Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama R.I.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL Disampaikan Oleh:
Drs. H. Muhammad Tambrin, M.M. Pd. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam
Pada Acara Temu Wicara dengan Perkosmi
Muqadimah
ِ وِح إ ا ََّل ُم اح َّر ًما عا ا َٰل اط ِ ق ُق ْل اَل َأ ِجدُ ِِف اما ُأ ون ام ْي ات ًة َأ ْو اد ًما ام ْس ُفو ًحا َأ ْو لا ْح ام اِع ي ا ْط اع ُم ُه إ ََّل َأ ْن يا ُك ا ٍ ا ِ ِ ِخ ْ ِْني ٍر فاان َّ ُه ِر ْج ٌس ِ Artinya: “Katakanlah, tidaklah kujumpai dalam wahyu yang diberikan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi, karena semua itu adalah najis”[QS al An’am:145].
ُ إ َّن هللا او ار ُس ا هللا إلَيا ُو اد إ َّن ِ ْ وَل اح َّر ام ب ا ْي اع إ ْمخل ِر اوإمل ْي ات ِة او ُ «قااتا ال:إخلْني ِر اوإ َأل ْصناا ِم» َّمث قال عند ذكل ِ َُا ِ ُ ُ ُ ا ُ هللا ل َّما اح َّر ام ») َّمث اَب ُعو ُه فاأَكوإ ثا امنا ُه١(ُشو امهاا ا اَجلو ُه ا “Sesungguhnya Allah dan rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung”. Kemudian Nabi mengatakan, “Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka menjadikan lemak bangkai sebagai minyak lantas menjualnya dan menikmati hasil penjualannya” [HR Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdillah]. 2
Latar Belakang
Butir pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa yang secara filosofis mencerminkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan menjamin agar dapat beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Syariah Islam, memerintahkan umatnya agar dari segi makanan dan barang gunaan memakan atau menggunakan bahan-bahan yang baik, suci, dan bersih. Di negara-negara muslim industri halal memberikan kontribusi untuk pengembangan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. 3
Tim Penyusun Undang-Undang JPH
Sesuai dengan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R.09/Pres/01/2012, tanggal 10 Januari 2012 tentang Penunjukan Wakil untuk Membahas Rancangan Undang-Undang JPH, Presiden menugaskan Menteri Agama, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan HAM untuk menjadi tim Panja Pemerintah dalam pembahasan Undang-Undang JPH. Dalam perkembangannya di tahun 2012 tim Panja Pemerintah diperkuat oleh tim Kementerian Kesehatan sampai dengan Rancangan Undang-Undang JPH di paripurnakan.
4
5
6
Pengesahan Undang-Undang JPH
Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 25 September 2014 menyetujui Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) menjadi UndangUndang. Pada tanggal 17 Oktober 2014, Presiden RI Ke-6 Soesilo Bambang Yudhoyono mengesahkan RUU JPH yang telah disetujui DPR RI tersebut menjadi Undang-Undang.
Pada hari yang sama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kabinet Indonesia Bersatu II, Amir Syamsudin mengundangkannya menjadi UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 7
Tujuan JPH
Penyelenggaraan JPH bertujuan: 1.memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan
2.meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.
8
Sifat Pengaturan
Sifat pengaturan sertifikasi halal adalah “wajib” (mandatory) bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang JPH diundangkan (Pasal 4 Undang-Undang JPH).
Sebelum kewajiban bersertifikat halal diberlakukan, maka jenis-jenis produk yang wajib bersertifikat halal diatur secara bertahap melalui Peraturan Pemerintah (Pasal 67 Undang-Undang JPH). Produk segar asal hewan yang wajib bersertifikat halal sebagaimana telah diatur pada peraturan sebelumnya, maka sifat pengaturan sertifikasi halalnya adalah tetap “wajib” (mandatory).
9
Sertifikat Halal
1.
Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan BPJPH berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Halal Produk yang dikeluarkan oleh MUI;
2. Permohonan Sertifikat Halal diajukan Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH; 3. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada produknya; 4. Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan;
10
Usulan Tahapan Proses Kewajiban Sertifikasi Halal
Menindaklanjuti amanat Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang JPH, maka sebelum kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan diberlakukan di Indonesia pada tahun 2019, pemerintah menetapkan jenis produk wajib bersertifikat halal secara bertahap sejak 1 November 2016, yaitu: 1. Tahun pertama: produk makanan dan minuman 2. Tahun kedua: produk kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan 3. Tahun ketiga: produk obat dan biologi Tahapan tersebut merupakan usulan Kementerian Agama dalam draf Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang JPH, yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dan diputuskan bersama oleh Tim Antar Kementerian (Perdagangan, Perindustrian, Kesehatan, Pertanian, Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Hukum dan HAM). 11
Ketentuan Sebelum BPJPH Dibentuk
1. Sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan permohonan atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara memperoleh Sertifikat Halal yang berlaku sebelum Undang-Undang JPH diundangkan (Pasal 59); 2. MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH dibentuk (Pasal 60); 3. LPPOM MUI melaksanakan tugas pemeriksaan dan/atau pengujian produk sampai terbentuknya LPH berdasarkan Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang JPH; dan 4. Produk yang telah disertifikasi halal MUI tetap berlaku sertifikatnya sampai habis masa waktunya. 12
Pengaturan lebih lanjut atas Undang-Undang JPH
1
• Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja BPJPH---Telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama
2
• Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana JPH dan Pembiayaan Sertifikasi Halal dan Pembiayaan Sertifikasi Halal---Dalam tahap pembahasan dengan tim antar kementerian
3
• Peraturan Menteri mengenai hal-hal teknis terkait penyelenggaraan JPH---Dalam tahap penyusunan di tim internal Kementerian Agama 13
Pengaturan lebih lanjut atas Undang-Undang JPH
Peraturan Pemerintah 1. Kerja sama BPJPH dengan Kementerian dan/atau lembaga terkait, LPH, dan MUI 2. Ketentuan lebih lanjut dari LPH 3. Lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) 4. Biaya sertifikasi halal 5. Kerja sama internasional di bidang JPH 6. Tata cara registrasi sertifikat halal 7. Pengawasan JPH 8. Tahapan jenis-jenis produk wajib bersertifikat halal 14
Pengaturan lebih lanjut atas Undang-Undang JPH
Peraturan Menteri 1. Sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Proses Produk Halal (PPH) 2. Sanksi administratif atas pelanggaran pengusaha pemilik sertifikat halal 3. Penyelia halal 4. Tata cara pengajuan sertifikasi halal 5. Tata cara penetapan LPH 6. Ketentuan label halal 7. Sanksi administratif atas pelanggaran pencantuman label halal 8. Ketentuan pembaruan sertifikat halal 9. Pengelolaan keuangan BPJPH 10.Sanksi administratif atas pelanggaran registrasi sertifikat halal 11. Peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan 15
Pasar Halal Dunia
