20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, PENGAWASAN, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

IV.B.20. Urusan Wajib Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, PENGAWASAN, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian diselenggarakan dalam cakupan yang cukup luas dan kompleks yang meliputi upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pengelolaan keuangan dan organisasi pemerintah daerah, pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan pelayanan kehidupan beragama, peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan penataan peraturan Perundang-Undangan. Adapun rincian program kerja dan realisasi anggaran untuk urusan otonomi daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

a. PROGRAM DAN KEGIATAN Tabel IV.B.20.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Otonomi Daerah tahun 2010

No.

Program

A 1

Belanja Langsung Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Penataan Peraturan Perundangundangan Program Pengembangan Organisasi Pemerintah Daerah dan Desa Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

B Belanja Tidak Langsung 1 Gaji 2 Bantuan 3 Dana Tak Tersangka Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2010 (diolah)

LKPJ 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi (Rupiah) 23.953.314.680

Realisasi (Rupiah) 21.924.487.073

315.000.000

302.400.500

220.000.000

211.166.000

1.585.000.000

1.250.701.000

390.000.000

358.812.100

30.000.000

28.775.000

1.445.000.000

1.137.044.140

70.150.000

69.494.000

546.825.000

539.689.700

1.253.470.000

1.214.258.750

1.631.346.000

1.551.801.000

16.466.523.680

15.260.344.883

8.435.239.100

8.055.806.701

191.382.874.411 134.782.894.411 56.599.980.000 -

186.876.696.405 130.276.716.405 56.599.980.000 -

145


b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Guna mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih kapabel, transparan, partisipatif, dan akuntabel, maka perlu adanya ruang atau sarana komunikasi baik yang bersifat formal maupun informal, rutin, dan berkelanjutan, antara Pemerintah Kabupaten dengan stakeholdersnya. Sehingga segala persoalan krusial daerah yang terjadi, dapat tersampaikan untuk dicarikan jalan keluarnya oleh para pemegang kebijakan seperti Bupati, Ketua DPRD, dan Jajaran Kemuspidaan dan dengan terus menerus mengadakan perbaikan dalam bidang pemerintahan. Hal tersebut yang akan dicapai melalui program ini yang meliputi 11(sebelas) kegiatan dengan anggaran Rp. 315.000.000,00 dan terealisasi Rp. 303.122.000,00 yaitu :  Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah dilaksanakan pada Januari 2010 dengan rangkaian kegiatan penentuan teknis pelaksanaan Rakor, meliputi tema, waktu pelaksanaan, peserta rakor, penentuan narasumber/pembicara, penyusun materi, dan moderator, Pelaksanaan rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah, Pengiriman laporan pelaksanaan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur  Kegiatan Coffee Morning dilaksanakan 7 kali dalam tahun 2010, kegiatan ini salah satu forum komunikasi informal yang dilaksanakan untuk mempertemukan dan membuka akses komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Muspida, Ormas, LSM, BUMD/BUMN, Pers, dan tokoh Masyarakat. Selain menjadi ruang bertemunya para pemegang kebijakan dengan tokoh masyarakat, LSM, Pers, Ormas, dan komponen masyarakat yang lain, forum komunikasi informal ini menjadi sarana strategis bagi Pemkab dan stakeholdersnya untuk sharing pendapat sekaligus menjadi wahana instrospeksi terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang telah dan sedang dijalankan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini terjalin kesamaan persepsi terhadap kebijakan pembangunan dan pemerintahan antara Pemerintah Kabupaten dengan stakeholdersnya termasuk publik, serta terselesaikannya berbagai persoalan daerah dan masyarakat.  Rapat Koordinasi Camat dan Sekretaris Kecamatan dilaksanakan 5 (lima)kali dengan membahas topik/tema yang aktual yang berkembang di tengah masyarakat yang berkaitan dengan tugas-tugas kewilayahan.  Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik dengan melakukan identifikasi unit pelayanan public di Kabupaten Wonosobo yang terbaik dan dianggap layak untuk mengikuti lomba pelayanan publik Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan yang terpilih Puskesmas Kaliwiro dengan hasil menduduki posisi ke-11 dalam lomba kinerja unit pelayanan public se-Jawa Tengah  Fasilitasi Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dengan cara identifikasi data dengan cara mempelajari peraturan tentang pedoman penyusunan IKM, Melaksanakan penyusunan buku pedoman tentang penyusunan IKM, Melaksanakan sosialisasi tentang petunjuk penyusunan IKM.  Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja OPD Kab. Wonosobo : Pelaksanaan Anjab oleh Tim Teknis Anjab bekerjasama dengan UGM dan melakukan studi ke Kota Yogyakarta.  Pelaksanaan ABK semua Perangkat Daerah (Penyusunan Syarat Jabatan) menghasilkan Data Analisis Beban Kerja (ABK) yang dijadikan standar (indeks) syarat jabatan yang harus dimiliki oleh seorang PNS sebelum memangku jabatan tertentu.


