TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN 1.
TinjauanPustaka
PNPM Mandiri PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Program ini merupakan kelanjutan dari program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) yang memahami bahwa kemiskinan adalah akibat dan akar penyebab kemiskinan yang sebenarnya adalah kondisi masyarakat utamanya para pemimpin yang belum berdaya sehingga tidak mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan.
Pengertian yang terkandung mengenai
PNPM Mandiri adalah : 1.
PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
2.
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraanna. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak
Universitas Sumatera Utara
untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai (PNPM Mandiri, 2012). Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri ini adalah : 1.
Tujuan Umum -
Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.
2.
Tujuan Khusus -
Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan kedalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
-
Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
-
Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (propoor)
-
Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
Universitas Sumatera Utara
-
Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
-
Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal
-
Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat (Kementrian PU, 2011).
Adapun prinsip yang dianut PNPM mandiri adalah : -
Bertumpu pada pembanngunan manusia. Pelaksanaan PNPM senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
-
Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
-
Partisipasi. Masyarakat terlibat aktif pada setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.
-
Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM , masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri dan partisipatif untuk menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
-
Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.
Universitas Sumatera Utara
-
Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaran dalam perannya disetiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.
-
Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
-
Transparansi dan akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung jawabkan baik secara moral, tekhnis, legal, maupun administratif.
-
Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
-
Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
-
Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
-
Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola oleh masyarakat (PNPM Mandiri, 2012).
Universitas Sumatera Utara
Kategori Program PNPM Mandiri Program
penanggulangan
kemiskinan
yang
berbasis
pemberdayaan
masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut: 1.
PNPM-Inti: terdiri dari program/kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, yang mencakup PPK, P2KP, PISEW, dan P2DTK.
2.
PNPM-Penguatan: terdiri dari program-program pemberdayaan masyarakat berbasis
sektoral,
kewilayahan,
serta
khusus
untuk
mendukung
penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target tertentu. Pelaksanaan program-program ini di tingkat komunitas mengacu pada kerangka kebijakan PNPM Mandiri. Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan
pemberdayaan
masyarakat
diperkotaan
dan
Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya, dan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP), yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui perbaikan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan infrastruktur perdesaan.
Selain
itu
Program
Penyediaan
Air
Minum
dan
Sanitasi
(PAMSIMAS), serta beberapa program lain telah diharmonisasikan menjadi
Universitas Sumatera Utara
bagian dari PNPM. Program tersebut adalah PNPM Mandiri Agribisnis Perdesaan, PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, PNPM Mandiri Pariwisata, dan PNPM Mandiri Perumahan Permukiman (Kementrian PU, 2011). Komponen Program PNPM Mandiri Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut: 1.
Pengembangan Masyarakat Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan
untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumber daya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan, dan operasional pendampingan masyarakat, dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya (PNPM Mandiri, 2012). 2.
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulant
keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian
kegiatan
yang
direncanakan
oleh
masyarakat
dalam
rangka
meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin.
Universitas Sumatera Utara
Dalam hal ini, masyarakat diberi kesempatan untuk mengembangkan sumberdaya yang mereka punya. Seperti yang dikatakan Deacon dan Malock dalam Guhardja, dkk (1993) mendefenisikan sumber daya sebagai alat atau bahan yang tersedia dan diketahui potensinya untuk memenuhi keinginan. 3.
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal adalah
serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya (PNPM Mandiri, 2012). 4.
Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi
kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok pedulilainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen,
pengendalian
mutu,
evaluasi,
dan
pengembangan
program
(Kementrian PU, 2011). Ruang Lingkup Kegiatan PNPM Mandiri Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi: 1.
Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya;
Universitas Sumatera Utara
2.
Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini;
3.
Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target Sasaran Pembangunan Milenium Millennium Development Goals (MDGs); dan
4.