Berdasarkan Laporan State of the Global Islamic Economy tahun 2013 yang di publikasikan oleh Thomson Reuters dan bekerja sama dengan Dinar Standard, diperoleh peringkat negara dengan konsumen produk halal terbanyak sebagai berikut: a. Konsumen produk pangan halal: Indonesia ($ 190 milyar), Turki ($168 milyar), Pakistan ($108 milyar), dan Iran ($97 milyar). b. Konsumen produk pakaian dan fashion muslim: Turki ($39,3 milyar), PEA ($22.5 milyar), Indonesia ($18,8 milyar), dan Iran ($17,1 milyar). c. Konsumen produk pariwisata halal: Arab Saudi ($17,8 milyar), Iran ($14,3 milyar), PEA ($11,2 milyar), Qatar ($7,8 milyar), Kuwait ($7,7 milyar), dan Indonesia ($7,5 milyar). d. Media halal dan rekreasi: Turki ($30,3 milyar), Indonesia ($9,4 milyar), Amerika ($9,1 milyar), Iran ($9 milyar), dan Perancis ($8,4 milyar). e. Konsumen produk farmasi: Turki ($8,9 milyar), Arab Saudi ($5,9 milyar), Indonesia ($4,9 milyar), dan Iran ($3,7 milyar). f. Konsumen produk kosmetik: PEA ($4,9 milyar), Turki ($4,4 milyar), dan India ($3,5 milyar) 16
Pasar Halal Dunia
Negara dengan penghasil produk halal terbanyak sebagai berikut: a. Negara penghasil produk pangan halal: Malaysia, PEA, dan Australia b. Negara penghasil produk pakaian dan fashion muslim: PEA, Cina, dan Italia c. Negara penghasil produk pariwisata halal: Malaysia, PEA, dan Singapura d. Negara penghasil media halal dan rekreasi: Singapura, PEA, dan Amerika e. Negara penghasil produk farmasi dan kosmetik halal: Malaysia, Mesir, dan Singapura. Belanja kosmetik halal dunia mencapai $46 milyar di tahun 2013 dan diperkirakan mencapai $73 milyar di tahun 2019. 17
18
19
Peringkat Negara Penghasil Produk Halal Menurut Global Islamic Economy Indicator (GIEI) No
Negara
Nilai GIEI
Pangan Halal
Keuangan Syariah
Travel
Fashion
Media & Rekreasi
Farmasi & Kosmetik
1
Malaysia
111.5
81.4
162.2
101.4
20.5
52.7
57.4
2
PEA
71.6
70.5
80.9
65.0
29.7
80.4
46.9
3
Bahrain
64.8
46.0
94.7
47.8
11.0
43.9
37.2
4
Oman
50.0
56.0
55.6
31.8
12.6
36.6
38.2
5
Arab Saudi
46.6
54.3
48.7
36.3
13.4
33.9
40.6
6
Qatar
44.3
56.5
41.6
41.3
10.3
42.4
32.6
7
Kuwait
42.4
50.0
44.6
28.5
10.2
37.1
28.8
8
Jordan
41.3
54.6
36.1
43.3
15.1
26.8
43.9
9
Pakistan
36.8
43.5
37.7
22.3
19.8
10.4
50.9
10
Indonesia
33.8
36.3
36.1
35.5
19.4
9.1
41.3
11
Brunei
33.3
41.1
30.8
29.0
6.4
36.2
43.5
12
Sudan
32.3
40.4
32.8
19.8
12.3
11.0
30.4
13
Singapura
32.2
46.0
12.0
56.2
24.5
90.7
53.0
14
Turki
30.4
44.5
17.5
49.7
27.6
30.8
31.7
15
Australia
27.5
56.7
6.0
23.2
12.8
40.5
21.3
20
Pasar Halal Dunia
Populasi muslim dunia diperkirakan meningkat dari 1,7 milyar di tahun 2014 menjadi 2,2 milyar di tahun 2030. Sesuai dengan hasil riset Pew Research Center yang menyatakan bahwa populasi muslim dunia tumbuh dua kali lipat dari populasi non muslim dunia lebih dari 2 dekade ke depan, dengan perbandingan tingkat pertumbuhan rata-rata 1,5% muslim : 0,7% non muslim. Dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 1,80% (± 117.000.000) per tahun, maka prospek pengembangan pasar produk halal dunia menjadi sangat potensial. 21
Perkembangan Pasar Halal Dunia
Seiring dengan perkembangan pasar halal dunia, maka tumbuh berbagai investasi halal dunia, seperti: a.Brasil Food Company (BFC) yang menjadi suplier produk halal Brasil ke pasar global b.The Saudi Arabian Food Group Almunajem, produsen produk pangan beku asal unggas c.MoU antara Brahim’s holdings Bhd dengan perusahaan pangan di Mekah Arab Saudi d.Fundacion Agropolis de Cordoba Spanyol, penghasil produk pangan halal di Spanyol yang bekerja sama dengan JAKIM Malaysia e.Lulu Hypermarket, yang khusus menjual produk halal lebih dari 110 merk dari berbagai negara f. Jepang mulai masuk ke pasar halal dunia dengan mengekspor produk pangan dan pariwisata halal, yang didukung oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Ajinomoto, Asahi Beverage, Kewpie, dan Umakane g.Kellog membangun Perusahaan halal di Malaysia senilai RM425m h.Meksiko mulai mengembangkan industri halal bekerja sama dengan JAKIM Malaysia i. Burger King berencana mengekspor roti halal sari Afrika Selatan j. The Halal Guys, New York bekerja sama dengan Fransmart untuk membuka outlet The Halal Guys yang menyediakan pangan halal di jaringan Fransmart Los Angeles, Kanada, dan wilayah pantai Timur k.PrimaBaguz Sdn.Bhd, perusahaan Malaysia yang memproduksi produk halal berbahan baku daging untuk disalurkan di supermarket, restoran, hotel, resort, dan perusahaan jasa pangan.
