Persyaratan Sertifikasi Halal Kebijakan dan Prosedur
HAS 23000:2
Tujuan : Peserta memahami prinsip-prinsip dari Kebijakan dan Prosedur dalam Sertifikasi Halal. Peserta dapat menerapkan Prinsip-prinsip dari Kebijakan dan Prosedur dalam Sertifikasi Halal.
Outline Sertifikasi Halal
Langkah-langkah penting dari Sertifikasi Halal MUI. Kebijakan dan Prosedur pada Sertifikasi Halal MUI.
Sertifikasi Halal Sertifikasi Halal adalah sebuah proses melalui serangkaian prosedur yang melibatkan baik produsen dan lembaga sertifikasi Halal untuk membuktikan bahwa produk yang diproduksi telah sesuai dengan ketentuan Halal dan Sistem Manajemen dari bahan, proses produksi, produk, SDM dan prosedur dapat menjamin dan dapat menjaga kehalalan produk secara konsisten.
Komponen Penting dalam Proses Sertifikasi Halal Adanya pemahaman akan Kebijakan, Prosedur, dan Kriteria dari Sertifikasi Halal yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Halal. Adanya personel yang memiliki otoritas dalam memberikan keputusan dalam Aspek Sains (Auditor ) dan Aspek Syariah (Ulama). Sistem dari perusahaan yang dapat menjamin produksi produk Halal. Personel yang ditunjuk resmi oleh perusahaan dan memiliki otoritas dan tanggung jawab dalam menjamin konsistensi Kehalalan produk yang dihasilkan (Tim Manajemen Halal).
Langkah Penting dalam Sertifikasi Halal I. Persiapan dari Perusahaan yang mengajukan Sertifikasi Halal untuk memenuhi Kriteria Sistem Jaminan Halal. II. Proses dalam Sertifikasi Halal oleh LPPOM MUI : Pendaftaran Pengkajian Pre Audit On Site Audit Evaluasi Pasca Audit Penerbitan Sertifikat Halal Mengembangkan Produk/Fasilitas Baru Perpanjangan Sertifikat Halal
Sertifikasi Halal MUI Wajib Mengikuti Kebijakan dan Prosedur Sesuai HAS 23000:2
Kebijakan Prinsip-prinsip dasar yang dirumuskan dan ditegakkan oleh LPPOM MUI, untuk mengarahkan perusahaan dalam mengelola produk halal untuk memperoleh Sertifikat Halal.
Prosedur Rangkaian tahapan yang harus diikuti oleh perusahaan untuk mendapatkan Sertifikat Halal.
Kebijakan Umum • Semua jenis produk dapat diajukan untuk sertifikasi halal seperti makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika, baik berupa bahan baku, produk intermediet dan produk akhir serta produk pendukungnya. • Sertifikasi dapat diajukan oleh berbagai jenis perusahaan (industri pengolahan, RPH, restoran, katering , termasuk oleh distributor). • Proses sertifikasi halal harus mengikuti kebijakan dan prosedur sertifikasi.
Kebijakan Sertifikasi untuk Distributor : • Prioritas ditujukan untuk produsen yang produknya diajukan. • Produsen membuat Surat pernyataan telah memahami persyaratan sertifikasi halal MUI. • Produsen membuat Manual dan mengimplementasi SJH. • Distributor membuat Manual SJH dalam lingkup kegiatan distributor dan mengimplementasikannya.
Produk Kemas Ulang (Repacked) atau Label Ulang (Relabelled) Dapat disertifikasi jika : - Produk tersebut bersertifikat halal MUI, atau - Produk termasuk kategori produk No Risk.
Kebijakan Umum
Produk Pengenceran, Pemurnian Dan Standarisasi Dapat diajukan untuk disertifikasi dengan syarat: • Produk bersertifikat halal MUI; atau • Produk bersertifikat halal lembaga yang diakui MUI dan berasal dari grup perusahaan yang sama dengan produk yang disertifikasi, dan auditor dapat memeriksa formula produk serta informasi lain terkait kehalalan produk (misal fasilitas); • Produk termasuk kategori produk No Risk. • Bahan aditif dan/atau bahan penolong yang digunakan harus halal.
PROSEDUR SERTIFIKASI
A
B
A
B
Prosedur Sertifikasi Halal Online (Cerol-SS23000)
Pendaftaran
• Pendaftaran dilakukan berbasis kelompok produk. • Semua fasilitas produksi harus terdaftar, termasuk jika ada penambahan pabrik, gudang intermediet, maklon, dsb.
• Sertifikasi dapat dilakukan untuk sebagian produk atau seluruh produk . • Jika produk pangan eceran (retail) dengan merk tertentu didaftarkan, maka semua produk dengan merk yang sama yang dipasarkan di Indonesia juga harus didaftarkan. • Sertifikasi restoran/ katering mencakup semua menu.
