TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN Tinjauan Pustaka Beras memiliki urutan utama dari jenis bahan pangan yang dikonsumsi. Hampir seluruh penduduk Indonesia menjadikan beras sebagai bahan pangan utama. Beras juga merupakan nutrisi penting dalam struktur pangan, karena itu peranan beras memiliki peranan strategis dalam kehidupan bangsa Indonesia (Tarigan, 1997). Pangan pokok umumnya banyak mengandung karbohidrat sehingga berfungsi sebagai sumber kalori utama. Di Indonesia, di antara bahan pangan berkabohidrat, yaitu padi-padian, umbi-umbian dan sagu. Beras merupakan sumber kalori yang terpenting bagi sebagian besar penduduk. Beras diperkirakan menyumbangkan kalori sebesar 6-80 persen dan protein 45-55 persen bagi rata-rata penduduk (Sawit, 1994). Besarnya perhatian pemerintah terhadap ekonomi perberasan ini didasari oleh pertimbangan bahwa beras merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Oleh sebab itu pihak yang paling perlu diperhatikan dalam penentuan kebijakan pangan, terutama kebijakan perberasan adalah konsumen. Beras masih menjadi sumber pangan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Partisipasi konsumsi beras diberbagai wilayah adalah diatas besaran 90 persen. Kepentingan konsumen perlu dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan dibidang perberasan di Indonesia (Harianto, 2001). Kemiskinan sebagai penyebab gizi kurang menduduki posisi pertama pada kondisi yang umum. Hal ini harus mendapat perhatian serius karena keadaan ekonomi ini relatif mudah diukur dan berpengaruh besar pada konsumsi pangan.
Universitas Sumatera Utara
Golongan miskin menggunakan bagian terbesar dari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan makanan, dimana untuk keluarga-keluarga di negara berkembang sekitar dua pertiganya (Suhardjo, 1996). Hal ini juga diperkuat oleh Nainggolan (2005), yang mengatakan bahwa perbandingan
kualitas
konsumsi
masyarakat
perkotaan
dan
pedesaan
menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan memiliki kualitas konsumsi yang lebih baik. Kondisi ini mengindikasikan perlunya fokus masyarakat desa sebagai target perbaikan/peningkatan kualitas konsumsi sehingga mampu menaikkan rata-rata kualitas konsumsi secara nasional. Sebab masalah rawan pangan yang dialami sebagian besar penduduk desa semakin meningkat khususnya pada saat ini. Banyak masyarakat miskin yang tidak mampu membeli beras pada harga pasar yang dinilai cukup mahal. Menyadari sulitnya akses penduduk miskin terhadap beras yang disediakan melalui pasar bebas, mulai Juli 1998 pemerintah menerapkan kebijakan baru berupa Target Subsidi Harga Beras yang dikenal dengan OPK (Saifullah, 2001). Kemudian berganti nama menjadi RASKIN yang dikelola oleh BULOG. Saat ini pemasaran beras dilakukan oleh BULOG terbanyak adalah untuk menunjang program OPK/RASKIN yang menyerap sekitar 75 persen cadangan beras BULOG. Sisanya disalurkan ke pasar umum karena umumnya petani menjual gabah di waktu panen dan pada waktu tidak panen mereka akan membeli lagi dari pasar (Sulaksono, 2003). Sejak OPK berlangsung pada tahun 1998, pelaksanaannya dinilai cukup relevan. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Steven R Tabor (2005) terhadap pelaksanaan OPK tahun 1998/1999 memperlihatkan bahwa program OPK dapat menahan
Universitas Sumatera Utara
penurunan konsumsi kalori 7 persen sampai 8 persen dan konsumsi protein 15 persen hingga 16 persen dari kemungkinan yang terjadi akibat rawan pangan di masyarakat. Dari segi efisiensi program, model kebijakan OPK pembiyaannya lima kali lebih efisien dibandingkan dengan program sejenis yang diterapkan di beberapa negara. Dengan alasan ini pulalah pemerintah mempertahankan program ini yang sekarang dikenal dengan RASKIN (Sulaksono, 2003). RASKIN adalah bagian dari Program penanggulangan kemiskinan, yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan beras bagi masyarakat kurang mampu (Anonimus, 2008).
Rumah Tangga Sasaran Penerima RASKIN Rumah Tangga Sasaran Penerima RASKIN adalah Rumah Tangga Miskin di Desa/Kelurahan yang berhak menerima RASKIN dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah sebagai hasil Musyawarah desa/Kelurahan dan disahkan oleh camat sesuai hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLSBPS) (Pedum, 2013). Mekanisme Penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS) Penerima RASKIN Adapun mekanisme penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima RASKIN menurut BPS adalah sebagai berikut : a.
