD yang bersumber dari dana perimbangan pada tahun 2013, dari target sebesar Rp.1.219.637.347.000,-

realisasinya

sebesar

Rp.1.191.097.523.757, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.1.054.002.569.000,- (satu triliun lima puluh empat milyar dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah),

Dana Alokasi Kusus (DAK)

sebesar Rp. 14.993.022.000,- ( empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh dua ribu rupiah), dana bagi hasil pajak

sebesar

Rp.120.223.608.244,- (seratus dua puluh milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), dan dana bagi hasil bukan pajak sebesar Rp. 1.878.324.513 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus tiga belas rupiah) . DATA JUMLAH DANA PERIMBANGAN TAHUN 2012 dan 2013 No

Sumber Dana perimbangan

Jumlah Penerimaan Th.2012

Th.2013

1

DAU

936.865.926.000

1.054.002.569.000

2

DAK

72.270.900.000

14.993.022.000

3

Bagi Hasil Pajak

155.212.228.917

120.223.608.244

4

Bagi Hasil Bukan Pajak

1.537.731.986

1.878.324.513

1.165.886.786.903

1.191.097.523.757

Jumlah Sumber data : DPKAD Kota Semarang tahun 2013


Hal -

394


Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan Anggaran Belanja Daerah, pada tahun 2013 telah diterbitkan 500 buku Standar Satuan Harga (SSH) tahun 2014 yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKA/DPA tahun 2014. Selain itu, sebagai dasar penyusunan anggaran belanja dalam APBD juga telah disusun 1 dokumen Anggaran Standar Biaya (ASB). Sedangkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan APBD, pada tahun 2013 telah diterbitkan 50 buku Peraturan Walikota tentang

Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang Tahun 2014 yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan APBD bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2014. Selain itu, dalam pengelolaan APBD dan Aset Daerah, Pemerintah Kota Semarang

telah memanfaatkan tehnologi informasi seperti Aplikasi

SIM APBD dan SIMPERDA, SIM SPP-SP2D, SIMBADA Aset, SIAPDA, dan SIMPAD. Adapun untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) telah disusun dan diterbitkan 1 Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kota Semarang. Terkait dengan permasalahan yang muncul

dengan penggunaan

aset Pemerintah Kota Semarang. Penggunaan aset Pemerintah Kota Semarang yang mengalami permasalahan sebanyak 6

bidang aset. Dari

jumlah tersebut yang permasalahan yang menjadi permasalahan hukum yang muncul tahun 2013 sebanyak 4 bidang asetnya, sisanya adalah permasalah yang muncul sebelum tahun 2013 . Sedangkan permasalahan yang menjadi permasalahan diluar hukum yang muncul tahun 2013 sebanyak 2 bidang aset yaitu rumah sewa dan pondok boro. Dari 6 bidang aset yang menjadi permasalahan hukum tersebut sampai sekarang masih dalam proses penyelesaikan di lembaga hukum. Dalam rangka meningkatkan kualitas adminitrasi pengelolaan barang milik daerah (BMD), pada tahun 2013 telah dilakukan 1 kegiatan sosialisasi tertib administrasi

pengelolaan barang milik daerah (BMD) di lingkungan

Sekretariat Daerah dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang . Selain itu, berkaitan dengan upaya pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset di lingkungan

Sekretariat

Daerah,

telah

penggunaan barang milik daerah (BMD)

dilakukan melalui

penetapan

status

penerbitan 30 buku

ketetapan penggunaan barang milik daerah (BMD), dan penerbitan 30 buku inventaris tahun 2013. Sedangkan berkaitan dengan peningkatan kualitas


Hal -

395


perencanaan kebutuhan barang milik daerah (BMD telah disusun dan diterbitkan 25 buku rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) di lingkungan Sekretariat Daerah. Adapun guna mengetahui tingkat kebutuhan dan distribusi barang daerah telah dilakukan 2 kegiatan survey kebutuhan barang milik daerah (BMD) dan checking distribusi barang milik daerah (BMD) di 80 tempat (unit kerja), yang hasilnya dituangkan dalam 15 buku hasil survey kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) dan 15 buku hasil cheking distribusi Barang Milik Daerah (BMD). Dalam rangka mewujudkan manajemen

pengelolaan barang

milik

daerah yang efektif dan efisien, pada tahun 2013 telah dilakukan Rapat Koordinasi Aset dan pembinaan

bagi pengguna barang

di lingkungan

Pemerintah Kota Semarang yang diikuti oleh 52 SKPD. Disisi lain, dalam rangka meningkatkan pengendalian pemanfaatan tanah eks bengkok, telah dilakukan pengendalian dan monitoring pemanfaatan tanah eks bengkok di 49 Kelurahan. Sedangkan dalam rangka pendataan ulang seluruh aset Pemerintah Kota Semarang, pada tahun 2013 telah dilakukan Sensus Barang Milik Daerah di 188 SKPD dan UPTD.

Adapun untuk meminimalisasi terjadinya

resiko atas penggunaan kendaran dinas, pada tahun 2013 semua kendaraan dinas roda 4 telah diasuransikan kepada penjamin asuransi yang tertuang dalam 1 dokomen perjanjian asuransi.



SUB URUSAN WAJIB

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN,

DAN PERSANDIAN Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi ketatalaksanaan, pada tahun 2013 telah dilakukan 1 kegiatan bimbingan teknis penyusunan standar operasional prosedur yang diikuti oleh 78 PNS dari 62 SKPD termasuk 16 Kelurahan. Selain itu, untuk penanganan administrasi ketatalaksanaan telah dilakukan penyusunan laporan

kegiatan administrasi ketatalaksanaan

sejumlah 5 buku. Sedangkan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kepegawaian, khususnya yang terkait dengan jabatan fungsional umum, pada tahun 2013 telah dilakukan sosialisasi jabatan fungsional umum di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang diikuti oleh 62 PNS dari 62 SKPD.