146


 Rapat Koordinasi Antar Dinas dengan melibatkan Pelaku Usaha: Merupakan forum koordinasi lintas sektoral dengan mengadakan koordinasi informal dengan pengusaha didalam maupun luar daerah. Kegiatan ini untuk memecahkan masalah dan mencari solusi bidang ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan daerah (EKUINDA) yang dilaksanakan dengan Koordinasi lintas sektoral bidang Ekuinda, Sosialisasi, monitoring dan evaluasi.  Kesekretariatan Pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk memonitor pelaksanaan kegiatan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2010 dengan kegiatan rakor dengan SKPD pengelola DBHCHT dan perjalanan dinas ke luar daerah.

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program ini dilaksanakan untuk melaporkan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dapat juga dijadikan salah satu bahan evaluasi pengambilan kebijakan perencanaan daerah , dengan melakukan kegiatan:  Penyusunan Buku Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: 10 buku dan Pembuatan CD Suplemen LPPD Tahun 2010 sejumlah 10  Penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Akhir Masa Jabatan: 10 buku  Penyusunan Buku Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2009 Bupati Wonosobo dan Akhir Masa Jabatan: 250 buku dan CD LKPJ AMJ sejumlah 125, LKPJ 2009 sejumlah 125 buku.  Penyusunan Buku Memori Akhir Masa Jabatan Bupati Wonosobo: 80 buku

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas DPRD yang pada gilirannya akan mengingkatkan kinerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan kegiatan sebagai berikut:  Kegiatan reses dilaksanakan oleh semua anggota DPRD baik unsur pimpinan maupun anggota untuk menyerap aspirasi masyarakat yang diharapkan anggota DPRD dapat menyalurkan aspirasi masyarakat.  Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dengan cara Workshop Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo bekerjasama Universitas Negeri Jendral Sudirman Purwokerto  Dokumentasi dan Sosialisasi Kinerja DPRD yaitu pengadaan 1000 majalah informatif , 600 leaflet, 4 parlementaria dan 14 papan nama DPRD  Pengadaan Buku Kerja DPRD Kab. Wonosobo: Pengadaan 100 buku kerja Pimpinan dan Anggota DPRD.  Pelantikan Bupati Hasil Pilkada 2010: Pelaksanaan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2010-1015 di Gedung Sasana Adipura Kencana


147


Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penataan peraturan perundang-undangan menjadi hal yang mutlak diperlukan dalam era sekarang ini untuk menyesuaikan dengan situasi dan perubahan yang begitu cepat dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam menjalankan roda pemerintahan. Halhal yang dilaksanakan dalam program ini adalah:  Pembuatan Buku Himpunan Lembaran Daerah: Menginvetaris produk hukum yang akan dibuat buku informasi, menetapkan peraturan yang akan dibuat, sehingga tercetak buku sebanyak 280 buku dan terkirim 270 buku ke semua SKPD se Kabupaten Wonosobo, Anggota DPRD dan Kabupaten se Jawa Tengah  Pelaksanaan RANHAM: Rapat koordinasi panitia pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manuasia untuk membahas koordinasi kepanitiaan RANHAM 2010 dan harmonisasi perda pajak dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum serta penyusunan rencana aksi nasional hak asasi manusia serta mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan RANHAM Kabupaten Wonosobo Tahun 2010.  Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan tujuan menginvetarisasi perda-perda yang masih berlaku, dan evaluasi terhadap perda-perda yang sudah tidak sesuai diadakan pembaharuan selanjutnya untuk diadakan perubahan/penyusunan kembali, dari perubahan-perubahan tersebut dibuatkan hasil rekomendasi yang berisi perda-perda yang harus diadakan perubahan/disempurnakan. Perda yang dievaluasi sebanyak 10 (sepuluh) .  Penyusunan dan Perubahan Perda: Peraturan daerah yang ditetapkan sebanyak 14 Raperda yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Pengelolaan Barang Milik Daerah;Pengelolaan Barang Milik Daerah; Kerjasama Desa; Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan; Tata cara Penyerahan Urusan Pemerintah Daerah kabupaten kepada desa; Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten wonosobo; Pajak Daerah; bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan; Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan; retribusi Pelayanan parkir ditepi jalan umum;  Penyuluhan Hukum Terpadu: Penyuluhan Hukum Terpadu dengan narasumber Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo dengan materi Sumber Pendapatan Desa dan Alokasi Dana Desa; Kejaksaan Negeri Kabupaten Wonosobo dengan materi Suatu Tinjauan tentang Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa; Pengadilan Negeri Kabupaten Wonosobo dengan materi Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa; Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Wonosobo Dengan Materi Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa.Dilaksanakan di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Leksono, Sukoharjo, dan Kecamatan Watumalang. Adapun peserta yang diundang dari masing-masing desa diwilayah kecamatan dimaksud dari unsur Kepala Desa;Perangkat desa;Tokoh masyarakat;Tokoh Agama;Tokoh Pemuda;Tokoh wanita;  Pembuatan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan: Menginvetaris produk hukum yang akan dibuat buku informasi, menetapkan peraturan yang akan dibuat, sehingga tercetak buku sebanyak 160 buku dan terkirim 150 buku ke semua SKPD se Kabupaten Wonosobo, Anggota DPRD dan Kabupaten se Jawa Tengah  Penanganan Konflik dan Gugatan Perdata / TUN: Penanganan Konflik dan Gugatan Perdata / TUN adalah pembenahan dan penguatan terhadap kelembagaan hukum


