TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN
Tinjauan Pustaka Salah satu tujuan penting pendirian suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan
pemilikinya
atau
pemegang
saham,
atau
memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatkan nilai perusahaan (Brigham dan Houston, 2001). Peningkatan nilai perusahaan tersebut dapat dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai laba yang ditargetkan. Melalui laba yang diperoleh tersebut perusahaan akan mampu memberikan dividen kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam perekonomian Indonesia komoditas kelapa sawit memegang peranan yang cukup strategis karena komoditas ini mempunyai prospek yang cerah sebagai sumber devisa negara. Disamping itu kelapa sawit merupakan bahan baku utama minyak goreng yang banyak dipakai di seluruh dunia sehingga secara terus menerus mampu pula menciptakan kesempatan kerja yang luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Suyatno, 1995) PT. Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) merupakan salah satu perusahaan perkebunan sawit milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Sumatera Utara. Pada saat ini, PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) mengelola lahan perkebunan seluas 135.640 Ha yang terdiri dari areal Kelapa Sawit seluas 128.582,27 Ha, Kakao seluas 1161,73 Ha, dan Teh seluas 5.396 Ha. PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sebanyak 15 unit dengan kapasitas 596 ton Tandan Buah Segar per jam, Pabrik
Universitas Sumatera Utara
Pengeringan Biji Kakao (PPBK) 2 Unit dengan kapasitas 96 ton Biji Kakao Basah per hari, 4 Unit Pabrik Teh dengan kapasitas 271 ton daun Teh Basah per hari dan Pabrik Pengolahan Inti Sawit (PPIS) dengan kapasitas 400 ton Inti Sawit per hari. PT. Perkebunan Nusantara IV memiliki suatu usaha atau kegiatan yang mendukung. Kegiatan – kegiatan yang mendukung itu adalah kegiatan perbengkelan dan rumah sakit. Untuk mendukung kegiatan perbengkelan juga dikelola 1 Unit Pabrik Mesin Tenera (PMT), sedangkan untuk pelayanan kesehatan bagi karyawan PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) dikelola 3 Unit Rumah Sakit, yaitu Rumah Sakit Laras, Rumah Sakit Balimbingan, dan Rumah Sakit Pabatu. Pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIN/08/1999 telah mengeluarkan Pedoman Good Corporate Governance (GCG) yang pertama. Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun 2001. Berdasarkan pemikiran bahwa suatu sektor ekonomi tertentu cenderung memiliki karakteristik yang sama, maka pada awal tahun 2004 dikeluarkan Pedoman GCG Perbankan Indonesia dan pada awal tahun 2006 dikeluarkan Pedoman GCG Perasuransian Indonesia. Sejak Pedoman GCG dikeluarkan pada tahun 1999 dan selama proses pembahasan pedoman GCG sektor perbankan dan sektor perasuransian, telah terjadi perubahan-perubahan yang mendasar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Walaupun peringkat penerapan GCG di dalam negeri masih sangat rendah, namun semangat menerapkan GCG di kalangan dunia usaha dirasakan ada peningkatan. Perkembangan lain yang penting dalam kaitan dengan perlunya penyempurnaan
Universitas Sumatera Utara
Pedoman GCG adalah adanya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-1999 yang di Indonesia berkembang menjadi krisis multidimensi yang berkepanjangan. Krisis tersebut antara lain terjadi karena banyak perusahaan yang belum menerapkan GCG secara konsisten, khususnya belum diterapkannya etika bisnis. (PTPN-IV, 2008) Pedoman ini dikeluarkan untuk menjadi acuan dalam melaksanakan GCG bagi semua perusahaan di Indonesia termasuk perusahaan yang beroperasi atas dasar prinsip syariah. Perusahaan yang sahamnya telah tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, dan perusahaan-perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas. (PTPN-IV, 2008). Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku (code of conduct) yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (values) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan. Prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah: 1.
Setiap perusahaan harus memiliki nilai-nilai perusahaan (corporate values) yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam pelaksanaan usahanya.
2.
Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan dan semua karyawan. Pelaksanaan etika bisnis yang
Universitas Sumatera Utara
berkesinambungan akan membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan. 3.
Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis perusahaan perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan.