RTS yang berhak mendapatkan RASKIN adalah RTS yang terdaftar dalam PPLSBPS, sebagai RTS Penerima RASKIN di Desa/Kelurahan.
b.
Dalam rangka mengakomodasi adanya dinamika RTS di Desa/Kelurahan, maka Tim Koordinasi Raskin perlu mengadakan Musyawarah Desa (Mudes) / Musyawarah Kelurahan (Muskel) untuk menetapkan kebijakan lokal :
Universitas Sumatera Utara
1) Melakukan verifikasi nama RTS hasil PPLSBPS yang sudah meninggal, tidak layak atau pindah alamat keluar Desa/Kelurahan. Untuk kepala RTS yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota rumah tangganya. Sedangkan untuk Rumah Tangga tunggal, RTS yang pindah alamat dan Rumah Tangga yang tidak layak lagi maka digantikan oleh Rumah Tangga miskin yang dinilai layak. 2) Rumah Tangga miskin yang dinilai layak untuk menggantikan RTS pada butir 1 di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah,kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya kurang layak huni,berpenghasilan lebih rendah dan tidak tetap. 3) Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilaksanakan sepanjang tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan. 4) Hasil verifikasi Mudes/Muskel dimasukkan dalam daftar RTS RASKIN sesuai model DPM yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat. Selanjutnya RTS RASKIN hasil verifikasi diberikan kartu Raskin sebagai identitas penerima Raskin. 5) Hasil verifikasi RTS RASKIN dilaporkan oleh Camat kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota. 6) Rumah tangga miskin yang dinilai layak oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta belum terdaftar sebagai RTS RASKIN hasil PPLSBPS, maka dapat diberikan RASKIN Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Universitas Sumatera Utara
7) Perubahan jumlah RTS RASKIN di setiap Desa/Kelurahan tidak diperbolehkan mengubah pagu wilayah setempat (Bulog, 2012). Adapun kriterianya dapat dilihat pada Tabel 2, berikut : Tabel 2. Kriteria penentuan Rumah Tangga Miskin No Kriteria 1 Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang 2 Jenis dinding tempat tinggal dari bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah / tembok tanpa diplester 3 Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain 4 Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik 5 Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai /air hujan 6 Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / minyak tanah 7 Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam satu kali dalam seminggu 8 Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun 9 Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam sehari 10 Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik 11 Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m2 buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan 12 Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah / tidak tamat SD/ hanya SD 13 Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit / non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Sumber: BULOG 2012
Dari Tabel 2 dapat dilihat kriteria penentuan rumah tangga miskin. Mekanisme penentuan rumah tangga sasaran dilakukan oleh PPLSBPS adalah dengan mendata rumah tangga miskin yang layak mendapatkan bantuan program pendistribusian RASKIN sesuai 14 kriteria penentuan rumah tangga miskin. Rumah tangga miskin yang dijadikan sebagai RTS penerima RASKIN adalah jika
Universitas Sumatera Utara
rumah tangga miskin tersebut memenuhi minimal 9 kriteria dari 14 kriteria yang ada. Mekanisme Pelaksanaan Distribusi RASKIN Berdasarkan Pedum RASKIN Tahun 2013 mekanisme pelaksanaan distribusi RASKIN adalah : 1. Bupati/ Walikota mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kadivre berdasarkan alokasi pagu RASKIN dan rumah tangga miskin penerima RASKIN dimasing-masing kecamatan/kelurahan/desa. 2. SPA yang tidak dapat dilayani sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka pagu dapat direlokasikan ke daerah lain dengan menerbitkan SPA baru yang menunjuk pada SPA yang tidak dapat dilayani. 3. Berdasarkan SPA, Kadivre menerbitkan Surat Perintah Pengiriman Beras (SPPB) untuk masing-masing kecamatan/kelurahan/desa kepada Satuan Kerja (SATKER) RASKIN. Apabila terdapat tunggakan Harga Penjualan Beras (HPB) pada periode sebelumnya maka penerbitan SPPB periode berikutnya ditangguhkan sampai ada pelunasan. 4. Berdasarkan SPPB, SATKER RASKIN mengambil beras di gudang penyimpanan Peran BULOG. Mengangkut dan menyerahkan RASKIN kepada pelaksana distribusi di titik distribusi. Kualitas beras yang diserahkan, harus sesuai dengan standar kualitas BULOG. Apabila tidak memenuhi standar kualitas maka beras dikembalikan kepada SATKER RASKIN untuk ditukar/diganti.