Hal -

396


Disamping itu, dalam rangka pengelolaan dan peningkatan tertib administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD telah disusun laporan peta jabatan sebanyak 50 buku dan laporan pengelolaan dan pemrosesan administrasi kepegawaian Sekretaris Daerah dan Sekretariat Dewan sebanyak 25 buku. Disisi lain, dalam rangka penataan kelembagaan, tatalaksana dan aparatur, pada tahun 2013 telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang hasilnya tertuang dalam dokumen analisis jabatan SKPD sebanyak 65 buku. Adapun terkait dengan peningkatan kualitas penataan kelembagaan perangkat daerah, pada tahun 2013 telah dilakukan kajian penataan kelembagaan perangkat daerah yang hasilnya tertuang dalam dokumen kajian penataan kelembagaan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Semarang, yang terdiri dari 25 buku kajian penataan kelembagaan perangkat Daerah, 25 buku kajian kelembagaan berdasarkan perbandingan Regulasi Dinas, dan 25 buku kajian pemetaan kelembagaan berdasarkan Urusan. Hasil Kajian kelembagaan perangkat daerah ini sebagai dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang di bidang kelembagaan. Disamping itu pada tahun 2013 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi Penataan Perangkat Daerah terkait masuknya fungsi Linmas yang semula di Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ke Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Semarang yang akan menjadi Instansi Vertikal. Terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah berhasil menyusun Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan oleh

Peraturan Presiden Nomor 81

Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 - 2015 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun

2010 tentang

Road Map reformasi birokrasi

tahun 2010 – 1025. Road Map Reformasi Birokrasi yang telah tersusun tersebut telah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu, terkait pelaksanaan reformasi birokrasi, pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah dijadikan sebagai salah satu daerah percontohan dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Pemerintah Daerah.


Hal -

397


Dalam rangka pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat daerah pada tahun 2013, Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan kegiatan antara lain regulasi pedoman penyusunan standar operasional prosedur, Study penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, analisis jabatan, dan analisis beban kerja SKPD, penyusunan road map Reformasi Birokrasi, pembinaan kinerja unit pelayanan publik. Pemerintah Kota Semarang telah mengikuti lomba penilaian kinerja Pembina/penanggungjawab dan kinerja unit pelayanan publik dalam memperoleh piala penghargaan Citra Pelayanan Prima dan Citra Bakti Abdi Negara, maka untuk penilaian kinerja unit pelayanan publik telah ditunjuk BPPT dibidang pelayanan administrasi, RSUD dibidang pelayanan kesehatan dan SMKN 7 di bidang pelayanan pendidikan. Disisi lain untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan perangkat daerah sebagai pemberi layanan administrasi, jasa dan barang diperlukan adanya partisipasi masyarakat (pengawasan masyarakat) yang disampaikan melalui Pusat

Penanganan

Pengaduan

Pelayanan

Publik

berupa

saran/keluhan/aduan dan Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik telah menangani pengaduan masyarakat secara transparan dan akuntabel. Selama tahun 2013 pengaduan yang ditujukan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk Kelurahan dan Puskesmas sejumlah 338 pengadu dan dapat terselesaikan pengaduan masyarakat sejumlah 338 pengadu. Di bidang kepegawaian, hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kota Semarang tahun 2013 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut : 1.

Penyusunan Formasi Formasi Pegawai Negeri Sipil adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kota Semarang menyusun formasi Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi tuntutan kebutuhan Pegawai. Formasi Pegawai Negeri Sipil merupakan bahan perencanaan pegawai negeri sipil berdasarkan jumlah, mutu pegawai negeri sipil,


Hal -

398


sesuai jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan, selanjutnya diusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara lewat Gubernur

Jawa

Tengah

setiap

awal

Tahun

Anggaran

untuk

mendapatkan persetujuan prinsip alokasi formasi CPNS, sebagai dasar pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Daerah. Rekapitulasi usulan Formasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut : REKAPITULASI USULAN FORMASI PNS PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 No

Indikator Kinerja

1 2 3

Jumlah PNS Jumlah Usulan Formasi Jumlah formasi persetujuan Menpan

4 Persentase formasi yang disetujuai Menpan Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, Desember 2013

2.

Tahun 2012

Tahun 2013

15.454 4.646 3 (tenaga honorer kategori I) 0,06%

14.745 4.646 40 pelamar umum 0,86%

Tenaga Honorer Tenaga honorer menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun

2005 tentang Pengangkatan tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Negara

atau

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah”. Menurut SE Menpan-RB nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja dilingkungan instansi Pemerintah Tenaga Honorer dikategorikan menjadi 2 (dua) yang meliputi : a. Tenaga Honorer Ketegori I Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2OO5 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus,

berusia paling rendah 19

(sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006.


