MEMPELAJARI SISTEM SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA DAN MALAYSIA, SERTA PENGEMBANGAN MODEL SISTEM SERTIFIKASI HALAL DI VIETNAM
KHO DI DZA
DEPARTEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2014
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA* Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Mempelajari Sistem Sertifikasi Halal di Indonesia dan Malaysia, serta Pengembangan Model Sistem Sertifikasi Halal di Vietnam adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor. Bogor, April 2014 Kho Di Dza NIM F24098002
ABSTRAK KHO DI DZA. Mempelajari Sistem Sertifikasi Halal di Indonesia dan Malaysia, serta Ide Pengembangan Model Sistem Sertifikasi Halal di Vietnam. Dibimbing oleh EKO HARI PURNOMO dan JOKO HERMANIANTO. Sertifikasi halal untuk fasilitas produksi pangan, produk pangan, atau rumah pemotongan hewan adalah pemeriksaan terhadap manusia, praktik, dan produkproduk yang mematuhi hukum-hukum Islam oleh organisasi yang kompeten. Makanan bersertifikat halal umumnya memperoleh tanda khusus atau logo yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah diperiksa secara independen. Ada ratusan organisasi di seluruh dunia yang menawarkan jasa sertifikasi halal, namun definisi halal yang tepat tidak selalu sama. Perbedaan ini disebabkan oleh persepsi metode sertifikasi halal untuk satu organisasi tidak sama dengan organisasi yang lain. Tujuan pengkajian ini adalah menganalisis perbedaan sistem sertifikasi halal antara Indonesia dan Malaysia, serta ide pengembangan model sistem sertifikasi halal di Vietnam. Pengkajian ini dilakukan dengan mengobservasi secara langsung dan analisis dokumen resmi dari lembaga sertifikasi halal. observasi langsung dilakukan di LPPOM MUI di Indonesia. Dokumen resmi diperoleh dari kantor LPPOM MUI di Indonesia, BHH JAKIM di Malaysia dan CBI HCM di Vietnam serta dari website resmi mereka. Perbedaan sistem sertifikasi halal antara Indonesia dan Malaysia diamati pada proses sertifikasi halal dan sistem jaminan halal. Model sistem sertifikasi halal di Vietnam diusulkan untuk memasukkan struktur organisasi, sumber daya manusia, metodologi pelaksanaan, sistem jaminan halal dan kebijakan umum. Kata kunci: sertifikasi halal, sistem jaminan halal, Indonesia, Malaysia, Vietnam.
ABSTRACT KHO DI DZA. Study on Halal Certification System in Indonesia and Malaysia, and Halal Certification System Model in Vietnam. Supervised by EKO HARI PURNOMO and JOKO HERMANIANTO. Halal certification in food production facility, food product, or slaughterhouse are an inspection of people, practices and products which is adhere to Islamic dietary laws by competent organization. Generally, halal certified get an specific seal or logo which indicates that it has been independently inspected. There are hundreds of organization around the world that offer halal certification services, though the exact definition of halal is not always same. These difference caused by the perception of halal certification methods for one organization is not the same with others. The objective of this study is analyze the differences of halal certification system in Indonesia and Malaysia, and an idea to establish halal certification system model in Vietnam. This study is conducted direct observation and analysis of official documents from halal certification body. Direct observation was conducted in LPPOM MUI. Official documents were obtained from LPPOM MUI, BHH JAKIM and CBI HCM office, and their official websites. The difference of halal certification system in Indonesia and Malaysia is observed in the halal certification procedure and halal assurance system. Model of
halal certification system in Vietnam is proposed to include organizational structure, human resources, implementation methodology, halal assurance system and public policy. Keywords: halal certification, halal assurance system, Indonesia, Malaysia, Vietnam.
MEMPELAJARI SISTEM SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA DAN MALAYSIA, SERTA PENGEMBANGAN MODEL SISTEM SERTIFIKASI HALAL DI VIETNAM
KHO DI DZA
Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknologi Pangan pada Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan
DEPARTEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2014
Judul Skripsi : Mempelajari Sistem Sertifikasi Halal di Indonesia dan Malaysia, serta Pengembangan Model Sistem Sertifikasi Halal di Vietnam. Nama : Kho Di Dza NIM : F24098002
Disetujui oleh
Dr Eko Hari Purnomo,MSc Pembimbing I
Dr Ir Joko Hermanianto Pembimbing II
Diketahui oleh
Dr Ir Feri Kusnandar, MSc Ketua Departemen
Tanggal Lulus:
PRAKATA Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah dengan judul “Mempelajari Sistem Sertifikasi Halal di Indonesia dan Malaysia, serta Pengembangan Model Sistem Sertifikasi Halal di Vietnam” berhasil diselesaikan. Pengkajian ini dilaksanakan sejak bulan Februari 2013 sampai selesai. Terima kasih penulis ucapkan kepada 1. Ibunda Ha Li Mah, serta keluarga tercinta atas segala doa dan kasih sayangnya. 2. Program beasiswa IDB yang telah memberikan kesempatan untuk penulis bisa memdapatkan ilmu di Indonesia. 3. Bapak M. Fadhol Arovah Maryadie sebagai Honorary Students’ Counsellor program beasiswa IDB di Indoneia yang telah memberikan banyak perhatian dan bantuan selama penulis kuliah di Indonesia. 4. Dr Eko Hari Purnomo selaku pembimbing skripsi pertama yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis selama kuliah hingga menyelesaikan masa kuliah ini. 5. Dr Joko Hermanianto selaku pembimbing skripsi kedua yang telah banyak memberi saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi skripsi ini. 6. Ir Sumunar Jati selaku pembimbing lapang yang telah banyak memberi bimbingan masa magang di LPPOM MUI. 7. Staf-staf LPPOM MUI dan Bahagian Hab Halal JAKIM yang telah membantu dalam memperoleh informasi selama pengumpulan data. 8. Seluruh dosen dan staf di ITP-IPB. 9. Teman-teman ITP 46 serta semua pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan pembaca untuk melakukan penelitian dalam bidang halal selanjutnya.
