PERSYARATAN SERTIFIKASI GURU Syarat mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan jabatan:: 1. Memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau D4, kecuali telah berusia lebih dari 50 tahun dan pengalaman kerja lebih dari 20 tahun tahun.. 2. Sudah bertugas dan berstatus sebagai guru tetap sejak 29 Desember 2005 (sebelum UU Nomor 14 14//2005 diberlakukan diberlakukan)). 3. Melaksanakan beban kerja minimal 24 JTM/ JTM/pekan pekan..
Berdasarkan persyaratan tersebut, sekitar 360 360..000 orang dari 515 515..453 orang guru yang dapat mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan di lingkungan Kementerian Agama Agama..
43
PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI GURU Guru yang sudah lulus sertifikasi berhak mendapatkan tunjangan profesi dengan syarat sebagai berikut berikut:: 1. Memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru (NRG).. (NRG) 2. Memenuhi beban kerja guru sebanyak 24 JTM/ JTM/minggu minggu.. 3. Mengajar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki.. dimiliki 4. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat tugas tugas.. 5. Ditetapkan sebagai guru profesional (KMA No No.. 73 Tahun 2011 2011)). 44
PERMASALAHAN DALAM PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU 1.
Keterlambatan data kelulusan sertifikasi dari LPTK yang menyebabkan penyediaan anggaran tunjangan profesi belum dapat dialokasikan pada DIPA tahun berjalan berjalan..
2.
Keterlambatan dalam penerbitan NRG yang melewati tahun berlakunya pembayaran tunjangan profesi profesi..
3.
Keterbatasan alokasi anggaran pendidikan untuk membayar tunjangan profesi guru yang disebabkan adanya peserta baru baru,, kenaikan gaji berkala berkala,, kenaikan pangkat pangkat//golongan golongan,, dan kenaikan gaji pokok pokok..
4.
Masih terdapat perbedaan pemahaman antara satker di lingkungan Kemen Kemena ag dengan KPPN setempat terkait pelaksanaan PMK 164 164//2010 tentang pembayaran tunjangan profesi profesi..
5.
Guru agama yang diangkat oleh Kemendikbud dan Pemda tunjangan profesinya masih dibebankan pada anggaran DIPA Kementerian Agama Agama..
45
STRATEGI PENYELESAIAN TUNJANGAN PROFESI GURU TERHUTANG
1. Mulai tahun 2014, Kementerian Agama telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp603 milyar untuk membiayai pembayaran hutang tunjangan profesi guru dengan rincian sebagai berikut: (dalam Jutaan Rupiah)
NO
PROGRAM
1
Pendidikan Islam
2
TUNJANGAN PROFESI GURU TERHUTANG
ALOKASI 2014
2.795.323
410.350
Bimbingan Masyarakat Kristen
125.982
125.982
3
Bimbingan Masyarakat Katolik
123.290
54.658
4
Bimbingan Masyarakat Buddha
12.018
12.018
3.056.613
603.008
JUMLAH
47
Lanjutan… 2. Kemenkeu meminta agar Kemenag tidak mencairkan anggaran tunjangan profesi guru terhutang yang dialokasikan pada tahun 2014 sebesar Rp603 milyar sampai selesai audit oleh BPKP dan Itjen Kemenag. 3. BPKP bersama Itjen Kemenag telah selesai melakukan join audit data tunjangan profesi guru terhutang pada bulan Juni 2014 dengan hasil bahwa jumlah hutang tunjangan profesi lebih rendah dibanding dengan data awal. 4. Pada bulan Mei 2014 Kemenag memperoleh tambahan anggaran untuk pembayaran tunjangan profesi guru terhutang sebesar Rp2 T melalui APBN-P. 5. Sesuai hasil audit BPKP, besaran tunggakan tunjangan profesi guru sebesar Rp1,9 T lebih kecil dibanding dengan data awal sebelum diverivikasi. 6. Kemenag sedang mempersiapkan pendistribusian anggaran tunjangan profesi guru terhutang kepada satuan kerja terkait
48
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN TERKAIT TUNJANGAN PROFESI TERHUTANG 1. Keterlambatan data kelulusan sertifikasi dari LPTK sehingga penyediaan anggaran untuk tunjangan profesi belum dapat tertampung pada penyusunan RKA K/L pagu definitif. 2. Keterlambatan penerbitan NRG sehingga melewati tahun berlakunya tunjangan profesi. 3. Keterbatasan anggaran pendidikan untuk membayar tunjangan profesi yang setiap tahunnya meningkat karena peserta baru, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan, dan kenaikan gaji pokok yang setiap tahunnya naik dari 10 sampai dengan 6 persen. 4. Masih ada perbedaan persepsi terhadap pemahaman PMK nomor 164/2010 terkait pembayaran tunjangan profesi
64
STRATEGI DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN TUNJANGAN PROFESI TERHUTANG 1. Perlu dilakukan verifikasi data tunjangan terhutang oleh BPKP dan Inspektorat Jenderal untuk memperoleh validitas data kebutuhan anggaran secara akurat. 2. Dibebankan pada sumber pendanaan lain di Kementerian Keuangan dan Bappenas mengingat anggaran yang tersedia pada setiap tahunnya sangat terbatas 3. Jika seluruh hutang tunjangan profesi dibayarkan sekaligus melalui anggaran Kementerian Agama, maka banyak target capaian yang telah ditetapkan pada kegiatan prioritas nasional dan prioritas bidang (RKP) tidak akan tercapai 4. Dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun sesuai dengan ketersediaan anggaran tanpa harus memangkas anggaran untuk kegiatan prioritas RKP
65