(PTPN-IV, 2008). Struktur penerapan GCG terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, Komite Audit dan Auditor Eksternal. RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Kepengurusan Perusahaan Terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (two-board system) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masingmasing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (fiduciary responsibility). Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai (values) perusahaan (PTPN-IV, 2008). Dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), ada beberapa prinsip atau kaedah yang harus dilakukan. Prinsip atau kaedah tersebut adalah :
Universitas Sumatera Utara
Transparansi ; keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan
keterbukaan dalm mengemukankan infomasi yang material dan relevan
mengenai perusahaan kepada stakeholders yang terkait. Prisip ini harus dipegang teguh dan diwajibkan bagi seluruh pelaku bisnis dalam perusahaan dan secara bersama-sama harus mencegah usaha persembunyian. Informasi terutama yang menyangkut kepentingan publik, pemegang saham atau stakeholders secara keseluruhan. Tujuan dari transparansi ini adalah agar setiap pihak yang berkepentingan dapat mengukur segala sesuatu yang menyangkut perusahaan berdasarkan kepentingannya. (PTPN-IV, 2008) Kemandiriaan ; keadaan dimana perusahaan dikelolah secara profesional untuk mencapai tujuanya tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktek-praktek korporasi yang sehat. Seluruh pelaku bisnis dalam perusahaan bebas dari tekanan atau investasi dari pihak manapun termasuk pembuat peraturan dalam menjalankan perusahaan sesuai sifatnya. Tujuan dari penerapan prinsip ini adalah untuk mencegah dan mengurangi ketergantungan kepada pihak lain untuk memperoleh kesempatan bisnis yang menguntungkan, sehingga perusahaan mampu bersaing. (PTPN-IV, 2008) Akuntabilitas, kejelasan fungsi, Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaku bisnis perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Dengan adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban berarti
akan
lebih
jelas
mengenai
kewajiban
untuk
memberikan
pertanggungjawaban atau untuk Menjawab maupun menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ Pimpinan kepada pihak yang memiliki hak/ kewenangan
Universitas Sumatera Utara
untuk meminta pertanggungjawaban/ keterangan. Tujuan dari penerapan bisnis ini adalah agar setiap proses pengambilan keputus ataupun kinerja masing-masing perilaku bisnis dalam perusahaan dapat dimonitor, dinilai,dikritisi atau dapat ditelusuri sampai bukti dasarnya. Dalam hal ini dibutuhkan suatu sistem yang terbuka dan pengaturan kekuasaan yang seimbang antara pelaku bisnis perusahaan dan ditetapkan hak, tanggung jawab serta sistem pelaporannya. (PTPN-IV, 2008) Pertanggungjawaban,
kesesuaian
didalam
pengelolaan
perusahaan
terhadap kebijakan korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat merupakan prisip pertanggungjawaban yang harus dipedomani oleh pelaku bisnis-bisnis perusahaan. Dalam hal ini, Komisaris, Direksi, dan jajaran manjemennya dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan harus sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, sedangkan kebijakan tersebut dibuat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. (PTPN-IV, 2008) Kewajaran ; keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta kebijakan perusahaan. Komisaris, Direksi dan jajaran manajemennya
dalam
mengambilan
keputusan,
atau
bertindak
harus
memperhatikan prisip-prinsip keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan atau terkait baik secara langsung maupun tidak langsung.Untuk itu dibutuhkan suatu aturan yang jelas mengenai perlakuan pengelolah perusahaan terhadap pihak - pihak yang berkepetingan, mencakup hak dan kewajiban serta pola hubungan dengan yang bersangkutan. (PTPN-IV, 2008)
Universitas Sumatera Utara
Landasan Teori Pada awalnya pengelola perusahaan hanya dituntut untuk memuaskan kepentingan pemiliki atau pemegang saham berupa pembagian laba, tetapi perkembangan dan kemajuan teknologi telah menyadarkan berbagai pihak bahwa ada kepentingan yang terganggu sebagai dampak langsung maupun tidak langsung dari tindakan perusahaan, sehingga hal ini menuntut perhatian perusahaan. Di samping itu, berbagai pihak lainnya dalam masyarakat termasuk pemerintah menuntut agar perusahaan memberikan kontribusi dan peran yang lebih besar terhadap tanggung jawab sosialnya. ( PTPN IV, 2005) Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) merupakan suatu langkah perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan. Pada dasarnya penerapan GCG bertujuan memaksimalkan nilai perusahaan dan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) memiliki beberapa hal yang menjadi dasar pelaksanaan yaitu prinsip, tujuan, struktur dan proses. Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) memiliki beberapa prinsip yang bersifat mendasar yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungungjawaban dan kewajaran. Prinsip transparansi ini pada hakekatnya adalah adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, mengemukakan informasi yang material dan relevan. Prinsip kemandirian memiliki makna bahwa perusahaan dikelola secara profesional untuk mencapai tujuan tanpa ada benturan dan paksaan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Akuntabilitas bertujuan agar setiap proses pengambilan keputusan ataupun kinerja masing-masing pelaku bisnis dalam perusahaan dapat
Universitas Sumatera Utara