• Perusahaan menyusun dan menerapkan SJH serta mempunyai status SJH minimal B. • Implementasi SJH dituangkan dalam Manual SJH. • Sertifikasi halal dapat diajukan ke LPPOM MUI Pusat maupun LPPOM MUI Propinsi. • LPPOM MUI Propinsi untuk sertifikasi perusahaan yang bersifat lokal dan nasional tertentu, sedangkan LPPOM MUI Pusat untuk sertifikasi perusahaan nasional dan internasional.
Lingkup Sertifikasi LPPOM MUI Pusat : • Perusahaan dengan kantor pusat di propinsi tertentu dan memiliki cabang di propinsi lain, atau merupakan cabang dari perusahaan lain di luar negeri. • Perusahaan dengan produk dipasarkan ke beberapa propinsi atau untuk ekspor. • Restoran dengan sistem waralaba (franchise). • Perusahaan yang berlokasi di luar negeri.
Lingkup Sertifikasi LPPOM MUI Provinsi • Perusahaan Rumah Potong Hewan (RPH) di provinsi. • Perusahaan yang lokasi kantor/produksi dan pemasarannya hanya di satu provinsi, tidak memiliki cabang atau bukan merupakan cabang perusahaan di provinsi lain. • Perusahaan dengan lokasi kantor/ produksi di satu propinsi dan pemasarannya ke beberapa provinsi dengan kategori produk NO RISK. • Restoran yang hanya ada di satu propinsi, dan tidak bersistem waralaba (franchise). • Perusahaan dengan lokasi produksi/outlet di banyak provinsi dengan manajemen terpisah (merk sama), dengan syarat semua tempat disertifikasi LPPOM MUI masing-masing provinsi.
• RPH di luar negeri yang akan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui MUI, maka dilakukan audit oleh LPPOM MUI dan Komisi Fatwa MUI pada awal sertifikasi dan dilakukan audit pemantauan (surveilance) setiap 3 (tiga) tahun. • Masuk dalam List of MUI Halal Approved Establishment Slaughterhouse menjadi prasyarat untuk RPH yang akan memasarkan produknya di Indonesia.
• Untuk perusahaan yang berlokasi di China, pendaftaran dilakukan melalui kantor perwakilan LPPOM MUI di China ( email:
[email protected] ) • Semua fasilitas produksi (termasuk pabrik tambahan, gudang antara, lokasi maklon dll) harus didaftarkan.
Prosedur Sertifikasi Halal Online (Cerol-SS23000)
Pemeriksaan Kecukupan Dokumen • Dokumen pendaftaran diperiksa oleh Bagian Auditing dan SJH untuk ditentukan kecukupannya. • Jika dokumen belum memenuhi, maka Bidang Auditing mengirimkan Pre Audit Memorandum • Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan akad sertifikasi telah lunas, maka audit dapat dijadwalkan.
Prosedur Sertifikasi Halal Online (Cerol-SS23000)
Biaya Sertifikasi
Biaya Sertifikasi Dilakukan setelah melakulan pendaftaran melalui akad sertifikasi. Meliputi : 1. Biaya audit 2. Sertifikat halal 3. Status nilai implementasi/ Sertifikat SJH 4. Analisis laboratorium (untuk produk tertentu) 5. Publikasi di Majalah Jurnal Halal.
Procedures Of Online Halal Certification
Cerol-SS23000
Pelaksanaan Audit • Dilakukan oleh minimum 2 orang auditor yang dilengkapi dengan surat tugas resmi . • Proses produksi produk yang didaftarkan sertifikasi atau sejenisnya sedang berlangsung. • Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi. • Audit lanjutan dapat dilakukan jika diperlukan • Pada pengembangan/perpanjangan yang tidak memerlukan audit on site, dilakukan audit on desk.
Pelaksanaan Audit • Pada pendaftaran sertifikasi yang melalui BPOM RI, penjadwalan audit dilakukan bersama antara BPOM RI dan LPPOM MUI. • Pengaturan transportasi dan akomodasi menjadi tanggungjawab perusahaan. • Audit dilaksanakan pada jam kerja. • Audit meliputi pemeriksaan dokumen, observasi lapangan, pemeriksaan fisik bahan dan pengambilan sampel (jika dibutuhkan).
Pelaksanaan Audit (lanjutan) Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi. • RPH dan produk Very High Risk (gelatin, kolagen, whey, dll) audit dilakukan di seluruh fasilitas produksi, pengumpul bahan baku, fasilitas pemotongan, dan sebagainya. • Industri Pengolahan : pabrik, tempat penyiapan bahan atau fasilitas lain yang merupakan bagian dari proses produksi atau penyimpanan produk, dan tempat maklon. • Restoran/Katering : kantor pusat, gudang distribusi dan outlet/gerai/tempat penyajian, supplier, produsen produk titipan, tempat RPH/RPA (bila daging tidak dilengkapi Sertifikat halal).