Bogor, April 2014 Kho Di Dza
DAFTAR ISI DAFTAR TABEL
xi
DAFTAR LAMPIRAN
xi
PENDAHULUAN
1
Latar Belakang
1
Tujuan Pengkajian
2
METODE
2
Tempat dan Waktu Magang
2
Prosedur
2
HASIL DAN PEMBAHASAN SIMPULAN DAN SARAN
2 13
Simpulan
13
Saran
13
DAFTAR PUSTAKA
14
LAMPIRAN
16
RIWAYAT HIDUP
24
DAFTAR TABEL 1 Sistem sertifikasi halal di Indonesia dan Malaysia 2 Sitem jaminan halal di Indonesia dan Malaysia
3 9
DAFTAR LAMPIRAN 1 Proses sertifikasi halal di LPPOM MUI-Indonesia 2 Proses sertifikasi halal di Bahagian Hab Halal JAKIM-Malaysia 3 Proses sertifikasi halal di Commission Board of Islamic Community in Ho Chi Minh city (CBI HCM)-Vietnam 4 Logo halal di MUI-Indonesia, JAKIM-Malaysia dan CBI HCMVietnam 5 Contoh sertifikasi halal di MUI-Indonesia 6 Contoh sertifikasi halal di JAKIM-Malaysia 7 Contoh sertifikasi halal di CBI HCM-Vietnam
17 18 19 20 21 22 23
PENDAHULUAN Latar Belakang Pengembangan perdagangan bebas di era globalisasi menyebabkan perubahan perilaku konsumen terhadap produk halal. Kesadaran terhadap pentingnya produk halal semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya volume perdagangan produk halal, jumlah negara yang terlibat dalam bisnis halal dan keterlibatan perusahaan-perusahaan multinasional maupun lokal di setiap negara dalam memproduksi produk halal. Kenaikan persentase bisnis halal di dalam bisnis internasional menunjukkan bahwa produk-produk makanan halal mulai diterima masyarakat dunia sebagai produk yang memiliki mutu tinggi. Pangan halal merupakan masalah paling utama bagi konsumen muslim. Menurut Syafie dan Othman (2006), halal mencakup dari proses pemotongan, penyimpanan, penyajian, penyiapan, kesehatan dan kebersihan. Selain halal, muslim juga diwajibkan mengkonsumsi makanan yang baik (thoyyib), seperti belum kadarluwasa, tidak mengandung zat tambahan yang beracun, tidak membahayakan kesehatan. Makanan halal pasti thoyyib sedangkan makanan thoyyib tidak selalu halal. Hal ini disebabkan oleh thoyyib sering kali bersifat subyektif sementara halal bersifat mutlak. Ketertarikan terhadap produk halal telah meluas hingga negara non-muslim, karena komunitas muslim semakin berkembang di dunia. Pasar utama pangan halal diantaranya India (255,30 juta muslim), Indonesia (218,68 juta muslim), Republik Rakyat Cina (RRC) (135,74 juta muslim), Rusia (27,27 juta muslim), Malaysia (18 juta muslim), Amerika Serikat (6,67 juta muslim), Perancis (6,13 juta muslim), dan Jerman (4,03 juta muslim) (Anonim 2014). Pasar kelompok pangan halal telah melibatkan sekitar 150 negara dengan total konsumsi masyarakat muslim mencapai US$ 632 miliar per tahun dan aktivitas perdagangan halal internasional sebesar US$ 250 miliar per tahun (Purnomo 2011). Perkiraan pemasaran produk halal global mencapai nilai lebih dari 800 miliar dolar per tahun (LPPOM MUI 2013). Di wilayah Asia Tenggara (ASEAN), Malaysia dan Thailand merupakan dua negara yang sangat aktif dalam memanfaatkan peluang pasar halal global. Namun pesatnya bisnis produk halal tersebut belum didukung secara kuat dengan pengembangan sistem jaminan halal (Halal Assurance System) dari kelembagaan sertifikasi halal. International Organization for Standardization (ISO) memiliki toleransi seperti standar kualitas, namun kehalalan dalam Islam tidak mengenal istilah toleransi (zero tolerant). Jika satu bahan atau proses diragukan kehalalannya, harus diganti atau diperbaiki agar memperoleh sertifikat halal. Saat ini, lembagalembaga sertifikasi halal belum terstandardisasi. Sertifikasi halal yang diperoleh dari lembaga di suatu negara sering ditolak oleh majelis ulama atau lembaga di negara lain. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan kepercayaan antar lembaga sertifikasi halal, produsen, ulama, peneliti, pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya yang mampu mendorong tumbuhnya bisnis produk halal.
2 Tujuan Pengkajian Tujuan pengkajian ini adalah memberikan penjelasan tentang perbedaan sistem sertifikasi halal di Indonesia dan Malaysia. Selain itu, pengkajian ini juga memberikan ide pembuatan model sistem sertifikasi halal yang sesuai di Vietnam.
METODOLOGI Tempat dan Waktu Kegiatan magang dilakukan di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indoneisa (LPPOM MUI), Global Halal Center jalan Pemuda no. 5-Bogor, selama empat bulan, dimulai dari bulan Februari sampai dengan Juni 2013. Pengambilan data dilakukan di Commission Board of Islamic Community in Ho Chi Minh city (CBI HCM) Vietnam pada bulan Juni 2013 dan Bahagian Hab Halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Malaysia pada bulan Januari 2014. Prosedur Kegiatan magang ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu studi pustaka dan pengambilan data. Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi mengenai topik yang dikaji. Studi pustaka diperoleh dari buku pedoman sertifikasi halal, skripsi, internet, jurnal maupun laporan-laporan yang berhubungan dengan topik pengkajian. Pengambilan data sekunder dapat diperoleh dari dokumen lembaga sertifikasi halal di LPPOM MUI Indonesia, BHH JAKIM Malaysia dan CBI HCM Vietnam.
HASIL DAN PEMBAHASAN Sistem Sertifikasi Halal di Indonesia dan Malaysia Sistem sertifikasi halal menjadi dasar pengembangan lembaga sertifikasi halal. Setiap negara terdapat perbedaan sistem sertifikasi halal sesuai dengan peraturan pemerintah, kebudayaan, maupun metodologi pelaksanaan. Penjelasan sistem sertifikasi halal di Indonesia dan Malaysia dapat dilihat pada Tabel 1.
