20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, PENGAWASAN, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

IV.B.20. Urusan Wajib Otonomi Daerah , Pemerintahan Umum

20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, PENGAWASAN, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian diselenggarakan dalam cakupan yang cukup luas dan kompleks yang meliputi upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pengelolaan keuangan dan organisasi pemerintah daerah, pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan pelayanan kehidupan beragama, peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan penataan peraturan Perundang-Undangan. Pada tahun 2013, urusan diberi alokasi anggaran sebesar 182.657.628.118,00 dan setelah perhitungan APBD terealisasi sebesar Rp 147.742.518.052,00. Realisasi tersebut Jumlah tersebut adalah 14,95% dari total belanja APBD tahun 2013 yang berjumlah Rp 988.103.772.409,00 Belanja tersebut bisa dilihat pada tabel dan uraian sebagai berikut:

a. Program dan Kegiatan Tabel IV.B.20.1 Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Pengawasan, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2013 No.

Program

A

Belanja Langsung

1

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Penataan Kelembagaan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

2

3

4 5 6 7

8

9

Alokasi (Rp)

LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Realisasi (Rp)

64.492.914.836,00

42.273.150.284,00

50.000.000,00

40.400.300,00

210.000.000,00

190.053.900,00

2.900.000.000,00

2.685.859.900,00

600.000.000,00

524.456.420,00

270.000.000,00

130.327.500,00

20.000.000,00

18.385.500,00

475.000.000,00

274.060.750,00

266.000.000,00

258.060.000,00

509.705.000,00

409.434.500,00

182


No.

Program

10

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Sistem Pelaporan Asset Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan Publik Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Jumlah Total

11

12

13

14

15 16

17 15 16 B 1 2 3

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

280.466.000,00

272.780.750,00

2.419.525.000,00

2.352.155.538,00

650.000.000,00

588.367.900,00

3.700.180.000,00

3.131.596.478,00

80.000.000,00

69.550.000,00

320.000.000,00

301.635.000,00

101.500.000,00

101.500.000,00

30.000.000,00

29.859.000,00

17.634.789.550,00

11.541.763.577,00

33.975.749.286,00

19.352.903.271,00

118.164.713.282,00 60.863.713.282,00 1.305.000.000,00 55.996.000.000,00 182.657.628.118,00

105.469.367.768,00 55.164.476.738,00 912.764.710,00 49.392.126.320,00 147.742.518.052,00

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo 2013 (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program ini terlaksana 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:  Rapat Koordinasi Camat dan Sekretaris Kecamatan dilaksanakan 3 (tiga) kali dan dalam tahun 2013 dikonsep bahwa Rakor Camat dan Sekcam tidak hanya untuk rakor kecamatan namun juga rakor kelurahan . Pelaksanaan Rakor pertama dilaksanakan pada tanggal 25 April 2013 di Pendopo Wakil Bupati dengan materi: Sosialisasi Peraturan Bupati No 11 Tahun 2013 tentang Penataan Lokasi Kampanye, Sosialisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi Unsur Alami Tahun 2013, Evaluasi Pelaksanaan RASKIN. Dalam rakor tersebut, di simpulkan bahwa Camat dan perangkat wilayah diharapkan membantu pelaksanaan pendataan rupabumi unsur alami di wilayahnya, memberikan data yang akurat guna mendukung pelaksanaan pengelolaan raskin di Kabupaten Wonosobo tahun 2013 serta dalam pemilu legislatif dan pilpres diharapkan semua elemen masyarakat dan pemerintahan memperhatikan Peraturan Bupati no 11 tahun 2013 agar komitmen untuk mewujudkan Wonosobo yang ASRI, Rakor kedua


183


dilaksanakan tanggal 3 dan 4 Juni 2014 yang dilaksananakan dalam bentuk pelatihan Kalur dan seklur dengan bekerjasama dengan materi Motivasi Kalur dan Seklur dalam proses pembangunan berdasarkan perencanaan kabupaten dan pakta integritas, pola hubungan kelurahan dengan Kecamatan dan SKPD lainnya, perencanaan dan keuangan kelurahan, Rakor Ketiga dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2013 dengan materi Persiapan Lebaran Tahun 2013 dan Sarasehan Forum Koordinasi pimpinan daerah (FKPD) dengan Muspika, tokoh Agama dan Pemuda Islam seKabupaten Wonosobo dengan materi Persiapan Pengamanan Lebaran dan Pemantauan Harga,Ketersediaan dan Distribusi Kebutuhan Pokok Masyarakat menjelang lebaran  Fasilitasi Kerjasama Melalui Forum TKKSD (Tim Koordinasi Kerjasama Daerah) yang dibentuk melalui Keputusan Bupati Wonosobo Nomor: 130/83/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah. Kerjasama yang ditandatangani dan tercatat di register pada tahun 2013 berjumlah 17 buah.

