UPDATE REGULASI KEAMANAN PANGAN DAN MASA KEDALUWARSA PRODUK PANGAN
Disampaikan oleh : Ir. Gasilan Kasubdit Standardisasi Bahan Baku dan BTP Bogor, 23 Oktober 2014
OUTLINE Pendahuluan
Upda,ng regulasi keamanan pangan
Masa kedaluwarsa produk pangan
Badan POM Terwujudnya standardisasi produk pangan dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen dari pangan yang tidak layak, tidak aman dan dipalsukan serta meningkatkan efisiensi dan daya saing produk pangan nasional.
1. 2. 3. 4.
Melindungi kepentingan masyarakat Mewujudkan jaminan mutu dan keamanan Menunjang dihasilkannya produk pangan yang berdaya saing Memberdayakan sumberdaya dalam negeri
Mengapa perlu Regulasi Pangan ???
a. Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepenEngan kesehatan manusia; b. Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan c. Terwujudnya Engkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Penyusunan Standar/Regulasi KETERLIBATAN BERBAGAI SEKTOR :
Kementan, KKP, Kemenperind, Kemendag, Kemenkes, BADAN POM PEMDA, DLL
PRODUSEN, IMPORTIR, DISTRIBUTOR, PERITEL, JASABOGA
LABORATORIUM
KONSUMEN
Acuan/Referensi Sebagai bahan kajian / pertimbangan
Nasional
(Data nasional, hasil riset, rekomendasi dari pakar, dll)
Internasional (Codex)
Regional
(ASEAN, EU)
Bilateral (FSANZ, Malaysia, US-‐FDA)
Keamanan
ü Batas Cemaran Mikroba dan Kimia ü Bahan Tambahan Pangan ü Pangan Rekayasa GeneEk ü Pangan Iradiasi
Kualitas/mutu
Regulasi
ü SNI, ü Kategori Pangan, ü Kodeks Makanan Indonesia
Nutrisi/Gizi Label Iklan Klaim Pangan Organik
PENGAWASAN PANGAN EVALUASI PRE-‐MARKET
Nomor Persetujuan PendaNaran: BPOM RI MD/ML
EVALUASI POST -‐MARKET
Inspeksi
OUTLINE Pendahuluan
Upda,ng regulasi keamanan pangan
Masa kedaluwarsa produk pangan
Pangan Menjadi Tidak Aman Karena :
Mikroba: • Bakteri • Kapang • Khamir • Protozoa • Virus
BAHAYA BIOLOGIS
BAHAYA KIMIA
• Kerikil • Potongan logam • Paku • Isi Stapler • dsb.
Kontaminan Kimia: • Residu Pestisida • Residu Obat Hewan • Logam Berat (Hg, Pb, Cd) • Aflatoksin, dsb. Bahan Berbahaya BTP Berlebihan
Pangan yang aman adalah pangan yang “bebas bahaya” BAHAYA FISIK
BEBAS BAHAYA
Potensi cemaran dari lahan pertanian sampai siap dikonsumsi (from farm to table) Residu pestisida dan bahan kimia lainnya; Antibiotika sebagai aditif pakan
Hg
Penggunaan bahan berbahaya (formalin, boraks, pewarna tekstil) Penggunaan BTP berlebih
Pb 10
Regulasi keamanan pangan (update) • Undang-‐undang Pangan No. 18 tahun 2012 • Peraturan Menteri Kesehatan No. 034 tahun 2012 tentang Batas Maksimum Melamin dalam Pangan • Peraturan Menteri Kesehatan No. 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan • PerKa BPOM RI No. 4 s/d 25 dan No. 36 s/d 38 Tahun 2013 tentang Bahan Tambahan Pangan • Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.52.08.12.5545 Tahun 2012 tentang Batas Maksimum Nitrit Dalam Sarang Burung Walet • Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.03.12.1564 tahun 2012 tentang Pengawasan Pelabelan Pangan Produk Rekayasa Gene,k
• Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.03.12.1563 tahun 2012 tentang Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa GeneEk • Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 701/Menkes/Per/ VIII/2009 tentang Iradiasi Pangan • PerKa BPOM RI No. HK.00.06.1.52.4011 tahun 2009 Tentang Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan
UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 2012 Tentang PANGAN
STRUKTUR BAB UU PANGAN Bab
Judul
Pasal
I.