Pelaksanaan Audit (lanjutan) • Laporan audit ditandatangani oleh auditor dan auditi. • Pelaksanaa audit on site mencakup audit implementasi SJH. • Pelaksanaan audit on desk dilakukan di kantor LPPOM MUI.
Procedures Of Online Halal Certification
Cerol-SS23000
Evaluasi Pasca Audit • Evaluasi hasil audit dilakukan melalui forum Rapat Auditor dan Rapat Komisi Fatwa. • Sertifikat halal akan diterbitkan jika produk sudah dinyatakan halal dalam Rapat Komisi Fatwa.
Rapat Auditor • Dijadwalkan setiap minggu. • Diikuti oleh seluruh auditor LPPOM MUI. • Jika masih ada kekurangan, maka Bagian Auditing mengirimkan audit memorandum kepada perusahaan. • Jika hasil audit sudah memenuhi kriteria, maka auditor menyiapkan Laporan Hasil Audit yang akan disampaikan dalam Rapat Komisi Fatwa.
Rapat Komisi Fatwa • Dijadwalkan setiap minggu • Sampel produk eceran (retail) diperlihatkan pada Rapat Komisi Fatwa. • Jika Rapat Komisi Fatwa memutuskan bahwa masih terdapat kekurangan, maka Bidang Auditing mengirimkan kembali audit memorandum kepada perusahaan. • Setelah status kehalalan diputuskan Komisi Fatwa, maka perusahaan harus mengirimkan daftar bahan yang telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan untuk ditandatangani oleh Direktur LPPOM MUI
Analisa Laboratorium • Pengujian kandungan babi/turunannya serta pengujian kandungan alkohol untuk produk tertentu. • Pengujian Kandungan Babi/Turunannya untuk perusahaan dengan kategori produk daging dan olahannya. • Sampel berasal dari tempat produksi atau pasar. • Untuk perusahaan dengan produk tertentu wajib melakukan analisa laboratorium (kandungan babi atau alkohol) secara berkala (minimal 6 bulan sekali). • Membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai jadwal audit internal
Penerbitan Sertifikat Halal Diterbitkan setelah produk tersebut dinyatakan halal dalam rapat Komisi Fatwa MUI.
• Ditandatangani oleh Ketua Umum MUI, Ketua Komisi Fatwa MUI dan Direktur LPPOM MUI. • Berlaku selama dua tahun. • Berisi data nomor Sertifikat, nama dan alamat perusahaan, nama dan alamat pabrik, nama produk secara rinci serta masa berlaku Sertifikat.
Pengembangan Produk/Fasilitas Pengembangan mencakup : • penambahan produk untuk disertifikasi (produk baru / reformulasi / penggantian nama) • Penambahan fasilitas produksi • Penambahan gerai/outlet bagi restoran.
Menjadi tambahan pada Lampiran Sertifikat Halal
• Pengembangan produk/penambahan fasilitas/gerai disampaikan secara tertulis ke LPPOM MUI dengan pengisian aplikasi pendaftaran. • Perlu atau tidaknya dilakukan audit berdasarkan status SJHnya. Khusus untuk restoran, penambahan gerai/outlet tetap dilakukan audit.
Perpanjangan Sertifikat Halal • Pendaftaran ulang sebelum berakhirnya masa berlaku Sertifikat Halal. • Permohonan perpanjangan akan diberlakukan berdasarkan ketentuan status SJH. • Bila perusahaan tidak melakukan perpanjangan Sertifikat Halal, maka LPPOM MUI berhak mengumumkan kepada masyarakat luas.
Logo LPPOM MUI • Perusahaan harus mencantumkan logo LPPOM MUI pada kemasan produk yang bersertifikat halal. • Untuk restoran, logo LPPOM MUI dapat dicantumkan di gerai restoran. • Untuk katering, logo LPPOM MUI dapat dicantumkan di tempat penyajian dan media promosi. • Aturan pencantuman logo halal pada produk eceran (retail) mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh BPOM RI.