3 Tabel 1 Sistem sertifikasi halal di Indonesia dan Malaysia Kategori Indonesia Lembaga yang Lembaga Pengkajian Pangan, Obatberwenang Obatan dan Kosmetika - MUI mengeluarkan (LPPOM-MUI) sertifikat halal Sejarah dan - Tanggal 6 Januari 1989, Majelis Ulama perkembangan Indonesia membangunkan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM), memberi peranan dalam produk yang beredar di masyarakat. - Awal tahun 1994, LPPOM MUI mengeluarkan sertifikat halal pertama untuk produsen. - LPPOM MUI kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Kementrian Agama, Kementrian Pertanian, Kementrian Koperasi, dan Institut Pertanian Bogor. - Khususnya dengan Kementrian Agama dan BPOM, sertifikasi halal dari MUI merupakan persyaratan dalam penetapkan label halal pada kemasan. - 2008 LPPOM MUI menetapkan sistem jaminan halal. - 2012 LPPOM MUI menerapkan sistem CEROL
Visi dan misi
Malaysia Bahagian Hab Halal - Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (BHHJAKIM) - Tahun 1974, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) memberi status halal kepada produk makanan dan barang gunaan. - Tahun 1994, konfirmasi halal diberikan dalam bentuk sertifikasi dan logo halal. - Tanggal 30 September 1998, pemeriksaan halal dilaksanakan oleh Syarikat Ilham Daya (perusahaan yang ditunjuk oleh kerajaan). - Tanggal 1 September 2002, kerajaan memutuskan bahwa semua urusan pengesahan halal dilakukan oleh JAKIM melalui Bahagian Kajian Makanan dan Barangan Gunaan Islam. - Tanggal 17 November 2005 lembaga pengesahan halal memiliki nama baru yaitu Bahagian Hab Halal. - Tanggal 2 April 2008, pengurusan lembaga halal diambil alih oleh Halal Industry Development Corporation. - Tanggal 8 Juli 2009, pengurusan sertifikasi halal Malaysia dalam dan luar negara dikembalikan kepada JAKIM. - Tahun 2003 mulai menerapkan sistem online dalam pendaftaran. - Tanggal 1 Juli 2013 mengimplementasi sistem jaminan halal. - Visi dari BHH JAKIM adalah menjadi sebuah pusat layanan sertifikasi halal yang kompeten dan diakui di tingkat nasional maupun internasional.
- Visi dari LPPOM MUI adalah menjadi pusat halal dunia yang memberikan informasi, solusi, dan standar halal secara nasional dan internasional dan menjadi lembaga sertifikasi halal terpercaya di Indonesia dan dunia untuk memberikan ketenteraman bagi umat Islam. - Misi dari LPPOM MUI adalah - Misi dari BHH JAKIM adalah melakukan sertifikasi halal untuk memastikan semua produk yang produk-produk halal yang dikonsumsi diberi sertifikasi halal atau oleh masyarakat, memberikan menggunakan perbahasaan halal informasi yang lengkap dan akurat adalah suci dan halal menurut hukum mengenai kehalalan suatu produk, syariah. membuat dan mengembangkan standar sistem pemeriksaan halal, dan mengedukasikan dan menyadarkan masyarakat untuk senantiasa mengkonsumsi produk halal.
4 Tabel 1 Sistem sertifikasi halal di Indonesia dan Malaysia (lanjutan) - UU no.7 tahun 1996 tentang Pangan. - UU no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang dan atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label”. - PP no.69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan. - Keputusan Menteri Agama RI nomor 518 tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. (Asiah 2012) Buku - HAS 23000 Persyaratan Sertifikasi panduanstandar Halal. halal - HAS 23101 Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di Industri Pengolahan. - HAS 23103 Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di Rumah Potong Hewan. - HAS 23201 Persyaratan Bahan Pangan Halal. Regulasi halal
- Terima pendaftaran. - Tentuan pembayaran. - Pre-audit. - Audit lapang. - Evaluasi pasca-audit. - Rapat komisi fatwa. - Keluar sertifikat halal. - Inspeksi mendadak. Periode berlaku - Dua tahun. SH Prosedur sertifikasi halal
- Perintah perihal dagangan-definisi halal dibawah bagian 28 Akta perihal dagangan (APD) tahun 2011 tentang 1. Hukum syariah 2. Makanan 3. Layanan yang berkaitan dengan makanan dan barang gunaan - Perintah perihal dagangan-sertifikasi dan logo halal dibawah bagian 29 APD 2011 tentang 1. Pihak berkuasaan berwibawa 2. Sertifikasi halal 3. Sertifikasi halal untuk produk impor 4. Logo halal untuk makanan dan barang gunaan. (Wiku 2008)
- MS 1500:2009 Makanan Halal Pengeluaran, Penyediaan, Pengendalian dan Penyimpanan (semakan kedua). - MS 2200:2008 Barang Gunaan Islam-Bahagian 1: Kosmetik dan Dandanan Diri. - MS 2200-2:2012 Barang Gunaan Islam-Bahagian 2: Penggunaan Tulang, Kuku, dan Bulu Haiwan. - MS 2400-1:2010 Halalan-Toyyiban Assurance Pipeline-Part 1: Management System Requipments for Transportation of Goods and /or Cargo Chain Services. - MS 2400-2:2010 Halalan-Toyyiban Assurance Pipeline-Part 2 : Assurance Pipeline-Part2: Mangement System Requipments for Warehousing and Related Activities. - MS 2400-3:2010 Halalan-Toyyiban Assurance Pipeline Part 3: Management System Requipments for Retailing. - MS 2424:2010 Halal Pharmaceuticals: General Guideline. - Terima pendaftaran. - Pre-audit. - Tentuan biaya. - Audit lapang. - Evaluasi pasca-audit. - Rapat komisi fatwa. - Keluar sertifikat dan logo halal. - Inspeksi mendadak. - Dua tahun.