Ketentuan Umum
41 buah
II.
Asas, Tujuan, dan Lingkup Pengaturan
2–5
III.
Perencanaan
6 – 11
IV.
Ketersediaan Pangan
12 – 45
V.
Keterjangkauan Pangan
46 – 58
VI.
Konsumsi Pangan Dan Gizi
59 – 66
VII.
Keamanan Pangan
67 – 95
Struktur Bab ……(Lanjutan) Bab VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII.
Judul
Pasal
Label dan Iklan Pangan Pengawasan Sistem Informasi Pangan Penelitian dan Pengembangan Pangan Kelembagaan Pangan Peran Serta Masyarakat Penyidikan Ketentuan Pidana Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup
96 – 107 108 – 112 113 – 116 117 – 125 126 – 129 130 – 131 132 133 – 148 149 150 - 154
ü Keamanan Pangan Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
PENGAWASAN PANGAN Pengawasan Pangan dilakukan terhadap: ü Kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau
ü persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan; ü persyaratan label dan iklan pangan. Pangan Segar
lembaga pemerintah di bidang Pangan Akan dibentuk melalui Perpres dalam waktu 3 tahun.
Pangan Olahan
lembaga pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan;
AMANAT PENGAWASAN PANGAN a. Menetapkan NSPK 1. Keamanan Pangan
ü ü ü ü ü ü
(Pasal 68-‐69)
Sanitasi pangan (Pasal 70 -‐ 72) bahan tambahan pangan (Pasal 73 -‐ 76) pangan produk rekayasa gene,k (Pasal 77 -‐ 79) iradiasi pangan (Pasal 80 -‐ 81) kemasan pangan (Pasal 82 -‐ 85) Jaminan keamanan dan mutu pangan (Pasal 86 -‐ 94)
2. Label dan Iklan Pangan
(Pasal 103 dan 107)
b. Membina dan mengawasi penerapan NSPK (Pasal 68-‐69, 98, 104)
Permenkes No. 034 Tahun 2013 Tentang Batas Maksimum Melamin dalam Pangan Melamin adalah suatu senyawa kimia organik yang paling umum didapat dalam bentuk kristal, mengandung banyak nitrogen dan biasa digunakan dalam produk non-‐pangan, yang apabila digunakan dalam pangan dapat membahayakan kesehatan manusia
Batas maksimum melamin dalam pangan Jenis Pangan
Batas Maksimum
Formula bayi bentuk bubuk 1 mg/kg Formula bayi siap konsumsi 0.15 mg/kg Pangan lain
2.5 mg/kg
Permenkes RI No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan Permenkes RI No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan
Merupakan Revisi dari Permenkes RI No. 722/ Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan
Permenkes RI No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan
• Golongan BTP • Jenis BTP • Bahan yang Dilarang digunakan BTP • Label • Pembinaan dan Pengawasan • Ketentuan Peralihan • Ketentuan Penutup
Definisi Bahan Tambahan Pangan (BTP): Bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan Tujuan penggunaan
• • • • • • • •
Mengawetkan pangan Membentuk pangan Memberikan warna Meningkatkan kualitas pangan Menghemat biaya Memperbaiki tekstur Meningkatkan cita rasa Meningkatkan stabilitas
Ruang Lingkup BTP
Tidak dikonsumsi secara langsung Tidak diperlakukan sebagai bahan pangan. Dapat mempunyai atau Edak mempunyai nilai gizi. Sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, perlakuan, p e n g e p a k a n , p e n g e m a s a n , p e n y i m p a n a n , pengangkutan ¤ Tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempertahankan atau ¤ ¤ ¤ ¤
Untuk menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat makanan tersebut, baik secara langsung atau ,dak langsung.