148


dengan meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum.Pelaksanaan kegiatan ini adalah: -

melakukan mediasi PT SSSWI yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian, Sekretaris DPRD, Kepala Disnakertrans, Kepala bagian Perekonomian dan Penanaman Modal, Kepala Bidang Penyelesaian Hubungan Industrial dan Pengawasan, Kepala Bagian Hukum untuk Melakukan Mediasi PT SSWI dengan menghasilkan kesepakatan curator dan buruh PT SSWI dan terwujudnya pemerintahan yang besih dan berwibawa juga terwujudnya ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

-

Bantuan hukum perkara perdata terkait masalah tanah di Kaliwiro dengan rapat yang dihadiri Camat Kaliwiro, Kepala BPN Wonosobo, Kepala Bapermasdes Kabupaten Wonosobo, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Wonosobo, dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo

 Penyusunan Peraturan Bupati / Juklak Perda: Peraturan Bupati sebanyak 41 Peraturan Bupati

yang ditetapkan

Program Pengembangan Organisasi Pemerintah Daerah dan Desa Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan Penyusunan TUPOKSI dengan melakukan sosialisasi mengenai urusan dan tupoksi lama pada OPD, Meminta masukan dari OPD berkaitan denga tupoksi yang dijalankan oleh OPD,Mengoreksi masukan dari OPD oleh Tim,Mengklarifikasi data/masukan dari OPD oleh Tim, Menyusun tupoksi yang baru.

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan berbasis TIK terlebih berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2010, mulai tahun 2011 pengelolaan pajak pusat dan provinsi kewenangannya dialihkan kepada Kabupaten, sehingga untuk mempersiapkan proses pengalihan kewenangan pengelolaan pajak tersebut diperlukan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :  Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah: Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengeloaan Keuangan Daerah sebanyak 100 buku  Perangsang Lunas Awal PBB dan Instensifikasi PBB: Pemberian insentif bagi desa yang menyetorkan pajak sesuai jadwal yang telah ditentukan  Penerbitan SPT PPh Pasal 21 Gaji PNS Kabupaten Wonosobo Tahun 2010: penerbitan SPT PPh Pasal 21 Gaji PNS kab. Wonosobo  Penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama dan kedua Tahun Anggaran 2010: Terlaksananya penyusunan buku Laporan Realisasi Semester Pertama dan kedua Tahun 2010 masing-masing sebanyak 100 buku  Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2009: Tersusunnya Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 sebanyak 75 buku


