Pengawasan Keamanan dan Jaminan Halal Produk Pangan

Pengawasan Keamanan dan Jaminan Halal Produk Pangan SURATMONO Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Disampaikan pada: Seminar Safety dan Halal 2016 : Perbaikan Sistem dan Implementasi Halal untuk Membangun Daya Saing Produk Nasional Semarang, 2 Juni 2016

1

AGENDA 1 Pendahuluan 2

Sistem pengawasan keamanan pangan dan jaminan kehalalan pangan

3 Program Peningkatan Daya Saing 4 Penutup

2

Keamanan pangan di tingkat global adalah bagian dari ketahanan pangan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan Safe food benefits all

3

Global Food Security Index 2015 (N=109 negara)* 1 21

Keamanan pangan Indonesia pada: Peringkat 88 dari 109 negara peringkat ke-7 dari 8 negara ASEAN

2

13

41 61

34 36 52 61

81

65

69

72

68

74

78 88

101 Singapore

65

Malaysia Thailand

Viet Nam

Overall food security

Philippines

Indonesia Myanmar

96 98 Cambodia

Quality and safety

*The Economist Intelligence Unit. Global food security index 2015: an annual measure of the state of global food security 4

Populasi Muslim Dunia (23% of total world population)

Populasi muslim di Indonesia menurut Sensus Penduduk 2010 adalah

10 negara dengan populasi muslim terbesar (dalam juta)

207 juta (87%)

Muslim Indonesia 12% dari populasi Muslim dunia Indonesia Pakistan India Bangladesh Egypt Nigeria

Iran

Turkey

Algeria Morocco

Data, except for Indonesia, from Pew Research Center Forum’s forthcoming report on world’s Muslim population 2011

• Pangan halal di Indonesia diperkirakan senilai ± USD10 miliar / tahun, dengan pertumbuhan 7-10%/ tahun • Sebagian besar produk pangan halal untuk konsumsi domestik 5

Kerangka infrastruktur pengawasan pangan 1. Legislasi: dasar hukum, NSPK 2. Manajemen pengawasan pangan: pembagian tugas dan kewenangan 3. Inspeksi: sarana, proses, produk 4. Laboratorium: cemaran pangan, epidemiologi 5. Komunikasi, informasi, edukasi, dan pelatihan

6

UU No 18/2012 tentang Pangan Definisi keamanan pangan pencegahan cemaran biologis, kimia, dan benda lain

tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya

Pangan aman untuk dikonsumsi  Pasal 68(1): Pemerintah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu  Pasal 117-120 tentang penelitian dan pengembangan (litbang) pangan: • Litbang dalam rangka menjamin pangan yang bermutu dan aman • Pemerintah wajib melaksanakan litbang pangan secara terus menerus • Sinergi litbang antara pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pelaku usaha, masyarakat 7

Keamanan pangan dalam kebijakan pembangunan kesehatan di Indonesia UU No 17/2007 tentang RPJPN tahun 2005-2025 Pembangunan dan perbaikan gizi lintas sektor di sepanjang rantai pangan untuk gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya

Perpres No 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019 Arahan Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesehatan No 9: meningkatkan pengawasan obat dan makanan

Melalui peningkatan/ penguatan: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pengawasan berbasis risiko SDM pengawas Kemitraan dengan pemangku kepentingn Kemandirian masyarakat dan pelaku usaha Kapasitas dan inovasi pelaku usaha Kapasitas dan kapabilitas pengujian

8

Kebijakan 2015-2019 1

2

3

4

Memperkuat Sistem Pengawasan berbasis Manajemen risiko Meningkatkan supervisi dan pembimbingan Pelaku Bisnis Meningkatkan Kemitraan dengan antar lembaga, Institusi, dan pelanggan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan

Menejemen Risiko dan Kemitraan antar stakeholder Pemerintah Mengatur risiko dengan mempertimbangkan resiko-manfaat untuk Masyarakat Pelaku Bisnis Mengatur risiko pada proses produksi dan distribusi untuk kepentingan masyarakat Masyarakat Mengatur risiko untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan

9

Isu Strategis dan Tantangan Pengawasan BPOM 1. Perlindungan Masyarakat

2. MEA

3. Layanan publik 4. Pengawalan JKN

5. Pemberdayaan masyarakat

1. Maraknya peredaran obat dan makanan ilegal di sarana distribusi dan media online 2. Sanksi hukum ringan 1. Daya saing obat dan makanan produksi dalam negeri 2. Pemberantasan obat dan makanan ilegal Kecepatan, kepastian, transparansi, kualitas, akuntabilitas Mutu obat 1. Partisipasi aktif masyarakat 2. Perlindungan diri dari obat dan makanan tidak memenuhi syarat 3. Kemudahan akses informasi