Golongan BTP Permenkes No. 722/1988 1. Antioksidan (12 jenis) 2. Antikempal (11 jenis) 3. Pengatur keasaman (53 jenis) 4. Pemanis buatan (4 jenis) 5. Pemutih dan Pematang tepung (8 jenis) 6. Pengemulsi, pemantap, pengental (88 jenis) 7. Pengawet (26 jenis) 8. Pengeras (11 jenis) 9. Pewarna Alami (13 jenis) 10. Pewarna Sintetik (12 jenis) 11. Penyedap rasa dan aroma (75 jenis) 12. Penguat rasa (4 jenis) 13. Sekuestran (23 jenis)
Permenkes 033 tahun 2012 1. A n t i b u i h ( An tifo a m in g agent); 2. Antikempal (Anticaking agent); 3. Antioksidan (Antioxidant); 4. Bahan pengkarbonasi (Carbonating agent); 5. Garam pengemulsi (Emulsifying salt); 6. Gas untuk Kemasan (Packaging gas) 7. Humektan (Humectant); 8. Pelapis (Glazing agent); 9. Pemanis (Sweetener); 10. Pembawa (Carrier) 11. Pembentuk gel (Gelling agent); 12. Pembuih (Foaming agent); 13. Pengatur keasaman (Acidity regulator);
14. Pengawet (Preservative); 15. P e n g e m b a n g ( R a i s i n g agent); 16. Pengemulsi (Emulsifier); 17. Pengental (Thickener); 18. Pengeras (Firming agent); 19. Penguat rasa (Flavour enhancer); 20. Peningkat volume (Bulking agent; 21. Penstabil (Stabilizer); 22. Peretensi Warna (Colour retention agent); 23. Perisa (Flavouring); 24. Perlakuan tepung (Flour treatment agent); 25. Pewarna (Colour); 26. Propelan (Propellant); dan 27. Sekuestran (Sequestrant).
Penentuan Jenis dan Batas Maksimum BTP Parameter
Permenkes 722
Permenkes 033
Jenis BTP dalam produk pangan
Ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
Ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
Batas Maksimum Ditetapkan oleh dalam produk pangan Menteri Kesehatan
Ditetapkan oleh Kepala Badan POM
Jenis BTP dan batas maksimum selain dalam Peraturan
Ditetapkan oleh Kepala Badan POM
Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengawas Obat dan Makanan
PerKa BPOM RI No. 4 s/d 25 dan No. 36 s/d 38 Tahun 2013 tentang Bahan Tambahan Pangan Ø Mengatur Batas Maksimum Penggunaan BTP di dalam 16 Kategori Pangan Ø Batas Maksimum Penggunaan dinyatakan dalam satuan numerik (mg/kg atau ppm) atau CPPB Contoh Tabel Batas Maksimum BTP Pengawet Asam sorbat dan garamnya No. Kategori Pangan
Kategori Pangan
Batas Maksimum (mg/kg) dihitung sebagai asam sorbat
15.2
Olahan kacang, termasuk kacang terlapisi dan campuran kacang (contoh dengan buah kering)
500
No. Kategori Pangan
Kategori Pangan
Batas Maksimum (mg/kg)
15.0
Makanan Ringan Siap Santap
CPPB
Contoh Tabel Batas Maksimum Pengemulsi LesiEn
Per Ka.BPOM HK.03.1.52.08.12.5545 tahun 2012 tentang Batas Maksimum Nitrit Dalam Sarang Burung Walet
•
Sarang burung walet adalah produk yang berasal dari air liur burung walet (Collocalia sp) yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetaskan dan membesarkan anaknya serta memerlukan proses lebih lanjut sebelum dikonsumsi
• Nitrit (NO2) adalah senyawa kimia yang secara alami terdapat di dalam sarang burung walet yang apabila melebihi batas maksimum dapat membahayakan manusia
• Batas maksimum nitrit dalam sarang burung walet merupakan kandungan alami dan ,dak sitambahkan secara sengaja • Batas maksimum nitrit dalam sarang burung walet adalah 200mg/kg
Produk pangan rekayasa geneEka • PerKaBPOM Nomor HK.03.1.23.03.12.1563 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik • PerKaBPOM Nomor HK.03.1.23.03.12.1564 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pelabelan Pangan Produk Rekayasa Genetik
Pangan PRG adalah pangan yang diproduksi atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik.