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program ini terdiri dari 3(tiga) kegiatan dilaksanakan untuk melaporkan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat setiap tahun yang akan dievaluasi untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dan dapat juga dijadikan salah satu bahan evaluasi pengambilan kebijakan perencanaan daerah, serta sebagai bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Derah. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyusunan Buku Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Suplemen LPPD: 10 buku serta Penyusunan Buku Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2012 Bupati Wonosobo : 125 buku dan CD LKPJ sejumlah 125. Terkait dengan pengawasan dilaksanakan dengan melakukan pemantauan perkembangan Sistem Pengendalian Intern dengan mensinkronkan bukti dukung dengan rekomendasi hasil temuan pengawasan termasuk didalamnya pengumpulan laporan-laporan pajak pribadi semua PNS untuk dilaporkan kepada Mendagri sebagai salah satu bentuk transparansi dan pengawasan internal.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program ini terdiri dari 7(tujuh) kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kinerja DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu legislasi, budgeting,pengawasan dengan kegiatan sebagai berikut:  Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah dengan kegiatan pokok penyusunan naskah akademik dan draft raperda inisiatif DPRD bekerjasama dengan Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Sains Al Qur'an (UNSIQ) Jateng.  Kegiatan reses DPRD dilaksanakan oleh semua anggota DPRD baik unsur pimpinan maupun anggota pada daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat yang diharapkan anggota DPRD dapat menyalurkan aspirasi masyarakat LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

184


yang dilaksanakan dalam 2(dua) tahap,tahap pertama diikuti oleh 42 orang anggota pada tanggal 7 sampai dengan 14 Mei 2013 dan tahap kedua diikuti oleh 42 orang anggota dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 13 November 2013.  Dokumentasi dan Sosialisasi Kinerja DPRD yaitu kegiatan publikasi kegiatan DPRD di media massa diantaranya Suara Merdeka, Wonosobo Ekspress, Kedaulatan Rakyat, Radar Semarang, Cempaka, Pembuatan Baliho dan Kalender DPRD Tahun 2014.  Pengadaan Buku dan Prasarana Perpustakaan DPRD dilaksanakan untuk mencukupi literatur Peraturan perundang-undangan bagi DPRD dengan pengadaan 200 buku.  Pengadaan Buku Kerja DPRD Kab. Wonosobo: Terlaksananya pengadaan Buku Kerja bagi pimpinan dan anggota DPRD Tahun 2013.  Workshop DPRD dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bekerjasama dengan Pusat kajian, Otonomi Daerah dan Demokrasi pada lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Semarang. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Diponegoro.  Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan dilaksanakan dengan mencetak dan menyebarluaskan peraturan perundangan tentang 4 pilar kebangsaan kepada masyarakat.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penataan peraturan perundang-undangan menjadi hal yang mutlak diperlukan dalam era sekarang ini untuk menyesuaikan dengan situasi dan perubahan yang begitu cepat dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam menjalankan roda pemerintahan. Halhal yang dilaksanakan dalam program ini adalah:  Pembuatan Buku Himpunan Lembaran Daerah: Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan perda yang ditetapkan sampai ke masyarakat melalui SKPD terkait, kecamatan dan desa yang memuat himpunan peraturan daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah pada tahun 2013 berisi Perda No 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda No 4 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda No 5 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perda No 9 tahun 2011 tentang Bangunan dan Perda No 10 tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada Badan Usaha Milik Daerah  Pelaksanaan RANHAM : Kegiatan ini dilaksanakan dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM, Harmonisasi perda yang disusun , dan laporan berkala ranham kabupaten wonosobo yang bertujuan untuk menyelaraskan rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu peraturan presiden 23 Tahun 2011 tentang Rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia tahun 2011 – 2014 .  Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah bertujuan agar pelaksanaan perda yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi saat ini dan untuk memantau dan mengetahui efektifitas pelaksanaan suatu peraturan daerah, meliputi aspek Yuridis, Sosiologis, Law Enforcement. Perda yang dievaluasi adalah Perda


185


nomor 10 tahun 2009 tentang 2009 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang mana rencananya mau diadakan perubahan perda.  Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah: Kegiatan ini bertujuan agar tersusunnya rancangan peraturan daerah sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang akan dikirim ke DPRD untuk diadakan pembahasan dan ditetapkan menjadi Perda.  Bimbingan Teknis Peraturan Perundangan: Kegiatan ini dimaksudkan agar tersedianya petugas perancang peraturan perundang-undangan yang ada pada setiap SKPD yang dapat/mampu membuat produk perundang-undangan khususnya Surat keputusan Bupati, hal tersebut dimaksudkan agar produk Surat keputusan bupati yang dibuat masing-masing SKPD sesuai dan tidak menyimpang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana pada tahun 2013 SK bupati yang ditetapkan sebanyak 533 SK sedangkan Peraturan Bupati sebanyak 40 buah.  Penyuluhan Hukum Terpadu: Dilaksanakan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum serta terbentuknya perilaku seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang taat pada hukum. Narasumber Muspida dan Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo. Dilaksanakan di kecamatan Sukoharjo. Adapun peserta yang diundang dari masing-masing desa diwilayah kecamatan dimaksud dari unsur Kepala Desa/Kelurahan, Sekretaris Desa/Kelurahan, BPD, tokoh masyarakat/pemuda dan PKK .  Pembuatan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan: Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung informasi peraturan perundang-undangan sehingga meningkatkan kualitas publikasi produk dan informasi hukum, tersusun 350 buku yang berisi : Daftar subyek Undang-undang RI Tahun 2011, Daftar subyek Peraturan Pemerintah tahun 2011, Daftar subyek Peraturan Presiden tahun 2011, Daftar subyek perda tahun 2012, Daftar subyek Peraturan Bupati tahun 2012, dengan Lampiran : Perbup Nomor 4 tahun 2012 tentang sistem dan prosedur pengadaan barang / jasa kabupaten wonosobo tahun anggaran 2012, Perbup n omor 27 tahun 2012 tentang pedoman pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan di kab. Wonosobo, Perbup nomor 28 tahun 2012 tentang rukun tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di kab. wonosobo 4, Perbup nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan pasar desa serta 350 buah buku lembaran lepas peraturan daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kab. wonosobo Tahun 2010-2015  Penanganan Konflik dan Gugatan Perdata/TUN: Kegiatan bertujuan untuk pendampingan dan pengawalan terhadap perkara yang sedang dihadapi Pemda Kabupaten Wonosobo. Terlaksana pendampingan atas gugatan perkara nomor 45/G/2013/PTUN sebagai penggugat Sdr. Bambang Edi Sukoco materi gugatan adalah dengan diterbitkannya SK Bupati No: 141/293/2013 tgl 5 Juli 2013 tentang pemberhentian sementara Kepala Desa Sumberwulan Kecamatan Selomerto. Sebagai tim inti Jaksa Pengacara Negara didampingi Tim Kabupaten yang beranggotakan dari Bapermasdes dan Bagian Hukum. Pada sidang PTUN dimenangkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo namun pada saat ini penggugat mengajukan banding LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