Hal -

399


b. Tenaga Honorer Ketegori II Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kriteria, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006 Tenaga Honorer dilingkungan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagai berikut : a. Tenaga Pekerja Harian Lepas (TPHL) Tenaga Pekerja Harian Lepas (TPHL) adalah tenaga yang ada dan dipekerjakan/ ditugaskan oleh Walikota dengan Keputusan Walikota pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang untuk jangka waktu tertentu dengan sistem kotrak didasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah kerja sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan lainnya dibebankan pada APBD Kota Semarang. TPHL Pemerintah Kota Semarang per 01 Januari 2013 sejumlah 144, sampai dengan 31 Desember 2013 jumlahnya berkurang menjadi 108 CPNS

formasi

Tenaga

karena 1 (satu) orang diangkat menjadi Honorer

Kategori

I,

dan

35

TPHL

diberhentikan karena telah mencapai usia 55 tahun. Sedangkan sisanya tidak memenuhi syarat kategori I dan kategori II karena usia telah lanjut, dan masa kerja kurang dari ketentuan. Secara rinci keadaan TPHL Pemerintah Kota Semarang selama tahun 2013 sebagai berikut : REKAPITULASI TPHL PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NO 1 2 3

URAIAN SK Penugasan Kembali/Perjanjian Kontrak TMT 01-01-2013 s/d 31-12 -2013 SK Penugasan Baru SK Pemberhentian s/d 31-12-2013 a. Mencapai usia 55 Tahun : 35 b. Diangkat CPNS :1 c. Meninggal dunia :0 d. Mengundurkan diri :0 e. Indisipliner :0 4 Jumlah TPHL per 01-01-2014 Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, Desember 2013


JUMLAH 144 0 36

108

Hal -

400


b. Tenaga Wiyata Bhakti Tenaga wiyata bhakti/Tenaga honorer lainnya adalah tenaga honorer yang dipekerjakan oleh Kepala

SKPD/Kepala Sekolah/Kepala

Puskesmas/Unit lain dilingkungan Pemerintah Kota Semarang dengan upah dari APBD dan bukan dari APBD. Tenaga honorer yang diberi Upah dari APBD dan memenuhi syarat sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor

05 Tahun 2010

Kategori I dan lolos verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi pusat BKN dan BPKP sejumlah 2 (dua) orang, kedua orang tersebut saat ini telah diangkat menjadi CPNS melaksanakan tugas per 1 Pebruari 2013. Sedangkan Tenaga Honorer

yang diberikan upah /

penghasilan selain APBD (Kategori II) sejumlah 1.094, dari jumlah tersebut mengundurkan diri dan indisipliner sejumlah 10 orang, sehingga jumlahnya menjadi 1.084 orang. 3.

Pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang Tahun 2013 melaksanakan pengadaan CPNS Daerah dari tenaga honorer Kategori II dan Pelamar umum. a. Pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang dari Tenaga Honorer Kategori II Pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang dari Tenaga Honorer Kategori II sesuai surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

K.26-30/V 146-1/99 tanggal 02 September 2013

perihal Penyampaian daftar Nominatif Tenaga Honorer (TH) Kategori II sebagai peserta tes CPNS Tenaga Honorer Kategori II Pemerintah Kota Semarang, sejumlah 1.084. Setelah dilakukan pemanggilan untuk mengikuti test tertulis terdapat 11 orang Tenaga Honorer Kategori II yang mengundurkan diri, sehingga jumlahnya menjadi 1.073 orang peserta tes. Tes tertulis Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Semarang dari

tenaga honorer kategori II dilaksanakan tanggal

3 November 2013 di 2 (dua) lokasi yaitu SMKN 7 Semarang dan SMAN 1 Semarang dengan materi TKD (Tes Kemampuan Dasar) dan TKB (Tes Kemampuan Bidang), naskah soal dan LJK dari


Hal -

401


PANSELNAS. Jumlah peserta 1.073 orang, hadir 1.068, dan tidak hadir 5 (lima) orang. Saat pelaksanaan tes ditinjau dan dipantau oleh Pejabat terkait meliputi Gubernur Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Kota Semarang, Kepala Kanreg I BKN Yogyakarta, Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jawa Tengah, Utusan dari Kemenpan RB, BPKP, Inspektorat Prov. Jateng, BKD Prov. Jateng dan

Inspektur Kota Semarang,

pelaksanaan berjalan tertib dan

lancar. Pengolahan LJK hasil tes dilaksanakan oleh PANSELNAS dan kelulusan ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mulai tanggal 5 Pebruari 2014. b. Pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang dari Pelamar Umum Pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang dilaksanakan mendasarkan pada surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : R/303/M.PANRB/07/2013 tanggal 12 Juli 2013 perihal Persetujuan Prinsip Alokasi Tambahan Formasi CPNS Daerah Tahun 2013 untuk Pelamar Umum sejumlah 40. Setelah diajukan kembali rincian formasinya kepada

Kementerian

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi ditetapkan 35 Guru kelas SD dan 5 (lima) Guru Teknik Pemesinan SMK. Pengumuman pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang ditayangkan pada tanggal 16 s/d 30 September 2013 melalui papan Pengumuman SKPD se Kota Semarang, media koran lewat pemberitaan,

dan

website

http://bkd.semarangkota.go.id/cpnsd.

Pendaftaran dilaksanakan secara on line tanggal 20 s/d 30 September 2013 menggunakan media internet (on line registration), dan berkas kelengkapan pelamaran dikirimkan kepada Tim Pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang melalui PT POS Indonesia, dengan rincian pendaftaran sebagai berikut :


Hal -

402


REKAPITULASI PENDAFTARAN PENGADAAN CPNS DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 DARI PELAMAR UMUM NO 1 2

Uraian Pendaftar on line Pendaftar yang mengirimkan berkas a. Berkas yang memenuhi syarat (MS) b. Berkas tidak memenuhi syarat (TMS) Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, Tahun 2013