5 Prosedur Sertifikasi Halal di Indonesia dan Malaysia Logo halal yang tercantum pada label menunjukkan bahwa produk tersebut layak dikonsumsi oleh masyarakat muslim karena tidak mengandung bahan-bahan haram dan diproses secara halal. Logo halal dapat dicantumkan pada produk jika produsen telah memperoleh sertifikat halal dari suatu lembaga yang berwenang. Perusahaan harus melalui beberapa tahapan proses untuk mendapatkan sertifikat halal. Langkah-langkah proses sertifikasi halal dari LPPOM MUI dapat dilihat pada Lampiran 1 dan dari Bahagian Hab Halal JAKIM dapat dilihat pada Lampiran 2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah organisasi swadaya masyarakat yang mengakomodasi ulama, zu’ama dan cendekiawan islam di seluruh Indonesia. MUI memandatkan LPPOM sebagai lembaga sertifikasi halal di Indonesia. Sedangkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) merupakan lembaga yang mengatur urusan agama Islam dan dikelola oleh pemerintah Malaysia. JAKIM mengamanahkan Bahagian Hab Halal sebagai headquarter lembaga sertifikasi halal yang ada di Malaysia. Oleh karena itu, dapat diidentifikasi bahwa kedua lembaga sertifikasi halal tersebut bertangungjawab kepada masyarakat Islam di negara masing-masing maupun di seluruh dunia. Indonesia dan Malaysia secara umum memiliki prosedur sertifikasi halal yang sama yaitu meliputi penerimaan pendaftaran, pre-audit, audit, evaluasi pasca-audit, dan pengeluaran sertifikat halal. Penerimaan pendaftaran Penerimaan permohonan di LPPOM MUI Indonesia dapat dikirim melalui kantor pos, fax atau dilakukan secara online dengan sistem certification online (CEROL). LPPOM MUI memiliki kantor pusat di Jakarta dan Bogor serta 33 cabang di provinsi seluruh Indonesia. Sistem CEROL LPPOM MUI hanya digunakan oleh kantor pusat dan dapat diakses melalui website www.elppommui.org. Pendaftaran di provinsi berlaku untuk rumah potong hewan (RPH), perusahaan tempat produksi dan lingkup pemasarannya ada di satu provinsi dan bukan merupakan cabang dari perusahaan di provinsi lain. Perusahaan tempat produksi dan lingkup pemasarannya ke beberapa provinsi dengan kategori no risk/low risk dan lokasi/outlet di berbagai provinsi tetapi sistem manajemen terpisah. Seterusnya, restoran hanya ada di satu provinsi dan tidak menggunakan sistem waralaba hingga sertifikasi halal dapat didaftarkan di provinsi LPPOM MUI. Produk dengan merek sama pada semua tempat produksi/outlet harus disertifikasi oleh LPPOM MUI di masing-masing provinsi. LPPOM MUI pusat dapat memberi sertifikasi halal untuk RPH di luar negeri, perusahaan yang kantor pusatnya di suatu provinsi tetapi cabangnya di provinsi lain atau merupakan cabang dari perusahaan luar negeri, perusahaan yang pemasaran produknya ke beberapa provinsi atau ekspor, perusahaan berlokasi di luar negeri dan restoran yang menggunakan sistem waralaba. Permohonan sertifikasi halal di Malaysia dapat langsung dikirim kepada Bahagian Hab Halal JAKIM untuk pemasaran di tingkat nasional dan internasional. Sedangkan untuk perusahaan di tingkat pemasaran lokal, permohonan dapat didaftarkan kepada Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) atau Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) di daerah yang sesuai. Perusahaan dapat mendaftarkan permohonan secara online melalui website www.halal.gov.my.
6 Sistem e-Halal ini akan memisahkan permohonan mengikuti lokasi perusahaan/pabrik di setiap daerah secara automatik. Lembaga sertifikasi halal di Malaysia tidak memberi sertifikasi halal kepada produk yang diproses di luar negeri, obat-obatan atau produk yang dikategorikan sebagai produk farmaseutikal oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pre-audit Di LPPOM MUI Indonesia, pre-audit dilakukan setelah menerima pendaftaran melalui sistem CEROL. Bidang sistem jaminan halal (SJH) akan mengecek kesesuaian nama produk yang didaftarkan dengan kriteria SJH, yaitu tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau tidak sesuai dengan hukum syariah islam. Sebagai contoh ham, bacon, hot dog, rum, whisky, sexy dan lain-lain. Selanjutnya, bidang SJH akan mengecek produk yang didaftarkan masuk ke dalam kategori produk baru, produk pengembangan atau produk perpanjangan. Produk baru yaitu produk yang belum pernah memiliki sertifikat halal baik itu nama, jenis maupun kelompok produk. Produk pengembangan adalah produk yang belum pernah disertifikasi kehalalannya, tetapi ada dalam satu kelompok produk yang sama dengan produk yang telah memiliki sertifikat halal. Produk dalam kategori perpanjangan adalah produk yang memiliki sertifikat halal sebelumnya dan masa berlakunya akan habis. Kategori produk baru, bidang SJH akan memeriksa produk itu termasuk dalam jenis apa berdasarkan penjelasan ketentuan kelompok dan jenis produk bersertifikasi halal MUI. Jika memungkinkan, bidang SJH akan berusaha untuk mengarahkan produk dalam satu kelompok yang sama. Khusus produk retail, produk akan diarahkan sesuai dengan kategori yang disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Bidang SJH harus memastikan kesamaan jenis produk pengembangan yang didaftarkan dengan produk yang telah disertifikasi halal sebelumnya. Jika jenisnya berbeda, mereka akan menentukan jenis produk berdasarkan ketetapan yang telah ditentukan. Pada produk perpanjangan, bidang SJH akan mencocokan nama produk, jenis produk dan kelompok produk dengan sertifikat halal sebelumnya. Apabila suatu produk yang diproduksi di banyak pabrik, harus dipastikan bahwa seluruh pabrik dan seluruh produk di masing-masing pabrik didaftarkan. Pemeriksaan terhadap dokumen yang dibutuhkan antara lain adalah sertifikasi halal sebelumnya (jika ada), manual sistem jaminan halal (SJH), status SJH dan sertifikasi SJH (jika ada), diagram alir proses produksi, daftar semua fasilitas dan semua pabrik yang melibatkan proses produksi. Setelah pass all pre-audit, LPPOM MUI akan menentukan waktu untuk melakukan audit. Penjadwalan auditor untuk kategori industri pengolahan terdiri dari dua auditor dari LPPOM MUI, sedangkan untuk kategori rumah potong hewan terdiri dari satu auditor LPPOM MUI dan satu auditor dari wakil komisi fatwa. Auditor melibatkan dua orang dari BPOM untuk produk retail dan penjadwalan audit dapat ditentukan setelah perusahaan melakukan pembayaran. Proses pembayaran termasuk biaya sertifikasi halal yang berlaku selama dua tahun. Pembiayaan mencakup biaya audit, sertifikasi halal, status nilai implementasi/sertifikasi SJH, analisis laboratorium (produk tertentu) dan publikasi majalah jurnal halal.