Universitas Sumatera Utara
5. Serah terima beras RASKIN dari SATKER RASKIN kepada pelaksana distribusi di titik distribusi dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang merupakan pengalihan tanggungjawab. 6.
Pelaksana Distribusi menyerahkan beras kepada rumah tangga miskin
penerima manfaat RASKIN (Bulog, 2012).
Landasan Teori Efektifitas Efektifitas adalah pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya indikator yang telah ditetapkan yaitu tepat jumlah, waktu, sasaran, harga, administrasi dan mutu. Jika kegiatan mendekati indikator berarti makin tinggi Efektifitasnya. Untuk
peningkatan efektifitas ditingkat RTS pemerintah
menerapkan sistem manajemen yang baik, manajemen waktu dan pengelolaan. Dalam perhitungan persentase efektifitas, dikategorikan efektif apabila mencapai minimal satu persen dan maksimal seratus persen. (Sugiyono, 2010). Selain itu skala dan klasifikasi pengukuran kinerja instansi pemerintah yang disajikan dalam Tabel 3 berikut: Tabel 3. Skala dan Klasifikasi Pengukuran Efektifitas Kinerja Instansi Pemerintah Kinerja ≤ 40% 41% - 60% 61% - 80% 81% - 90% 91% - 100%
Kriteria Sangat tidak efektif Tidak efektif Cukup efektif Efektif Sangat efektif
Sumber: Depdagri, Permendagri, Tahun 2011
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan Tabel 3 di atas, untuk pendistribusian RASKIN yang dilakukan oleh BULOG kepada RTS apabila hasilnya menunjukkan persentase yang semakin besar dapat dikatakan bahwa pendistribusian RASKIN semakin efektif. Demikian sebaliknya, semakin kecil hasilnya persentase maka menunjukkan pendistribusian RASKIN semakin tidak efektif.
Distribusi Menurut Philip Khotler (2005) saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi.
Pengertian Harga dan Penetapan Harga Harga Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba. Selain itu secara tidak langsung harga juga mempengaruhi biaya. Harga sering sekali digunakan sebagai indikator nilai apabila harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang dan jasa. Menurut Philip Khotler (2005), Pengertian Harga dalam arti sempit merupakan jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu produk atau jasa, sedangkan harga dalam arti luas adalah jumlah dari nilai yang dipertukarkan konsumen untuk manfaat memiliki atau menggunakan produk atau jasa.
Universitas Sumatera Utara
Penetapan Harga Menurut Philip Khotler (2005) Penetapan harga adalah keputusan mengenai harga-harga yang akan diikuti oleh suatu jangka waktu tertentu (mengenai perkembangan pasar). Penetapan harga yang sesuai dan tepat akan membuat konsumen bertahan dengan produk tersebut karena sesuai dengan daya beli konsumen, dengan demikian secara tidak langsung dapat mempengaruhi realisasi penjualan. Harga Pemerintah (Patokan) adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya, harga RASKIN, harga dasar padi, gula, terigu dan lain sebagainya.
Harga RASKIN di titik distribusi yang ditetapkan BULOG yaitu sebesar Rp 1.600/Kg. Namun, harga tersebut dapat berbeda jika telah berada ditangan penerima RASKIN. Harga dapat berkisar antara Rp 2.000-2.500/liter (bukan kilogram) karena untuk biaya angkut/transportasi dari titik distribusi ke penerima manfaat, serta ditetapkan beberapa kriteria diantaranya membebankan biaya ongkos kirim RASKIN kepada warga miskin, uang jaga malam selama beras berada didalam gudang, uang pikul serta uang SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) (Sulaksono, 2003). Harga ditingkat retail (rumah tangga) atau harga aktual adalah diwakili oleh harga di lembaga distribusi ditambah dengan biaya distribusi dan keuntungan lembaga penyalur dan yang diperkirakan mencerminkan tingkat efektifitas diperkirakan. Secara sitematis harga ditingkat retail dapat diperoleh dari : Harga jual produsen = Harga Beli + Laba Pp = Pb + π
Universitas Sumatera Utara
Dimana : Pp
: Harga jual produsen
Pb
: Harga beli produsen
π
: Laba (keuntungan)
Perbedaan harga dapat di perloeh dari : Selisih harga Konsumen - Produsen = Harga beli Konsumen – Harga jual Produsen ∆P = Pk – Pp Dimana : ∆P
: Selisih harga Konsumen- Produsen
Pk
: Harga Konsumen
Pp
: Harga Produsen
(Soekartawi,2010)
Surplus konsumen merupakan pencerminan suatu keuntungan lebih (surplus) yang dinikmati oleh konsumen karena adanya selisih harga antara harga patokan dengan harga jual barang tersebut.Surplus konsumen dihitung dari perbedaan harga dikalikan dengan kuantitas pembeliannya, dengan rumus sebagai berikut :
𝑺𝑺𝑺𝑺 =
( 𝑷𝑷𝑷𝑷 − 𝑷𝑷𝑷𝑷 ) 𝒙𝒙 𝑸𝑸 𝟐𝟐
Dimana : Sk
: Surplus Konsumen
Pa
: Harga tertinggi dipasar
Pk
: Harga Kesimbangan
Q
: Jumlah yang diperjualbelikan (Daniel, 2002).