186


 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati : Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dan pada yahun 2013 ditetapkan 40 peraturan bupati  Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Cukai (DBHCT) : Kegiatan ini untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.07/keu/2008 tentang pedoman umum pengelolaan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dengan kegiatan sosialisasi peraturan perundangundangan tentang cukai dilaksanakan di Kecamatan selomerto, Watumalang dan Kalibawang dengan tim penyuluh dari Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Polres Wonosobo, dan Kanwil bea Cukai Jogya Peserta dari unsur perangkat desa, tokoh masyarakat Tokoh wanita, tokoh pemuda dari masing-masing desa di kecamatan .  Sosialisasi Peraturan Daerah: Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang merupakan Produk Hukum daerah yang langsung berkaitan dengan hak dan kewajiban masyarakat Wonosobo. pada tahun 2013 sosialisasi perda dengan materi peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dengan peserta sejumlah 177 orang dari unsur Kabid dan kasi Dikpora kepala UPTD dan Kepala SKB Pengawas Penilik PNF Kepala Sekolah SD/MI, SMP/Mts dan SMA/SMK/MAN Perwakilan PKBM GOPTKI sedangkan narasumber dari Komisi A dan D DPRD Kabupaten Wonosobo dan dinas Pendidikan Kabupaten wonosobo  Kegiatan Desa Sadar Hukum : Kegiatan desa sadar hukum bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang sadar hukum. Pada tahun 2013 telah dibentuk 1 desa sadar hukum yaitu desa Wonokerto kec leksono sedangkan persiapan tahun 2014 adalah desa plobangan kec selomerto, Sebagai Tim Pembina adalah dari Kejaksaan Negeri, PN, PA, Polres dan PKK dengan audiens Kelompok kadarkum desa Wonokerto dan Plobangan  Pembinaan SJDI Hukum: Kegiatan Pembinaan SJDI Hukum di Kabupaten Wonosobo dengan sasaran kecamatan sebagai amanat Perpres Nomor: 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi khususnya Penyebarluasan produkproduk peraturan perundang-undangan daerah melalui sistem online. Kegiatan ini dipantau oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang merupakan pusat jaringan sedangkan SJDI Kabupaten Wonosobo sebagai unit jaringan, pembinaan dilakukan satu tahun sekali dengan acara pertemuan berkala JDI Hukum se Indonesia pada tahun 2013 diadakan di kota Surabaya .  Penyusunan Kebijakan/Protap Penanganan Masalah Sosial: Kegiatan ini dimaksudkan agar dalam penanganan masalah sosial di Kabupaten Wonosobo ada standar oprasionalnya yang dilaksanakan dengan menyusun (Maping) permasalahan sosial yang ada di Kab. Wonosobo dan prosedur operasional penanganannya  Penyusunan Kebijakan Perekonomian Rakyat yang dilaksanakan dengan Membentuk tim pengendali inflasi daerah (TPID) KAB. WONOSOBO sebagai tindak lanjut instruksi Mendagri dengan melibatkan SKPD terkait, Pengusaha, PT perguruan tinggi, Bank indonesia, BPS. Hal yang dilakukan tim ini adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat inflasi di daerah


187


Program Penataan Kelembagaan  Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Pelaksanaan kegiatan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja merupakan langkah dalam rangka mendapatkan data base kondisi eksisting OPD. Dari hasil pelaksanaan Anjab dan ABK akan didapatkan informasi jabatan mengenai uraian tugas (job des) dan spesifikasi jabatan (job spec), jumlah beban kerja OPD serta jumlah kebutuhan pegawai. Dengan informasi dan data dimaksud diharapkan terwujud intervensi yang tepat dalam rangka mewujudkan OPD yang efisien dan efektif. Pelaksanaan Anjab dan ABK di tahun 2013 merupakan kelanjutan kegiatan Anjab dan ABK di Tahun 2012. Di Tahun 2013, dilakukan anjab di Semua UPTD /B di 11 SKPD dengan Melakukan wawancara, observasi dan pengamatan ke responden di UPT.  Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Dalam kerangka Reformasi Birokrasi perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi sebagai tahapan / acuan yang akan dilakukan untuk mencapai reformasi Birokrasi. kegiatan ini dilaksanakan FGD dengan Tim dan didampingi oleh LAN Pusat didalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi dan bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN).  Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kegiatan ini bertujuan Agar tersusun draft tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada draft Raperda`dengan cara Identifikasi dan analisis tugas pokok fungsi OPD.

