SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL sinergi implementasi UU No. 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
BADAN STANDARDISASI NASIONAL Bogor, 15 Desember 2014
Pengantar Sejarah Singkat BSN & KAN Kementan (Plus KKP sekrng) Kemendag Kemenperin BPPT BPOM
Keppres no 13/1997: Pustand LIPI Badan Standardisasi Keppres no 7/1989: Nasional (DSN Dewan Standardisasi dihapus) Nasional
1989
(BJ HABIBIE) 1989-1997
1997
PP 102/2000 tentang Standardisasi NasionalProses SNI; Keppres 103, 78,79 tng BSN,KAN dan KSNSU
2000-2001
UU No 20 Tahun 2014 dan Turunan PP, Kepres
2014-2015
Haerudi, Iman Sudarwo, Bambang Setiadi, Bambang Prasetya
STRUKTUR ORGANISASI BSN DAN KAN
KAN KONSIL
VISI DAN MISI VISI : Menjadi lembaga terpercaya dalam mengembangkan Standar Nasional Indonesia untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional sesuai dengan perkembangan Iptek
Mengembangkan SNI Mengembangkan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian Meningkatkan persepsi masyarakat dan partisipasi stakeholder dlm Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Membangkan kebijakan SPK nasional
PERUMUSAN STANDARD SNI (BSN)
• 9911 SNI (8041 SNI applicable) per agustus 2014 • 100 Komite Teknik tersebar di 20 Kementerian dan LPNK • Beranggotakan sekitar 15-30 orang pakar, swasta, pemerintah, asosiasi industri
AKREDITASI (PENILAIAN KESESUAIAN) (KAN)
1. Mengakreditasi lebih 1200 (Lembaga Sertifikasi, Inspeksi, Lab Uji, Kalibrasi 2. Lebih dari 800 Assesor dan Reviewer-Komtek (Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang Kementerian-LPNK, Profesional Swasta.
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Undang Undang No. 20 tahun 2014 mencakup standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk Barang, Jasa, Sistem, Proses, dan Personal Standardisasi mencakup kegiatan merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, dan memelihara standar Penilaian Kesesuaian mencakup kegiatan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi Kompetensi lembaga yang melakukan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi dijamin melalui akreditasi Penyusunan sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk keyakinan beragama, budaya dan kearifan lokal Tugas Pemerintah di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dilaksanakan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tugas emerintah di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
memfasilitasi pemangku kepentingan Ruang lingkup utama UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN di bidang: • • • • • • • • • • • •
• •
Perdagangan Industri Perlindungan konsumen Metrologi legal Ilmu pengetahuan dan teknologi Lingkungan hidup Perhubungan Komunikasi Pertahanan Kesehatan Pertanian Peningkatan efisiensi produksi, Jaminan produk halal dll pemangku kepentingan
AKREDITASI LPK SERTIFIKASI
sertifikasi
BARANG, JASA, SISTEM, PROSES, PERSONAL
persyaratan barang, jasa, sistem, proses, personal
hasil uji dan inspeksi
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
•PENGUJIAN •INSPEKSI Standar Nasional Satuan Ukuran
Jaminan kebenaran hasil pengukuran
•Kalibrasi •Bahan acuan
Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
IAF, ILAC, PAC, IAF, SMIIC AC ISO, IEC, CAC, PASC, SMIIC Organisasi internasional dan regional
Peraturan perundangan dan regulasi sektoral
BIPM, APMP
PENGAKUAN INTERNASIONAL
MRA 1. 2. 3. 4.
MLA
1. 2. 3. 4.