7 Di Bahagian Hab Halal JAKIM Malaysia, bidang proses akan mengecek kecukupan dokumen antara lain adalah profil perusahaan, pendaftaran perusahaan, nama dan keterangan produk/menu yang dimohonkan, bahan baku yang digunakan, nama dan alamat produsen/pemasok bahan, status halal bahan baku beserta sertifikasi halal atau spesifikasi produk untuk bahan baku yang kritikal, jenis bahan kemasan, proses dan prosedur produk, peta lokasi pabrik/perusahaan, serta dokumen lain seperti HACCP, ISO, GHP, GMP, TQM dan sebagainya (jika ada). Kemudian, perusahaan akan melakukan pembayaran yang melibatkan semua kajian dan pengujian laboratorium. Biaya sertifikasi halal yang berlaku selama dua tahun, kecuali untuk permohonan rumah sembelih adalah satu tahun saja. Jadwal audit dapat ditetapkan setelah pembayaran dilakukan dan pengauditan melibatkan dua auditor dari Bahagian Hab Halal, yaitu auditor dari bagian Jabatan Hal Ehwal Islam dan auditor dari bagian teknis. Audit Sebelum melakukan audit, pihak LPPOM MUI Indonesia akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang akan disertifikasi. Auditor akan memverifikasi dokumen yang didaftar (spesifikasi bahan, produk, fasilitas, sistem implementasi SJH) dan sertifikasi halal pendukungnya dengan dokumen yang ada di perusahaan, serta memeriksa ke lokasi produsen. Selain itu, auditor juga memeriksa pelaksanaan SOP dan menilai cara penerapan sistem jaminan halal dan pengambilan sampel dapat dilakukan jika dibutuhkan. Pihak Bahagian Hab Halal JAKIM Malaysia melaksanakan audit tanpa memberitahukan kepada pihak permohonan. Saat mengaudit di perusahaan, auditor akan memeriksaan kesesuaian dokumen, peralatan, penyimpanan, pengemasan, pengangkutan, kebersihan pabrik, kebersihan pekerja dan pengurusan sisa sampah. Sampel kemasan, label dan bahan makanan dapat diambil jika diperlukan. Sebelum menutup pertemuan, auditor akan menyediakan laporan hasil audit. Jika tidak memuaskan, auditor akan memberitahukan kepada pihak perusahaan dan akan memeriksa ulang pada waktu yang sesuai. Pemeriksaan ulang harus dilakukan untuk memastikan tindakan perbaikan yang dihendaki telah dilakukan oleh perusahaan. Evaluasi pasca-audit Evaluasi pasca-audit meliputi rapat auditor dan rapat komisi fatwa. 1. Rapat auditor Rapat auditor di LPPOM MUI Indonesia akan dilaksanakan setiap hari Jum’at. Hasil audit (bahan dan SJH) terhadap produk yang dipermohonkan dan hasil dari analisis lab (jika ada) dievaluasi dalam rapat auditor. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan melalui audit memorandum. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit untuk diajukan pada rapat komisi fatwa. Pertemuan auditor di Bahagian Hab Halal JAKIM Malaysia dilaksanakan dua kali setiap bulan. Dalam pertemuan ini, auditor akan membahas hasil audit di lapangan, hasil uji laboratorium untuk produk tertentu, hasil audit ulang setelah tindakan perbaikan dan membuat laporan untuk persiapan ke pertemuan komisi fatwa.
8 2. Rapat komisi fatwa Rapat komisi fatwa LPPOM MUI Indonesia melipatkan dua elemen, yaitu komisi fatwa MUI dan perwakilan dari LPPOM. Pertemuan dapat dijadwalkan setiap minggu. Persyaratan untuk bisa masuk ke rapat komisi fatwa, yaitu perusahaan harus mendapatkan nilai SJH minimal B. Rapat komisi fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dan hasilnya akan disampai kepada produsen pemohon sertifikasi halal. Keanggotaan komisi fatwa mewakili seluruh organisasi islam yang ada di Indonesia Pertemuan komisi fatwa Bahagian Hab Halal JAKIM Malaysia dilaksanakan dua kali setiap bulan. Pertemuan melibatkan semua anggota komisi fatwa yang terdiri dari ketua, sekretaris, wakil departemen Mufti, wakil Kementerian Kesihatan Malaysia, wakil Kementerian Perdangan Dalam Negeri, Koperasi dan Penggunaan (KPDNKK), wakil MAIN, wakil JAIN dan wakil Jabatan Perkhidmatan Veterinar (JPV). Pengeluar sertifikat halal Di Indonesia, sertifikat halal akan diterbitkan oleh MUI setelah tiga minggu produk tersebut dinyatakan halal dalam rapat komisi fatwa. Sertifikat halal berlaku dua tahun sejak tanggal penetapan fatwa. Tiga bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir, produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikasi halal sesuai dengan aturan yang telah ditentukan LPPOM MUI. Logo halal dapat dicantumkan pada produk setelah produsen memperoleh sertifikat halal dari MUI serta memiliki persetujuan pencantuman halal dari BPOM. Sesudah dapat sertifikat halal dan status SJH, perusahaan bertanggungjawab mengirimkan laporan berkala dan hasil audit internal, mengirimkan daftar bahan terbaru dan mengirimkan perubahan data sertifikasi (pengelompokan produk, penambahan /pengurangan bahan baku, profil perusahaan, dan sebagainya). LPPOM MUI dapat melakukan inspeksi mendadak (SIDAK) terhadap perusahaan pemegang sertifikasi halal. Inspeksi mendadak yaitu pemeriksaan/pengaudit tanpa diberitahu kepada pihak perusahaan. Kriteria perusahaan yang diberlakukan SIDAK yaitu perusahaan memperoleh sertifikat SJH, produk dalam kategori kritis/beresiko tinggi, implementasi SJH kurang bagus atau terdapat laporan/informasi dari masyarakat. Di Malaysia, pengeluar sertifikat dan logo halal oleh Bahagian Hab Halal JAKIM adalah 30 hari setelah bayaran diterima dan memenuhi segala prosedur dan syarat pengesahan halal diterapkan. Sertifikasi halal berlaku dua tahun selama tidak terjadi penyimpangan, kecuali sertifikasi halal untuk rumah sembelih hanya berlaku satu tahun. Produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikasi halal tiga bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Logo halal dapat diperoleh dari Bahagian Hab Halal setelah mendapatkan sertifikat halal. Bahagian Hab Halal JAKIM dapat memeriksaan pelaksanan dan monitoring secara mendadak tanpa pengetahuan pihak pemegang sertifikat halal. Setelah pemeriksaan, auditor meninggalkan hasil monitoring mendadak kepada perusahaan dan hendaklah perusahaan melakukan perbaiki jika terdapat penyimpangan.
