Sertifikasi dan Sistem Jaminan Halal
Apa itu
Perbuatan Hukum asal perbuatan adalah terikat dengan hukum syara. (Wajib, Sunnah, Mubah, Makruh, Haram)
Hukum Halal/Haram
Menjadi dasar dalam proses Sertifikasi Halal Benda Hukum asal benda adalah mubah (boleh) selama tidak ada dalil yang mengharamkan. (Halal - Haram)
Pengertian Halal & Haram • HALAL adalah boleh. Pada kasus makanan, kebanyakan bahan makanan/makanan ciptaan Allah SWT adalah halal, kecuali secara khusus disebutkan dalam Al Qur’an atau Hadits. • HARAM adalah sesuatu yang Allah SWT melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas. Setiap orang yang menentangnya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan terkadang juga terancam sanksi syariah di dunia.
Sertifikat Halal
www.halalmui.org
Sekilas Perkembangan LPPOM MUI 1. LPPOM MUI Pusat (Nasional) dan 33 LPPOM MUI Provinsi. 2. Presiden World Halal Food Council (WHFC) 3. Standar HAS 23000 yg menjadi rujukan Internasional. 4. Kerjasama (memberi pengakuan) 44 Lembaga Sertifikasi Luar Negeri 5. Sertifikasi Halal On Line (Cerol-SS23000)
Bahan
SDM
Proses
SJH
Produk
Prosedur
Alasan Pentingnya Penerapan SJH (Perspektif Teknologi, Manajemen & Bisnis)
Trend Pasar Produk Halal Global Perkembangan Teknologi Supply Chain Pasar Global
Total Quality Management LPPOM MUI adalah Lembaga Eksternal
• Jujur
Prinsip SJH Prinsip
• Kepercayaan
SJH • Partisipatif
• Absolut
MANFAAT PENERAPAN SJH 1. Menjamin kehalalan produk selama berlakunya Sertifikat Halal MUI. 2. Timbul kesadaran internal dan perusahaan memiliki pedoman kesinambungan proses produksi halal. 3. Memberikan Jaminan dan ketentraman bagi masyarakat. 4. Mencegah kasus ketidakhalalan produk bersertifikat halal. 5. Mendapatkan Reward
Kesimpulan • Produk Halal Makanan, minuman, obat, kosmetik, dll yang tersusun dari unsur yang halal, dan telah melalui proses produksi produk halal yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariah. • Sertifikat Halal Fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan Syariat Islam, setelah melalui proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI. • Sistem Jaminan Halal (SJH) Suatu pengelolaan terpadu terhadap bahan, proses, produk, sumberdaya manusia, dan prosedur untuk menghasilkan produk halal dan menjamin kehalalannya secara konsisten dan berkelanjutan.
Kriteria Sistem Jaminan Halal
KELEMBAGAAN SERTIFIKASI HALAL (MUI, LPPOM MUI dan Komisi Fatwa MUI) • Sertifikasi halal diajukan ke MUI • MUI = Majelis Ulama Indonesia. • LPPOM MUI : Lembaga di bawah MUI dengan tugas utama melakukan sertifikasi (registrasi, pembayaran, penjadwalan, pelaksanaan audit, menyiapkan laporan untuk komisi fatwa, dll) • Komisi Fatwa : Komisi di bawah MUI yang mempunyai otoritas untuk memutuskan status kehalalan produk yang didaftarkan untuk disertifikasi
Pemangku Kepentingan lainnya: WHFC, ASEAN, MABIMS, IMTGT, Universitas, Komunitas Konsumen, dll…
MUI Komisi Fatwa MUI
LPPOM MUI
PEMERINTAH RI BPOM RI Ijin Label Halal pada kemasan produk
KEMENAG RI KEMENTAN RI
Sertifikat Halal MUI Gambar Pemangku Kepentingan Sertifikasi Halal di Indonesia
DLL....
Buku HAS 23000 • Seluruh persyaratan sertifikasi dituangkan dalam buku HAS 23 000 • HAS 23 000 : 1 --- Kriteria Sistem Jaminan Halal • Ada 11 kriteria sistem • Level pemenuhan kriteria ini mencerminkan tingkat kemampuan sistem dalam menjaga kehalalan produk secara konsisten) • HAS 23 000 : 2 --- Kebijakan dan Prosedur • Persyaratan ini harus diikuti sepenuhnya (dipenuhi 100%)
Persyaratan Sertifikasi Halal • HAS 23000 : Persyaratan Sertifikasi Halal • HAS 23103 : Pedoman SJH di Rumah Potong Hewan • HAS 23201 : Persyaratan Bahan Pangan Halal • HAS 23101 Pedoman Pemenuhan Kriteria SJH di Industri Pengolahan • HAS 23301 Pedoman Penyusunan Manual SJH di Industri Pengolahan
Definisi dan Penjelasan • Kriteria : Kalimat yang menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan dalam rangka menghasilkan produk halal secara konsisten . • Perusahaan harus menjawab kriteria ini dalam bentuk manual SJH (dokumen perencanaan) dan implementasinya. • Perusahaan dapat menentukan sendiri bentuk manual dan cara implementasinya. • Level pemenuhan kriteria menentukan status implementasi SJH • Kelemahan implementasi (deviasi/ketidaksesuaian dari kriteria) disebut kelemahan (weakness) sistem.