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program ini dilaksanakan dengan kegiatan Fasilitasi penyelesaian batas daerah Kab. Wonosobo dengan Penyelesaian/penegasan masalah batas daerah kabupaten Wonosobo dengan kabupaten sekitarnya seperti kendal, batang, kebumen, banjarnegara, temanggung, purworejo, dan Magelang sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 dalam rangka penentuan batas daerah secara pasti di lapangan.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi  Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan Sarana Elektronik (LPSE) yaitu Pengadaan Bandwith LPSE 2MB, Server LPSE 1 unit, yang digunakan sebagai fasilitas yang layak bagi para pengelola dan pengguna layanan pengadaan secara elektronik.  Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE): Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Secara Elektronik bagi anggota ULP sebanyak 30 orang selama hari , Pelatihan SPSE bagi Admin agency SKPD sebanyak 15 Orang selama 1 hari dan Sosialisasi Perpres 70 tahun 2012 untuk anggota ULP sebanyak 60 orang 1 hari  Penataan Ruang LPSE: Penataan ruang LPSE agar memenuhi syarat dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik.


188


Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kota  Monitoring dan Evaluasi Kesekretariatan DBHCT: Dilaksanakan dalam rangka koordinasi serta monitoring pelaksanaan kegiatan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2013 dengan kegiatan rapat tim Koordinasi ,monitoring dan evaluasi,pembimbingan dan pelaporan.  Penyusunan Standar Analis Biaya (SAB): Dilaksanakan agar instrumen pendukung dalam bentuk software guna menilai kewajaran biaya dan beban kerja, penyetaraan nama kegiatan, efisiensi dan efektivitasnya atas suatu kegiatan di setiap SKPD. Dengan melakukan kegiatan penyusunan dokumen dan Software (aplikasi) SAB Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang akan digunakan SKPD dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur  Penyusunan Informasi Jabatan:Dari hasil informasi jabatan dapat digunakan untuk perencanaan pegawai, rekrutmen, pengangkatan dalam jabatan, diklat, penilaian kinerja pegawai dan lain-lain yang didapat dengan mengolah hasil dari Analisis Jabatan menjadi Informasi jabatan dengan menggali informasi dari Semua UPTD / B di 11 SKPD (DPU, Disperindag, BKB, DPPKAD, Dinkes, Dinas Pendidikan, Disnakkan, Dishutbun, Dipertan dan TP, Dipartabud, Disnakertrans).  Pengangkatan Sumpah Jabatan dan PNS: Kegiatan ini dilaksanakan karena adanya pelanyikan pejabat dan PNS yang belum mengangkat sumpah. Kegiatan ini dilaksanakan bagi 510 orang PNS.  Pengadaan CPNS: Pengadaan CPNS untuk tenaga Honorer Kategori K-2 sejumlah 1.493 tenaga honorer. Penyelenggara kegiatan adalah Pemkab dengan dipantau BPKP, Inspektur Prop., BKD Prop., BKN Reg. I dan materi tes Kompetensi Dasar (TKD) dan 2. Tes Kompetensi Bidang (TKB).`  Peningkatan Sarana Simpeg dan SAPK bertujuan agar Data personal pegawai dapat tercatat dengan rinci dan mudah diakses kembali.Keluaran: modul Simpeg (4 modul: Modul Baperjakat, Modul Diklat, Modul E-Personal, modul hukuman disiplin) - Komputer PC (7 unit), Printer (2 unit), UPS (5 unit), Genset (1 unit), Harddisc, modem, switchub, router, display monitor, meja resepsionis, meja kursi layanan, rak sekat, almari toolset.  Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS bertujuan agar PNS mempunyai kemampuan untuk memahami dan melaksanakan PP 46 tahun 2011 - PNS mampu menyusun SKP dan membuat Penilaian Kinerja Pegawai dengan peserta 280 orang dari 75 SKPD, termasuk Kelurahan dan UPTD - Nara Sumber dari BKN Reg. I Yogyakarta  Peningkatan efektifitas jam kerja pegawai bertujuan untuk mendorong efektivitas jam kerja pegawai melalui Pengukuran jam kerja efektif pengawai dan pengukuran serta penyusunan norma waktu dengan sasaran semua SKPD.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur  Sidak PNS merupakan salah satu bentuk pembinaan terhadap PNS di Kabupaten Wonosobo guna memantau tingkat kehadiran dan kedisiplinan PNS sehingga tingkat kinerja meningkat. Sidak dilakukan oleh tim SIDAK Kabupaten Wonosobo di masingLKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

189


masing instansi.Pelaksanaan sidak tahun 2013 dilaksanakan 4 kali dengan Jumlah tim Sidak: 4 Tim, gabungan dari Inspektorat, BKD, Satpol PP, Bag. Hukum, Bag. Organiasi, Kesbangpolinmas.  Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Seragam PNS berupa PSH, PSL,PDH,PDU dan PSR yang dilaksanakan oleh Setda, kecamatan Kalikajar,KPPT Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan para pagawai dengan pelaksanaan Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,Bintek Arsiparis bagi Ka TU UPTD Dikpora SLTP/SLTA, Bintek Pustakawan, Diklat Manajemen Kepala Sekolah. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Pelaksanaan Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan yang diintegrasikan dengan profil desa, data center. Pelaksanaan Bimbingan Teknis PPNS untuk meningkatkan pengetahuan PPNS di Kabupaten Wonosoboo terkait dengan penegakan Perda sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendidikan dan pelatihan formal dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur secara teknis dilaksanakan oleh DPPKAD dan Inspektorat. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Asset Daerah Program ini terdiri dari 6(enam) kegiatan yang dilakukan untuk tertib administrasi dan penataan asset daerah.Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :Penghapusan Barang Milik Daerah, Penyusunan RKBMD/RKPBMD, Laporan Mutasi Barang Daerah, Pengadaan Plang Papan Nama Tanah Milik Pemerintah Daerah, Bintek Pengelolaan BMD, Sensus Barang Milik Daerah Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan berbasis TIK terlebih berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2010, mulai Tahun 2011 pengelolaan pajak Pusat dan Provinsi kewenangannya dialihkan kepada Kabupaten, sehingga untuk mempersiapkan proses pengalihan kewenangan pengelolaan pajak tersebut diperlukan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini anrata lain Penyusunan Standar Satuan Harga dilaksanakan dengan menyediakan instrumen pendukung dalam bentuk software guna menilai kewajaran biaya dan beban kerja, penyetaraan nama kegiatan, efisiensi dan efektivitasnya atas suatu kegiatan di setiap SKPD melalui kegiatan penyusunan dokumen dan Software (aplikasi) SAB Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang akan digunakan SKPD dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja. Operasional Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa: Pelatihan Pengadaan Secara Elektronik bagi anggota ULP sebanyak 30 orang, Pelatihan SPSE bagi Admin agency SKPD sebanyak 15 Orang, Sosialisasi Perpres 70 tahun 2012 untuk anggota ULP sebanyak 60 orang. Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa : sosialisasi, pelatihan pengadaan barang/jasa, sertifikasi pengadaan barang/jasa sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 , Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang / Jasa, Pelaksanaan Rapat koordinasi POBL, Fasilitasi Pemberian Bantuan Tempat Ibadah, Bantuan Olah Raga dan Seni dilaksanakan untuk pendampingan pemberian