9 Sistem Jaminan Halal di Indonesia dan Malaysia Sistem jaminan halal kini dinilai sangat penting untuk melindungi konsumen muslim karena dengan melaksanakan sistem jaminan halal, perusahaan dapat menjamin terus-menerus produksi produk halal. Sistem jaminan halal (SJH) adalah suatu pengelolaan terpadu terhadap bahan, proses, produk, sumberdaya manusia dan prosedur untuk menghasilkan produk halal dan meyakinkan masyarakat bahwa produk halal secara konsisten selama masa berlaku sertifikat halal. Kriteria sistem jaminan halal yang diimplementasikan perusahaan adalah pernyataan yang menjadi kunci bahwa perusahaan memenuhi kehalalan produk. Penjelasan tentang sistem jaminan halal di Indonesia dan Malaysia dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2 Sistem jaminan halal di Indonesia dan Malaysia SJH
Indonesia
Definisi dan - SJH adalah sistem manajemen yang tujuan disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sehingga produk yang dihasilkan dapat selalu dijamin kehalalan sesuai dengan persyaratan LPPOM MUI dan hukum syariah. - Penerapan SJH adalah menjamin kehalalan produk agar dapat menyempurnakan kewajiban bagi kaum muslimin untuk mengkonsumsi produk halal. Tanggal - SJH diberlakukan oleh LPPOM MUI pelaksanaan pada tahun 2005 yang diterapkan pada semua jenis industri (pangan, obat, kosmetik) dalam skala kecil maupun besar serta industri berbasis jasa seperti importer, distributor, transportasi dan retailer. Kriteria 1. Kebijakan halal. 2. Tim manajemen halal. 3. Pelatihan dan edukasi. 4. Bahan. 5. Produk. 6. Fasilitas produksi. 7. Prosedur tertulis aktivitas kritis. 8. Kemampuan telusur. 9. Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. 10. Audit internal. 11. Kaji ulang manajemen.
Malaysia - SJH adalah sebuah mekanisme internal dalam pemantauan dan pengendalian halal. - Penerapan SJH antara lain dapat mencegah ketidakpatuhan dan meningkatkan produksi produk halal. Sistem jaminan halal dapat diterapkan untuk mengimplementasikan, mengembangkan dan meningkatkan efektivitas pengendalian kemurnian dan keaslian halal.
- Penerapan SJH di Malaysia dimulai pada tanggal 1 Juli 2013, yang diwajibkan untuk industri menengah hingga besar, dan industri multinasional.
1. Penentuan titik kritikal halal. 2. Pengembangan dan verifikasi diagram alir. 3. Pelaksanaan dari tindakan pengendalian. 4. Pengembangan dari tindakan korektif. 5. Sistem dokumentasi dan manajemen pencatatan. 6. Proses verifikasi.
10 Model Sistem Sertifikasi Halal di Vietnam Kondisi sistem sertifikasi halal di Vietnam saat ini Di Vietnam, islam adalah agama minoritas, sehingga Perwakilan Masyarakat Islam kota Hochiminh dibangun pada tanggal 7 Januari 1992 secara hukum dengan keputusan no 28/QD-UB. Pada tahun 1994, untuk melakukan pertimbangan aplikasi sertifikasi halal, Perwakilan Masyarakat Islam kota Hochiminh menyelenggarakan konferensi dan pertemuan untuk memperkenalkan sebuah lembaga yang memberi sertifikat halal yaitu Commission Board of Islamic Community in Ho Chi Minh city (CBI HCM) untuk melindungi masyarakat islam di Vietnam. CBI HCM adalah suatu lembaga sertifikasi halal swadaya masyarakat dan sebagai salah satu perwakilan dari lembaga halal di yang ada di Vietnam saat ini. Tahapan memperoleh sertifikat halal di CBI HCM dapat di lihat pada lampiran 3. Lembaga sertifikasi halal Commission Board of Islamic Community in Ho Chi Minh city belum menerapkan sistem pendaftaran secara online sehingga permohonan dikirim langsung ke CBI HCM melalui fax atau pos. Pada tahap pre-audit, CBI HCM melakukan pemeriksaan dokumen yang diperlukan, antaranya adalah sertifikasi halal untuk produk diduga kehalalannya (syubhat), pendaftaran perusahaan, nama produk yang didaftarkan, daftar bahan yang digunakan, dan diagram alir proses produksi. Sedangkan, untuk kegiatan audit, dijadwalkan suatu tim auditor yang terdiri dari empat orang dari lembaga setifikasi halal CBI HCM. Waktu untuk pemeriksaan akan ditentukan oleh pihak perusahaan dan diberitahukan pada pihak CBI HCM untuk memperoleh jadwal yang sesuai. Ketentuan pembayaran belum disebutkan dalam prosedur sertifikasi halal di CBI HCM. Saat audit, pihak CBI HCM akan mengobservasi di tempat produksi untuk pemeriksaan dan penentuan kesesuaian persyaratan hukum islam. Pada saat pemeriksaan, perusahaan harus menetapkan orang berpengalaman untuk membimbing dan menunjukkan proses produksi. Auditor juga memeriksa dokumen yang terkait dengan produk yang didaftarkan. Setelah pemeriksaan, tim auditor akan menilai dan memberikan saran maupun peringatan terhadap pelaksanaan. Perusahaan harus menjanjikan bahwa akan menetapkan sesuai dengan hukum islam yang ditentukan. Lembaga halal CBI HCM belum menyediakan laboratorium untuk melakukan pengujian sampel pada produk high risk. Lembaga halal CBI HCM tidak melakukan pertemuan pasca-audit untuk membahas hasil setelah audit di perusahaan. Pemutusan status halal produk berdasarkan pada laporan pemeriksaan dari tim auditor saat audit di perusahaan. Sertifikat halal akan dikeluarkan dan berlaku selama satu tahun jika hasil audit memuaskan. Pengeluar sertifikat halal akan dilakukan selama satu minggu bekerja setelah observasi lapang. Selama masa berlaku sertifikat halal, pemeriksaan berkala akan dilakukan. Jika terdapat penyimpangan, CBI HCM berhak menarik balik sertifikat halal walaupun masih dalam masa berlaku. Satu bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir, produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikat halal.