10




11

Badan POM sebagai lembaga pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Indonesia • Ruang lingkup kegiatan –Inspeksi dan pelayanan laboratorium: sampling dan uji contoh pangan yang beredar –KIE dan pelatihan: pembinaan Pemda dan masyarakat

• Pelaksana teknis: Balai Besar/ Balai POM di 33

provinsi, 10 Pos POM di 8 provinsi http://www.pom.go.id/new/

• Laboratorium: – Akreditasi ISO/IEC 17025: 2005 seluruh laboratorium – Laboratorium molekuler di 6 daerah: Banda Aceh,

Pontianak, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, and Mataram – Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) sebagai ASEAN food reference laboratory for food additives 12

Rantai Pangan Budidaya Penanganan pasca panen

Pangan tidak terdaftar: pangan segar, pangan olahan, pangan siap saji

Pengolahan Produk pangan (olahan) impor

Pre-market evaluation

Pangan di peredaran Pangan olahan dalam & luar negeri terdaftar

Registrasi, sertifikasi Ekspor pangan (olahan) dalam negeri Pangan diterima negara tujuan

Penolakan pangan oleh negara tujuan

Post market vigilance: inspeksi, monitoring, surveilan Pangan terkontaminasi

Keracunan pangan (akut)

Pangan aman

Penyakit jangka panjang (kronis)

Penanggulangan keamanan pangan

13

Pengawasan keamanan pangan olahan oleh Badan POM Pre market Penyerahan Penyerahandata dataadministratif administratif dan danteknis teknis

Evaluasi Evaluasidokumen dokumen Audit Auditsarana sarana Evaluasi Evaluasiakhir akhir Persetujuan Persetujuan(ijin (ijinedar edar MD/ MD/ML, ML,pencantuman pencantumanlogo logohalal) halal)

Post market • Inspeksi sarana • Sampling dan pengujian • Monitoring label dan iklan Tindak lanjut dan penegakan hukum atas pelanggaran

• Penghentian sementara kegiatan • Peringatan publik • Penarikan dan pemusnahan produk • Pembekuan ijin • Denda • Sanksi pidana 14

Ket: *) MD: pangan olahan produksi dalam negeri; ML: pangan olahan produksi negara lain **) IRTP: industri rumah tangga pangan, TTD: tidak terdaftar

15

Halal dan thoyib ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan

HALAL

THOYIB

PRODUK PANGAN

Sertifikasi Halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otorisasi memberikan Fatwa Halal

Mutu dan keamanan pangan tugas utama Badan POM

Kerjasama Pencantuman Keterangan Halal pada Label Pangan Olahan Nomor: HK.08.1.53.05.13.2779 Nomor: MOU04/Dir/LPPOM MUI/V/13

BPOM *) Audit implementasi CPPOB (aspek thoyyib) *) Memberikan surat rekomendasi tentang pemenuhan keamanan, mutu dan gizi pangan sebagai bahan pertimbangan menerbitkan Sertifikat Halal

Majelis Ulama Indonesia (MUI/ LPPOM MUI) *) Audit Sistem Jaminan Halal (SJH) *) Menerbitkan Sertifikat Halal

17

Pencantuman informasi halal vs ‘non halal’ pada label pangan olahan Halal • Logo halal wajib dicantumkan pada label jika produsen/ importir menyatakan produk pangan halal • Produsen/ importir bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan halal produk

Non halal= mengandung babi • Tulisan ‘mengandung babi’ harus tercantum jelas pada label • Penjualan produk di ritel harus ditempatkan pada rak khusus, terpisah dari produk halal

Mengandung babi

18

Persetujuan pencantuman logo halal pada label pangan tahun 2015 • Badan POM menerbitkan persetujuan pencantuman logo halal untuk 16.987 produk pangan olahan pada tahun 2014-2015 643

Coklat dan produk olahannya Produk bakeri

704

Saus, kecap, cuka

717

10 besar produk pangan dengan persetujuan logo halal

Mi

827

Minyak, lemak, dan hasil olahannya

836 972

Permen

1258

Minuman tanpa karbonasi

1303

Pangan olahan daging

1434

Susu dan hasil olahannya

2465

Biskuit/ kukis/ kraker/ wafer 0

500

1000

1500

2000

Jumlah produk

2500 19

Pengawasan Produk Pangan Berlabel Halal Pengawasan Label Halal

2015 Total sampel: 11,243

TMK: 693(6%)