Jenis Audit • Audit : Verifikasi oleh auditor LPPOM MUI untuk menentukan pemenuhan kriteria dalam implementasi SJH. • Tipe Audit : On Site Audit On Desk Audit
Dokumen yang diterbitkan MUI Nama Dokumen Sertifikasi Halal
Representasi Produk halal
Masa Berlaku (tahun)
Basis Penulisan
2
Kelompok produk
Status Kualitas Prinsip Implementasi SJH implementasi SJH (A, B) sistem
2
Pabrik (fasilitas produksi)
Sertifikasi SJH
4
Pabrik (fasilitas produksi)
Kualitas implementasi sistem
* Sertifikasi SJH diberikan kepada perusahaan yang memperoleh tiga kali status A secara berturut-turut
Program Percepatan Sertifikat SJH • Program percepatan sertifikat SJH dapat dilakukan dengan syarat Audit Implementasi SJH berikutnya dilakukan setidaknya setelah 6 bulan dari audit terakhir dan audit internal telah dilakukan. • Perusahaan yang mengikuti program percepatan diharapkan memperhatikan masa berakhirnya sertifikat halal dan sertifikat SJH
Kategori Kriteria Sistem Jaminan Halal 1. Kebijakan halal 2. Tim manajemen halal 3. Training dan edukasi 4. Bahan 5. Fasilitas 6. Produk 7. Prosedur tertulis kegiatan kritis 8. Kemampuan telusur (Traceability) 9. Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria 10. Audit internal 11. Kaji ulang manajemen (Management Review)
TIM MANAJEMEN HALAL • Tim manajemen halal adalah sekelompok orang yang ditunjuk oleh manajemen puncak sebagai penanggung jawab atas perencanaan, implementasi, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan sistem jaminan halal di perusahaan. • Manajemen puncak harus menetapkan tim manajemen halal • Tanggung jawab tim harus didefinsikan dengan jelas • Tim manajemen halal harus mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktifitas kritis
TIM MANAJEMEN HALAL (Lanjutan) • Penunjukan tim manajemen halal harus disertai bukti tertulis (dapat berupa surat keputusan, surat pengangkatan, surat penetapan atau bentuk penunjukkan lain yang berlaku di perusahaan. • Tim Manajemen Halal harus memahami persyaratan sertifikasi halal (Kriteria, Kebijakan dan Prosedur pada HAS 23000) sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing. • Ketua/koordinator Tim Manajemen Halal sekurangkurangnya adalah seorang Manajer Teknis, dan diutamakan seorang muslim.
TIM MANAJEMEN HALAL (Lanjutan) • Tim manajemen halal dapat berada di level corporate/holding dan/atau di pabrik/outlet, gudang dan dapur. • Penetapan tanggungjawab tim dapat ditulis terpisah atau terintegrasi dengan sistem yang lain • Manajemen puncak harus menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan untuk perencanaan, implementasi, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan sistem jaminan halal
TRAINING DAN EDUKASI • Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan untuk semua personel yang terlibat dalam aktifitas kritis, termasuk karyawan baru. • Prosedur pelaksanaan pelatihan dapat berisi tujuan/target, jadwal, peserta, metode, pemberi materi, materi, dokumentasi, evaluasi dan indikator kelulusan. • Materi pelatihan meliputi persyaratan sertifikasi halal (Kriteria, Kebijakan dan Prosedur pada HAS 23000) dan disesuaikan dengan sasaran pelatihan
TRAINING DAN EDUKASI (Lanjutan) • Pelatihan (internal atau eksternal) harus dilaksanakan secara terjadwal minimal setahun sekali atau lebih sering jika diperlukan. • Pelatihan internal adalah pelatihan mengenai HAS 23000 (persyaratan sertifikasi halal) yang dilakukan oleh perusahaan dengan trainer dari perusahaan sendiri. • Pelatihan internal harus dilakukan setidaknya setahun sekali atau lebih sering jika diperlukan
TRAINING DAN EDUKASI (Lanjutan) • Pelatihan eksternal adalah pelatihan mengenai HAS 23000 (persyaratan sertifikasi halal) dengan trainer dari LPPOM MUI, baik diselenggarakan oleh LPPOM MUI atau oleh perusahaan dalam bentuk in house training. • Pelatihan eksternal dilakukan setidaknya dua tahun sekali atau lebih sering jika diperlukan • Pelaksanaan pelatihan harus mencakup kriteria kelulusan untuk menjamin kompetensi personel
TRAINING DAN EDUKASI (Lanjutan) • Indikator kelulusan pelatihan internal adalah setiap peserta memahami tanggungjawabnya dalam implementasi dan perbaikan berkelanjutan sistem jaminan halal. • Evaluasi kelulusan dapat dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan atau bentuk evaluasi lain yang berlaku di perusahaan. • Bukti pelaksanaan pelatihan harus dibuat dan dipelihara