11 Ide pengembangan model sistem sertifikasi halal di Vietnam yang diajukan Dalam upaya mengatasi kemungkinan produk mengandung bahan-bahan haram atau diragukan kehalalannya, perlu mendirikan suatu lembaga di Vietnam yang mempunyai wewenang sehingga berhak mengeluarkan sertifikat halal. Berdasarkan hasil pengkajian ini, diajukan sebuah ide konsep untuk sistem sertifikasi halal di Vietnam yang melipatkan langkah-langkah sebagai berikut: Step 1: Lembaga halal Vietnam Lembaga sertifikasi halal di Vietnam harus kompeten, jujur dan dapat dipercaya oleh masyarakat islam di Vietnam maupun dunia. Oleh karena itu, lembaga halal di Vietnam hendaklah bekerjasama dan dapat dukungan yang kuat dari masyarakat islam Vietnam dan lembaga halal lain seperti MUI Indonesia, JAKIM Malaysia, CICOT Thailand, dan lain-lain. Step 2: Regulasi halal Manakala, diharapkan pemerintah di Vietnam memfasilitasi dan menetapkan regulasi yang berkaitan dengan produk halal, sertifikat dan logo halal untuk melindungi masyarakat islam. Step 3: Struktur organisasi Badan sertifikasi halal di Vietnam perlu membangunkan sebuah struktur organisasi yang terdiri dari direktur dan wakil direktur lembaga sertifikasi halal, bidang auditing, bidang komisi fatwa, bidang sistem jaminan halal, bidang penelitian dan pengkajian ilmiah, bidang sertifikat dan logo halal serta bidang sosialisasi dan informasi halal. Step 4: Sumberdaya manusia Selanjutnya, lembaga halal di Vietnam hendaklah mempunyai tim auditor yang terdiri dari tenaga ahli bidang teknik yang berpengalaman dan memiliki pemahaman tentang produk. Auditor hendaklah lulusan dari pangan, kimia, biologi, biokimia, mikrobiologi dan lain sebagainya. Sedangkan komisi fatwa terdiri dari pakar ulama yang berpengalaman dalam menghasilkan ketetapan hukum islam terhadap produk halal. Step 5: Metodologi sistem sertifikasi halal Tata cara dan tahapan mendapatkan sertifikat halal: 1. Penerimaan pendaftaran dari pemohon sertifikat halal. 2. Pre-audit untuk mempelajari data sebelum kegiatan audit. 3. Audit di perusahaan dan memeriksa semua bahan baku, bahan tambahan pangan maupun bahan penolong yang terlipat dalam proses produksi. Auditor juga mengunjung ke gudang penyimpan, proses distribusi, dan lainlain. 4. Pertemuan para auditor untuk diskusi hasil audit diperusahaan. 5. Rapat kommisi fatwa untuk memutuskan status kehalalan suatu produk. 6. Pengeluar sertifikat dan logo halal. 7. Pemeriksaan mendadak terhadap perusahaan yang telah memegang sertifikat halal. Metodologi pelaksanaan prosedur sertifikasi halal diefektifkan dengan menambahkan pedoman standar untuk produk halal, membuat pelatihan dan edukasi untuk memberi pemahaman dan pengetahuan tentang hukum islam ke seluruh perusahaan.
12 Step 6: Sistem jaminan halal Sistem jaiman halal merupakan bagian tak terpisahkan dalam proses sertifikasi halal. Badan sertifikasi halal di Vietnam belum mempunyai sistem jaminan halal (SJH) untuk meyakinkan masyarakat bahwa produk konsisten halal selama masa berlaku sertifikat halal. Oleh karena itu, badan sertifikasi halal di Vietnam hendaklah mewajibkan perusahaan untuk menyusun suatu sistem jaminan halal dan dokumentasi sebagai manual SJH. Kriteria SJH di Indonesia sangat jelas, lengkap dan banyak kelebihan, salah satunya adalah mampu memberikan jaminan dan ketentraman bagi masyarakat, sehingga memungkinkan untuk diaplikasikan di Vietnam. Kriteria sistem jaminan halal di Vietnam meliputi sebelas kategori yaitu: 1. Kebijakan halal 2. Tim manajemen halal 3. Edukasi dan pelatihan 4. Bahan 5. Produk 6. Fasilitas produksi 7. Prosedur aktivitas kritis 8. Penanganan produk tidak memenuhi kriteria 9. Kemampuan telusur 10. Audit internal 11. Kajian ulang manajemen Step 7: Kebijakan umum Selain upaya mengembangkan sistem sertifikasi halal adri lembaga halal sendiri, diharapkan juga suatu kebijakan umum untuk perusahaan di antaranya adalah: Industri pengolahan/restoran/rumah potong hewan hendaklah memproduksi produk halal saja. Perusahaan harus memastikan sumber bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong adalah halal. Perusahaan memenuhi prosedur sertifikasi halal Vietnam. Perusahaan menyusun manual sistem jaminan halal. Perusahaan memiliki tim audit halal internal. Perusahan mempunyai minimal seorang pekerja muslim di bagian produksi. Pemprosesan, pengendalian, pengemasan, pengangkutan, dan penyajian dalam keadaan bersih dan tidak mengandung bahan yang tidak halal mengikut hukum islam. Penggunaan peralatan/fasilitas produksi bersih dan bebas dari najis. Perusahaan wajib melaporkan ke badan sertifikasi halal jika ada perubahan data sertifikasi halal (data bahan, fasilitas, nama produk, nama perusahaan, alamat perusahaan/pabrik, perpindahan perusahaan/pabrik dan sebagainya).