Produk pangan rekayasa geneEka Kajian keamanan meliputi:
Informasi genetika: 1) D e s k r i p s i u m u m p a n g a n p r o d u k rekayasa genetika 2) Deskripsi inang serta penggunaannya sebagai pangan; 3) Deskripsi organisme donor; 4) Deskripsi modifikasi genetika; 5) Karakterisasi modifikasi genetika; dan Informasi keamanan pangan 1) Kesepadanan substansial, 2) Perubahan nilai gizi 3) Alergenitas 4) Toksisitas.
Dilakukan oleh
Komisi Keamanan Haya, (Biosafety Commi-ee)
Jika pangan PRG sudah dinyatakan AMAN untuk dikonsumsi dan dijual dalam kemasan, maka label pangan wajib mengikuti ketentuan
Pangan Iradiasi RADURA Pangan iradiasi adalah se,ap pangan yang dengan sengaja dikenai radiasi pengion tanpa memandang sumber atau jangka waktu iradiasi ataupun besar energi yang digunakan. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.: 701/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Iradiasi Pangan Menetapkan 12 jenis pangan, tujuan dan dosis maksimum radiasi 1. Umbi lapis dan umbi akar 2. Sayur dan buah segar (selain yang termasuk kelompok 1) dan 3. Produk olahan sayur dan buah 4. Mangga 5. Manggis 6. Serealia dan produk hasil penggilingannya, kacang-kacang, biji-bijian penghasil minyak, polongpolong, buah kering
7.
Ikan, pangan laut (seafood segar maupun beku). 8. Produk olahan ikan, dan pangan laut 9. Daging dan unggas serta hasil olahannya (segar maupun beku) 10. Sayuran kering, bumbu, rempah, rempah kering (dry herbs) dan herbal tea 11. Pangan yang berasal dari hewan yang dikeringkan. 12. Pangan olahan siap saji berbasis hewani
PerKa BPOM RI No. HK.00.06.1.52.4011 tahun 2009 Tentang Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan
Cemaran Logam
CEMARAN MIKROBA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Angka Lempeng Total (ALT) 30ºC, 72 jam Bacillus cereus Campylobacter sp Clostridium sp Clostridium perfringens Coliform Escherichia coli Kapang Khamir Listeria monocytogenes Salmonella sp Staphylococcus aureus Vibrio cholerae Vibrio parahaemoliticus formula bayi dan formula untuk Enterobacteriaceae keperluan medis Enterobacter sakazakii khusus bagi bayi
1. 2. 3. 4. 5.