149


 Penyusunan Perubahan APBD TA 2010 dilaksanakan dengan mengadakan Evaluasi Raperda Perubahan APBD Tahun 2010, koordinasi draft Raperda Perubahan APBD dan konsultasi ke pemerintah provinsi  Penyusunan DPA dan DPPA SKPD Tahun 2010: Tersusunnya DPA dan DPPA SKPD se Kab. Wonosobo sebanyak 1.140 buku  Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011: Evaluasi Raperda APBD Tahun 2011,Koordinasi Draf Raperda APBD Tahun 2011 dan konsultasi ke Provinsi  Penyampaian SPPT PBB: Terkirimnya SPPT PBB ke petugas pungut sebanyak 320 bendel  Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah: Terlaksananya intensifikasi pemungutan pajak daerah  Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2010: Tersusunnya buku KUA Perubahan dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2010 sebanyak 150 buku KUAP dan 150 buku PPASP  Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2011: Tersusunnya buku KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2011 sebanyak 150 buku KUA dan 150 buku PPAS  Pelaksanaan Kegiatan MPTP TGR: Operasional kegiatan MPTP TGR 1 paket  Pengembangan SAKD: Pengadaan Server 1 unit, PC 5 unit, Lap Top 2 unit dan Printer 2 unit  Penyusunan DKBMD/DKPBMD: Tersusunnya buku DKBMD/DKPBMD sebanyak 100 buku  Proses Penghapusan Barang Milik Daerah: Terlaksananya proses penghapusan barang milik daerah sebanyak 3 kali  Evaluasi Pendapatan Asli Daerah: Terlaksananya evaluasi PAD di 15 Kecamatan  Persiapan Pengalihan Pajak Pusat / Provinsi menjadi Pajak Daerah: Pengadaan PC 2 unit dan Printer 3 unit  Pengelolaan Administrasi Barang Daerah: Pengadaan Kantong kartu kir 200bh dan sticker kode barang 7000bh.  Penyusunan Standarisasi Indek Biaya Pemeliharaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Honorarium Tahun 2011: Tersusun Buku Indeks Harga Tahun 2011  Operasional Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa: Terlaksananya lelang terpadu/bersama sebanyak 4 (empat) kali di tahun anggaran 2010, fasilitasi SKPD se-Kabupaten wonosobo dalam proses pengadaan barang/jasa dan pengumuman di media cetak (Media Indonesia dan Wawasan), Laporan hasil pengadaan barang/jasa kepada Bupati Wonosobo secara berkelanjutan sesuai tahapan pengadaan.  Fasilitasi Bantuan Masyarakat: merupakan penunjang / pendamping pemberian bantuan kepada masyarakat.  Intensifikasi Pendapatan Pasar: Biaya penagihan langsung ke pedagang yang masih menunggak retribusinya.  Pembinaan Sosialisasi Pendapatan Pasar / Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar: Pembinaan kepada pedagang pasar untuk membayar retribusi secara rutin


150


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pemerintah daerah melalui kegiatan Penyusunan LAKIP Sekda dan Kabupaten Wonososobo, Penetapan Kinerja Bupati dan Pejabat Eselon II, Penyusunan Review Laporan Keuangan Daerah Tahun 2009.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pelaksanaan kegiatan dalam program ini adalah Seleksi penerimaan calon PNS tahun 2010 yang bekerjasama dengan Politeknik Negeri Semarang dari 11.006 orang pendaftar lolos seleksi 10.017 orang, yang mengikuti test 8.299 orang dan yang diterima 258 orang; Pengangkatan Sumpah Jabatan dan PNS yang dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu tanggal 18 Januari 2010 sebanyak 144 orang, tanggal 2 Juni 2010 sebanyak 178 orang dan tanggal 30 Juni 2010 sebanyak 43 orang; Pelaksanaan Tes Kompetensi untuk 2 jabatan yaitu Tes PCAP (Position Competencies Assessment Programe) Sekretaris Daerah Kab. Wonosobo dan Tes PCAP Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Wonosobo bertempat di BKD Propinsi Jawa Tengah dan LPMP Jawa Tengah di Semarang yang dilaksanakan tanggal 11 s.d. 12 Januari 2010 dan 19 s.d. 20 Februari 2010; Penyelenggaraan Bintek Review Laporan Keuangan Daerah yang dilaksanakan 1 kali dengan jumlah peserta 41 orang dari berbagai instansi dengan narasumber dari BPKP.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan berupa:  Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya antara lain untuk Bupati Wonosobo yaitu PSH 6 stel, PSL 6 stel, PDH Khaki 4 stel, PDH hansip 4 stel, Batik 4 stel, Pakaian OR 4 buah, sepatu OR 2 pasang dan PSR 6 stel; Wakil Bupati Wonosobo yaitu PSH 4 stel, PSL 12 stel, PDH 4 stel, Pakaian OR 4 stel dan PSR 4 stel; Untuk 45 angota DPRD Kabupaten Wonosobo (PSL, PSR, PDH); Pakaian dinas khusus KPPT sebanyak 40 stel.  Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta perlengkapannya bagi aparatur pemerintah se-Kabupaten Wonosobo berupa bahan pakaian dinas kheky @2,5m sebanyak 3.871 potong, atribut (bedge) PDH khaki 3.871 set, bahan pakaian dinas biru tua @ 2,5m sebanyak 5.342 potong;  Kegiatan Sidak PNS ke masing-masing SKPD.

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah :  Pendidikan dan pelatihan formal yaitu Prajabatan Gol. I dan II jumlah peserta sebanyak 208 orang, Prajabatan Gol. III sebanyak 186 orang, Diklatpim II sebanyak 4 orang, Diklatpim III sebanyak 10 orang, Diklatpim IV sebanyak 20 orang; Diklat Teknis/Fungsional berupa kegiatan pelatihan 42 macam kegiatan dengan jumlah peserta sebanyak 229 orang, antara lain berupa Pelatihan Sistem Pengendalian Intern (SPI), Diklat Industri, Diklat TOC, Diklat Manajemen Ketahanan Pangan, Diklat LKPJ 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