Laboratorium Penguji Laboratorium Kalibrasi Lembaga Inspeksi Laboratorium Medik
Lembaga Sertifikasi SM Lembaga Sertifikasi SML Lembaga Sertifikasi Produk Lembaga Sertifikasi Keamanan Pangan
RECOGNITION OF KAN INTERNASIONAL ACREDITATION
ILAC / IAF EA
IAF SADCA ILAC cooperation EA APLAC Cooperation PAC IAAC SADCA
APLAC/PAC
International Accreditation Forum IAAC International laboratories accreditation European co-operation for Accreditation Asia Pacific Laboratory Accreditation Pasific Acreditation Cooperation Inter-American Accreditation Cooperation Southern African Accreditation Cooperation
Pengakuan internasional terhadap “satuan ukuran” CMC Indonesia dalam CIPM MRA
Jamin bahwa timbangannya benar DC voltage, current, and resistance (39) Impedance up to the MHz range (10) Sound in air (15) Dimensional metrology (5) Pressure (3) Mass, mass standards (24) Temperature (11)
Sampai Oktober 2014: 107 lingkup
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
memfasilitasi pemangku kepentingan BSN telah menetapkan lebih dari 8000 SNI yang berpotensi digunakan sebagai persyaratan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan, peningkatan mutu dan daya saing produk nasional, pengembangan kapasitas industri nasional, dan peningkatan kualitas hidup bangsa BSN melalui KAN telah mengakreditasi lebih dari 1200 lembaga (laboratorium, lembaga inspeksi, dan lembaga sertifikasi) yang kompetensinya diakui di tingkat internasional yang berpotensi dioptimalkan untuk memberikan bukti obyektif terhadap mutu produk nasional untuk peningkatan daya saingnya di pasar domestik maupun pasar global BSN bersama-sama dengan LIPI dan BATAN telah menyediakan lebih dari 100 acuan pengukuran nasional yang diakui di tingkat internasional untuk digunakan sebagai acuan bersama dalam pembuktian obyektif terhadap mutu produk nasional kerjasama internasional, dan keanggotaan dalam organisasi internasional di bidang standardisasi berpotensi digunakan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi tentang peraturan teknis dan standar yang diterapkan di negara-negara tujuan impor yang dapat dimanfaatkan untuk pembinaan terhadap sektor produksi nasional dalam rangka penetrasi produk indonesia ke pasar global
kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam Undang Undang Jaminan Produk Halal • •
•
•
•
penyusunan , penetapan, dan penerapan Standar Halal diperlukan 1 (satu) Standar Nasional tentang Halal untuk menjaga kesatuan umat pengujian Produk Halal diperlukan laboratorium uji yang kompeten, bila diperlukan pengujian terhadap produk berdasarkan persyaratan kompetensi laboratorium (SNI ISO/IEC 17025) sertifikasi Halal diperlukan sistem sertifikasi halal untuk memberikan kepercayaan kepada umat tentang kehalalan produk (SNI ISO/IEC 17021, SNI ISO 22000 dan SNI ISO/IEC 17065) akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal untuk memastikan kompetensi, independensi, dan imparsialitas pelaksanaan proses sertifikasi oleh Lembaga Pemeriksa Halal (SNI ISO/IEC 17011) sertifikasi Auditor halal untuk memastikan kompetensi auditor yang bekerja untuk Lembaga Pemeriksa Halal berdasarkan persyaratan kompetensi lembaga sertifikasi personel (SNI ISO/IEC 17024)
Perkembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tentang Halal di tingkat Internasional •
•
•
•
pegembangan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian Halal di tingkat internasional dilakukan oleh the Standard and Metrology Institutes for Islamic Countries (SMIIC) SMIIC merupakan organisasi kerjasama antar lembaga standardisasi, lembaga metrologi, dan lembaga akreditasi dari negara anggota Organization of Islamic Conference (OIC) sesuai dengan Term of Reference pembentukan SMIIC, anggota SMIIC adalah lembaga-lembaga yang mewakili pemerintahan negara anggota OIC dalam forum International Organization for Standardization (ISO), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), International Accreditation Forum (IAF) dan Metre Convention BSN sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggungjawab terhadap kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian dan KAN seabagai Lembaga Akreditasi LPK di Indonesia mewakili pemerintah Indonesia dalam SMIIC, sampai saat ini masih berstatus observer
Perkembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tentang Halal di tingkat Internasional •