Peningkatan
kapasitas
masyarakat
dan
pemerintahan
lokal
melalui
penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik. Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Sesuai dengan pernyataan Soekartawi (1988) , menyatakan bahwa faktorfaktor yang mempengaruhi tingkat adopsi terhadap suatu inovasi dapat dipengaruhi oleh : 1. Umur Umur seseorang menentukan prestasi kerja atau kinerja dari orang tersebut. Semakin tua umur seseorang, maka akan semakin turun prestasinya dalam menyelesaikan pekerjaan yang berat (Suratiyah, 2009). Semakin muda umur seseorang biasanya memiliki semangat ingin tahu yang tinggi terhadap suatu inovasi baru. Dengan demikian akan lebih cepat bagi masyarakat menerima inovasi yang dilakukan . 2. Tingkat Pendidikan Pendidikan formal adalah jenjang pendidikan yang telah diselesaikan oleh responden di bangku sekolah. Pendidikan formal dihitung dari lama responden
Universitas Sumatera Utara
menempuh pendidikan formal. Soekartawi (1988) mengemukakan bahwa mereka yang berpendidikan tinggi relatif lebih cepat dalam melaksanakan adopsi inovasi, sebaliknya mereka yang berpendidikan rendah agak sulit melaksanakan adopsi inovasi dengan cepat. 3. Pendapatan Pada dasarnya pendapatan berasal dari 3 sumber, yakni pendapatan dari usahatani komoditi tertentu, pendapatan dari usahatani non komoditi tertentu, dan pendapatan dari non usahatani. Pendapatan masyarakat perkotaan digolongkan ke dalam pendapatan non usahatani, karena pada umumnya masyarakat perkotaan memiliki mata pencaharian di bidang jasa. Ciri – ciri sosial ekonomi adopter yang lebih inovatif adalah mempunyai status sosial lebih tinggi, status sosial ditandai dengan pendapatan. Faktor yang mempengaruhi kecepatan seseorang untuk mengadopsi inovasi adalah tingkat pendapatan, petani dengan pendapatan yang tinggi biasanya akan cepat mengadopsi inovasi. Mereka yang cepat mengadopsi inovasi dicirikan dengan memiliki pendapatan dan taraf hidup yang lebih tinggi. 4. Jumlah Tanggungan Soekartawi (1999) menyatakan bahwa semakin banyak anggota keluarga akan semakin besar pula beban hidup yang akan ditanggung atau dipenuhi. Namun, pernyataan tersebut dapat disangkal jika setiap anggota keluarga dalam suatu keluarga memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Sehingga akan menambah pendapatan keluarga, bukan menjadi tanggungan keluarga lagi
Universitas Sumatera Utara
Kerangka Pemikiran PNPM mandiri yang dimulai sejak tahun 2007 ini cukup membantu dalam hal penanggulangan kemiskinan. PNPM Mandiri ini memiliki banyak bentuk, beberapa
diantaranya
adalah
PPK,
PNPM
Generasi,
P2KP
(Program
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan), P2DTK, PISEW, PPIP, PAMSIMAS, PNPM Mandiri Agribisnis Perdesaan, PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, PNPM Mandiri Pariwisata, dan PNPM Mandiri Perumahan Permukiman. Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah yang menerima dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat). Dana BLM diberikan dalam rangka membantu masyarakat dalam hal permodalan kegiatan yang telah direncanakan oleh masyarakat sebelumnya. Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, melalui program yang berbentuk bantuan langsung masyarakat, merupakan bentuk paradigma program pembangunan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, program PNPM ini tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah karakteristik sosial ekonomi (umur, tingkat pendidikan, pendapatan, dan jumlah tanggungan) dari masyarakat yang tinggal di daerah pelaksanaan program PNPM itu sendiri. Semakin muda umur ,biasanya memiliki semangat ingin tahu yang tinggi terhadap suatu inovasi.dengan demikian masyarakat akan lebih cepat dalam melakukan adopsi terhadap inovasi yang datang. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat,biasanya akan lebih peka terhadap suatu upaya pengembangan wilayah kearah yang lebih baik. Dengan
Universitas Sumatera Utara
demikian semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat adopsi terhadap suatu inovasi juga akan semakin tinggi . Masyarakat yang memiliki pendapatan rendah, pada umumnya akan lebih lambat dalam mengadopsi suatu inovasi karena pada umumnya mereka lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan hidup anggota keluarganya dibandingkan mengambil resiko mengadopsi suatu inovasi yang belum tentu berhasil. Masyarakat yang memiliki jumlah tanggungan banyak pada umumnya lebih lambat dalam menghadapi suatu inovasi dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki jumlah tanggungan yang lebih sedikit. Masyarakat dengan jumlah tanggungan banyak ini akan lebih fokus terhadap pemenuhan kebutuhan sehari hari. Namun jumlah tanggungan yang banyak juga dapat berubah menjadi jumlah pengasil pendapatan bila semua anggota keluarga tersebut dapat menjadi sumber daya manusia yang menghasilkan dan menambah pendapatan keluarga. Dinamika
sosial-ekonomi
dan
lingkungan
masyarakat
Indonesia,
menghasilkan variasi dan karakteristik masyarakat, yang berbeda-beda. Di satu sisi menghasilkan masyarakat yang fatalis (pasrah pada nasib), disisi yang lain, menghasilkan masyarakat pejuang (fighting spirit)yang tinggi. Kondisi tersebut terkesan diabaikan dan belum terakomodasi dalam perencanaan program. Variasi dan karakteristik masyarakat yang berbeda tersebut, berimplikasi pada partisipasi dan etos kerja masyarakat di lapangan, bisa jadi di karakter masyarakat tertentu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dianggap berhasil karena antusiasme masyarakat yang tinggi. Sebaliknya pada karakter masyarakat tertentu lainnya PNPM justru dianggap memberikan
Universitas Sumatera Utara
ketergantungan. Hal tersebut berpengaruh pada belum maksimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
Skema Kerangka Pemikiran
MASYARAKAT PERKOTAAN
KarakteristikMasyarakat: 1. 2. 3. 4.
Umur Tingkat Pendidikan Pendapatan JumlahTanggungan
Pelaksanaan PNPM Mandiri
Berhasil Gambar 1.
Tidak Berhasil
Keterangan : = Menyatakan Pengaruh
Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran Pengaruh Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap keberhasilan Program PNPM Mandiri Perkotaan.
Universitas Sumatera Utara
Hipotesis Penelitian 1. Pelaksanaan program PNPM mandiri perkotaan di daerah penelitian berhasil. 2. Terdapat pengaruh karakteristik sosial ekonomi (umur, tingkat pendidikan, pendapatan, dan jumlah tanggungan) terhadap keberhasilan program PNPM Mandiri Perkotaan di daerah penelitian.
Universitas Sumatera Utara