190


bantuan tempat ibadah, olah raga dan kesenian. Intensifikasi Pemungutan dan Pendataan Pajak Daerah, Pemberian Perangsang Lunas Awal PBB bagi desa yang menyetorkan pajak sesuai jadwal yang telah ditentukan, Penerbitan SPT PPh Pasal 21 Gaji PNS Kabupaten Wonosobo. Kegiatan lainnnya yang bersifat pembuatan data,pedoman dan pelaporan serta evaluasi antara lain: Penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama Tahun Anggaran 2013:, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Penyusunan Perubahan APBD TA 2013, Penyusunan DPA dan DPPA SKPD Tahun 2013: Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, Penyampaian SPPT PBB dan Sosialisasi PBB, Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, Pelaksanan Pendataan dan Penilaian Obyek Pajak PBB Individu, Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2013, Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2014, Pelaksanaan Kegiatan MPTP TGR, Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Optimalisasi PAD, Penyelesaian Permasalahan ¸Pencetakaan SPPT PBB Masal Tahun 2014, Pendataan Pajak Daerah,Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah,Pelayanan Penyetoran PBB P2 (Pengadaan Blangko SSPD, DPH, TTS, SPOP dan LSPOP), Pendampingan Penyusunan Regulasi Pengalihan PBB P2,Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah,Evaluasi Penerimaan BPHTB,Pengamanan Dokumen Pelayanan PBB P2,Pengadaan Aplikasi I PBB P2 di Desa/Kelurahan,Intensifikasi Penerimaan PBB,Penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kebijakan Akutansi dan Peraturan Bupati tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo,Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Pasar Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  Penyusunan LAKIP Sekda dan LAKIP Kabupaten Wonosobo: Terkumpulnya buku LAKIP 53 SKPD dan Hasil Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP Sekda dan LAKIP Bupati Tahun 2013 berdasarkan IKU SKPD yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja SKPD dalam rangka perbaikan kinerja di tahun selanjutnya dan diketahui status pencapian misi, tujuan dan sasaran rencana strategis SKPD.  Penyusunan Review Laporan Keuangan Daerah : Laporan Hasil Review Laporan Keuangan Daerah Tahun 2013 yang berguna untuk bahan evaluasi perbaikan Keandalan Laporan Keuangan Daerah

Program Peningkatan Pelayanan Publik Program Peningkatan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan kegiatan Fasilitasi dan Advokasi SMM ISOyang bertujuan agar ada sistem manajemen mutu di SKPD fokus, diharapkan adanya penerapan dan perbaikan berkesinambungan sistem serta pencegahan ketidaksesuaian/ penyimpangan untuk kepuasan masyarakat / pelanggan dan dilakukan dengan kegiatan pemahaman internal tim teknis, pemahaman di SKPD fokus, menyusun organisasi SMM SKPD fokus, pembuatan dokumen SMM, dan pelatihan audit internal pembuatan dokumen implementasi dengan 4 SKPD Fokus (BKD, DPPKAD, Inspektorat, Bagian Organisasi. Fasilitiasi Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik berlatar belakang ermen PAN dan RB akan melakukan penilaian kinerja unit pelayanan publik (CPP) di lingkungan Pemerintah