Jumlah 2.063 1.516 1.332 184

Tes tertulis dilaksanakan pada tanggal 3 Nopember 2013 dengan peserta sejumlah 1.332 orang, hadir 1.018 orang, tidak hadir 314 orang dengan materi TKD (Tes Kemampuan Dasar) Master Naskah soal dan LJK dari PANSELNAS. Saat pelaksanaan tes berlangsung ditinjau dan dipantau oleh pejabat terkait meliputi Gubernur Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Kota Semarang, Kepala Kanreg I BKN Yogyakarta, Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jawa Tengah, Utusan dari Kemenpan RB, BPKP, Inspektorat Prov. Jateng, BKD Prov. Jateng dan Inspektorat Kota Semarang, pelaksanaan berjalan tertib dan lancar. Pengolahan LJK hasil tes dilaksanakan oleh PANSELNAS dan kelulusan ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diumumkan oleh Walikota Semarang tanggal 24 Desember 2013 di media koran, internet dan Papan Pengumuman SKPD se Kota Semarang dengan jumlah peserta lulus sesuai formasi 40 peserta terdiri atas 35 Guru Kelas SD, dan 5 (lima) Guru Teknik Pemesinan SMK. Pemberkasan bagi peserta seleksi CPNS Daerah Kota Semarang Tahun 2013 dari pelamar umum yang dinyatakan lulus diikuti oleh seluruh peserta sejumlah 40 orang dilaksanakan tanggal 30 s/d 31 Desember 2013. Usul Penetapan NIPnya telah diajukan ke Kantor Regional I BKN Yoyakarta dan sampai saat ini masih tahap verifikasi berkas penetapan NIP. 4.

Kenaikan Pangkat PNS dan Mutasi Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan Pangkat adalah Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negera, serta sebagai


Hal -

403


motivasi kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah menaikkan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan menerbitkan Keputusan Kenaikan Pangkat PNS secara kolektif sejumlah 2.111 PNS dengan rincian periode April 1.578 PNS dan periode Oktober 533 PNS. REKAPITULASI KENAIKAN PANGKAT PNS DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 No

Indikator Kinerja

1 2

Jumlah SK kenaikan pangkat yang diberikan Persentase SK Kenaikan pangkat yang diberikan sebelum TMT 3 Persentase PNS yang lulus ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (per Tingkat Pendidikan) a. Jumlah PNS yang lulus ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah b. Jumlah PNS yang mengikuti ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 4 Persentase Jabatan Struktural yang terisi (per eselon) a. Jumlah Jabatan Struktural yang terisi b. Jumlah jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Semarang 5 Persentase pemenuhan jenis jabatan fungsional khsusus di lingkungan Pemerintah Kota Semarang a. Jumlah jenis jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Semarang b. Jumlah jenis jabatan fungsional tertentu yang dibutuhkan dilingkungan Pemerintah Kota Semarang 6 Selisih lama kenaikan pangkat pejabat fungsional khusus a. Nama jabatan fungsional khusus yang kenaikan pangkatnya paling cepat b. Nama jabatan fungsional khusus yang kenaikan pangkatnya paling lama Sumber : BKD Kota Semarang, Tahun 2013

Tahun 2012

Tahun 2013

2.533 SK 14,77%

2.111 SK 61%

89,13%

99%

82 orang

94 Orang

92 orang

95 orang

85 % 1.883 jabatan 2.218 jabatan

85 % 1.879 jabatan 2.219 jabatan

100%

100%

35

35

35

35

Guru (2,5 tahun) Auditor (5 tahun)

Guru (2,5 tahun) Auditor (5 tahun)

Mutasi adalah perpindahan pegawai dari suatu unit ke unit lain guna

mengembangkan

kemampuan,

pengetahuan

dan

ketrampilan-

ketrampilan yang dimiliki oleh setiap pegawai secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kerja. Mutasi tidak terlepas dari alasan untuk mengurangi rasa bosan pegawai kepada pekerjaan serta meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai, selain itu untuk memenuhi keinginan pegawai sesuai dengan minat dan bidang tugasnya masing-masing. Untuk melakukan pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pemerintah Kota Semarang Tahun 2013 telah memutasikan PNS antar SKPD se Kota Semarang sejumlah 274 PNS. Sedangkan mutasi Pegawai Negeri Sipil baik masuk maupun keluar dari Pemerintah Kota Semarang sejumlah 58 dengan rincian sebagai berikut : L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

404


DAFTAR MUTASI PNS DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 No 1 2

Indikator Kinerja

Tahun 2012

Jumlah PNS yang mengajukan mutasi ke Pemerintah Kota Semarang Jumlah PNS yang mengajukan mutasi dari Pemerintah Kota Semarang a. Keluar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah b. Ke kab/Kota di wil. Provinsi Jawa Tengah c. Ke Kab/ Kota diluar Wil. Jateng dan DIY

Tahun 2013

34 orang

38 orang

7 orang 14 orang 8 orang


Sumber : BKD Kota Semarang, Tahun 2013

5.

Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan kompetensi sumber daya manusia PNS terus dilakukan demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik, untuk mendukung hal

tersebut

Pemerintah

mengeluarkan

kebijakan

peningkatan

kompentensi yaitu Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang PokokPokok Kepegawaian dan PP 101/ 2000 Tentang Diklat Jabatan PNS. Sedangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, Menpan menerbitkan Surat Keputusan No. 81/ 1993 yang merumuskan suatu pedoman umum dalam pelaksanaan pelayanan umum. Secara garis besar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparatur PNS adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat (excellent service for people). Di samping itu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewajiban PNS adalah meningkatkan kemampuan atau kompetensi yang baik, pelayanan yang transparan, fair, tidak membedabedakan dan dilaksanakan secara akuntabel serta penuh keikhlasan dan ketulusan. Untuk membentuk sosok SDM aparatur seperti tersebut memang memerlukan waktu dan proses yang lama serta upaya yang tidak boleh berhenti. Demikian pula dalam pengembangan pegawai, Penilaian Prestasi Kerja (PPK), pola karir, penggajian, promosi, mutasi, pemberhentian dan sebagainya. Semua itu perlu dilakukan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi. Menyadari hal tersebut, peningkatan kualitas Aparatur dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan akan terus ditingkatkan. Potensi Sumber daya manusia Aparatur Pemerintah Kota Semarang secara kuantitatif per 31 Desember 2013 sejumlah 14.745 dengan komposisi berdasarkan kualifikasi pendidikannya adalah sebagai berikut :