13
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Perbedaan sistem halal antara Indonesia dan Malaysia terletak pada sistem sertifikasi halal, prosedur sertifikasi halal dan sistem jaminan halal. Selain itu, perbedaan aturan dalam prosedur sertifikasi halal di Indonesia dan Malaysia antara lain pendaftaran, pre-audit, audit, evaluasi pasca-audit dan pengeluaran sertifikat halal. Berdasarkan hasil pengkajian ini, dapat mengetahui kondisi yang sesuai untuk perkembangan sistem sertifikasi halal di Vietnam. Badan lembaga halal di Vietnam perlu bekerjasama dengan lembaga halal lain, menetapkan regulasi untuk produk halal, membangun sebuah struktur organisasi yang kuat, memiliki sumber daya manusia yang unggul serta metodologi sertifikasi halal yang baik dan benar. Selanjutya, diharapkan badan sertifikasi halal di Vietnam menambahkan penyusunan manual sistem jaminan halal yang sesuai dengan kondisi di Vietnam. Saran Pengkajian ini perlu mendapatkanan dokumentasi sistem audit di JAKIM Malaysia dan CBI HCM Vietnam yang lebih lengkap. Selanjutnya, pengkajian ini juga membutuhkan pembelajaran tentang sistem jaminan halal di negera lain hingga didapatkan gambaran menyeluruh mengenai kesinambungan proses produksi halal. Manakala di LPPOM MUI Indonesia, disarankan melibatkan Badan POM dalam kegiatan rapat komisi fatwa untuk produk retail. Selain itu, diharapkan sebuah badan sertifikasi halal yang standar di setiap negara minoritas islam untuk pengawasan yang lebih ketat dan berkelanjutan terhadap produk sebagai upaya perlindungan konsumen dari segi keamanan serta kehalalannya. Lembaga sertifikasi halal di Vietnam diharapkan bekerjasama serta dapat dukungan dari lembaga halal lain dan masyarakat seluruh dunia. Pemerintah Vietnam hendaklah menetapkan regulasi halal untuk produk halal. Kemudian, lembaga halal Vietnam perlu membangunkan sebuah organisasi yang terdiri dari direktur, wakil direktur lembaga sertifikasi halal, bidang auditing, bidang komisi fatwa, bidang sistem jaminan halal, bidang penelitian dan pengkajian ilmiah, bidang sertifikat dan logo halal serta bidang sosialisasi dan informasi halal. Setelah itu, lembaga halal di Vietnam harus memiliki tim auditor yang berpengalaman dan pemahaman tentang produk serta komisi fatwa dari pakar ulama islam. Lembaga halal Vietnam hendaklah menerapkan metodologi sertifikasi halal yang meliputi proses penerimaan pendaftaran, pre-audit, audit, rapat auditor, rapat komisi fatwa, pengeluar sertifikat halal serta pemeriksaan mendadak kepada perusahaan. Badan halal di Vietnam dibutuhkan juga menyusun sebuah sistem jaminan halal untuk meyakinkan produk konsisten selama masa berlaku sertifikasi halal dan menentukan kebijakan umum untuk perusahaan pemohon sertifikat halal.
14
DAFTAR PUSTAKA Anonim. 2014. Muslim Population [Internet]. [diunduh 2014 Mei 05]. Tersedia pada http://www.muslimpopulation.com [BHH JAKIM] Bahagian Hab Halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. 2011. Makanan dan Minuman. Garis Panduan [Internet]. [diunduh 2013 April 20]. Tersedia pada: http://www.halal.gov.my/v3/index.php/ms/garispanduan/makanan-a-minuman. [BHH JAKIM] Bahagian Hab Halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. 2013. Pedoman Sistem Manajemen Jaminan Halal Untuk Sertifikasi Halal Malaysia. Selangor (Malaysia): BHH JAKIM. [BHH JAKIM] Bahagian Hab Halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. 2011. Prosedur Permohonan. Mengenai Pensijilan Halal [Internet]. [diunduh 2013 April 20]. Tersedia pada: http://www.halal.gov.my/v3/index.php/ms/mengenai-pensijilanhalal/prosedur-permohonan. [BHH JAKIM] Bahagian Hab Halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. 2011. Sejarah Halal. Korporat [Internet]. [diunduh 2013 April 20]. Tersedia pada: http://www.halal.gov.my/v3/index.php/ms/korporat/sejarah-halal. [CBI HCM] Commission Board of Islam in Ho Chi Minh city. Halal Certificate Granting Procedures to Vietnam Products. Ho Chi Minh (Vietnam): CBI HCM. [LPPOM MUI] Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. 2008. Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Edisi Tahun 2008. Jakarta (ID): LPPOM MUI. [LPPOM MUI] Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. 2010. Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Edisi Tahun 2010. Jakarta (ID): LPPOM MUI. [LPPOM MUI] Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. 2012. Persyaratan Sertifikasi Halal. Jakarta (ID): LPPOM MUI. [LPPOM MUI] Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. 2013. Strategi dan Teknik Implementasi Sistem Jaminan Halal.2013. Bogor (ID): LPPOM MUI. [LPPOM MUI] Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. 2013. Association Halal Industry of Kazakhtan Kunjungi MUI [Internet]. [diunduh 2014 April 13]. [PKPKL] Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur. 2012 April 14. Halal Di Bawah Akta Perihal Dagangan 2011. Utusan Malaysia: 13 Purnomo, D. 2011. Halal Agro-industry Development Strategy In Anticipating Global halal Business. IPB. Bogor. Syafie S.dan Othman N Md, 2006. Halal Certification: An international marketing issuesand challeng [Internet]. [diunduh 2012 Desember 12]. Tersedia pada: http://www.ctwcongress.de/ifsam/download/track_13/pap00226.pdf.
15 Wiku Adisasmito. 2008. Analisis kebijakan nasional MUI dan BPOM dalam labeling obatan dan makanan [studi kasus]. Jakarta (ID): Universitas Indonesia.
16
LAMPIRAN
17 Lampiran 1. Proses sertifikasi halal di LPPOM MUI-Indonesia.
18 Lampiran 2. Proses sertifikasi halal di Bahagian Hab Halal JAKIM-Malaysia
19 Lampiran 3. Proses sertifikasi halal di Commission Board of Islamic Community in Ho Chi Minh city (CBI HCM)-Vietnam Pemohon
Penerimaan pendaftaran
Pre-audit Tidak Audit Memuaskan
Pengeluarkan sertifikat halal
19 20 Lampiran 4. Logo halal di MUI-Indonesia, JAKIM-Malaysia dan CBI HCMVietnam
Logo halal di MUI-Indonesia
Logo halal di JAKIM-Malaysia
Logo halal di CBI HCM-Vietnam
21
Lampiran 5. Contoh sertifikat halal di MUI-Indonesia
22 Lampiran 6. Contoh sertifikat halal di JAKIM-Malaysia
23 Lampiran 7. Contoh sertifikat halal di CBI HCM-Vietnam
24
RIWAYAT HIDUP Penulis bernama lengkap Kho Di Dza. Lahir di kota Ho Chi Minh,Vietnam pada tanggal 05 Juni 1989 dari ayah Su Lay Man dan ibu Ha Li Mah, sebagai anak tunggal. Penulis memulai jenjang pendidikan formal di SD Tran Hung Dao yang lulus pada tahun 2000. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Duc Tri yang lulus pada tahun 2004. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Luong The Vinh yang lulus pada tahun 2007 dan pada tahun 2009, penulis diterima di Institut Pertanian Bogor dengan program studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian. Selama menjalani studi di IPB penulis aktif dalam berbagai kepanitiaan dan lembaga kemahasiswaan. Kepanitiaan yang pernah diikuti adalah International Student Summit 2012. Lembaga kemahasiswaan yang pernah diikuti adalah International Student Forum (ISF) dan Association of IDB Sponsored Students in Indonesia (AISI). Penulis adalah salah satu penerima beasiswa Islamic Development Bank (IDB) dari Arab Saudi.