Universitas Sumatera Utara
Efektifitas Distribusi RASKIN Kefektifan distribusi RASKIN (Bulog, 2013), dapat dinilai melalui indikator keberhasilan program RASKIN yaitu : 1. Tepat Sasaran Penerima RASKIN Raskin hanya di berikan kepada RTS penerima manfaat yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat (DPM). 2. Tepat Jumlah Jumlah RASKIN yang merupakan hak penerima manfaat adalah sebanyak 15 kg/RTM/bulan selama 12 bulan. 3. Tepat Mutu Mutu RASKIN yang diperoleh oleh RTS adalah mutu beras sesuai dengan kriteria mutu RASKIN dari BULOG.
4. Tepat Harga Harga RASKIN adalah sebesar Rp 1.600/Kg netto di titik distribusi. 5. Tepat Waktu Waktu pelaksanaan distribusi RASKIN kepada RTS penerima manfaat sesuai dengan rencana distribusi. 6. Tepat Administrasi Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar (yakni memiliki KIP sebagai identitas RTS). Indikator keefektifan pendistribusian RASKIN ini akan dilihat apakah keenam indikator tersebut diterima oleh RTS, yang mana dari keseluruhan sampel akan
Universitas Sumatera Utara
dipersentasekan. Apabila Persentase ˃80% maka dianggap efektif pendistribusian RASKIN yang diterima oleh RTS.
Kerangka Pemikiran Distribusi RASKIN merupakan proses penyaluran beras kepada penduduk miskin yang telah terdata sebagai masyarakat yang berhak menerima beras RASKIN. Beras yang didistribusikan ke masing-masing titik distribusi berasal dari gudang penyimpanan perum BULOG dan yang akan disalurkan kepada pelaksana distribusi ditingkat kelurahan/desa di titik distribusi yaitu kepala desa/lurah. RTS yang menerima RASKIN harus sudah terdata terlebih dahulu sebagai rumah tangga yang berhak atas RASKIN yang dibagikan. Harga RASKIN yang telah ditetapkan pemerintah adalah Rp 1.600/Kg namun, harga tersebut bisa berbeda di terima oleh rumah tangga penerima RASKIN di titik distribusi, karena dibebankan biaya distribusi. Hal tersebut menimbulkan perbedaan harga ditingkat pemerintah dan rumah tangga. Alur pendistribusian RASKIN dikatakan efektif jika keenam indikator tersebut terpenuhi sesuai standar ketetapan BULOG serta mekanisme pendistribusian berjalan sesuai dengan ketentuan standar mekanisme pendistristribusian RASKIN. Apabila persentase ke enam indikator ˃80% tersebutmaka program pendistribusian RASKIN di Desa Sitalasari dikatakan efektif. Berdasarkan uraian diatas, maka untuk lebih memahami hal tersebut dapat dilihat skema kerangka pemikiran untuk penelitian ini.
Universitas Sumatera Utara
KERANGKA PEMIKIRAN
ALUR DISTRIBUSI RASKIN
BULOG
RASKIN
KEPALA DESA / PELAKSANA DISTRIBUSI
RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA RASKIN
SANGAT TIDAK EFEKTIF
TIDAK EFEKTIF
KURANG EFEKTIF
EFEKTIF
SANGAT EFEKTIF
Keterangan : : menyalurkan Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran Program Distribusi RASKIN
Hipotesis Penelitian
1.
Ada surplus konsumen yang diterima oleh tiap rumah tangga sasaran penerima RASKIN.
2.
Program pendistribusian RASKIN di daerah penelitian efektif.
Universitas Sumatera Utara