2016* Total sampel: 3,938

TMK: 109(2,8%)

Sampling & Pengujian Produk Pangan dengan parameter fragmen DNA Babi

2015

2016*

Total sampel: 165

Total sampel: 17

Positif: 15(9%)

Positif: 0**

Keterangan: *) sd bulan April 2016 **) Pengujian yang telah selesai dilaksanakan baru untuk 5 produk dengan hasil tidak terdeteksi fragmen DNA Babi

20

UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat

produk rekayasa genetik

makanan Pasal 4 Produk yang masuk, beredar, diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal

produk biologi produk kimia

minuman

obat kosmetik

• Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) harus dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun • Peraturan pelaksanaan UU ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun • Kewajiban bersertifikat halal untuk produk mulai berlaku 5 (lima) tahun

sejak UU ini diundangkan 21




22

Dukungan Badan POM untuk UMKM New Innitiatives Peningkatan Daya Saing UMKM Pangan Menyambut Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

2015

1. Regulatory assistant untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi ketentuan BTP, Pelabelan, CPPOB, Kemasan 2. Fasilitasi Pendaftaran Produk Pangan 3. Bimtek Sistem Jaminan Halal dan Fasilitasi sertifikasi halal 4. E-learning tenaga PKP & DFI 5. Monitoring & evaluasi Kemampuan UMKM 6. Pengembangan subsite Food Safety Clearing House (2013-2015)

2013 1. 2. 3. 4. 5.

6/2/16

2014

1000, 12 Propinsi 1741 No MD 350, 14 Propinsi Pengembangan e-learning 1000, 12 Propinsi

1. 3. 4. 5. 7.

1. 2. 3. 4. 5.

1000 350 Operasionalisasi 1000 Penurunan tarif PNBP untuk usaha mikro dan kecil sebesar 50%

846, 14 Propinsi 904 No MD 341, 15 Propinsi Sertifikasi tenaga PKP dan DFI 646, 14 Propinsi

23

Fasilitasi Sertifikat Halal Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa Badan POM ikut berpartisipasi dalam memperkuat produk dalam negeri, dengan memberikan sertifikat halal gratis untuk UMKM yang memenuhi kriteria berikut:  UMKM sudah mempunyai nomor PIRT.  Sudah menerapkan Cara Produksi Pangan ( CPPOB ) level 1 dan 2

Pangan

Olah

PENCANTUMAN LOGO HALAL KEBIJAKAN DI BADAN POM  Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan publik di Badan POM maka persetujuan pencantuman logo halal tidak lagi diterbitkan oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan.  Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan bertanggung jawab dalam memastikan pemenuhan aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)

BEFORE

AFTER

Pengajuan permohonan audit

Pengajuan permohonan audit

Audit bersama

Audit bersama

Output : Sertifikat Halal Pemenuhan CPPOB

Output : Sertifikat Halal Pemenuhan CPPOB

Pengajuan persetujuan pencantuman logo halal ke Dit. ISP Output : Surat Persetujuan Pencantuman Logo Halal Pengajuan Perubahan Data (P5) ke Dit. PKP Output : Surat Persetujuan Perubahan Data (P5)

Updating Akun Perusahaan e-reg (Nilai CPPOB) Pengajuan Pencantuman Halal ke Dit PKP




27

Penutup • Masalah keamanan pangan sangat kompleks, diperlukan kerjasama antar pemangku kepentingan, yaitu pemerintah sebagai regulator/pengawas; produsen sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pangan yang diproduksi /diedarkan/ dipasarkan; serta konsumen yang kritis dan dapat melindungi dirinya. • Kehalalan pangan tidak hanya menjadi bagian dari syariat agama tetapi juga bagian isu keamanan pangan • Penerapan sertifikasi halal secara wajib di Indonesia dan pemberlakuan MEA memberikan pekerjaan besar dalam hal: – ketersediaan SDM kompeten: auditor, pengujian produk, evaluator – fasilitas (termasuk pengujian produk) – kesiapan lembaga berwenang

untuk menjamin kehalalan produk • Perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam penyediaan SDM kompeten dan laboratorium pengujian produk halal, terutama di daerah 28

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560, Indonesia Telp. / Fax : 021 4253857 Email: [email protected]; [email protected]

Pengawasan Keamanan dan Jaminan Halal Produk Pangan

Recommend Documents