191


Kabupaten/Kota pada tahun 2013, diintegrasikan dengan penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik pemerintah Kabupaten/Kota (CBAN) yang dilakukan dengan cara Pembinaan aparatur negara untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, melalui Tim untuk mengevaluasi kemajuan kinerja pelayanan publik guna percepatan reformasi birokrasi unit pelayanan publik, fokus SKPD adalah RSUD, KPPT, SMK Negeri 1 Wonosobo (CPP) dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (CBAN). Fasilitasi Penerapan TNDE dan e-Administration di Semua SKPD: Kegiatan untuk menunjang pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di lingkungan Setda Kabupaten Wonosobo, meliputi kategori 3. Pembangunan dan rehabilitasi fisik, operasional pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa pemerintah, pembelian dan penatausahaan aset daerah. Kegiatan lainnya terkait dengan peningkatan layanan publik adalah Pengadaan Panggung Spanduk,Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Secara Periodeik dan Permanen,Intensifikasi Data Obyek-obyek Perijinan,Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perijinan serta Sosialisasi dan Pengkajian Perijinan Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Masyarakat dilaksanakan untuk membantu pelaksanaan peringatan keagamaan masyarakat berupa pemberian dana stimulan untuk kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat. Kegiatan lainnya adalah Pelatihan Manajemen TPQ, Madin, Ponpes yang dilaksanakan dengan Pelatihan manajemen kepada pengurus TPQ, Madrasah Diniyah dan Ponpes selama 3 hari yang meliputi aspek keuangan, organisasi dan pelaporan Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Program ini diadakan untuk mendukung kerukunan kehidupan umat beragama dengan kegiatan sosialisasi gerakan senja keluarga kepada masyarakat bagi pembentukan generasi mendatang yang berkualitas. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. Kegiatan yang ada dalam program ini antara lain :  Pengadaan sarana dan prasarana Kantor berupa komputer/laptop, printer, plakat, meubelair dilaksanakan oleh setwan, bag adbang, DPPKAD, 15 kecamatan dan 29 kelurahan.  Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas (rumah dinas Bupati, Wakil Bupati dan Rumah dinas Sekretaris Daerah), dan 13 rumah dinas camat, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,Pemeliharaan rutin/berkala meubelair, Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor 50 SKPD yaitu setda, setwan, dppkad, bkd, inspektorat, KPPT, 15 kecamatan dan 29 kelurahan.


192


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan yang bersifat rutin untuk melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsi skpd antara lain adalah penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa jaminan barang milik daerah, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor, kota dan pasar, penyelesaian pekerjaan kantor, penyediaan jasa pelayanan umum pemerintahan untuk 58 SKPD yaitu 9 bagian di sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 2 badan, 1 dinas, 1 kantor, 15 kecamatan dan 29 kelurahan.

Realisasi Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Gaji untuk urusan ini digunakan untuk Gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS untuk SKPD yang melaksanakan urusan otonomi daerah yaitu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPRD, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Badan Kepagawaian Daerah, Inspketorat, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah serta 15 Kecamatan dan 29 Kelurahan. Belanja Penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Insentif pemungutan retribusi daerah, insentif pajak daerah dan biaya pemungutan pajak.

Belanja Hibah  Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa digunakan untuk pengembalian langsung hasil lelang eks tanah bengkok/bondo desa ; pengembalian sesuai kebutuhan atas hasil lelang eks tanah bengkok/bondo desa; pemberian ganti penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa dan eks perangkat desa yang tanah bengkoknya digunakan pemerintah kabupaten serta untuk operasional pilkades.

Belanja Bantuan  Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan diberikan kepada LKBH yang digunakan untuk operasional organisasi.  Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), Pemberian Tunjangan Penghasilan Kepala desa, Kompensasi Sekretaris Desa non PNS yang diberhentikan dengan hormat serta stimulan pembangunan desa.  Belanja Bantuan kepada Partai Politik diberikan kepada Partai Politik yang mempunyai anggota di DPRD yaitu PDIP, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra,Partai Hanura dan PKNU.


193


c. Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Capaian kinerja Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Wonosobo dilihat dari tataran pengambil kebijakan kabupaten dalam RKPD tahun 2013 yang terkait dengan urusan otonomi daerah sebagaimana berikut: Tabel IV.B.20.2 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah No.

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian Kinerja 2012

2013

1

% penyelesaian pelanggaran K3

2

Jumlah kegiatan penegakan perda

65

3

Jumlah raperda yang diusulkan

23

14

4

Jumlah perda yang ditetapkan

5

5

5

Jumlah perbup

39

40

6

Jumlah perda hasil inisiatif DPRD

2

2

7

(Jml) Perda yang dievaluasi/dikaji

1

1

8

% SKPD yang menyusun LAKIP

100

100

9

7

7

15

15

11

% OPD yang telah menyusun SOP (Jumlah OPD) % SKPD yang memiliki SPM (Jumlah OPD yang melaksanakan SPM) %SKPD yg menyusun IKU SKPD dan renstra SKPD

100

100

12

Jumlah pelaksanaan kerjasama daerah

13

% penetapan batas daerah

14

% OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai tupoksi. % capaian pendelegasian wewenang Bupati kepada Camat Ketepatan waktu penyelenggaraan agenda rutin daerah eksekutif-legislatif: KUPA PPA, APBD, LKPJ/LPPD, Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan) Tersedianya pengadaan barang dan jasa melalui eprocurement % kenaikan pendapatan Asli Daerah

10

15 16

17 18 19

21

% SKPD yang melaporkan inventaris barang tepat waktu. % kesesuaian catatan barang dalam buku inventaris barang dengan keadaan barang Jumlah BUMD yang berkinerja baik

22

Tersedianya Standar satuan harga

23

Tersedianya pedoman pengadaan barang dan jasa

24

% Terseselenggaranya pengadaan barang/jasa pemerintah melalui ULP %Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja berdasarkan PP No 58 Tahun 2005 % Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD % pelaksanaan kegiatan pembangunan

20

25 26 27


100

100

12 100

100

100

100

100

100

100

100

Ada

Ada

22.19 100

100

75 8

8

Ada Ada

Ada Ada

100

100

100

100

100

100

91,23 194


No.