151


Kewirausahaan Manajemen UMKM, Diklat Manajemen Terminal, Diklat Penguji Kendaraan Bermotor, Diklat Pengolah Bahan Perpustakaan, Diklat Dasar PBB dan BPNTB, Diklat Pimpinan Pemerintah Desa; Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) bagi 5 Kecamatan percontohan yaitu Kecamatan Kalikajar, Leksono, Garung, Wonosobo dan Kalibawang guna tersedianya data untuk kemudahan pelayanan administrasi kecamatan.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan yang bersifat rutin untuk melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsi skpd antara lain adalah penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa jaminan barang milik daerah, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor,kota dan pasar, penyelesaian pekerjaan kantor, penyediaan jasa pelayanan umum pemerintahan untuk 58 SKPD yaitu 9 bagian di sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 2 badan, 1 dinas, 1 kantor, 15 kecamatan dan 29 kelurahan.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program ini bertujuan untuk pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana serta pemeliharaan kantor guna menunjang kegiatan , tugas pokok dan fungsi skpd serta jalannya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain adalah :  Pengadaan kendaraan dinas operasional berupa kendaraan roda empat Kijang Inova Type G 1 unit (untuk bupati), Kijang inova Type E 4 unit (Dandim, Kapolres, Kajari dan Kepala Pengadilan Negeri), Kendaraan bermotor roda empat jumlah 14 unit (Kijang Inova type V 3 Unit untuk Wakil Ketua DPRD, Kijang Inova Type G untuk Komisi, 7 buah Kijang Avansa Type E untuk fraksi) dan kendaraan roda dua sebanyak 3 unit (2 untuk Sekretariat DPRD dan 1 unit untuk Inspektorat);  Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 58 SKPD yaitu 9 bagian di sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 2 badan 1 Dinas, 1 kantor, 15 kecamatan dan 29 kelurahan  Pengadaan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) berupa pengadaan Server, Laptop dan peralatan jaringan di BKD kabupaten Wonosobo.  Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, , Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor, 58 SKPD yaitu 9 bagian di sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 2 badan 1 Dinas, 1 kantor, 15 kecamatan dan 29 kelurahan  Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor di 15 kecamatan  Pembangunan gedung kantor yaitu berupa Pembangunan Rumah Genset,


152


Pembuatan Kanopi, bak air, wc dan grill saluran kantor DPRD Kabupaten Wonosobo, pembangunan gedung dinas niveau Kecamatan Wonosobo, Kaliwiro, Kalibawang),

Capaian Kinerja Urusan Otonomi Capaian kinerja Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Wonosobo dilihat dari tataran pengambil kebijakan kabupaten dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2010 yang terkait dengan urusan otonomi erah sebagaimana berikut:

Tabel IV.B.20.2 Capaian Urusan Kinerja Urusan Otonomi Daerah Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2010

No. 1

Aspek dan Fokus

(IKK) dan Rumus

Rumus / Perhitungan

Jenis Data (Tahun 2010)

Capaian Kinerja

Keselarasan dan efektivitas hubungan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah serta antar Pemerintahan Daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah a. Penyampaian laporan kepada pemerintah

Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2010,

LPPD Tahun 2010 disampaikan tepat waktu sesuai jadwal

b. Penyampaian laporan keuangan dan kinerja

Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006

Laporan Keuangan 2010, disampaikan sesuai jadwal

Laporan Kinerja tahun 2010. disampaiakan sesuai jadwal

Tepat

Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak 2 urusan, yang terdiri dari:

2 Urusan

Kerjasama dengan daerah lain

Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2010, sebanyak 3 MOU yang terdiri dari:

c. Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

d. Hubungan antar daerah

(Jumlah MOU yang masih


Tepat

Tepat

1)Urusan Pendidikan 2)Urusan Kesehatan

3 MOU

153


No.

Aspek dan Fokus

(IKK) dan Rumus

Rumus / Perhitungan

berlaku per tahun 2010)


Capaian Kinerja

1) Kesepakatan bersama antara Gubernur Jateng dengan Bupati Wonosobo dan Bupati Banjarnegara nomor 01.A tahun 2005, nomor 180/01/2005 dan 497.A/2005 tentang Pengembangan Kepariwisataan dan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng 2) Peraturan bersama Bupati Wonosobo dan Bupati Kebumen nomor 17 tahun 2006 dan nomor 62 tahun 2006 tentang pengelolaan dan pengembangan Objek Wisata Waduk Wadaslintang 3) Kesepakatan bersama antara Bupati Temanggung dan Bupati Wonosobo nomor 180/08/2009 dan 650/8.2009 tentang Penataan Kawasan Kledung

2

Keselarasan antara kebijakan Pemerintahan Daerah dengan kebijakan Pemerintah a. Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah

b. Kewenangan

Kesesuaian prioritas pembangunan (Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional.) Urusan wajib yang diselenggaraka n daerah


Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 5 program.