SMIIC telah merumuskan dan menetapkan standar yang berkaitan dengan jaminan produk halal, yaitu: 1. OIC/SMIIC 1: 2011 : General Guidelines on Halal Food (with the references of CODEX, ISO 22000, ISO 22005 + Islamic Fiqh Rules) 2. OIC/SMIIC 2: 2011 : Guidelines for Bodies Providing Halal Certification (Adapted from ISO/IEC Guide 65, ISO/IEC 17021, ISO/TS 23000) 3. OIC/SMIIC 3: 2011 : Guidelines for The Halal Accreditation Body Accrediting Halal Certification Bodies (Adapted from ISO/IEC 17011)
•
•
•
Pada tahun 2013 SMIIC menyelenggarakan International Halal Accreditation Forum (IHAF) di Istanbul ,yang ditindaklanjuti dengan pembentukan SMIIC – Accreditation Committee Pada sidang SMIIC – Accreditation Committee dalam bulan November 2014 telah dibentuk Sub-Committee on Multilateral Arrangement (SC on MLA) untuk membahas skema saling pengakuan sistem sertifikasi halal antar negara-negara anggota OKI meskipun Indonesia masih berstatus observer, KAN – BSN diminta untuk menjadi anggota SC on MLA
Peluang Adopsi Rekomendasi SMIIC untuk fasilitasi daya saing produk HALAL
ISO/IEC 17011 + Islamic Fiqh Rules
SMIIC 3:2011
Halal Accreditation Body
KAN
beroperasi berdasarkan ISO/IEC 17011 dan telah diakui oleh APLAC/PAC/ILAC/IAF
Menilai Kompetensi Lembaga Sertifikasi HALAL ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO /IEC 17025, ISO/TS 22003 + Islamic Fiqh Rules
CODEX, ISO 22000, ISO 22005 + Islamic Fiqh Rules
SMIIC 2:2011
Halal Certification Bodies (HCB) including Testing Laboratory
LS Halal
Menilai Kesesuaian terhadap Standar dan Pedoman HALAL
SMIIC 1:2011
Products, Services, Organization
Produsen halal
Pengakuan internasional terhadap sistem akreditasi KAN telah mencakup pengakuan kompetensi lembaga yang berooperasi berdasarkan ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17025, ISO/TS 22003 ISO 20000 Sertifikat halal yang diperoleh dapat digunakan untuk fasilitasi daya saing produk halal nasional
usulan sinergi UU SPK dan UU JPH dalam sistem akreditasi dan sertifikasi halal Kemenag BPJPH
Koordinasi
Skema khusus halal (SMIIC 3)
Fatwa
Pengoperasian Skema Pemeriksaan Halal
Akreditasi LPH/ SMIIC 2 Komtek SNI Komtek SNI
Registrasi
Pengawasan LPH
Persyaratan Produk Halal
L SLembaga /Pemeriksa Pemeriksa HalalHalal (LPH)
Fatwa
Laboratorium Uji Lembaga Inspeksi Pengesahan dan Persetujuan Penggunaan tanda Halal Pernyataan Kesesuaian terhadap Standar Halal
Produsen Pengawasan Produk Halal
MUI
Produk bertanda halal
kronologis Kerjasama Nasional Pengembangan SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL Awal th 2001: BSN membentuk Tim Pengembangan Sistem Akreditasi Lembaga Sertifikasi Halal Akhir th 2001: terbit Kepmen Agama No. 518, No. 519, dan No. 525 yang diantaranya terdapat ketentuan STIKERISASI Halal, penunjukkan Perum PERURI sbg pencetak label halal dan LP POM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal. Tgl 24-25 Mei 2003: Rakornas Jaminan Produk Halal oleh Kementerian Agama September 2003: Dep Agama menyiapkan RPP/RUU ttg Jaminan Produk Halal awal 2014 BSN: bersilaturahim dengan LPPOM – MUI tentang pengembangan sistem akreditasi dan sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan umat juli 2014: dicapai kesepakatan untuk memulai penyusunan SNI Sistem Jaminan Halal dengan mengadopsi Halal Assurance System (HAS) 23000 – MUI Mei – Agustus 2014: KAN – LPPOM MUI menyusun Persyaratan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal
kronologis Kerjasama Nasional Pengembangan SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL Mei – Agustus 2014: KAN mempersiapkan pembentukan Panitia Teknis Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal, dan pengambil keputusan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal Oktober – November 2014: BSN mempersiapkan perumusan SNI Halal dengan mengadopsi HAS 23000 MUI, dan membentuk Pania Teknis Perumusan Standar Halal akhir Agustus 2014: BSN – KAN – LPPOM MUI menyelenggarakan diskusi persyaratan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal dan pelatihan tentang standar untuk lembaga pemeriksa halal untuk LPPOM MUI Pusat dan 5 LPPOM MUI daerah BSN – KAN – LPPOM MUI merencanakan launching sistem akreditasi lembaga pemeriksa halal dalam rangkaian acara Bulan Mutu Nasional (14 – 16 November 2014), namun kemudian ditunda, dengan pertimbangan memerlukan konsolidasi nasional tentang Sistem Jaminan Produk Halal setelah UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ditetapkan.
www.bsn.go.id www.kan.or.id Email:
[email protected]