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian Kinerja 2012

2013

28

% Jumlah struktur jabatan struktural yang terisi

92

29

% Jumlah jabatan fungsional yang terisi

82

30

% Jumlah pejabat struktural yang memenuhi persyaratan kepangkatan %Jumlah pejabat fungsional yang memenuhi persyaratan kepangkatan % jumlah pelanggaran disiplin ringan

-

-

% jumlah pelanggaran disiplin sedang

0,012

0,012

% jumlah pelanggaran disiplin berat

0,012

0,012

100

100

% penyelesaian pengelolaan pensiun pegawai 36

Opini Hasil Pemeriksaan BPK

37

% Rasio temuan pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti (jumlah yg di TL/semua temuan) Tersedianya Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) % tindak lanjut temuan pemeriksaan regular dan pengaduan masyarakat - Regular - Pengaduan masyarakat % kerugian negara yang diselamatkan berdasarkan temuan Jumlah tenaga fungsional auditor ( dibawah BPKP) Jumlah Fungsional P2UPD ( Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah) dibawah Kemendagri

38 39

40 41

95 100

WDP

100

WDP

98.36 Ada

98.36 Ada

32,26

32,26

100

100

53,48 11 9

Sumber: BKD, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Inspektorat, DPPKAD (analisis, 2014)

Berikut ini juga disampaikan beberapa keterangan dari capaian program untuk menjelaskan dan melengkapi capaian sebagaimana tabel di atas adalah jumlah perda yang ditetapkan pada tahun 2013 sama apabila dibandingkan tahun 2012. Raperda yang diusulkan untuk dibahas pada tahun 2013 sebanyak 14 raperda dan yang ditetapkan menjadi Perda hanya 5 perda dikarenakan adanya keterkaitan pembahasan di badan legislatif yang mana semua jadwal pembahasan tergantung dari penjadwalan badan musyawarah di DPRD, keterbatasan agenda DPRD juga mempengaruhi semua jadwal-jadwal yang telah ditetapkan sehingga pada tahun 2013 hanya 5 (lima) perda yang dapat ditetapkan. Peraturan Bupati yang ditetapkan sebanyak 40 Perbup sebagai pelaksanaan perda dan pengaturan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berikut Perda dan Perbup yang ditetapkan pada tahun 2013:


195


Tabel IV.B.20.3 Data Perda yang Ditetapkan Tahun 2013 Nomor Perda

Tentang

1 Tahun 2013

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2012 Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Wonosobo Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2013 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2014

2 Tahun 2013

3 Tahun 2013

4 Tahun 2013

5 Tahun 2013

Tanggal Penetapan 4 September 2013

Tanggal Pengundangan 5 September 2013

5 September 2013

6 September 2013

5 September 2013

6 September 2013

30 Oktober 2013

31 Oktober 2013

31 Desember 2013

2 Januari 2014

Sumber: Bagian Hukum (2014)

Tabel IV.B.20.4 Daftar Peraturan Bupati Yang Ditetapkan Tahun 2013 Nomor Perbup 1 Tahun 2013 2 Tahun 2013 4 Tahun 2013

7 Tahun 2013

8 Tahun 2013 11 Tahun 20-13

12 Tahun 2013

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Wonosobo Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirto Aji Kabupaten Wonosobo Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Perangkat Daerah dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Penataan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Wonosobo Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah


SKPD Terkait DPPKAD Bag. Adbang Bag. Perekonomian

Bag.Organisasi

Bag.Organisasi KPU

Bag.Organisasi

196


Nomor Perbup 13 Tahun 2013

14 Tahun 2013

15 Tahun 2013 16 Tahun 2013 17 Tahun 2013 19 Tahun 2013 20 Tahun 2013

22 Tahun 2013

23 Tahun 2013

24 Tahun 2013

25 Tahun 2013 26 Tahun 2013 28 tahun 2013

29 Tahun 2013

30 Tahun 2013 32 Tahun 2013

33 Tahun 2013

Tentang Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2013

SKPD Terkait

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah dan Penggunaan Gelar Akademik Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2013 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kab Wonosobo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh . Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penanggulangan HIV AIDS Besaran Honorarium Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar dan Maklumat Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tata Cara Percetakan Secara Massal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Wonosobo Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Bumi dan Pajak Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Wonosobo Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kab. Wonosobo Dispensasi Waktu Penyetoran Restribusi Daerah Ke Kas Daerah Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Restribusi Daerah Kabupaten Wonosobo Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2013 Penyelenggaraan Pengarsipan di Kabupaten Wonosobo Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2012 Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor

BKD


RSUD

Bag. Kesra Bag. Tapem Bappeda Bag.Organisasi Bag.Organisasi

DPPKAD

DPPKAD

DPPKAD

DPPKAD DPPKAD DPPKAD

DPPKAD

DPPKAD DPPKAD

DPPKAD 197


Nomor Perbup

34 Tahun 2013

35 Tahun 2013

37 Tahun 2013

38 Tahun 2013

39 Tahun 2013 40 Tahun 2013 41 Tahun 2013

42 Tahun 2013 43 Tahun 2013



52 Tahun 2013

Tentang 5 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Besaran Honorium Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Penetapan Standar Pelayanan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Wonosobo Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Formasi Tenaga Honorer Kategori II Pemerintah Kab. Wonosobo Th.2013 Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2013 Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Pengendalian Zoonosis di Kabupaten Wonosobo Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Wonosobo TA. 2013 Pedoman Penyusunan Hari Kerja dan Jam Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2014 Pelaksanaan Uji Coba 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di kabupaten Wonosobo TA 2013 Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 - 2025 Pedoman Teknis Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2014 Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan/atau Olah Raga

SKPD Terkait

Bag. Tapem

Badan KB

BKD

Bag. Perekonomian

DPPKAD Bag. Kesra Bag. Perekonomian

Bapermasdes DPPPKAD

Bag.Organisasi Bag.Organisasi Bag. Perekonomian

Bag. Perekonomian Bapermasdes Bag. Perekonomian Dinas Pariwisata

Sumber: Bagian Hukum (2014)

a) Beberapa program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan yang merupakan basis untuk melanjutkan agenda Reformasi Birokrasi dapat diuraikan sebagai berikut:  LAKIP, ANJAB/ABK yang merupakan assessment awal menuju refungsionalisasi birokrasi LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