dimonitor, dinilai, dan dikritisi. Prinsip pertanggungjawaban harus dipedomani oleh pelaku bisnis perusahaan. Prinsip kewajaran merupakan suatu aturan yang jelas mengenai perlakuan pengelola perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, mencakup hak dan kewajiban serta pola hubungannya dengan yang bersangkutan. (PTPN-IV, 2008) Tujuan penerapan GCG pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) secara rinci akan sama dengan tujuan sebagaimana dikemukakan dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 juli 2002, yaitu : 1) Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi,
akuntabilitas,
pertanggungjawaban
dan
keadilan
agar
perusahaan memiiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional. 2) Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparansi dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian pengelola perusahaan. 3) Mendorong agar pengelola perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan di landasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan disekitar perusahaan. 4) Meningkatkan Kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional. 5) Meningkatkan iklim investasi nasional. (PTPN-IV, 2008) Struktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) yaitu:
Universitas Sumatera Utara
a) Pemegang Saham dan RUPS, yaitu Saham PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Seluruhnya (100%) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (BUMN RI). Berkaitan dengan kepemilikan pemegang saham terhadap perusahaan. b) Komisaris; Komisaris diangkat Pemegang Saham melalui RUPS untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam pengurusan perusahaan dan memberi nasehat kepada Direksi. c) Direksi; bertugas memimpin dan mengurus perseroan sesuai kepentingan dan tujuan perseroan serta tanggung renteng atas pengurusan perseroan. d) Sekretaris Perusahaan; stakeholders senantiasa menuntut informasi yang tepat dan akurat dan objektif, sehingga Direksi layak memberikan perhatian tersendiri atas pengelolaan tersebut. Disamping itu untuk menyampaikan informasi kepada stakeholders, diperlukan pejabat penghubung. Dengan mempertimbangkan kebutuhan tersebut diperlukan 1 ( satu ) unit kerja yang menangani yaitu sekretaris perusahaan ( Kepala Bagian Sekertariat ). e) Satuanpengawasan
Intern (SPI) adalah unit pengawasan. Internal yang
mempunyai peran tidak hanya membantu manajemen dalam menjalakan fungsi pengawasannya tetapi juga sebagai konsultan ( mitra strategis ) bagi manajemen dalam peningkatan penerapan manajemen risiko, pengendalian Internal dan penerapan prisip-prisip GCG. f)
Komite Audit; komite dibentuk oleh komisaris untuk membantu tugasnya dalam bidang pengawasan, keanggotaan komite Audit sekurang - kurangnya 3 ( tiga ) orang terdiri dari 1 ( satu ) orang anggota komisaris dan 2 ( dua ) orang anggota ahli dari pihak ekstern yang independen.
Universitas Sumatera Utara
g) Auditor Eksternal; Auditor Eksternal bagi perusahaan terdiri dari badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Kantor Akuntan Publik.
Kerangka Pemikiran PT. Perkebunan Nusantara IV juga bukan hanya bertujuan mencari profit saja tetapi lebih bersifat sosial yaitu mensejahterakan karyawan yang bekerja di dalamnya. Sektor perkebunan merupakan salah satu sub sektor pertanian yang sangat memegang peranan penting dalam dunia pertanian, karena perkebunan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya dan sebagai penghasil devisa bagi negara. PT. Perkebunan Nusantara IV memiliki tata pelaksanaan/kelola yang baik (GCG). Penetapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) merupakan suatu langkah perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan. Pada dasarnya penerapan GCG bertujuan memaksimalkan nilai perusahaan dan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan termasuk karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Sebelum adanya GCG, PT.Perkebunan Nusantara IV hanya bertumpu pada keuntungan perusahaan saja. Setelah adanya penerapan GCG, PT.Perkebunan Nusantara IV bertumpu pada keuntungan perusahaan dan keuntungan karyawan sebagai salah satu organ dalam perusahaan. Penetapan tata kelola perusahaan yang baik ini mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari suatu perusahaan. Dalam penetapan tata kelola perusahaan yang baik harus melihat kepentingan dari berbagai pihak yang terkait. Pihak yang
Universitas Sumatera Utara
terkait adalah karyawan tetap perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan GCG bertujuan untuk melihat bagaimana target kerja yang akan tercapai dan melihat bagaimana realisasi kerja dapat dilihat dalam hal peningkatan pendapatan.Target kerja dan realisasi kerja mempengaruhi kinerja karyawan dalam hal peningkatan kinerja karyawan untuk mencapai peningkatan produksi, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan karyawan. Apabila kinerja karyawan melebihi target kerja yang ditetapkan perusahaan maka berdampak juga terhadap peningkatan pendapatan karyawan.
Universitas Sumatera Utara
Adapun skema kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut : PTPN IV
Sebelum GCG
Keuntungan Perusahaan
Sesudah GCG
GCG
- Target Kerja - Realisasi Kerja
Keuntungan Perusahaan
Keuntungan Karyawan
Kinerja Karyawan
Peningkatan Kinerja Melebihi Target Kerja Peningkatan Produksi
Peningkatan Pendapatan Karyawan
Gambar 1. Skema kerangka pemikiran
Keterangan :
Hubungan Pengaruh
Universitas Sumatera Utara
Hipotesis Penelitian Adapun yang menjadi hipotesis dari penelitian ini adalah : 1.
Penerapan GCG berpengaruh nyata terhadap pendapatan karyawan di daerah penelitian.
2.
Dengan adanya penerapan GCG, karyawan memperoleh keuntungan di daerah penelitian.
3.
Dengan adanya penerapan GCG keuntungan bagi perusahaan di daerah penelitian meningkat sebelum adanya penerapan GCG.
Universitas Sumatera Utara