Ketentuan Lain-lain 1. Perubahan Data Sertifikasi 2. Penerbitan Surat Keterangan dalam Proses Sertifikasi 3. Penerbitan Surat Keterangan Halal 4. Masa Tenggang Proses Sertifikasi Halal 5. Revisi Sertifikat Halal 6. Legalisir Sertifikat Halal 7. Konversi Sertifikat Halal 8. Jaminan Pasca Sertifikasi 9. Inspeksi Mendadak (Sidak
Perubahan Data Sertifikasi • Perubahan data dari data yang tercantum di formulir pendaftaran harus melaporkan ke LPPOM MUI secara tertulis. • Jika perubahan data dilakukan pada saat audit, maka auditor akan mengisi form Berita Acara Perubahan Data Sertifikasi Halal sebelum diproses lebih lanjut terkait akad sertifikasi. • Perubahan data yang dilakukan sebelum Sertifikat halal diterbitkan, maka perubahan data dilakukan dengan pengajuan surat permohonan resmi. • Perubahan data berupa penambahan produk atau fasilitas setelah proses audit, maka perusahaan harus mengisi formulir pendaftaran untuk disertifikasi.
Penerbitan Surat Keterangan dalam Proses Sertifikasi • Diterbitkan berdasarkan permintaan perusahaan. • Untuk pendaftaran baru dan pengembangan, Surat diterbitkan setelah proses audit. • Untuk perpanjangan, Surat diterbitkan setelah pendaftaran perpanjangan selambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku Sertifikat halal • Berlaku selama 3 (tiga) bulan dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
Penerbitan Surat Keterangan Halal • Diterbitkan berdasarkan permintaan dari perusahaan dan telah dinyatakan lulus dalam Rapat Komisi Fatwa MUI. • Berlaku selama 1 (satu) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
Masa Tenggang Proses Sertifikasi Halal • Proses sertifikasi dianggap batal jika dalam waktu 3 (tiga) bulan perusahaan tidak memberikan tanggapan sama sekali atas proses sertifikasi yang sedang berlangsung. • LPPOM MUI dapat menghentikan proses sertifikasi jika dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal audit dilakukan tidak ada kemajuan dalam penyelesaian proses sertifikasi halal. • Proses sertifikasi dapat dilanjutkan kembali jika perusahaan melakukan pendaftaran ulang.
Revisi Sertifikat Halal • Pengajuan revisi Sertifikat halal dilakukan bila : - Terdapat kesalahan penulisan dalam Sertifikat halal; - Perubahan nama produk; - Perubahan nomor Sertifikat halal dan kelompok produk; - Perubahan nama perusahaan. • Revisi Sertifikat halal tidak menutup kemungkinan dilakukan audit kembali sebelum permohonan revisi dipenuhi. • Permohonan Revisi SH dilakukan secara tertulis kepada bidang Administrasi & Sertifikasi
Legalisir Sertifikat Halal • Untuk kepentingan tertentu, misalnya izin bea cukai produk impor, LPPOM MUI dapat melakukan legalisir atas Sertifikat Halal MUI yang masih berlaku. • Perusahaan mengajukan surat permohonan Legalisir Sertifikat halal kepada LPPOM MUI dan membayar biaya legalisir sesuai aturan yang ada.
Konversi Sertifikat Halal • LPPOM MUI Pusat dapat melakukan konversi atas Sertifikat Halal MUI Propinsi yang masih berlaku. • Konversi dilakukan dengan mengajukan permohonan ke LPPOM MUI Propinsi, disertai dengan dokumen pendukung. • LPPOM MUI Propinsi mengirimkan permohonan konversi dan dokumen pendukungnya ke LPPOM MUI Pusat, dengan disertai Berita acara Komisi Fatwa MUI Propinsi. • Audit dapat dilakukan jika dinilai perlu untuk memeriksa pemenuhan Kriteria SJH. • LPPOM MUI Pusat menerbitkan Sertifikat Halal jika produk sudah dinyatakan halal dalam Rapat Komisi Fatwa MUI Pusat.
Jaminan Pasca Sertifikasi • Perusahaan harus menyerahkan laporan berkala penerapan SJH setiap 6 (enam) bulan sekali. • Penggunaan bahan baru, termasuk bahan yang sama dari produsen yang berbeda, dalam proses produksi atau trial pada fasilitas produksi, harus meminta persetujuan penggunaannya ke LPPOM MUI. • Bahan baru yang telah mendapatkan persetujuan dimasukkan ke dalam Daftar Bahan. • Up date Daftar Bahan dapat dilakukan setiap enam bulan, bersamaan dengan penyerahan laporan berkala untuk ditandatangani oleh Dir. LPPOM MUI.
Inspeksi Mendadak (Sidak) • Kriteria perusahaan yang diberlakukan Sidak : - Perusahaan yang telah memperoleh Sertifikat SJH. - Perusahaan dengan produk kategori very high risk - Perusahaan dengan produk risk atau low risk, jika dicurigai tidak lagi memenuhi kriteria SJH. • Pelaksanaan sidak dapat dilakukan tanpa pemberitahuan atau dengan pemberitahuan. • Laporan sidak ditandatangani oleh auditor dan auditi. • Jika terdapat ketidaksesuaian, maka ditindaklanjuti sesuai dengan keputusan LPPOM MUI.
Terima kasih