Hal -

405


DAFTAR JUMLAH PNS DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

JUMLAH PNS (ORANG) 4 773 7415 1123 1175 141 3357 466 291 14.745

TINGKAT PENDIDIKAN S-3 S-2 S-1 D-3 D-2 D-1 SLTA SLTP SD JUMLAH

PERSENTASE (%) 0,03 5,24 50,29 7,62 7,97 0,96 22,77 3,16 1,97 100

Sumber data : BKD Kota Semarang, Tahun 2013

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tahun 2013 komposisi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Semarang berdasarkan kualifikasi pendidikan terdapat peningkatan pendidikan pegawai pada latar pendidikan S.1 sebesar dari 48,73% menjadi 50,29% dari total keseluruhan pegawai dan pegawai dengan latar pendidikan SMA terdapat penurunan sebesar dari 23,6%, menjadi 22,77% Sedangkan untuk S.2 dan S.3 merupakan bagian terkecil dari komposisi pegawai Pemerintah

Kota

Semarang

berdasar

pendidikan

namun

juga

mengalami peningkatan, yaitu untuk S.2 dari 4,91% menjadi 5,24% dan S.3 dari 0.01% menjadi 0,03%. Hal tersebut senada dengan upaya Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan pendidikan dan kualitas Pegawai. a.

Ijin Belajar dan Ujian Penyesuaian Ijazah Ijin belajar adalah upaya nyata Pemertintah Kota Semarang dalam meningkatkan

kualitas

SDM

Aparaturnya

dan

memberikan

kesempatan seluas-luasnya bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan pendidikan akademisnya dilembaga pendidikan yang sudah terakreditasi di wilayah Kota Semarang, dan dilaksanakan diluar jam kerja. Selanjutnya Ujian Penyesuaian Ijazah merupakan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang untuk menyesuaikan ijazah akademisnya dengan golongan kepangkatan melalui ujian/seleksi. Bagi PNS yang lulus ujian penyesuaian ijazah, golongan kepangkatannya dapat diusulkan sesuai dengan ijazah akademis yang dimilikinya.


Hal -

406


Tahun 2013 Pemertintah Kota Semarang melaksanakan ujian penyesuaian ijazah dengan peserta 95 PNS. PNS yang dinyatakan lulus 94 dan tidak lulus sejumlah 1 PNS, dengan rincian sebagai berikut : DAFTAR PESERTA UNJIAN PENYESUAIAN IJAZAH PNS DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 No

Tingkat Pendidikan

Jumlah Peserta

1 2 3 4

S-1 46 D-3 3 D-2 SLTA 46 Jumlah 95 Sumber data : BKD Kota Semarang, Tahun 2013

b.

Hasil Ujian Lulus Tidak Lulus 46 2 1 46 94 1

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Di dalam meningkatkan kualitas SDM, Pendidikan dan Pelatihan

mempunyai

peran

penting

untuk

membantu

mengembangkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Sumber Daya Manusia memiliki posisi sangat strategis dalam organisasi, artinya manusia memegang peranan penting dalam melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan dan kondisi yang lebih baik. Pendidikan dan

pelatihan

bertujuan

untuk

meningkatkan

pengetahuan,

keahlian, ketrampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara prefesional dengan dilandasi kepribadian dan etika pegawai. Mengingat hal tersebut, pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Di sarnping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Pendidikan dan pelatihan merupakan proses transformasi kualitas SDM aparatur yang menyentuh 4 dimensi utama, yaitu : spiritual, intelektual, mental dan phisikal. Perubahan mutu keempat dimensi tersebut ditujukan untuk mewujudkan sosok aparatur yang memiliki jatidiri sebagai PNS, abdi negara dan abdi masyarakat dengan komitmen integritas dan kemampuan profesional yang tinggi dalam mengemban tugas kepemerintahan dan kepelayanan pada masyarakat. Selain itu motivasi kerja aparatur Pemerintah


Hal -

407


perlu lebih ditumbuh-kembangkan melalui pelatihan motivasi sehingga visi dan misi organisasi dapat tercapai. Pada

tahun

2013

Pemerintah

Kota

Semarang

melaksanakan dan mengirimkan peserta Diklat sebagai berikut : 1).

Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional sebanyak 147 orang dengan realisasi sebanyak 147 orang (100%);

2).

Penyelenggaraan Diklat teknis/Fungsional sebanyak 9 jenis diklat dengan peserta 420 orang dengan realisasi 420 orang (100%);

3).

Diklat Kepemimpinan sebanyak 103 orang terdiri atas Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV dengan realisasi pelaksanaan dan pengiriman Diklat Kepemimpinan sebanyak 103 (realisasi mencapai 100%). Diklat Kepemimpinan Tingkat IV diselenggarakan melalui pola kemitraan antara Pemerintah Kota Semarang dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah sejumlah 90 orang, sedangkan Diklat Pim II sejumlah 3 orang dan Diklat Pim III sejumlah 10 orang dilaksanakan dengan cara pengiriman ke Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah.

4).

Pengiriman Diklat Prajabatan sebanyak 3 (tiga) orang Calon Pegawai Negeri Sipil golongan II, dengan realisasi CPNS yang dapat mengikuti Diklat Prajabatan dan dinyatakan lulus sebanyak 3 (tiga) orang CPNS, sehingga realisasinya mencapai 100%.