45,45%

Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 program prioritas.

Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2010 (APBD) = 26 urusan.

100%

154


No.

Aspek dan Fokus c. Keuangan

(IKK) dan Rumus

Rumus / Perhitungan


Waktu penetapan PERDA APBD 2010

PERDA Nomor : 11 Tahun 2009 tentang APBD 2010.

Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005

PERDA Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo

Belanja untuk pelayanan dasar

Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2010. URUSAN:

(Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%)

1) Pendidikan Rp. 307.017.054.986

Capaian Kinerja Tepat

Ada

68,40%

2)Kesehatan Rp. 71.257.592.100 3)Lingkungan hidup Rp.3.258.583.555 4)PU Rp 63.207.529.051 5) Sosial Rp 1.551.032.605 6) Tenaga Kerja Rp 3.861.820.965 7) Koperasi Rp. 2.976.452.813 8) Satpol PP Rp. 2.328.024.846 9) Duk & Capil Rp. 2.727.901.514 Belanja pelayanan dasar Rp. 458.185.992.435 Belanja APBD 2010, Rp.669.868.653.551


155


Aspek dan Fokus

No.

(IKK) dan Rumus

Rumus / Perhitungan

Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan


Capaian Kinerja

Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2010.

56,47%

1)Urusan Pendidikan Rp307.017.054.986

(Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%)

2)Urusan Kesehatan Rp. 71.257.592.100 Total Belanja Pend & Kes Rp.378.274.647.086

d. Pelayanan Publik

Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan

PERDA Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik’

Ada

e. Kepegawaian

Ratio PNS terhadap penduduk

Jumlah PNS kabupaten tahun 2010 sebanyak 8.953 orang.

1,19%

Jumlah penduduk kabupaten tahun 2010 sebanyak 754.698 orang

f.

Kelembagaan

Sistem Informasi Kepegawaian Ada atau tidak adanya data base kepegawaian Penataan SKPD

Sistem database: SIMPEG

Jumlah pembentuka n SKPD berdasarkan PP 41/2007


Jumlah SKPD, sbb: 1 Bagian (Setda) 9 unit 2 Dinas 14 unit 3 Badan 5 unit 4 Kantor 6 unit 5 Rumah Sakit unit 6 Lembaga Teknis lainya 1 unit 7 Kecamatan 15 unit 8 Kelurahan 29 unit Jumlah SKPD 80 unit

Ada

80 unit

156


No. 3

4

Aspek dan Fokus

Rumus / Perhitungan


Capaian Kinerja

Efektivitas hubungan antara Pemda dan DPRD a. Produk peraturan perundangan

PERDA yang ditetapkan

Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2010

PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2010, sebanyak 14 Perda

14 Perda

b. RAPERDA yang diajukan tahun berjalan

RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2010

Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2010 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2010

RAPERDA yang diusulkan tahun 2010, sebanyak 14 RAPERDA.

100%

RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2010, sebanyak 14 PERDA.

Efektifitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti

5

(IKK) dan Rumus

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti .

Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanju ti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2010 x 100%

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2010, sebanyak 42 keputusan.

100%

Keputusan DPRD dalam tahun 2010, sebanyak 42 keputusan.

Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan Tindaklanjut keputusan Bupati

Tindaklanjut Peraturan Bupati

Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti

Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti

Jumlah keputusan yang ditindaklanju ti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2010 x 100%

Keputusan Bupati tahun 2010, sebanyak –311 keputusan.

Jumlah Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti dibagi jumlah

Peraturan Bupati dalam tahun 2010, sebanyak 49 Perbup.


100%

Keputusan Bupati tahun 2010 yang ditindaklanjuti, sebanyak 311 keputusan.

100%

Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti,

157


No.

Aspek dan Fokus

(IKK) dan Rumus

Rumus / Perhitungan Peraturan WaliKabupat en dalam tahun 2010 x 100%

6

Capaian Kinerja

sebanyak 49 Perbup.

ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundangundangan PERDA yang dibatalkan

7


Jumlah PERDA yang dibatalkan

Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%

Perda yang dibatalkan, sebanyak 0,

0%

Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 14

Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik atara pemerintahan daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah PERDA tentang konsultasi publik

Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik

Ada/tidak PERDA/PerB up

PERDA Nomor Tahun 3 tentang 2009 tentang Partisipasi dan Transparansi

Ada

Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik

Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)

Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerBup

LPPL Radio Pesona FM

Ada


Perda nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan LPPL Radio Pesona FM

158


No. 8

Aspek dan Fokus

(IKK) dan Rumus

Rumus / Perhitungan


Capaian Kinerja

Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan bagi hasil Serapan dana perimbangan