22
Regulasi Halal Dunia
Regulasi yang mengatur produk halal antara lain: a.Perencanaan Dubai sebagai kota internasional yang menjadi pusat produk halal. b.Label Halal Nasional oleh pemerintah PEA melalui ESMA (The Emirates Standardisation and Metrology Authority), adanya label halal nasional ini menyebabkan produk halal dari luar PEA wajib melakukan registrasi dan memperoleh pengakuan halal ESMA sebelum dapat dijual dan diedarkan di wilayah PEA c.JAKIM Malaysia, membuka penelitian halal pusat yang bekerja sama dengan Technology Park Malaysia d.Regulasi Halal Kanada untuk labeling, pengepakan, dan periklanan e.Pembiayaan sertifikasi halal gratis bagi UMKM yang bekerja sama dengan Kementerian, Pemerintah Daerah, dan MUI/LPPOM MUI f.Penyusunan standar halal Eropa g.Tersertifikasi halalnya Starbucks Indonesia oleh MUI h. Seluruh anggota parlemen di Inggris menyetujui untuk mengadakan penelitian lebih lanjut atas penyembelihan hewan khususnya sapi dan domba yang sesuai dengan syariah Islam 23
Regulasi Halal Dunia
The Standards and Metrology Institute Institute for Islamic Countries (SMIIC) yang dibentuk pada Mei 2010 dengan tujuan menciptakan mekanisme harmonisasi standar, skema akreditasi, dan skema sertifikasi antar negara anggota OKI; mewujudkan kesetaraan kompetensi di bidang metrologi dan penilaian kesesuaian antar negara OKI; dan mengembangkan saling pengakuan sertifikat antar anggota SMIIC untuk meningkatkan volume perdagangan intra – OKI. SMIIC memiliki 7 (tujuh) Technical Committees, yang meliputi bidang Halal Food, Halal Cosmetic, Service Site, Renewable Energy, Tourism and Related Services, Agriculture Process, Transportation, dengan 3 standar yang menjadi acuan yaitu: OIC/SMIIC I: General Guidelines on Halal Food, OIC/SMIIC 2: Guidelines for Bodies Providing Halal Certification, OIC/SMIIC 3: Guidelines for Halal Accreditation Body Accreditating Halal Certification Bodies 24
Regulasi Halal Dunia
Halal dalam Perspektif TBT WTO Sudut pandang Legitimate Objective dalam Perjanjian TBT, Standar Internasional Halal menjamin perlindungan terhadap keamanan, kesehatan atau keselamatan manusia serta pelestarian lingkungan hidup. Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan hewan karena menerapkan prinsip animal welfare (dari sudut pemotongan hewan/slaughtering). Mencegah praktek yang menyesatkan (deceptive practices) serta mendorong pelaku usaha untuk memperdagangkan produk sesuai dengan ketentuan syariah serta trustworty yang tinggi. Perlindungan terhadap public moral bagi negara muslim di dunia (Indonesia termasuk dalam negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia). Standar Internasional Halal menjamin mutu suatu produk termasuk label dan pengemasan (dari bahan baku sampai produk akhir). Standar Internasional Halal dijadikan sebagai referensi yang kuat dalam penyusunan regulasi teknis. Standar Internasional Halal diadopsi menjadi standar nasional memberikan kontribusi dan nilai tambah ekonomi bagi perdagangan barang dan Jasa (Jasa wisata dll). Akses pasar lebih mudah dan terbuka (penetrate the mainstream market and gain access to global consumers) karena sudah ada keseragaman standar. 25
Regulasi Halal Dunia
Standar halal yang sudah tersedia: 1. ESMA (5 standar nasional) 2. GSO (3 standar regional) 3. SMIIC (3 standar regional) 4. standar lainnya (DSM 10 standar nasional, IHIA 8 standar asosiasi, Codex 1 standar internasional)
26
DATA SERTIFIKASI HALAL LPPOM MUI Tahun
JUMLAH PERUSAHAAN
JUMLAH SERTIFIKAT HALAL
JUMLAH PRODUK
2010
692
750
27121
2011
623
650
26413
2012
626
653
19830
2013
913
1092
34634
2014
961
1313
40631
2015
6213
6850
77405
Total
10028
11308
226034
Sumber: Data Produk Tersertifikasi Halal LPPOM MUI DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
27
DATA PRODUK PANGAN, OBAT-OBATAN, DAN KOSMETIKA YANG MEMPEROLEH IZIN EDAR BPOM Tahun
PRODUK OBAT
PRODUK KOSMETIK
PRODUK SUPLEMEN MAKANAN
PRODUK MAKANAN & MINUMAN
TOTAL
2010
5899
9310
989
14412
30610
2011
4688
23563
808
16348
45407
2012
8269
19780
591
12891
41531
2013
8269
28661
987
15149
53066
2014
7068
36642
865
15396
59971
Sumber: Laporan Tahunan BPOM Tahun 2014
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
28
PERSENTASE PRODUK YANG MEMPEROLEH IZIN EDAR DAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL Tahun
JUMLAH PRODUK YANG BEREDAR (DATA BPOM)
JUMLAH PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL (DATA LPPOM MUI)
PERSENTASE
2010
30610
27121
88,60%
2011
45407
26413
58,17%
2012
41531
19830
47,74%
2013
53066
34634
65,27%
2014
59971
40631
67,75%
Total
230585
148,629
64,46%
Total persentase produk bersertifikat halal sejak tahun 2010 s.d. 2014 adalah 64,46% sehingga produk obat, kosmetika, suplemen makanan dan makanan minuman yang beredar dan belum bersertifikat halal tahun 2011 s.d. 2014 sebesar 35,54% 29
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