Pelaksanaan Diklat pada Pemerintah Kota Semarang tersebut diatas hasil kinerjanya secara garis besar adalah sebagai berikut : DAFTAR PELAKSANAAN DIKLAT PNS DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 No 1 2 3 4 5

INDIKATOR KINERJA Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Tahun 2013 Jumlah Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Persentase CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan a. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan b. Jumlah CPNS Pemerintah Kota Semarang Jumlah diklat teknis fungsional yang diselenggarakan Jumlah diklat teknis fungsional yang dibutuhkan

Capaian Tahun 2012 75 orang

Capaian Tahun 2013 103 orang

1.883 orang

1.965 orang

100% 321 orang 321 orang 7 Diklat 11 Diklat

100% 3 orang 3 orang 9 Diklat 11 Diklat

Sumber : Kantor Diklat Kota Semarang, Tahun 2013

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan dan pelatihan bagi alumni pendidikan dan pelatihan dilaksanakan


Hal -

408


evaluasi

baik Diklat struktural maupun diklat teknis untuk

memperoleh informasi tentang kekurangan, kelemahan dan kekuatan pendidikan

sebagai bahan masukan untuk perbaikan kualitas dan

pelatihan

di

lingkungan

Pemerintah

Kota

Semarang. 6.

Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi kerja serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Negara, maka kepada PNS yang telah menunjukkan kesetiaan atau telah berjasa terhadap Negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah. Penghargaan yang dimaksud dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, atau bentuk penghargaan lainnya, seperti surat pujian, penghargaan yang berupa materiil, dan lain-lain. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 1994, PNS yang telah mempunyai masa kerja 10 tahun; 20 tahun; dan 30 tahun atau lebih secara terus menerus dan menunjukkan kesetiaan, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan, sehingga karena hal-hal tersebut PNS yang bersangkutan dapat dijadikan teladan bagi pegawai lain berhak mendapatkan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Penyerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Semarang dilaksanakan pada saat Hari Jadi Kota Semarang dan HUT. Korpri Adapun jumlah Satya Lancana Karya Satya yang telah disampaikan kepada PNS Pemerintah Kota Semarang tahun 2013 sejumlah 230 dengan rincian sebagai berikut :

7.

a. Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun

: 59

b. Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun

: 127

c. Satya Lancana Karya Satya 30 Tahun

: 44

Kesehatan jasmani dan Rohani Kesehatan rohani penting sekali perannya guna membentuk PNS yang taqwa dan mempunyai karakter pribadi yang beriman, mewujudkan hal tersebut maka PNS diberikan pembinaan mental untuk mengingatkan

dan

meningkatkan

keimanan,

ketaqwaan,

serta

membentuk sikap mental yang positip sehingga dapat dijadikan contoh L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

409


dan suri tauladan bagi masyarakat. Pembinaan Mental Aparatur PNS yang beragama Islam dengan siraman rohani oleh mubaliq atau kyai. PNS yang beragama Nasrani pelaksanaan Bintal setiap Paskah dan Natal oleh Pendeta. Disamping itu Pemerintah Kota Semarang juga memberikan perhatian kepada PNS yang akan melaksanakan ibadah haji melalui penyelenggaraan Pembekalan dan Penglepasan Calon Jemaah Haji secara resmi oleh Walikota, sekaligus memberikan ijin resmi berupa Cuti Alasan Penting. Kesehatan

jasmani

PNS

adalah

sangat

penting

untuk

mendukung pelaksaaan tugas-tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, untuk itu setiap hari Jum’at setelah apel pagi terpusat dilaksanakan Senam Jantung Sehat/Senam Tera/Senam Aerobik/SKJ/Senam Ayo Bersatu. Semua itu untuk memberikan kesejahteraan PNS agar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat selalu optimal. Kesejahteraan lain yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah dalam bentuk pelayanan bidang administrasi kesejahteraan pegawai, Pemerintah Kota Semarang memberikan layanan berupa penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai yang meliputi : Karis/ Karsu, Ijin cuti, Asuransi dan Bapertarum. Tahun 2013, penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai sebagai berikut : DAFTAR PNS DAERAH KOTA SEMARANG YANG MENGAJUKAN PENGURUSAN KARIS/KARSU, CUTI BAPETARUM DAN ASURANSI TAHUN 2013 KARIS/KARSU

IJIN CUTI

BAPERTARUM

ASURANSI

640 orang

560 orang

504 orang

113 orang

Sumber Data: BKD Kota Semarang Tahun 2013

8.

Pembinaan Disiplin Pegawai Upaya meningkatkan Disiplin dan Dedikasi PNS Pemerintah Kota Semarang dilaksanakan secara rutin, berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik secara normatif (melalui Surat Edaran tertulis dan kegiatan), maupun yang bersifat motivasi. Hal tersebut sebagai upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran disiplin PNS.


Hal -

410


Penegakkan disiplin sebagai antisipasi terhadap pelanggaran yang kemungkinan terjadi dilapangan. Selama tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang melaksanakan kegiatan rutin antara lain berupa : a. Kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional dan apel pagi setiap hari selasa s/d jumat di halaman Balaikota Semarang dan diperuntukkan bagi instansi yang ada di lingkungan Balaikota dan Gedung Pandanaran, juga dilaksanakan disetiap Kecamatan bagi PNS di Kecamatan dan Kelurahan sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013. Mendasarkan pada Surat Edaran Walikota Semarang No. 019.1/4400 tanggal 29 Oktober 2013 perihal Pelaksanaan apel pagi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang bahwa terhitung mulai 1 Nopember 2013 upacara hari Senin ditiadakan, apel pagi terpusat dilaksanakan setiap hari Senin dan Jumat, sedangkan hari Selasa sampai dengan kamis apel pagi dilaksanakan di SKPD masing-masing. b. Pelaksanaan Road Show Walikota Semarang ke SKPD di lingkungan Balaikota setiap hari senin yang merupakan bentuk pengawasan dan pembinaan. c. Inspeksi mendadak di bawah koordinasi dari Inspektorat Wilayah dilaksanakan secara insidentil dengan menitik beratkan pada moment-moment tertentu antara lain saat menjelang long week end, sebelum dan sesudah liburan panjang Hari Raya dan lain-lain yang dipertimbangkan rawan pelanggaran displin. d. Operasi yustisi gabungan di fasilitas-fasilitas umum pada jam-jam kerja seperti di pasar-pasar, mall dan tempat lainnya. e. Melaksanakan sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai sebagai perubahan atas PP No. 30 Tahun 1980. Di samping itu, berbagai upaya represif telah pula dilakukan melalui serangkaian kegiatan pemeriksaan atas berbagai kasus/masalah kepegawaian terutama yang menyangkut pelanggaran disiplin PNS. Pada tahun 2013 terdapat 24 rekomendasi laporan hasil pemeriksaan kasus dari Inspektorat yang seluruhnya telah ditindak lanjuti dengan menerbitkan SK penjatuhan hukuman disiplin yang meliputi 7 hukuman kategori ringan, 5 hukuman kategori sedang, 12 hukuman kategori berat.