Alokasi Belanja pada APBD dari DAU

Alokasi Belanja pada APBD

Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan

Jumlah dana perimbanga n yang terserap dibagi jumlah dana perimbanga n x 100%

Dana perimbangan yang terserap Tahun 2010 sebesar Rp. 540.908.241.528,00

Belanja Publik terhadap DAU

Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%

Belanja langsung APBD tahun 2010, sebesar Rp 171.085.982.133,00

Total belanja Langsung dibagi APBD x 100%

Total Belanja langsung APBD tahun 2010, sebesar Rp 171.085.982.133,00

Belanja Langsung terhadap total APBD

100,07%

Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2010 sebesar Rp. 540.506.872.768 38,67%

DAU Tahun 2010, sebesar Rp 442.370.077.000,00 25,54%

Total Belanja APBD Tahun 2010, sebesar Rp. 669.868.653.551,00 9

Intensitas, efektivitas dan pinjaman/obligasi Daerah Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

10

transparansi

Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)

pemungutan

Jumlah PAD dibagi jumla total pendapatan APBD (realisasi) X 100%

sumber-sumber

PAD APBD (Realisasi) Tahun 2010, sebesar Rp 51.429.278.609,00

PAD

dan

7,27%

Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2010, sebesar Rp. 707.865.830.404,00

Efektifitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)

Opini BPK terhadap LapKeu Daerah

Jenis opini BPK terhadap

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2008, dengan opini: WDP

Opini tahun 2008 = WDP

Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2009, dengan opini: WDP

Opini tahun 2009= WDP


159


No.

Aspek dan Fokus

(IKK) dan Rumus

Rumus / Perhitungan


Besaran SILPA

Rasio SILPA thdp total pendapatan

Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%

SILPA Tahun 2010, sebesar Rp 39.963.790.108,00

Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja

Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100%

Realisasi Belanja Tahun 2010, sebesar Rp 669.868.653.551,00

Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti

Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanju ti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2010

Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2009 sebanyak

Rasio realisasi PAD 2010 terhadap potensi PAD

Jumlah realisasi PAD 2010 dibagi dengan potensi PAD x 100%

Realisasi PAD Tahun 2010, sebesar Rp. 51.429.278.609,00

Peningkatan PAD

Kenaikan/pe nurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100%

Total PAD pada Tahun 2010 sebesar Rp. 51.429.278.609,00

(51.429.278.6 09,0046.324.943.5 17,00) : 46.324.943.5 17,00 X 100%

Total PAD pada Tahun 2009 sebesar Rp. 46.324.943.517,00

Realisasi belanja

Pengawasan Inspektorat Kabupaten

11

Capaian Kinerja 5,65%

Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2010, sebesar Rp. 707.865.830.404,00 92,84%

Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2010, sebesar Rp 721.514.292.159,00 100%

Laporan keuangan kab.Wsb 9 temuan. Belanja pemkab Wsb 14 temuan Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2010, sebanyak 23 temuan.

Pengelolaan potensi daerah Peta potensi daerah

Peningkatan PAD


104,31%

Potensi PAD pada APBD Tahun 2010 Rp 49.303.423.181,00 11,02%

160


No. 12

Aspek dan Fokus

(IKK) dan Rumus

Rumus / Perhitungan


Capaian Kinerja

Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Penghargaan

Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2010.

Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2010

Penghargaan yang diterima, sebanyak 5 yang terdiri dari:

5 Pengharg aan

1)Juara 1 Parahita eka praya tingkat utama 2)Penghargaan Adipura 3)Perpustakaan Umum Wonosobo sebagai Perpustakaan daerah terbaik tingkat nasional 4)Perpustakaan SMP I Kertek sebagai Perpustakaan SMP Terbaik II Nasional 5)Penghargaan Adiwiyata Tk. Nasional a.n SMP I Mojotengah

Pengadaan barang dan jasa

Keberadaan Eprocurement

Ada/Tidak

.

Daya saing daerah

Jumlah persetujuan investasi

Jumlah ijin investasi dalam tahun 2010

Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2010, sebanyak 8.710 ijin

Tidak 8.710 ijin

Sumber: IKK EKPPD 2010

Berikut ini juga disampaikan beberapa capaian dari program yang melengkapi capaian sebagaimana tabel di atas :  Tersedianya landasan hukum bagi kegiatan Pemerintahan dan pembangunan serta terciptanya peraturan daerah yang sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan pemerintahan saat ini;  Meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparat pemerintahan daerah tentang Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo kepada masyarakat dan aparat pemerintah serta pemahaman terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia;  Tersedianya referensi peraturan perundang-undangan yang bermanfaat untuk penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dan analisis kegiatan yang disasarkan pada peraturan hukum yang berlaku;  Tersosialisasinya Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo kepada masyarakat agar tercipta pemahaman tentang peraturan perundangan yang berlaku;  Terdeteksinya peraturan daerah yang perlu untuk diperbaharui atau dicabut pelaksanaannya;