198


secara tepat, meliputi baik postur, fungsi dan kinerja kelembagaan yang ideal (rightsized) dengan melakukan pengkajian tentang struktur kelembagaan, kewenangan OPD, Penataan mekanisme kerja dan tata laksana serta Penguatan kapasitas institusional. Tahun 2013 semua SKPD/OPD juga telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah termasuk Penetapan Kinerja masing-masing SKPD/OPD.  Standar Pelayanan Minimal yang merupakan kewajiban pemerintah harus dilaksanakan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib bagi daerah yang terkait pelayanan dasar dan berhak diperoleh warga secara minimal sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tolok ukur SPM adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat; kesejahteraan masyarakat yang semakin baik; pengembangan kehidupan demokrasi; terciptanya keadilan dan pemerataan; dan terjalinnya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Dalam Penerapan SPM, ada 15 (lima belas) SKPD/OPD yang sudah menerapkan SPM yang salah satunya tertuang dalam Dokumen perancanaan.  Semua SKPD/OPD sudah menyusun IKU ( Indikator Kinerja Utama) sebagai tolok ukur kinerja berbasis perencanaan sebagaimana tertuang dalam RPJMD, begitu pula semua SKPD/OPD telah melaksanakan urusan sesuai dengan bidangnya sebagaimana tertuang dalam Tugas pokok dan fungsinya masing-masing sebagaimana matrik di awal Bab IV buku ini.  Dalam melaksanakan tugas kewilayahan, Kecamatan selain melaksanakan Tugas Umum Pemerintahan juga melaksanakan tugas yang dibebankan sebagai Koordinator di wilayah kerjanya melalui tugas yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2009 tentang Tugas adan Wewenang camat selain yang tertuang dalam tugas pokok dan fungsinya dan pada tahun 2013 telah terlaksana semuanya. b) Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Penetapan Batas Daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan juga amanat Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 serta Permendagri nomor 1 tahun 2006 telah dilaksanakan pada tahun 2013 dengan 17 kerjasama yang ditandatangani.

d. Permasalahan dan Solusi Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian adalah:  Dalam bidang hukum dan perundang-undangan :  Banyak peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pemerintah pusat yang tidak saling menunjang berakibat pada pelaksanaan di daerah yang tidak pasti / mengambang, fungsi pengawasan pemerintahan sebagaimana tersebut dalam permendagri Nomor 53 tahun 2007 tentang pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tidak optimal sehingga berdampak pula pada penyusunan perundang-undangan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan diatasnya .  Masih terdapat ketentuan dalam perundang-undangan dirasakan kurang peka atau bahkan bertentangan dengan realitas kondisi di daerah sehingga sering mengalami berbagai kendala dalam pengimplementasiannya juga dikarenakan SKPD kurang memahami bahwa permasalahan penyusunan produk hukum daerah.


199


 Dalam bidang koordinasi dan sumber daya birokrasi :  Masih kurangnya koordinasi yang dilaksanakan antara masing-masing SKPD, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan dari program dan kegiatan. Terdapat beberapa kegiatan yang pencapaiannya tidak optimal karena proses koordinasi yang lemah. Dalam kontek perencanaan karena lemahnya koordinasi berdampak pada implementasi program yang belum sesuai dengan mekanisme perencanaan yang ada. Sehingga pencapaian dari program kerja belum mencapai hasil yang diharapkan.  Kapasitas sumber daya birokrasi belum seluruhnya mampu menjawab tantangan perubahan zaman. Dengan kondisi birokrasi yang cenderung pasif dan kurang inovatif, pemerintah daerah mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah.  Dalam bidang administrasi keuangan daerah :  pemahaman pelaksanaan penatausahaan keuangan tentang konsep laporan keuangan belum berjalan sepenuhnya hal ini akan menghambat pengelolaan keuangan daerah serta manajemen pengelolaan aset daerah belum maksimal, sehingga mempengaruhi perencanaan kedepan terhadap penggunaan, pemanfaatan maupun pemberdayaan aset-aset daerah.  Pengelolaan aset daerah masih terkonsentrasi pada pencatatan dan pendokumentasian, belum dapat secara maksimal diarahkan untuk perencanaan pembangunan dan pendapatan daerah. Hal ini masih dipertegas dengan persoalan pelimpahan aset pusat maupun provinsi kepada daerah. Solusi pemecahan yang dilakukan antara lain:  Seluruh komponen pemerintahan terus menerus berusaha untuk lebih responsif terhadap kebutuhan yang berkembang dimasyarakat dan tanggap serta menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan kebijakan dan peraturan dari tingkat pusat.  Peningkatan kualitas koordinasi dalam tataran proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, merupakan tindakan yang harus dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.  Perlu terus menerus diadakan program capacity building untuk meningkatkan kapasitas SDM dan profesionalisme aparatur termasuk didalamnya pembinaan dan pendidikan latihan penatausahaan keuangan secara berkelanjutan serta memaksimalkan manajemen pengelolaan aset daerah yang disinkronkan dengan perencanaan pembangunan daerah agar dapat dipergunakan secara maksimal dari segi kemanfaatan, kedayagunaan dan kehasilgunaan untuk adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien serta berhasil guna dan berdaya guna untuk pembangunan masyarakat yang lebih baik di segala bidang.


200

20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, PENGAWASAN, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Recommend Documents