Hal -

411


DAFTAR PELANGGARAN DISIPLIN PNS DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NO 1 2

INDIKATOR KINERJA Jumlah PNS yang melakukan pelanggaran Jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin a. Ringan b. Sedang c. Berat

TAHUN 2012 19 orang

TAHUN 2013 24 orang



Sumber data : BKD Kota Semarang, Tahun 2013

9.

Pensiun PNS Pensiun adalah hak PNS yang diberikan oleh Pemerintah sebagai Jaminan Hari Tua dan sebagai penghargaan atas jasanya selama bertahun-tahun bekerja kepada pemerintah. Guna kelancaran dan ketepatan waktu pemenuhan hak Pensiun PNS diharapkan kelengkapan berkas persyaratan pensiun sudah dapat disampaikan ke BKD Kota Semarang paling lambat 6 bulan sebelum yang bersangkutan pensiun, sehingga sebagaimana yang selama ini sudah berjalan Surat Keputusan Pensiun sudah dapat diterima paling lambat 2 bulan sebelum jatuh tempo masa pensiun. Adapun PNS Pemerintah Kota Semarang yang pensiun tahun 2013 sebagai berikut : DAFTAR PNS DAERAH KOTA SEMARANG YANG PENSIUN TAHUN 2013 No 1 2 3 4

Jenis pensiun Jumlah Mencapai BUP 662 Permintaan Sendiri 28 Keuzuran Jasmani 0 Meninggal Dunia 68 Jumlah 758 Sumber data : BKD Kota Semarang, Tahun 2013

Keterangan

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan sandi dan telekomunikasi, pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah melakukan kegiatan pelayanan sandi dan telekomunikasi sebanyak 6 kegiatan, yang terdiri dari : 1.

Penyediaan bandwidth sebanyak 40 Mbps, CIR = 1 : 1.

2.

Pemeliharaan jaringan

telepon sebanyak 80 unit yang berada di

Gedung Pandanaran dan Gedung Balaikota. 3.

Pemeliharaan jaringan internet di 59 unit yang berlokasi di lingkungan Balaikota, Gedung Pandanaran, Rumah Dinas Walikota, dan Rumah Dinas Wakil Walikota dan Gedung Juang 1945


Hal -

412


4.

Pemeliharaan jaringan CCTV di 24 unit yang berlokasi di lingkungan Balaikota, Gedung Pandanaran, Rumah Dinas Walikota, dan Rumah Dinas Wakil Walikota.

5.

Pemeliharaan komputer sebanyak 55 unit yang berlokasi di lingkungan Balaikota, Gedung Pandanaran, Rumah Dinas Walikota, dan Rumah Dinas Wakil Walikota.

6.

Pemeliharaan

Sound Sistem sebanyak 46 unit yang berlokasi di

lingkungan Balaikota dan Gedung Pandanaran. 4.1.20.4. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggraan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum , Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, sebagai berikut : 1.

Kurang

memadainya

pemahaman

SKPD

dalam

mempersiapkan

rancangan produk hukum daerah. 2.

Kegiatan sosialisasi produk hukum belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

3.

Kurangnya sinkronisasi waktu pembahasan Raperda antara DPRD dan SKPD sehingga

waktu pembahasan

yang

sudah

direncanakan

/dijadwalkan tidak terlaksana seperti pembahasan Raperda Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang. 4.

Sering terjadinya perubahan perundang- undangan pusat yang menjadi acuan penyusunan produk hukum daerah.

5.

Belum semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang memiliki dokumentasi data kinerja yang baik.

6.

Masih terdapat program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD tidak mendukung pencapaian sasaran dalam RPJM

7.

Kurangnya kesadaran dan transparansi sebagian wajib pajak dalam melaporkan besaran pendapatan dan besaran pembayaran pajak

8.

Masih adanya mutasi obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tidak dilaporkan oleh masyarakat untuk perubahan pajaknya.

9.

Kesulitan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah kosong yang tidak jelas kepemilikanya dan banyaknya obyek pajak yang masih dalam sengketa.