161


 Peningkatan pengetahuan masyarakat khususnya para pengusaha akan hak dan kewajibannya sebagai seorang pengusaha sehingga berdampak pada semakin meningkatnya permohonan perijinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;  Mantapnya keputusan pemberian ijin usaha karena telah dikaji bersama dengan lembaga teknis yang terkait sehingga dengan dikeluarkannya ijin usaha tersebut tidak berdampak negatif pada lingkungan disekitar lokasi usaha dan tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat sekitarnya;  Perda yang dievaluasi pada tahun 2010 sebanyak 10 (sepuluh) yaitu : -

Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

-

Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Pemakanan Dan Pengabuan Mayat;

-

Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan kakus;

-

Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Di Tepi jalan umum;

-

Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

-

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal;

-

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;

-

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

-

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

-

Peraturan Daerah Kabupaten wonosobo Nomor 19 Tahun 1999 tentang Retribusi izin trayek.

 Sebagai tindak lanjut diadakannya evaluasi pelaksanaan Perda maka pada tahun 2010 ditetapkan perda sebagai berikut : -

Rencana Pembangunan jangka panjang,

-

Pengelolaan Barang Milik Daerah;

-

Kerjasama Desa;

-

Pembentukan dan Pengelolaan Badan usaha Milik Desa;

-

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan;

-

Tata cara Penyerahan urusan pemerintah Daerah kabupaten Kepada desa;

-

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo Kepada Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten wonosono;

-

Pajak Daerah;


162


-

Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan;

-

Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

-

Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum.

c. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian adalah:  Terjadinya perubahan perundang-undangan pemerintah daerah, sebagai akibat dari perubahan dinamika politik nasional berimplikasi terhadap tersendatnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah.  Adanya beberapa ketentuan dalam perundang-undangan dirasakan kurang peka atau bahkan bertentangan dengan realitas kondisi di daerah sehingga sering mengalami berbagai kendala dalam pengimplementasiannya.  Masih banyak urusan yang belum ada SPM dari Kementrian pengampu urusan yang menjadi dasar bagi penyusunan SOP di tingkat kabupaten.  Masih kurangnya koordinasi yang dilaksanakan antara masing-masing SKPD, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan dari program dan kegiatan. Terdapat beberapa kegiatan yang pencapaiannya tidak optimal karena proses koordinasi yang lemah. Dalam kontek perencanaan karena lemahnya koordinasi berdampak pada implementasi program yang belum sesuai dengan mekanisme perencanaan yang ada. Sehingga pencapaian dari program kerja belum mencapai hasil yang diharapkan.  Kapasitas sumber daya birokrasi belum seluruhnya mampu menjawab tantangan perubahan jaman. Dengan kondisi birokrasi yang cenderung pasif dan kurang inovatif, pemerintah daerah mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah.  Dalam bidang adminitrasi keuangan daerah, hambatan yang dihadapi adalah pemahaman pelaksanaan penatausahaan keuangan tentang konsep laporan keuangan belum berjalan sepenuhnya hal ini akan menghambat pengelolaan keuangan daerah.  Keterbatasan pemahaman PNS terhadap aturan kepegawaian memberikan peluang bagi terjadinya pelanggaran aturan kepegawaian oleh PNS serta terhambatnya proses penyelesaian administrasi kepegawaian.  Dibutuhkan perangkat komputer dan aplikasi program yang up-to-date untuk mengelola data kepegawaian, sehingga validitas data kepegawaian dan penataan arsip yang mampu mendukung SIMPEG.  Kurangnya pemahaman PNS secara umum tentang pelaksanaan dan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi, sehingga kinerja yang dicapai tidak optimal;  Pelaksanaan “reward and punishment” yang belum konkrit, sehingga hal ini terkadang melemahkan moralitas aparatur itu sendiri.


163


Solusi dan Pemecahan Masalah:  Pemerintah Kabupaten terus menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang baru walaupun aturan-aturan yang lama belum sepenuhnya dilaksanakan.  Komponen pemerintahan terus menerus berusaha untuk lebih responsif dan tanggap dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan pemerintahan.  Diupayakan kita melakukan evaluasi kewenangan yang mengidentifikasi hal-hal berkaitan dengan prosedur baku dan prosedur teknis dalam pelaksanaan masingmasing urusan.  Peningkatan kualitas koordinasi dalam tataran proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, merupakan tindakan yang harus dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.  Perlu diadakan program capacity building untuk meningkatkan kapasitas SDM dan profesionalisme aparatur termasuk didalamnya pembinaan dan pendidikan latihan penatausahaan keuangan secara berkelanjutan.  Terus menerus diadakan penyempurnaan program aplikasi komputer dan entri data base secara bertahap, serta menata arsip kepegawaian dengan sarana dan SDM yang ada.


164

20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, PENGAWASAN, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Recommend Documents