Arsen (As) Timbal (Pb) Timah (Sn) Raksa (Hg) Kadmium (Cd)
Cemaran Kimia 1. Benzo [a] piren 2. Dioxin (2,3,7,8 –TCDD) 3. 1,3-‐Dikloropropan-‐2 –ol (1,3 DCP) 4. 3-‐Monokloropropan-‐1,2 diol (3 MCPD)
OUTLINE Pendahuluan
Upda,ng regulasi keamanan pangan
Masa kedaluwarsa produk pangan
PENGERTIAN PANGAN KEDALUWARSA Pangan yang sudah kedaluwarsa adalah pangan yang sudah melewa, batas akhir suatu pangan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengiku, petunjuk yang diberikan oleh pihak yang memproduksi. (PP No. 28/2004)
ü terjadi penurunan mutu
Ø cemaran mikroba Ø cemaran kimia ( ex. Mikotoksin) Ø degradasi senyawa2 dlm pangan
ü terjadi penurunan kandungan nilai gizi Ø kadar protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral
KEAMANAN TIDAK TERJAMIN
Dinyatakan sebagai bahan berbahaya (Permenkes No.: 59/ MEN.KES/PER/II/1982)
Dampak kesehatan akibat mengonsumsi pangan kedaluwarsa Akut
ü gangguan saluran cerna (mual, muntah, diare) ü iritasi saluran pernafasan ü iritasi kulit dan mata ü sakit kepala, panas ü kejang perut ü kema,an
Kronis
ü kanker, tumor ü gangguan kemih dan ginjal ü gangguan fungsi ha, ü gangguan metabolisme ü penyakit degenera,f lainnya ü shock dan kema,an
REGULASI Peraturan mewajibkan pencantuman tanggal kedaluwarsa bagi pangan olahan dalam kemasan Dasar hukum: • UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan • PP No 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, mutu dan gizi pangan • PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan • Peraturan Kepala Badan POM No. HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang PendaNaran Pangan Olahan
Label pangan olahan paling sedikit harus mencantumkan: 1. Nama pangan olahan; 2. Berat bersih atau isi bersih; 3. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia; 4. DaNar bahan yang digunakan; 5. Nomor pendaNaran pangan; 6. Keterangan kedaluwarsa; dan 7. Kode produksi.
Pencantuman tanggal kedaluwarsa Keterangan kedaluwarsa dicantumkan pada label dengan didahului tulisan “Baik digunakan sebelum” Keterangan kedaluwarsa untuk pangan olahan yang daya simpannya sampai dengan 3 (,ga) bulan dinyatakan dalam tanggal, bulan dan tahun.
Keterangan kedaluwarsa untuk pangan olahan yang daya simpannya lebih dari 3 (,ga) bulan dinyatakan dalam bulan dan tahun.
Keterangan kedaluwarsa dapat dicantumkan terpisah dari tulisan ”Baik digunakan sebelum”, akan tetapi harus disertai dengan petunjuk tempat pencantuman tanggal kedaluwarsa, Contoh : ”Baik digunakan sebelum, lihat bagian bawah kaleng” ”Baik digunakan sebelum, lihat pada tutup botol”.
Jika tanggal kedaluwarsa sangat dipengaruhi oleh cara penyimpanan, maka petunjuk/cara penyimpanan harus dicantumkan pada label, dan berdekatan dengan keterangan kedaluwarsa. Contoh: ”Baik digunakan sebelum 10 11 jika disimpan pada suhu 5oC – 7oC”
Pencantuman tanggal kedaluwarsa (lanjutan) Pangan olahan yang ,dak perlu mencantumkan keterangan tanggal kedaluwarsa, yaitu : 1) Minuman beralkohol jenis anggur (wine); 2) Minuman yang mengandung alkohol lebih dari 10 (sepuluh) persen; 3) Cuka; 4) Gula (sukrosa); dan 5) Ro, dan kue yang mempunyai masa simpan kurang dari atau sama dengan 24 (dua puluh empat) jam. Pangan olahan sebagaimana dimaksud di atas , tetap harus mencantumkan tanggal pembuatan dan atau tanggal pengemasan..
Peredaran makanan kedaluwarsa Se,ap orang dilarang:
a. Mengedarkan makanan yang telah kedaluwarsa (UU No. 18/2012, PP 28/2004)
b. Menghapus, mencabut, menutup, menggan, label, melabel kembali pangan yang diedarkan; ((UU No. 18/2012 , PP 69/1999) c. Menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan (UU No. 18/2012 , PP 69/1999) Pelanggaran
ü Tindakan administra,f sesuai UU No. 18/2012, PP No. 28/2004 dan PP No. 69/1999 ü Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (UU No. 18/2012)
TERIMA KASIH BAHAYA BIOLOGIS
BAHAYA KIMIA
AMANKAN PANGAN Dan BEBASKAN PRODUK dari BAHAN BERBAHAYA BAHAYA FISIK
BEBAS BAHAYA