Hal -

413


10. Dalam penelusuran aset daerah, saksi- saksi atas keberadaan aset /alas hak sulit ditemui dan bukti administrasi atas alas hak aset sulit di temukan. 11. Persyaratan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kota Semarang masih sama dengan persyaratan pensertifikatan secara umum, dan belum

ada

perlakuan

khusus

dari

Kantor

Pertanahan

untuk

pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kota Semarang. 12. Masih adanya aset tanah yang belum bersertifikat. 13. Dalam pengamanan aset belum memiliki gudang untuk menyimpan aset yang akan dihapus. 14. Adanya regulasi yang tidak sinergi dengan investasi sehingga kurang mendukung terhadap pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga baik yang berbasis pemanfaatan aset maupun yang investasi murni. 15. Belum

terintegrasinya

sistem

jaringan

telekomunikasi

yang

menghambat lancarnya komunikasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang 16. Masih kurang memadainya jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dimiliki Sekretariat Daerah guna melayani para tamu Pemerintah Kota Semarang. 17. Belum terintegrasinya program sistem pengelolaan keuangan daerah secara on line baik dari perencanaan, pengendalian, monitoring, sampai dengan pembukuan yang ada di Pemerintah Kota Semarang 18. Masih adanya sebagian penerima hibah pembangunan sarana/ prasarana umum dan hibah pembangunan tempat ibadah yang belum tertib dalam melaporkan hasil pelaksanaan hibah yang diterimanya. 19. Belum

adanya

pedoman

penyusunan

standar

pelayanan

yang

dituangkan dalam Peraturan Walikota Semarang. 20. Adanya regulasi-regulasi yang mengatur pembentukan lembaga nonstruktural dengan tugas pokok dan fungsinya yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah 21. Pelaksanaan kegiatan pengadaan CPNS, mengacu pada Pemerintah Pusat, sehingga perencanaan yang sudah dipersiapkan tidak selalu dapat dilaksanakan karena kewenangan dan kebijakan pengadaan CPNS ditentukan oleh Pemerintah Pusat.


Hal -

414


22. Sejak adanya kebijakan moratorium, kekurangan pegawai pada SKPD se Kota Semarang belum dapat terpenuhi walaupun telah dilakukan mutasi dari daerah/instansi lain ke Pemerintah Kota Semarang. 23. Belum tersedianya kampus dan asrama Diklat yang representatif yang mampu mendukung kelancaran kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

4.1.20.5. 1.

RENCANA TINDAKLANJUT

Mengadakan bintek/pelatihan dengan peserta dari SKPD dalam mempersiapkan rancangan produk hukum daerah.

2.

Perlu melakukan kegiatan sosialisasi produk hukum secara terus menerus dan berkesinambungan agar mampu menjangkau

seluruh

aparatur pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. 3.

Perlunya peningkatan koordinasi antara eksekutif dan DPRD guna mensinkronisasikan waktu pembahasan Raperda.

4.

Melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat

terkait dengan adanya

revisi peraturan perundang- undangan yang menjadi menjadi dasar Pansus DPRD dalam pembahasan Raperda. 5.

Perlunya dilakukan penyamaan persepsi pada semua SKPD melalui pelaksanaan

sosialisasi

dan

rapat

koordinasi

terkait

dengan

pendokumentasian data kinerja yang baik. 6.

Perlunya peningkatan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dalam penyusunan program dan kegiatan SKPD, agar program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD dapat mendukung pencapaian sasaran dalam RPJM.

7.

Akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan memasang alat di cash register wajib pajak untuk mengetahui pendapatan yang riil dari wajib pajak.

8.

Akan mewajibkan kepada wajib pajak dalam membayar pajak daerah harus

disertai dan dilampirkan hitungan pajaknya yang berfungsi

sebagai SPTPD. 9.

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat kelurahan dalam menulusuri

pemlik tanah kosong dan dalam penyelesaian

pembayaran PBB terhadap obyek pajak yang masih bersengketa.


Hal -

415


10. Intensif melakukan

penelusuran dan pendekatan kepada tokoh

masyarakat. 11. Koordinasi dengan Kantor Pertanahan agar dalam persertifikatan Pemerintah Kota Semarang persyaratannya bisa diberi kemudahan dan penyederhanaan serta ada prioritas percepatan. 12. Melakukan

pensertifikatan

tanah

secara

bertahap

dengan

menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. 13. Perlunya penyediaan gudang yang diperlukan dalam pengamanan aset. 14. Mengadakan kendaraan dinas operasional untuk melayani para temu Pemerintah Kota Semarang secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi keuangan daerah. 15. Melakukan perintisan pembangunan sistem pengelolaan keuangan daerah

yang

transparansi,

terintegrasi serta

sebagai

akuntabel

upaya

dalam

efisiensi,

pelaksanaan

efektifitas, pengelolaan

keuangan daerah . 16. Memberikan teguran kepada penerima hibah yang belum melaporkan hasil pelaksanaan hibah yang telah diterimanya . 17. Akan dilakukan penyusunan Peraturan Walikota tentang pedoman penyusunan standar pelayanan yang dapat digunakan acuan SKPD sebagai pemberi pelayanan publik. 18. Melakukan kajian regulasi yang mengatur pembentukan lembaga non struktural dan regulasi tentang organisasi perangkat daerah. 19. Melaksanakan perencanaan pengadaan CPNS dengan mempelajari pengadaan tahun sebelumnya serta mengintensifkan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat tentang kebijakan pengadaan CPNS dan pelaksanaanya. 20. Mengoptimalkan

kinerja

pegawai

negeri

sipil

yang

ada

dan

mengusulkan tambahan formasi CPNS ke Pusat. 21. Penyelesaian pembangunan gedung kampus dan asrama Diklat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

4.1.20.6. PRESTASI/PENGHARGAAN 1.

Predikat terbaik II dalam Lomba Keserasian Program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.


Hal -

416


2.

Penghargaan atas keberhasilan Kota Semarang dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja

Tahun 2012 dari Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan Predikat “ CC”. 3.

Penghargaan Gratifikasi Award atas pelaporan gratifikasi terbanyak pada tahun 2013 , yang disampaikan langsung oleh Ketua KPK Abraham Samad kepada Walikota Semarang di Istora Senayan, Jakarta.


Hal -

417

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Recommend Documents